Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi September 2013 by Rudy DPRD

w w w.dprd-lampungprov.go.id

EDISI SEPTEMBER 2013

Komisi III akan Panggil Bappeda dan Biro Keuangan

DPRD Beri Deadline Oktober untuk Ajukan KUA-PPAS

KPK dan Pemprov menggelar Semiloka Pencegahan Korupsi

Rp200,75 Miliar untuk Infrastruktur Pedesaan

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Dari Redaksi

Manfaat E-Government aat ini teknologi Internet (interconnection-networking) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan dukungan teknologi informasi yang juga berkembang pesat, Internet yang semula hanya menghubungkan jaringan antarkomputer, kini berinternet bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat telepon seluler atau ponsel. Pesatnya perkembangan Internet dan teknologi informasi, telah mengubah gaya hidup banyak masyarakat. Mereka mengakses internet tidak sekadar untuk memperoleh informasi. Tetapi, mereka juga sudah terbiasa mengakses internet untuk bertransaksi, membeli atau menjual barang melalui dunia maya. Aplikasi ini dikenal dengan sebutan e-commerce. Di pemerintahan juga sudah lama muncul istilah pemerintahan elektronik atau e-government (electronics government) atau e-gov. Namun, sejauh ini penggunaan Internet di pemerintahan, khususnya di daerah Lampung, masih jauh dari harapan. Karena aplikasi Internet baru digunakan untuk media informasi digital dengan membuat website. Seperti diketahui, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari teknologi Internet dengan menerapkan e-government. Manfaat itu antara lain: 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri), terutama dalam hal kinerja menjadi lebih efisien dan efektif. 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN). 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. 4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. 6. Memberdayakan masyarakat dan pihakpihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Karena itu, sebenarnya wajar, apa yang dimintakan Komisi III DPRD Provinsi Lampung kepada Dinas Pendapatan Daerah setempat agar menerapkan sistem data online untuk Kantor Samsat. Permintaan itu dilakukan karena dalam kunjungan kerja ke sejumlah Kantor Samsat di derah itu, DPRD menemukan bukti bahwa Samsat tidak memiliki data akurat tentang jumlah kendaraan bermotor di daerah itu.

S DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Zurizal, M.Sc. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar. STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

’’Kalau mereka tidak memiliki data wajib pajak yang masuk, bagaimana mereka mengetahui sudah berapa persen PAD yang telah mereka hasilkan,’’ ujar Ketua Komisi III Ahmad Bastari. Lebih dari itu, penerapan sistem data online, dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, misalnya. Dengan data kendaraan bermotor yang akurat, pemda bisa melakukan langkah kreatif mengenakan tarif resmi PKB lebih mahal bagi masyarakat yang ingin memperoleh nomor cantik untuk kendaraannya. Pemerintah daerah juga akan lebih mudah memonitor sekaligus dapat meningkatkan penerimaan dari Bea Balik Nama Kenaraan Bermotor (BBNKB), yang biasanya malas dilakukan masyarakat. Tidak kalah penting. Dengan sistem data online, juga memungkinkan melibatkan masyarakat untuk setidaknya membantu menekan tindak pencurian kendaraan. Caranya, data di Samsat harus bisa diakses masyarakat. Tentu, dengan penerapan kode akses rahasia atau password, dengan nomor mesin kendaraan, misalnya. Dengan demikian, masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor bisa mengecek datanya di Samsat secara online. Atau, mereka yang kehilangan kendaraan juga bisa mengadukan secara online sekaligus memantau kendaraan mereka. Menarik juga, jika masyarakat bisa membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup dengan memencet nomor telepon untuk bertransaksi melalui e-mobile atau e-banking. Data transaksi dikirim via online ke Samsat, lalu bukti pembayaran pajak dikirim Samsat via email atau pos. Begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui sistem data online. Bahkan, terasa janggal jika hari gini pemda belum juga menggunakan aplikasi Internet untuk melayani masyarakat. Redaksi

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

LAPORAN UTAMA

DPRD Menolak Dinilai Tak Maksimal Soal Pilgub Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan menolak pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa yang menilai DPRD Lampung tidak maksimal menjalankan fungsinya terkait pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub).

“

aya pikir, apa yang disampaikan Komisi II DPR RI tak tepat. Kami sudah menjalankan fungsi kami sesuai UU yang dibuat pemerintah dan DPR RI,” tegas Marwan di Bandarlampung, Kamis, 12 September 2013. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Komisi II sudah berupaya maksimal untuk mencarikan solusi dan mengupayakan pilgub Lampung digelar tahun

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

ini dengan langkah berkirim surat kepada semua pihak terkait. Namun, dia menilai DPRD Lampung tidak menindaklanjuti solusi Pilgub Lampung yang sudah diupayakan oleh Komisi II DPR RI. “Komisi II telah melakukan usaha dengan memanggil semua pihak dan mengeluarkan surat resmi. Tinggal ketegasan DPRD Lampung dalam mengambil sikap atas perbuatan indikasi melanggar undang-undang yang dilakukan oleh gubernur Lampung,” ujar

Agun. Menurutnya, DPRD Lampung sangat berperan dalam penyelesaian polemik pilgub ini untuk mendesak dan menekan gubernur Lampung menganggarkan dana pilgub. “Masyarakat Lampung juga bisa turun berjuang menegakkan kedaulatan rakyat. Desak DPRD Lampung untuk mengeksekusinya,” tegas Agun. Selanjutnya, Ketua DPRD Lampung Marwan mengatakan soal anggaran pilgub. Menurut dia, kewenangan

LAPORAN UTAMA

Agun Gunandjar

Marwan Cik Asan

Hantoni Hasan

mengusulkan anggaran, termasuk anggaran pilgub, ada pada gubernur. Apabila dalam UU diatur DPRD mengusulkan dana pilgub, DPRD Lampung sudah sejak dulu mengusulkan. ’’Pasti sudah kami usulkan. Kalau dikatakan ada indikasi pelanggaran oleh gubernur, yang itu juga pelanggaran apa? Jangan memprovokasi rakyat dan DPRD!” ucap politisi Parti Demokrat ini. Marwan menegaskan, DPRD Lampung telah punya sikap yang tegas terkait anggaran pilgub. DPRD telah meminta agar pilgub dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013 sesuai surat Mendagri 26 Juni 2013. ’’Jadi, mari berpikir jernih dan bertindak arif. Masih banyak hal yang juga sama pentingnya bagi rakyat Lampung untuk dikerjakan bersama,” tuturnya.

komitmen pemprov yang menganggarkan pilgub pada APBD 2014,” ucapnya kemarin. DPRD, lanjut dia, telah berkirim surat ke semua pihak terkait polemik jadwal pilgub. Berupaya mempertemukan pihak terkait. DPRD juga telah menyambangi Kemendagri dan Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan persoalan pilgub.

batkan fraksi. Hasilnya, DPRD sepakat APBDP 2013 perlu diadakan. ’’Komisi II tak mengerti atau tak mau mengerti. Karena DPRD menjalankan sesuai UU. Kita bukan eksekutif (yang mengeksekusi, Red), tolong baca lagi kewenangan DPRD mana yang mengeksekusi itu? Kalau mau, ke depan minta agar diberi kewenangan DPRD bisa upaya paksa kalau pemprov tak mau menganggarkan,” tegasnya. Menanggapi tudingan Koalisi Rakyat Lampung Menggugat (KRLM) yang diungkapkan Edy Agus Yanto bahwa DPRD mandul dan menerima upeti, juga direspons Hantoni. Menurutnya, Edy berbicara tanpa bukti. Ia juga meminta Edy untuk membuktikan dugaan kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. ’’Ngomong tanpa bukti. Kalau ada bukti, laporkan saja ke aparat. Temanteman DPRD ini ada yang sudah mengusulkan mereka yang ngomongngomong masalah itu untuk membuktikan. Kalau punya bukti, berikan. Kalau tidak, pencemaran nama baik!” tegasnya. Hantoni menduga ada motif pencitraan dalam aksi demonstrasi yang digalang Edy. ’’Kalau mau datang ke DPRD biar mengerti. Ditunggu di DPRD. Kita mau belajar sama dia. Kalau ada upaya paksa itu seperti apa,” ungkapnya. (tim)

Sampai ke Pemerintah Pusat Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan mengamini Marwan. Dalam pernyataan persnya, Hantoni menyatakan DPRD telah maksimal menjalankan fungsinya. Secara politis, persoalan pilgub bahkan sudah sampai di Pemerintah Pusat. ’’Di level daerah, DPRD telah berupaya menemukan titik temu. Itu terlihat dengan sikap KPU Lampung sudah mau mengubah tahapan dan

’’ Komisi II tak mengerti atau tak mau mengerti. Karena DPRD menjalankan sesuai UU. Kita bukan eksekutif (yang mengeksekusi, Red), tolong baca lagi kewenangan DPRD mana yang mengeksekusi itu? Kalau mau, ke depan minta agar diberi kewenangan DPRD bisa upaya paksa kalau pemprov tak mau menganggarkan.” Namun, lanjut Hantoni, ketika sudah dijadwalkan untuk bertemu, justru tak ada anggota Komisi II DPR RI yang menerima kunjungan DPRD Lampung. Terakhir, DPRD Lampung telah menggelar rapat dengan meli-

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

LAPORAN UTAMA

Ketua DPRD Lampung Dukung Pilgub 2013 Ketua DPRD Lampung menegaskan dukungan agar pemilihan gubernur berlangsung pada 2013. Namun, wewenang lembaga legislatif terbatas dan tidak bisa mengajukan APBD Perubahan dan hanya menunggu inisiatif eksekutif.

ernyataan tersebut disampaikan Marwan sebelum bertemu dengan pimpinan Fraksi DPRD Lampung, Selasa (10/9). Menurutnya, DPRD sudah jelas mendukung Pilgub 2013. Hal ini ditunjukkan dengan langkah DPRD mengirimkan surat ke Gubernur Lampung yang isinya meminta Pemprov segera mengajukan APBDP 2013 yang di dalamnya terdapat dana pilgub. Dia menjelaskan DPRD tidak berwenang untuk mengajukan APBD. Kewenangan itu hanya ada pada Pemprov Lampung. “Kewenangan mengajukan APBD ini inisiatif Gubernur. Kata Mendagri jika pihaknya bisa mengajukannya, sudah pasti dari dulu diajukan. Cuma undang-undang membatasi itu,” ujar Marwan. Selain mengirimkan surat ke Gubernur, DPRD juga datang ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR. Pertemuan DPRD dengan Kemendagri, DPR, dan KPU Pusat bertujuan mencari terobosan kebijakan strategis politis yang bisa menjadi solusi terhadap masalah anggaran Pilgub Lampung. Dia menambahkan hal lain yang bisa dilakukan DPRD adalah dengan mendiskusikan langkah selanjutnya dengan para ketua fraksi untuk mencari opsi lain agar pilgub bisa terlaksana pada 2013. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan DPRD tidak akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan soal dana Pilgub Lampung. Terbatasnya waktu menjadi alasan kuat untuk tidak menggunakan hak tersebut. Marwan juga mempertimbangkan jangan sampai anggaran pilgub menghambat kepentingan pembangunan daerah. “Kalau kami mainkan itu (interpelasi), waktu kami habis.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ahmad Bastari menerangkan hingga hari ini belum menerima pemberitahuan resmi dari Pemprov Lampung terkait tidak adanya APBD Perubahan di 2013.

KPU Tak Terpengaruh

Nanang Trenggono

Sementara tugas kami bukan hanya soal pilgub. Ada program pembangunan yang harus sudah disiapkan dan perda yang harus disahkan. Kalau energi kami semua tercurah ke pilgub, yang lain ketinggalan,” kata dia.

Sementara itu, KPU Lampung tidak terpengaruh dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa anggaran untuk pemilihan gubernur (pilgub) adalah Rp0. KPU tetap menyusun tahapan pilgub setelah menunda hari pemungutan suara yang sedianya digelar 2 Oktober 2013. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan sudah melakukan rapat pleno sejak Minggu (1/9) malam hingga kemarin (2/9). ’’Dan sudah selesai. Alhamdulillah. Hari H putaran I: Senin, 2 Desember 2013, dan putaran II: Minggu, 2 Februari 2014,” katanya. Nanang menjelaskan, jika pilgub digelar pada 2 Desember, maka

LAPORAN UTAMA penyelesaian gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) akan selesai pada 30 Desember 2013. Jadi, putaran pertama bisa selesai di 2013. ’’Nanti, hasil penetapan ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan DPRD. Pelaksanaan pada bulan Desember itu sudah hasil koordinasi dan kesepakatan dengan gubernur ketika halalbihalal (Pemprov Lampung) lalu,” ujar dosen FISIP Universitas Lampung ini.

Lalu, kapan KPU memulai kembali tahapan yang tertunda seperti pemeriksaan tes kesehatan rohani dan jasmani, serta pengadaan barang dan jasa untuk logistik pilgub? ’’Pada bulan Oktober 2013. Semoga jadwal ini bisa diterima semua stakeholder, terutama gubernur,” harapnya. Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal juga menyatakan lembaganya menyusun ulang tahapan yang hari Hnya di bulan Desember 2013. Pekan ini, KPU juga akan menyurati Peme-

rintah Provinsi Lampung untuk menjawab secara tertulis bahwa pemprov tidak mau menganggarkan dana pilgub di APBDP 2013. KPU Lampung juga akan melaporkan masalah pilgub ke KPU Pusat dan Kemendagri. Serta mendorong KPU Pusat melaporkan gubernur ke presiden dan Kapolri. KPU juga sedang membahas dan mendiskusikan untuk mengajukan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terhadap gubernur ke MK. (tim)

Mentok, Usaha DPRD Perjuangkan Anggaran Pilgub PRD Provinsi Lampung meDPRD Lampung, kata dia, sudah ngaku sudah maksimal memmaksimal memperjuangkan anggaran perjuangkan anggaran PePilgub Lampung 2013. Namun, permilihan Gubernur Lampung. juangan itu selalu kandas karena Namun, komunikasi antara Gubernur Gubernur tidak mau menganggarkan dan Komisi Pemilihan Umum Lampung dalam APBDP dan KPU Lampung masih yang tak kunjung membaik membuat kukuh untuk menggelar pilgub pada semua usaha lembaga legislatif itu 2013. “Sebenarnya Dewan ini sudah mentok. maksimal memperjuangkan anggaran Anggota DPRD Lampung dari Pilgub Lampung 2013. Tapi, ya mentFraksi Golkar, Ismet Roni, mengatakan oknya bukan di kami lagi,” kata Ketua DPRD memperjuangkan anggaran Komisi I DPRD Lampung itu. Pilgub Lampung selalu mentok di Hal senada juga dikatakan Ketua tangan Pemerintah Provinsi dan KPU DPRD Lampung Marwan Cik Asan. Dia Ismet Roni Lampung karena komunikasi dua mengatakan meskipun Pilgub Lampung pimpinan lembaga itu tidak kunjung membaik. belum jelas, pimpinan DPRD tetap berupaya maksimal Meskipun legislatif sudah berusaha kuat memmemperjuangkan anggaran pilgub dalam APBDP 2013. perjuangkannya, Gubernur tak kunjung memasukkan “Kami masih berupaya terus menindaklanjuti surat dari dana pilgub dalam APBD perubahan 2013. “Mentoknya Mendagri yang meminta Pemprov menganggarkan dana ya di Gubernur dan KPU, karena hingga kini draf APBDP pilgub tahun ini,” ujarnya. juga belum diserahkan kepada DPRD Lampung,” kata Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim Ismet, Minggu (15-9). sudah memerintahkan Fraksi Gerindra di DPRD Lampung untuk bersikap tegas mendesak Pemerintah Provinsi Lampung memasukkan anggaran pilgub dalam APBD Perubahan. Sikap Fraksi Gerindra konsisten untuk mendorong supaya pilgub bisa digelar 2013. “Sikap fraksi sudah tegas, tapi tetap begini-begini saja pilgub tak kunjung jelas,” ujar anggota DPR itu. Meskipun jadwal pilgub tidak jelas, menurut Gunadi, tidak terlalu mempersoalkan. Menurutnya, dirinya bersama Gerindra tetap fokus untuk menghadapi Pilgub Lampung kapan pun akan digelar dan tetap fokus menjalankan kerja-kerja sebagai wakil rakyat. “Saya tetap bekerja seperti biasa. Besok (hari ini) saya rapat di DPR membahas APBN. Sebagai wakil rakyat, saya tetap fokus mengabdi di mana pun tempatnya,” kata dia. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

LAPORAN UTAMA

Kemendagri Desak Lampung Anggarkan Pilgub Kementerian Dalam Negeri mendesak Pemprov Lampung segera mengalokasikan anggaran pemilihan gubernur sehingga pesta demokrasi di daerah itu dapat digelar sebelum Pemilu 2014. arena yang menentukan ketersediaan anggaran itu adalah gubernur dan DPRD, maka kami minta gubernur berkoordinasi dengan DPRD Lampung mengenai ketersediaan anggaran untuk Pilgub pada 2013,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan seusai pertemuan dengan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (26/9). “Diupayakan sekuat tenaga Pilgub Lampung pada 2013. Itu dikaitkan dengan dukungan ketersediaan anggaran,” ujarnya. Djohermansyah menyatakan, jika anggaran tidak memungkinkan untuk dikucurkan pada 2013, pihaknya mendesak gubernur dan DPRD segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Di dalamnya, harus mengalokasikan anggaran pemilihan gubernur “APBD Lampung sudah bisa diketok palu (disahkan) Oktober ini. Setelah itu, langkah-langkah persiapan untuk Pilgub Lampung sudah bisa dilakukan untuk 2014,” terang Johermansyah

“

Segera Gelar Pertemuan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyatakan, pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan DPRD Lampung untuk menindaklanjuti hasil perrtemuan tersebut. Termasuk kemungkinan penyelenggaraan Pilgub pada 2013 ini. “Segera akan kami bahas. Kami mengupayakan sebisa mungkin untuk diselenggarakan pada 2013. Oleh karena itu, kami akan mencoba menentukan anggarannya,” ujar Sjachroedin.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Djohermansyah Djohan

Meski begitu, Sjachroedin mengaku sulit untuk dapat menyelenggarakan Pilgub pada tahun ini. Pasalnya, sambung dia, kondisi keuangan Pemprov sedang mengalami defisit dan perubahan APBD mustahil dilakukan. “Melihat kenyataan saja sekarang sudah bulan September, untuk perubahan APBD sudah tidak ada waktu. Kemarin tidak diajukan revisi APBD (2013) karena ada kesepakatan,” terang Sjachroedin. Pada kesempatan terpisah, Asisten I Setprov Lampung Fitter Syahboedin menyatakan, pihaknya tak ingin dituding menghambat Pilgub Lampung. Menurutnya, pemprov akan melakukan semuanya sesuai undang-undang yang berlaku. ’’Dimulainya tahapan pilgub 2014 itu sesuai ketentuan yang ada. Jadi sama sekali tidak ada maksud untuk merugikan balongub (bakal calon

gubernur). Kalau mereka sadar, mereka rugi lantaran KPU telah mulai tahapan demi tahapan terlalu dini tanpa ada landasan yang jelas,” tukasnya. Menanggapi opsi salah satu balongub yang mengusulkan urunan dana pilgub dari dana bagi hasil kabupaten/kota. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak rasional. Secara tegas, Fitter mengatakan, pengalihan dana merupakan opsi yang tidak tepat sasaran. Justru akan mengganggu program pembangunan daerah. ’’Dana bagi hasil merupakan hak masing-masing daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bukan untuk pilgub,” tegasnya. Dana bagi hasil nantinya dimasukkan target pendapatan yang sudah tentu ada dalam belanja daerah. Sehingga jika ada pengalihan penggunaan dana bagi hasil, tentu akan

LAPORAN UTAMA memengaruhi program pembangunan di dalam APBD. ’’Tetapi, kami tidak bisa melarangnya secara langsung. Bukan kapasitas kami membatasi wacana tersebut. Toh, opsi urunan dana pilgub itu mungkin sebatas omong-omong. Kalaupun itu yang mau dilakukan, sumbangan diberikan ke kas daerah dahulu, dan melalui proses APBD. Penggunaannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” jelasnya.

Menurut dia, pada 2013 terdapat selisih hingga Rp38 miliar antara target pendapatan dan dana perimbangan maupun dana bagi hasil. Hal itu telah dipastikan termuat dalam keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pemprov makin mengisyaratkan pelaksanaan pilgub dengan cara urunan dana bagi hasil tidak mungkin dilakukan. ’’Dana bagi hasil menjadi target pendapatan yang sudah dimasukkan

dalam belanja. Masing-masing (dana bagi hasil) sudah diserahkan, tetapi tidak bisa sekaligus. Namun jika digunakan untuk pilgub, maka APBD akan terganggu. Imbasnya, rakyat yang dibikin susah karena pembangunan yang bakal terganggu,” ungkapnya seraya menerangkan dalam konteks hukum penyaluran dana perimbangan didasarkan UU Nomor 33/2004 dengan pola pemberian dana dilakukan secara bertahap. (tim)

Pemprov Anggarkan Pilgub di RAPBD 2014 i tengah tarik menarik tentang anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur, Pemda Provinsi Lampung akan memasukkan anggaran pestra demokrasi daerah itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (RAPBD) Tahun 2014. Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang, Sabtu (7/9), usai memimpin rapat rapat lanjutan tentang RAPBD 2014. Menurut dia, sudah ada gambaran besaran anggaran pilgub yang akan dimasukkan dalam RAPBD 2014. Menurut Berlian, pada RAPBD itu, Pemprov sementara ini mengusulkan besaran anggaran pilgub mencapai Rp125 miliar. Masing-masing untuk KPU sebesar Rp100 miliar, Bawaslu Rp15 miliar, dan Polda Lampung Rp10 miliar. “Ini sudah termasuk anggaran pilgub dua putaran,” ujar Berlian. Namun, besaran itu belum bisa dikatakan angka terakhir yang akan diusulkan ke dewan. Berlian mengatakan, angka itu akan terlebih dahulu diajukan ke Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. “Setelah itu, kami pun akan rapat lagi untuk membahas serta

Berlian Tihang

merealisasikan usulan dan petunjuk dari Pak Gubernur,” katanya. Setelah itu, kata dia, angka itu nanti disampaikan ke DPRD. “Targetnya September ini. Kalau tidak pertengahan, ya maksimal akhir September. Sebab, pembahasannya masih agak panjang,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana dengan pendanaan lainnya? Salah satu balon gubernur ini mengatakan, pada 2014 anggaran terbesar akan dikeluarkan untuk bidang pendidikan. Nilainya mencapai Rp1 triliun. “Usulan yang menjadi prioritas berikutnya adalah infrastruktur dan Kotabaru. Tapi, saya belum bisa katakan berapa karena masih dibahas per SKPD,” jelasnya. Diketahui, dalam pembahasan itu, total keseluruhan APBD 2014 ditarget sekitar Rp4,357 triliun. Pemprov pesimistis untuk dapat menetapkan target lebih besar dari anggaran 2013 sebesar Rp4,41 triliun. Sebab, pada kenyataannya ada beberapa yang tidak tercapai. “Seperti Waydadi, pajak BBNKB ini agak sulit tercapai karena ada peraturan pajak progresif yang menyebabkan banyak pembeli kendaraan tidak beli di Lampung, tapi justru beli di Jakarta,” ungkapnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA

Komisi III akan Panggil Bappeda & Biro Keuangan Pemprov Lampung tidak memasukkan APBD Perubahan 2013 dan anggaran pilgub. Komisi III DPRD Lampung akan memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Keuangan Setprov Lampung. etua Komisi III Ahmad Bastari menyatakan, pemanggilan dua instansi itu bertujuan agar DPRD mendapat gambaran utuh alasan pemprov tak memasukkan APBDP. Rencananya, dua instansi tersebut akan dipanggil pekan depan. ’’Surat undangan pun sudah dikirimkan ke Bappeda dan Biro Keuangan Setprov Lampung,’’ kata Bastari Minggu, 8 September 2013. Ia menyatakan, hampir seluruh anggota komisi III mempunyai pertanyaan yang sama, yakni kenapa pemprov tak mengajukan APBDP 2013. Sejumlah daerah yang mengalami defisit masih tetap mengajukan APBDP. ’’Penataan di APBDP kan bukan hanya penambahan. Tapi juga pengurangan. Agak aneh juga,’’ ujar politisi PAN ini. Di samping itu, kepentingan komisi III terkait keuangan provinsi adalah mendorong peningkatan pendapatan. Nanti, lanjut dia, hasil pertemuan dengan dua instansi pemprov itu akan dikirimkan ke pimpinan DPRD Lampung. ’’Ya, hasilnya akan kita teruskan ke pimpinan seperti apa nantinya,’’ ucap dia.

Hampir seluruh anggota komisi III mempunyai pertanyaan yang sama, yakni kenapa pemprov tak mengajukan APBDP 2013. Sejumlah daerah yang mengalami defisit masih tetap mengajukan APBDP. Karena itu, APDB Perubahan mutlak perlu. Hal ini agar pendapatan dan belanja Provinsi Lampung bisa tertata. Apalagi, pembahasan APBD Perubahan hanya perlu waktu sekitar

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

dua pekan. ’’Saya kira nggak lama itu. KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dibahas, setelah itu memorandum of understanding (MoU) paling tidak sampai dua pekan selesai,” katanya. Menurutnya, proses pembahasan dengan satuan kerja diperkirakan memakan waktu sepekan. Sementara pekan kedua bisa dipakai untuk pembahasan di level badan anggaran (banang), laporan ke pimpinan DPRD, dan rapat paripurna pengesahan. ’’Memang perlu pembahasan dengan satuan kerja yang membidangi. Apakah perlu ada pengurangan atau penambahan. Baru kemudian lapor ke banang dan diparipurnakan,” tuturnya. Bastari menyatakan, DPRD Lampung menganggap defisit yang dilontarkan pemprov baru sebatas asumsi. Sebab, untuk memastikan defisit perlu

dibahas dalam APBDP. Setelah pembahasan, lanjut legislator asal PAN ini, baru terlihat berapa persen defisit Provinsi Lampung. ’’Karena itu, saya sepakat. Kalau ada pergeseran iya, makanya perlu penataan dari sisi pengeluaran dan pemasukan,” ucapnya seraya mengatakan, dari proses pembahasan inilah nantinya terlihat. Sebelumnya, Bastari mengatakan bahwa dari target pendapatan 2013 sebesar Rp4,4 triliun, baru masuk sekitar Rp2,4 triliun (54,79 persen). Dengan rincian, untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari target Rp2,1 triliun baru tercapai sekitar Rp1 triliun (45 persen); pajak kendaraan bermotor (PKB) target Rp516 miliar baru terealisasi Rp283 miliar; dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari Rp813,9 miliar baru terealisasi Rp397,5 miliar (48 persen). (tim)

WARTA

Badan Anggaran Menilai Janggal Pemprov Tak Ajukan APBDP Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merasa janggal dengan sikap Pemprov Lampung yang tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2013. al itu diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung Imer Darius, Sabtu, 7 September 2013. Ia menilai, secara logika jika ada yang tak beres dalam persoalan anggaran, seyogianya anggaran itu ditata ulang. ’’APBD disusun berdasarkan asumsi, karena semua perkiraan. Jadi kalau dikatakan defisit, berarti ada asumsi yang berubah. Kalau memang defisit, tentu harus ditata ulang. Gimana mau buat anggaran, kok asumsinya berubah tapi nggak ditata?” ujarnya. Imer juga menilai, alasan pemprov sampai tak mengajukan APBDP dengan alasan defisit tidak nyambung. Bahkan, sejak dini pemprov menyatakan APBD diperkirakan defisit. Imer yang kini menjabat sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini menjelaskan, undang-undang memberi kewenangan untuk penataan APBD. ’’Itu melalui APBD Perubahan. (kalau tak dimasukkan APBDP), bisa bingung ngitung sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa),” ujarnya. Dalam APBDP, apabila ternyata asumsi penerimaan lebih rendah, sektor belanja juga dibuat lebih rendah. Atau ada penataan ulang terhadap belanja yang tak penting. Tidak semua belanja bersifat proyek infrastruktur dan pembangunan. ’’Yang perlu dimasukkan, ya dimasukkan. Yang perlu dikurangi langsung dikurangi. Mana yang perlu penekanan,” kata dia.

Imer Darius

Imer berharap, Banang bisa bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk membahas persoalan APBDP ini. Ia juga berharap, banang bisa menggelar rapat internal untuk membahas APBDP. Sebab, lanjut dia, persoalan APBDP penting lantaran ada defisit. Padahal Provinsi Lampung tengah mempersiapkan hajat Pilgub Lampung. Sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan sendiri sebelumnya menyatakan, DPRD telah maksimal meminta pemprov memasukkan APBDP. DPRD juga telah meminta pemprov agar memasukkan anggaran Pilgub Lampung dalam APBDP. Terakhir, DPRD Lampung berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mem-

pertanyakan hasil asistensi Kemendagri. Hasilnya, menurut Kemendagri, pemprov memang tak punya anggaran, termasuk untuk penyelenggaraan pilgub. ’’Karena itu, kita berharap Mendagri bisa membantu pem p r o v m e n c a r i s o l u s i , ” t egasnya. Diketahui, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang beberapa waktu lalu kepada wartawan menyatakan, APBD Lampung dalam kondisi defisit Rp361,6 miliar. Asumsi defisit itu lantaran adanya proyeksi penerimaan yang tak tercapai seperti pelepasan aset pemprov di Waydadi, Sukarame. Ia juga menuturkan, praktis Silpa yang bisa digunakan hanya Rp14 miliar. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA

Komisi III: APBD Perubahaan Bisa Dimasukkan Komisi III DPRD Lampung merekomendasikan APBD Perubahan bisa dimasukkan pada 2013 ini. Rekomendasi itu keluar pasca pertemuan antara Komisi III dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Keuangan Setprov Lampung. enurut Ketua Komisi III DPRD Lampung Ahmad Bastari, dinamika ekonomi memengaruhi sehingga asumsi-asumsi anggaran berubah seluruhnya. Mulai dari faktor adanya kemungkinan kenaikan pendapatan dari pajak kendaraan dan bahan bakar bermotor hingga tak masuknya asumsi pendapatan dari aset Waydadi. Kenaikan harga BBM, lanjut dia, bisa berpotensi menyumbang pendapatan. ’’Lalu, adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2012. Yang kesemuanya ini harus didata. Karena itu, kita sepakat perlu adanya APBDP. Tapi, kita sebatas rekomendasi. Jadi sikap DPRD untuk mengundang TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” katanya. Karena itu, komisi III memandang alasan defisit saja tidaklah kuat untuk dasar meniadakan APBDP. Bahkan sebaliknya, APBDP harus diadakan agar keuangan tertata rapi. ’’Kalau alasannya hanya karena defisit, asumsi tak tercapai, itu tidak kuat untuk meniadakan APBDP,” ungkapnya. Bastari menyatakan, Komisi III mengesampingkan dahulu asumsi defisit. Pasalnya, tahun anggaran masih berjalan. Namun, ia juga tak menyangkal kalau ada kemungkinan pemprov tak bisa mencapai target pendapatan. Secara teknis saja, lanjut dia, perubahan harga BBM dari Rp4.500 jadi Rp6.500 bisa menyebabkan adanya pertambahan pajak bahan bakar sekitar Rp60 miliar. ’’Nah, yang seperti ini kan harus ada penataan di APBDP,” katanya. Sebelumnya, Bastari mengatakan, dari target pendapatan 2013 sebesar Rp4,4 triliun, baru masuk sekitar Rp2,4 triliun (54,79 persen). Dengan rincian, untuk PAD dari target Rp2,1 triliun baru tercapai sekitar Rp1 triliun (45

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Ahmad Bastari

persen); PKB target Rp516 miliar baru terealisasi Rp283 miliar; dan BBNKB dari Rp813,9 miliar baru terealisasi Rp397,5 miliar (48 persen).

APBDP Diperlukan Menyikapi rekomendasi dari Komisi III DPRD Lampung itu, unsur pimpinan menggelar rapat internal yang diikuti 7 fraksi minus PKB dan PKS. Kesimpulannya, DPRD memandang perlu ada APBDP 2013. Dasarnya, menurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, antara lain, Permendagri No. 11/2011 pasal 154 dan PP No. 58 2005 tentang APBD pasal 81. ’’Kita memandang, dari pendapat fraksi memang sekarang ini diperlukan APBDP. Lepaskan dahulu persoalan pilgub. Ini agar kita bisa melihat persoalan secara jernih,” katanya. Secara siklus anggaran, APBDP 2013 diperlukan. Terlebih indikator

ekonomi makro seperti harga dolar hingga BBM yang berubah. Faktor inflasi, lanjut Marwan, juga perlu diperhitungkan. Artinya, harus ada penataan dari sisi belanja atau sumber pendapatan lain. Silpa juga harus pakai APBDP. Polisisi Partai Demokrat ini mengatakan, DPRD Lampung juga sudah menjalankan fungsi pengawasan dan penganggarannya. Dalam waktu dekat, hasil pertemuan internal DPRD itu akan dikirimkan ke Pemprov Lampung. Meski demikian, DPRD Lampung masih belum berpikir mengirimkan surat untuk mempertanyakan APBDP 2013 ke pemprov. Sebab, menurut Marwan, APBDP bukanlah sebuah kewajiban seperti APBD. Rencananya, kemarin anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung bertemu dengan pimpinan DPRD Lampung. Namun, menurut Marwan, karena KPU beralasan punya jadwal sendiri, maka komisioner KPU batal datang. Terkait persoalan APBDP, Kepala Biro Keuangan Setprov Yanwardi menyatakan, pemprov sementara ini masih belum mengajukan APBDP. Tapi, lanjut dia, sekarang ini pembahasan mengenai APBDP dan APBD 2014 tengah digodok TAPD. Sementara itu, pernyataan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.–mengatakan siap membahas APBDP 2013. ’’Masukkan APBDP, saya setuju saja. Tapi, duitnya nggak ada. Yang harus dipahami, APBDP itu kan nggak mesti ada. Kan hasil evaluasi pusat anggaran Pilgub 2013 untuk Lampung tidak ada,” ungkap Oedin di Pemprov Lampung. (tim)

WARTA

DPRD Beri Deadline Oktober untuk Ajukan KUA-PPAS Pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum juga memasukkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2014. DPRD Lampung pun memberikan deadline pengajuan draf APBD 2014 pada Oktober 2013. etua Komisi III DPRD Lampung Ahmad Bastari mengatakan, tenggat paling lambat Oktober lantaran butuh waktu untuk melakukan pembahasan di level DPRD Lampung. Idealnya, lanjut politisi PAN ini, KUA-PPAS APBD 2014 masuk September ini. ’’Jadi ada cukup waktu untuk membahasnya. Kalau sekarang, ya kami berharap paling lambat Oktober sudah harus masuk,’’ kata dia, Sabtu (15/9). Jika pemprov memasukkan KUAPPAS APBD 2014 pada Oktober, praktis hanya tersisa waktu dua bulan untuk melakukan pembahasan. ’’Sampai sekarang faktanya pemprov belum memasukkan KUA-PPAS untuk 2014,’’ tegas dia seraya mengatakan, waktu pembahasan sudah semakin mepet.

Pemprov Janji Akhir September Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung Berlian Tihang menyatakan akan berupaya memenuhi deadline yang diberikan dewan untuk mengajukan KUA-PASS APBD 2014. ’’Ya, kami terus mengupayakannya. Mudahmudahan akhir September, draf KUAPPAS masuk ke dewan,” ujarnya. Berlian enggan menjelaskan kendala yang membuat penyusunan draf KUA-PPAS terkesan lambat. Menurut dia, penyusunan draf KUAPPAS itu perlu waktu dalam perencanaannya. “Daripada nanti asalasalan, meski sedikit memakan waktu, itu lebih baik,” tandasnya. Pada kesempatan itu, Berlian yang juga Sekretaris Provinsi Lampung ini, mengaku belum dapat memberikan gambaran besaran dana yang akan diberikan untuk beberapa satuan kerja (satker). Dia hanya mengungkapkan

total target pencapaian APBD 2014 yang realesasinya di bawah Rp4,3 triliun. ’’Ya menurun. Karena kita tidak memasukkan rencana pendapatan dari aset Waydadi. Selain itu, ada pengurangan dari pemasukan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang kemungkinan tidak maksimal, diduga karena adanya pajak progresif,” ungkapnya. Selain itu, dia juga menyatakan adanya pembagian ’’kue” yang cukup menurun untuk setiap satuan kerja. Salah satunya lantaran adanya dana hibah pemilihan gubernur (pilgub). ’’Anggaran pilgub cukup menyedot dana yang ada,” akunya. Pada kesempatan tersebut, Berlian pun menyinggung soal pembahasan APBD perubahan 2013 yang masih menggantung. Hingga kini, TAPD belum dapat memastikan apakah APBDP 2013 akan dibahas atau

dilewatkan. ’’APBDP 2013 belum ada kesimpulan. Tetapi, Pak Gubernur rencananya pada Senin (23/9) rapat dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Mungkin dari rapat tersebut disimpulkan ada atau tidaknya APBDP di tahun ini,” ucap dia. Berlian mengaku tidak tahu pasti materi yang akan dibahas dalam pertemuan Gubernur dengan Kemendagri. ’’Pokok bahasan pertemuan Pak Gubernur dengan Kemendagri bisa saja hanya membahas anggaran. Bisa juga membahas mengenai pilgub. Saya belum tahu kabar pastinya,” ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

LAPORAN PANSUS

Raperda Tentang Pelayanan Informasi Publik

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyimpan informasi dengan menggunakan saluran yang ada. Untuk itu, perlu keterbukaan informasi publik dan jaminan terhadap hak informasi bagi setiap orang. al itu sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28F dan UU No. 14 Tahun 2008. Peraturan perundangundangan itu sekaligus menjadi landasan hukum yang mewajibkan setiap badan publik untuk ikut meeujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan akuntabel (good governance). Karena itu, pembentukan Perda tentang Pelayanan Informasi Publik menjadi bagian yang utuh dari semangat di atas. Untuk itu, DPRD Lampung pada 14 Februari 2013 menggelar Rapat Paripurna untuk membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Pelayanan Informasi Publik tahun 2013. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung No: 4 / DPRD.LPG/12.01/2013, personel pansus yang dikukuhkan adalah: ketua Firman Yani, wakil ketua Darwin Ruslinur, sekretaris Octoria Herrykadewi, dengan 10 anggota: Watoni Noerdin, Yandri Nazir, Indra Karyadi, I Gede Jelantik, M. Ari Wibowo, Nursalim, Abdullah Fadri Auli, Erpani S. Jaya, Sri Dahliawaty, Soleh Baijuri, Bambang Iman Santoso, dan Munzir.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Tujuan Pembahasan Pansus akan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua Fraksi-Fraksi pada 19 September 2013. Pembahasan Raperda tentang Pelayanan Informasi Publik bertujuan: 1. Identifikasi kondisi objektif kinerja operasional tata kelola layanan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan perkembangan dinamika sengketa informasi, serta estimasi peningkatan sumber daya layanan informasi publik; 2. Memperoleh gambaran komprehensif dan utuh mengenai hambatan, serta kendala operasional tata kelola layanan informasi publik; 3. Melalui pokok-pokok analisa dan evaluasi, dirumuskan arah kebijakan penanganan hambatan dan kendala operasional sarana prasarana layanan informasi publik berdasarkan tuntutan peraturan perundang-undangan; 4. Tindak-lanjut rekomendasi diarahkan kepada â&#x20AC;&#x153;Optimalisasi kinerja operasional tata kelola layanan

LAPORAN PANSUS

informasi publik, memastikan sumber dan alokasi pendanaan bagi operasional sekretariat komisi informasi publik, serta jaminan hak kesejahteraan komisionerâ&#x20AC;?.Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai adalah pemantapan tata kelola layanan informasi publik pada badan publik daerah (negara, non negara) dan operasional sekretariat Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung, dalam rangka optimalisasi potensi dan sumberdaya guna percepatan terwujudnya keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik bagi upaya pencegahan korupsi.

warga negara atas informasi publik. Pada tingkat teknis penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas kinerja operasional tata kelola layanan informasi publik dimaksud sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan tiap Badan Publik Daerah bersangkutan, dan pada tingkat teknis layanan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang secara khusus telah dibentuk untuk itu. Dalam Perda ini, akuntabilitas kinerja operasional tata kelola layanan informasi publik telah secara limitatif ditentukan bahwa koordinasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada tingkat Pemdaprov Lampung dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi. Sedangkan untuk akuntabilitas kinerja operasional tata kelola layanan informasi publik pada setiap Badan Publik Daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dalam Perda ini juga telah diatur akuntabilitas tata kelola informasi publik di Badan Publik Daerah Provinsi dilakukan dalam bentuk laporan dan evaluasi kinerja. Laporan tata kelola informasi publik dimaksud berupa laporan kemajuan tata kelola dan laporan tahunan, yang disajikan dalam bentuk ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik, dan laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Kesimpulan 1.

Badan Publik Daerah meliputi semua lembaga penyelenggara pemda, BUMD, partai politik, dan organisasi non-pemerintah di lingkungan pemda Lampung yang berkedudukan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Lampung. Badan Publik Daerah yang dimaksud perda meliputi seluruh badan publik di tingkat kabupaten/kota yang belum dibentuk Komisi Informasi. Tata kelola informasi publik meliputi seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi di Badan Publik Daerah, selain yang berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaan lainnya yang harus dilakukan untuk menjamin layanan bagi pemenuhan hak setiap orang dan hak konstitusional warga negara atas informasi publik. Juga mencakup segala kegiatan menyediakan dan menyiapkan perangkat dukungan teknis yang dalam perda ini telah diatur secara limitatif menjadi bagian implementasi keterbukaan informasi publik. Akuntabilitas kinerja operasional tata kelola layanan informasi publik berintikan pada terselenggaranya keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemda Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, yang meliputi tanggung jawab Badan Publik Daerah dalam operasional tata kelola layanan informasi publik untuk memberi jaminan layanan bagi pemenuhan hak setiap orang dan hak konstitusional

Pelaksanaan fungsi Komisi Informasi Provinsi Lampung, dalam Perda ini lebih fokus pada pelaksanaan fungsinya menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya pada tingkat penyelenggaraan Pemda Provinsi. Karena dalam kedudukannya sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi, Komisi Informasi Provinsi Lampung menjalankan tugas dan tanggung jawab secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi. Dalam Peraturan Daerah ini, secara limitatif telah ditentukan bahwa dalam pelaksanaan fungsinya menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya pada tingkat penyelenggaraan Pemda Provinsi,

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

LAPORAN PANSUS 5.

kedudukan Komisi Informasi Provinsi Lampung di lingkungan Pemda Provinsi adalah bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan instansi pemerintahan lainnya. Bahkan, telah dipertegas bahwa kedudukan administratif Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai mitra kerja DPRD Provinsi Lampung dalam pengawasan dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada tingkat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Lampung, melalui Peraturan Daerah ini juga dipertegas bahwa operasional tata kelola Komisi Informasi Provinsi didukung dengan Sekretariat Komisi Informasi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sementara itu, akuntabilitas kinerja operasional fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi Provinsi disampaikan kepada Gubernur dan kepada DPRD Provinsi, yang ditunjukan melalui laporan dan evaluasi kinerja bersifat terbuka untuk umum.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Kedudukan administratif Komisi Informasi Provinsi Lampung di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dalam Peraturan Daerah ini telah juga tentukan landasan kedudukan keuangan dan standarisasi pembiayaan Komisi Informasi Provinsi disetarakan eselon II. Kedudukan keuangan Komisi Informasi Provinsi dimaksud meliputi hak-hak atas penghasilan, uang jasa pengabdian, dan hakhak lain serta fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi, yang sepenuhnya dibebankan pada APBD Provinsi. 6. Satu sisi penting dalam Peraturan Daerah ini adalah regulasi tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi Lampung, yang secara limitatif telah dipertegas sebagai wujud partisipasi aktif dalam penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Partisipasi aktif dimaksud dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai pengguna informasi publik dan/atau selaku pemohon informasi publik, baik oleh perseorangan warga masyarakat Indonesia dan/atau kelompok orang, dan/atau secara kelembagaan. 7. Berkenaan dengan bentuk sanksi dan pelanggaran atas operasional tata kelola layanan informasi publik yang telah secara tegas diancam sanksi pidana, pada pokoknya diberlakukan secara mutatis mutandis ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Memperhatikan deskripsi analisis dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, Panitia Khusus menyatakan dapat menerima rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Informasi Publik Tahun 2013 dan dapat ditetapkan menjadi perda.

Rekomendasi Sesuai dengan isi Raperda Pelayanan Informasi Publik tersebut, Pansus merekomendasikan : 1. Untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya di proses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Raperda tentang Pelayanan Informasi Publik, kiranya segera diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Lampung. 3. Selanjutnnya Kepala Dinas Kominfo sebagai leading sektor dari Perda ini, agar segera diberlakukan Perda ini. (tim)

WARTA

KPK dan Pemprov Menggelar Semiloka Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Lampng dan Pemprov Lampung mengelar Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Lampung. emiloka berlangsung di Balai Keratun Pemda lampung, Kamis (19/9). Dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, Wakil Gubernur Joko Umar Said, Komandan Pangkalan TNI AL Lampung Kolonel Laut (E) Ir. Fery Sidjaja, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Lampung serta pejabat setempat. Pada semiloka itu, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Cahya Hardianto Harefa memaparkan hasil kegiatan koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Lampung. Menurut Hardianto, pemberantasan korupsi melalui koordinasi dan supervisi bertujuan menidentifikasi penyebab dan permasalahan dalam penyusunan maupun pengelolaan APBD. Tidak kalah penting, dia melanjutkan, mengindentifiksi kelemahan sistem pengendalian intern dan risiko pada unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi penegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, serta menurunkan potensi tindak pidana.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA Semiloka kali ini merupakan tindak lanjut dari program koordinasi supervisi pencegahan KPK tahun 2012 yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. “Kami saat ini berfokus pada upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel. Layanan publik yang baik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK fokus pada sektor strategis yang menjadi kepentingan nasional, seperti pertambangan, pangan dan pendapatan,” katanya. Semiloka kali ini merupakan tindak lanjut dari program koordinasi supervisi pencegahan KPK tahun 2012 yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Menurut dia, evaluasi dan perbaikan serta fokus koordinasi supervisi pencegahan harus terus dilakukan. Sehingga, diharapkan dapat menurunkan potensi korupsi serta meningkatkan akuntabilitas.

Dispenda Belum Maksimal Selanjutnya, Hardianto mengungkapkan hasil supervisi pemberantasan korupsi terhadap APBD. Antara lain, ditemukan tahapan penyusunan dan penetapan APBD yang terlambat atau tidak dilaksanakan. Juga, ada penambahan target pendapatan yang tidak dapat direalisasikan. Sehingga mengakibatkan ada belanja daerah yang tidak dapat direalisasikan pembayarannya. Dia menyoroti kinerja Dinas Pendapatan Daerah yang belum maksimal karena tidak melakukan pendataan obyek pajak kendaraan bermotor alat berat (PKB AB) sehingga tidak memiliki data yang akurat. Penerimaan PKB AB hanya 16 unit alat berat dari Kantor Samsat Bandar Lampung. Begitu juga dengan pajak bahan bakar kendaraan

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

bermotor (PBB-KB). Menurut dia, terdapat potensi penerimaan yang hilang dalam perhitungan. Penyebabnya, verifikasi penetapan tarif PBB-KB yang tidak akurat. Tarif yang diterapkan sebesar 5 persen tak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Tarif PBB-KB yang telah berakhir pada 15 September 2012. ’’Ketidakpahaman implementasi perundangundangan bidang PBB-KB yang berlalu ikut menjadi penyebabnya,” jelas dia. Berdasar supervisi juga diketahui terdapat potensi penerimaan PBB-KB yang hilang atas penjualan BBM bersubsidi dan nonsubsidi tahun 2012 sampai Mei 2013. Nilainya pun cukup besar. Yaitu mencapai Rp26,18 miliar. ’’Salah satunya karena pemberlakuan Perda No. 2 Tahun 2011, yang substansinya mengelompokkan penggunaan BBM untuk sektor industri, tidak sesuai dengan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” pungkasnya. Sementara, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said berjanji memperbaiki hasil temuan KPK tersebut pada tahun depan. ’’Hasil supervisi ini juga akan kami koordinasikan dengan satuan kerja terkait,” janjinya. Pada kesempatan itu, Joko juga sempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyaknya satuan kerja yang tidak hadir dalam semiloka tersebut. ’’Saya akan laporkan kepada Pak Gubernur mana saja satker yang tidak datang dalam acara ini. Sebab, acara ini penting untuk diketahui satker-satker,” ujarnya. (tim)

WARTA

Komisi III Minta Samsat Gunakan Sitem Data Online Komisi III DPRD Provinsi Lampung meminta Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung membuat sistem pendataan online yang terhubung dengan seluruh Kantor Samsat di daerah ini.

al itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari. Menurut dia, data online itu penting karena akan memudahkan Kantor Samsat daerah mengetahui perkembangan jumlah wajib pajak yang masuk. Begitu juga Kantor Samsat induk, Bastari menjelaskan, bisa memantau perkembangan wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membayar pajak. Baik dari mobil pajak keliling maupun kantor samsat unit. ’’Kalau mereka tidak memiliki data wajib pajak yang masuk, bagaimana mereka mengetahui sudah berapa persen PAD yang telah mereka hasilkan,’’ ujarnya. Ahmad Bastasi menegaskan, sistem pendataan atau data base wajib pajak yang dimiliki Dispenda Lampung, mendesak untuk diperbaharui dan menggunakan sistem online. Khususnya untuk wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Hal itu disarkan pada hasil kunjungan kerja di beberapa Kantor Samsat yang ada di Lampung. Menurut dia, hampir seluruh Kantor Samsat tidak mengetahui secara riil berapa jumlah wajib pajak yang ada di kantor mereka. Berapa wajib pajak memenuhi kewajibannya pada hari itu. Kondisi itu, menurut Bastari, dinilai aneh dan janggal masih terjadi di era teknologi informasi yang berkembang begitu pesat. Padahal dengan sistem yang didukung teknologi informasi, seharusnya data base wajib pajak, terutama untuk wajib pajak kendaraan bermotor, bisa dengan mudah diakses seluruh Kantor Samsat yang ada di Lampung. Perbaikan sistem pendataan wajib pajak kendaraan bermotor, penting dilakukan mengingat besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor ini. Berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Ba Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Belum lagi potensi penerimaan dari pajak alat berat yang sejauh ini kurang disentuh. Desakan perbaikan sistem pendataan itu, menurut Bastari, juga didasarkan pada potensi pajak bea BBNKB yang ada bakal sulit tercapai. Pasalnya, dari koordinasi yang dilakukan pada Juli silam, angkanya masih berada di kisaran 50 persen dari target. Padahal idealnya minimal 60 persen

pendapatan sudah dapat dicapai pada bulan itu. Dijelaskan, dari target pendapatan 2013 sebesar Rp4,4 triliun, baru masuk sekitar Rp2,4 triliun (54,79 persen). Dengan rincian, untuk PAD dari target Rp2,1 triliun baru tercapai sekitar Rp1 triliun (45 persen); PKB target Rp516 miliar baru terealisasi Rp283 miliar; dan BBNKB dari Rp813,9 miliar baru terealisasi Rp397,5 miliar (48 persen). Karena itu, Bastari kini mendorong SKPD yang ada untuk menaikkan pendapatan daerah. Baik itu dari sektor pajak maupun retribusi. Sebab, pihaknya tidak ingin target pajak yang telah ditetapkan tidak tercapai seperti pada 2012. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA

PKB Alat Berat Masih Terabaikan Potensi pajak kendaraan bermotor alat berat (PKB AB) di daerah ini cukup besar. Namun, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung belum maksimal menggarap penerimaan daerah dari sektor ini.

al itu diakui Kepala Dispenda Provinsi Lampung Lizar Ansori. ’’Ya, potensi pajak alat berat di wilayah Lampung memang besar. Bisa mencapai miliaran rupiah,” ujarnya. Menurut dia, saat ini Dispenda baru melakukan pendataan alat berat yang ada di daerah ini. Namun, untuk pemungutan pajaknya kemungkinan belum bisa dilakukan saat ini. Kinerja Dispenda Lampung terkait dengan masalah PKB AB, sempat menuai kritik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK bersama BPK Perwakilan Lampung dan Pemda setempat, terungkap obyek pajak PKB AB tercatat hanya 16 unit. Padahal potensinya jauh lebih besar. Belum jalannya penerapan pajak alat berat, menurut Lizar Ansori, karena Dispenda masih fokus memaksimalkan

pungutan pajak yang sedang berjalan. Seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Kemudian, pihaknya mengaku sedang fokus melakukan bagi hasil pajak pertambangan ke kabupaten/kota. Lizar juga belum bisa memastikan, kapan Dispenda memungut PKB-AB. Dia pun pesimistis kalau PKB-AB tersebut dapat berlaku mulai tahun depan. ’’Kalau tahun ini, kami baru mau mendata berapa banyak jumlah kendaraan alat berat di Lampung. Kemungkinan sampai perhitungan lainlainnya kami belum bisa memberlakukan pajak ini tahun 2014. Paling tidak 2015,” jelasnya. Terkait upaya pendataan tersebut, menurut dia, tidak menutup kemungkinan menghadapi sejumlah kendala di la-

pangan. Antara lain soal alat berat yang pemiliknya berdomisili di luar daerah, sementara kendaraannya beroperasi di Lampung. Kemungkinan lainnya juga pemilik alat berat kucing-kucingan dengan petugas pendata dari Dispenda. ’’Itu semua masalah klasik yang biasa kami hadapi. Tetapi bagaimanapun, pajak alat berat ini tetap kami coba berlakukan,” ujarnya. (tim)

Stok BPKB Hanya 50 Persen ara pemilik kendaraan bermotor yang membutuhkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), tampaknya harus bersabar. Sebab, Polda Lampung dalam enam bulan terakhir baru memperoleh pasokan 60 ribu buah BPKB atau 50 persen dari total perkiraan kebutuhan. Kasi BPKB Ditlantas Polda Lampung Kompol Dedy Dewantho mengatakan, selama terjadi kekosongan BPKB, pemilik kendaraan yang membutuhkan BPKB diberikan surat keterangan pengganti sementara (Sket-S) BPKB. Sejak Maret 2013 telah dikeluarkan sebanyak 120 ribu lembar. Proses penggantian Sket-S BPKB dilakukan secara berurutan. Ia mencontohkan, pemilik yang memiliki Sket-S BPKB pada Februari 2013, akan memperoleh penggantian lebih dulu dibandingkan dengan pemegang Sket-S BPKB pada Mei atau Juni. Dedy mengatakan, kondisi kekurangan pasokan BPKB itu terjadi karena pengiriman dari Mabes Polri bertahap. Pada tahap pertama, Mabes Polri mengirimkan 15 ribu buah. ’’Pengiriman BPKB dari pusat memang bertahap, untuk distribusikan ke daerah-daerahnya,” katanya. Untuk Polda Lampung, menurut dia, baru mendapat stok 60 ribu buah BPKB. Jumlah ini hanya cukup untuk memenuhi sekitar 50 persen dari total kebutuhan yang diajukan dalam enam bulan terakhir. Berbeda dengan BPKB, menurut Dedy, stok surat tanda

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

nomor kendaraan (STNK) masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kini di Polda Lampung ada stok 160 ribu lembar STNK. ’’Kalau STNK memang dikirimkan dalam jumlah banyak,” ungkapnya. Terbatasnya stok BPKB, tentu membuat proses penerbitan BPKB menjadi lebih lama. Kendati Polda Lampung sudah menerbitkan surat pengganti sementara untuk BPKB. Namun pemilik kendaraan tetap harus bekerja dua kali. Untuk itu, Dedy mengaku, sudah mensosialisasikan kepada para dealer kendaraan bermotor dan perusahaan pembiayaan. Diketahui, sekitar enam bulan lalu terdapat masalah teknis dalam perubahan BPKB. Yakni akan ada halaman yang bertambah. Lalu, juga diwacanakan akan dibedakan antara BPKB kendaraan roda dua, roda empat, dan lainnya. Karena itu, sesuai petunjuk Kakorlantas berdasarkan keputusan Kakorlantas Polri No. Kep/33/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, maka untuk menggantikan BPKB diterbitkan Sket-S-BPKB. Meskipun bersifat sementara, Sket-S-BPKB tetap berisi data-data seperti yang ada di BPKB. Mulai nomor register, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan lainnya. Sehingga ketika materi BPKB asli telah tersedia, tidak perlu lagi melakukan input data. Namun, hanya cukup memanggil nomor registrasi atau nomor polisi dan langsung dapat dilakukan printout BPKB. (tim)

WARTA

Rp200,75 Miliar untuk Infrastruktur Pedesaan Pemprov Lampung terus memacu pembangunan infrastruktur pedesaan. Tahun ini, dana yang dialokasikan mencapai Rp200,75 miliar untuk membangun infrastruktur di 803 desa. artinya, setiap desa mendapatkan anggaran masing-masing sebesar Rp250 juta. enurut Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Desa Dinas Permukiman dan Pengairan Lampung Haromie Aqsho, dana itu berasal dari Rural Infrastructure Support to PNPM (RIS PNPM) sebesar Rp45,5 miliar untuk 182 desa. Ditambah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sebesar Rp155,25 miliar untuk 621 desa. Proses pencairan dana itu, menurut Haromie, dilakukan dalam tiga tahap Pencairan pertama dapat dilakukan pada awal Oktober, kedua pada akhir Oktober, dan pencairan terakhir paling lambat sekitar pertengahan November. Kendati pencairannya bertahap, pembangunan fisik seluruh proyek harus selesai pada akhir Desember 2013, ujarnya di Bandarlampung, Senin (16/9). Haromie menjelaskan, pembangunan infrakstruktur pedesaan itu dialokasikan secara merata ke berbagai daerah di wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. Namun, Kabupaten Tanggamus mendapatkan porsi terbanyak. Dari 621 desa yang memperoleh program ini, Tanggamus mendapatkan anggaran untuk 40 desa senilai Rp10 miliar. Pada bagian lain, Haromie Aqsha mengatakan program pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, PPIP dititikberatkan pembangunan di desa tertinggal yang masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah. Juga lebih menitikberatkan pada perkuatan kelembagaan di tingkat masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur pedesaan.

Ruang lingkup kegiatan PPIP, menurut dia, adalah irigasi perdesaan, jalan dan transportasi perdesaan, fasilitas air minum dan sanitasi perdesaan, serta fasilitas air minum dan sanitasi untuk sarana kesehatan masyarakat dan sarana pendidikan. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan melalui program PPIP, Ditjen Cipta Karya-Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provisi Lampung menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Fasilitator Masyarakat Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) APBN-P Tahun Anggaran 2013. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua, 2 - 3 September 2013, diikuti 289 peserta. Menurut Haromie, tanggung jawab fasilitator masyarakat sangat besar. Fasilitator berperan dalam memfasilitasi, memediasi dan memotivasi masyarakat desa. Karena itu, fasilitator memiliki andil besar dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan misi dan tujuan yang ditetapkan. Karena itu, ia mengharapkan kepada para fasilitator mengikuti

seluruh rangkaian acara pelatihan ini sampai dengan selesai dan benar-benar mengikuti pelatihan ini dengan baik. Sementara Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menyambut baik bantuan PPIP itu. Dengan bantuan ini, diharapkan pembangunan desa dapat makin baik. Apalagi pada tahun ini jumlah desa yang mendapat bantuan meningkat cukup signifikan dibanding tahun lalu yang hanya mendapat alokasi dana untuk sekitar 200 desa. â&#x20AC;&#x153;Program ini sangat berpengaruh besar untuk mengurangi kemiskinan di desa,â&#x20AC;? ungkapnya. Menurut Berlian, program ini juga dianggap jauh dari penyimpangan. Pasalnya, dana akan langsung disalurkan ke perangkat desa tanpa campur tangan kontraktor. â&#x20AC;&#x153;Tenaga kerjanya dari desa itu sendiri, kemudian dilaksanakan sendiri. Tentunya ini akan berjalan dengan lancar karena tidak ada pihak ketiga,â&#x20AC;? ujarnya. Kendati demikian, pelaksanaan program masih mendapatkan pengawasan dari konsultan provinsi melalui Dinas Pengairan dan Permukiman. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA

Pemanfaat Jasa untuk Lingkungan Air DAS Indonesia kaya sumber daya alam. Berbagai pemanfaatan secara terus-menerus untuk kepentingan manusia, membuat sumber daya alam menyusut, baik kualitas maupun kuantitasnya. anyak faktor yang membuat kekayaan sumber daya alam Indonesia menyusut. Laju pertambahan populasi penduduk dan besarnya aktifitas eksploitasi sumber daya alam untuk berbagai kepentingan, telah menurunkan kualitas sumber daya alam. Tingginya konsumsi bahan baku kayu alam, misalnya, ikut menurunkan kualitas dan fungsi hutan. Ketika sumber daya alam masih melimpah, jumlah penduduk juga relatif sedikit, pemanfaatan sumber daya alam relatif tidak ada persoalan. Namun, ketika tuntutan kebutuhan semakin tinggi, di sisi lain persediaan sumber daya alam tidak bertambah, maka dengan sendirinya sumber daya alam yang ada menyusut kualitasnya. Bahkan, kini situasinya semakin kritis.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Pada kondisi sumber daya alam yang makin terbatas, tentu tidak boleh lagi pemanfaatannya secara bebas seperti masa silam. Dibutuhkan peraturan perundang-undangan agar kualitas sumberdaya alam yang ada tetap terjaga, sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Kerusakan sumber daya alam hutan saat ini dinilai sudah pada tahap mengkhawatirkan. Kerusakan hutan di Indonesia pada tahun 1983â&#x20AC;&#x201D;1997 diperkirakan sudah mencapai 1,6 juta hektar per tahun, kondisinya ternyata semakin parah. Kerusakan hutan pada tahun 1997â&#x20AC;&#x201D;2000 meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Hutan sebagai sistem penyangga kehidupan memberikan dampak ganda terhadap sumber-sumber daya alam

yang lainnya. Siklus air yang dikontrol oleh vegetasi hutan juga ikut terkena dampaknya akibat adanya penyusutan hutan/kerusakan hutan. Akibatnya, sumber daya airpun mengalami penurunan kualitas terutama kuantitas.

Pemanfaatan Sumber Daya Air Sumber daya air adalah kebutuhan manusia yang sangat vital dan hampir seluruh sektor pembangunan di dunia ini membutuhkan sumber daya ini. Sebagai contoh pemanfaatan air untuk irigasi pertanian, perikanan, air minum, pembangkit listrik, pembangkit energi panas bumi, pembuatan semen bahan bangunan, dan bahan baku industri. Di antara pemanfaatan tersebut di atas pemanfaatan/konsumsi air untuk keperluan pertanian menduduki

WARTA

peringkat pertama atau sekitar 93,4 persen, sedangkan, 3,8% untuk industri, dan 2,7% untuk perkotaan. Sumber daya air banyak dijadikan alasan utama ataupun dasar pertimbangan dalam upaya konservasi atau pelestarian alam. Misalnya pengusulan pegunungan/ekosistem Mueller sebagai World Heritage Sitedidasarkan karena ekosistem tersebut merupakan menara air. Begitu juga dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang merupakan salah satu kawasan konservasi, dicetuskan guna melindungi daerah tangkapan air untuk menyuplai air ke setiap penduduk di Jakarta, Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur. Sumber Daya Air juga telah memberikan inspirasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk menyelamatkan hutannya dengan mencetuskan berdirinya Taman Nasional Batang Gadis. Di dalamnya mengalir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis yang merupakan sumber kehidupan ekonomi utama bagi masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah bertani. Beberapa kawasan konservasi lainnya yang juga telah dicetuskan sebagai upaya perlindungan ekosistem dan pelestarian sumber daya air.

Pembayaran Jasa Lingkungan Air Isu kelangkangan sumber daya air telah menyita perhatian masyarakat luas. Diskusi, inisiasi, kesepahaman telah dirancang untuk menghadapi kelangkaan air di masa yang akan

datang. Bahkan muncul ide pengenaan pembayaran jasa lingkungan air sebagai solusi pelestarian sumber daya air. Walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak perdebatan, namun inisiasi pembayaran jasa lingkungan air ini merupakan ide inovatif sebagai wujud penghargaan dan upaya pelestarian sumber daya alam. Diharapkan, pelaksanaan ide ini dapat ekosistem daerah tangkapan air (DAS) yang ada di hulu sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang andil dalam upaya konservasi alam di kawasan tersebut. Konsep Pembayaran Jasa Lingkungan Air ini dibangun dengan kerangka pikir hulu dan hilir. Bahkan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Keberadaan air di hilir atau perkotaan, sangat tergantung dari ketersediaan air yang ada di kawasan hulu. Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah hulu, akan menimbulkan dampak kerugian di daerah yang ada di bawahnya. Adanya siklus saling ketergantungan tersebut menciptakan suatu ide penghargaan yang diberikan kepada masyarakat hulu terhadap berbagai upaya kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkonservasi kawasan yang selanjutnya diwujudkan dalam kerangka pembayaran jasa lingkungan. Berdasarkan hasil diskusi, pembayaran ini sebaiknya tidak bersifat paksaan. Mekanismenya harus berdasarkan situasi dan kondisi setempat, dan tidak selalu berbentuk cash atau uang. Pembayaran jasa lingkungan dengan mendukung progam kegiatan konservasi di daerah hulu pun sudah merupakan salah satu bentuk pembayaran yang real.

Dengan mekanisme berbagi tanggung jawab bersama hulu-hilir, diharapkan ikut membantu dalam rangka pelestarian sumber daya air. Sekaligus membantu masyarakat hulu di sekitar mata air dalam meningkatkan taraf hidup mereka serta menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan anak cucu. Oleh sebab itu, kesepahaman bersama untukmelestarikan sumber daya alam melalui pembayaran jasa lingkungan air ini merupakan tanggung jawab dan penghargaan, serta upaya pelestarian alam yang hendaknya perlu didukung bersama. Sejauh ini, mekanisme pembayaran jasa lingkungan air masih sebatas wacana. Walaupun pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan sebagai regulator kawasan konservasi, telah membentuk Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Hal itumenjadi indikasi keseriusan pemerintah menangani sumber daya air dan menyadari pentingnya melindungi kawasan penyedia air dengan menerapkan regulasi pajak bagi para pengusaha yang memanfaatkan air untuk tujuan komersial. Namun demikian, apakah besarnya pungutan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya dan apakah pungutan tersebut telah digunakan sebagai mekanisme insentif bagi perlindungan hulu? Ini masih menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Bahkan telah dikenalkan istilah perhitungan PDRB Hijau yang merupakan terobosan baru sebagai penyedia insentif bagi pemerintah daerah yang secara serius melindungi kawasan resapan airnya. Beberapa perusahaan besar telah menganut dan melaksanakan sistem CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai upaya memberikan perhatian kepada masyarakat dan lingkungan mereka dengan memanfaatkan sumberdaya alam untuk kepentingan produksi. Namun demikian, kembali kepada pertanyaan apakah hal ini tidak sekadar memenuhi tuntutan green-image atau meredam kecemburuan sosial yang kerap timbul di masyarakat dewasa ini. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA

Pemprov Tingkatkan Pelayanan Jamaah Haji Untuk lebih memudahkan perjalanan dan ibadah jamaah haji di Tanah Suci, Pemerintah Provinsi Lampung terus meningkatkan pelayanan, mulai dari persiapan pemberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga pemulangan jamaah. sisten III Bidang Kesra Pemprov Lampung Elya Muchtar mengatakan, Pemda Lampung menganggarkan dana sebanyak Rp1,4 miliar untuk memfasilitas transportasi gratis para jamaah haji di Tanah Suci dari maktab ke Masjidil Haram. “Pemprov menyewa angkutan di Mekah yang punya KSO dengan perusahaan di Indonesia, sesuai dengan jumlah kloter yang berangkat yakni sebelas kloter. Kita juga sediakan bus 11 unit, tapi untuk mengantisipasi jika kurang, kita tambah sampai 28 unit,”

ujarnya. Selain itu, dia menambahkan, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran Rp8,2 miliar dari APBD untuk penambahan kuota konsumsi selama 24 hari. Jamaah haji akan memperoleh konsumsi dua kali sehari. Sementara itu, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan, pada musim haji tahun 2013 telah mengalami perubahan kuota haji dunia yang dipangkas sebesar 20 persen. Semula jumlah jamaah haji asal Provinsi Lampung yang akan diberangkatkan sebanyak 6.352 orang, akibat pengurangan kuota tersebut, total jamaah termasuk petugas kloter menjadi 5.081 orang. Karena itu, Gubernur mengharap-

kan, jamaah haji yang ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci, agar bersabar. “Mudah-mudahan tahun berikutnya diberi amanah untuk menunaikan ibadah haji,” ujarnya di Bandar Lampung, Selasa (3/9). Ia juga mengharapkan jamaah haji yang berangkat untuk memelihara etika, tata krama, dan disiplin selama di Tanah Suci. Gubernur mengatakan, tahun ini, pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah haji Lampung pada 15 September 2013, dan kloter terakhir akan berangkat pada 1 Oktober 2013, melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Pada tahun sebelumnya, pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta. Perubahaan kebijakan ini, secara otomatis mempengaruhi biaya, ongkos transit daerah (OTD) naik menjadi Rp3,2 juta. Kendati begitu, Pemprov Lampung melalui APBD memberikan subsidi sebesar Rp1.125.000, sedangkan Kabupaten/Kota sebesar Rp750 ribu. Maka OTD yang ditanggung jamaah haji hanya sebesar Rp1.325.000 perorang. (tim)

Dinas Peternakan Awasi Hewan Kurban etiap menjelang Idul Adha, di berbagai tempat di Lampung bermunculan pedagang hewan kambing dan sapi untuk kurban. Hal yang sama juga terjadi pada tahun ini, menjelang Idul Adha 1434 Hijriah. Untuk menjaga kesehatan hewan yang akan dijadikan kurban oleh umat Islam, Pemda Provinsi Lampung menerbitkan surat edaran agar instansi terkait melakukan pengawasan. Sehingga, hewan yang dijual masyarakat benar-benar sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Terkait dengan itu, Dinas Peternakan (Disnak) Lampung Timur melakukan pengawasan hewan kurban. Pengawasan dilakukan mulai 5-15 Oktober 2013 dengan memeriksa kesehatan sapi dan kambing. “Awal Oktober akan diadakan rapat koordinasi dengan petugas yang ada di kecamatan. Hal ini terkait dengan peningkatan kewaspadaan zoonosis terhadap

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

hewan kurban,” kata Kabid Bina Keswan Dewanto di ruang kerjanya, Senin (23/9). Dia mengatakan, rapat koordinasi tersebut berupa penyampaian surat edaran dan petunjuk teknis (juknis) pengawasan kepada para peternak yang menjual atau membeli hewan untuk kurban. Pengawas di tingkat kecamatan akan dibuatkan SPT SK dinas. Pengecekan juga akan dilakukan langsung di lapangan. Syarat hewan yang menjadi hewan kurban yakni sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum penyembelihan atau pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan, tidak cacat, cukup umur, tidak kurus dan tidak dikebiri. Sedangkan penyakit yang ada pada sapi biasanya adalah cacing hati. Tetapi tidak semua sapi yang terkena cacing hati tidak dapat dikonsumsi, sejauh hati sapi itu tidak rusak, ujar Dewanto. Dewanto menerangkan, kategori sapi yang terkena penyakit cacing hati

yang hatinya rusak adalah secara kasat mata berbeda dari warna dan terdapat bentol-bentol di hati karena ada kerusakan sel-sel secara microse (kematian jaringan sel). Apabila hati sapi yang terkena cacing hati tapi tidak rusak, masih bisa dkonsumsi, namun harus membuang bagian yang terdapat cacingnya. Sedangkan untuk hewan kurban jenis kambing, biasanya hanya penyakit mata dan flu. Namun bisa diobati dan masih aman untuk dikonsumsi. Selama masih bisa diobati dapat dipotong sebagai hewan kurban, tapi hewan ternak yang terjangkit antraks tidak dapat dipotong dan dikonsumsi,” katanya. Selain pengawas kesehatannya, Disnak Lamtim juga akan mengawasi kandang penampungan sementara, tempat penyembelihan, lubang penampungan dan penanganan daging kurban. Ia mengharapkan para peternak menjual hewan yang aman dikonsumsi dan tidak berpenyakit. (tim)

WARTA

PLN Diminta Tingkatkan Koordinasi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung selama ini dinilai kurang koordinasi dengan Pemda dan DPRD Provinsi Lampung. Akibatnya, ketika PLN menghadapi persoalan, seperti harus melakukan pemadaman listrik bergilir, harus menyelesaikan sendiri. enilaiani tu diungkapkan Anggota Komisi VI DPRD Lampung Indra Karyadi dalam dengar pendapat Komisi IV DPRD Lampung dengan pimpinan PLN (Persero) Distribusi Lampung, Kamis (5/9). ’’Di sini gunanya koordinasi. Kalau hanya diam, bagaimana kami bisa bantu. Jadi maklum, kalau masyarakat marah,” ujarnya. Politisi Partai Golkar itu mengaku prihatin dengan adanya program jaringan listrik PLN yang tak kunjung selesai atau terhambat sekian tahun. Penyebabnya, menurut Indra, PLN selama ini kurang koordinasi dengan pemda dan DPRD Lampung. Penilaian itu didasarkan pada apa yang diungkapkan PLN yang mengungkapkan persoalan yang dihadapi PLN selama ini tidak jauh berbeda. Bahkan, apa yang disampaikan PLN dalam hearing dengan anggota Dewan adalah persoalan lama yang sudah banyak diketahui publik.’’Rata-rata dari kendala itu kita sudah tahu. Pemeliharaan rutinitas sudah tahu. Tetapi kenapa masih terulang? Di mana kerja PLN selama ini?’’ tanyanya. Ia mengharapkan PLN dapat lebih memacu kinerjanya. ’’Alihkan program jangka menengah ke jangka pendek. Saya rasa itu bisa kok. Sekali lagi, kuncinya koordinasi,” tegasnya.

Perbaiki Kinerja Pada kesempatan itu, General Manager PT PLN Distribusi Lampung I Made Artha di hadapan anggota Komisi IV DPRD Lampung mengaku siap memaksimalkan kinerjanya. Termasuk meminimalisasi pemadaman di Lampung. Menurut dia, ada beberapa penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di Lampung beberapa hari terakhir. Antara lain adanya pengurangan beban sehubungan dengan adanya pemeliharaan pada boiler dalam periode 1-8 September 2013.

Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 1 yang sudah jatuh tempo untuk menjalani pemeliharaan tahunan (first year inspection). Selain itu, kemampuan PLTA Way Besai saat ini sedang tidak maksimal karena berkurangnya debit air. Sedangkan untuk PLTA Batutegi diprioritaskan untuk pengairan. Made mengatakan, dalam kondisi saat ini, sistem kelistrikan Lampung hanya dipasok dari pembangkit listrik lokal Lampung. Yaitu PLTU Tarahan Unit PLTP Ulubelu, Unit PLTG Tarahan, dan beberapa PLTD sewa berskala lainnya. Ini juga ditambah transfer dari interkoneksi Sumbagsel dengan total 540 megawatt (MW), yang dalam kondisi normal dapat menyuplai 690 MW. Sedangkan untuk beban puncak (pukul 17.00-22.00 WIB), kebutuhan berkisar 590-640 MW. ’’Sebenarnya, kami juga tidak mau pemadaman itu terjadi. Karenanya, kami akan berusaha semaksimal mungkin meminimalisasi pemadaman. Sebagai imbauan, pada jam beban puncak diharapkan masyarakat dapat mematikan dua saja lampu yang ada di rumah masingmasing,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengimbau kepada kalangan industri dengan daya kontrak di atas KVA untuk menggunakan genset sendiri pada waktu beban puncak. Jika pelanggan besar PLN di Lampung sebanyak 335 pelanggan dengan daya kontrak 259 MVA, akan menurunkan pemakaian listrik sebesar 50 persen dari daya kontrak. Yakni 129,5 MVA yang dapat menurunkan pemakaian listrik sekitar 65 MW. Di hadapan peserta hearing, Made turut memaparkan upaya yang tengah

digarap PLN. Upaya jangka pendek yang dilakukan PT PLN Distribusi Lampung adalah menginformasikan jadwal pemadaman bergilir di website www.pln.co.id/ lampung pada bagian pelanggan, kemudian info pemeliharaan, dan pelanggan dapat mengakses Call Centre PLN 123. Lalu, mempercepat pengoperasian PLTU Sebalang 2 x 100 MW. Diperkirakan untuk unit satu yang akan beroperasi pada akhir tahun 2013 dan unit dua beroperasi pada 2014. Pihaknya pun akan melakukan pembelian daya PLTU Sewa Gunungsugih sebesar dua kali tujuh MW yang diperkirakan beroperasi bulan ini. Sementara untuk upaya jangka menengah di antaranya dengan mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan transmisi 150 KV jalur MarianaKayuagung-Gumawang-Menggala-Seputihbanyak. Pembangunan ini digunakan untuk memperkuat sistem Lampung melalui jalur timur. Sekaligus untuk melistrik daerah Mesuji dan Dipasena. ’’Perkiraannya beroperasi pada 2016,” ujarnya. Selanjutnya, sebagai upaya jangka menengah, pihaknya juga tengah mempercepat pembangunan PLTG Peaker (pemikul beban puncak) sebesar 2 x 100 MW. Pembangunannya dilakukan di Sribawono dan direncanakan dapat beroperasi pada 2016. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

LAPORAN PANSUS

Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kebutuhan pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diarahkan pada pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan.

erbagai persoalan konflik sosial dan perkembangan masyarakat yang dinamis, dirasakan perlu peraturan daerah yang mampu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib, aman, nyaman, bersih dan indah. Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diusulkan Pemprov Lampung, DPRD pada 14 Februari 2013, menggelar Rapat Paripurna untuk membentuk pansus yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung No. 4 / DPRD.LPG/12.01/2013. Pansus Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat tahun 2013, adalah: ketua Firman Yani, wakil ketua Darwin Ruslinur, sekretaris Octoria Herrykadewi, dengan 10 anggota: Watoni Noerdin, Yandri Nazir, Indra Karyadi, I Gede Jelantik, M. Ari Wibowo, Nursalim, Abdullah Fadri Auli, Erpani S. Jaya, Sri Dahliawaty, Soleh Baijuri, Bambang Iman Santoso, dan Munzir.

Pembahasan Tujuan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah: 1. Identifikasi kondisi objektif, peraturan perundangundangan, dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Lampung yang dinamis dijadikan dasar

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat. 2. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang permasalahan ketertiban umum dan ketentraman yang dihadapi masyarakat terutama yang berhubungan dengan konflik sosial maupun penyakit sosial lainnya. 3. Melalui pokok-pokok analisa dan evaluasi, dirumuskan arah kebijakan penanganan hambatan dan kendala tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah: a. Melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. Menghilangkan dan/atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. Menjaga agar penyelenggaraan pemerntahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur; dan d. mendukung terciptanya ketahanan nasional. Upaya untuk mengatasi persoalan konflik sosial, penyakit sosial lainnya, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah di Propinsi Lampung yang penangannya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang ada padanya harus dilandasi aturan hukum yang jelas sebagai alat penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

LAPORAN PANSUS Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terefleksi berdasarkan analisa dan evaluasi berikut. Perda ini didasarkan pada prinsif-prinsif; perlindungan Hak Azasi Manusia, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan, keprofesionalan, akuntabilitas, dan partisipasi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menghilangkan dan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menjaga agar penyelenggaraan pemerintah dan peraturan perundangundangan terutama peraturan daerah dapat berjalan secara aman, tertib, tertur dan mendukup terciptanya ketahanan nasional. Dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat juga menegaskan tentang wewenang dan tanggungjawab Gubernur dalam tindakan pencegahan gangguan ketertiban, ketentram dan perlindungan masyarakat serta melakukan pemantauan dan monitoring yang dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dibidang ketertiban, ketentram dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai kewenangan Propinsi sebagaimana yang ditentukan PP 38 tahun 2007, dilakukan melalui: · Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur; Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Kepolisipamongprajaan dan PPNS; Perlindungan masyarakat. · Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi. · Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi. · Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Provinsi. · Koordinasi dengan instansi terkait skala Provinsi. Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP bersama instansi terkait lainnya wajib membuat sistem deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karenanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan dalam upaya mewujudkan

ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya , Satpol PP mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur; 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

LAPORAN PANSUS 6. 7.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Gubernur; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Kewajiban Satpol PP menurut perda ini adalah wajib: 1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; 2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; 3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan 5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Gubernur. Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai PNS dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan. Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Gubernur dan dilaksanakan oleh SKPD yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama dengan SKPD terkait. Sedangkan pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama SKPD terkait. Pendanaan untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam perda ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung dan APBD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Perda ini menetapkan sanksi pidana yang diatur dalam Bab IX yang terdiri dari 1 Pasal. Variasi ancaman hukuman pidana untuk jenis tindak pidana pelanggaran dalam pasal ini ditentukan pidana kurungan paling rendah 30 hari dan paling lama 180. Sementara pidana denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta.

Kesimpulan Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai dasar pemecahan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Lampung yang merupakan landasan yuridis bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah dalam rangka mewjudkan pembangunan, dan bagi masyarakat peraturan daerah ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial yang seirama dengan dinamika perkembangan masyarakat di Propinsi Lampung. Panitia Khusus menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2013 dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

Rekomendasi Sesuai dengan isi Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut, Pansus merekomendasikan : 1. Untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya di proses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kiranya segera diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Lampung. 3. Selanjutnnya Kepala Sat Pol PP Provinsi Lampung sebagai Leading Sektor dari Perda ini, agar segera diberlakukan Perda ini. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA Laporan Pansus

Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pembangunan keolahragaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga serta meraih prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

ujuan pembahasan terhadap Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tahun 2013, diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi kendala manajemen pengelolaan dalam tata kelola sistem kelembagaan. Hal itu didasarkan pada evaluasi kondisi objektif, guna perumusan upaya pembenahan, perkuatan dan pemantapan kinerja pelaku olahraga Daerah Provinsi Lampung, terkait dengan pentingnya peningkatan kualitas, kwantitas efektifitas, dan efisiensi, terhadap penyelenggaraan keolahragaan daerah. Karena itu, terhadap usulan Pemprov Lampung tentang raperda tersebut, DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 28

T 28

Mei 2013 menggelar Rapat Paripurna pembentukan Pansus yang dikukuhkan melalui keputusan DPRD Provinsi Lampung No. 16/DPRD.LPG/12.01/2013. Personel pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tahun 2013, adalah: Ketua Dedi Afrizal, Wakil Ketua Zeldayatie, Sekretaris Donny Irawan, dengan 12 anggota: Toto Herwantoko, Yandri Nazir, Benny Uzer, Ketut Erwan, Ismet Roni, Firmansyah Ya, Nenden Tresnanursari, Agus Kurniawan, Achmad Nyerupa, Napiliyon Aswari, Okta Rijaya M, Octaria Herrykadewi

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA Pembahasan Pembahasan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi: Pembinaan dan pengembangan olahraga; Pengelolaan sistem keolahragaan; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga; Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; Sarana prasarana olahraga; Pengawasan keolahragaan; Sumber dan alokasi pendanaan. Dengan tiga indikator utama, yaitu: Pengembangan pengelolaan, pembinaan dirumuskan berdasarkan sistem dan tata laksana kelembagaan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan; Kondisi objektif sarana prasarana keolahragaan berbanding kebutuhan berdasarkan pertimbangan Ilmu pegetahuan dan teknologi keolahragaan; dan Arah kebijakan terhadap penyelenggaraan kejuaraan dan pengawasan dalam penatalaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber dan alokasi pendanaan. Berdasarkan hal di atas, tujuan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah: 1. Identifikasi kondisi objektif Pengelolaan sistem keolahragaan, berdasarkan peraturan perundangundangan, perkembangan dinamika lingkungan dan estimasi peningkatan sumber daya pelaku olahraga; 2. Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai hambatan serta kendala penyelenggaraan; Pembinaan dan pengembangan olahraga

Melalui pokok-pokok analisa dan evaluasi, dirumuskan arah kebijakan penanganan hambatan dan kendala tentang Sarana prasarana olahraga berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan 4. Tindaklanjut rekomendasi diarahkan kepada Penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan Pengawasan keolahragaan serta Sumber dan alokasi pendanaan Sasaran yang hendak dicapai adalah pemantapan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Lampung, dalam rangka optimalisasi potensi dan sumberdaya guna percepatan terwujudnya kesejahteraan umum; perkuatan sistem dan tata kelola dalam penyelenggaraan keolahragaan daerah; serta peningkatan kinerja pelaku olahraga.

Kesimpulan 1.

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

Pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari : a. Tenaga keolahragaan harus yang berkualitas. b. Organisasi olahraga ; harus dapat meningkatkan kwalitas dan kwantitas cabang olahraga yang dibinanya, c. penyediaan bantuan dana olahraga, tata kelolanya diatur berdasarkan peraturan gubernur, d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan

WARTA

2. 3.

olahraga, harus berdasrkan IPTEK keolahragaan, e. penyediaan sarana dan prasarana olahraga, yang sesuai dengan aturan cabang olahraga minimal bertaraf nasional, f. pemberian penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapai. Pengelolaan sistem keolahragaan. Merupakan tanggungjawab pemerintah daerah berdasarkan rencana strategis (Renstra). Penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Harus dapat membawa manfaat secara kwantitas dan kwalittas untuk kemajuan olahraga di Provinsi Lampung untuk mengangkat harkat dan martabat daerah dalam mewujudkan daerah unggulan dan berdaya saing di tingkat nasional.

5. 6.

Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Bekerja sama dengan penggurus daerah cabang olahraga dan perguruan tinggi yang memiliki tenaga ahli dan lab keolahragaan, untuk mendapatkan atlet yang berbakat dan potensial. Sarana Prasarana Olahraga. Pemerintah wajib mengembangkan sarana dan prasarana olahraga minimal bertaraf nasional, guna menunjang prestasi pelaku olahraga. Pengawasan keolahragaan. Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sumber dan Alokasi Pendanaan. Berasal dari APBN dan APBD, dari industri olahraga berupa bantuan tanggungjawab sosial perusahaan dan masyarakat. Tata cara dan ketentuan pemberian bantuan diatur dengan peraturan Gubernur.

Rekomendasi 1. 2. 3.

Disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya diproses menjadi Perda. Halu-hal yang belum diatur dalam Raperda tentang Keolahragaan Daerah, diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Lampung. Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Lampung sebagai leading sektor dari perda ini, agar segera diberlakukan Perda ini. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

WARTA

Prestasi Olahraga Lampung Merosot Prestasi olahraga Lampung masih jauh dari menggembirakan. Bahkan, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 Riau, prestasi kontingen Lampung merosot dibandingkan pada PON XVII di Kalimantan Timur, dari posisi delapan menjadi peringkat sepuluh.

erolehan medali kontingen Lampung, tercatat 15 medali emas, sembilan medali perak, dan 10 medali perunggu. Sementara di PON XVII Kaltim, kontingen Lampung memperoleh 18 medali emas, 12 perak, dan 20 perunggu. Sekretaris KONI Lampung Margono Tarmudji mengatakan, menurunnya perolehan medali di PON XVIII karena ada beberapa nomor cabang olahraga tidak dipertandingkan seperti cabang angkat besi. “Cabang olahraga itu merupakan cabang andalan Lampung untuk meraup medali,” kata dia. Selain itu, pembinaan olahraga di Provinsi Lampung selama ini memang masih tersendat karena minimnya sarana dan prasarana. “Masih banyak yang perlu dibenahi, sementara anggaran untuk olahraga sendiri amat terbatas,” ujarnya. Ia mengatakan, Lampung juga masih mengandalkan cabang olahraga angkat berat dan angkat besi. Namun demikian, cabang itu ternyata sudah tidak didominasi oleh daerah itu, karena sudah ada dua daerah lain yang mulai memberikan persaingan cukup ketat yakni Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Terkait itu Gubernur Lampung Sjahroedin ZP meminta pengurus angkat besi dan angkat berat Lampung segera melakukan evaluasi, yang prestasinya menurun di Pekan Olahraga Nasional XVIII/2012 untuk melakukan evaluasi. “Lampung saat ini tidak lagi merajai angkat besi dan angkat berat di PON XVIII. Meski sebagian besar medali diperoleh dari cabang tersebut, namun ada dua daerah pesaing yang sempat unggul di beberapa nomor, yakni Kalimantan Timur dan Jawa Barat,” katanya.Karena itu, ia meminta agar pengurus angkat besi dan angkat berat Lampung segera melakukan evaluasi, apakah kedua daerah itu memiliki formulasi khusus sehingga prestasinya meningkat atau justru karena kemampuan atlet Lampung yang menurun sehingga mudah dikalahkan lawanlawannya. Ia mengatakan Jawa Barat dan Kalimantan Timur pada cabang angkat besi dan angkat berat menunjukkan prestasi yang cukup bagus dan menjadi pesaing utama Lampung dalam memperoleh medali. “Atlet Jabar dan Kaltim tampil cukup baik dan tidak menutup kemungkinan akan menyalip Lampung dalam PON mendatang,” kata dia. Ia juga meminta pelatih dan pengurus cabang olahraga itu untuk melakukan evaluasi terkait prestasi atlet cabang angkat besi dan angkat berat itu sehingga pada PON mendatang Lampung masih berjaya. “Dulu Jabar dan Kaltim bukanlah pesaing kita, tapi

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013

sekarang mereka tampil luar biasa. Bahkan Kaltim sempat `membeli` atlet Lampung untuk memotivasi atlet lainnya berprestasi di PON,” kata dia. Sjachroedin juga mengatakan untuk membentuk atlet berprestasi memang dibutuhkan beberapa hal, antara lain sarana dan prasarana, volume latihan, pelatih yang berkualitas, jam terbang, dan program pengurus yang lebih fokus. Ia menjelaskan untuk sarana dan prasarana idealnya setiap kecamatan memiliki lapangan olahraga berstandar nasional, seperti lapangan sepak bola, bola voli, futsal dan lain-lain. “Jadi kalau ada atlet yang ingin berlatih, tidak perlu pergi ke daerah lain, dan cukup memanfaatkan fasilitas yang ada di daerahnya. Kalau sarana dan prasarana sudah memadai, pelatih juga sudah tersedia, barulah pengurus cabang olahraga bicara soal program ke depan,” katanya. (tim)

Danlanal Lampung Berkunjung ke DPRD

omandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Lampung Kolonel Laut (E) Ir. Fery Sidjaja melakukan kunjungan kerja ke DPRD, Senin (23/9). Danlanal dan rombongan diterima Ketua DPRD Provinsi Lampung Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., Sekretaris DPRD Sudarno Eddi, para pimpinan fraksi dan anggota dewan setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Danlanal Ferry Sidjaja memaparkan tugas pokok dan kendala yang dihadapi Lanal Lampung. Ia mengharapkan dukungan DPRD Lampung agar semua persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan keamanan laut dapat terselesaikan sehingga kondisi yang kondusif selama ini terus terjaga. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI SEPTEMBER 2013