Ej perdata #1 dea justicia ardha by mardani

Tinjauan Hukum Mengenai Transfer Atlet: Studi Cabang Olahraga Taekwondo di Sumatera Selatan Oleh: Dea Justicia Ardha, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. M. Syaifuddin, SH.,M.Hum dan H. Amrullah Arpan, SH.,SU

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Olahraga pada umunya merupakan sebuah reaksi terhadap masalah khusus seperti standar kesehatan yang buruk di daerah perkotaan, kepentingan militer atau untuk menanggulangi masalah sosial sehingga olahraga (termasuk rekreasi) diakui sebagai bidang kebijakan yang berbeda dengan bidang lain yang menyebabkan sedikit diperhatikan oleh pemerintah pada tahun 19601. Kegiatan olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas hidup manusia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Olahraga juga memberi kesempatan yang sangat baik untuk menyalurkan tenaga dengan jalan yang baik menuju kebahagiaan yang selaras, serasi dan seimbang2. Atas dasar itulah pemerintah Republik Indonesia dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah menyusun kebijakan-kebijakan yang bersifat pengaturan mengenai penatalaksanaan olahraga. Pengaturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga. Cabang Taekwondo sendiri sebagai objek kajian skripsi ini, termasuk kedalam olahraga prestasi.Dengan demikian, dari kegiatan yang diikuti oleh setiap atlet cabang olahraga ini dapat memperoleh penghargaan yang dapat meningkatkan prestasi dari mereka. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, pada dasarnya peraturan yang ada diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan industri olahraga prestasi 1

Direktorat Jendral Olahraga, Olahraga Kebijakan Dan Politik Sebuah Analisis, 2003,

Engkos Kosasih, Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta, 1994,

hlm. 33. hlm. 1.

berorientasi pada bisnis yang mengabaikan arti penting dari olahraga itu sendiri. Selain itu juga memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada setiap cabang olahraga yang ada. Permasalahan yang timbul akibat perpindahan atlet tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang olahraga maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang proses dan akibat hukumnya. Akan tetapi diatur pada AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) serta peraturan petunjuk tata laksana teknis di lingkungan Taekwondo Indonesia. Dewasa ini masalah-masalah yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatan olahraga bukan menjadi hal yang tabu lagi untuk dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan terhadap isu-isu dimasyarakat. Secara umum tujuannya untuk dapat membawa nama baik Sumatera Selatan, akan tujuan awalnya untuk mendapatkan prestasi malah dijadikan tempat untuk mencari prestise semata. Taekwondo sebagai salah satu cabang olahraga yang cukup banyak diminati oleh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa pun tertarik untuk ikut serta didalamnya, sebab olahraga ini tidak hanya belajar bagaimana cara untuk melindung diri sendiri, melainkan juga untuk melatih kedisiplinan, kreatifitas, sikap pantang menyerah, dan yang paling penting mengajarkan tentang etika dan moral yang baik. Kegiatan melakukan transfer atlet dari daerah lain bukan hanya soal perpindahan saja, akan tetapi menyangkut pula pendanaan, hak dan kewajiban bagi atlet itu sendiri dan hubungan antara daerah yang mengirim serta daerah yang menerima atlet, sebagai suatu hubungan tentunya memerlukan aturan hukum.Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan judul â&#x20AC;&#x153;TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSFER ATLIT: STUDI CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DISUMATERA SELATANâ&#x20AC;?.

2. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah proses transfer atlet cabang taekwondo antara daerah yang menyerahkan dan pengurus daerah Sumatera Selatan? 2. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara pengurus daerah yang menyerahkan dan pengurus daerah Taekwondo yang menerima transfer atlet tersebut?

3. Apakah ada syarat-syarat tertentu sebagai prestasi (dalam pengertian hukum perjanjian) antara pengurus daerah yang menyerahkan dan pengurus daerah yang menerima dan atlet itu sendiri?

3. Kerangka Teori Istilah transfer sering digunakan di dunia perbankan, yaitu transfer uang. Dimana pengertian transfer dalam dunia perbankan adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Terkait dalam hal tersebut dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 6 huruf e disebutkan bahwa “salah satu usaha bank baik bank konvensional dan bank syariah adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”. Namun cakupan dari kata transfer itu sendiri dapat diperluas untuk berbagai hal, salah satunya transfer atlet. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Transfer memiliki pengertian yaitu pindah atau beralih tempat. 3 Kegiatan transfer atlet sendiri tidak jauh berbeda dengan transfer uang, yang membuatnya berbeda hanya objek yang ditransfer.Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti kata atlet adalah olahragawan 4 yang berlatih kekuatan, ketangkasan dan kecepatannya untuk diikut sertakan dalam pertandingan. 5 Atlet berasal dari bahasa Yunani yaitu athlos yang berarti “kontes” adalah orang yang ikut serta dalam suatu kompetisi olahraga Istilah lain atlet adalah atlilete yaitu orang yang terlatih untuk diadu kekuatannya agar mencapai pretasi. Pengertian yang lebih luas didefinisikan oleh Oxford Dictionaries yaitu “Athlete is a person who is profificient in sport and other forms of physical exercise”, artinya atlet adalah orang yang mahir dalam bentuk olahraga dan lainnya dari latihan fisik6.

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1089. 4 Dimaksud dengan olahragawan beradasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang system Keolahragaan Nasional adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi, 2007, hal. 3. 5 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 64. 6 Hamonangan Siregar, www.analisadaily.com, diakses 13 Desember 2012.

Menurut Sondakh (2009), mereka yang disebut atlet adalah pelaku olahraga7 yang berprestasi baik tingkat daerah, nasional maupun internasioanl. Sehingga dapat dikatakan atlet adalah orang yang melakukan latihan agar mendapatkan kekuatan badan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, kelenturan dan kekuatan dalam mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum pertandingan dimulai. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pasal 1 ayat 11 â&#x20AC;&#x153;perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegaraâ&#x20AC;?. Menurut Anggaran Dasar Taekwondo Indonesia istilah transfer atlet yang digunakan adalah perpindahan atlet/pelatih yang diatur dalam Pasal 33 Anggaran Dasar (AD) disebutkan â&#x20AC;&#x153;perpindahan atlet adalah perpindahan atau mutasi atlet dan/atau pelatih diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)â&#x20AC;?. Dalam Angaran Rumah Tangga (ART) dimuat bahwa perpindahan angota/atlet dari satu provinsi ke provinsi diatur sebagai berikut: a. Harus berdomisili di tempat yang baru paling sedikit 1 (satu) tahun; b. Harus ada rekomendasi dari pengurus provinsi asal berdasarkan surat permohonan yang disampaikan sebelum pindah; c. Proses pemindahan dilaporkan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia. B. PEMBAHASAN 1.

Proses Transfer Atlet Antara Pengurus Daerahyang Menyerahkan Dan Pengurus Daerahyang Menerima

Atlet yang dibina secara formal ia berada dibawah bimbingan pelatih. Para pelatih ini dibawah binaan pengurus daerah, seperti yang telah dijelaskan pada Bab I analisis transfer ini hanyalah untuk atlet pada cabang taekwondo dengan fokus penelitian di Sumatera Selatan dapat menimbulkan permasalahanpermasalahan hukum seperti penulis uraikan dalam Bab ini. Seperti diuraikan diatas ada hubungan antara pengurus daerah, pelatih, dan atlet. Dengan perkemangan masyarakat dewasa ini hubungan antara ketiga subyek diatas bukan hanya hubungan yang bersifat moralitas akan tetapi suatu 7

Dimaksud dengan pelaku olahraga menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan, 2007, hal. 3.

kerangka hubungan yang diatur oleh hukum. Untuk mudahnya hubungan mereka akan digambarkan sebagai berikut: Skema I Pengurus Daerah a

Atlet

Pelatih

Garis a, garis b, dan garis c ini merupakan hubungan hukum.

Dalam dunia olahraga seorang atlet dapat berpindah asuhan pelatih dan pengurus daerah. Hal ini pun merupakan suatu persoalan hukum. Skema II Pengurus Daerah B

Atlet A

Pelatih C

Pengurus Daerah D

Atlet A

Pelatih E

Pindah

Perpindahan atlet seperti digambarkan diatas (atlet A) dalam dunia olahraga disebut Transfer Atlet. Transfer ini bukan hanya persoalan hukum perdata akan tetapi secara umum diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Pada Pasal 13 Undang-undang Olahraga Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasionaldisebutkan: 1. Pemerintah mempunyai kewenangan mengembangkan, melaksanakan, dan keolahragaan secara nasional;

untuk mengatur, membina, mengawasi penyelenggaraan

2. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga juga disebutkan: 1. Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional; 2. Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengatur setiap kegiatan olahraga yang ada, sebab setiap organisasi membutuhkan suatu wadah untuk menaungi kegiatan mereka (termasuk cabang taekwondo). Cabang olahraga taekwondo selain termasuk dalam olahraga profesional juga masuk kedalam olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pun diatur dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang menetapkan sebagai berikut: (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan Internasional; (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah; (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan; (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari ahsil

pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. Ketentuan pasal ini penulis sederhanakan pada skema diatas. Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan â&#x20AC;&#x153;Ketentuan lebih lanjut mengenaialih status olahragawan, Pembina olahraga Negara asing, dan tenaga keolahragaan warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, pasal 59, pasal 62, dan pasal 65 diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 menyangkut perpindahan atlet (transfer atlet). Pasal 58Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga sebagai berikut: (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar Negara. (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan. Menyangkut cabang taekwondo di Provinsi Sumatera Selatan dapat penulis jelaskan bahwa taekwondo salah satu olahraga yang telah lama menjadi cabang olahraga yang diperhitungkan untuk dapat meningkatkan prestasi di Sumatera Selatan. Organisasi yang mengurusi setiap cabang olahraga yang ada di Sumatera Selatan adalah Dinas Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan. Selain dari institusi atau lembaga diatas taekwondo juga dibina oleh Pengurus Taekwondo Daerah Sumatera Selatan. Disarikan dari hasil wawancara dengan Haris Fachri, SH.,M. Hum, Komisi Hukum,Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera

Selatan, KONI merupakan salah satu organisasi yang menghimpun setiap cabang olahraga yang ada khususnya di Sumatera Selatan. Ada sekitar 45 Cabang Olahraga yang menggabungkan diri. KONI berkewajiban membina setiap atlet yang ada dengan baik sehingga dapat berprestasi untuk Sumatera Selatan8. Dalam masa pembinaan tersebut untuk mendapatkan prestasi yang baik, dimungkinkan untuk terjadi transfer atlet. Tujuannya untuk memperkuat pormasi yang telah ada. Dengan kata lain butuh kekuatan untuk mendapatkan medali emas. Dariwawancara dengan Johnny KTW, Ketua Harian Pengurus Provinsi Taekwondo Sumatera Selatan,untuk Sumatera Selatan terdapat dua orang atlet yang di transfer dari Jakarta yaitu Rizal Syamsir dan Macho yang saat ini di beli oleh kabupaten Banyuasin. Namun tetap di bawah naungan KONI provinsi Sumatera Selatan 9 . Dengan demikian terbukti ada transfer atlet taekwondo di Sumatera Selatan. Menurut Haris Fachri, SH.,M. Hum, secara umum proses transfer atlet tersebut harus ada persetujuan dari pengurus provinsi masing-masing, harus ada rekomendasi, kompensasi dan tentunya uang pembinaan. Namun aturan tersebut baru secara umum, berdasarkan prosedur yang ada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyatakan Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus mempeoleh izin dari perkumpulan/klub;

b. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; c. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar Negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan d. Memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8 9

Wawancara tanggal 8 Februari 2013, pukul 11.00-12.00 WIB. Wawancara tanggal 15 Februari 2013, pukul 15.00-16.30 WIB.

Seperti telah diuraikan diatas, dalam transfer atlet perlu ada kompensasi dalam bentuk uang. Dengan demikian ada perjanjian transfer atlet sebagai suatu perjanjian khusus antara pengurus taekwondo yang menyerahkan dan pengurus daerah yang menerima atlet tersebut. Untuk atlet sendiri setiap bulannya mereka menerima uang pembinaan selam mereka berada dibawah asuhan daerah lain. Jadi ada perjanjian khusus om benamde overenskomst antara pengurus taekwondo dan antara pengurus taekwondo yang menerima dengan atlet (seperti yang digambarkan di skema II). Syarat perpindahan atlet diatur dalam Pasal 60 Perpindahan syarat sebagai berikut: a. Memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga; b. Memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota organisasi cabang olahraga; c. Memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan d. Memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga. Masalah kompensasi yang harus diberikan oleh pengurus olahraga penerima merupakan suatu kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 63 â&#x20AC;&#x153;Perpindahan olahragawan sabagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), perkumpulan/klub tujuan olahragawan memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahragaâ&#x20AC;?. Mengenai besarnya kompensasi tergantung kesepakatan masing-masing. Diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 33 Perpindahan anggota/atlet dari satu provinsi ke provinsi lain diatur sebagai berikut: a. Harus berdomisili di tempat yang baru paling sedikit 1 (satu) tahun; b. Harus ada rekomendasi dari pengurus provinsi asal berdasarkan surat permohonan yang dismapaikan sebelum pindah; c. Proses pemindahan dilaporkan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia. Petunjuk tata laksana teknis dilingkungan Taekwondo Indonesia juga menegaskan perpindahan keanggotaan dari satu perguruan ke perguruan lain tanpa suatu sebab yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan di lingkungan

Taekwondo Indonesia tidak dibenarkan atau dilarang. Perpindahan anggota dimaksud dibenarkan apabila didasarkan atas10: a. Perpindahan domisili anggota perguruan tersebut ke daerah lain, dimana pada daerah perpindahan tidak/belum terdapat unit dari perguruan yang sama; b. Karena alasan tertentu, anggota perguruan tersebut mengajukan permohonan pindah keanggotaan dan diizinkan oleh perguruan yang bersangkutan; c. Anggota perguruan yang dipecat dari keanggotaannya namun tidak mendapat ketetapan perkuatan pemecatan dari Taekwondo Indonesia dapat melakukan Perpindahan; d. Bagi anggota yang pindah, kepadanya diwajibkan memenuhi persyaratan/prosedur perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan wajib melapor kepada pengurus daerah ditempat perpindahannya yang baru; e. Apabila anggota Taekwondo tersebut berstatus sebagai atlet, maka ia baru diperbolehkan membela daerahnya yang baru setelah lama berdomisili di daerah yang baru selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk dari daerah tempat tinggalnnya yang baru; f. Perpindahan anggota Taekwondo tersebut meniadakan hak dan kewajibannya yang lama dan menimbulkan hak dan kewajiban yang baru. Namun, dalam prosedur transfer atlet sendiri dapat dimungkinkan terjadinya perjanjian yang dibuat oleh kedua pengurus daerah. Hal ini Pasal 1338 KUHPerdatasebagai berikut: (1)

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

(2)

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain degan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

(3)

suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pengurus Taekwondo Indonesia, Petunjuk Tata Laksana Teknis di Lingkungan Taekwondo Indonesia.

Tentunya agar perjanjian tersebut dianggap sah harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Hubungan Hukum Antara Pengurus Daerah yang Menyerahkan Dan Pengurus Daerah Taekwondo yang Menerima Transfer Atlet

Kesepakatan yang telah terjadi antara pengurus daerah yang menyerahkan dan pengurus daerah taekwondo yang menerima transfer atlet menimbulkan akibat hukum antara kedua pengurus daerah tersebut. Hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian atau yang sering disebut dengan kontrak. Dalam KUHPerdata Pasal 1313 perjanjian (dalam undangundang disebut persetujuan) menyatakan â&#x20AC;&#x153;Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebihâ&#x20AC;?11. Untuk melakukan transfer atket juga diperlukan pembinaan olahraga yang diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai berikut: (1)

Pembina olahraga meliputi Pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus;

(2)

Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi;

(3)

Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum;

(4)

Pembina olahraga berkewajiban:

pengetahuan,

Subekti, R dan Tjitrosudibio R. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 338.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan olahraga.

Perjanjian juga merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu,yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi tersebut diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan “ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.12 Dalam transfer atlet perbuatan hukum yang ada adalah menerima dan menyerahkan atlet dari satu daerah ke daerah lain. Tujuan dari perjanjian sama dengan undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Bedanya, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatannya. Dengan demikian pengurus daerah pemberi dan penerima dapat dikategorikan sebagai subyek hukum perdata. Oleh karena itu masing-masing pihak ini mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan transfer atlet tersebut. Hak dan kewajiban dari setiap anggota dan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Taekwondo Indonesia. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan: 1. Anggota biasa mempunyai: 

Hak bicara dan suara;



Hak memilih dan dipilih.

2. Anggota kehormatan mempunyai: 

Hak bicara.

3. Hak-hak tersebut diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Subekti, R dan Tjitrosudibio R. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 323.

Pasal 11 Anggaran Dasar tentang Kewajiban Anggota ini mengatur sebagai berikut: Setiap anggota berkewajiban: 1. Menjunjung tinggi nama dan mertabat organisasi; 2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi; 3. Mendukung dan melaksanakan setiap program dan kegiatan organisasi; 4. Membayar iuran keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Prestasi Dalam Transfer Atlet Antara Pengurus Daerah

Pada dasarnya dalam melakukan setiap kegiatan yang telah diakui, selalu mempunyai syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam suatu aturan. Syarat-syarat yang ditentukan pun tergantung dari setiap kegiatan yang dilakukan, khususnya untuk cabang olahraga Taekwondo selain mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, juga mengacu kepada AD dan ART Taekwondo yang telah ada. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga menyatakan sebagai berikut: (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar Negara. (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan. Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga menyatakan â&#x20AC;&#x153;Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), perkumpulan/klub tujuan olahragawan memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahragaâ&#x20AC;?. Disarikan dari hasil wawancara dengan Haris Fachri, SH.,M. Hum Komisi Hukum, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan. KONI juga memiliki persyaratan yang wajib diikuti oleh setiap daerah yang ingin melakukan transfer atlet dengan Sumatera Selatan, yaitu13: 1. Pengurus daerah yang atletnya akan melakukan transfer harus mengajukan diri terlebih dahulu ketempat asal pengurus provinsi KONI; 2. Pengurus daerah yang atletnya akan melakukan transfer harus memiliki alasan yang jelas untuk apa melakukan transfer atlet, misalnya atlet berpindah daerah karena ikut orang tua, istri yang ikut suami atau sebaliknya, pindah kerja, dan lain-lain; 3. Setelah itu ada MOU, kesepakatan antara daerah yang menyerahkan dan daerah yang menerima transfer atlet; 4. Adanya biaya pembinaan selama atlet mewakili daerah yang ia naungi dan lain-lain. Sebab, transfer yang dilakukan setiap daerah harus mengetahui pengurus provinsi daerah yang bersangkutan. Tidak hanya mengetahui pengurus provinsi, namun pengurus cabang daerah pun harus ikut mengetahui. Kemudian hal terpenting KONI pun harus mengetahui secara jelas daerah mana yang melakukan transfer atlet. Apabila KONI tidak mengetahui secara jelas data atlet yang melakukan transfer dikhawatirkan suatu saat jika terjadi sengketa, KONI tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan kurang jelas dan lengkapnya data-data atlet yang melakukan transfer. Namun jika KONI mengetahui secara jelas maka, cara penyelesaian yang dilakukan adalah oleh Tim Keabsahan dari Pengurus Provinsi, dimana terdapat aturan yang mengatur mengenai prosedur 13

Wawancara tanggal 8 Februari 2013, pukul 11.00-12.00 WIB.

penyelesaian sengketa mengenai transfer atlet. Salah satunya dengan melihat seluruh dokumen dari atlet, domisili atlet, nama atlet terdaftar dalam Kartu Keluarga di tempat bersangkutan atau daerah yang menerimanya sebagai atlet yang telah ditransfer, atau secara administrasi sah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.Haris Fachri, SH.,M. Hum juga berpendapat : 1. Adanya transfer atlet merupakan hal yang sah dilakukan apabila memenuhi syarat dan aturan dari KONI; 2. Dalam melakukan kegiatan transfer atlet, agar tidak menimbulkan permasalahan harus dibatasi. Misalnya, setiap daerah yang melakukan transfer atlet hanya diperbolehkan melakukan ransfer atlet sebanyak 2-3 kali saja. Namun, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang yang akibatnya sering terjadi jual atlet. Melalui transfer atlet pengurus daerah sudah berorientasi kepada bisnis bukan untuk memperkuat tangkai olahraga tersebut bagi daerah. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat pembinaan atlet atau tangkai olahraga yang berorientasi pada prestasi; 3. Atlet yang sering berpindah-pindah, kelemahannya akan memanfaatkan kemampuannya untuk mencari uang. Tujuannya bukan lagi untuk berprestasi, namun mencari keuntungan dari hal tersebut; 4. Kelemahan dari transfer atlet ini, di ibaratkan â&#x20AC;&#x153;dagang sapiâ&#x20AC;?. Misalnya, A dan B bertemu dipertandingan final, dimana pimpinan B meminta kepada A untuk mengalah difinal tersebut dengan bayaran lebih besar dari yang akan ia dapat jika ia menang. Selanjutnya karena pemikiran bayaran yang lebih besar A mengalah dan membiarkan B menang. Secara tidak langsung terjadi tawar menawar dalam hal merebutkan yang seharusnya menjadi prestasi. Keadaan yang sedemikian ini bertolak belakang dengan semangat keolahragaan yaitu sportivitas dan jujur.

C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Transfer atlet terjadi diawali kesepakatan antara pengurus daerah yang akan menerima dan yang akan memberi transfer atlet. Dalam kesepakatan ini diatur kompensasi. Selain antara pengurus daerah juga ada persetujuan dari atlet yang akan dipindahkan tempat pembinaan.

2. Hubungan hukum yang terjadi antara daerah menerima dan daerah yang menyerahkan adalah adanya perjanjian yang menyangkut peralihan pembinaan atlet. Jadi hubungan hukum ini adalah perjanjian. Untuk melaksanakan pekerjaan yang didalamnya Ada hak dan kewajiban masingmasing pihak. 3. Dalam perjanjian ini ada syarat-syarat tertentu yang dapat dikategorikan sebagai prestasi dalam suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut seperti, halhal yang menyangkut kompensasi, akomodasi atlet, proses dan mekanisme pembinaan atlet. Syarat-syarat ini harus juga disetujui oleh atlet itu sendiri. 2. Saran 1. Bagi atlet diharapkan untuk lebih cermat dan cerdas lagi jika ingin melakukan kegiatan transfer atlet, agar tidak merugikan berbagai pihak, khususnya atlet itu sendiri. 2. Dalam hal akan terjadi transfer atlet harus diwujudkan dalam bentuk adanya pertemuan segitiga antara pengurus yang menyerahkan, pengurus yang akan menerima dan atlet itu sendiri sepanjang menyangkut hak dan kewajiban atlet terhadap pengurus yang lama atau pemberi dan pengurus yang baru atau penerima. Sedangkan menyangkut kompensasi yang tidak melibatkan atlet cukup antara pihak pemberi dan pihak penerima.

DAFTAR PUSTAKA A. Bahan Tulisan Abdurrahman dan Soejono. 2003. Metode Penelitian Hukum. PT Asdi Mahasatya: Jakarta. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta: Jakarta. Atmasubrata, Ginanjar. 2012. Serba Tahu Dunia Olahraga. Dafa Publishing: Surabaya. Direktorat Jenderal Olahraga DPR RI bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Olahraga, Kebijakan dan Politik: Sebuah Analisis. Jakarta. ----------------------bekerjasama dengan NLSP/ The Asia Foundation. 2008. Modul Perancangan Undang-Undang. Bandung. Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni: Bandung. Harsuki, H. 2003. Perkembangan Olahraga Terkini (Kajian Para Pakar). PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kosasih, Engkos. 1994. Pendidikan Jasmani, Teori dan Praktek. Erlangga: Jakarta. Kurniawan, Feri. 2102. Buku Pintar Olahraga (Mens Sana In Corpore Sano). Laskar Aksara: Jakarta. Miru, Ahmadi. 2007.Hukum kontrak Perencanaan Kontrak. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. ----------------------dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan. PT Raja Grafindso Persada: Jakarta. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. ----------------------2004. Perikatan Pada Umumnya. PT Raja Grafindo persada: Jakarta. Salim H.S. 2003.Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika: Jakarta. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung. Suharnoko. 2009. Hukum Perjanjian. Prenada Media Group: Jakarta. Usmawadi. 2012. Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang. Wirjasantosa, Ratal. 1984. Supervisi Pendidikan Olahraga. Universitas Indonesia: Jakarta.

B. Kamus Poerwadarminta, W. J. S. 1984.Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: Jakarta. C. Peraturan perundang-undangan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta Tahun 2004.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga  AD dan ART Taekwondo Indonesia  Petunjuk Tata Laksana Teknis di Lingkungan Taekwondo Indonesia D. Website Kelik Pramudya., “Teori Badan Hukum”, http://clickgtg.blogspot.com/2008/07/teori-badan-hukum.html, diakses 16 Mei 2013. Hamonangan Siregar, www.analisadaily.com

Owie., “Hukum Perjanjian”, http://www.Owi3.Wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/, Yanti Ramadani, <http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI_RAMADANI.pdf>, Veby, “Pengertian Perjanjian”http://www.febridian.blogspot.com/2012/06/pengertianperjanjian.html-m=1 www.betawe.blogspot.com/2011/02/berkahirnya -suatu-perjanjian.html.-m=1 www.makalah-perjanjian-perikatan.doc.