Bidang Hukum Pidana Upaya Hukum Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan Terhadap Anak.Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.220/Pid/2010/PT.PLG.
Oleh: Tiya Widiansyah, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr.H.Abdullah Gofar, SH., MH dan Hj. Nashriana,SH., M.Hum
Upaya Hukum Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan Terhadap Anak.Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.220/Pid/2010/PT.PLG. Oleh: Tiya Widiansyah, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr.H.Abdullah Gofar, SH., MH dan Hj. Nashriana,SH., M.Hum
Abstrak: : Pengajuan upaya hukum bagi Terdakwa Solihin Bin Rokalazi, Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anakpada putusan perkara Nomor:157/Pid.B/2010/PN/.BTA mempunyai alasan, karena menurut Terdakwa Hakim di dalam menjatuhkan putusannya mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum secara tepat dan benar, semua keterangan saksi yang di hadirkan di Persidangan semuanya merupakan saksi De Auditu atau hanya mendengar informasi dari orang lain. Akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memberatkan hukuman Terdakwa.Berdasarkan pertimbangan hukum, Hakim menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara komulatif dan Terdakwa melakukannya dengan cara sadis dan keji terhadap anak yang masih dibawah umur. Kata Kunci: Terdakwa, Hakim, Putusan Hakim, Pengadilan.
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Negara Indonesia termasuk Negara peserta yang telah meratifikasi konvensi Hak Anak, 1 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sebagai konsekuensinya Indonesia wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Berkenaan dengan upaya perlindungan terhadap dan menjamin hak anak, maka Pemerintah Republik Indonesia memberikan sebagian
1
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Pasal 1 ayat 12UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN 2002/109, TLN No. 4235
Hal | 1
kecil perlindungan terhadap anak yaitu dengan mengundangkan UndangUndang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.2 Anak yang dimaksud menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak didalam kandungan, dimana juga diatur tentang Perlindungan anak yang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Didalam kenyataannya masih ada orang yang dengan teganya melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak.Seperti kasus Terdakwa Solihin Bin M.Rokalazi, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 3 157/Pid.B/2010/PN.BTA . Terdakwa Solihin Bin M.Rokalazi melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Riska Putriana binti Janusi, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Talang Bandar Agung Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja. Terdakwa Solihin Bin M.Rokalazi sebelumnya dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Baturaja selama 13(tiga belas) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan�. Terdakwa Solihin Bin M.Rokalazi mengajukan upaya hukum banding dengan dalih Hakim di dalam putusannya mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum secara tepat dan benar kepada Terdakwa oleh karena itu harus dibebaskan dari segala dakwaan hukum. Upaya Hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan, apabila Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan Pengadilan. Demikian pula dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) di 2
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Pasal 1 Bagian a, Undang-Undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, LN 1979/32, TLN No. 3143 3 Data dari bagian kepidanaan Pengadilan Tinggi Palembang No. 157/Pid.B/2010/PN.BTA
Hal | 2
sebutkan bahwa upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.Maksud dari upaya hukum tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi sebelumnya untuk kesatuan dalam keadilan.Didalam kenyataannya Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Putusan Nomor 220/PID/2010/PT.PLG, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Solihin Bin M.Rokalazi terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Solihin Bin M.Rokalazi dengan pidana penjara selama 15 (tahun) penjara dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara kumulatif melakukan 2 (dua) tindak pidana dalam waktu bersamaan yaitu pembunuhan dan persetubuhan terhadap anak dan Terdakwa melakukannya dengan cara sadis dan keji terhadap anak yang masih dibawah umur, dan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. 2. Perumusan Masalah 1. Apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding terhadap pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak pada perkara pidana Nomor: 157/Pid.B/2010/PN/.BTA? 2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat banding tentang penjatuhan pidana pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak perkara pidana Nomor: 220/PID/2010/PT.PLG? 3. Kerangka Teoritis Tata cara pengajuan banding yang tercantum di Pasal 233 KUHAP, yaitu:4 1. Banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum. 2. Banding diterima oleh panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. 4
Lihat Penjelasan Pasal 233 KUHAP
Hal | 3
3. Permintaan banding itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. 4. Dalam hal pemohon tidak dapat hadir, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. 5. Pengadilan Negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan Terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 4. Metode Penelitian a) Bahan Hukum Bahan Hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :  Bahan Hukum Primer : Berupa Bahan hukum yang mengikat, seperti : 1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  Bahan Hukum Sekunder Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: 1. Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan 2. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Tinggi Palembang. 3. Bahan hukum sekunder yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang digunakan adalah buku-buku ilmiah tentang ilmu hukum yang didalamnya terdapat beberapa pendapat para ahli hukum, dan internet.  Bahan Hukum Tersier Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, buku-buku literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan. Hal | 4
b) Pengumpulan Bahan Penelitian Dalam penulisan skirpsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah melalui penelusuran studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Sebagai penunjang juga diambil data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terkait dalam penulisan ini. c) Analisa Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan Analisa data yang dipergunakan adalah menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran permasalahan yang akan dihadapi dengan jalan melakukan analisis berupa uraian, argumentasi, sehingga didapatkan suatu jawaban dari suatu permasalahan. Selanjutnya penarikan kesimpulan mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.5 B. Pembahasan 1. Pengajuan Upaya Hukum Banding Pada Perkara Pidana Nomor: 157/Pid.B/2010/PN/BTA Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan dan hak-hak kepada Tersangka atau Terdakwa untuk menolak atau menerima putusan Hakim di dalam suatu perkara, dengan memohon untuk diuji kembali, upaya inilah yang dalam hukum disebut sebagai “UPAYA HUKUM�. 6 Pemberian hak-hak kepada Tersangka atau Terdakwa sekaligus juga di ikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada Aparat penegak hukum, agar hak-hak Tersangka atau Terdakwa tersebut dapat terwujud dalam praktek.Dengan pengakuan akan hak-hak tersebut, kedudukan Tersangka, Terdakwa di depan umum menjadi sama dengan Penuntut Umum (yang dalam hal ini mewakili kepentingan Negara atau Masyarakat). Proses pemeriksaan perkara tersebut menjadi terbuka karena hadirnya Penasehat Hukum, yang berarti terdapat kontrol tak langsung (secara horizontal) dalam proses legal fight 5
Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Rajawali Press, Jakarta,2011,hlm.120 Lihat Pasal 67 KUHAP
6
Hal | 5
tersebut, sehingga akan terdapat due process of law (proses hukum yang adil) dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Dalam pelaksanaan di lapangan dapat diambil contoh terhadap pentingnya bantuan hukum bagi para Tersangka dan Terdakwa.Seperti halnya dalam perkara pembunuhan dan perkosaan yang terjadi di daerah Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Terdakwa Solihin Bin M. Rokalazi di mana Terdakwa tidak menerima keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja. Adapun alasan-alasan Terdakwa mengajukan Upaya banding sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja7: 1. Bahwa Judex Factie atau Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam Perkara aquo ( perkara tersebut) di dalam menjatuhkan putusannya mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum secara tepat dan benar. 2. Bahwa Terdakwa sekarang Pembanding, dalam perkara telah mencabut semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) pada tanggal 18 Januari 2010 dan tanggal 20 Januari 2010, Karena saat pemeriksaan di lakukan Terdakwa di bawah tekanan di siksa oleh penyidik sehingga mengakibatkan luka pada kepala dan wajahnya, Terdakwa pada saat itu tidak di dampingi oleh penasehat hukum di paksa mengakui rangkaian cerita rekayasa Penyidik. Sehingga pengakuan Terdakwa dihadapan Penyidik yang di jadikan dasar dijatuhkannya putusan bersalah terhadap Terdakwa adalah tidak benar. 3. Bahwa semua keterangan-keterangan saksi yang di hadirkan Penuntut Umum Di Persidangan semuanya merupakan saksi De Auditu atau hanya mendengar informasi dari orang lain bukan merupakan saksi yang melihat, mengalami, atau merasakan langsung kejadian tersebut, bersumber dari si subjektif saksi tanpa di dukung bukti-bukti yang valid. Bahkan Saksi Solihin bin Ali Imron, Sarmudi bin Tarmizi, Aidil Akbar bin Sumaatmaja, mendengar pengakuan Terdakwa dari Polisi saat di periksa Penyidik, ini erat kaitannya dengan rekayasa kesaksian yang sebenarnya, telah di susun oleh pihak Penyidik kepolisian, apalagi di ketahui senyatanya saksi-saksi tersebut memiliki hubungan persaudaraan atau kekerabatan yang sangat dekat dengan orang tua korban dan korban sendiri, sebagaimana di atur dalam Pasal 185 ayat(5) dan ayat(6) KUHP. 7
Data Dari Bagian Kepidanaan Pengadilan Tinggi Palembang, Memori Banding Nomor 33/Akta.Pid/2010/PN.BTA
Hal | 6
4. Bahwa, keterangan saksi Mahi Bin Cik Saman, saksi terakhir melihat korban pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010, jam 12.30 WIB masih berpakaian sekolah di kebun arah Talang Bandar Agung Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca OKU Selatan dan saksi bertemu langsung serta sempat menyapa korban dengan berucap “Cepatlah Pulang�. Sementara di pihak lain saksi Ahyat bin Rokalazi, Nopa Martina bin Nadi, menerangkan bahwa pada hari yang sama dari sekitar jam 8.00 WIB pagi melihat Terdakwa bekerja di kebun di belakang rumahnya, dan mulai jam 11.00 WIB, Terdakwa Nopa Martina, Ahyat, Mat Yasin bersama-sama di Rumah/Pondok di kebun yang terletak di Sinar Napalan, dari jam tersebut hingga esok harinya Terdakwa tidak meninggalkan Rumah karena cuaca hujan deras.8 5. Bahwa barang bukti berupa parang dan pakaian yang di pergunakan Terdakwa untuk bekerja sehari-hari apabila hendak ke kebun, Di ambil oleh pihak Penyidik untuk melengkapi rekayasa yang di buatnya, dan dari dua alat bukti tersebut sama sekali tidak di temukan petunjuk apapun tentang peristiwa pidana yang terjadi. 6. Terdakwa juga menganggap bahwa Hakim tidak objektif dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan Nomor 220/PID/2010/PT.PLG Putusan Hakim yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Undang-Undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal adalah suatu putusan Hakim berkualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada publik.9 Dalam praktik, putusan Hakim, sering terjadi kontroversi.Biasanya putusan Hakim demikian karena terdapatnya sendi-sendi putusan Hakim yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.Memang untuk memperoleh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sangat relatif.Hanya Hakim
8
Ibid
9
M.Yahya Harahap, 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika Jakarta, hlm.43
Hal | 7
yang mempunyai idealisme, panggilan hati nurani sebagai Hakim yang mampu memproduksikan suatu putusan yang berkualitas. Putusan Hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dapat dilihat dari reaksi masyarakat atas putusan Hakim yang bersangkutan.10 Sekalipun ada pihak yang tidak merasa puas dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan tersebut, namun putusan Hakim demikian pasti tidak akan pernah mendapat gejolak di lapangan. Berdasarkan sistem peradilan di Indonesia, putusan Hakim terakhir atau tertinggilah yang menjadi barometer suatu putusan tingkat yang lebih rendah.11 Sebagaimana kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa Solihin Bin M.Rokalazi yang menggunakan Upaya hukum banding karena Terdakwa merasa tuduhan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah tidak benar, maka Pengadilan Tinggi Palembang harus merubah penjatuhan hukuman yang di berikan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 157/Pid.B/2010/PN.BTA. Melihat hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Palembang pada Putusan Perkara Pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak Nomor: 220/PID/2010/PT.PLG dengan Terdakwa Solihin Bin M.Rokalazi.12 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Sedangkan setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 157/Pid.B/2010/PN.BTA tanggal 02 Agustus 2010 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara a qu, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara kumulatif dan Terdakwa melakukannya dengan cara sadis dan keji terhadap anak yang masih dibawah umur dan Terdakwa memberikan 10
ibid, hlm.45 Al Wisnubroto, Teknis Persidangan Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.75 12 Data Dari Bagian Kepidanaan Pengadilan Tinggi Palembang, Putusan Nomor 220/Pid.B/2010/PT.PLG. 11
Hal | 8
keterangan yang dianggap tidak benar atau Terdakwa dianggap berbohong atas semua keterangan yang Terdakwa berikan. Pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tidak mempertimbangkan tentang aspek sadistik terhadap diri korban yang bernama Riska Putriani binti Janusi, padahal sangat penting ada penjelasan tersebut untuk hukuman Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 157/Pid.B/2010/PN.BTA tanggal 02 Agustus 2010 harus dirubah sekedar mengenai penjatuhan pidananya. Dimana hukuman kepada Terdakwa SOLIHIN BIN ROKALAZI pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Oleh Pengadilan Tinggi Palembang dirubah menjadi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. C. Penutup 

Upaya Hukum yang diajukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa Hakimdi dalam menjatuhkan putusannya mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum secara tepat dan benar, Terdakwa dibawah tekanan, disiksa oleh penyidik dan di paksa mengakui rangkaian cerita rekayasa Penyidik. Saksi-saksi yang di hadirkan penuntut umum dipersidangan semuanya merupakan saksi De Auditu atau hanya mendengar informasi dari orang lain bukan merupakan saksi yang melihat langsung. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja berbeda dengan Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Palembang, hal tersebut karena Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara keji dan sadis terhadap anak yang dibawah umur, sebagaimana di dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja tidak menjelaskan aspek sadistik yang dilakukan oleh Terdakwa.
Hal | 9
DAFTAR PUSTAKA Buku: Al Wisnubroto, 2009,Teknis Persidangan Pidana, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Bambang, Sunggono, 2011, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja M.Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Sumber Lain : Data Bagian Dari Bagian Kepidanaan Pengadilan Tinggi Palembang, Putusan Nomor:220/Pid.B/2010/PT.PLG Data Bagian Dari Bagian Kepidanaan Pengadilan Tinggi Palembang, Putusan Nomor:157/Pid.B.2010/PN.BTA Data Bagian Dari Bagian Kepidanaan Pengadilan Tinggi Palembang, Memori Banding Nomor:33/Akta.Pid/2010/PN.BTA
Hal | 10