Bidang Hukum Perdata Pelaksanaan Perjanjian Isi Ulang Air Minum Antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) Dengan Mitranya
Oleh: Cynthia Azhara Putri, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Amrullah Arpan, SH., SU dan Mohjan, SH., M.Hum
Pelaksanaan Perjanjian Isi Ulang Air Minum Antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) Dengan Mitranya Oleh: Cynthia Azhara Putri, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Amrullah Arpan, SH., SU dan Mohjan, SH., M.Hum
Abstrak: Salah satu perusahaan air minum kemasan dan air minum isi ulang yang terbesar di Kota Palembang adalah PT. Subur Sukses Sentosa (PT.SSS). PT. Subur Sukses Sentosa (PT.SSS) didalam membuat perjanjian dengan mitra dan non-mitranya dalam hal ini Depot Moyya sebagai mitra , dapat terjadi kemungkinan untuk tidak dipenuhinya perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian PT. SSS dengan Depot Moyya. Kemudian, menjelaskan bagaimana cara pembayaran dan fasilitas yang disediakan oleh PT. SSS terhadap Depot Moyya. Selanjutnya, menguraikan tentang cara penyelesaian sengketa antara PT. SSS dengan Depot Moyya. Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Perseroan Terbatas, Mitra
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Kebutuhan air minum masyarakat di perkotaan tidak selalu dapat dipenuhi oleh layanan PDAM atau penyediaan mandiri terutama karena kualitas dan kuantitas air tanah. Penyediaan air minum oleh pedangang air atau swasta skala kecil menyumbangkan layanan yang signifikan, akan tetapi belum mendapatkan dukungan yang memadai serta membutuhkan pengaturan, sehingga dapat melayani layanan air minum yang lainnya.1 Saat ini terdapat suatu tren baru dalam peluang usaha, yaitu usaha Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang. Tren ini berkembang karena kebutuhan masyarakat air minum sangat tinggi. Ketersediaan air yang layak
1
Fitrijani Anggraini, Usaha pelayanan air Minum Skala Kecil Di Kota Palembang, Departemen Pekerjaan Umum. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukima, Jurnal Pemukiman vol.3 No. 4 November 2008. hlm. 314.
Hal | 1
minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan juga tinggi, demikian juga kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu yang praktis dan instan.2 Perusahaan air minum kemasan dan air minum isi ulang yang terbesar di Kota Palembang adalah PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) yang mempunyai mata air di Sukomoro, kabupaten Muba, 20 km dari Palembang. Produk PT. SSS berupa air minum kemasan dalam CUP (240 mL), 600 mL dan 1500 mL. di samping itu PT. SSS bekerjasama dengan UKM memperluas pasar dan telah mempunyai 60 depot air minum isi ulang yang menjual air dalam kemasan gallon 19 Liter.3 Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan air minum, industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus berkembang disertai dengan berkembangnya pengusaha air minum lainnya yang tidak termasuk kategori AMDK. Salah satu kategori perusahaan air minum yang marak bermunculan ditengah – tengah masyarakat adalah Depot Air Minum (DAM) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Depot Air Minum Isi Ulang.4 Depot air minum sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor.651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan menyatakan bahwa depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum, serta air baku adalah air yang belum diproses menjadi air bersih yang memenuhi pesyaratan mutu sesuai dengan peraturan menteri kesehatan untuk diolah menjadi produk air. 2. Rumusan Permasalahan 1. Bagaimana hak dan kewajiban didalam perjanjian PT. SSS dengan Depot Moyya? 2. Bagaimana cara pembayaran dan fasilitas yang disediakan oleh PT. SSS? 2
Ika Kharismasari, “Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Produk PT. Indotirta Jaya Abadi Semarang)”, Tesis Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 16 - 17. 3 Fitrijani Anggraini, ibid., hlm. 322. 4 Lindawaty Simanihuruk, “Tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap konsumen”, http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=91501&lokasi=lokal, diunduh pada tanggal 17 Desember 2012, Jam 10.14 WIB.
Hal | 2
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT. SSS dengan Depot Moyya? 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis dan menjelaskan hak dan kewajiban di dalam perjanjian PT. SSS dengan Depot Moyya. 2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyelesaian sengketa antara PT. SSS dengan Depot Moyya. 4. Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang ada (statute approach). Bahan yang dipergunakan dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut diatas dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Disamping itu, dilakukan wawancara terhadap staff PT. SSS dan pengusaha Depot Moyya untuk melengkapi informasi tentang perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya bahanbahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan secara deduktif.
B. Pembahasan 1. Hak dan kewajiban didalam perjanjian PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Depot Moyya Tiap – tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak merupakan hak dan pada pihak lain merupakan kewajiban. 5 Yang dimaksud dengan “hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir” 6. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban 7 adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal) yang harus dilaksanakan”. J.B Daliyo 8 memberikan definisi mengenai kewajiban, yaitu kewajiban adalah beban yang 5
L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 53. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2013, Jam 21.04 WIB. 7 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2013, Jam 21.04 WIB. 8 J.B Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 32. 6
Hal | 3
diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Istilah Badan Hukum9 menurut Kamus Hukum, yaitu badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) memberikan kerjasama dalam pembelian air tangki isi ulang air minum SSS dan Happinesss, pemakaian merek/nama/lisensi SSS dan Happinesss, serta perbaikan mesin isi ulang air minum. Ada dua jenis merek/nama/lisensi, yaitu SSS dan Happinesss. Selain itu PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) juga menjual produk berupa air minum dalam kemasan cup (240 ml, 600ml, 1500ml), gas isi ulang 12 kg, gallon dan air tangki isi ulang air minum dengan merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss.10 Hubungan PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Depot Moyya adalah hubungan antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Mitranya yang bekerjasama dalam pembelian produk SSS, mesin isi ulang air minum, pemakaian merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss, serta perbaikan mesin isi ulang air minum. 11 Istilah Mitra 12 menurut Kamus Hukum Ekonomi, yaitu sekutu atau mitra dalam suatu persekutuan, yang bersama – sama dengan sekutu lain membentuk persekutuan atau kerjasama dalam menjalankan aktifitas bisnis. Sedangkan Kerjasama antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Non - Mitra berupa Kerjasama pembelian air tangki isi ulang air minum saja. Mitra dan Non - Mitra dapat memilih air tangki isi ulang air minum merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss, tetapi Non – Mitra tidak dapat memakai merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss. Perbedaan antara Mitra dan non-Mitra terletak pada pemakaian merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss yaitu Mitra mempunyai lisensi untuk menggunakan merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss, sedangkan Non - Mitra tidak mempunyai lisensi untuk menggunakan merek/nama tersebut. 13 Lisensi 14 adalah surat izin untuk mengangkut barang dagangan atau surat izin usaha. Ada beberapa hak dan kewajiban PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS), yang diatur dalam perjanjian, yaitu:15 1. Hak PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) antara lain: 9
Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 41. Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 30 Agustus 2013. 11 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 7 September 2013. 12 Normin S Pakpahan, et al., Kamus Hukum Ekonomi Elips Edisi Pertama, Elips, Jakarta, 2000, hlm. 125. 13 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 30 Agustus 2013. 14 Sudarsono,Op.Cit., hlm. 251. 15 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 3 Mei 2013. 10
Hal | 4
a. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak melakukan pengecekan tempat dan survei bangunan Mitra atau Non – Mitra yang ingin membuka usaha air minum isi ulang; b. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak mengetahui identitas asli dan lengkap mengenai calon Mitra dan Non – Mitra yang ingin bekerjasama dengan PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS); c. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak membuat isi perjanjian; d. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan isi kesepakatan didalam perjanjian; e. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak untuk dijamin air tangki isi ulang air minum merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss yang dipesan oleh Mitra atau Non – Mitra dapat masuk ke lokasi Mitra atau non – Mitra, tidak ada gangguan dari pihak manapun atau jalan rusak, jembatan putus, tidak aman, pungutan liar, banjir, portal atau pada waktu ramai, kemarau, stok air habis, gempa, kemarau panjang, gejala alam, tangki rusak menjadi tidak ter – suply atau menunggu atau akibat jalan rusak air didalam air tangki isi ulang air minum terbuang atau menginap. Sehingga PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian beban tersebut dari Mitra atau Non – Mitra; f. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak menegur Mitra atau Non – Mitra yang tidak menjaga kebersihan tempat usaha air minum isi ulang, kebersihan air, peralatan depot, ruang penampungan, ruang produksi dan lain – lain dari gangguan manusia, binatang, semut, tikus, kecoa, dan debu; g. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak memberikan ultimatum16 yaitu peringatan atau tuntutan yang terakhir dengan diberi batas waktu untuk menjawabnya kepada Mitra yang tidak mencapai target 3 - 5 tangki selama setiap bulan atau selama 1 tahun; h. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berhak menegur dan menindak lanjuti Mitra dan Non – Mitra yang tidak menjaga nama baik PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS). 2. Kewajiban PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) antara lain: a. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pemasangan mesin isi ulang air minum, peralatan
16
Sudarsono, Op.Cit., hlm. 526.
Hal | 5
dan perlengkapan sebelum melakukan kerjasama kepada Mitra atau Non – Mitra; b. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban menjelaskan kepada calon Mitra dan Non – Mitra bahwa usaha air minum isi ulang tidak bisa untung besar; c. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban untuk menawarkan produk SSS, air tangki isi ulang air minum yang mempunyai merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss; d. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban untuk memberikan cara melayani konsumen dan menggunakan mesin isi ulang air mium ; e. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban untuk memberikan konsultasi gratis kepada Mitra dan Non – Mitra yang bekerjasama dengan PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS); f. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban untuk menyediakan teknisi dari PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) apabila diminta oleh Mitra dengan biaya teknisi yang telah disepakati; g. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban untuk memberikan kualitas dan kuantitas merek/nama/lisensi air tangki isi ulang air minum SSS atau Happinesss yang terbaik sesuai dengan permintaan Mitra dan Non – Mitra; h. PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) berkewajiban untuk memberitahu kepada Mitra dan Non – Mitra bahwa Mitra dan Non – Mitra harus melaksanakan segala aturan yang dibuat oleh PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) didalam perjanjian. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban Mitra dan Non – Mitra didalam perjanjian, yaitu:17 1. Hak Mitra dan Non – Mitra antara lain: a. Mitra dan Non – Mitra berhak mendapatkan penjelasan mengenai untung ruginya mesin isi ulang air minum, peralatan dan perlengkapan sebelum kerjasama; b. Mitra dan Non – Mitra berhak untuk memilih merek/nama/lisensi air tangki isi ulang air minum SSS atau Happinesss; c. Mitra dan Non – Mitra berhak mendapatkan pelayanan yang baik seperti pemasangan mesin isi ulang air minum, cara menggunakan mesin isi ulang air mium dan menyediakan teknisi dari PT. Subur 17
Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 3 Mei 2013.
Hal | 6
Sukses Sentosa (PT. SSS) apabila diminta oleh Mitra dengan biaya teknisi yang telah disepakati; d. Mitra dan Non – Mitra berhak mendapatkan konsultasi gratis dari PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS); e. Mitra dan Non – Mitra berhak untuk mendapatkan jaminan kualitas dan kuantitas merek/nama/lisensi air tangki isi ulang air minum SSS atau Happinesss yang terbaik sesuai dengan permintaan Mitra dan Non – Mitra; f. Mitra berhak menuntut kualitas dan kuantitas air tangki isi ulang air minum kepada PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS). Namun, bagi Non – Mitra tidak berhak menutut kualitas air karena Non – Mitra tidak bekerjasama dalam pemakaian merek/nama/lisensi SSS dan Happinesss. 2. Kewajiban Mitra dan Non – Mitra diantaranya antara lain: a. Mita dan Non – Mitra berkewajiban untuk bersedia disurvei tempat dan bangunan usaha air minum isi ulang; b. Mita dan Non – Mitra berkewajiban memberitahukan identitas asli dan lengkap; c. Mitra dan Non – Mitra berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat oleh PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS); d. Mitra berkewajiban untuk menjaga kebersihan tempat usaha air minum isi ulang, kebersihan air, peralatan depot, ruang penampungan, ruang produksi dan lain – lain dari gangguan manusia, binatang, semut, tikus kecoa, dan debu; e. Mitra wajib memesan hanya dari air tangki isi ulang air minum SSS atau happinesss yang telah dipilih oleh Mitra. Namun, bagi Non – Mitra tidak berkewajiban untuk memesan air tangki isi ulang air minum SSS atau Happinesss; f. Mitra dan Non – Mitra wajib menjamin air tangki isi ulang air minum merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss yang dipesan oleh Mitra atau Non – Mitra bisa masuk ke lokasi Mitra atau non – Mitra, tidak ada gangguan dari pihak manapun atau jalan rusak, jembatan putus, tidak aman, pungutan liar, banjir, portal atau pada waktu ramai, kemarau, stok air habis, gempa, kemarau panjang, gejala alam, tangki rusak menjadi tidak ter – suply atau menunggu atau akibat jalan rusak air didalam air tangki isi ulang air minum terbuang atau menginap.
Hal | 7
Sehingga Mitra dan Non – Mitra berewajiban untuk mengganti kerugian beban tersebut kepada PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS); g. Mitra berkewajiban untuk mencapai target 3 - 5 tangki selama setiap bulan atau 1 tahun; h. Mitra dan Non – Mitra berkewajiban menjaga nama baik PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS); i. Mitra dan Non – Mitra berkewajiban untuk menyampaikan saran dan kritik kepada PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS). 2.
Cara Pembayaran dan Fasilitas yang disediakan oleh PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “cara18 adalah jalan melakukan berbuat dan sebagainya, gaya atau ragam, adat kebiasaan, perbuatan atau kelakuan yang sudah jadi kebiasaan. Sedangkan Pembayaran 19 menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu “pembayaran adalah cara hal, perbuatan dan sebagainya, membayar atau membayarkan.” Ada 2 (dua) macam cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh Mitra atau non Mitra kepada PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan cara membayar uang tunai kepada PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS). Sedangkan secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara mentransfer uang sesuai dengan harga yang telah disepakati ke nomor rekening atas nama PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS).20 Fasilitas yang dimaksud oleh PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) adalah sarana yang diberikan PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) kepada Mitra atau Non – Mitra yang bekerjasama dengan PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS).21 Fasilitas yang diberikan oleh PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) kepada Mitra dan Non – Mitra berupa:22 a. Pelayanan yang baik seperti pemasangan mesin isi ulang air minum, cara menggunakan mesin isi ulang air mium dan menyediakan teknisi dari PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) apabila diminta oleh Mitra dengan biaya teknisi yang telah disepakati; 18
W.J.S Poerwadarminta, W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 955. 19 Ibid., hlm. 103. 20 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 7 September 2013. 21 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 7 September 2013. 22 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 7 September 2013.
Hal | 8
b. Transportasi gratis yaitu mengantarkan air tangki isi ulang air minum merek/nama/lisensi SSS atau Happinesss sampai ketempat tujuan; c. Pemberian logo, sepanduk, umbul – umbul secara gratis. Pemberian logo, sepanduk, umbul – umbul gratis hanya berlaku untuk Mitra saja, karena untuk Non – Mitra hanya bekerjasama dalam pembelian air tangki isi ulang air minum saja.23 3.
Penyelesaian Sengketa yang terjadi antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Depot Moyya Menurut Kamus Hukum, “sengketa 24 adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih, atau perkara pengadilan.” Penyelesaian Sengketa antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Mitra atau Non – Mitra dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk membicarakan apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga timbulnya sengketa. Setelah mendapatkan pokok dari permasalahan, para pihak menyelesaikan sengketa tersebut secara adil. Jika diperlukan untuk membuat perjanjian baru, maka akan dibuat didalam perjanjian yang baru. Dengan demikian dapat memperkecil kemungkinan untuk terjadinya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.25 Namun sejauh ini belum pernah terjadi sengketa antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Mitra maupun Non – Mitra. Hal ini disebabkan karena selama berjalannya kerjasama antara PT. Subur Sukses Sentosa (PT. SSS) dengan Mitra atau Non – Mitra, baik Mitra maupun Non – Mitra selalu mematuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.26 Secara umum ada 2 (dua) macam cara penyelesaian sengketa perdata, baik yang diatur dalam perjanjian maupun tidak diatur dalam perjanjian yaitu sebagai berikut: 1) Melalui Pengadilan (Litigasi) Dasar hukum litigasi adalah Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 23
Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 7 September 2013. Sudarsono, Op.Cit., hlm. 433. 25 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 7 September 2013. 26 Hasil wawancara dengan Staff PT. Subur Sukses Sentosa tanggal 3 Mei 2013. 24
Hal | 9
berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian Pasal 10 Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk meriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan diawali dengan surat gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan perdata, Ketua Pengadilan negeri menunjuk Majelis hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang, lalu pada sidang hari pertama para pihak datang dianjurkan untuk berdamai oleh hakim namun perdamaian itu tidak difasilitasi, sehingga kemungkinan untuk berdamai sangat kecil, dilanjutkan dengan tahapan jawab menjawab dan pembuktian yang sistem pemeriksaannya sangat formalistis dan teknis, dan diakhiri dengan putusan, 27 upaya hukum berupa banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan. 2) Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Penyelesaian sengketa perdata menurut Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat 2 (dua) macam cara, yaitu: a. Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”
27
I Made Sukadana, Mediasi Peradilan, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 201.
Hal | 10
Selanjutnya akan dibahas pengertian mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dengan cara: 1) Konsultasi Konsultasi 28 menurut Kamus Hukum yaitu “proses tukar pendapat untuk memperoleh kesimpulan, nasihat, saran dan sebagainya yang sebaik – baiknya dalam masalah khusus yang dihadapi.” 2) Negosiasi Kamus Hukum memberikan penjelasan mengenai Negosiasi29, yaitu sebagai berikut: a. Proses tawar menawar dengan cara berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. b. Penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak – pihak yang berselisih. 3) Mediasi Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. 30 Sedangkan Kamus besar bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.31 4) Konsiliasi Konsiliasi adalah Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.32
28
Sudarsono, Op.Cit., hlm. 228. Ibid., hlm, 301. 30 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 16. 31 W.J.S Poerwadarminta, Op.Cit., hlm. 569. 32 Frans Hendra Winarta, Op.Cit., hlm. 8. 29
Hal | 11
5) Penilaian ahli Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.33 Pasal 6 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.� (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. b. Arbitrase Pengertian mengenai Arbitrase diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
33
Ibid.
Hal | 12
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Ada 2 (dua) macam cara penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 1. Melalui Pengadilan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Pasal 48 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.” 2. Di luar Pengadilan Pasal 47 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk jaminan menurut Penjelasan Pasal 47 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.” C. Penutup Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa hak dan kewajiban PT.SSS dengan Depot Moyya diatur lengkap didalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Begitu juga tentang cara pembayaran yaitu secara kontan dan fasilitas PT. SSS berupa pelayanan yang baik, pemberian logo, spanduk, umbulumbul dan transportasi gratis. Namun, didalam perjanjian tidak memuat tentang tatacara penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.
Hal | 13
DAFTAR PUSTAKA Buku – buku: Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Bambang Sunggono. 2009. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Benny K. Harman. 1997. Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta : Elsam. Frans Hendra Winarta. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta : Sinar Grafika. I Made Sukadana. 2012. Mediasi Peradilan. Jakarta : Prestasi Pustaka J.B Daliyo. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Prenhalindo. Joni Emirzon. 2000. Aspek – Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (AppraisalCompany). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. L. J. Van Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita. Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung : PT. Alumni. Mariam Darus Badrulzaman. 1983. K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung : PT. Alumni. M. Yahya Harahap. 1986. Segi – Segi Hukum Perjanjian. Bandung : PT. Alumni. Munir Fuady. 2003. Perseroan Terbatas Paradima Baru. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Normin S Pakpahan, et al. 2000. Kamus Hukum Ekonomi Elips Edisi Pertama. Jakarta : Elips. Peter Muhammad Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Penada Media Group. Purnadi Purbacaraka. 1989. Sendi - Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. R.Wirjono Prodjodikoro. 1985. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung : Sumur. Salim HS. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta : Sinar Grafika. Samuel M.P. Hutabarata. 2012. Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Grasindo. Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta : Sinar Grafika. Hal | 14
Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa. Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka. Zainuddin Ali. 2009. Metode penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Internet: Lindawaty Simanihuruk, “Tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap konsumen”, http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=91501&lokasi=loka l, diunduh pada tanggal 17 Desember 2012, jam 10.14 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2013, Jam 21.04 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2013, Jam 21.04 WIB. Jurnal: Ana Hidayati M. Yusrin. 2010. Pengaruh Lama Waktu Simpan Pada Suhu Ruang (27-29oc) Terhadap Kadar Zat Organik Pada Air Minum Isi Ulang. Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jurnal Prosidang Seminar Nasional UNIMUS 2010 vol.1 No. 1 (2010), hlm. 49 - 54. Fitrijani Anggraini. 2008. Usaha pelayanan air Minum Skala Kecil Di Kota Palembang. Jurnal Pemukiman vol.3 No. 4 November 2008. hlm. 313 – 327. Tesis: Ika Kharismasari. 2007. “Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Produk PT. Indotirta Jaya Abadi Semarang)”. Tesis Pascasarjana. Program Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang.
Hal | 15
Undang – undang: Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kepmen Perindag No.615/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.
Hal | 16