Inhes karrina pdn

Bidang Hukum Pidana Peranan Kejaksaan Negeri Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD di Kota Palembang

Oleh: Inhes Karrina, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Hj. Nashriana, SH., M.Hum dan Henny Yuningsih, SH., M.Hum

Peranan Kejaksaan Negeri Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Dana APBD di Kota Palembang Oleh: Inhes Karrina, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Hj. Nashriana, SH., M.Hum dan Henny Yuningsih, SH., M.Hum

Abstrak: Peranan Kejaksaan Negeri Palembang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dana APBD Kota Palembang, tidak ada perbedaan secara spesifik dengan tindak pidana korupsi pada umumnya, asalkan terdapat unsur merugikan keuangan negara/daerah, maka Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan terhadap kasus tersebut. Sedangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Palembang terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah bahwa terdapat perbedaan keterangan/fakta yang ada dalam BAP dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri Palembang sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.

Kata Kunci : Peranan, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, APBD.

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat ”diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. 1 Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk ”menanggulangi kejahatan”, salah

1

Mardjono Reksodiputro. “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)”. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84

Hal | 1

satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.2 Dalam memberantas tindak pidana korupsi harus ada jalinan kerjasama antara badan hukum yang satu dengan yang lain mutlak diperlukan.Seiring dengan perkembangan pembangunan dan adanya kemajuan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pula terhadap tindak pidana. Maraknya tindak pidana korupsi merupakan hambatan yang cukup serius di dalam pembangunan. Tindak pidana korupsi merupakan katagori tindak pidana khusus apalagi masa-masa seperti sekarang dimana keadaan moneter Indonesia yang semakin tidak menentu, tindak pidana korupsi semakin menunjukan peningkatan, Hal ini dimungkinkan karena banyaknya oknumoknum tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara.2 Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang di timbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik,serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap citacita menuju masyarakat adil dan makmur.3 Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.4 Jadi kejaksaan Negeri merupakan salah satu badan yang berperan untuk memutuskan suatu tindak pidana yang merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan penyidikan. Penuntutan perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.5 2

Mardjono Reksodiputro. “Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)�. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 140.

3 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 3.

4 http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, di akses tanggal 21 Januari 2013, pukul 14.15 5 Marwan Effendy, kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari presfektif hukum, raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 26

Hal | 2

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia yang akan berperan dalam menghadapi Kasus korupsi yang merupakan satu dari sekian banyak tumpukan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.6 Berkembangya tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di Indonesia ini maka pemerintah haruslah tegas di dalam menindaki suatu kasus korupsi, Umumnya, korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik.7 Kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan kasus yang sering di tangani oleh Kejaksaan Negeri di daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri atas: pajak daerah yang sesuai PERDA, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Dan belanja daerah, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. APBD berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun (1 Januari sampai dengan 31 Desember) tahun berjalan.

2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri dalam penindakan tindak pidana korupsi dana APBD di Kota Palembang?

2.

Bagaimana hambatan Kejaksaan Negeri dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi dana APBD di Kota Palembang?

3. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran

6

7

Ibid.

Aziz syamsuddi, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 24

Hal | 3

dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.8 Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.9 Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.10 M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa penegakan hukum mencakup penaatan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

2. Kedudukan Kejaksaan dalam Peradilan Pidana Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa

8

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15 9 Ibid, hal 49.

10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,1983, hlm. 3

Hal | 4

sebagai bosnya proses perkara (master of the procedure), sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.11 B. Pembahasan Peranan Kejaksaan Negeri Palembang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dana APBD Kota Palembang, tidak ada perbedaan secara spesifik dengan tindak pidana korupsi pada umumnya, asalkan terdapat unsur merugikan keuangan negara/daerah, maka Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan terhadap kasus tersebut. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, pada tahap ini pemeriksaan tersangka dimaksudkan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dituntut di depan persidangan. Atas penyerahan berkas perkara dari penyidik tersebut, penuntut umum Kejaksaan Negeri Palembang mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan belum lengkap (P-18) beserta Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-19) kepada penyidik. Selanjutnya Kejaksaaan memberikan surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21). Hasil akhir dari adanya proses penuntutan adalah surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan beserta terdakwa dan barang-barang bukti ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Palembang terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah bahwa terdapat perbedaan keterangan/fakta yang ada dalam BAP dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri Palembang sebagai dasar penyusunan surat dakwaan. Serta dalam penanganan tindak pidana korupsi APBD Palembang ini adalah dengan begitu banyaknya penyitaan yang dilakukan terhadap surat-surat yang dijadikan barang bukti tidak dilakukan secara sistematis pada saat penyidikan, sehingga terkait dengan hal ini Kejaksaan Negeri Palembang harus melakukan pemilah-milahan bukti surat yang diperlukan sebagai bukti adanya kerugian negara. Dalam tindak pidana korupsi APBD Palembang waktu terjadinya tindak pidana korupsi yang baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama merupakan kendala bagi Penyidik maupun Kejaksaan Negeri Palembang dalam mengumpulkan buktibukti yang sudah hilang atau sudah dimusnahkan.

11

R.M. Surachman dan Andi Hamzah. Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya.

Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 6-7

Hal | 5

C. Penutup Peranan Kejaksaan Negeri Palembang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dana APBD Kota Palembang, tidak ada perbedaan secara spesifik dengan tindak pidana korupsi pada umumnya, asalkan terdapat unsur merugikan keuangan negara/daerah, maka Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan terhadap kasus tersebut. Sedangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Palembang terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah bahwa terdapat perbedaan keterangan/fakta yang ada dalam BAP dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri Palembang sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.

Hal | 6

DAFTAR PUSTAKA Buku: Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia.

Adnan Buyung Nasution, 2004, Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi, Jakarta: Aksara Karunia.

Adnan Paslyadha, 1997, Hukum Pembuktian (Penekanan Pada Hukum AcaraPidana), Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.

--------------------, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

--------------------, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

E. Utrecht, 1958, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Jakarta: UI Press.

Evi Hartati, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Indryanto Seno Adji, 2006, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta: Diadit Media.

Lilik Mulyadi, 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

M. Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2007, Hukum Pidana Indonesia, Palembang: Penerbit Unsri.

Hal | 7

-------------------------------------------------, 2008, Kejahatan Tertentu Dalam KUHP, Palembang: Penerbit Unsri.

M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,ed. 2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro, 2007, Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal).

Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.

---------------------------------, 2007, Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan Untuk Diskusi)�. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.

---------------------------------, 2007, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga.

Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.

Marpaung, 1997, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari presfektif hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mochtar Lubis & James C. Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES. Moleong, 1999, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mr. E. Utrecht, 1987, Hukum Pidana II. Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas. P.F.A. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Achmad Soema Dipradja, 1982, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Hal | 8

R. Diyatmiko Soemodihardjo, 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramelan dan R. Ginting, Bambang Santoso, 2004, Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Makalah Seminar Refleksi Akhir Tahun Fakultas Hukum UNS dan menyongsong dies natalis UNS. Surakarta: Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS. Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Depok: Pena Multi Media.

Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju.

Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo, 1993, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru.

-----------------------, 1980, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Sukarton Marmosudjono, 1989, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Jakarta: Pustaka Kartini.

Wiyono R, 2006, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2007, Sosiologi Hukum, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi

Hal | 9

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan dan

Sumber Lain: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 26 Volume 11 Jurnal Litigasi Volume 10, 2009, Bandung: FH. Unpas. http://id.shvoong.com/humanities/philosophy/1787024-logika-deduksi-daninduksi/ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/sciences/economics/2253349-pengertian-apbnapbd-struktur-apbn http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2007/11/apa-beda-penyidikan-danpenyelidikan.html

Hal | 10