Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi September 2012

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI SEPTEMBER 2012

Rekomendasi untuk menjadi Visi

Pemprov Beserta 6 Kabupaten/ Kota di Lampung

Klarifikasi Proyek Pengadaan MP-ASI

Sokong Anggaran Perbaikan RSUAM

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

Terima Penghargaan WTP

1

Dari Redaksi

PRESTASI KOLEKTIF

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, SPd, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH M Rizal Nasution, SE Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin Heri Faruk STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) atau disingkat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2011. Hal tersebut merupakan tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan sistem keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Juga sebagai prestasi kolektif antara Pemerintahan Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung.

Sebagai kilas balik, pada LHP BPKRI atas LKPD Pemprov Lampung TA 2008, dalam pemeriksaan keuangan, kepatuhan, dan pengendalian internal, BPK menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundangundangan; kecurangan; serta ketidakpatuhan materiel, sehingga memberikan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pada TA 2009 dan TA 2010, Pemprov melakukan berbagai upaya perbaikan secara berarti, yang dalam pelaksanaannya memperoleh berbagai kemajuan, sehingga BPK memberikan pernyataan bahwa LKPD Pemprov Lampung memperoleh status opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).

Berbagai upaya perbaikan tersebut tentu tak terlepas dari rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Gubernur antara lain, “Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, agar dapat segera melakukan inventarisasi, pemetaan masalah, penyusunan rencana strategi dan road map, dalam rangka

B

pemantapan sistem dan manajemen keuangan daerah, berdasarkan target waktu yang jelas disertai dukungan sumberdaya secara memadai, sehingga berbagai temuan BPK RI atas permasalahan penatausahaan keuangan daerah ke depan, tidak lagi membebani Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung”.

Hal itu sejalan dengan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Lampung TA 2010 dan TA 2011, yang mengamanatkan, “Perkuatan sistem dan manajemen keuangan daerah, hendaknya menjadi bagian utama upaya pemantapan sistem administrasi pemerintahan, guna mendukung tercapainya status opini wajar tanpa pengecualian dalam LHP Keuangan Pemprov Lampung oleh BPK RI. Berkenaan dengan hal tersebut, instansi terkait di lingkungan Pemprov agar dapat mempersiapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka perkuatan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan daerah”.

Dalam perjalanannya, LHP Keuangan Pemprov Lampung TA 2011 pada akhirnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal itu patut kita berikan apresiasi mengingat telah terjadinya peningkatan secara signifikan dibandingkan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Hal ikhwal tentang LHP BPK RI tersebut menjadi sajian pada Laporan Utama kali ini. Tentu masih banyak lagi liputan kegiatan lainnya yang kami sajikan. Kami berharap semua sajian menjadi bacaan yang bermanfaat.

Redaksi.

Selamat membaca!

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

LAPORAN UTAMA

Laporan keuangan Pemprov Lampung tahun anggaran 2011 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Inilah sejarah baru dalam pengelelolaan bidang keuangan. Meskipun demikian, Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung tetap memberikan 23 catatan rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti dan diselesaikan demi terwujudnya Lampung unggul dan berdaya saing.

D

alam sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung (17 September 2012), Pansus antara lain menyarankan agar Gubernur menegur kepala satker yang dinilai lalai; meminta kepala satker lebih cermat dalam pengalokasian anggaran; hingga saran agar pemprov membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.

Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

Lampung Tahun 2011 diketuai Dendy Romadhona, dengan wakil ketua Sahzan Syafri, sekretaris Mega Putri Tarmizi, dan anggota Toto Herwantoko, Yudi Carlo, Indra Bangsawan, Ismet Roni, Gufron Azis Fuadi, Agus Kurniawan, Suyatno S.W., Elly Wahyuni, Juprius, M. Soleh Bajuri, Zeldayatie, dan Zuliana Abidin.

Juru Bicara Pansus Elly Wahyuni ketika membacakan laporan hasil pembahasan Pansus menjelaskan bahwa upaya pembenahan tata laksana dan penatausahaan sistem keuangan

daerah Provinsi Lampung Tahun Aanggaran 2011 secara umum mengalami berbagai kemajuan yang cukup signifikan, sehingga mendukung upaya penanganan permasalahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut tercermin pada berbagai perbaikan yang dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan dalam realisasi belanja, sehingga tidak terdapat lagi kesalahan pembebanan belanja. Kemudian penerbitan kebijakan akuntansi yang mengatur pencatatan investasi berdasarkan nilai

3

LAPORAN UTAMA bersih yang dapat direalisasikan, dan pelaksanaan sensus terhadap aset tetap. “Berbagai upaya tersebut berhasil menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas dan kinerja keuangan, sehingga akuntabilitas sistem pelaporan dapat disusun secara memadai, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,� katanya.

Guna perkuatan upaya penanganan terhadap beberapa kelemahan dalam tatalaksana keuangan daerah, kendali terhadap prosedur dalam penatausahaan keuangan daerah, dan keandalan sistem informasi keuangan daerah, beberapa temuan dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2011, yang perlu segera ditindaklanjut pada temuan mengenai Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut.

Pertama, lemahnya pengendalian intern atas penatausahaan dan pelaporan keuangan yang mengakibatkan belanja Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat diakui pada saat terjadinya transaksi, dan tingginya risiko pengendalian atas pencairan dana terkait dengan temuan: a) Pengelolaan kas dan mekanisme pengeluaran SP2D pada BUD tidak tertib dan belum sesuai dengan ketentuan; dan b) Pengendalian intern pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung lemah.

Kondisi tersebut disebabkan: Kabag Perbendaharaan pada Biro Keuangan tidak cermat dalam penerbitan SP2D; belum adanya mekanisme penyusunan laporan keuangan yang andal; bendahara pengeluaran, PPK SKPD, dan pengguna anggaran tidak cermat; dan lemahnya koordinasi SKPD dan SKPKD. Kedua, terdapat pengelolaan rekening bendahara pengeluaran pada RSUD Abdoel Moeloek yang tidak dilaporkan, sehingga mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan dana RSUDAM pada rekening tersebut; terkait dengan temuan: a) pengelolaan dua rekening aktif yang dimiliki RSUDAM tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku; dan b) rekening tersebut tidak diketahui

4

oleh Pengguna Anggaran, karena statusnya tidak terlapor dalam pengelolaan RSUDAM. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan oleh Pengguna Anggaran RSUDAM dalam implementasi tata kelola anggaran; dan Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran RSUDAM tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ketiga, mekanisme pelaporan pertanggungjawaban belanja hibah belum tertib, sehingga mengakibatkan tidak dapat diujinya kesesuaian antara proposal dan realisasi penggunaan dana hibah; terkait dengan temuan: a) penyaluran hibah tidak dilaksanakan berdasarkan nota perjanjian hibah daerah; dan b) penerima bantuan hibah TA 2011 belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Biro Keuangan tidak cermat dalam pengawasan dan pengendalian belanja hibah; dan Bendahara pengeluaran hibah tidak cermat dalam penatausahaan belanja hibah.

Keempat, pengendalian atas pengelolaan uang pajak di bendahara pengeluaran tidak memadai, sehingga mengakibatkan tingginya resiko atas pengelolaan uang pajak oleh Bendahara Pengeluaran, terkait dengan temuan: a) pencatatan pajak oleh Bendahara

Pengeluaran di berbagai SKPD dilakukan dengan cara langsung mencatat pengeluaran pajak sebesar penerimaan pajak, tanpa terlebih dahulu melakukan penyetoran atas pajak yang dipotong dan dipungut ke kas negara; b) SKPD tidak melakukan pemeriksaan terhadap besaran pajak terutang yang seharusnya dilaporkan sebagai bagian dari kas di Bendahara Pengeluaran; dan c) tidak terdapat mekanisme yang dapat memastikan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga jumlah kas di Bendahara Pengeluaran terindikasi tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kondisi tersebut disebabkan: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di SKPD tidak tertib dalam melaksanakan kewajibannya pada penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak; Kepala SKPD kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan belum tersedianya ketentuan yang dapat memastikan bahwa jumlah kas di Bendahara Pengeluaran telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kelima, penyajian piutang pajak sebesar Rp23.057.388.288 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, yang mengakibatkan penyajian piutang

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

LAPORAN UTAMA

pada laporan keuangan Provinsi Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terkait dengan temuan: a) belum adanya penetapan untuk nilai piutang pajak; b) piutang PKB yang disajikan hanya sebesar nilai tunggakan pada periode 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010; c) perbedaan penafsiran piutang pajak pada aplikasi pengelolaan PKB dan BBNKB; dan d) database yang dipergunakan menghitung nilai piutang per 31 Desember 2011 adalah database per 21 Februari 2012.

Kondisi tersebut disebabkan: belum adanya mekanisme yang memadai atas pengakuan piutang serta belum memadainya aplikasi pengelolaan PKB dan BBNKB untuk menyajikan informasi mengenai piutang pajak; lemahnya pengendalian Kepala Biro Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung; dan kurangnya pemahaman Kepala Bagian Akuntansi dan Kepala Subbagian Pelaporan dalam penyajian informasi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

Keenam, nilai persediaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.505.608.320 belum disajikan secara memadai, sehingga nilai persediaan tersebut belum dicatat secara memadai, terkait dengan temuan: a)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

terdapat perbedaan saldo akhir tahun 2010 yang diakui oleh Dinas Pendapatan sebesar Rp31.849.729,00; dan b) Dinas Pendapatan tidak dapat menjelaskan perbedaan saldo di atas karena tidak adanya dokumen laporan persediaan akhir tahun 2010.

Kondisi tersebut disebabkan: lemahnya pengendalian dan pengawasan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas pengelolaan persediaan yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan pengurus barang di UPTD dan Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan barang persediaan.

Ketujuh, penyajian investasi nonpermanen dana bergulir pada BLUD sebesar Rp4.345.300.000 tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan saldo investasi nonpermanen belum dicatat secara memadai, terkait dengan temuan: a) penyajian saldo investasi tidak menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan; b) saldo yang disajikan belum mencakup pelaporan resiko ketidaktertagihan yang tinggi; c) dari lima SKPD yang melaksanakan program tersebut, hanya Dinas Perkebunan yang telah melakukan inventarisasi aset; dan d) program yang dijalankan kalah bersaing dan tidak memiliki manfaat sosial ekonomi.

Kondisi tersebut disebabkan: Pemerintah Provinsi Lampung belum menetapkan tata cara menilai kualitas piutang tidak tertagih yang memadai.

Kemudian Kepala BLUD pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perkebunan; Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kurang cermat dalam mengelola dana bergulir yang menjadi tanggungjawabnya, karena tidak melakukan penilaian kualitas piutang yang dapat tertagih.

Kepala Biro Keuangan selaku PPKD kurang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah; dan Kabag Akuntansi pada Biro Keuangan selaku pengelola Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kurang cermat dalam pencatatan dan pelaporan investasi nonpermanen.

Kedelapan, pengelolaan investasi permanen Pemerintah Provinsi Lampung belum sepenuhnya sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan nilai penyertaan modal pada PT Wahana Raharja dan PT Sarana Lampung Ventura tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatat secara memadai, terkait dengan temuan: a) terdapat penyertaan modal dengan persentase lebih dari 20% yang masih menggunakan metode biaya; b) penambahan modal pada PT Wahana Raharja belum memiliki kekuatan hukum dan melebihi modal dasar; dan c) penyertaan modal pada PT Sarana Lampung Ventura melebihi Peraturan Daerah Penyertaan Modal dan belum tercatat sebesar Rp43.960.000.

Kondisi tersebut disebabkan: Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT Sarana Lampung Ventura belum disesuaikan dengan aturan yang berlaku; Kepala Biro Keuangan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan; dan Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan lalai menerapkan metode ekuitas dalam mencatat penyertaan modal pada laporan keuangan.

Kesembilan, penatausahaan dan penyajian aset tetap dalam neraca Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2011 masih mengandung

5

LAPORAN UTAMA kelemahan, sehingga mengakibatkan daftar aset dalam Buku Induk Inventaris belum memberikan informasi yang memadai, terkait dengan temuan: a) hibah barang dan aset senilai Rp192.094.340.331 belum dilengkapi naskah perjanjian hibah; b) aset rusak, aset hilang, dan aset yang telah dihapuskan senilai Rp6.562.525.551 masih tercatat dalam aset tetap; c)

terdapat aset tetap dengan nilai tidak wajar yang tercatat dalam Buku Induk Inventaris Tahun 2011; d) terdapat aset tetap dengan luas 0 m2 sejumlah 1.018 unit senilai Rp. 255.768.848.885 dalam Buku Induk Inventaris Tahun 2011; dan terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap.

Kondisi tersebut disebabkan: Sekretaris Daerah selaku Pengelola

Barang Milik Daerah kurang pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; Para Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah

Sejarah Baru LHP BPK-RI atas LKPD Provinsi Lampung

Dari “Disclaimer” Menjadi “Unqualified” alam pengantarnya, Juru Bicara Pansus menyampaikan bahwa pembahasan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA 2011 oleh DPRD Provinsi Lampung, merupakan tindaklanjut ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c, Pasal 178 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaannya secara teknis berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bagian integral implementasi fungsi pengawasan terhadap kebijakan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan, sebagaimana amanat Pasal 43 PP Nomor 79 Tahun 2005.

Implementasi fungsi penga-

D

6

Elly Wahyuni

wasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya; pengawasan pelaksanaan APBD; pengawasan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kerja sama internasional di daerah adalah manivestasi implementasi mekanisme check and balances sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“DPRD sebagai counterpart Pemerintah Daerah merupakan supporting

system bagi terjaganya kredibilitas, integritas, asesibilitas, serta responsibilitas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, agar senantiasa berorientasi kepada kepercayaan publik, dan pemantapan tata kelola kelembagaan serta perkuatan sumberdaya, guna peningkatan kualitas tata laksana kepemerintahan, secara terarah dan berkelanjutan,” katanya.

Karena itu, sasaran evaluasi dan rekomendasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kemajuan, kendala, hambatan, serta keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan kualitas, efektifitas, efisiensi, serta produktifitas penyelenggaraan pembangunan daerah, guna pemantapan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah, demi terwujudnya good governance dan clean government.

Atensi terhadap hal tersebut, menjadi penting mengingat UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemeriksaan oleh BPKRI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Laporan Realisasi APBD serta Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Tahun Terakhir, yang disusun berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dilaksanakan

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

LAPORAN UTAMA tidak cermat dalam mengawasi penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang SKPD lalai dalam mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Kesepuluh, perubahan saldo awal aset tetap Pemerintah Provinsi Lampung tidak didukung dengan dokumen yang

memadai, sehingga mengakibatkan perubahan nilai saldo awal aset tetap tanah, gedung, dan bangunan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung sebesar Rp340.972.323.515, terkait dengan temuan: a) Peralihan aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simbada) ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dilaksanakan tanpa parameter relia-

bilitas yang jelas karena tanpa data pembanding; dan b) terdapat perbedaan antara saldo akhir hasil audit TA 2010 dan saldo awal TA 2011 sebesar Rp569.250.046.994, yang disebabkan adanya penambahan dan pengurangan nilai aset tetap akibat barang yang belum tercatat dalam buku inventaris; barang yang telah dihapuskan/dihibahkan masih tercatat dalam buku

untuk memperoleh keyakinan yang bahwa laporan tersebut terbebas dari salah saji material, sehingga menghasilkan pernyataan pendapat atas laporan keuangan dimaksud berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Sebagai kilas balik, pada LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2008, BPK menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan; serta ketidakpatuhan materiel, sehingga BPK memberikan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pada TA 2009 dan TA 2010, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya perbaikan secara berarti, yang dalam pelaksanaannya memperoleh berbagai kemajuan, sehingga BPK memberikan pernyataan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut memperoleh opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).

Refleksi tersebut menjadi penting, mengingat dalam evaluasi atas LHP BPK terhadap LKPD Provinsi Lampung TA 2009 dan TA 2010, DPRD Provinsi Lampung telah merekomendasikan kepada Gubernur Lampung: untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, agar dapat segera melakukan inventarisasi, pemetaan masalah, penyusunan rencana strategi dan road map, dalam rangka pemantapan sistem dan manajemen keuangan daerah, berdasarkan target waktu yang jelas disertai dukungan sumberdaya secara memadai, sehingga berbagai temuan

BPK atas permasalahan penatausahaan keuangan daerah ke depan tidak lagi membebani Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal itu sejalan dengan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Lampung TA 2010 dan TA 2011, yang mengamanatkan bahwa perkuatan sistem dan manajemen keuangan daerah hendaknya menjadi bagian utama upaya pemantapan sistem administrasi pemerintahan guna mendukung tercapainya predikat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam LHP Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung oleh BPK. Berkenaan dengan hal tersebut, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat segera mempersiapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka perkuatan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan daerah.

Dalam perjalanan berikutnya, pada pemeriksaan LKPD Provinsi Lampung TA 2011 pada akhirnya BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). “Hal itu patut kita berikan apresiasi mengingat telah terjadinya peningkatan secara signifikan dibandingkan tahun-tahun anggaran sebelumnya,” kata Jubir Pansus Elly Wahyuni.

Hal tersebut merupakan tonggak sejarah baru penyelenggaraan sistem keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, yang akan terus diperbaiki bersama pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Opini WTP tersebut sebagai

prestasi kolektif Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung, yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010.

Berkenaan dengan hal tersebut, output evaluasi terhadap LHP atas LKPD Provinsi Lampung TA 2011, yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi, hendaknya diposisikan sebagai bagian integral dukungan DPRD kepada Pemerintah Provinsi Lampung, berdasarkan institusionalisasi prinsip kemitraan setara (equal partnership), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan keuangan daerah.

“Perlu kami sampaikan bahwa pernyataan tersebut merefleksikan komitmen yang kuat, dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, di tengah-tengah meningkatnya kendala dan hambatan yang akan kita hadapi bersama dalam pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya, demi terwujudnya Provinsi Lampung sebagai daerah unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan berharap semua rekomendasi tersebut di atas dapat dijalankan dengan baik oleh pihak eksekutif. “Kita harap bisa di-follow up secepatnya,” ujar dia. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

7

LAPORAN UTAMA Kepatuhan terhadap Peraturan

inventaris; penyesuaian nilai perolehan dikarenakan perkiraan; dan kesalahan pembukuan nilai perolehan.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah beserta jajarannya tidak cermat dalam melaksanakan sensus dan penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya; dan implementasi SIPKD belum optimal.

Kesebelas, penyajian aset lain-lain sebesar Rp12.486.675.992 belum memadai, sehingga mengakibatkan penyajian saldo atas akun aset sebesar Rp12.317.375.020 berupa hewan ternak tidak memadai dan kas tekor dalam akun aset lain-lain belum memiliki dasar hukum sebesar Rp69.300.972, terkait dengan temuan: a) penyajian reklasifikasi atas aset tetap lainnya berupa hewan ternak tidak dapat diyakini keberadaannya dan hal tersebut belum ditindaklanjuti dalam penyusunan keputusan untuk penghapusan aset; dan b) penyajian reklasifikasi atas kas tekor pada SKPD Badan Kesbangpol dan Pol. PP belum ditindaklanjuti oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melalui penerbitan Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), sehingga penyelesaian permasalahan tersebut belum sesuai dengan ketentuan.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala SKPD Badan Kesbangpol dan Pol. PP kurang cermat menindaklanjuti

8

penanganan kas tekor pada SKPD yang dipimpinnya; Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kurang cermat mengawasi barang barang milik daerah dalam penguasaannya; dan TPKN kurang cermat dalam menindaklanjuti permasalahan kekurangan kas pada bendahara pengeluaran.

Keduabelas, kekurangan penerimaan atas PKB dan BBNKB belum ditindaklanjuti sebesar Rp8.308.730.089 yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pendapatan daerah sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, terkait dengan temuan: a) Pemerintah Provinsi Lampung belum mengakui dan belum melaporkan dalam neraca per 31 Desember 2011 atas adanya Piutang Bagian Lancar TGR sebesar Rp10.800.930.089; dan b) sampai dengan 16 Juli 2012, SKTJM atas kekurangan penerimaan PKB dan BBNKB Semester I TA 2012 dalam permasalahan tersebut belum ditetapkan.

Kondisi tersebut disebabkan: Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) belum memproses serta menetapkan SKTJM; atasan langsung bendahara belum bertindak aktif untuk penyelesaian kerugian daerah; dan Inspektur Provinsi Lampung belum bertindak aktif dalam memproses kerugian daerah melalui mekanisme TP-TGR.

Selanjutnya, Juru Bicara Pansus Elly Wahyuni mengurakan bahwa dalam rangka perkuatan penanganan terhadap beberapa kelemahan dalam tatalaksana keuangan daerah; kendali terhadap prosedur dalam penatausahaan keuangan daerah; dan keandalan sistem informasi keuangan daerah, beberapa temuan dalam LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2011 yang perlu segera ditindaklanjut pada temuan mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

Pertama, kapitalisasi belanja barang/jasa sebesar Rp353.715.656 tidak tepat, sehingga mengakibatkan kapitalisasi aset tetap yang berasal dari barang/jasa tersebut tidak dapat dicatat menjadi bagian aset tetap, terkait dengan temuan: a) terdapat kapitalisasi atas realisasi belanja barang/jasa sebesar Rp353.715.656 pada Dinas Pengairan dan Pemukiman, yang merupakan biaya perencanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi jalan, jaringan dan irigasi, serta bangunan gedung milik kabupaten/kota dan instansi lain di Provinsi Lampung yang pelaksanaannya dihibahkan kepada kabupaten/kota; dan b) hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kondisi tersebut disebabkan: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung tidak menaati ketentuan dalam penyusunan anggaran daerah; lemahnya pengendalian Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dalam penatausahaan aset daerah; dan Kasubag Neraca Aset kurang cermat dalam melakukan pencatatan realisasi belanja barang/jasa yang dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Kedua, penganggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp200.277.268.948 tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan belanja modal Rp199.256.414.848 tidak dapat dicatat menjadi bagian aset tetap, dan belanja modal sebesar Rp1.020.854.100 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena tidak menghasilkan aset tetap, terkait dengan temuan: a)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

LAPORAN UTAMA

pembebanan belanja modal sebesar Rp199.256.414.848 atas pengadaan aset tetap yang akan diserahkan kepada pihak lain, namun belum diterbitkan naskah perjanjian hibahnya.

Hal itu terdapat pada Dinas Pendidikan untuk membiayai berbagai kegiatan di antaranya pembangunan kelas, pembangunan dan rehab gedung sekolah, serta pengadaan meubelair untuk sekolah dan perguruan tinggi di kabupaten/kota sebesar Rp105.102.751.250; di Dinas Bina Marga untuk membiayai berbagai kegiatan di antaranya pembangunan dan pengaspalan jalan, serta pembangunan talud di kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar Rp35.288.186.598.

Kemudian di Dinas Pengairan dan Permukiman untuk membiaya berbagai kegiatan di antaranya pembangunan jalan lingkungan, talud, embung, rumah ibadah masyarakat, dan lain-lain di kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar Rp30.856.911.100; di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada belanja modal sebesar Rp.1.774.044.300 dalam pelaksanaannya diserahkan kepada unsur masyarakat; di Dinas Kesehatan pada belanja modal sebesar Rp25.629.629.600 dalam pelaksanaannya diserahkan kepada unsur masyarakat; dan di Dinas Pertambangan dan Energi pada belanja modal sebesar Rp604.892.000 dalam pelaksanaannya diserahkan kepada unsur masyarakat.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

b) Pembebanan belanja modal pada 26 SKPD sebesar Rp1.020.854.100 tidak menambah aset, karena digunakan untuk pembelian barang yang nilai satuannya tidak bisa dikapitalisasi menjadi aset tetap; dan c) hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut disebabkan: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung dalam penyusunan anggaran tidak mentaati ketentuan; Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Pertambangan dan Energi tidak cermat dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penyusunan DPA. Ketiga, pengelolaan dana BLUD RSUD Abdoel Moeloek belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp90.093.554, sehingga mengakibatkan sisa kas RSUDAM tersebut belum masuk dalam laporan keuangan, terkait dengan temuan: a) terdapat uang masuk sebesar Rp2.000.000 pada Januari 2011 yang tercatat dalam rekening koran Bendahara Pengeluaran atas setoran tunai dan

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran tidak dapat menjelaskan sumber dana dan jenis penggunaan dana tersebut; b) terdapat penerimaan dalam BKU Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88.093.554 yang sampai dengan 31 Desember 2011 belum dapat dipertanggungjawabkan, namun pada laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 disajikan bahwa saldo kas nihil; dan c) hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD; dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUDAM. Kondisi tersebut disebabkan: lemahnya pengendalian dan pengawasan oleh Direktur RSUDAM atas pengelolaan keuangan RSUDAM; dan Bendahara Pengeluaran lalai dalam mempertanggungjawabkan keseluruhan dana yang dikelolanya.

Keempat, perubahan spesifikasi dalam kontrak pengadaan laptop di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp9.280.000, terkait dengan temuan: a) dalam pengadaan empat unit laptop Fujitsu TH700 yang harganya lebih tinggi, dalam pelaksanaannya diubah menjadi laptop Fujitsu TH550, telah mengabaikan perubahan harga yang lebih rendah karena mengalami penurunan spesifikasi; b) alasan rekanan bahwa laptop Fujitsu TH700 tidak lagi tersedia di pasaran tidak didukung fakta yang kuat; dan c) hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Kondisi tersebut disebabkan: PPTK lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis.

Kelima, pengadaan makanan tambahan MP-ASI oleh Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp8.963.919.000, sehingga mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya faktor-faktor yang menjamin keamanan pangan atas MP-ASI untuk dikonsumsi, serta realisasi

9

LAPORAN UTAMA belanja barang dan jasa atas pengadaan MP-ASI tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Hal itu terkait dengan temuan: a) pengadaan MP-ASI tidak mematuhi ketentuan persyaratan keamanan pangan, karena nomor registrasi BPOM RI pada produk makanan tersebut terindikasi fiktif; b) Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran atas pengadaan MP-ASI tersebut meskipun tidak memenuhi spesifikasi teknis keamanan

pangan, dan Panitia Penerima Barang telah mendistribusikan ke puskesmas diseluruh wilayah Provinsi Lampung; dan c) hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.05/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Makanan; dan Peraturan Presiden Nomor.

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Kondisi tersebut disebabkan: Kepala Dinas Kesehatan lalai dalam melakukan pengendalian atas pelak-

sanaan kegiatan dimaksud; dan PPK dan Panitia Penerima Barang lalai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Keenam, realisasi belanja pemeliharaan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp35.257.500, mengakibatkan pengeluaran belanja pemeliharaan kendaraan berupa BBM tidak sesuai ketentuan, terkait dengan temuan: a) terdapat 10 kendaraan dinas R4 pada Sekretariat Daerah yang telah dihapuskan dari daftar inventaris

Pemprov Beserta 6 Kabupaten/Kota di Lampung

Terima Penghargaan WTP

Sjachroedin ZP

emprov Lampung beserta 6 kabupaten/kota di Lampung meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan mereka masingmasing. Gubernur Lampung beserta dua walikota dan empat bupati menerima penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono di Jakarta, 11 September 2012.

Dua kota di Provinsi Lampung yang laporan keuangan pada tahun 2011 meraih WTP adalah Pemkot Bandarlampung dan Pemkot Metro. Sementara empat kabupaten yang meraih prestasi serupa adalah Pemkab Lampung Barat,

P

10

Rycko Menoza

Herman H.N.

Lampung Selatan, Tulangbawang Barat, dan Waykanan.

Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah daerah yang mampu memperoleh predikat opini WTP sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Wapres, dalam penilaian laporan keuangan tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 67 kementerian/lembaga yang mendapat opini WTP dari total 80 lembaga. “Sedangkan untuk pemda, target yang ingin dicapai adalah 64 persen atau sekitar 300 dari 500 lembaga pemerintahan daerah. Jadi masih banyak yang harus kita kejar,”

Lukman Hakim

kata Wapres Boediono saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemenkeu 2012 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (11 September 2012).

Wapres Boediono mengaku mengikuti perkembangan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan negara dari waktu ke waktu dan merasakan adanya perbaikan dari tahun ke tahun.

“Kemajuan yang dicapai cukup berarti.

Saya minta agar kementerian atau lembaga yang telah meraih opini WTP untuk terus melakukan perbaikan, kalau bisa ditingkatkan,” katanya.

Keberhasilan Pemprov Lampung beserta 6 kabupaten/kota mengelola keuangaan daerah hendaknya menjadi

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

LAPORAN UTAMA kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung, namun masih menerima belanja pemeliharaan berupa voucher BBM; b) hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor.

G/562/B.X/HK/2011.

Kondisi tersebut disebabkan: belum adanya kebijakan yang mengatur atas pengelolaan kendaraan dinas yang telah dihapuskan akan tetapi masih

digunakan dalam operasional daerah; lemahnya pengendalian dan pengawasan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung terkait pengelolaan kendaraan dinas; dan Kepala Bagian Pengelola Kendaraan Umum pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung tidak cermat dalam mengelola dan membiayai BBM kendaraan dinas yang sudah dihapuskan.

Ketujuh, terdapat kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp12.268.500.000 yang me-

waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan. “Baru saat ini Pemkot Bandarlampung bisa meraih predikat ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, Herman mengaku belum puas dengan hasil yang telah dicapai.

Dia berharap ke depan bisa lebih Bachtiar Basri Bustami Zainuddin baik lagi dalam administrasi pengelolaan keuangan. contoh bagi kabupaten/kota lain di “Saya berharap untuk tahun-tahun Lampung. Alhamdulillah, kita termasuk seterusnya, kami dapat mempertatiga besar di antara 10 provinsi yang hankan predikat ini. Pelaksanaan meraih predikat opini WTP,” ujar administrasi keuangan harus berjalan Asisten Bidang Umum Setprov Lamsesuai aturan dan perundangpung Adeham. undangan,” katanya.

Dia menjelaskan predikat opini Sedangkan Walikota Metro LukWTP yang sudah diperoleh Lampung man Hakim menuturkan dengan adanya harus dipertahankan. Salah satu hal piagam ini, tahun depan Kota Metro yang kerap menjadi batu sandungan bisa menikmati DID. Karena BPK pemprov dalam laporan keuangannya memberikan pendapat atau disclaimer adalah terkait persoalan aset. “Kita atas laporan keuangan daerah dengan fokuskan untuk menyelesaikan masalah nilai positif, khususnya tahun anggaran aset daerah. Kalau misalnya ada yang 2011. “Melihat kinerja administrasi, belum disertifikatkan, segera diserrasa optimistis untuk mendapatkan DID tifikatkan. Biro Aset dan Perlengkapan terbuka lebar. Toh ini juga untuk Setprov Lampung juga sudah dimasyarakat Metro,” kata dia. perintahkan untuk terus bekerja merinci Lukman menjelaskan perdikat aset provinsi,” katanya.

WTP memang menjadi target. Sebab, Sementara Walikota Bandarlampredikat itu adalah syarat bagi efektifnya pung Herman H.N. mengatakan pebirokrasi. “Kualitas dari laporan rolehan predikat WTP merupakan keuangan adalah WTP. Ini menunkeberhasilan bersama jajaran Pemkot jukkan birokrasi yang baik, andal, dan Bandarlampung dalam menyusun efektif,” ujarnya. Lukman mengaku laporan keuangan dengan baik, tepat

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

ngakibatkan realisasi belanja bantuan sosial tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, terkait dengan temuan: a) kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial kepada berbagai organisasi masyarakat sebesar Rp4.471.300.000 yang menerima secara rutin setiap tahun anggaran. b) kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial karena ketidaksesuaian dengan kriteria bantuan sosial sebesar Rp7.022.000.000 karena tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan,

senang adanya kemajuan dari tahun ke tahun mengenai perbaikan laporan keuangan pemerintah. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk membuat laporan keuangan itu lebih baik lagi.

“Kalau ada yang belum pas, harus segera diperbaiki. Tetapi bukan berarti hanya mencari-cari kesalahan. Yang diinginkan tentu sistem keuangan yang betul-betul bisa dipercaya,” katanya. Penghargaan tersebut juga menjadi pemacu semangat bagi pengelolaan keuangan agar lebih baik lagi.

“Ini merupakan momentum yang tepat untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan di daerah,” ujarnya. WTP sebenarnya hanya menunjukkan suatu mekanisme penilaian dalam pengelolaan keuangan. Namun, hal itu bukan jaminan untuk bebas dari korupsi.

Namun, paling tidak hal itu menjadi satu langkah awal untuk bebas dari korupsi.

Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza juga mengaku bangga karena predikat WTP sudah diraihnya untuk kali kedua. Karena itu, rasa syukur dan bangga diucapkannya untuk semua jajaran Pemkab Lamsel dalam mengelola keuangan. ”Tetapi ini belum hasil terakhir. Bagaimana ke depannya kita bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja, khususnya dalam laporan keuangan, itu lebih penting,” katanya. (tim)

11

LAPORAN UTAMA yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan bencana alam, serta tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, bencana agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. c) Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp437.200.000 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pengamanan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung; d) realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp338.000.000 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Jarlitbang Dinas Pendidikan; dan e) hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo PP Nomor 13 Tahun 2006.

Kondisi tersebut disebabkan: lemahnya pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Biro Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah; TAPD kurang memperhatikan ketentuan pengelompokan/klasifikasi belanja daerah, terutama belanja bantuan sosial; dan bendahara pengeluaran bantuan sosial tidak cermat dalam penatausahaan belanja bantuan sosial.

Penyelesaian Kerugian Daerah Selanjutnya, Elly Wahyuni menyampaikan bahwa sehubungan dengan pentingnya perkuatan upaya penanganan terhadap beberapa kelemahan dalam tatalaksana keuangan daerah; kendali terhadap prosedur dalam penatausahaan keuangan daerah; dan keandalan sistem informasi keuangan daerah, beberapa temuan dalam LHP BPK–RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2011, yang perlu segera ditindaklanjut pada temuan mengenai penyelesaian kerugian Pemerintah Provinsi Lampung TA 2011 dan evaluasi atas tindaklanjut temuan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut.

Kasus kerugian daerah yang ter-

12

catat di Majelis TP-TGR maupun Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2011 sebanyak 144 kasus senilai Rp53.710.972.128. Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM sebanyak 17 kasus senilai Rp149.644.668, yaitu dari 10 kasus, 8 kasus senilai Rp25.468.000 telah dilakukan pengembalian dengan cara diangsur dan 2 kasus senilai Rp37.632.686 telah dibayar lunas.

Kemudian terdapat 7 kasus lainnya yang masih harus ditindaklanjuti senilai Rp86.543.981 terdiri atas 4 kasus tuntutan perbendaharaan senilai Rp78.608.181 dan 3 kasus kehilangan kendaraan bermotor senilai Rp7.935.800.

Kemudian kasus kerugian daerah yang belum diproses sebanyak 127 kasus senilai Rp53.561.327.460, yaitu berdasarkan temuan Irjen Kemendagri 2 kasus senilai Rp133.045.000 telah diangsur Rp28.775.000, sehingga masih terdapat kekurangan Rp104.270.000.

Selanjutnya dari 72 kasus temuan Inspektorat Provinsi Lampung, 44 kasus senilai Rp1.326.214.703 telah diselesaikan, sehingga terdapat kekurangan 28 kasus senilai Rp314.750.463; dan berdasarkan temuan BPK-RI, dari 53 kasus senilai Rp52.102.067.756 telah diselesaikan 21 kasus senilai Rp19.219.509.654; telah diangsur 7 kasus senilai Rp6.349.401.592 dan yang masih harus diproses 32 kasus senilai

Rp26.533.156.508.

Sehubungan dengan hal di atas, Majelis Pertimbangan TP-TGR belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal, serta belum didukung data dan sumberdaya manusia yang memadai dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga proses penyelesaian kerugian negara/daerah berjalan lambat.

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi terhadap tindaklanjut temuan BPK-RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005–2009, Pansus pun menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap perundangundangan menunjukkan terdapat 29 temuan yang tindaklanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Lampung belum sesuai dengan perundang-undangan dan 5 temuan yang belum ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung belum optimal dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangannya atas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD. Karena itu, masing-masing instansi terkait perlu meningkatkan peran dan fungsi dalam mengoordinasikan penyelesaiannya, dalam rangka pemantapan kinerja pemerintahan dan

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

LAPORAN UTAMA pembangunan daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana LHP BPK-RI atas LKPD Provinsi Lampung Tahun 2011 dan sebagai tindaklanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap Pemerintah Provinsi Lampung, secara umum dapat disimpulkan: 1. Masih terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam pengendalian intern atas penatausahaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Mekanisme penganggaran dan pelaporan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial belum tertib karena pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Penyajian laporan mengenai investasi nonpermanen dan pengelolaan investasi permanen Pemerintah Provinsi Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Penatausahaan dan penyajian aset tetap, penyajian laporan mengenai aset lain-lain, dan perubahan saldo awal aset tetap dalam neraca Pemerintah Provinsi Lampung masih mengandung beberapa kelemahan, karena tidak didukung dokumen yang memadai, dan pelaksanaannya belum sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Penatausahaan keuangan RSUDAM belum sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, dan lemahnya pengendalian internal mengakibatkan terdapat dana sebesar Rp90.093.554 yang belum dipertanggungjawabkan dan dua rekening bendahara pengeluaran yang tidak dilaporkan.

6. Terdapat kekurangan penerimaan PKB dan BBNKB yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp8.308.730.089 dan penyajian piutang pajak sebesar Rp23.057.388.288 yang

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

7.

8.

9.

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengendalian sistem keuangan pada penatausahaan PKB dan BBNKB. Kapitalisasi belanja barang/jasa sebesar Rp353.715.656 tidak tepat, sehingga kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja barang/jasa dalam kegiatan rehabilitasi jalan, jaringan irigasi, serta bangunan/gedung milik kabupaten/kota dan instansi lain oleh Dinas Pengairan Pemukiman Provinsi Lampung, tidak dapat dicatat menjadi bagian aset tetap.

Penganggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp200.277.268.948 tidak sesuai ketentuan, karena belanja modal sebesar Rp199.256.414.848 atas pengadaan aset tetap yang akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dicatat menjadi aset tetap; dan belanja modal pada 26 SKPD sebesar Rp1.020.854.100 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena digunakan untuk pembelian barang yang nilai satuannya tidak bisa dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Majelis Pertimbangan TP-TGR belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal, serta belum didukung data dan

sumberdaya manusia yang cukup memadai dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga proses penyelesaian kerugian negara/ daerah berjalan lambat.

10. Implementasi tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung atas evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD belum optimal, yang tercermin pada beberapa kendala: a) pada saat rapat dengar pendapat Pimpinan SKPD sering mendelegasikan kehadiran kepada unsur staf, sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi obyektif; dan b) jajaran SKPD tidak menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana diminta oleh anggota Pansus LHP BPK-RI DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya Pansus memberikan rekomendasi sebagai saran kepada Gubernur Lampung untuk menginstruksikan kepada jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung: 1. Memberikan teguran tertulis kepada para Kepala SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kurang memperhatikan kewajiban, tanggungjawab, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13

LAPORAN UTAMA 7.

2.

3.

4.

14

Menekankan kepada para Kepala SKPD agar dalam penyusunan RKA/DPA dan pelaksanaan program/kegiatan lebih cermat memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak kembali berulang kesalahan dalam penganggaran dan realisasi belanja modal atas pengadaan aset tetap yang tidak dapat dicatat, karena hasil pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada pihak lain dan/ atau pembelian barang yang nilai satuannya tidak bisa dikapitalisasi menjadi aset tetap; serta belanja barang/jasa yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap karena dilaksanakan pada instansi lain di luar SKPD Pemerintah Provinsi Lampung.

Memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk menertibkan anggaran belanja daerah berdasarkan kualifikasi belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, sehingga pengalokasian dan realisasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah, Biro Keuangan, dan jajaran SKPD terkait lainnya, melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap kapasitas bendahara dan kualitas pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, dalam rangka

5.

6.

optimalisasi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tentang keuangan daerah, untuk meminimalisasi kesalahan dalam penatausahaan keuangan daerah, yang meliputi pengelompokan belanja daerah, terutama belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Biro Perekonomian bersama jajaran instansi terkait lainnya agar memperbaiki metode penilaian investasi dalam laporan keuangan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2011, terkait temuan perbedaan acuan penilaian akun investasi permanen dengan laporan keuangan pada saldo PT Bank Lampung yang berdampak kepada kumulatif nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung pada bank daerah tersebut, dan selanjutnya segera mengajukan Perubahan Peraturan Daerah mengenai peyertaan modal pada PT Sarana Lampung Ventura dan PT Wahana Raharja, sehingga memiliki payung hukum kuat.

Biro Keuangan, Biro Perekonomian, dan jajaran SKPD terkait untuk segera menertibkan dan menginventarisasi investasi permanen, investasi nonpermanen, dan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, berdasarkan data dan bukti-bukti pendukung yang sah.

8. Biro Keuangan agar tidak memberikan disposisi penyediaan dana dan membayar pengeluaranpengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

9. Memerintahkan jajaran Kepala SKPD terkait, agar segera melakukan evaluasi serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja dan penatausahaan keuangan BLUD yang berada di lingkungan kewenangannya, agar pengelolaan kelembagaan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

10. Memerintahkan kepada para Kepala SKPD, untuk melengkapi nilai persediaan pada neraca keuangan berdasarkan stock opname, sehingga LKPD Pemerintah Provinsi Lampung dapat diyakini secara memadai, dan manajemen pengelolaan serta penyajian laporan dilaksanakan secara tertib.

11. Dalam rangka pemantapan implementasi penatausahaan sistem keuangan daerah, dipandang perlu pembenahan berbagai produk perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan organisasi, tata kerja, serta rincian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam implementasi penatausahaan keuangan daerah, agar dapat mengakomodasi kedudukan, tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan alur koordinasi setiap pihak dalam pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, transparan, dan akuntabel.

12. Mengingat pentingnya pemantapan mekanisme dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang mencakup seluruh tahapan manajemen keuangan, dipandang perlu perkuatan peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA

13.

14.

15.

16.

hal tersebut hingga menjadi peraturan daerah, yaitu: a) Peraturan Gubernur Lampung Nomor.

9 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung; b) Peraturan Gubernur Lampung Nomor. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan pentingnya pembentukan serta perkuatan sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, agar dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka pemantapan sistem penatausahaan aset tetap secara efektif dan efisien pada setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan selanjutnya melaporkan hasil serta capaiannya kepada DPRD Provinsi Lampung.

Sebagai tindaklanjutnya dan sebagai implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap pengendalian dalam pengelolaan barang milik daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, Komisi III DPRD Provinsi Lampung dapat berperan aktif dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, sebagai wujud nyata dukungan DPRD Provinsi Lampung terhadap kesegeraan dalam pemantapan sistem penatausahaan aset tetap secara efektif dan efisien pada setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Lampung.

Dinas Pendapatan Daerah segera menyempurnakan sistem aplikasi pada pengelolaan PKB dan BBNKB, agar dapat menyajikan informasi mengenai piutang pajak secara memadai, dan terciptanya mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan atas piutang pajak daerah.

Memperhatikan beberapa permasalahan dalam penatausahaan sistem keuangan daerah dan kecenderungan belum optimalnya tindaklanjut atas hasil peme-

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

riksaan BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Lampung, agar menjadi perhatian utama dalam pemantapan kinerja jajaran SKPD, untuk mendukung upaya dapat dipertahankannya status opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, Inspektorat Provinsi dan Biro Keuangan beserta jajaran SKPD terkait perlu segera melakukan inventarisasi, pemetaan masalah, penyusunan rencana strategi dan road map dengan target waktu yang jelas, sehingga temuan-temuan pada LHP tersebut tidak lagi membebani LKPD Pemerintah Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai implementasi hal di atas Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dapat membentuk Panitia Akuntasi Keuangan Daerah (PAKD) dalam rangka memperkuat efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap tindaklanjut LHP Keuangan BPK-RI. 17. Dalam rangka pemantapan kapasitas kelembagaan dalam implementasi manajemen keuangan daerah, diminta kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kualifikasi dan kompetensi bendahara di setiap SKPD,

serta mengambil langkah yang diperlukan guna perbaikan lebih lanjut.

18. Terkait dengan urgensi pemberdayaan SDM pengelola keuangan daerah hingga memenuhi kualifikasi dan kompetensi, Kepala Bandiklatda bersama Kepala Biro Keuangan; Kepala Biro Organisasi; dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar melakukan evaluasi atas pelaksanaan Diklat Keuangan, dan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui penataan dalam penempatan pegawai pengelola uang, pelatihan yang terencana dan berkelanjutan, serta perbaikan metode pengajaran secara terstruktur dan berjenjang.

19. Mengingat pentingnya perkuatan daya dukung kelembagaan dalam penatausahaan aset tetap, diminta kepada Sekretaris Daerah agar memerintahkan kepada Kepala Biro Keuangan untuk menyusun kegiatan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan akuntansi beserta peraturan pendukungnya sesuai dengan SAP, sehingga mengakomodasi kelemahan pada: a) Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; b) Prosedur penyusunan laporan keuangan yang andal, sehingga

Bersambung ke hal 16

15

AKTIVITAS

Silaturahmi Kajati Lampung Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Ajimbar, S.H., M.H. bersama beberapa stafnya berkunjung ke DPRD Provinsi Lampung, September 2012. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan bersama Wakil Ketua Hantoni Hasan dan Sekretaris DPRD Sudarno Eddi. Selain silaturahmi dan saling berkenalan, pertemuan tersebut juga untuk mendiskusikan sejumlah persoalan hukum di Lampung. ada kesempatan tersebut, Kajati Ajimbar menjelaskan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Tujuannya agar tak ada miskomunikasi dan dalam rangka penegakan hukum.

Intinya dengan MoU tersebut dapat dicari solusi bagaimana yang terbaik dan tak ada hukum yang dilanggar. Menurut Ajimbar, selama tak banyak yang tahu bahwa kejaksaan juga punya tugas sebagai pengacara negara. Artinya, lembaga pemerintah yang berperkera juga bisa minta bantuan kepada kejaksaan.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengharapkan kerja sama antara Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi, termasuk DPRD Lampung dapat terus ditingkatkan. Selain dalam penanganan hukum, terutama hukum perdata dan tata usaha negara, juga sosialisasi tentang hukum dan perundang-undangan kepada masyarakat luas untuk menciptakan masyarakat yang (tim) sadar hukum.

P

16

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

AKTIVITAS

Kunjungan DPRD Kalimantan Selatan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja dan studi banding di DPRD Provinsi Lampung, 18 September 2012.

Rombongan yang dipimpin Ketua BK DPRD Kalsel H.M. Zaini tersebut diterima oleh Ketua BK DPRD Lampung Riswansyah Djahri didampingi para anggotanya. iswansyah Djahri atas nama seluruh anggota DPRD dan masyarakat Lampung mengucapkan selamat datang dan mengharapkan adanya saling memberikan informasi dan tukar pengalaman dalam upaya meningkatkan citra dan disiplin anggota Dewan.

“Secara umum kita menghadapi persoalan yang sama dan di setiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan,” kata anggota Dewan dari Partai Hanura itu. Karena itu, tukar informasi dan pengalaman tersebut menjadi penting, sebagai bahan untuk evaluasi dan koreksi dalam berbagai hal.

Sementara H.M. Zaini mengatakan pihaknya bertekad meningkatkan disiplin dan citra, baik pribadi anggota dewan maupun secara kelembagaan. “Dari studi banding ini, kita berharap dapat lebih meningkatkan disiplin dan pencitraan anggota dewan serta lembaga,” katanya.

Oleh sebab itu, dalam studi banding tersebut pihaknya banyak menggali sampai sejauh mana tingkat disiplin anggota DPRD Provinsi Lampung.

Selain itu, sampai sejauhmana peran fraksi atau partai politik (parpol) dalam upaya mendisiplinkan anggotanya sebagai wakil rakyat, lanjut politisi asal Partai Golkar itu. “Pokoknya kita akan berusaha maksimal menyamakan persepsi dalam upaya peningkatan disiplin dan citra dewan, baik secara perorangan maupun kelembagaan,” katanya, didampingi anggota BK DPRD Kalsel Hasmy Fadilah Akbar.

H.M. Zaini mengakui bahwa tingkat displin anggota dewan tingkat provinsi di daerahnya belum maksimal.

“Karenanya pula, pencitraan DPRD Kalsel, baik secara kelembagaan maupun perorangan anggota dewan selalu wakil rakyat, tampaknya juga masih kurang,” tandasnya.

Anggota DPRD Kalsel dua periode dari PDIP tersebut

R

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

mengaku pihaknya sudah banyak melakukan studi banding dalam upaya peningkatan disiplin dan citra anggota dewan, namun hasil studi banding tersebut belum seluruhnya bisa diterapkan. Karena situasi dan kondisinya yang berbeda antara DPRD satu provinsi dengan provinsi lain. (tim)

17

LAPORAN UTAMA Sambungan dari hal 13 terdapat mekanisme yang dapat memastikan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran, dan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya; c) Tata cara penilaian kualitas piutang yang memadai dalam implementasi penyertaan modal dan investasi nonpermanen; d) Kebijakan atas pengelolaan kendaraan dinas yang telah dihapuskan akan tetapi masih digunakan dalam operasional daerah; e) Sistem dan prosedur penyusunan laporan serta rekonsiliasi barang milik daerah dalam penyusunan buku inventaris; f) Kebijakan kapitalisasi atas pengeluaran-pengeluaran terkait aset tetap jalan, gedung dan bangunan; dan g) Kebijakan penyusutan aset tetap; 20. Berkenaan dengan kecenderungan in optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Sosial, sebagai dampak langsung kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan, diminta kepada Inspektorat dan Biro Keuangan untuk melakukan pembenahan yang meliputi: a) Perbaikan ruang lingkup dan

penganggarannya oleh SKPD; b) Penyempurnaan juklak/juknis dalam pelaksanaan hibah/ bantuan sosial; c) Perkuatan sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan pemantauan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh jajaran SKPD yang terkait; 21. Mengingat urgensi pemantapan pengelolaan keuangan daerah, hendaknya keberhasilan, kelemahan, dan kegagalan dalam penatausahaan keuangan daerah, agar menjadi tolok ukur penilaian terhadap prestasi dan capaian kinerja pimpinan SKPD dalam promosi dan mutasi jabatan secara objektif. Hal tersebut menjadi penting karena Panitia Khusus berpandangan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, jajaran pimpinan SKPD belum melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya secara optimal, yang menyebabkan berbagai kelalaian dan lemahnya pengendalian internal. Diharapkan, permasalahan kinerja keuangan daerah tidak lagi menjadi beban bagi Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga status opini WTP dapat terus dipertahankan.

22. Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus kerugian negara/ daerah, dipandang perlu upaya penanganan secara terukur yang

meliputi: a) Majelis Pertimbangan TP-TGR segera memerintahkan Inspektorat dan Biro Keuangan untuk menginventarisasi kasus-kasus kerugian negara/daerah yang belum ditindaklanjuti ke dalam penerbitan SK Pembebanan dan penetapan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM); b) Perkuatan data, alur koordinasi, dan sistem informasi dalam rangka pemantauan perkembangan tindak lanjut pelaksanaan TP-TGR di setiap SKPD; c) Biro Hukum mengoordinasikan kepada penegak hukum apabila terdapat unsur kesengajaan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri/ orang lain dalam kasus kerugian negara/daerah tersebut; d) Mengupayakan pengeluaran kasus yang secara kemanusiaan tidak lagi memenuhi kelayakan dan/atau secara administratif tidak lagi layak dapat ditindaklanjuti.

23. Inspektorat Provinsi Lampung agar meningkatkan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian atas tindaklanjut LHP BPK oleh SKPD, serta menyampaikan laporan mengenai evaluasi perkembangan pelaksanaannya secara berkala kepada DPRD Provinsi (tim) Lampung.

Klarifikasi Proyek Pengadaan MP-ASI Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengklarifikasi bahwa proyek Pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) tahun anggaran 2011 tidak bermasalah. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi adanya pengaduan tentang proyek sebesar Rp8,9 miliar ke Kejati Lampung. elalui rilis berita nomor PR.7805.03, yang dibagikan kepada para wartawan, Kadiskes Lampung Reihana memastikan

M

18

bahwa proyek MP-ASI tahun anggaran 2011 berjalan dengan baik dan tidak bermasalah. Menurutnya, makanan tambahan dalam proyek tersebut layak konsumsi dan telah diuji di labo-

ratorium BBPOM. Hal ini sesuai dengan surat keputusan kepala BBPOM Nomor HK 05/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Makanan. “Jadi, MP-ASI tersebut sesuai dan memenuhi syarat keamanan pangan. Tidak benar jika dikatakan MP-ASI itu bermasalah,” kata Reihana.

Reihana juga memastikan bahwa nomor registrasi BBPOM RI pada produk makanan tersebut juga asli, tidak fiktif. Bahkan, merek dagang (MD) produsen makanan itu sudah terdaftar sebelumnya. “Sekarang dalam proses perpanjangan di BB POM RI,” ujarnya.

Sebelumnya, terungkap pada rapat paripurna pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2011, anggota Pansus LHP BPK Elly Wahyuni menuturkan pengadaan MP-ASI bermasalah karena tidak mematuhi ketentuan persyaratan keamanan pangan. “Ini karena nomor registrasi BPOM RI pada produk makanan tersebut terindikasi fiktif,” jelasnya.

Menurutnya, Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran menyetujui pembayaran atas pengadaan MP ASI tersebut.

Padahal, pengadaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis keamanan pangan.

Elly menambahkan, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.05/ 05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Makanan. Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan segera membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah. “Tugas badan ini nanti yang akan memfollow up catatan BPK hingga tuntas, termasuk kasus Diskes.

Dewan hanya bekerja dalam koridor rekomendasi BPK tersebut sesuai amanat paripurna,” kata Marwan saat ditemui seusai memimpin rapat paripurna men-

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

dengar jawaban gubernur atas pandangan fraksifraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD TA 2011, Rabu (19/9).

Badan tersebut akan bekerja menyelesaikan temuan-temuan BPK dan catatan yang tercecer agar tahun berikutnya tidak ditemukan lagi hal-hal yang sama. Sebab bila persoalan tersebut tetap terjadi secara otomatis dapat menghambat predikat WTP menjadi lebih sempurna. “Tim ini akan segera kita bentuk usai pembahasan APBD Perubahan,” imbuhnya.

Marwan juga mengatakan bahwa badan akuntabilitas keuangan daerah dimaksud juga dibentuk karena majelis pertimbangan dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan catatan dan temuan BPK. Badan akuntabilitas keuangan daerah tersebut nantinya akan dibatasi masa kerjanya namun masih akan dikaji ulang menurutnya bisa dalam 3 sampai 6 bulan masa kerja, sehingga dapat melakukan evaluasi secara cepat, dan follow up tim ke SKPD terkait dapat berjalan.

“Tim nantinya harus dapat mencermati, memahami dan mengurai penyelesaian sehingga percepatan

catatan BPK dapat diselesaikan,” ujarnya. Hasil kerja tim tersebut nanti berupa rekomendasi. Bila terdapat bukti ada penyimpangan maka menjadi kewajiban pihak kejaksaan maupun kepolisian untuk menindaklanjuti.

“Kami hanya melakukan pemeriksaan saja, bila nanti ada bukti yang mangarah pada penyimpangan maka itu tugas pihak kejaksaan atau kepolisian untuk menindaklanjutinya, sebab itu bukan lagi wewenang kami, kami sifatnya hanya memberikan rekomendasi saja,” tandasnya. (tim)

19

WARTA

Lantik Pengurus YJI Lampung Sebagai lembaga sosial yang mempunyai visi pelopor gaya hidup sehat, Yayasan Jantung Indonesia (YJI), khususnya YJI cabang utama Lampung diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya upaya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah melalui pemasyarakatan pasca usaha jantung sehat. ubernur Lampung Sjachroedin Z.P ketika melantik pengurus yang YJI Lampung baru, Rabu (5 September 2012) mengatakan YJI harus dapat menjadi pelopor gaya hidup sehat serta mensosialisasikan penyebab resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung maupun instansi terkait.

Gubernur juga berharap pengurus YJI Cabang Utama Lampung periode kedua masa bhakti 2012-2017 tersebut untuk selalu aktif dalam menyosialisasikan bahaya penyakit yang menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia tersebut, serta mendata jumlah penderita penyakit jantung di Lampung untuk segera diberikan penyuluhan dan menggalang dana untuk pengobatan bagi pasien yang tidak mampu, dan

G

jangan vakum seperti pengurus yang lama.

Pemerintah Provinsi Lampung pun siap membantu dengan menyiapkan peralatan di rumah sakit dan akan mengangarkan dana jika memang diperlukan.

Sementara Ketua Yayasan Jantung Indonesia Pusat Dewi Andang Yusuf mengatakan semakin tahun jumlah penderita penyakit jantung dan pembuluh darah terus bertambah di Indonesia. Untuk mengurangi resiko penyakit tersebut, saat ini YJI yang telah berkiprah selama 32 tahun telah memiliki 28

cabang utama di setiap provinsi, 125 cabang di kabupaten kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Selain itu YJI juga mendorong terbentuknya klub-klub jantung (KJS) sebagai ujung tombak dan usaha secara preventif, disamping usaha rehabilitasi dari YJI, dan dalam perkembangan terakhir diproritaskan membentuk klub jantung sehat remaja (KJSR) melalui gerakan jantung sehat remaja dan program perempuan waspadalah yang diberdayakan sebagai penyuluh spontan. (tim)

20

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA

Buktikan Bebas dari Narkoba Anggota DPRD Provinsi Lampung terus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Setelah pada Agustus lalu 19 anggota Dewan dinyatakan negatif dalam tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, pada akhir September 2012 ini 55 anggota lainnya juga mengikuti tes urine lanjutan yang sempat tertunda. ereka menyambut dengan antusias tes urine tersebut untuk membuktikan bahwa mereka antinarkoba. “Pelaksanaan tes urine tersebut dilaksanakan secara bergantian, jadi tidak sekaligus. Kami minta kepada Sekretaris Dewan untuk menyusun jadwalnya agar tidak menggangu agenda DPRD yang telah disusun. Namun dipastikan, tes urine akan dilakukan secara acak dan mendadak. Kalau ada salah satu anggota yang tidak datang, akan kita tunggu,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, Selasa (25 September 2012) Marwan menyatakan akan terus mendukung dan mendorong pelaksanaan tes urine dan darah bagi politisi anggota Dewan dan pejabat publik lainnya. “Saya pikir itu sangat penting, untuk memastikan bahwa mereka bebas dari narkoba,” kata Marwan. Untuk menjamin politisi di Dewan bebas narkoba, tes urine akan dilakukan secara periodik. Sebagai figur publik sudah sewajarnya anggota Dewan memberikan teladan kepada masyarakat. (tim)

M

Respon Penyaluran Gas encana penyaluran gas bumi ke wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Bandarlampung pada akhir 2013 mendatang oleh PT Perusahaan Gas Nasional (PGN) Tbk. langsung mendapat respons dari DPRD Provinsi Lampung.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung I Komang Koheri menilai rencana tersebut sangat positif dan akan membuat Lampung memperoleh sumber energi alternatif.

“Namun, sejauh ini PGN masih belum memaparkan rencana tersebut di depan DPRD,” katanya.

Karena itu, Komang Koheri berharap PT PGN segera memaparkan rencana pemmbagian pipa gas dari Stasiun Transmisi Labu-

R

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

hanmaringgai, Lampung Timur, sepanjang 80 kilometer ke Kota Bandarlampung itu. “Meski sudah memaparkannya di Pemprov, kami harapkan juga menyampaikan hal tersebut di DPRD Lampung,” ujar dia, Selasa, 25 September 2012.

Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan jika nantinya jaringan pipa gas terwujud, pihaknya berharap konsumen tak dirugikan. “Kami memberikan apresiasi yang baik atas rencana penyaluran gas ini. Tetapi yang jelas, konsumen nantinya jangan sampai dirugikan. Kita juga berharap sektor rumah tangga turut diperhatikan oleh PGN,” terang dia.

Sementara Direktur Pengembangan Teknologi PT PGN Joko Saputro menyatakan proses pembagian pipa gas PGN tersebut masih dalam tahap desain.

Pembangunan unit penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/ FSRU) di Kecamatan Labuhanmaringgai terus dilakukan.

Rencananya terminal gas cair itu diselesaikan pada 2014 mendatang.

Dengan adanya terminal terapung tersebut, diharapkan pasokan gas domestik dapat berjalan lancar.

Dalam skema PGN, Lampung merupakan daerah yang mendapat perhatian dalam pengembangan jaringan energi gas. Gas yang berasal dari Sumatera Selatan nantinya disalurkan ke sektor industri yang banyak terdapat di kawasan Lamtim, Lamsel, dan Bandarlampung. Setelah itu, prioritas lainnya adalah penyaluran gas ke sektor rumah tangga. (tim)

21

WARTA

Sokong Anggaran Perbaikan RSUAM Guna meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUAM) Bandarlampung harus memiliki infrastruktur dan sarana yang memadai. Karena itu, diperlukan perbaikan dan pembangunan baru dengan menggunakan dana APBD. Dalam APBD Perubahan tahun 2012, DPRD Lampung sepakat menganggarkan Rp66 miliar. nfrastruktur ruangan kelas III yang saat ini masih di bawah standar kelayakan akan diperbaiki, baik dari segi pelayanan maupun kenyamana ruangan sehingga pasien bisa merasa aman dan nyaman untuk membantu mempercepat proses penyembuhan,” ujar Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir.

RSUAM adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang hingga saat ini tingkat pelayanannya masih jauh dibandingkan dengan pelayanan rumah sakit swasta, baik dari segi bangunan, ruangan, dan pelayanan lainnya terhadap pasien.

“Rumah sakit dalam penyediaan pelayanan kelas III untuk pasien harus prima, harus mencapai standar kelayakan. Tentu juga harus dalam jumlah lebih banyak, karena jumlah pasien dalam pelayanan kelas III juga jauh lebih banyak, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah,” terang Yandri.

Menurutnya, pembangunan ruang kelas III di rumah sakit hendaknya menjadi perhatian utama, karena selama ini ruang kelas III masih belum mencukupi dan pada sebagian besar masih di bawah standar. “Rencananya, meski ruang kelas III nantinya diberikan

“

I

22

fasilitas AC dan untuk dinding sekat selama ini hanya menggunakan tirai, nantinya diberi batas permanen,” katanya.

Selama ini, karena keterbatasan ruangan, pasien di ruang kelas III banyak yang terpaksa diletakkan di loronglorong. “Jadi, untuk ruangan kelas III harus lebih diperhatikan dan nantinya juga akan digunakan untuk membayar dokter spesialis, agar pelayanan

masyarakat bisa lebih baik,” paparnya.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan juga mendukung RSUAM untuk mencapai standar pelayanan maksimal. Mengingat beberapa waktu lalu pihak RSUAM menguraikan bahwa untuk peningkatan standar pelayanan membutuhkan dana Rp66 miliar yang harus diakomodasi dalam dua tahun anggaran.

Untuk itu, DPRD Lampung mendorong agar Pemprov dapat mengakomodasi anggaran yang dibutuhkan RSUAM. “Manajemen RSUAM harus memberikan garansi standar layanan minimal kelayakan ruangan, kemudahan pasien, baik dalam pengobatan maupun mendapatkan kemudahan operasi. Karena tidak terlalu sulit menyiapkan anggaran itu, yang penting ada masterplan dan kepastian dari RSUAM,” terang Marwan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA

Semoga Jadi Haji Mabrur Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. meminta kepada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Selain itu juga menjaga nama baik daerah dengan mengikuti semua aturan, menjaga disiplin, etika, serta tata krama selama berada di Tanah Suci maupun dalam perjalanan. agalah kesehatan dan utamakan untuk beribadah di tempat-tempat yang telah ditetapkan, serta dahulukan yang wajib. Jangan mementingkan jalan-jalan dan berbelanja,” kata Gubernur ketika melepas keberangkatan 455 calon haji pemberangkatan pertama dari Lampung atau kelompok terbang (kloter) 10, di Asrama Haji Rajabasa, Bandarlampung, Kamis 28 September 2012.

Gubernur Sjachroedin juga meminta kepada para jamaah calon haji untuk beribadah dengan ikhlas dan khusyuk, serta menghindari segala perbuatan yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah. “Jaga juga kekompakan sesama jamaah haji selama di Tanah Suci,” pesannya.

Menurut Gubernur, jumlah calon haji dari Lampung pada tahun ini sebanyak 6.244 orang.

Bahkan, kini daftar tunggu hingga tahun 2021. “Hal ini menunjukkan peningkatan keimanan dan ketaatan masyarakat Lampung untuk menjalankan perintah Allah SWT,” kata dia.

Ia juga mengemukakan bahwa sejak 2011 Bandara Raden Inten II Lampung telah berfungsi sebagai embarkasi haji antara. “Manfaatnya, selain efisiensi biaya juga menghemat waktu dan tenaga dalam proses keberangkatan jamaah calon haji ke Tanah Suci,” ujar Sjachroedin lagi.

Menurut Gubernur, peningkatan jamaah calon haji dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas di Asrama Haji Rajabasa. Dia mengharapkan, agar seluruh jamaah calon haji asal Lampung itu dapat menjaga disiplin, etika, serta tata krama selama berada di Tanah Suci.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Abdurrahman, selaku Kepala Staf Penyelenggara Haji Provinsi Lampung menyebutkan, kuota haji untuk daerah ini tahun 1433 Hijriah/2012 Masehi sebanyak 6.282 orang. Namun, jumlah calon haji yang melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sampai tahap ketiga sebanyak 6.252 orang, sehingga jumlah porsi kursi calon haji yang tidak terisi sebanyak 30 orang.

“Pengisian porsi yang tidak terisi itu, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan menjadi porsi nasional,” kata dia. Ia juga menyebutkan jumlah calon haji yang siap diberangkatkan sebanyak 6.244 orang, ditambah dengan petugas kloter sebanyak 70 orang, sehingga keseluruhannya menjadi 6.315 orang. (tim)

“

J

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

23

WARTA

Kota Baru Jalan Terus Pemerintah dan DPRD Provinsi Lampung memastikan megaproyek Kota Baru di Jatiagung, Lampung Selatan, terus berjalan. Sekprov Lampung Berlian Tihang menyatakan tak ada permasalahan dalam proses pembangunannya. Pembangunan fisik Kota Baru sudah dilakukan sejak 2010 dan tak ada masalah. embangunan fisik tidak ada masalah, jalan terus. Legalitas tanah sudah selesai, dan mudah-mudahan tak ada hambatan,� katanya. Berlian Tihang mengakui pada awalnya memang sempat ada persoalan tanah. Namun bersamaan keluarnya izin prinsip dan tukar lahan dari Kementerian Kehutanan, masalah itu sudah beres.

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengeluarkan surat persetujuan prinsip tukar-menukar lahan Kota Baru di kawasan produksi Register 40 Gedungwani, tertuang dalam Surat No. S.361/Menhut-VII/2012 perihal Persetujuan Prinsip Tukarmenukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung yang dikirimkan pada 27 Agustus 2012 lalu.

Surat Menhut tersebut merupakan balasan atas Surat Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. No. 522.2/0631/ III.16/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan No. 522/3228/11.16/2011 tanggal 20 Oktober 2011. “Pada prinsipnya, kami dapat menyetujui permohonan tukarmenukar kawasan hutan, yakni untuk relokasi pusat Pemerintahan Provinsi Lampung seluas kurang lebih 1.580 hektare (ha) yang terletak di Register 40 Gedungwani,� begitu antara lain bunyi surat Menhut.

Lahan pengganti yang ditawarkan Pemprov adalah seluas 1.795 ha di Kecamatan Pagardewa, Tulangbawang Barat. Meskipun demikian, Kemenhut menyatakan tetap ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemprov.

Persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan tersebut diberikan jangka waktu paling lama dua tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip. Lalu

“

P

24

dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Pasca menyepakati terbitnya izin ini, tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah penandatanganan berita acara tukar-menukar kawasan hutan, penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan yang dimohon, dan lahan pengganti.

Terakhir, penerbitan keputusan Menhut tentang penetapan lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan dimaksud.

Tercatat di APBD murni 2012, program kota baru menyedot biaya sebesar Rp48,5 miliar. Jumlah itu di luar biaya land clearing yang harus dipersiapkan pemprov. Dana sebesar Rp48, 5 miliar dialokasikan untuk

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA sejumlah pembangunan fisik dan infrastruktur jalan.

Pada tahun ini Pemprov Lampung memulai pengerjaan fisik meliputi pembangunan jalan tembus menuju kota baru, pembangunan jalan hingga gedung perkantoran. Ada empat gedung yang mulai dibangun, yaitu balai adat, masjid agung, kantor DPRD Lampung, dan kantor gubernur Lampung. Untuk balai adat dan masjid agung masingmasing dianggarkan Rp5 miliar, kantor DPRD Rp7,5 miliar, dan kantor gubernur Rp10 miliar.

Tercatat di APBD murni 2012, program kota baru menyedot biaya sebesar Rp48,5 miliar. Jumlah itu di luar biaya land clearing yang harus dipersiapkan pemprov. Dana sebesar Rp48, 5 miliar dialokasikan untuk sejumlah pembangunan fisik dan infrastruktur jalan.

Sementara Ketua Panitia Khusus Raperda Percepatan Pembangunan Kota Baru DPRD Provinsi Lampung menyatakan pembahasan raperda tersebut terus dilakukan hingga memenuhi syarat untuk disahkan.

“Kita mau lihat apakah persyaratannya sudah lengkap atau belum. Peta bidang apakah sudah beres? Masterplan sudah klir atau belum? Baru bicara juga soal perambah, seperti apa penanganannya,” kata anggota Dewan asal Partai Gerindra itu.

Pansus tetap menganggap perambahan di Kota Baru sebagai tindakan ilegal. Pasalnya, para perambah tersebut dituding tidak membayar retribusi atas aset negara yang dipergunakannya untuk menanam.

Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada 13 September 2012, Pansus juga mempertanyakan tentang kesepakatan sewa-menyewa lahan Kota Baru. “Apakah sudah dibayar atau belum? Sama siapa membayarnya?

Kapan kesepakatannya? Kalau tak ada satu sen pun yang masuk APBD, berarti

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

ilegal,” tegas dia.

Menurutnya, Pansus juga sudah melakukan peninjauan ke lahan kota baru pada Rabu (19 September 2012) lalu.

Ada beberapa poin khusus yang menjadi fokus perhatian, salah satunya masalah keberadaan warga perambah. Mereka harus betulbetul bisa diklarifikasi agar tidak menjadi sandungan ketika raperda disahkan kelak.

“Karena itulah secara teknis raperda belum bisa disahkan. Masih banyak hal yang perlu diklarifikasi,” katanya.

Pada kunjungan ke lahan kota baru, Pansus melihat dan membandingkan kondisi lapangan dengan peta bidang serta masterplan yang ada.

Selain itu, Pansus juga harus mengundang sejumlah kepala desa (kades) yang letaknya berdekatan dengan lokasi kota baru untuk membicarakan persoalan lahan. Sedikitnya ada lima kades yang akan diundang pansus untuk membahas masalah lahan kota baru itu. “Dengan pada kades itu membicarakan lahan yang sudah di-land clearing oleh pemprov. Kita mau tata untuk penggunaan lahan tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan jika persoalan perambah sudah benar-benar tuntas, barulah raperda dapat diajukan untuk disahkan. “Tetapi kita upayakan sebelum pembahasan RAPBD Tahun 2013 raperda ini sudah bisa disahkan.

Secara teknis untuk saat ini masih banyak prosedur yang harus dilewati,”

kata dia.

Berdasarkan kesimpulan hasil rapat tanggal 13 September 2012, tercatat sejumlah persayaratan kota baru antara lain surat izin prinsip lahan Kota Baru sudah dikeluarkan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan.

Kemudian untuk masterplan dan peta bidang juga sudah tak ada masalah.

“Hanya tinggal permasalahan perambah. Diharapkan para perambah segera meninggalkan lahan tersebut,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan Pansus Raperda Kota Baru terus bekerja melakukan penyempurnaan. Secara prinsip, Marwan melihat raperda tersebut sudah tak ada masalah. Marwan memperkirakan raperda itu bisa disahkan pada (tim) tahun 2012 ini.

25

WARTA

Anggaran untuk Perlindungan Anak DPRD Provinsi Lampung merespons cepat soal tingginya jumlah pekerja anak di Lampung dan meminta penarikan pekerja anak dipercepat. Komisi V DPRD Lampung pun langsung meminta keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung terkait persoalan ini, Rabu, 19 September 2012. Hasilnya, Komisi V sepakat menganggarkan dana untuk kegiatan tersebut pada APBD 2013. aripada menunggu anggaran dari pemerintah pusat yang entah kapan turun, kenapa tidak kita bantu lewat APBD agar bisa lebih cepat. Kapan selesainya kalau tidak dibantu. Jadi kami akan anggarkan pada APBD 2013,” kata Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir, ketika dengar pendapat dengan jajaran Disnakertrans.

Menurut dia, teknis dan besaran anggaran akan dibahas lebih detil dengan Disnakertrans Lampung ketika pembahasan RAPBD 2013. “Jadi kita harapkan anggaran tersebut bisa mempercepat penarikan pekerja anak,” ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, ada kemungkinan untuk diusulkan perda pelindungan terhadap anak. Saat ini, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang sudah terbit. Namun, dengan adanya perda akan dapat lebih memperkuat. “Kami berharap perda tersebut dapat diusulkan oleh Pemprov Lampung,” katanya.

Menurutnya, masalah pekerja anak tak bisa lepas dari masalah anak yang putus sekolah. Karena kebanyakan pekerja anak juga anak putus sekolah.

“Para pekerja anak itu umumnya membantu orang tua di sektor informal perkebunan dan usaha kecil menengah.

Sebab tak sekolah lalu anak dibawa untuk ikut membantu bekerja oleh orang tuanya,” jelas dia.

Karena itu, solusi lainnya adalah memaksimalkan rencana penerapan

“

D

26

wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan secara nasional pada tahun 2013. “Kita juga harus segera mempersiapkan infrastruktur untuk menyambut wajib belajar 12 tahun. Secara infrastruktur, kita masih lemah,” kata dia.

Sementara Pemkab Lampung Tengah menargetkan untuk bisa menarik 300 anak yang bekerja di sektor nonformal pada tahun 2013. “Kita mengajukan ke Kementrian Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan program pengurangan pekerja anak (PPA) untuk 300 anak di Lamteng tahun depan.

Jadi, kita tunggu saja apakah pusat bisa mengakomodasi jumlah itu,” ujar Kepala Disnaker Lampung Tengah Kennedy.

Sedangkan Dissosnakertrans Lampung Selatan (Lamsel) mengaku telah melakukan penarikan terhadap pekerja di bawah umur itu. “Mereka bekerja di sektor informal karena membantu orang tuanya. Jadi tidak ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah dan swasta lainnya,” terang Kadissosnakertrans Lamsel Zubaidi.

Dia menjelaskan kini sudah ada sekitar 90 anak dari Lamsel yang ditarik dan diberikan pembinaan melalui selterselter di kabupaten itu, yaitu di Natar, Jatiagung, dan Kalianda. Menurutnya, para pekerja di bawah umur diarahkan untuk dapat melanjutkan sekolah atau belajar keterampilan. “Sehingga, nantinya jika telah cukup umur untuk bekerja dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah,” katanya.

Beasiswa Mahasiswa Itera Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir juga menjelaskan soal pemberian subsidi bagi calon mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera).

“Subsidi berlaku pada tahun ini saja.

Untuk tahun berikutnya, mekanisme beasiswa menjadi pilihan,” katanya.

Besaran subsidi menunggu data yang sedang dikumpulkan Dinas Pendidikan Lampung. Menurut Yandri, besaran subsidi yang akan diberikan bervariasi, bergantung kriteria data yang dipegang Disdik Lampung. Jika ternyata calon mahasiswa Itera tersebut dinilai mampu, tentu besaran subsidinya berbeda dengan calon mahasiswa yang tidak mampu.

Yandri menjelaskan Itera memberi batas waktu hingga 19 September 2012 kepada calon mahasiswa yang belum melunasi biaya daftar ulang Rp45,4 juta. “Nah setelah data ada, kita minta Disdik Lampung segera menghubungi Itera. Tujuannya untuk meminta agar calon mahasiswa Itera asal Lampung yang tak bisa membayar uang daftar ulang diperbolehkan kuliah. Sebab, subsidi itu akan dibayarkan setelah APBD Perubahan Tahun 2012 disahkan,” katanya.

Ke depan, lanjut Yandri, mekanisme subsidi digantikan dengan beasiswa untuk siswa berprestasi. “Jadi ada kriteria tersendiri bagi penerima. Tak semua (tim) mendapat beasiswa,” jelas dia.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA

Tidak Usulkan Anggaran Pilgub Pemprov Lampung tidak mengusulkan anggaran untuk proses tahapan pemilihan gubernur (pilgub) pada APBD Perubahan Tahun 2012. Dalam skema usulan secara global yang disampaikan pemprov, tak ada anggaran yang di-plotting untuk pilgub. enurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan, kemungkinan memang tak ada usulan anggaran pilgub yang dimasukkan pada APBD Perubahan Tahun 2012. “Kalau melihat kondisi yang ada, kecil kemungkinan pada APBD Perubahan Tahun 2012 dianggarkan untuk pilgub,” kata Hantoni, Selasa 11 September 2012.

Meskipun demikian, bisa saja nantinya ada usulan untuk itu. Karena itu sebelum APBD Perubahan disetujui, DPRD bakal kembali membahas persoalan pilgub Lampung. “Kita ingin bahas dahulu. Kita ingin ada kajian komprehensif dari Komisi I, sehingga apa pun yang diusulkan dari DPRD sudah melalui kajian. Tak hanya tanpa dasar,” katanya.

Menurut Hantoni, yang diperlukan sekarang ini adalah kepastian jadwal pelaksanaan pilgub. “Kita ingin Depdagri, KPU, dan pihak lainnya memastikan jadwal pilgub. Sebab, ini kan terkait penganggaran,” ujarnya. Jika ternyata pilgub dipastikan digelar pada tahun 2013, Pemprov harus menganggarkannya pada APBD 2013. “Ya, harus dianggarkan kalau memang jadwalnya pada 2013,” ucapnya.

Sementara Komisi I DPRD Lampung menyatakan masih belum menjadwalkan pembahasan anggaran pilgub. Menurut anggota Komisi I Watoni Noerdin, pihaknya masih belum menyusun jadwal kembali.

“Kami masih belum menjadwalkan untuk membicarakan tahapan pilgub, masih tunggu surat resmi dari pimpinan,” kata dia.

Sementara KPU Lampung terus menggelar penyusunan tahapan pilgub, termasuk membahas anggarannya.

Menurut Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, pihaknya menetapkan

M

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

Hantoni Hasan

pelaksanaan pilgub Lampung pada 2 Oktober 2013. Karena itu, sejak kini sudah harus dimulai tahapannya, termasuk anggaran yang diperlukan.

Sementara Gubernur Lampung Sjahcroedin Z.P. tidak sependapat dengan KPU Lampung, karena menurutnya pilgub Lampung baru bisa dilaksanakan setelah dasar hukumnya disahkan, yaitu revisi UU tentang Pemerintahan Daerah yang kini dibahas oleh DPR. Menurut Gubernur pilgub dilaksanakan pada tahun 2015 atau setelah pemilu legislatif.

Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. tentang pelaksanaan pilgub tersebut diperkirakan tak mencapai titik temu. Sebab, keduanya berpedoman pada logika hukum yang sama-sama benar. Sementara Kemendagri juga belum memberikan keputusan.

KPU Lampung menetapkan pemi-

lihan gubernur (pilgub) dilaksanakan pada 2 Oktober 2013 dan menganggarkan Rp150 miliar untuk penyelenggaraan satu putaran. Langkah ini dianggap benar sesuai logika hukum KPU, yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pada pasal 9 ayat 3 huruf a berbunyi, “Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi: merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.”

Di sisi lain, Pemprov Lampung juga belum memastikan akan menganggarkan pilgub dalam APBD 2013.

Dan ini juga dianggap sesuai logika hukum yang digunakan pemprov, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

“Saya kira KPU benar dengan logikanya. Gubernur benar juga dengan logikanya. Tetapi, pemprov berpijak ke mana? Karena UU 32/2004 itu saat ini sedang direvisi,” kata Kepala Laboratorium Otonomi Daerah FISIP Universitas Lampung Syafarudin.

Ia menguraikan, pasal 233 (2) UU 32/2004 menyebutkan, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2009, diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada Desember 2008. Ini karena pada Pemilu 2009 tidak boleh digelar pilkada.

Nah, di ketentuan peralihan UU itu hanya mengatur yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2009, maka pilkada digelar 2008. Tidak ada klausul yang menyebutkan masa jabatan berakhir 2014, atau yang bertepatan dengan Pemilu 2014, harus dilakukan pada 2013.

“Artinya, pemprov dan DPRD tidak ada pijakan hukum dalam

27

WARTA menganggarkan pilgub. Bukannya cacat hukum, tetapi pijakannya belum jelas.

Siapa yang mau menganggarkan?

Sekarang ini cuma logika-logika hukum saja yang dipakai,” urainya.

Terlepas dari semua itu, Syafarudin menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI yang menentukan masalah waktu.

Ini karena keputusan KPU dianggap baru setengah pijakan hukum, tetapi belum ada pengaturan dalam UU Pilkada.

Untuk itu, pemerintah pusat yang menjadi kunci menyelesaikan permasalahan ini.

“Kemendagri memastikan akhir tahun ini UU selesai. Kalau tidak selesai dan dianggap darurat, mestinya dikeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Bagusnya ada pertemuan antara KPU, Kemendagri, dan Komisi II DPR,” kata dia.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk Pilgub Lampung. Tetapi juga Pilgub

Jawa Timur yang masa jabatan gubernurnya habis pada 2014. Selain itu, ada 41 bupati/wali kota se-Indonesia yang juga berakhir 2014.

“Kalau ada kejelasan, tidak akan menimbulkan pro-kontra dan friksi.

Pusat yang harus memberi aturan jelas.

Kasihan orang yang di bawah, tidak jelas. Yang penting ada dasar kuat, uu atau perppu. Jangan sekadar surat edaran yang sifatnya hanya mengimbau,” ujarnya. (tim)

Mulai Mengusung Cagub eski jadwal pilgub belum disepakati, sejumlah partai politik mulai mengusung para bakal calon mereka.

Selain itu, sejumlah tokoh juga sudah sejak jauh hari melakukan sosialisasi. Dari sejumlah nama yang muncul, paling tidak ada 12 nama dari internal partai yang terus dipopulerkan.

Salah satunya, selesainya penjaringan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju pada bursa cagub mendatang. Partai ini bahkan sudah menyerahkan sejumlah nama yang siap dikonsultasikan ke DPP PKS. Ketua DPW PKS Lampung Marwan Cik Asan Gufron Azis Fuadi Gufron Azis Fuadi mengatakan partainya sudah mempersiapkan mengetahui chemistry dengan para kandidat. Beberapa beberapa kader untuk maju dalam pilgub. Proses berjalan partai juga belum enak kalau disebut sekarang karena terus, komunikasi untuk koalisi juga terus digalang. Ini baru dimulai penjajakan,” terangnya. karena di Lampung, hanya Partai Demokrat yang bisa Dari berita yang dirilis Radar Lampung, Gufron telah mengusung calon secara mandiri. disebut oleh Ketua DPD Partai Golkar Lampung M. Ia menjelaskan karena penjaringan di kader sudah Alzier Dianis Thabranie untuk menjadi pasangannya selesai, sekarang DPW berada dalam tahap berkonsultasi dalam pilgub mendatang. Selain Gufron, kader PKS yang dengan DPP PKS. Intinya, Gufron menyatakan PKS siap juga memiliki tingkat popularitas tinggi adalah Ahmad bila pilgub digelar pada tahun 2013. Lalu, siapa saja kader Jajuli yang kini duduk sebagai anggota DPD RI. yang dipersiapkan? “Belum bisa kami ungkapkan,” kata Anggota DPR RI Abdul Hakim dan Almuzammil anggota DPRD Provinsi Lampung itu beberapa waktu lalu.

Yusuf, serta Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan Gufron juga belum mau membeberkan partai yang juga punya kans diusung dari partai ini. Mengingat partai sedang dijajaki untuk diajak berkoalisi. Ia menjelaskan ini memiliki kebiasaan untuk mengusung kader internal PKS belum dapat memublikasikan nama kader yang yang terbilang senior. diajukan ke DPP karena sedang melakukan penjajakan Tak hanya PKS, partai yang juga siap maju pilgub dengan para kandidat di luar partai. “Sekaligus untuk

M

28

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA adalah Partai Amanat Nasional PDIP Bidang Pemuda dan Partai dan Cagub (PAN). Dalam rapat kerja Olahraga Rycko Menoza S.Z.P. wilayah (rakerwil) beberapa dan Ketua DPC PDIP WayPKS Gufron Azis Fuadi, waktu lalu, DPP sudah menkanan Bustami Zainudin.

Ahmad Jajuli, dorong Ketua DPW PAN LamSelain itu, Herman H.N. Abdul Hakim, pung Abdurachman Sarbini dan Berlian Tihang memiliki Almuzammil Yusuf, untuk mencalonkan diri sekans kuat untuk diusung PDIP. Hantoni Hasan bagai gubernur.

Keduanya merupakan birokrat PAN Abdurachman Sarbini Wakil Ketua Bidang Komyang dikenal dekat dengan Partai Demokrat Ridho Ficardo, info DPW PAN Lampung Ketua DPD PDIP Lampung Zulkifli Anwar, Ahmad Bastari mengatakan, Sjachroedin. Sebelum menjadi Marwan Cik Asan kebetulan tugas Mance – wali kota Bandarlampung, Partai Golkar Alzier Dianis Thabranie, sapaan Abdurachman Sarbini– Herman merupakan kepala Aziz Syamsudin, sebagai bupati Tulangbawang Dispenda Lampung. SedangRiswan Tony Dalem Kiay akan berakhir tahun ini. Jika kan Berlian saat ini menjabat PDI Perjuangan Rycko Menoza S.Z.P., bicara waktu, kapasitas, intesekretaris Provinsi Lampung.

Herman H.N., gritas, dan kompetensi, PAN Terkait koalisi, PDIP akan Berlian Tihang, menilai sekarang adalah waktu mencari mitra yang akan Bustami Zainudin yang tepat bagi Mance untuk membantu perolehan suara. mencalonkan diri.

“Ya pasti kita cari teman untuk “Partai melihat keberhasilan beliau selama dua menang. Ya yang mau berteman sama kita saja,” kata periode di Tuba. Jadi, PAN tidak ragu-ragu mendoTulus seraya mengatakan, PDIP juga masih menunggu rongnya. Sejauh ini belum ada calon lain di internal, mekanisme dan kepastian pilgubnya dahulu. apalagi sudah didorong DPP,” kata Ahmas Bastari.

Hal serupa dikatakan Wakil Ketua DPD I Partai Tetapi untuk mengajukan Abdurahman Sarbini, PAN Golkar Lampung Bidang Pemenangan Pemilu Riza masih belum memiliki kursi yang cukup sebagai Mirhadi. “Kami menunggu pengesahan undang-undang persyaratan mengusung calon. Saat ini, kursi PAN di DPRD yang baru. Info yang saya terima, UU baru disahkan Lampung hanya tujuh, sementara persyaratan mengdalam waktu dekat,” kata Riza. haruskan 12 kursi. Untuk itu, PAN terus menjalin Partai Beringin ini sendiri akan menentukan cagub komunikasi dengan partai lain. “Kami lagi menjajaki berdasarkan survei. Menurut Ketua Umum Partai Golkar semua. Partai besar boleh, menengah boleh, sepanjang Aburizal Bakrie belum lama ini, Alzier saat ini berada calon yang diusung memiliki visi dan misi sama,” katanya. dalam survei tertinggi. Hanya, masih ada kader internal Jika PKS dan PAN sudah mempersiapkan kader yang yang juga berniat maju, yakni Riswan Tony Dalem Kiay. akan diusung, tidak begitu dengan partai tiga besar Nama Aziz Syamsudin juga patut diperhitungkan dalam pemilik suara tertinggi, yakni Partai Demokrat, Partai pilgub mengingat ia terus bersosialisasi di sejumlah Golkar, dan PDI Perjuangan. Tiga partai ini belum bulat daerah di Lampung. suara untuk mengusung satu nama dalam pilgub.

Menurut akademisi FISIP Universitas Lampung Robi Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Sjachroedin Cahyadi Kurniawan, sebagai kendaraan politik, partai Z.P. mengatakan, partainya belum membicarakan di Lampung juga masih berperan dalam menyumbangkan tentang pilgub. “Apalagi pembahasan tentang calon suara. Namun, para calon gubernur harus bisa memilah gubernur Lampung,” katanya. antara parpol yang berbasis massa ataupun kader. “Yang Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang memiliki massa lebih baik seperti PDIP, Hanura, Organisasi Tulus Purnomo menambahkan penjaringan Gerindra, dan sebagian Partai Golkar,” ujar Robi. dan penyaringan calon gubernur dari partai ini dilakukan Masalah lain yang akan muncul dalam penentuan delapan bulan sebelum pilkada. Artinya, penjaringan calon di partai papan atas adalah faksi politik. Hal ini akan dilakukan pada Februari 2013, jika pilgub terjadi di Partai Golkar yang memiliki lebih dari satu dilaksanakan pada Oktober 2013. kader yang berniat maju. Begitu juga dengan Partai Selanjutnya, calon akan diproses dengan SK DPP PDIP Demokrat dengan tiga nama yang muncul, yaitu M. Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011. SK ini berisi tentang Ridho Ficardo, Marwan Cik Asan, dan Zulkifli Anwar. pedoman pelaksanaan penjaringan calon kepala daerah atau “Kalau bisa, masing-masing parpol besar wakil kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi. memunculkan kandidat. Jadi tidak bermain politik uang Calon dari internal dan eksternal memiliki peluang ataupun kompromi politik. Sebaiknya parpol besar yang sama untuk diusung dari PDIP. Dari internal sendiri, berkoalisi dengan partai menengah saja, jangan dengan (tim) yang telah masuk bursa cagub adalah Wakil Ketua DPD sesama partai besar,” kata dia.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

29

WARTA

Matangkan Raperda Pencegahan HIV/AIDS Penghentian dana penanggulangan HIV/AIDS memancing Dinas Kesehatan bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung untuk terus menyiapkan dan menyempurnakan draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian penyakit mematikan tersebut. ingga kini Komisi V DPRD Lampung tengah membahasnya dan menyempurnakannya bersama Dinas Kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, penderita HIV/AIDS di Lampung setiap tahunnya terus meningkat. Untuk itu, diperlukan langkah serius untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

H

Selain itu, dari pembahasan raperda tentang HIV/AIDS yang saat ini tengah dilakukan, diketahui bahwa 46 persen penderitanya adalah kaum remaja, yang juga para siswa sekolah. “Untuk itu perlu diatasi dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang bahaya dari penyakit tersebut kepada mereka.Nah kalau anggarannya tidak ada, bagaimana kegiatan itu bisa berjalan” Namun, di sisi lain, mulai tahun 2015, Bank Dunia yang menjadi penyandang dana terbesar dalam penanggulangan permasalahan tersebut akan menghentikan bantuannya.

Dengan begitu, daerah harus berupaya keras untuk menanggulangi dengan dana sendiri. Untuk itu, diperlukan payung hukum agar program pengendalian dapat terarah dan tepat sasaran.

“Harus diakui, selama ini Bank Dunia merupakan donatur terbesar

30

Reihana

Nenden Tresnanursari

dalam pembelian obat bagi penderita HIV/AIDS di Indonesia, khususnya Lampung. Karena Bank Dunia akan menghentikan bantuan tersebut, kita harus berupaya mandiri. Dengan adanya perda diharapkan ke depan Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengalokasikan dana secara bertahap untuk menanggulangi penyakit menular itu,” kata Reihana, Rabu (12 September 2012).

Dia mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk menekan tingginya penyebaran HIV/AIDS di Lampung. Misalnya dengan melaksanakan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terhadap pencegahan infeksi HIV/AIDS. Hal tersebut itu disosialisasikan melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidik an, dan lsm yang

bergerak di bidang kesehat an secara periodik.

Anggota Pansus Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Pengendalian HIV/AIDS dan Inveksi Menular Seksual (IMS) DPRD Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari mengatakan raperda mengatur tentang alokasi dana yang harus dianggarkan untuk penanggulangan HIV/AIDS tersebut.

Selain itu, dari pembahasan raperda tentang HIV/AIDS yang saat ini tengah dilakukan, diketahui bahwa 46 persen penderitanya adalah kaum remaja, yang juga para siswa sekolah.

“Untuk itu perlu diatasi dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang bahaya dari penyakit tersebut kepada mereka. Nah kalau anggarannya tidak ada, bagaimana kegiatan itu bisa berjalan,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA

Ubah Perda Dulu, Baru Suntik Modal Penambahan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada PT Bank Lampung sebesar Rp500 miliar dinilai melanggar aturan. Menurut Ketua Badan Le-gislasi Daerah (Banleg) DPRD Provinsi Lampung Farouk Danial, dalam Perda Nomor 2/1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Bank Pem-bangunan Daerah Lampung menjadi PT disebutkan pe-nambahan modal tidak boleh lebih besar daripada modal dasar Bank Lampung, yakni Rp35 miliar. rtinya, jika penambahan modal Rp500 miliar tidak diiringi dengan perubahan Perda Nomor 2/1999, Pemprov bisa melanggar aturan yang dibuat sendiri. “Pelanggaran itu juga telah menuai teguran dari BPK terkait adanya pelang-garan aliran dana. Kalau modal mau ditambah, harus diubah dulu perdanya,” kata Farouk, Rabu (12 September 2012).

Banleg DPRD Provinsi Lampung pada dasarnya tidak mempersoalkan penambahan modal tersebut selama dijalankan sesuai aturan. Penambahan modal itu memang diperlukan seiring dengan karena kinerja PT Bank Lampung yang terus mengalami peningkatan sesuai perkembangan ekonomi global maupun nasional.

Untuk mendukung perkembangannya, ujar Farouk, memang diperlukan modal besar agar Bank Lampung mampu memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat secara optimal. Rencana penambahan modal tersebut juga telah sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 11 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp500 miliar.

Juga diperkuat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan penambahan modal dapat dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah paling lama dalam APBD 2021. “Untuk

A

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012

itu, kami minta Pemprov menginformasikan sejauhmana pembahasan APBD Tahun 2013, apakah penambahan modal sudah dimasukkan atau belum. Kalau tetap dimasukkan, bisa menuai masalah. Perdanya harus direvisi dulu,” katanya.

Sementara PT Bank Lampung mendukung upaya Banleg merivisi Perda No. 2 Tahun 1999 terkait besaran penambahan modal. Corporate Secretary Bank Lampung A. Karim Gusani mengatakan langkah DPRD membuat payung hukum dalam upaya memajukan Bank Lampung harus segera dilakukan.

“Bank Lampung terus berkembang.

Modal pun harus kuat sehingga kepercayaan dalam mengelola triliunan dana milik masyarakat dapat terus dipertahankan,” katanya. Modal awal PT Bank Lampung pada 1999 sebesar Rp35 miliar telah meningkat menjadi

Banleg DPRD Provinsi Lampung pada dasarnya tidak mempersoalkan penambahan modal tersebut selama dijalankan sesuai aturan.

Penambahan modal itu memang diperlukan seiring dengan karena kinerja PT Bank Lampung yang terus mengalami peningkatan sesuai perkembangan ekonomi global maupun nasional.

Rp62 miliar karena ditambah Pemprov berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012. (tim)

31

KUNJUNGAN DPRD JAMBI

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi mengadakan studi banding di Lampung pada 28 September 2012. Selain mengunjungi sejomlah lokasi di Lampung, mereka juga bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Lampung. Rombongan diterima oleh anggota Komisi I DPRD Lampung Ahmad Bastari dan Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung Fahrizal. Ahmad Bastari dan Fahrizal menyampaikan sejumlah informasi tentang pemerintahan yang akan dijadikan bahan perbandingan oleh para anggota DPRD Jambi tersebut.

32

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2012