Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Oktober 2012

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI OKTOBER 2012

DPRD Naikkan Anggaran Pendidikan

Perbaiki Infrastruktur untuk Tarik Investor

DPRD Pantau Perbaikan By Pass

Kunjungi Pengungsi di SPN

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

1

Dari Redaksi

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran PRD Provinsi Lampung akhirnya mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012. Proses panjang dan perdebatan sengit dalam beberapa kali tahapan persidangan antara eksekutif dan legislatif, semuanya bisa dilalui dengan baik. APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2012 yang disahkan pada Rapat Paripurta tanggal 23 Oktober 2012, itu nilainya mencapai Rp4,1 triliun.

Meningkatnya anggaran pembangunan, tentu menumbuhkan harapan baru di masyarakat. Harapan akan semakin banyak pembangunan yang dirasakan. Harapan akan kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Serta harapan-hapan lainnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Karena itu, penggunaan anggaran diharapkan berdampak langsung kepada masyarakat. Jika sebelumnya pelayanan kepada masyarakat belum baik, diharapkan menjadi lebih baik; pembangunan fisik menjadi lebih berkualitas; penggunaan anggaran juga menjadi lebih efisien.

APBD Perubahan Tahun 2012 sudah diketok oleh Dewan. Hanya saja, yang perlu diingat, waktu untuk melaksanakan berbagai program yang dibiayai dengan APBD Perubahan tersebut sangatlah terbatas. Waktu efektinya kurang dari dua bulan.

Merupakan langkah yang bijak jika Dewan menolak penambahan anggaran suatu proyek yang diusulkan pemerintah yang diperkirakan tak terkerjakan karena sempitnya waktu. Misalnya, Dewan tidak menyetujui usulan untuk menambah anggaran bagi Dinas Pengairan dan Pemukiman sebesar Rp4,3 miliar. Tentu, penolakan itu karena pertimbangan waktu yang terbatas sehingga dikhawatirkan pelaksanaan program menjadi tergesa-gesa yang bisa berdampak pada penurunan kualitas pembangunan.

Sedang untuk program lain yang disetujui dalam APBD Perubahan, sewajarnya jika menuntut kerja ekstra bagi pelaksana atau pengguna anggaran di lapangan. Pihak eksekutif bersama satuan kerja dan jajarannya, diharapkan dapat melaksanakan setiap program

D

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, SPd, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH Heri Farukh Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin M Rizal Nasution, SE STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

pembangunan dengan baik. Waktu pelaksanaannya boleh saja terbatas, tetapi kualitas hasil tetap harus menjadi ukuran akhir.

Sementara bagi anggota Dewan, dengan pengesahan APBD Perubahan bukan berarti tugasnya berkahir. Dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan berbagai program pembangunan di tangan eksekutif.

Sebaliknya, justru inilah titik awal bagi seluruh anggota dewan untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Apalagi semua pihak juga memahami, bagaimana krusialnya untuk melaksanakan suatu program pembangunan dengan waktu yang begitu terbatas.

Melihat kondisi di atas, sudah seharusnya jika Dewan melakukan kerja ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Tentu, tidak cukup dengan melakukan pengawasan sekadarnya.

Berbagai teknik, metode, dan sarana untuk melakukan tugas sebagai pengawasan pembangunan, selayaknya dipergunakan.

Memperketat pengawasan terhadap setiap progam pembangunan, sematamata bertujuan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik, berkualitas dan zero penyimpangan.

Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

LAPORAN UTAMA

DPRD Provinsi Lampung Sahkan APBD Perubahan

DPRD Provinsi Lampung, dalam Rapat Paripurna pada 23 Oktober 2012, mengesahkan Perubahan APBD Tahun 2012. APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 yang sebelumnya Rp2,8 triliun setelah perubahan menjadi sebesar Rp4,1 triliun setelah ada penambahan dalam Perubahan APBD sebesar Rp1,2 triliun atau meningkat 44,54 persen. alam laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung disebutkan perubahaan nilai APBD itu karena adanya perubahan atau kenaikan, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah. Untuk Pendapatan Daerah, misalnya, semula sekitar Rp2,8 triliun bertambah Rp1,19 triliun atau menjadi Rp4 triliun. Sedang Belanja Daerah dari Rp2,8 triliun bertambah Rp1,26 triliun sehingga menjadi Rp4,1 triliun. Dengan de-

D

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

mikian, defisit setelah perubahan APBD berjumlah Rp102 miliar.

Badan Anggaran juga melaporkan tentang adanya perubahaan dari sisi Pembiayaan Daerah. Disebutkan, penerimaan pada Perubahan APBD Tahun 2012 mengalami lonjakan kenaikan menjadi Rp102 miliar atau bertambah Rp73,59 miliar dari sebelumnya hanya Rp28,5 miliar. Sedangkan pengeluarannya tak berubah, sebesar Rp15 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto setelah perubahaan menjadi Rp102 miliar.

Dalam laporannya, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran secara tepat dan sesuai rencana dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. “Bukan sekadar menghabiskan anggaran dan pengulangan program/kegiatan yang lalu,� kata Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan.

Terkait dengan penggunaan APBDP Tahun 2012, secara tegas Badan

3

LAPORAN UTAMA menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah.

Keenam, anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan. Sehingga dapat mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana guna menigkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketujuh, anggaran belanja tidak langsung diarahkan untuk menunjang kelancaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedelapan, perubahan APBD

Dalam laporannya, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran secara tepat dan terfokus dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. “Bukan sekadar menghabiskan anggaran dan pengulangan program/kegiatan yang lalu,” kata Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan.

Anggaran DPRD Provinsi Lampung memberikan 15 rekomendasi. Pertama, kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membuat grand design program/kegiatan di bidang masing–masing, sehingga program pembangunan melalui APBD dapat lebih terfokus dan terencana serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Bukan sekadar menghabiskan anggaran dan pengulangan program/kegiatan yang lalu.

Kedua, seluruh SKPD agar menertibkan administrasi dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, agar dalam pemanfaatan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah

4

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehingga pengelolaan keuangan berupa program kegiatan dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran.

Keempat, seluruh SKPD agar berhati–hati dalam melaksanakan program dan kegiatan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang hanya tersisa efektif satu bulan. Jangan sampai ada kegiatan yang asal-asalan karena limit waktu yang terbatas.

Kelima, dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung dan tidak langsung, hendaknya didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi, pemeliharaan, dan belanja modal. Dengan

Tahun Anggaran 2012 dapat disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Kesembilan, pembelanjaan Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, agar tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kesepuluh, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung menyepakati penambahan anggaran untuk beberapa SKPD pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2012.

Misalnya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp8 milyar.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

LAPORAN UTAMA Selain itu, juga disetujui penambahan anggaran juga untuk Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sebesar Rp30 milyar; Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebesar Rp11,5 milyar; Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebesar Rp8,5 milyar.

Sementara anggaran untuk Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, tidak mengalami perubahan.

Rencana penambahan anggaran sebesar Rp4,3 milyar, disarankan untuk diusulkan pada tahun berikutnya.

Kesebelas, Badan Anggaran DPRD Lampung mengharapkan Pemda Provinsi Lampung menyampaikan Rancangan APBD-P sesuai ketentuan perundang-undangan. Tujuannya, agar ada waktu yang cukup dan tidak terlambat dalam pembahasan Perda APBD, baik KUA–PPAS maupun Rancangan APBD Perubahan.

Keduabelas, Badan Anggaran DPRD Lampung menilai masih terjadi over belanja pegawai. Sementara Acres

telah ditetapkan maksimun 2,5 persen.

Ke depan, pengajuan APBD agar dilengkapi Data Kepegawaian, termasuk

HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN Setelah melalui proses pembahasan diperoleh hasil pembahasan APBD Provinsi Lampung TA 2012 semula berjumlah Rp 2.838.249.945.031 bertambah sejumlah Rp1.264.150.574.368, sehingga menjadi Rp4.102.400.519.399 d e n g a n rincian berikut.

1.

2.

Pendapatan Daerah a. S e m u l a b. Bertambah Pendapatan setelah Perubahan Belanja Daerah a. S e m u l a b. Bertambah

Rp 2.809.749.945.031,00 Rp 1.190.556.849.310,68 Rp 4.000.306.794.341,68

Rp 2.838.249.945.031,00 Rp 1.264.150.574.368,68

Belanja setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan 3.

Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) S e m u l a 2) Bertambah Pembiayaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) S e m u l a 2) Berkurang

Rp 4.102.400.519.399,68 (Rp 102.093.725.058,00)

Rp Rp

Rp

Rp Rp

Pengeluaran setelah Perubahan Pembiayaan Neto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

28.500.000.000,00 73.593.725.058,00 102.093.725.058,00

15.000.000.000,Rp 15.000.000.000,00 Rp 102.093.725.058,00 Rp -

5

LAPORAN UTAMA Rincian Penambahan/Pengurangan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 A.

B.

C.

PENDAPATAN DAERAH a. Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Aset Daerah yg dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah

Rp 1.190.556.849.310,68 Rp 274.031.258.347,78 Rp 65.200.000.000,00 Rp 899.084.644,00 Rp 3.181.508,955,00 Rp 204.750.664.728,78

b. Dana Perimbangan 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak

Rp Rp

80.228.258.962,90 80.228.258.962,90

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1. Pendapatan Hibah 2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp Rp Rp

836.297.332.000,00 51.430.952.000,00 784.866.380.000,00

BELANJA DAERAH a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Hibah 3. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota/desa 4. Belanja Ban Keu kepada Prov/kab/Kota.

Rp 1.264.150.574.368,68 Rp 1.041.923.819.729,00 ( Rp. 5.600.000.000,00) Rp 785.366.380.000,00 Rp 237.157.439.729,00 Rp 25.000.000.000,00

b. Belanja Langsung 1. Belanja Pengawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal

Rp Rp Rp Rp

222.226.754.639,68 4.769.329.700,00 62.867.334.539,00 154.590.090.400,68

PEMBIAYAAN DAERAH 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 2. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

Rp Rp Rp

73.593.725.058,00 73.593.725.058,00 73.593.725.058,00

Sumber: Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung

rencana mutasi, kenaikan pangkat dan sebagainya.

Ketigabelas, terkait dengan kepala SKPD yang tidak kooperatif atau selalu tidak hadir saat diundang oleh Komisi– komisi DPRD Provinsi Lampung, atau hanya mengirimkan utusan untuk Dengar Pendapat dengan DPRD, diharapkan ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Keempatbelas, hasil Reses DPRD Provinsi Lampung hendakanya segera dapat direalisasikan pada SKPD terkait; dan kelimabelas, anggaran pendidikan agar disesuaikan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Sementara Wakil Gubernur Lampung MS Joko Umar Said mengatakan bahwa dengan disetujuinya raperda ini, maka struktur pendapatan daerah pada Peru-

6

bahan APBD 2012 lebih didominasi PAD sebesar 46,85 persen; dana perimbangan 31,80 persen; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 21,33 persen. ’’Itu menunjukkan bahwa secara fiskal Perubahan APBD 2012 menggambarkan PAD dapat menutupi kebutuhan belanja lebih tinggi dibandingkan sumber-sumber penerimaan dari pemerintah pusat,’’ ungkap Joko.

Sementara saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Sidang Paripurna DPRD Lampung pada tanggal 15 Oktober silam, Joko mengatakan perubahan APBD Tahun 2012 belum mampu menampung seluruh aspirasi dan permasalahan yang kita hadapi.

Kendati demikian, menurut Joko, pertimbangan terhadap kemampuan dan kapasitas fiskal daerah, serta skala prioritas dan urgensi belanja, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi perhatian dan standar utama dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian anggaran.

Kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan penyusunan Rancangan Perubahan APBD, sangat penting untuk secara bersama-sama mengoptimalkan dan menyempurnakan, sehingga dapat lebih berkualitas dan berdaya guna. “Kerjasama yang harmonis yang terbina selama ini, diharapkan dapat ditingkatkan sehingga pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi,” ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

LAPORAN UTAMA

Pemandangan Umum Fraksi Fraksi PDI Perjuangan

Waktu Terbatas untuk Selesaikan Infrastruktur Perubahan APBD dilakukan karena ada perubahan-perubahan asumsi, baik pada pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Selain itu, juga karena ada penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD murni Tahun Anggaran 2012 yang menyebabkan harus ditata.

Hal terpenting lainnya yang menjadi dasar penyusunan perubahan APBD adalah proses SILPA TA 2011 telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Proses-proses terhadap penyusunan Perubahan APBD, tidak terlepas dari amanat PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung setuju terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan Gubernur

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

Lampung pada Sidang Paripura DPRD. Pada kesempatan itu, Gubernur Lampung menyebutkan, total belanja langsung dalam APBD Perubahan Tahun 2012 mencapai Rp2,01 trilyun. Angka ini bertambah Rp222,22 miliar atau naik 12,39 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2012 yang tercatat Rp1,79 trilyun.

Sedangkan terkait dengan defisit anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2012 yang mencapai lebih dari Rp102 miliar, menurut Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah dapat menggunakan SILPA Tahun Anggara 2011 pada APBD murni Tahun 2012 yang masih tersisa sebesar Rp73,59 miliar.

Kekurangannya, Fraksi berlambang Kepala Banteng ini, mengharapkan dapat ditutupi pada tahun 2013 dengan peningkatan PAD dan penggalian pendapatan lain yang sah.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan tentang penyelesaian program yang berhubungan dengan pembangunan prasarana dan infrastruktur agar tetap memperhatikan jangka waktu dan pelaksanannya yang sangat terbatas, sekitar satu setengah bulan. Selain itu, jika masih memungkinkan, hendaknya dapat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan akibat bencana kekeringan.

Dalam Sidang yang berlangsung pada 16 Oktober 2012, itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyatakan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dan akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan Tahun 2012. (Ketua Drs. H. Tulus Purnomo W., Sekretaris Palgunadi, S.T.P.)

7

LAPORAN UTAMA Fraksi Partai Gerindra

Baru Wacana, Belum Membumi Fraksi Gerinda DPRD Provinsi Lampung menilai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung masih sebatas wacana tertulis, belum membumi dalam nafas dan praktek pembangunan Lampung selama tahun 2011 dan smester pertama tahun 2012.

Sebelum mencermati dan mengkritisi struktur dan rancangan APBD Perubahan Tahun 2012, Fraksi Gerindra akan mencermati dan mengkritisi hasil makro ekonomi dan sosial tahun 2012 yang disampaikan Gubernur Lampung.

Misi pembangunan Provinsi Lampung yang terdapat dalam RPJPD Provinsi Lampung ialah menjadikan Lampung yang maju dan sejahtera pada tahun 2025. Sedang misinya, seperti tercantum dalam dokumen RPJM Provinsi Lampung, ialah menjadikan Lampung unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan.

Merujuk pada hal itu, Fraksi Gerinda menilai, visi misi dan tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masih sebatas wacana tertulis, belum membumi dalam nafas dan praktek pembangunan Lampung selama tahun 2011 dan smester pertama tahun 2012.

Dalam dokumen APBD Perubahan 2012, kebijakan anggaran belum terlihat secara tegas tentang penjelasan keterkaitan antara target capaian ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran dan kemiskinan) dan rencana anggaran masing-masing bagian dalam program di SKPD. Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2012 Provinsi Lampung, ini sangat penting bagi kelangsungan pembangunan daerah. Hal ini terkait dengan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2010-2014.

Karena itu, menurut Fraksi Gerindra, paparan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 2012 seharusnya memperhatikan indikator RPJMD, bahkan indikator per SKPD. Karena indikator kinerja yang ada masih bersifat makro yang tidak menunjukkan keterkaitan dengan kinerja per SKPD. Data kinerja masing-masing SKPD sangat penting dan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kinerja program dan anggaran tersebut signifikan dengan keberhasilan indikator makro sosial ekonomi. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta Gubernur untuk menegur SKPD yang tidak kooperatif dan tidak memberikan RKA atau DPA kepada Komisi DPRD. Karena tanpa RKA atau DPA, kinerja masing-masing SKPD tidak dapat dinilai.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2012, harus disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah. Juga, berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 untuk mewujudkan pelayanan

8

yang efektif dan sesuai harapan masyarakat.

Hal itu sejalas dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam peraturan itu antara lain disebutkan, bahwa DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra berupaya, perubahan APBD 2012 ini dapat memperjelas peran dalam mengemban amanat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk memberikan pertimbangan terhadap perencanaan Satker pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, berdasarkan tolak ukur rencana strategis.

Sebagai catatan awal, Fraksi Gerinda menilai, proses pembahasan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 ini telah mendapat sorotan kurang bagus dari masyarakat, karena terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan, sehingga mengurangi bobot pembahasan kita.

Diketahui bersama, ada dua substansi dalam pembahasan Perubahan APBD. Yaitu, arus Pendapatan dan arus Belanja. Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu menggali sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyakbanyaknya.

Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien. Sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multyplier effect terhadap pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi Lampung yang lebih berkeadilan.

Bertitik tolak dari prinsip dasar inilah, sesungguhnya kita bisa melihat apakah Rancangan Perubahan APBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh political will yang baik dengan dasar pemikiran yang cerdas atau tidak.

Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Gubernur disebutkan, pendapatan daerah pada tahun Anggaran 2012 mengalami perubahan perkiraan. Dari sekitar Rp2,8 triliun berubah menjadi Rp4,1 triliun. Berarti mengalami pertambahan penerimaan sebesar Rp1,26 triliun.

Perubahan penerimaan itu berasal dari: Pertama, Pendapatan Asli Daerah, semula direncanakan sebesar Rp1,6 trilyun, setelah perubahan menjadi Rp1,87 trilyun. Berarti ada tambahan Rp274 milyar atau naik 17,12 persen.

Kedua, Dana Perimbangan yang semula direncanakan Rp1,19 trilyun, setelah perubahan naik 6,73 persen atau menjadi Rp1,27 trilyun. Ada tambahan sebanyak Rp80,23 milyar.

Ketiga, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, semula direncanakan sebesar Rp17,36 milyar, namun setelah perubahan menjadi Rp853,66 milyar atau bertambah sebesar Rp. 836,3 Milyar.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

LAPORAN UTAMA

Berkaitan dengan perubahan perkiraan penerimaan tersebut, maka sisi belanja juga mengalami perubahan.

Belanja Daerah Tahun 2012 yang semula sebesar Rp2,84 trilyun, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 bertambah Rp1,26 trilyun. Sehingga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan menjadi Rp4,1 trilyun.

Rincian belanja tersebut adalah Belanja Langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp1,79 trilyun, berubah menjadi Rp2,02 trilyun atau bertambah Rp222,22 milyar. Sedang untuk Belanja Tidak Langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp1,044 trilyun, berubah menjadi Rp2,086 trilyun.

Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan 99,7 persen atau bertambah sebesar Rp1,042 trilyun.

Dengan adanya perubahan perkiraan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka mengakibatkan perubahan perkiraan defisit. Semula APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 defisit Rp28,5 milyar, setelah perubahan menjadi Rp102,09 milyar atau bertambah sebanyak Rp73, 59 milyar.

Berdasarkan hasil LHP-BPK RI, diketahui SILPA tahun 2011 sebesar Rp117,03 milyar dan dan ternyata telah dibukukan pada APBD murni TA 2011 sebesar Rp 43,5 miliar.

Untuk hal-hal di atas, Fraksi Gerinda meminta penjelasan.

Setelah menyimak dan mengkaji rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 tersebut, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, maka Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan kritis, sebagai berikut: 1. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas kerja keras dan kinerja seluruh jajaran eksekuti Pemerintah

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

Daerah Provinsi Lampung, khususnya terkait dengan aspek pendapatan daerah yang mengalami peningkatan sebesar 42,37 persen 2. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pengajuan dan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ini sudah sangat terlambat. Tentu, hal ini berimplikasi terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan program. Pada APBD murni saja masih menyisakan PR, daya serap anggaran yang kurang.

Terlebih saat ini yang hanya menyisakan waktu efektif tidak lebih dari 2,5 bulan.

Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 155 ayat 6 disebutkan bahwa dalam hal persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD-P yang diperkirakan akhir September tahun anggaran berjalan, agar dihindarkan adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam APBD Perubahan.

Bagaimana kesiapan pemerintah daerah menghadapi hal ini? Khususnya SKPD-SKPD yang ada.

3. Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, hendaknya dilaksanakan sesuai Prioritas Plafon Anggaran (PPA) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) secara efektif dan efisien, memperhatikan asas pemerataan dan keadilan. Juga, mengusulkan segera terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang belum tercover pada APBD Tahun Anggaran 2012, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

4. Jika mencermati dan mengkritisi pos Pendapatan Daerah, sangat nyata kontribusi masyarakat Lampung sangat besar

9

LAPORAN UTAMA dalam pemenuhan peningkatan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD tahun 2012. Ini bisa dilihat pada pos PAD yang kontribusinya mencapai Rp1,87 trilyun.

Juga, pada dana perimbangan, yang pada nota keuangan rancangan Perubahan APBD ini, ditargetkan sebesar Rp1,27 trilyun. Ini berarti kontribusi masyarakat Lampung terhadap APBD 2012 luar biasa besar. Sehingga sudah seharusnya kontribusi besar tersebut diimbangi dengan peningkatan alokasi anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, melalui peningkatan belanja dana pembangunan. Mohon Penjelasan!

5. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah. Besaran belanja daerah disusun berorientasi pada tujuan: Setiap rupiah yang dialokasikan harus memuat tujuan-tujuan pada setiap rencana tindakan. Terkait dengan ini, Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa kebijakan anggaran belanja daerah belum termanifestasikan dalam penyusunan pos belanja daerah. Dalam penyusunan belanja daerah di setiap pos belanja SKPD tidak memperlihatkan aspek rasionalitas, proporsionalitas, dan objektivitas.

Sebaliknya justru terlihat aspek pemborosan. Semangat dalam Perubahan APBD 2012 ini lebih berorientasi pada semangat menambah anggaran semata dan bernuansa pada tradisi “bagi-bagi� anggaran. Tidak ada argumentasi yang kuat akan perlunya penambahan anggaran yang cukup besar tersebut. Selain itu, juga perlu dicermati masalah efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran tersebut hingga akhir tahun 2012 yang waktu realisasinya sangat pendek. Mohon Penjelasan!

6. Terkait pembangunan Kota Baru yang sampai saat ini belum mempunyai payung hukum. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Perda tentang percepatan pembangunan kota baru untuk segera disahkan.

7. Menyikapi Permasalahan Pemilihan Gubernur Lampung; Fraksi Partai Gerindra mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar segera menganggarkan biaya tahapan Pilgub, sambil menunggu Undang-Undang tentang Pilkada disahkan. Harapan kedepan, ketika sudah dianggarkan, tidak akan merusak tatanan penganggaran pembiayaan sektor lain.

8. Memperhatikan hal-hal di atas, Fraksi Partai Gerindra mendesak dilakukan pengkajian ulang anggaran berdasarkan azas kebutuhan mendesak dan efisiensi. Agar tidak terjadi ketimpangan alokasi. Antara kebutuhan rutin, seremonial, mendesak dan kebutuhan sangat prioritas untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Beberapa catatan kritis terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2012, semata-mata wujud kecintaan membangun Lampung. Dan upaya untuk saling menasehati dalam kebenaran. Guna mewujudkan Lampung makmur dan jaya. Menemukan benang merah antara alokasi anggaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai arah menuju Provinsi Lampung lebih maju, Indonesia Raya yang Lebih Baik. (Ketua Elly Wahyuni, S.E., M.M., Sekretaris Watiah).

10

Fraksi PPK

Perhatikan Prioritas Pembangunan Untuk memaksimalkan pencapaian hasil akhir APBD Perubahan TA 2012, Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperhatikan prioritas pembangunan. Baik peningkatan daya dukungan infrastruktur, maupun pembangunan pedesaan dalam usaha penguatan ekonomi rakyat.

Hal itu disampaikan Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (F-PPK) DPRD Provinsi Lampung itu, dalam pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Rancangan Perubahan APBD merupakan bagian dari proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah.

Dimulai dari Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2011, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Penyusunan Rancangan Perubahan APBD sampai dengan ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah.

Setelah mempelajari Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan Gubernur pada tanggal 15 Oktober 2012, Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (F-PPK) menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.

Mereka telah menunjukkan semangat kebersamaan, kerja maraton, koperatif, dan tetap mengedepankan kepentingan umum, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung.

Menurut F-PPK, perubahan APBD dilakukan karena adanya perubahan-perubahan asumsi, baik itu pada pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah, yang menyebabkan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD TA. 2012. Hal ini mengharuskan kita melakukan koreksi perkiraan asumsi makro pembangunan.

Rangkaian kegiatan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama eksekutif, tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Artinya kita harus mampu merumuskan program-program pembangunan yang memiliki skala prioritas dan menyentuh kepentingan masyarakat, dengan mengukur kemampuan anggaran. Di samping melalui perubahan anggaran yang diharapkan dapat mengantisipasi perubahan situasi ke depan.

Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (F-PPK) miliki tiga catatan terkait dengan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2012. Pertama, dari rencana target perubahan Pendapatan Daerah, terjadi penambahan pendapatan sebesar Rp2,809 trilyun menjadi Rp 4 Trilyun.

Yang berarti bertambah Rp1,19 trilyun atau meningkat

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

LAPORAN UTAMA 42,37 persen dari APBD Murni TA 2012. Peningkatan ini berasal dari penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung pada Perubahan APBD TA. 2012 terlihat ada peningkatan sebesar 17,12 persen, dari Rp1,6 trilyun menjadi Rp1,87 triyun, atau bertambah Rp274,03 milyar.

Penerimaan dana perimbagan dari Pemerintah Pusat juga terlihat mengalami peningkatan sebesar 6,73 persen, dari Rp 1,19 trilyun menjadi Rp1,27 trilyun atau meningkat Rp80,23 milyar. Sedangkan pendapatan lain-lain daerah yang sah juga meningkat Rp836,3 milyar, dari Rp17,36 milyar menjadi Rp853,66 milyar. Dengan kenaikan Pendapatan tersebut, diharapkan beberapa sektor kegiatan yang menyangkut kepentingan mendasar masyarakat, bisa lebih memperoleh perhatian.

Kedua, rencana belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 juga naik 44,54 persen dari Rp2,84 trilyun menjadi Rp 4,1 trilyun, atau meningkat sebesar Rp1,26 trilyun. Yaitu, berupa Belanja Langsung naik 12,39 persen, dari Rp1,79 trilyun menjadi Rp2,02 trilyun, atau bertambah sebesar Rp108,04 Milyar. Sedang Belanja Tidak Langsung meningkat sebesar 99,71 persen, dari Rp 1,044 trilyun menjadi Rp2,086 trilyun atau bertambah Rp1,042 trilyun.

Dengan demikian, total Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA 2012 meningkat sebesar 12,39 persen, dari Rp1,79 trilyun menjadi Rp2,01 trilyun. Menurut Fraksi-PPK, merupakan hal yang wajar dan patut diberi apresiasi.

Karena itu, Fraksi-PPK menyatakan menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2012 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggarn 2012.

Kendati demikian, untuk lebih sempurna dan maksimal pencapaian hasil akhir APBD Perubahan TA 2012, Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan menyampaikan beberapa saran. Pertama, perlu memperhatikan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2012. Baik peningkatan daya dukung infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jembatan, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Juga, pembangunan pedesaan dalam usaha penguatan perekonomian kerakyatan, serta peningkatan akses dan pemerataan kualitas pendidikan serta kebutuhan dan fasilitas kesehatan masyarakat.

Kedua, mendukung rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran. Untuk itu, perlu perhatian serius. Sehingga sehingga pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak masyarakat. (Ketua Kol. (Purn) Hi. Sunardi, S.Sos., M.H., Sekretaris Hj. Zeldayatie)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

Fraksi PKB

Prihatin dengan Sektor Pendidikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyatakan prihatin terhadap sektor pendidikan karena anggaran pendidikan dalam R-APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2012, masih di bawah 20 persen.

Pada sisi lain, menurut Fraksi PKB, anggaran di bidang pendidikan dari APBN maupun APBD provinsi, kabupaten dan kota, tidak sedikit. Namun, kita masih miris bahwa problem pendidikan masih terus mengemuka. Baik berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas guru dan tenaga administasi, serta pemenuhan akses yang sama untuk memperoleh pendidikkan bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap Pemerintah Provinsi Lampung terus berusaha memperbaiki dan memaksimalkan APBD demi menanggulangi berbagai persoalan yang berkenaan dengan isu-isu pembangunan lainnya, baik di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender.

Berkaitan dengan perubahan APBD Provinsi Tahun 2012, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Provinsi Lampung menilai, ada tiga subtansi yang menyebabkan dilakukan perubahan APBD. Yaitu, perubahaan yang terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pertama, perubahan pendapatan ditunjukkan dengan adanya penambahan pendapatan daerah tahun 2012 dari Rp2,8 triliun menjadi Rp4 triliun. Ada penambahan

11

LAPORAN UTAMA pendapatan sebesar Rp1,9 triliun atau meningkat 42,37 persen dari APBD murni Tahun 2012. Peningkatan pendatan daerah yang sangat tinggi itu, disebabkan adanya penerimaan dana Penyesuaian dan Otonomis Khusus berupa bantuan operasional sekolah (BOS).

Sementara pendapatan dari sektor PAD, juga meningkat sebesar 17,12 persen, dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,87 triliun—ada kenaikan sebanyak Rp274,04 miliar. Kemudian, penerimaan dana perimbangan meningkat 6,73 persen, dari Rp1,19 triliun menjadi Rp1,27 triliun, atau meningkat sebesar Rp80,23 miliar. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah Rp836,3 miliar, dari Rp17,36 miliar menjadi Rp856,66 miliar.

Subtansi kedua terkait perubahan belanja yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah belanja pada APBD Perubahan TA 2012 sebesar 44,54 persen, dari Rp28,4 triliun menjadi Rp4,1 triliun atau bertambah Rp1,26 triliun.

Peningkatan belanja ini terjadi pada belanja langsung sebesar 12,39 persen dari semula Rp1,79 triliun menjadi Rp2,02 triliun, atau meningkat sebanyak Rp108,04 miliar.

Di sisi lain, anggaran belanja tidak langsung juga meningkat sebesar 99,71 persen, dari Rp1,044 triliun menjadi Rp2,086 triliun, atau naik sebesar Rp1,042 triliun.

Sedang penambahan belanja tidak langsung terdiri dari penambahan belanja hibah yang mencapai Rp785,37 miliar dan dialokasikan untuk biaya operasional sekolah (BOS).

Selain itu, ada penambahan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp237,16 miliar, serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp25 miliar. Pada komponen belanja tidak langsung, juga dilakukan efisiensi pada pos anggaran belanja pegawai sebesar Rp5,6 miliar.

Total belanja langsung dalam APBD Perubahan TA 2012 mencapai Rp2,01 triliun. Ada penambahan anggaran belanja Rp222,22 miliar atau meningkat 12,39 persen dari sebelum perubahan sebesar Rp1,79 triliun. Dilihat dari struktur belanjanya, sekitar 38,5 persen dari belanja langsung untuk belanja pegawai Rp130,98 miliar; 6,6 persen atau Rp969,88 untuk belanja barang dan jasa; dan 20 persen atau Rp914,67 miliar untuk belanja modal.

Subtansi ketiga terkait perubahan pembiayaan, ditunjukkan dengan adanya ketetapan SILPA TA 2011 yang harus ditata dalam perubahan APBD TA 2012. Berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2011, dan hasil kesepakatan antara Pemda dan DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011, terlihat bahwa SILPA TA 2011 mencapai Rp117,09 miliar. Terdiri dari sisa kas per 31 Desember 2011 yang ada di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp109,22 miliar, kas di Badan Layanan Umum Daerah sebanyak Rp8,44 miliar, dan kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak Rp9,87 juta.

SILPA Tahun 2011 tersebut, telah terpakai di APBD Tahun 2012 sebesar Rp43,5 miliar. Sisanya sebanyak Rp73,59 miliar digunakan untuk menutup defisit pada perubahan APBD Tahun 2012. Dengan demikian, secara keseluruhan defisit anggaran pada APBD Tahun 2012 mencapai Rp102,09 miliar atau bertambah Rp73,59 miliar dari sebelumnya Rp43,5 miliar.

12

Fraksi PKB menilai, APBD sebagai salah satu bagian penting dalam sistem perekonomian bangsa mempunyai fungsi utama sebagai stimulus perekonomian daerah. Dengan pengelolaan APBD yang efisien dan tepat sasaran, akan memberikan efek positif bagi keberlangsungan hidup orang banyak. Begitu juga sebaliknya. Pengelolaan APBD yang kurang tepat tentu akan mempengaruhi proses pembangunan.

Dalam konteks paradigma pembangunan saat ini, kita tidak dapat terlepas dari isu pembangunan di dunia. Yaitu, Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium. Ini adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada September 2000. Dasar hukum deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/2 tanggal 18 September 2000.

Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Indonesia, menurut Fraksi PKB, berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani isu-isu penting seperti pemenuhan hak asasi dan kebebasan, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi tersebut merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan untuk tujuan: Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu; memerangani HIV/AIDs, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Dalam konteks itu, menurut Fraksi PKB, penyusunan dan penetapan R-APBD Provinsi Lampung seyogyanya tidak terlepas dari kerangka berpikir di atas. Soal penanggulangan kemiskinan, misalnya. Lampung memiliki masyarakat miskin cukup besar. Fenomenanya bisa dilihat dari maraknya kejahatan dan penyakit kejiwaan yang melanda masyarakat Lampung.

Ditambah lagi, fenomena alam yang tidak menentu, kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen di hampir

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

LAPORAN UTAMA seluruh daerah di Provinsi Lampung. Jika fenomena-fenomena tersebut dibiarkan, tidak ada antisipasi dari Pemerintah Daerah, tentu akan berdampak negatif bagi kemajuan daerah.

(Ketua Drs. Musa Zainuddin, Sekretaris H. Okta Rijaya M., S.H.I.)

Fraksi PAN

Awasi Penyaluran dan Penggunaan BOS Bandara Raden Inten II dinilai tidak layak lagi untuk menampung volume penumpang yang makin meningkat dan lalu lintas pesawat yang kian padat. Karena itu, Fraksi PAN menyambut baik pengalokasian anggaran untuk pembangunan Bandara Raden Inten II dalam APBD-P Tahun 2012.

Selain itu, Fraksi PAN juga mendukung pengalokasian anggaran untuk pembangunan kota baru untuk pusat pemerintahan. Diharapkan, pembangunan kota baru itu dapat segera terealisasi.

Menyinggung soal kemarau panjang yang mengakibatkan lahan pertanian dan perkebunan kekeringan, bahkan tidak sedikit lahan yang terbakar. Produksi hasil pertanian pun pasti berkurang. Karena itu, Fraksi PAN mengingatkan semua pihak agar mengantisipasi persoalan itu, terutama berkaitan dengan menurunnya hasil pertanian, baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam Rancangan APBD Perubahan Provinsi Lampung tahun 2012 disebutkan, pendapatan daerah naik dari Rp2,8 triliun menjadi Rp4 triliun. Penambahan besar ini antara lain karena ada penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus berupa bantuan operasional sekolah (BOS).

Fraksi PAN mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana BOS. Mengingat, di lapangan banyak kepala sekolah yang menangani sendiri dana bantuan itu, tanpa memfungsikan bendara BOS di tingkat sekolah.

Pada bagian lain, Fraksi PAN mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan daerah. Karena, semakin bertambahnya pendapatan, maka belanja pembangunan dengan sendirinya akan meningkat. Diharapkan, peningkatan pendapatan daerah lebih besar lagi pada tahun-tahun mendatang.

Hal itu penting, karena penggunaan anggaran diharapkan berdampak langsung kepada masyarakat. Jika sebelumnya pelayanan kepada masyarakat belum baik, diharapkan menjadi lebih baik; kualitas pembangunan fisik menjadi lebih berkualitas; penggunaan anggaran juga menjadi lebih efisien.

Terkait dengan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2012, pada pinsipnya Fraksi PAN sependapat. Karena itu, pembahasannya bisa dilanjutkan yang pada akhirnya dapat disetujui menjadi Perda APBD-P 2012.

(Ketua M. Hazizi, S.E., Sekretaria Ahmad Bastasi, S.Sos.)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

Fraksi Demokrat

Penerimaan Pajak Sistem Online Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan agar Dinas Pendapatan Daerah Lampung segera menggunakan sistem online dalam penerimaan pajak, demi transparansi, serta memperkecil kemungkinan potensial loss penerimaan pajak.

Dengan sistem online, semua pihak dapat mengakses penerimaan pajak, termasuk wajib pajak dapat mengetahui secara pasti, bahwa pajak yang dibayarkan telah masuk dalam penerimaan pajak daerah. Hal itu diungkapkan Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna tentang Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2012.

Disebutkan, perubahan APBD dilakukan karena ada perubahan-perubahan asumsi, baik mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Selain itu, perubahan APBD juga karena ada penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD murni Tahun 2012, serta penataan SILPA Tahun 2011.

Terkait dengan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2012 yang disampaikan Gubernur Lampung, Fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan konstruktif demi percepatan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pertama, Aspek Pendapatan. Yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat sebesar 17,12 persen atau sebesar Rp274 milyar.

Sehingga menyebabkan meningkatnya PAD Provinsi Lampung dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,87 triliun. Untuk ini, menarik diberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda Provinsi Lampung.

Berkaitan dengan penerimaan PAD tersebut, Fraksi Demokrat tetap berkomitmen, bersama Pemerintah Daerah, untuk melakukan upaya menggali potensi PAD di Lampung dalam rangka meningkatkan PAD di setiap tahun anggaran.

Salah satu sumber unggulan PAD di Provinsi Lampung adalah pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB. Fraksi Demokrat menilai, penerimaan PAD dari sektor pajak masih dapat dioptimalkan. Untuk itu, dinas terkait (Dispenda Provinsi Lampung) hendaknya dapat melakukan pembenahan terhadap sistem penerimaan pajak.

Fraksi Demokrat merekomendasikan agar Dispenda segera menggunakan sistem online dalam penerimaan pajak, demi transparansi, serta memperkecil kemungkinan potensial loss penerimaan pajak. Dengan sistem online, semua pihak dapat mengakses penerimaan pajak, termasuk wajib pajak dapat mengetahui secara pasti, bahwa pajak yang dibayarkan telah masuk dalam penerimaan pajak daerah. Kedua, Aspek Belanja. Dalam aspek ini, Fraksi Demokrat fokus menyoroti

13

LAPORAN UTAMA dua hal, yaitu: 1. Pendidikan Tentang alokasi dana pendidikan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tertulis: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 Ayat 1 tertulis: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinakan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Terkait dengan alokasi dana pendidikan dalam APBD Perubahan Tahun 2012, Fraksi Demokrat menyadari hal ini masih debatable. Dengan adanya dana hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke kas daerah sebesar Rp785,37 milyar, sangat mempengaruhi struktur APBD-P Tahun 2012.

Di satu sisi, ada anggapan bahwa dana BOS itu merupakan bagian dari komponen anggaran pendidikan, baik presentase maupun jumlahnya.

Namun di sisi lain, Fraksi Demokrat mengasumsikan bahwa dana BOS tidak bisa dihitung ke komponen anggaran pendidikan dalam perubahan APBD Tahun 2012. Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1, maka 20 persen alokasi anggaran baik APBN maupun APBD tidak bisa tumpang tindih.

Fraksi Demokrat berpandangan, dana BOS sebesar Rp785,37 milyar merupakan bagian dari alokasi dana pendidikan 20 persen di APBN, sehingga tidak bisa dihitung menjadi komponen APBD. Hal ini dikarenakan dana BOS sudah jelas sasaran dan penerimanya sehingga dalam penyusunan APBD-P, dana itu tidak bisa dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Dengan asumsi tersebut, sebenarnya alokasi dana pendidikan dalam APBD-P Provinsi Lampung Tahun 2012 (di luar dana BOS), secara subtansial terjadi penurunan, baik presentasi maupun jumlahnya. Hal ini kontras dengan himbauan Presiden RI pada penyampaian Nota Keuangan di DPR RI pada Agustus silam bahwa anggaran pendidikan tidak boleh lebih rendah dari anggaran sebelumnya.

Oleh karena itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan komitmen dan good will Pemerintah Provinsi Lampung untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas tersebut.

Jika dana BOS diasumsikan menjadi bagian dari APBD Perubahan Tahun 2012, maka apa yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung jika pada tahun berikutnya dana BOS tidak lagi ‘mampir’ dalam kas Provinsi Lampung?

Akankah Pemda Lampung menjadikan alokasi dana pendidikan (setelah ditambah dana BOS) sebagai patokan, atau justru kembali kepada asumsi awal bahwa dana BOS tidak dihitung menjadi bagian APBD? Fraksi Demokrat mengkhawatirkan, apabila menjadikan

14

dana BOS sebagai bagian dari alokasi dana pendidikan dalam APBD, dan jika pada anggaran yang akan datang dana BOS tersebut tidak lagi masuk dalam APBD, maka akan terjadi penurunan alokasi dana pendidikan sangat signifikan.

Komitmen Fraksi Demokrat, alokasi dana pendidikan di setiap tahun anggaran harus diupayakan semaksimal mungkin terus dinaikkan, di luar BOS. Dan diharapkan, pada tahun pelajaran 2013, Provinsi Lampung dapat mencanangkan pendidikan gratis 12 tahun, dari SD sampai SLTA, baik sekolah negeri maupun swata. Hal ini dapat dicapai jika semua pihak berkomitmen memenuhi amanat undangundang.

2.

Infrastuktur (Fisik) Terkait dengan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan Tahun 2012, yang efektif kurang dari dua bulan, maka Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan perencanaan kegiatan fisik secara matang dan profesional. Selain itu, pengawasannya juga perlu diperketat. Mengingat anggaran untuk kegiatan fisik sangat besar. Sehingga penggunaan anggaran benar-benar terserap secara maksimal dan sesuai peruntukan.

Pada bagian lain, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi Lampung agar pada masa mendatang memperhatikan waktu untuk pembahasan APBD maupun Perubahan APBD. Hal ini sangat berkaitan dengan agenda pembangunan di Lampung agar dilakukan secara profesional dan tidak tergesagesa. (Ketua H. Toto Herwantoko, Sekretaris H. Dendi Ramadhona K., S.T.)

Fraksi Partai Golkar

Utamakan Skala Prioritas Pemasangan baliho, banner, spanduk, dan alat publikasi lain, tentang calon Gubernur Lampung, kini menghiasi pemandangan dari kota sampai pedesaan. Hal itu mencerminkan perkembangan politik yang dinamis di masyarakat semakin tinggi.

Kendati demikian, menurut Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung memiliki ketegasan untuk melaksanakan pemilihan gubernur pada Oktober 2013.

Melihat antusias masyarakat tersebut, Fraksi Golkar mengimbau pihak-pihak terkait dapat mendukung pemilihan umum daerah gubernur/wakil gubernur sesuai dengan jadwal KPU yang dilaksanakan pada tahun 2013. Karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif dapat mempertimbangkan pengalokasian dana pilkada gubernur/wakil gubernur.

Dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum terhadap

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

LAPORAN UTAMA Sementara tentang pembangunan Kota Baru, menurut Fraksi Golkar, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Hal ini mencerminkan adanya antusias masyarakat terhadap pembangunan Kota Baru. Karena itu, diharapkan perlu segera ada payung hukum agar pembangunan Kota Baru dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. (Ketua H. Riza Mirhadi, S.H., Sekretaris H. Ismet Roni, S.H.)

Fraksi Hanura

Anggaran untuk Penanganan Isu-isu Krusial

penyampaian Raperda APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2012 yang berlangsung pada 16 Oktober 2012, Fraksi Golkar mengapresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam Raperda tentang Perubahan APBD Lampung Tahun 2012, terdapat peningkatan pada sisi pendapatan daerah, baik dari pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah, sebesar Rp4 triliun. Pendapatan daerah ini bertambah Rp1,19 triliun atau naik 42,37 persen dari sebelumnya yang berjumlah Rp2,8 triliun.

Peningkatan tersebut, secara otomatis mempengaruhi belanja langsung maupun tidak langsung, dari Rp2,84 triliun menjadi Rp4,1 triliun. Meningkat sampai 44,54 persen atau bertambah Rp1,26 triliun. Karena itu, Fraksi Golkar mengharapkan, hal ini hendaknya dapat ditata kembali berdasarkan skala prioritas dan mematuhi disiplin anggaran.

Sehingga hasilnya bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar pembagian porsi belanja tidak langsung diproyeksikan lebih kecil dibandingkan dengan belanja langsung. Meski dimaklumi, peningkatan belanja tidak langsung mendominasi penyerapan dana pendapatan yang lebih besar bila dibandingkan dengan belanja langsung.

Kondisi tersebut disebabkan oleh penambahan belanja hibah yang dialokasi pada bidang pendidikan untuk biaya operasional sekolah (BOS) sebesar Rp785,37 milyar; bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp237,16 milyar, dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp25 milyar.

Untuk belanja tidak langsung, terjadi efisiensi pada pos anggaran belaja pegawai sebesar Rp5,6 milyar. Kendati demikian, Fraksi Golkar meminta pihak eksekutif dapat menjelaskan penggunaan efisiensi belanja pegawai tersebut.

Terkait dengan peningkatan belanja langsung, Fraksi Golkar mengharapkan pemanfaatannya memenuhi skala prioritas dan mendesak. Antara lain, penanganan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, terminal agribisnis, pengembangan Menara Siger, pembebasan lahan untuk infrastruktur, pengembangan Bandara Raden Inten, dan prioritas lainnya.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung menyambut baik penggunaan anggaran untuk menangani isu-isu krusial yang terjadi di provinsi Lampung.

Yang mendesak dilaksanakan antara lain penanganan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pengembangan Bandara Raden Inten II. Hal itu disampaikan Fraksi Hanura dalam pemandangan umum Fraksi Hanura terhadap Raperda Perubahan APBD Lampung Tahun 2012 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang berlangsung pada 16 Oktober silam.

Dalam Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 disebutkan, total belanja langsung mencapai Rp2,01 trilyun, meningkat Rp222,22 milyar atau naik 12,39 persen dari APBD murni sebesar Rp1,79 trilyun.

Pemanfaatan belanja langsung itu terdiri dari: sekitar 3,85 persen atau sebanyak Rp130,98 milyar untuk belanja pegawai; 6,63 persen atau senilai Rp969,88 milyar untuk belanja barang dan jasa, dan 20,74 persen atau sebesar Rp914,67 milyar untuk belanja modal.

Pada bagian lain, Fraksi Hanura meminta penjelasa kepada Gubernur terkait dengan SILPA Tahun Anggaran 2011 yang mencapai Rp117,09 milyar, yang terdiri dari sisa kas per 31 Desember 2011 yang ada pada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp109,22 milyar, dan kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp8,44 milyar, dan kas di Bendahaya Pengeluaran SKPD sebanyak Rp9,87 juta. Berdasarkan perhitungan Fraksi Hanura, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2011 sebanyak Rp117,669 milyar.

Fraksi Hanura juga mengapresiasi terhadap upaya yang dilakukan pemerintah sehingga terjadi peningkatan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar 17,12 persen dari Rp1,6 trilyun menjadi Rp1,87 triliun atau ada peningkatan sebanyak Rp274,03 milyar.

Sementara dana perimbangan dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 6,73 persen dari Rp1,19 trilyun menjadi Rp1,27 triliun atau bertambah sebanyak Rp80,23 milyar. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah bertambah sebesar Rp836,3 miliar, dari Rp17,36 miliar menjadi Rp853,66 milyar. (Ketua Drs. H. Andi Surya, M.M., Sekretaris Ir. H. Nurhasanah, M.M.)

15

SOSOK Ketua Kol. (Purn) Hi. Sunardi, S.Sos., M.H.

Mengabdi Tiada Henti Pensiun, bagi sebagian orang merupakan akhir masa untuk berkarya. Namun, tidak sedikit orang yang memilih untuk terus berjuang, meski sebenarnya ada kesempatan untuk menikmati apa yang telah diraih. egitulah Sunardi, yang berprinsip hidup harus diisi dengan karya yang bermanfaat dan terus mengabdi. Sebagai prajurit, pengabdiannya tak berhenti ketika masa dinasnya di kemiliteran berakhir. Bahkan, kini ia dikenal sebagai politisi senior yang disegani di daerah Lampung.

Menurutnya, tentara tidak pernah mati, termasuk dalam dirinya. Manusia memang akan mati. Tetapi tugas sebagai prajurit untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, harus tetap jalan, kapan pun dan di mana pun. Sekalipun, secara resmi telah pensiun dari dinas ketentaraan.

Perjalanan karier Sunardi, cukup panjang dan berliku. Ketika masih aktif sebagai tentara, purnawirawan TNI dengan pangkal kolonel, ini pernah masuk ke ranah sipil dengan menjadi seorang bupati di Lampung Selatan.

Tentu, banyak pengalaman yang diperoleh selama memimpin sebuah kabupaten. Termasuk bagaimana menyosialisasikan sebuah program pembangunan kepada para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum program itu dilaksanakan di lapangan.

Pengalaman sebagai orang sipil, pria kelahiran Madura, Jawa Timur, tanggal 9 Februari 1948, ini tak berhenti sampai di situ. Juga, ketika masih aktif sebagai tentara, Sunardi pada tahun 1987 sempat menjadi anggota Partai Golkar. Namun, karier politik Sunardi di partai berlambang Pohon Beringin itu, tidak berlanjut.

Ia kembali harus berdinas di kesatuannya sebagai prajurit.

Melihat rekam jejaknya selama aktif di kemiliteran, yang diwarnai dengan aktivitas politik sebagai kepala daerah dan anggota partai penguasa pasa masa itu, membuat Sunardi kaya pengalaman, terutama sebagai seorang pemimpin.

Karena itu, tak aneh jika kini Sunardi muncul sebagai politisi senior yang cukup disegani di derah Lampung. Hal itu, setidaknya ditujukkan dengan kepercayaan yang dipikulnya sebagai Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Lampung. Ia juga memimpin organisasi massa yang menghipun petani, sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung.

Kemampuan Sunardi di panggung politik Lampung tak diragukan lagi. Pada pemilihan legislatif tahun 2009, PKPB yang berada di bawah kepemimpinannya, berhasil meraih kepercayaan masyarakat dengan menempatkan empat sejawatnya menjadi anggota DPRD Lampung.

B

16

Ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada pemilihan legislatif sebelumnya, tahun 2004, yang hanya meloloskan tiga orang anggota PKPB menjadi anggota dewan. Sunardi optimis, pada masa mendatang, akan lebih banyak lagi angota partainya yang memperoleh kepercayaan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui anggota dewan.

Meningkatnya jumlah anggota partai PKBP yang duduk di DPRD, merupakan bukti bahwa masyarakat semakin percaya terhadap PKBP. Selain karena kepemimpinannya, kepercayaan itu juga tidak terlepas dari kedekatan Sunardi dengan masyarakat, terutama dari kalangan petani.

Karena itu, ia mengharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran politik sehingga bisa menjadi sinergi antara rakyat, politisi, dan pemerintah, dalam usaha bersama-sama memajukan pembangunan.

Berpolitik praktis, bagi Sunardi merupakan panggilan untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat dan berkarya untuk bangsa. Dengan terjun ke politik, ia dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

SOSOK I Komang Koheri

Politik Berlandaskan Cinta Sebagian orang boleh saja menganggap politik itu kotor. Namun, tidak bagi I Komang Koheri. Baginya, politik merupakan sarana untuk mengaktualisasikan cintanya terhadap rakyat.

Banyak pelajaran yang diperoleh Komang dari politik, terutama terkait dengan cinta.

Karena, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, berpolitik merupakan sarana untuk mengaplikasikan cintanya terhadap rakyat.

Kecintaannya terhadap rakyat, ia wujudkan dengan menyerap aspirasi atau keinginan rakyat, lalu diteruskan sesuai dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung. Selanjutnya, Komang akan mengawal aspirasi itu menjadi sebuah kebijakan yang selaras dengan keinginan rakyat.

Komang tergolong politisi tulen. Kariernya dimulai dengan menjadi kader di partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, hingga meraih jabatan sebagai bendara di DPC PDIP Lampung Tengah.

Selain sebagai wujud cinta kepada rakyat, berpolitik adalah pilihan hidup Komang. Karena itu, ia ingin terus berusaha secara maksimal dan berbuat sebanyak mungkin untuk mereka yang dicintai, yaitu rakyat.

Karena itulah, bersama Zainuddin, Komang mencoba bertarung memperebutkan kursi nomor satu sebagai calon bupati di Lampung Tengah. Hanya saja, kecintaannya kepada rakyat belum mampu mengantarkan dirinya menjadi pimpinan tertinggi di daerah itu.

Kalah menang dalam permainan politik, itu biasa.

Begitu juga bagi Komang. Ketidak-berhasilannya bersaing meraih kursi Bupati Lampung Tengah, tak menyurutkan semangatnya untuk terus menyerap dan menyalurkan aspirari masyarakat.

B

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

Menurutnya, tidak semua perjuangan harus berhasil.

Apapun hasilnya, tetap harus bersemangat untuk terus berjuang. Lagi pula, dengan kedudukannya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Selain itu, semangat ayah dari dua orang anak ini masih terus menggebu. Ia ingin membuat sejarah dengan berusaha mewujudkan Lampung yang lebih baik pada masa mendatang. Dengan menyukseskan program unggulan Provinsi Lampung, seperti pembangunan Kota Baru dan Jembatan Selat Sunda.

Kedua megaproyek itu bukanlah proyek mimpi. Sebaliknya, Komang dengan penuh keyakinan jika proyek itu akan terwujud. Untuk proyek Kota Baru, misalnya. Kini dukungan masyarakat terus mengalir, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mendesak untuk segera diwujudkan.

Begitu juga dengan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Megaproyek yang gemanya sudah terdengar sejak masa Orde Baru itu, semakin hari terlihat seperti semakin dekat. Setidaknya, dalam beberapa tahun belakangan, tidak hanya Pemerintah Pusat yang menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek itu. Tetapi, juga ada dari kalangan swasta yang terang-terangan menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera itu.

Tidak masalah, kerja keras kita saat ini belum bisa dinikmati dalam waktu dekat. Namun, menurutnya, akan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang.

Karena itu, ia mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat jangan sampai berhenti.(tim)

17

WARTA

DPRD Naikkan Anggaran Pendidikan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menolak usulan eksekutif untuk mengurangi anggaran pendidikan pada APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp2 milyar. endidikan sangat penting. Karena itu, kita tolak usulan eksekutif untuk mengurangi anggaran pendidikan,� ujar Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan. Bahkan, menurut dia, anggaran pendidikan pada APBD Perubahan tahun 2012 ditambah menjadi Rp11,5 milyar.

Soal anggaran pendidikan juga mendapat sorotan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB). Dalam pandangan umumnya, F-PKB menyatakan prihatin terhadap sektor pendidikan karena anggaran pendidikan dalam R-APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2012, masih di bawah 20 persen.

Padahal, anggaran di bidang pendidikan dari APBN maupun APBD provinsi, kabupaten dan kota, tidak sedikit. Namun, Fraksi PKB menyatakan miris bahwa problem pendidikan masih terus mengemuka. Baik berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas guru dan tenaga administasi, serta pemenuhan akses yang sama untuk memperoleh pendidikkan bagi seluruh masyarakat.

Pentingnya sektor pendidikan, juga menarik perhatian kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung terus aktif mengawasi penganggaran untuk sektor pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Pada Senin (8/

“

18

P

10) sore lalu, mereka ikut menghadiri hearing dengan Komisi V DPRD Lampung yang membahas masalah ini.

Hadir pula dalam rapat itu perwakilan dari Biro Keuangan Pemprov Lampung, Disdik, dan Bappeda.

Wakil Presiden BEM-U KBM Unila Nanda Satriana yang memimpin rombongan mahasiswa dalam hearing tersebut mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah memenuhi ketentuan 20 persen dana APBD untuk sektor pendidikan.

Harapan untuk terpenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), masih jauh dari kenyataan.

Bahkan, anggaran pendidikan hanya sekitar 8,2 persen atau Rp223,53 miliar dalam APBD Perubahan Tahun 2012.

Bahkan BEM-U KBM Unila menyatakan keprihatinannya. Selain dari sisi prosentasi masih jauh yang dikendaki undang-undang, menurut Nanda Satriana, anggaran pendidikan tahun ini justru menurun sebanyak 12 persen dibandingkan dengan anggaran pendidikan dalam APBD Tahun 2011.

Untuk itu, mereka pun meminta DPRD Lampung memperjuangkan

anggaran pendidikan agar memenuhi ketentuan undang-undang yaitu 20% dari APBD atau paling tidak sama dengan tahun sebelumnya yakni 12%. “Ya sebelum APBDP ini disahkan dalam beberapa hari mendatang, kami mendesak Disdik melakukan penambahan anggaran. Kemudian, kami meminta dewan mengawal masalah ini agar ketentuan tersebut terpenuhi,� paparnya.

Selain itu, dalam hearing juga terungkap bahwa pengurangan dana dari 8,5% pada APBD 2012 menjadi 8,2% pada APBDP ini dilakukan dengan meniadakan program peningkatan kompetensi guru.

Padahal, program tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung. Apalagi berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG), nilai ratarata guru masih rendah sehingga perlu diberikan semacam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya.

Kalau anggaran untuk program itu ditiadakan, menurut dia, bagaimana mau meningkat kemampuan guru-guru kita. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

WARTA

Konstruksi Beton untuk Perbaikan Jalan Lampung Kondisi jalan di beberapa tempat di daerah Lampung, mengalami kerusakan parah. Bahkan, di sejumlah ruas jalan, kerusakannya hampir sepanjang tahun.

Perbaikan yang dilakukan terkesan tambal sulam membuat jalan mulus tak berumur panjang. i sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung dalam rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012, memasang target perbaikan atau pemantapan jalan sebesar 60 persen. Padahal, pada tahun 2008 dengan APBD sebesar Rp2,8 triliun (jauh lebih kecil dibandingkan dengan APBD-P 2012 yang Rp4 triliun), target pemantapan jalan sebesar 68 persen.

Sepertinya, kondisi di atas yang melatar-belakangi Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan, harus ada terobosan dalam pola perbaikan jalan. Ia mengusulkan, untuk ruas jalan tertentu lebih baik menggunakan beton. Ruas jalan di daerah industri maupun jalan dengan tingkat kestabilan tak terlalu baik, bisa diprioritaskan untuk dibeton. “Kalau digunakan beton, kan umur pakai jalan menjadi lebih panjang,” jelas dia.

Menanggapi usulan penggunaan beton untuk perbaikan jalan, Dinas Bina Marga (DBM) Lampung menilai usulan tersebut perlu dipertimbangkan, terutama karena berkaitan dengan masalah pendanaan. Menggunakan konstruksi beton, menurut Kepala DBM Lampung Arif Hidayat, biayanya cukup mahal.

Arif mengungkapkan, usulan tersebut akan ditampung pada perencanaan DBM. Ia mengakui, ada sejum-

D

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

lah titik jalan yang akan lebih baik jika menggunakan beton. Titik rawan itu antara lain di wilayah Lampung Barat.

Karena itu, Arif menjelaskan, DBM akan membuat skala prioritas dalam penanganan jalan-jalan rusak di Lampung. Di antara jalan yang rusak dan akan diperbaiki pada bulan ini ialah poros jalan Gayam—Ketapang, Lampung Selatan. Menurut dia, anggarannya juga telah disiapkan.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Pemerintah Daerah Lampung untuk mengkaji ulang target pemantapan jalan yang telah dijalankan.

Alasannya, dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang menembus angka Rp4 triliun, kemampuan memperbaikan jalan akan lebih baik dibandingkankan tahuntahun sebelumnya.

Juru Bicara Fraksi PKS Agus Kurniawan membandingkan kemampuan daerah dalam memperbaiki jalan pada tahun 2008. Dengan APBD Lampung sekitar Rp2,8 triliun, kondisi jalan yang mantap mencapai 68 persen.

Sementara yang dicanangkan pada APBDP Tahun 2012 hanya sebesar 60

persen jalan. Ini artinya ada penurunan.

Padahal, seharusnya justru meningkat karena APBD-nya juga lebih besar.

Senada dengan sejawatnya, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan, persoalan tersebut akan dibahas lebih detail lagi dalam tataran khusus. “Ini memang juga menjadi pertanyaan. Kenapa dengan anggaran besar tingkat pemantapan kerusakan tidak signifikan?” ujarnya.

Anggota Dewan dari Partai Demokrat ini menduga, variabel yang mungkin memengaruhi adalah biaya produksi yang juga ikut meningkat.

Atau, tingkat mobilitas transportasi yang semakin besar. Hal ini akan dibahas lebih mendalam, kenapa Pemerintah Daerah tidak berani menaikkan target dan justru menurunkan target.

Berpotensi Wanprestasi Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Lampung Dendy R. Kaligis menyatakan, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung berpotensi wanprestasi.

Alasannya, untuk menyelesaikan proyek pembangunan yang dianggarkan dalam APBD-P Tahun 2012, waktunya yang relatif pendek.

19

WARTA Menurutnya, pada akhir Desember 2012, seluruh pengerjaan harus selesai.

Padahal, dalam rancangan APBD-P yang diajukan Pemerintah, Dinas Bina Marga akan memperoleh tambahan anggaran sebanyak Rp130 miliar.

Karena itu, jika ternyata pada akhir masa penganggaran anggaran itu tidak terserap, DBM berpotensi wanprestasi.

Menurut dia, besaran anggaran untuk DBM berawal dari usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggota dewan dari Partai Demokrat ini menjelaskan, dari jumlah tersebut Rp25 miliar dialokasikan untuk pembangunan Kota Baru. Program-program yang digulirkan oleh DBM itu, menurut dia, rata-rata merupakan program

lanjutan.

Dendy R. Kaligis menegaskan, jika nanti DBM mengalami wanprestasi, tentu komisi IV tidak akan lepas tangan. Komisi IV bakal menggelar evaluasi. Tak hanya komisi, tetapi juga Badan Anggaran DPRD. Apa penyebabnya, kenapa bisa wanprestasi, ujarnya. (tim)

Untung Rugi Jalan Beton atau Aspal onstruksi beton untuk pembangunan jalan di sejumlah daerah, termasuk di Lampung, kini makin banyak digunakan menggantikan jalan aspal. Seperti yang kini dalam proses pengerjaan, Jalan Soekarno—Hatta (by pass) di Bandar Lampung.

Sebagai teknologi untuk bangunan jalan, sebenarnya konstruksi mana yang lebih baik antara jalan aspal dan jalan beton? Tentu, kedua struktur jalan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Berikut perbandingannya.

K

Kelebihan jalan beton antara lain: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dapat menahan beban kendaraan yang berat.

Tahan terhadap genangan air dan banjir.

Biaya perawatan lebih murah dibanding jalan aspal.

Dapat digunakan pada struktur tanah lemah tanpa perbaikan struktur tanahnya terlebih dahulu.

Pengadaan material lebih mudah didapat.

Pembangunan sesuai standar konstruksi, usianya bisa mencapai 20 tahun.

5.

Jalan aspal, kelebihannya, antara lain: 1.

2.

3.

4.

5.

Kekurangan jalan beton antara lain: 1.

2.

3.

4.

20

Kualitas jalan beton sangat tergantung pada proses pelaksanaanya, misalnya pengeringan yang terlalu cepat dapat menimbulkan keretakan jalan. Untuk mengatasi hal ini dapat menambahkan zat kimia pada campuran beton atau dengan menutup beton pasca pengecoran dengan kain basah guna memperlambat proses pengeringan.

Untuk penggunaan pada jalan raya dengan kapasitas berat kendaraan yang tinggi, maka biaya konstruksi jalan beton lebih mahal dibanding jalan aspal.

Namun lebih murah pada masa perawatan.

Kehalusan dan gelombang jalan sangat ditentukan pada saat proses pengecoran. Pengecoran yang kurang baik membuat jalan bergelombang. Karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat.

Proses perbaikan jalan dengan cara menumpang pada konstruksi jalan beton yang lama, membuat ketinggian elevasi jalan terkadang lebih tinggi dibandingkan

rumah yang ada di pinggir jalan.

Warna beton membuat suasana jalan tampak keras dan gersang sehingga menimbulkan efek kehati-hatian bagi pengendara.

Jalan lebih halus, mulus dan tidak bergelombang sehingga enak dalam berkendara.

Warna hitam aspal memepengaruhi psikologi pengendara menjadi lebih teduh dan nyaman.

Untuk penggunaan pada jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan, jalan aspal lebih murah dibanding konstruksi jalan beton.

Proses perawatan lebih mudah karena tinggal mengganti pada area jalan aspal yang rusak saja, dengan cari menggali dan mengganti dengan yang baru pada area jalan yang rusak.

Dengan perawatan yang baik, jalan aspal bisa bertahan sekitar 10 tahun.

Kekurangan jalan aspal 1.

Tidak tahan terhadap genangan air. Sehingga memerlukan saluran drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pasca hujan atau banjir.

2. Pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal.

Kini, apa pun pilihan kontruksi yang akan digunakan untuk pembangunan jalan, pelaksanaan proyek sangat menentukan kualitas jalan yang dihasilkan. Menggunakan aspal, misalnya. Jika didukung dengan drainase yang baik, membuat jalan lebih awet.

Sementara jika memilih beton, akan menjadi masalah jika proses pengecorannya tidak sesuai standar teknologinya. Karena akan membuat jalan tidak awet, retak-retak, atau bergelombang yang membuat pengendara tidak nyaman. (dbs)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

WARTA

DPRD Pantau Perbaikan By Pass Pemerintah Pusat telah memulai pengerjaan perbaikan dan pelebaran Jalan Soekarno—Hatta (By Pass). Komisi IV DPRD Lampung akan memantau agar pengerjaan jalan itu sesuai dengan ketentuan dan bisa selesai tepat waktu.

Jalan raya by pass merupakan jalan utama di Bandarlampung. Membentang dari simpang Rajabasa sampai Panjang. Lebih dari separoh jalan itu, selama beberapa tahun terakhir, rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki.

Bahkan, terkesan tidak terurus.

Kini, ada harapan jalur padat yang dilalui kendaraan antar-lintas Sumatera itu, akan menjadi mulus setelah Pemerintah Pusat mulai memperbaiki jalan sepanjang 18,1 kilometer, mulai dari simpang Rajabasa hingga simpang Panjang.

Karena itu, sudah seharusnya jika masyarakat Lampung, termasuk Komisi IV DPRD Lampung menunjukkan kepeduliannya dengan tekadnya untuk memantu pelaksanaan perbaikan by pass. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Komang Koheri mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan melihat perkembangan pengerjaan by pass.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah memulai pengerjaan perbaikan dan pelebaran Jalan Soekarno Hatta. Menurut dia, masyarakat Lampung sudah menunggu

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

cukup lama perbaikan jalan itu.

Marwan mengatakan, jalan tersebut mempunyai arti penting bagi Sumatera. By pass adalah jalan lintas yang dilalui kendaraan pengangkut komoditas pertanian dan kebutuhan lain antarpulau.

Buruknya kondisi Jalan Soekarno Hatta selama ini, tentu, mengganggu kelancaran arus lalu lintas di wilayah itu karena mempengaruhi biaya ekonomi.

Sebaliknya, jika kondisi jalan baik, termasuk by pass, akan memperlancar pergerakan perekonomian Sumatera.

Rusaknya ruas jalan by pass selama ini menghambat

ketepatan distribusi. Jalan rusak membuat perjalanan kendaraan pengangkut barang dari Jawa ke Sumatera, dan sebaliknya, menjadi lambat. Karena itu, saat perbaikan selesai, hambatan-hambatan itu tidak terjadi lagi.

Marwan mengharapkan, kontraktor yang mengerjakan proyek perbaikan dan pelebaran jalan by pass bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Sebagai jalan lintas, kesiapan by pass sangat penting untuk memperlancar arus mudik lebaran tahun depan.

Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan dan Pelebaran Jalan By Pass Aulia Azis mengatakan, kontrak kerja perusahaan pemenang tender ulang selama 15 bulan. November tahun depan pengerjaan selesai. Dengan demikian, pada saat arus mudik lebaran, jalan by pass kondisnya sudah baik. Lebaran diperkirakan jatuh pada awal Agustus 2013. (tim)

21

WARTA

Komisi IV: Benahi Layanan Kereta Api Arus lalu-lintas di wilayah Lampung yang semakin padat. Pembenahan fasiltas transpsortasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu-lintas.

Kereta api dinilai menjadi alternatif angkutan massal yang paling memadai. ebenarnya, PT Kereta Api Indonesia dan Dinas Perhubungan, telah menyediakan kereta api diesel untuk menyokong kian meningkatnya arus penumpang di Lampung. Sayang, seperti selama ini dikenal masyarakat luas, kualitas layanan jasa kereta api itu masih belum nyaman digunakan.

Karena itu, wajar jika menggunakan moda kereta api belum menjadi pilihan menarik bagi masyarakat. Kalau pun menggunakan kereta api, lebih karena terpaksa karena biaya atau tidak ada pilihan lain.

S

Persoalan lain yang membuat angkutan kereta api tidak nyaman, menurut dia, masih banyaknya pedagang yang berjualan di dalam kereta. Ini jelas menganggu kenyamanan penumpang, bahkan menimbulkan kerawanan dari sisi kemanan.

Menanggapi kondisi seperti itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Dendy Romadhona meminta PT KAI dan Dinas Perhubungan segera melakukan pembenahan kinerja untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyaman kereta api.

Menurut Dendy, merupakan kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas layanan umum yang nyaman.

Apalagi kereta api merupakan moda transportasi massal yang banyak digunakan masyarakat. Bahkan, banyak pegawai dari luar Bandar Lampung

22

yang menggunakan kereta api sebagai sarana angkutan mereka ke tempat kerja.

Tarif angkutan kereta api yang relatif lebih murah, diharapkan menjadi pilihan masyarakat. Tentu, tetap harus nyaman dan aman bagi penumpang.

Selain itu, kata dia, penumpang perlu ditertibkan agar tidak terjadi kebocoran.

Manifes perlu diberlakukan agar tidak ada penumpang gelap.

Pada bagian lain, Dendy Romadhona mengaku banyak memperoleh pengaduan dari masyarakat tentang masih rendahnya layanan kereta api. Baik melalui SMS maupun jejaring sosial.

Persoalan lain yang membuat angkutan kereta api tidak nyaman, menurut dia, masih banyaknya pedagang yang berjualan di dalam kereta.

Ini jelas menganggu kenyamanan penumpang, bahkan menimbulkan kerawanan dari sisi kemanan. Untuk ini, PT KAI perlu memberikan solusi

dengan memberikan tempat khusus dan permanen untuk mereka berusaha.

Belum lagi, kebiasaan penumpang merokok di dalam gerbong kereta api yang juga mengganggu kenyaman. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di ruang publik karena mengganggu kenyamanan orang lain.

Terkait dengan masalah ini, DPRD sedang menggodok peraturan yang melarang merokok di ruang publik.

Pembenayanan layanan kereta api, mendesak dilakukan agar makin banyak pengguna jasa angkutan yang memilih kereta api. Hal ini, juga bisa menjadi antipasi makin padatnya arus lalu lintas.

Idealnya, pembenahan angkutan kereta api tidak berdiri sendiri.

Perkembangan pembangunan yang begitu cepat, membuat arus lalu lintas semakin padat. Hal ini menuntut adanya fasilitas angkutan umum yang nyaman dan terintegrasi antarmoda transportasi. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

WARTA

Fraksi PAN: Segera Realisasikan Kota Baru Rencana Pemerintah Pronvisi Lampung membangun Kota Baru memperoleh dukungan dari kalangan dewan. Di antaranya dari Fraksi Partai Amanan Nasional (PAN) yang meminta program tersebut dapat segera direalisasikan. ekretaris Fraksi PAN Ahmad Bastari menilai positif pengalokasian anggaran untuk pembangunan kota baru yang rencanakan sebagai pusat pemerintah.

“Kami mengharapkan, kota baru itu dapat segera terealisasi sebagaimana yang kita harapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Raperda Kota Baru Farouk Danial, mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembangunan Kota Baru maju selangkah. Kini raperda tengah dalam proses finalisasi internal. Jika tak ada halangan, raperda tersebut selesai pada November 2012.

Farouk Danial menilai, secara

S

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

prinsip persyaratan yang dimintakan pansus bisa dipenuhi Pemprov Lampung. Tiga persyaratan yang dimintakan oleh pansus yakni mengenai cetak biru Kota Baru, surat ukur peta bidang Badan Pertanahan Nasional, dan masalah perambah di Kota Baru. ’’Pada prinsipnya sudah beres.

Tinggal nanti terakhir, koordinasi antara rapat pansus dengan satuan kerja terkait membahas materi pasal per pasal. Ada perubahan mungkin.

Tapi, Insya Allah, November ini selesai,’’ ia menjelaskan.

Ia mengakui, persoalan perambah di Kota Baru merupakan permasalahan yang paling alot. Jalan keluarnya, sudah ada kesepakatan untuk membagi lahan Kota Baru dalam 5 zona. Di mana, masing-masing zona menjadi tanggung jawab kepala desa

(Kades) yang berbatasan dengan Kota Baru.

Lima daerah yang beratasan dengan lahan Kota Baru itu adalah Desa Margodadi, Sinarrejeki, Purwotani, Gedungagung, dan Sindanganom. “Jadi dibebankan kepada Kades untuk memperbaiki, menata, dan menindaklanjuti perambah yang ada di sana.

Kalau di situ ada perambah, minta Kades untuk menertibkannya,” kata dia.

Nantinya ketika rapat terakhir, persoalan tersebut akan kembali ditanyakan. Dengan adanya kejelasan tanggung jawab berdasarkan pembagian zonasi tersebut, lanjut dia, tak ada persoalan lagi dengan perambah.

“Kalau dulu kan nggak jelas siapa yang tanggung jawabnya. Sekarang kalau ada lahan digunakan untuk pembangunan, kewajiban Kades membersihkan lahan,” tutur dia.

Diketahui, raperda Kota Baru merupakan salah satu raperda yang selalu mundur pembahasannya. Alotnya pembahasan raperda itu salah satunya dikarenakan DPRD Lampung menetapkan syarat agar dapat disahkan. (tim)

23

WARTA

Lampung 10 Besar Pelaporan Korupsi Provinsi Lampung kini menorehkan “prestasi baru”. Menurut KPK, daerah ini menduduki peringkat 10 besar pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.

alam Seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Balai Keratun pada 30 Oktober 2012, Anggota KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi Lampung masuk dalam 10 besar pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung yang hadir dalam kegiatan seminar tersebut antara lain Toto Herwntoko, Farouk Danial, Abdullah

D

24

Fadri Auli, dan Mega Putri Tarmizi.

Selain itu, juga hadir Wakil Gubernur Joko Umarsaid dan para pejabat di lingkungan Pemprov Lampung.

Menurut Adnan, laporan korupsi asal Provinsi Lampung yang masuk ke KPK berjumlah 1.107 kasus sepanjang kurun 2004-2011. Laporan ini diperkirakan terus bertambah. Sehari rata-rata KPK menerima 40 laporan. Karena itu, laporan yang benar-benar valid saja yang akan ditindaklanjuti KPK. Hingga kini, belum ada laporan dari Provinsi Lampung yang ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan

atau penyidikan oleh pihaknya. Karena memang tidak semua laporan bisa diproses. “Kalau lengkap, baru bisa masuk ranah KPK,” kata mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini.

Selain tentang korupsi, KPK juga mendapat delapan pengaduan terkait gratifikasi. Tetapi, pengaduan gratifikasi di sini belum tentu dari masyarakat.

Bisa saja penyelenggara negara, lalu membuat surat ke KPK untuk menanyakan apakah ini gratifikasi atau bukan, ucapnya.

KPK terbuka terhadap laporan

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

WARTA pengaduan masyarakat. Sebab, KPK juga bekerja dengan melihat pengaduan dari masyarakat ini. Target kita ialah pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (KPA). Kita tahu persoalan kerap dikecilkan hanya menjadi persoalan staf, tuturnya.

Di sisi lain, pelaporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di Lampung sudah menunjukkan peningkatan. Menurut Adnan, dari instansi eksekutif dan legislatif yang ada di Lampung ada sebanyak 2.152 pejabat yang dinyatakan wajib LHKPN. Berdasarkan data KPK per Oktober 2012, tingkat kepatuhan sudah mencapai 73,75 persen atau mencapai jumlah 1.587 orang yang memberikan pelaporannya.

KPK terbuka terhadap laporan pengaduan masyarakat. Sebab, KPK juga bekerja dengan melihat pengaduan dari masyarakat ini. Target kita ialah pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (KPA). Kita tahu persoalan kerap dikecilkan hanya menjadi persoalan staf, tuturnya.

Secacara terpisah, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menyatakan, saat ini pemprov sedang mempersiapkan empat satuan kerja yang diproyeksikan menjadi satker bebas korupsi. Program itu, sedang dimatangkan. ’’Nantinya, satuan kerja itu di-launching menjadi zona integritas bebas korupsi,� kata dia.

Untuk tindak pencegahan tindak korupsi, Pemprov Lampung telah melakukan sejumlah cara. Di antaranya dengan penandatanganan pakta integritas pejabat mulai level eselon I hingga IV di lingkup pemprov dan terus melakukan pengawasan terhadap para pegawainya.

Upaya pencegahan korupsi juga telah dilakukan Pemkot Bandar Lampung. Menurut Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam, pemkot

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

sejak tahun lalu telah memiliki program pencegahan pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa, juga dalam masalah penganggaran.

Untuk setiap SKPD diwajibkan melakukan penyusunan kode etik pegawai. Banyak SKPD yang telah menyelesaikan tugas ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyusunan SPIP yakni sistem pengendalian intern. Kita juga kan telah berupaya memberikan pelayanan publik ke masyarakat, ujarnya.

Untuk masalah penganggaran,

telah dibuktikan dengan pembahasan APBD yang diawasi langsung oleh BPKP. Lalu pada 2011, juga telah diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat. Kota ini, menurutnya, termasuk yang paling awal. Wali kota bahkan mengirim pakta integritas itu ke KPK, Menpan, serta Mendagri.

Secara umum, tiga hal penting yang dibahas terkait masalah korupsi ini, yakni pelayanan publik, perencanaan penganggaran, dan penyediaan barang dan jasa, katanya. (tim)

25

WARTA

Firman Yani Apresiasi RSUD Abdul Moeloek Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung mempercepat perbaikan fasilitas di intalasi forensik. Langkah ini memperoleh apresiasi dari anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung. ebelumnya, peralatan untuk melakukan autopsi di RSUD tersebut menggunakan peralatan sederhana. Kondisi ini membuat Kementerian Kesehatan mendesak Pemerintan Provinsi Lampung segera membenahi fasilitas di instalasi forensik itu guna meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mufti, setiap rumah sakit pemerintah maupun swasta memilik standar khusus yang ditentukan pemerintah untuk melayani para pasien. Di antaranya standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.

Mengingat rumah sakit itu milik pemerintah daerah, maka menjadi tanggung jawab pemerintah setempat memenuhi standar-standar tersebut.

Setiap rumah sakit memiliki standar mutu. Tentu, pemda wajib memenuhi standar mutu tersebut karena itu rumah sakit pemerintah, kata Ali Gufron.

Kemenkes tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh karena terkait dengan soal otonomi daerah. Pihak kementrian, menurut dia, hanya meminta pemda secepatnya memperbaiki pelayanan medis dan operasional rumah sakit. Setiap rumah sakit itu ada standarnya dan harus dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab atas rumah sakit tersebut, tegasnya.

Sementara itu, Firman Yani, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, mengapresiasi apa yang dilakukan RSUD Abdoel Moeloek yang telah memperbaiki peralatan bedah forensiknya. Ia juga meminta agar rumah sakit pelat merah itu terus meningkatkan kualitas layanannya.

Anggota legislatif dari Partai

S

26

Firman Yani

Demokrat mengatakan, status RSUDAM sekarang adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Itu artinya, RSUDAM dituntut profesional dan pelayanannya tak boleh kalah dibandingkan dengan rumah sakit umum lainnya di provinsi ini.

Selain itu, Firman menjelaskan, konsep BLUD bagi RSUD Abdoel Moeloek merupakan bagian dari usaha meningkatkan pelayanan rumah sakit.

Selain pelayanannya harus profesional, rumah sakit juga perlu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, termasuk penggunaan perlatan kesehatan yang lebih baik dan modern.

Khusus perlatan forensik, ia mengaku sudah membahasnya dengan Direktur Utama RSUAD Abdoel Moeloek, drg. Torry Duet Irianto.

Pihak rumah sakit menyatakan akan memperbaiki apa yang seharusnya dilakukan, terutama terkait dengan instalasi forensik.

Ia mengharapkan, pihak rumah sakit benarbenar serius dalam melakukan perbaikan fasilitas maupun peningkatan pelayanannya. Meskipun, ada yang harus dilakukan secara bertahap. Bila pada tahun ini sudah ada pengadaan dan belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya, dapat dilanjutnya pada tahun anggaran berikutnya.

Begitu juga dalam hal pengadaan peralatan, misalnya. Selama proses berlangsung, Firman Yani meminta RSUDAM bersikap proaktif.

Jika perlu, pihak rumah sakit mempertanyakan bagaimana perkembangannya. Jangan hanya menunggu, ujar anggota komisi V DPRD Lampung itu.

Untuk memperbaiki fasilitas instalasi foreksik, tahun ini manajemen RSUD-AM mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta untuk pengadaan gergaji listrik autopsi dan Rp55 juta untuk satu set autopsy kit (pisau dll.).

Menurut Plh. Direktur Pelayanan RSUDAM dr. Arif Effendi, Sp.K.K., alat itu dibeli menggunakan dana hasil keuntungan BLUD rumah sakit. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

WARTA

Lampung Dilarang Rekrut CPNS 2013 Syarat pengajuan usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah pada 2013 masih sama dengan syarat yang diberlakukan pada 2012.

Antara lain, belanja pegawai di APBD tidak boleh lebih 50 persen dari total belanja daerah. Dengan persyaratan ini, bisa dipastikan tidak semua daerah, termasuk Lampung, bisa melakukan rekrutmen CPNS pada 2013. erdasarkan data resmi yang dilansir Kementerian Keuangan, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada APBD di 10 provinsi melampaui angka 50 persen.

Yakni DI Jogjakarta (58,6 persen), Jateng (53,5 persen), Gorontalo (52,5 persen), NTB (52,5 persen), Lampung (52,3 persen), Sumbar (51,8 persen), Sulsel (51,5 persen), Bengkulu (51,5 persen), Jatim (51,1 persen), dan Sulut (50,7 persen).

Namun, untuk kabupaten/kota di masing-masing provinsi, bergantung rasio belanja pegawainya. Jika di bawah 50 persen, otomatis boleh rekrut CPNS. Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan kuota CPNS 2013 dari pelamar umum sebanyak 60 ribu.

Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan RB Ramli Naibaho di kantornya, Jakarta, Selasa (23/10), mengatakan, persyaratannya masih tetap seperti tahun ini. Setiap instansi harus memasukkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun.

Menurut Kepala Badan Kepega-

B

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

waian Negara (BKN) Eko Sutrisno, belanja pegawai dalam APBD harus tetap di bawah 50 persen. Bila lebih dari 50 persen, kuota maupun formasi tidak akan diberikan.

Dengan ketentuan ini, artinya kuota 60 ribu CPNS 2013 bisa saja tidak terisi semuanya. Menpan RB Azwar Abubakar, memberikan contoh formasi CPNS 2012.

Dari formasi yang ditetapkan sebanyak 11.669 CPNS, hanya terpenuhi 9.821 orang atau sekitar 84,2 persen. ’’Sebanyak 1.848 formasi yang telah ditetapkan tidak terpenuhi,’’ ucap Azwar.

Menanggapi persoalan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung menyatakan, hingga kini masih belum menerima pemberitahuan resmi dari kementerian terkait pelarangan itu.

Sekretaris BKD Lampung Hazairin Usman mengharapkan semua pihak bersabar menunggu keputusan resmi yang dikeluarkan Kemenpan RB. Menurut dia, belum ada informasi apaapa. Kita belum tahu soal ini apakah ada atau tidak. Karena pemberitahuan belum masuk. Kita tunggu saja dahulu.

Kendati demikian, BKD Lampung tetap menyiapkan proses untuk perekrutan CPNS 2013.

Dia menjelaskan, kementerian tentu akan berkirim surat resmi jika memang Lampung dilarang merekrut CPNS pada 2013. Jika Pemprov Lampung tak diperbolehkan melakukan

rekrutmen, belum tentu kabupaten/kota di Lampung juga tak boleh merekrut. ’’Itu kan dipilah-pilah,” katanya.

Padahal BKD Lampung telah siap mengajukan usulan formasi CPNS 2013 sebanyak 904 formasi. Jumlah formasi itu mengacu usulan formasi pada 2012 dan 2011 yang dimentahkan pemerintah pusat. Dari formasi itu, sebanyak 232 tenaga kesehatan, 44 guru sekolah luar biasa (SLB), dan sisanya tenaga teknis.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Lampung Ahmad Bastari menyatakan, seharusnya pemerintah pusat juga melihat pertimbangan kebutuhan pemerintah daerah. Bukan hanya berpatokan pada rasio belanja pegawai yang melebihi 50 persen.

Anggota legislatif dari PAN itu menyatakan, dari sisi perbandingan anggaran belanja langsung dan tidak langsung, pada APBD 2012, Provinsi Lampung sudah menunjukkan kinerja yang baik.

Dengan APBD 2012 berkisar Rp2,8 triliun, separonya merupakan belanja langsung dan separonya lagi belanja tak langsung. ’’Ini artinya sudah mulai berimbang dengan belanja pembangunan,” ujarnya.

Dirinya juga meminta agar pemerintah pusat mengkaji secara cermat hasil analisis beban kerja pegawai di lingkup Pemprov Lampung. “Saya kira, ini perlu juga sebagai pertimbangan,” ungkapnya. (tim)

27

WARTA

Perbaiki Infrastruktur untuk Tarik Investor Selain memberikan fasilitas berupa kemudahan mengurus perizinan, untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Lampung, perlu didukung dengan perbaikan sarana infrastruktur. emberian insentif kepada investor berupa kemudahan atau keringanan biaya bagi investor, menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, akan tidak banyak berarti jika tidak dibarengi dengan perbaikan infrastruktur.

Karena itulah, DPRD Lampung bersama Pemerintah Provinsi sepakat untuk mengalokasikan dana hingga Rp130 milyar dalam APBD Perubahan Tahun 2012 untuk memperbaiki infrastruktur jalan.

Menurut dia, persoalan utama yang menghambat minat invesot masuk ke Lampung adalah fasilitas infrastruktur. Selain kondisi jalan yang perlu diperbaiki, penyediaan tenaga listrik juga bisa menjadi masalah. Suplai kebutuhan listrik Lampung sebanyak 280 megawatt yang masih diambil dari Sumatera Selatan, perlu dipikirkan. “Kalau mau investasi lebih banyak masuk, ya perbaiki infrastruktur. Di samping memberi kemudahan perizinan dan jaminan kepastian hukum,� ujar anggota DPRD dari Partai Demokrat ini.

Melihat kondisi riil di lapangan, masing-masing daerah memiliki cara berbeda untuk mengundang investor.

Bupati Lampung Tengah A. Pairin, S.Sos, misalnya. Pihaknya belum memiliki perda insentif, namun untuk

P

28

kepentingan investor, akan diberikan kemudahan dalam hal perizinan. “Kami tidak mempersulit izin dan lain sebagainya. Pemkab Lamteng terus mengundang investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Tengah,� ujarnya.

Berbeda dengan yang dilakukan Pemda Way Kanan. Meski belum memiliki perda tentang pemberian insentif fiskal bagi investor, menurut Kepala Dinas P2KA Edward Anthony, daerahnya memprioritaskan pembenahan infrastruktur, seperti jalan.

Alasannya, jalah merupakan sarana penting bagi kelancaran distribusi barang dan jasa untuk menarik investasi.

Lain lagi dengan langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang sedang mengusulkan pembuatan Perda tentang Insentif Fiskal bagi investor pada program Legislasi tahun 2013. Diharapkan, pada tahun depan perda tersebut sudah diterbitkan, ujar Kabag Hukum Pemkab Pesawaran Zainal Arifin.

Ada cara menciptakan iklim investasi yang lebih menarik lagi. Lihat saja apa yang dilakukan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aluwan, S.H., pihaknya kini sedang membahas perda tentang pemberian insentif fiskal bagi investor. Perda tersebut masih dalam proses. Diharapkan, pada tahun 2013 suah bis diterapkan, katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

KOLOM

Para Pemburu Kenikmatan emburu kenikmatan. Mungkin itu sebutan yang tepat bagi orang yang hidup di zaman modern ini.

Mereka yang mempercayai kapitalisme sebagai mesin pendorong peradaban, malah menyebut kenikmatan sebagai awal dari pertumbuhan dan kemajuan. Kalau tanpa kenikmatan, bukankah semuanya jadi tidak hidup dan stagnan? Demikianlah kira-kira pertanyaan awal mereka dalam melakukan pencarian.

Dari sinilah kemudian setiap hari lahir jutaan pemburu kenikmatan. Ada yang memburunya melalui jalur seks. Ada yang mencarinya melalui hobi seperti motor gede, mobil built up, main golf, rumah mewah secara sangat berlebihan, dan plesiran ke mancanegara. Ada yang mengejarnya melalui tangga-tangga kekuasaan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Digabung menjadi satu, benar kata kaum kapitalis, kenikmatanlah awal dari kemajuan dan pertumbuhan.

Bukan kapasitas saya untuk meninjau persoalan ini secara ekonomi maupun sosiologi. Sebagaimana biasa, saya meng-ajak Anda berefleksi atau bercermin. Bukan untuk membe-narkan atau menyalahkan kehidupan seperti itu, namun untuk menarik garis merah kehidupan ke depan dari sini.

Dalam sebuah perjamuan makan malam di Hotel Borobudur beberapa waktu lalu, saya bertemu es puter yang sesuai selera. Karena sudah lama tidak makan es itu maka ada nafsu untuk memakan sepuas-puasnya. Dan lupa kalau saya memiliki penyakit maag. Tidak lama kemudian, penyakit maag datang menyiksa tidak kurang dari tiga hari.

Seorang sahabat bertutur tentang nasib keponakannya. Dengan latar belakang masa muda yang demikian ketat, begitu orang tuanya meninggal, hampir semua kenikmatan—terutama kenikmatan seks—dikejarnya habis-habisan. Tidak lama kemudian, tidak hanya sekolahnya yang berantakan. Dia pun mulai kena penyakit seks yang menyiksa seumur hidupnya.

Sebenarnya masih banyak sekali cerita sejenis dengan makna serupa. Yang jelas, segala bentuk kenikmatan yang datang dari luar—entah makanan, seks, harta, dan lain-lain— memerlukan kesiap-

P

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

Oleh Gede Prama an badan dan jiwa. Di tingkat yang tepat (tidak kurang dan tidak lebih), kenikmatan dari luar tadi menjadi sahabat.

Di tingkatan yang tidak tepat—apa lagi sangat berlebihan—maka dia menjadi musuh yang sangat berbahaya. Bagi yang suka sekali nasi goreng, makanlah sepuluh piring. Pencinta sate kambing, makanlah seribu tusuk. Dengan berlebihan seperti itu, bukankah neraka langsung menghadang di depan mata?

Sebagai ilustrasi lain, lihat saja sendiri, bagaimana banyak orang kaya dijebak dan dibuat menderita oleh kekayaannya. Harta yang berlimpah memproduksi ketakutan akan kehi-langan yang bisa membuat insomnia. Asuransi kehidupan yang menggunung membuat sejumlah orang tua mencurigai anakanaknya.

Sisa harta kehidupan yang melimpah (baca: warisan) tidak jarang membuat anak cucu pecah beran-takan. Demikian juga sebaliknya. Orang yang teramat miskin juga dibuat menderita oleh kemiskinan. Kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit hanyalah sebagian saja dari perangkap-perangkap kemiskinan yang mencelakakan.

Belajar dari sini, penting dan teramat penting untuk sesegera mungkin menemukan titik cukup dalam kehidupan. Titik ini memang tidak absolut, bisa diperdebatkan, dan berbeda dari satu orang ke orang lain. Makanya ada petanyaan yang berbunyi: when is enough enough?

Entah bagaimana Anda menemukan hidup yang cukup. Bagi saya, kata kuncinya

ada pada pengeluaran. Sebab, dia lebih controlable dibandingkan dengan pendapatan. Dengan persentase pengeluaran yang tidak boleh lebih dan lima puluh persen dari pendapatan, siapa pun akan aman secara keuangan. Garis pembatas cukup, dalam kehidupan saya adalah setengah dari pendapatan. Sisanya, kami persiapkan untuk kebutuhan hari depan.

Ada juga rekan yang bertanya tentang godaan untuk tidak melebihi limit lima puluh persen. Godaan sebenarnya bukan datang dari luar, tetapi seberapa cermat kita menjaga jen-dela-jendela hawa nafsu.

Mata, mulut, hidung, telinga, dan perasaan adalah jendela-jendela hawa nafsu yang sebaiknya kita jaga secara cermat.

Sebagai ilustrasi, saya dan keluarga mengurangi untuk datang ke pameranpameran yang barangnya tidak kami butuhkan. Ia hanya menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang membuat kami berhitung, untuk kemudian menyimpulkan bahwa uang tidak cukup. Saya mendidik diri untuk tidak membandingkan diri dengan teman maupun tetangga.

Anak-anak kami didik sejak awal untuk hidup lentur. Ketika hidup naik, kita nikmati kenikmatan hidup di tingkat yang lebih tinggi. Demikian juga kalau sebaliknya, dan yang paling penting, sesering mungkin mengatakan cukup pada jumlah uang yang kami miliki.

Awalnya memang tidak mudah.

Namun, dengan sedikit kesabaran dan disiplin diri, serta komitmen bersama, sinyal- sinyal hidup secukupnya pun sering datang dalam kehidupan kami.

Mirip dengan tanaman, pupuk yang terlalu banyak bisa membuatnya mati.

Tidak pernah diberi pupuk juga bisa membuatnya mati.

Kadar pupuk yang cukup sangatlah pen-ting. Kita manusia juga sama. Kekayaan dan kekuasaan yang kita kejar dengan kerja sangat keras, menguras banyak energy, bahkan menanggung risiko sakit sekalipun. Setelah kita peroleh ternyata hanya menciptakan racun dan petaka baru. Hidup akan penuh dengan kesia-siaan, kalau setelah berlari kencang sangat jauh menghabiskan keringat, ternyata garis finish-nya hanya pintu penjara atau bahkan sebuah tiang gantungan! (*)

29

WARTA

Kunjungi Pengungsi di SPN Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan meninjau lokasi dan mengunjungi para pengungsi konflik Lampung Selatan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Lampung, Rabu (31 Oktober 2012). alam kunjungan yang diikuti sejumlah anggota DPRD Lampung, yaitu Ahmad Bastari, Ahmad Nyerupa, K.H. Soleh Bajuri, Farouk Danial, Toto Herwantoko, Nurhasanah, dan Octoria Herrykadewi, Ketua DPRD Marwan Cik Asan menyempatkan berbincang-bincang dengan para pengungsi.

Bahkan, Marwan dan para anggota Dewan juga mengajak anak-anak para pengungsi bermain sejenak dan menghibur mereka. “Kami berharap warga bersabar menghadapi cobaan ini. Kami akan berupaya untuk membantu usaha-usaha perdamaian antarpihak yang berkonflik, sehingga warga Balinuraga bisa segera pulang ke desanya,” kata Marwan.

Seorang warga pengungsi bernama Wayan mengaku sudah tidak betah dan tidak tahan di pengungsian. “Kami tidak terbiasa menganggur, tidak betah jika tidak bekerja.

Kami sudah ingin mengolah sawah dan kebun. Di sanalah kami menggantungkan hidup,” ujar Wayan.

Sekitar 2053 jiwa warga Desa Balinuraga dan Desa

D

Sidoreno Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, mengungsi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Selasa (30/10/ 2012), setelah terjadi kerusuhan dan bentrok antarwarga beberapa hari sebelumnya.

Konflik antarwarga tersebut mengibatkan sedikitnya 10 orang tewas dan menyisakan trauma mendalam bagi para pengungsi. Made Lastri (35) mengaku ia tidak ingin lagi peristiwa seperti itu terulang. Ia berharap keadaan bisa kembali tenang dan damai seperti biasanya. “Semua manusia pasti ingin hidup damai. Kami juga ingin seperti dulu lagi,” katanya. (tim)

BEM FMIPA Kunjungan ke DPRD adan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas MIPA Universitas Lampung melakukan silaturahmi ke ketua DPRD Provinsi Lampung Ir. Marwan Cik Asan, MM. Wakil Gubernur BEM F-MIPA Unila Akhmad Khairuddin dan Kepala Departemen Hubungan Luar dan Pengabdian Masyarakat (HLPM) M. Amin, diterima Marwan Cik Asan di ruang kerja Ketua DPRD Lampung pada tanggal 3 Oktober 2012.

Pada kunjungan yang berlangsung dalam suasana penuh dengan keakraban ini, BEM FMIPA menyampaikan salah satu program kerja unggulannya. Yaitu membangun Desa Binaan.

B

30

M. Amin, sekalu pelaksana program Desa Binaan, mengatakan kunjungannya ke ketua DPRD Lampung itu bertujuan untuk melakukan kerjasama sekaligus meminta dukungan DPRD Lampung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sementara Khairuddin mengharapkan, kegiatan itu dapat memperkenalkan program-program positif lainnya ke masyarakat, sekaligus bisa membuka ruang kerjasama dengan pihak-pihak lain.

Keinginan pengurus BEM F-MIPA Unila memperoleh tanggapan positif dari tuan rumah. Ketua DPRD menyatakan siap medukung kegiatan yang diajukan tersebut. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

WARTA

Sejenak Bergembira Bersama Lorong di lantai II Gedung DPRD Provinsi Lampung yang biasanya kosong, hari itu disulap menjadi tempat makan bersama. Lengkap dengan satu set peralatan organ tunggal.

Beberapa waktu kemudian, ruangan itu dipenuhi para anggota dewan. Suasananya pun menjadi riuh. Apalagi pada saat bersamaan, organ tunggal milik Sekretariat DPRD Lampung mulai dimainkan. Alunan musik seolah menyambut kehadiran mereka.

Situasi yang berbeda dengan hari-hari biasa itu, terjadi setelah anggota DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna untuk membicarakan APBDP Tahun 2012 dan hasil reses DPRD Lampung.

Seolah ingin melepaskan kepenatan setelah sejak sekitar pukul sembilan harus memeras energi mengikuti rapat.

Banyak anggota dewan yang langsung menyerbu santapan makan siang yang tersedia di salah satu bagian lorong.

Mereka bergantian tampil sebagai penyanyi dengan melantunkan lagu-lagu pop dan dangdut. Kegembiraan mereka seolah sedang berusaha melupakan sejenak penatnya pikiran.

Namun, ada di antara anggota Dewan yang memilih menuju tempat organ tunggal dimainkan. Suasana pun makin meriah, begitu terdengar suara teman sesama anggota dewan menyanyikan sebuah lagu dengan iringan musik organ tunggal.

Sepanjang acara makan siang bersama berlangsung, para anggota dewan tampak antusia. Mereka bergantian tampil sebagai penyanyi dengan melantunkan lagu-lagu pop dan dangdut. Kegembiraan mereka seolah sedang berusaha melupakan sejenak penatnya pikiran.

Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) karyawan Kantor DPRD Lampung, seperti tak mau ketinggalan. Mereka pun terlihat ikut bergembira dengan berjoget mengikuti irama musik yang sedang dimainkan. Acara makan siang gembira bersama dengan iringan organ tunggal pun berakhir setelah sekitar satu setengah jam berlangsung.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Riswansjah Djahri menilai, agenda hiburan dan makanmakan usai paripurna tersebut masih dalam batas kewajaran. Dia menyatakan, agenda tersebut sepenuhnya diputuskan oleh pihak Sekretariat DPRD Lampung. “Kegiatan ini kan pada jam istirahat, jadi ya taka pa. Kalau pada jam kerja, saya juga nggak setuju,� cetusnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012

31

Festival Krakatau Sukses dan Meriah

Malam Gebyar Pesona Seni Sai Bumi Ruwa Jurai di Lapangan Korpri, Bandar Lampung, yang berlangsung Sabtu malam (13/10), menandai berakhirnya rangkaian acara Festival Krakatau (FK) XXII Tahun 2012. epala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Gatot Hadi Utomo, mengklaim FK XXII tahun ini berlangsung lebih sukses dibandingkan dengan tahun lalu. Banyak indikator yang dapat menjadi ukuran bahwa agenda tahunan Provinsi Lampung kali ini meraih kesuksesan.

Apresiasi masyarakat yang tinggi terlihat dari banyaknya pengunjung pada setiap acara FK XXII. Banyaknya juru foto yang mengabadikan setiap peristiwa penting dari festival, terutama saat Lampung Tapis Carnaval, bisa menjadi ukuran semakin diminatinya kegiatan yang digelar sejak awal Oktober ini.

Kesuksesan FK XXII juga bisa dilihat dari makin banyaknya pengunjung dari luar provinsi. Hal ini terlihat dari tingkat hunian hotel di daerah ini, yang terisi penuh selama kegiatan festival berlangsung.

Ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan ini, juga terlihat pada kegiatan Tur Krakatau sebagai salah satu ikon kegiatan FK. Dari 400 tiket yang disediakan, semuanya dibeli pengunjung. Bahkan masih banyak permintaan yang terpaksa ditolak. Jumlah tiket itu lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya 300-an.

Dua ikon utama festival yaitu Tur Krakatau dan Karnaval Tapis, menurut Gatot, akan dipertahankan dan dilaksanakan setiap pelaksanaan FK. Dengan dilengkapi berbagai acara yang menarik. Tahun ini, pendukung dua ikon utama festival adalah Pameran Kain Tenun Nusantara yang mampu memberikan suasana yang berbeda pada FK.

K

32

Sementara kegiatan Malam Gebyar Pesona Seni Sai Bumi Ruwa Jurai, akan terus dimeriahkan dengan menampilkan segala kesenian Lampung yang dipersembahkan untuk menghibur masyarakat.

Pada masa mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan memperluas jangkauan pasar FK. Selain promosi di dalam negeri ditingkatkan, FK juga akan ditawarkan kepada wisatawan asing. Misalnya, dengan cara memasang iklan di berbagai media sesuai target, misalnya majalah di penerbangan nasional dan iklan di televisi Bandara Soekarno Hatta, dan media online. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2012