Ej perdata #1 nurul dwi utari

Analisis Tentang Kepastian Harga Pada Label Barang yang Diperjualbelikan di Minimarket Oleh: Nurul Dwi Utari, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Amrullah Arpan, SH.,SU dan Sri Handayani, SH.,M.Hum

Analisis Tentang Kepastian Harga Pada Label Barang yang Diperjualbelikan di Minimarket Oleh: Nurul Dwi Utari, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Amrullah Arpan, SH.,SU dan Sri Handayani, SH.,M.Hum

A. PENDAHULUAN 1. LatarBelakangMasalah Pasal 1457 KUHPerdata “jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah diperjanjikan.1 Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu : Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dan Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Pihak pembeli juga mempunyai kewajiban yaitu membayar harga pembelian pada waktu di tempat sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian.3 2

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Ada 2 jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang sifatnya tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar- menawar secara langsung dan barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang merupakan kebutuhan pokok. Sedangkan di pasar modern, penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum di dalam barang (barcode) berada di dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri (swalayan).

1

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 457 2 Djaja S. Meliala, Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus, (Bandung :Nuansa Aulia, 2012) hlm. 3 3 R.Subekti, Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 12

Hal | 208

Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam “toko kelontong� atau yang menjual segala macam barang-barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar supermarket. Tetapi berbeda dengan toko kelontong, sistem yang diterapkan di minimarket adalah sistem swalayan, pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan kemudian membayar di kasir, sistem ini membantu agar pembeli tidak berhutang. Jam buka minimarket juga berbeda dengan jam buka supermarket, contoh : jam buka minimarket circle K adalah 24 jam. Contoh minimarket di Indonenesia adalah Alfamart, Indomaret, Circle K, dan lain-lain.4 Minimarket merupakan salah satu bentuk pasar modern (pasar swalayan) dengan menggunakan konsep Store Environment, yaitu pengembangan konsep Place yang terfokus pada penjualan retil (eceran) dan langsung ke konsumen akhir (pemakai). Konsep ini dapat dikatakan sebagai suatu konsep perancangan lingkungan pasar atau toko yang nyaman dan menyenangkan bagi para pengunjung, sehingga tertarik untuk menjadi konsumen sehingga menghabiskan waktu dan berbelanja disana. Konsep ini bulai berkembang di tahun 90-an, dimana berbagai pelosok Indonesia banyak dibangun pasar modern baik berskala kecil hingga skala besar yang mengacu kepada konsep “Store Environment� yang mempunyai tiga konsep utama, yaitu : Store Image, Store Atmospheres, dan Store Theatres. perkembangan usaha minimarket hingga saat ini masih berlanjut, bukan hanya di pusat-pusat kota, namun semakin berkembang ke pinggiran kota, tetapi terus berkembang ke pinggiran kota serta ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia.

Di minimarket cara penawaran tertentu oleh penjual dapat pula berupa pajangan barang di tempat yang sudah ditentukan, dengan tarif harga pada barang dimaksud, dan dengan pembayaran harga pada kasir yang sudah ditentukan pula. 5 Apabila calon pembeli setuju pada barang yang dipajang tersebut, dia mengambilnya dari tempat pajangan dan wajib membayar harga pada kasir. Pengambilan barang berarti setuju membeli, hak milik atas barang beralih kepada pembeli sejak dia mengambil barang tersebut. Konsekuensinya pembeli wajib membayar harga pada kasir dan tidak boleh mengembalikan barang (membatalkan jual-beli secara sepihak). Jika pembeli mengembalikan barang tersebut di tempatnya semula, berarti dia menitipkan barang itu, hal ini tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar harga pada kasir. Adapun 4

http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarketdiakses tanggal 29 April 2013 pukul 10:15 5 Abdul Kadir Muhammad, Op.cit,hlm. 458

Hal | 209

pengawas Pasar swalayan atau minimarket akan memperingatkan pembeli yang bersangkutan. Cara seperti ini lazim terjadi di supermarket (self service market).

Pengawasan dilakukan secara tidak langsung melalui commercial camera television (CCTV).

Di dalam perlindungan konsumen, penjual dan pembeli dinamakan pelaku usaha dan konsumen. Posisi konsumen dengan pelaku usaha tidaklah sama. Maka dibentuklah perlindungan konsumen yang merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan untuk melindungi konsumen.

Konsumen harus dilindungi, karena ada ketidakseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga kedudukan konsumen lemah. Di dalam teori, ada yang namanya “Let be buyer be ware�, kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen seimbang, pelaku usaha membutuhkan konsumen. Konsumen juga membutuhkan pelaku usaha, jadi kedudukannya seimbang. Sehingga tidak perlu ada lagi proteksi. Tetapi kenyataannya sekarang terbalik. Kedudukan komsumen selalu dirugikan. Maka, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Beberapa hal yang dinilai penting dalam hubungan konsumen dan penyedia barang dan/ atau penyelenggara jasa (pelaku usaha)6 antara lain : halhal yang berkaitan dengan informasi dianggap penting untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak aman (unsafe product) dan kebiasaan buruk dari penjual (unfair behaviour).

Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan oleh konsumen, tampaknya yang sangat berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Utamanya dalam bentuk iklan atau label, tanpa mempengaruhi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya. 7 Iklan adalah bentuk informasi yang umumnya bersifat sukarela saja, sekalipun akhir-akhir ini juga diatur di dalam UndangUndang tentang perlindungan konsumen (pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 17 dan pasal 20). Label merupakan Informasi produk konsumen yang bersifat wajib, ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang informasi tersebut dikenal dengan berbagai istilah seperti penandaan, label atau etiket. Label harga adalah angka-angka dalam rupiah yang dilekatkan/ ditempel pada barang-barang yang akan dijual.

6

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , (Jakarta : Diadit Media, 2011), hlm. 73 7 Ibid,hlm. 75

Hal | 210

Dalam hal yang dibeli lebih dari 1 (satu) unit dan harganya dibayar secara keseluruhan, maka ada kemungkinan harga yang diperhitungkan oleh kasir akan lebih tinggi dari harga yang tertera pada label. Karena yang dibayar secara total maka pembeli tidak menyadari adanya kerugian akibat kecurangan ini. Praktek seperti ini telah terjadi di beberapa Indomaret yang ada di Palembang. Beberapa konsumen telah mengalaminya. Hanya saja, tidak melaporkannya. Mereka menganggap bahwa kerugian yang dialaminya tidak seberapa, sehingga cenderung membiarkan saja kecurangan ini.

2. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji adalah bagaimana perlindungan terhadap konsumen apabila harga yang dicantumkan pada barang yang akan dijual lebih rendah dari harga yang harus dibayar oleh pembeli di kasir dan peranan dinas perdagangan dalam mengawasi usaha perdagangan.

3. KerangkaTeori Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Harga merupakan unsur essensialia dari jual beli dan harus jelas untuk disepakati besarnya.

Adanya jual beli harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai obyek jual beli dan harga.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya penjual hanya berhak atas harga yang telah disepakati, tidak boleh lebih tinggi dari itu.

Jadi, jual beli di minimarket harus didasarkan pada itikad baik dari pelaku usaha kepada konsumen. Kemudian, apa yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam hukum perlindungan konsumen harus ditaati oleh pelaku usaha maupun konsumen.

B. PEMBAHASAN Kemungkinan terjadi harga lebih tinggi berdasarkan daftar harga yang diprogramkan dalam komputer. Oleh karena harga itu kadang kala tidak Hal | 211

ditempelkan pada barang yang akan dijual. Akan tetapi, ditempelkan pada rak, maka konsumen/ pembeli ada kemungkinan tidak ingat lagi harga benda tersebut.

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945disebutkan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.8 Dari ketentuan ini jelas menugaskan Pemerintah/ Negara untuk melindungi warganya. Perlindungan ini termasuk juga bagi warga Negara khususnya dan masyarakat lain pada umumnya yang berkedudukan sebagai konsumen.

Para pelaku bisnis dalam melaksanakan etika bisnis, mereka wajib menghindari pelanggaran hukum atau norma-norma yang ada di masyarakat sehingga dapat terhindar dari citra yang buruk bagi perusahaan. Jika cerita perusahaan buruk, maka akan berdampak pada kegiatan usahanya. Problematika dalam kaitannya dengan etika bisnis beraneka ragam sifatnya, seperti adanya kepentingan pribadi yang saling berlawanan dengan kepentingan orang lainnya ataupun adanya persaingan dalam meraih keuntungan yang melahirkan konflik.

Perjanjian menurut hukum adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). 9 Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak (Pasal 1233 KUHPerdata), hak dan kewajiban tersebut dinamakan perikatanperikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Isi atau prestasi dari perikatan harus bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu dan menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi tersebut dalam bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.10 Perjanjian dianggap sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

8

Pembukaan UUD 1945 Guse Prayudi, Seluk-Beluk Perjanjian yang Penting untuk Diketahui Mulai dari A-Z, (Yogyakarta : Pena), 2007, hlm. 1 10 Ibid., hlm. 2.

9

Hal | 212

Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (legally conclueded contract).11 Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang akan mengadakan kesepakatan antara pohak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan satu sama lain. Kesepakatan adalah persepakatan sela sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian.12 Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak lagi dalam tawarmenawar. Sebelum adanya persetujuan, pihak-pihak mengadakan negoisasi, pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga mencapai persetujuan final. Kesepakatan itu bebas tidak ada paksaan, tekanan/ paksaan dari pihak manapun, murni atas kemauan sukarela pihakpihak. Dalam pengertian kesepakatan termasuk juga tidak ada kekhilafan atau penipuan. AbdulKadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian itu dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti. Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan jika salah satu pihak tidak khilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Ketentuan Pasal 1322 KUHPerdata, kekeliruan atau kekhilafan itu tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal, kecuali apabila kekeliruan itu terjadi mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus/ keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian. Dikatakan tidak ada penipuan apabila tindakan menipu menurut arti Undang-Undang ( Pasal 367 KUHP). Penipuan adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberi keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pohak lawannya supaya menyetujui objek yang ditawarkan.

Ketentuan pasal 1328 KUHPerdata, jika tipu muslihat itu digunakan oleh salah 11

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2010, hlm. 299 12 Ibid., hlm. 300.

Hal | 213

satu pihak sedemikian rupa sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Jika tidak dilakukan tipu muslihat itu, pihak lain tidak akan membuat perjanjian. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian. Akibat hukum tidak ada kesepakatan (karena paksaan, kekhilafan dan penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan (vernietigbaar, voidable). Pasal 1454 KUHPerdata, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan, dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan tersebut. Berbeda halnya dengan yuriprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan jika hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan jika disitu ada tipu muslihat yang memperdayakan. Misalnya, pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai barang yang paling baik dan hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka, tidak termasuk penipuan, seperti dalam iklan-iklan.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun, walupun belum berumur 21 tahun penuh tetapi sudah pernah kawin, sehat akal fikiran, tidak dibawah pengampuan dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain. Serta, tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sautu perbuatan tertentu. 13 Akibat hukum tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan. Jika pembatalan tidak dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dipungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak.

Suatu hal tertentudalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini, harus tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Suatu sebab yang halal, merupakan syarat yang keempat untuk syarat sahnya perjanjian. Maksud dari sebab yang halal ini adalah apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena suatu 13

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 217

Hal | 214

sebab yang palsu atau terlarang (Pasal 1335 KUHPerdata) :perjanjian adalah tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksud oleh para pihak pada waktu dibuat perjanjian tidak akan tercapai ;sebab/ causa palsu adalah suatu sebab yang diadakan para pihak untuk menutupi sautu sebab yang sebenarnya ;sebab terlarang adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Jika dikaitkan dengan proses jual beli di minimarket, tidak ada tawarmenawar antara penjual dengan konsumen. Karena, label harga telah dicantumkan pada barang/ pada rak-rak display. Kesepakatan yang tercermin pada jual beli di minimarket ini adalah seorang konsumen membeli barang kemudian membayarnya ke kasir. Konsumen sepakat untuk membeli barang yang diinginkannya, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak minimarket untuk mewajibkan konsumen membeli barang-barang yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Namun, bagaimana jika dikaitkan dengan pencantuman harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar di kasir.

Konsumen tidak menyadari hal ini. Tetapi barang yang dibeli sudah dibayarkan.

Artinya, sebelumnya telah tercapai kesepakatan karena barang sudah berpindah hak miliknya menjadi hak milik konsumen. Namun, jika konsumen ingin melakukan komplain maka penjual/ dalam hal ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi karena ketidaksesuaian harga tersebut.

Kecakapan merupakan syarat sah perjanjian yang kedua, pembeli dikatakan cakap apabila telah berusia 21 tahun/ sudah menikah. Tetapi, pada kegiatan jual beli di minimarket, tidak semua pembeli adalah cakap hukum yaitu berusia 21 tahun/ sudah menikah. Namun, kebanyakan pembeli yang bertransaksi di minimarket adalah orang yang belum cakap dimata hukum.

Misalnya: anak-anak.

Mengenai hal tertentu, di dalam jual beli di minimarket terdapat objek jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Yaitu, berupa barang-barang yang diperjualbelikan di minimarket. Dimana, barang-barang tersebut haruslah jelas jenis, jumlah dan harganya. Barang dan harga merupakan Unsur-unsur pokok (essentialia) dalam perjanjian jual beli. Harga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu di pasar tertentu. Harga

Hal | 215

pada minimarket biasanya telah ditentukan dengan ditempelkan di rak-rak pajangan minimarket.

Barang-barang yang menjadi obyek jual beli itu, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh : Narkoba Salah satu unsur penting dalam transaksi jual beli adalah harga barang yang akan dijual. Harga barang merupakan salah satu hal yang turut menentukan ketertarikan konsumen untuk membeli dan selanjutnya bertransaksi dengan penjual. Perubahan yang terjadi berkali-kali pada suatu barang dapat menimbulkan kerugian bagi para pembelinya, terlebih lagi apabila harga yang disampaikan pada promosi berbeda dengan label harga yang tertera pada barang yang bersangkutan pada saat konsumen akan membeli barang tersebut, termasuk apabila label harga barang yang diberikan dalam bentuk elektrik (barcode).

Adanya ketidaksesuaian penentuan harga suatu produk barang yang dipromosikan dengan yang tertera pada label harga di tempat pembelian dapat diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan yang mungkin saja mengandung unsur-unsur pidana khususnya tindak pidana penipuan, dengan modus media promosi namun mengandung rangkaian kata bohong yang disampaikan pelaku usaha kepada konsumen, baik dilakukan sepengetahuan pelaku usaha ataupun adanya oknum pegawai dari minimarket tersebut. Informasi harga barang oleh pelaku usaha kepada pembeli dapat dilakukan melalui proses pelabelan harga termasuk label harga secara elektrik (barcode). Label harga tersebut beraneka jenisnya. Ada pelaku usaha yang langsung menempelkan label harganya di produk secara langsung, namun ada yang hanya menempelkannya di rak display dan ada pula yang memanfaatkan label harga (barcode) yang disimpan pada produk tersebut. Melalui barcode pembeli dapat mengecek harganya melalui alat barcode reader yang di pasang di titik-titik tertentu di toko swalayan/minimarket tersebut.14 Jika terjadi hal mengenai ketidaksesuaian harga tersebut maka dari aspek perdata, pihak perusahaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang diancam di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Karena, penentuan harga itu dioperasikan oleh Kasir maka berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata tanggung jawab tetap ada pada pemilik minimarket.

14

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=122707diakses pada tanggal 24 April 2013

Hal | 216

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang hanya sebagai pengawasan/pembinaan saja. Tidak berwenang untuk ikut campur dalam penentuan harganya.

Apabila terdapat ketidakcocokan harga pada label dengan harga di kasir maka seharusnya dicantumkan harga yang sebenarnya. Karena harga tersebut merupakan kepastian. Apabila pelaku usaha terbukti melakukan kecurangan dan konsumen merasa dirugikan maka konsumen harus segera mengadukan kecurangan tersebut di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang juga tidak berwenang untuk memberikan sanksi atas tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena sesungguhnya yang memberikan sanksi adalah Undang-Undang sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK.

C. PENUTUP 1. Kesimpulan Terhadap harga yang harus dibayar yang lebih tinggi dari harga yang tercantum dalam label, pembeli/ konsumen seharusnya dapat melakukan penolakan pembayaran. Akan tetapi, biasanya pembeli akan lupa harga yang ditempelkan di label. Kalau terjadi hal yang sedemikian ini, dari aspek perdata bahwa pihak perusahaan telah melakukan perbuatan melangar hukum yang diancam di dalam pasal 1365 KUHPerdata. Karena penentuan harga itu dioperasikan oleh Kasir maka berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata tanggung jawab tetap ada pada pemilik toko. Mengenai kewenangan Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang terhadap tindakan curang seperti ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap perilaku perusahaan seperti itu. Karena, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang berdasarkan fungsinya menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 sebagai pengaturan, pengawasan, dan pemberian izin di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang memberikan sanksi adalah Undang-Undang, sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Penulis, Dinas Hal | 217

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertindak untuk dan atas nama Negara untuk melindungi warga Negara seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang tetap berhak untuk menjatuhkan sanksi.

2. Saran 1. YLKI harusnya menggugat pelaku usaha yang menetapkan harga yang harus dibayar yang tertera dalam label lebih rendah dari harga yang ada di komputer Kasir.

2. Perluadanyakesadaran dari pelaku usaha untuk tidak merugikan konsumen, karena pada dasarnya kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen adalah seimbang dan keduanya saling membutuhkan satu sama lain.

3. Konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dan jadilah konsumen yang cerdas.

4. Perluadanyasanksi yang tegas dari pemerintah untuk menindak kecurangan seperti ini.

Hal | 218

DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Meliala, Djaja, S., 2012, Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus,Bandung : Nuansa Aulia.

Muhammad, AbdulKadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

------------------------------, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution, Az. 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta : Diadit Media.

Prayudi, Guse. 2007, Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui Mulai Dari A-Z, Yogyakarta : Pena.

Saliman, Abdul R, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group Syahrani, Riduan. 2000, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni B. PeraturanPerundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Terjemahan Prof. R. Subekti & R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Pramita, 2009) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang C.Artikel, JurnaldanTapak Maya http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket http://hidayataccountant.files.wordpress.com/2010/06mini-market-bab-ii.doc

Hal | 219