Ej perdata #1 purnamasari

Hambatan Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat) Oleh: Purnamasari, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Amrullah Arpan, SH.,SU dan Dr. H. Abdullah Gofar, SH.,MH

Hambatan Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat) Oleh: Purnamasari, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Amrullah Arpan, SH.,SU dan Dr. H. Abdullah Gofar, SH.,MH

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Meningkatnya pertumbuhan manusia disadari atau tidak akan meningkatkan kompleksitas hubungan antar manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, termasuk juga hubungan hukum. Menurut Muchsin, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah suatu hubungan diantara para subjek hukum yang diatur oleh hukum.1 Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum, karena suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, apabila dilanggar akan berakibat bahwa, orang yang melanggar dapat dituntut di muka pengadilan.2 Peradilan merupakan sarana terakhir atau “the last resort� dan peradilan bukanlah forum konfrontasi, sehingga haruslah mencerminkan suasana damai dan tentram melalui hukum acaranya. 3 Victor M Situmorang mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata memilih jalan perdamaian, baik yang diupayakan oleh hakim, kuasa hukum juga kehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri.4 Dalam tulisan ini yang lebih ditekankan adalah perdamaian melalui mediasi di pengadilan. Mengenai upaya perdamaian di pengadilan ini diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Pasal 31, 33 Rv serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1

Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, 2006, Jakarta: PT. Karya Intan Maksima, hlm. 30.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, 2008, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 131.

3 I Made Sukadana, Mediasi Peradilan, 2012, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm.

39.

4 Victor M Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan, 1993, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 1.

2

Hal | 208

Menurut Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 : “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator�.

Dalam mediasi para pihak sama-sama mengedepankan kejernihan hati untuk benar-benar memperoleh penyelesaian dengan kesepakatan, dan tidak menonjolkan argumentasi-argumentasi yang hanya berpatokan dengan peraturan perundang-undangan yang kaku, serta berdasarkan kebenarannya sendiri, sehingga dalam perdamaian para pihak dapat dikatakan sama-sama menang.

Dengan perdamaian dapat diperoleh hasil yang lebih efektif, efisien, biaya ringan, tidak terjadi permusuhan, proses lebih cepat, dll. 5 Mediasi juga dapat mewujudkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan juga dapat mengurangi penumpukan jumlah perkara hingga ke Mahkamah Agung.

Mediasi merupakan prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perdata, hal ini juga dilaksanakan Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat. Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat merupakan badan peradilan yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah juga Bangka Selatan.

Sesuai dengan fungsi pokoknya sebagai peradilan umun, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pengadilan ini bertugas menyelesaikan perkara perdata juga perkara pidana. Berdasarkan pengamatan dan data yang didapat penulis, dalam kurun waktu 4 tahun (awal 2009- 2012 akhir) Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat ini hanya mampu menyelesaiakn 6 perkara perdata dari 162 perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi.

Melihat minimnya jumlah perkara yang mampu terselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sungailiat terlihat bahwa mediasi belum efektif dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai di Pengadilan tersebut. Dan tentunya azas yang ingin dicapai dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi tidak tercapai.

Dari uraian di atas dan berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas lebih lanjut mengenai mediasi di pengadilan ini dan telah menentukan judul yaitu “Hambatan Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat)�.

5

R. Soeroso, Tata Cara dan Proses Persidangan, 2011, Jakarta: PT. Sinar Grafika,

hlm. 116.

Hal | 209

2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat?

2. Apa faktor penghambat sulitnya tercapai perdamaian sebagai hasil Mediasi di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat?

3. Bagaimana pendapat para pemberi jasa hukum (advokat) terhadap keharusan Mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan?

3. Kerangka Teori ďƒź Sengketa perdata adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak, karena terdapat ketidakpuasaan atau rasa dirugikan hak keperdataannya, yang kemudian diluapkan atau diutarakan dari satu pihak terhadap pihak lain dalam melaksanakan suatu hubungan hukum. ďƒź Suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi).

Dalam beracara di Pengadilan mediasi merupakan salah satu tahapan proses beracara. Dahulu berdasarkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, mediasi hanya merupakan himbauan. Tapi sejak diberlakukannya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. ďƒź Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum tergantung pada 3 hal, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum mencakup mengenai aturan yang dihasilkan masyarakat yang digunakan sebagai pedoman bagi mereka untuk bersikap dalam melaksanakan hubungan hukum. Struktur Hukum mencakup institusi penegakan hukum, diantaranya hakim, kepolisian, advokat, kejaksaan, dll.

Selanjutnya Budaya Hukum merupakan sikap manusia dalam mentaati hukum yang dibentuk tersebut, bagaimana pengaruh sosial masyarakat dalam melaksanakan perintah hukum berdasarkan aturan yang telah dibentuk dan diberlakukan.

Hal | 210

B. PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat Menurut Rachmadi Usman, pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (court connected mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara kita, yaitu : Pancasila, terutama sila keempat yang bunyinya “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan�. Sila keempat menginginkan, upaya penyelesaian sengketa/ konflik/ perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/ konflik/ perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.6 Pada mulanya, mediasi bersifat fakultatif (menurut Pasal 130 HIR dan 154 RBg), namun setelah diterbitkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, mediasi bersifat imperatif (memaksa). Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat merupakan lembaga peradilan yang juga melaksanakan apa yang diperintahkan PERMA Nomor 01 tahun 2008 tentang kewajiban mediasi. Dari pengamatan penulis berdasarkan buku register gugatan Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat mulai dari tahun 2009 hingga 2012, bahwa di pengadilan ini mediasi pernah tercapai hingga ketika pemeriksaan saksi-saksi dilaksanakan. Ini berarti hakim-hakim di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat selalu memberikan peluang sebesarbesarnya kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai, sepanjang pada pokok perkaranya memang menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dapat diselesaikan secara mediasi. Prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan para hakim di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat pada hakikatnya sudah merujuk dan berpedoman pada PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Adapun tahapan mediasi yang dilaksanakan hakim adalah sebagai berikut: 1) Tahap Pra Mediasi Pada tahap ini pada hari sidang yang telah ditentukan ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Apabila terdapat pihak yang tidak hadir, hakim akan menunda persidangan.

Apabila para pihak hadir maka hakim akan memberikan kebebasan para pihak untuk memilih dan menunjuk mediator (lihat Pasal 8 PERMA No. 6

Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan, 2012, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 26.

Hal | 211

01 Tahun 2008). Pada dasarnya, tenaga mediator dapat berasal dari hakim maupun non hakim. Menurut keterangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, pada pengadilan ini belum terdapat daftar mediator non hakim.7 2) Tahap Proses Mediasi Pada tahap ini para pihak langsung berhadapan dengan mediator, karena pada Pengadilan Negeri Klas I B ini tidak ada mediator non hakim, maka mediator hakimlah yang berperan dalam proses mediasi.

Hakim mediator harus menentukan hari-hari sidang mediasi lanjutan dengan kesepakatan para pihak. Para pihak dalam proses mediasi pertama harus menyerahkan resume perkara satu sama lain. Selama proses mediasi berlangsung, hakim mediator akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan berusaha membangun komunikasi yang baik antara para pihak. Hakim mediator akan berusaha menganalisa keterangan dari para pihak agar didapat opsi-opsi yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa para pihak. Apabila kesepakatan tercapai maka hakim mediator dan para pihak akan merumuskan kesepakatan. Para pihak akan menghadap kembali ke majelis hakim pemeriksa perkara untuk menerbitkan akta perdamaian. Hakim mediator dapat menyatakan mediasi gagal apabila selama dua kali berturut-turut para pihak tidak hadir dalam agenda mediasi, juga apabila jangka waktu mediasi telah berakhir.

Pada prakteknya Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat beserta seluruh komponen penegak-penegak hukum di dalamnya sudah berusaha untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Setiap peraturan dibentuk sesuai dengan tujuan pokoknya, begitu juga PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dibentuk untuk mengoptimalkan mediasi itu sendiri. Namun pelaksanaannya tidak sebaik aturan yang telah dibentuk. Walaupun memang terdapat mediasi yang berhasil, namun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mediasi yang tidak berhasil. Pada Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, hanya 3 % perkara yang dapat terselesaikan melalui mediasi dalam kurun waktu 4 tahun (awal 2009 hingga akhir 2012).

7

Wawancara dengan Albertina Ho., SH., MH, Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, tanggal 7 Mei 20013.

Hal | 212

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Rachmadi Usman mengatakan bahwa, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, selain dari proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).8 Dari pendapat Rachmadi Usman ini secara teoritis dengan proses mediasi memungkinkan perkara di pengadilan tidak menumpuk. Melalui mediasi di pengadilan, dapat memperkuat kedudukan para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk mematuhi putusan mediasi. Sekalipun secara teoritis tampak keuntungan-keuntungan dari pemeriksaan perkara melalui mediasi, pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat ini jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi sangat minim, sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :9 Tabel 1: Penanganan Perkara Perdata Melalui Mediasi Tahun 2009 s/d 2012 Di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat Penyelesaian No

Thn

Jumlah (Gugatan)

1.

2009

40

2.

2010

39

3.

2011

50

4.

2012

67

Mediasi Berhasil 1 perkara:Wanprestasi (No: 10/ Pdt. G/ 2009/ PN.SGT) 1 perkara: Wanprestasi (No: 27/ Pdt. G/ 2010/ PN.SGT) 2 perkara: 1. Wanprestasi (No: 27/ Pdt. G/ 2011/ PN.SGT) 2. Ganti Rugi (No: 36/ Pdt. G/ 2011/ PN.SGT) 2 perkara: 1. Perbuatan Melanggar Hukum (No: 25/ Pdt. G/ 2012/ PN.SGT) 2. Perbuatan Melanggar Hukum (No: 37/ Pdt. G/ 2012/ PN.SGT)

Mediasi Tidak Berhasil 39 gugatan 38 gugatan

Prosentase Keberhasilan Mediasi 2,5 % 2,6 %

48 gugatan

4%

65 gugatan

3%

Sumber : Arsip Kepaniteraan Bagian Perdata Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat

8 9

Rachmadi Usman, Op. cit, hlm. 61 .

Arsip Kepaniteraan Bagian Perdata Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat.

Hal | 213

Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat merupakan badan peradilan yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah juga Bangka Selatan. Dengan wilayah yang seluas itu tentunya perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat juga banyak jumlahnya.

Dari tabel tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun (awal 2009 sampai 2012 akhir) jumlah perkara perdata (gugatan) yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, adalah sebanyak 196 perkara yang merupakan kewenangan untuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Hal ini sudah terfasilitasi oleh hakim, akan tetapi dalam kenyataannya hanya terdapat 6 perkara yang dapat selesai dengan mediasi. Berarti hanya terdapat 3 % mediasi yang berhasil.

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tersebut adalah : 1. Pada tahun 2009, terdapat 1 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu gugatan wanprestasi (Nomor Perkara: 10/Pdt.G/2009/PN.SGT).

2. Pada tahun 2010, terdapat 1 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu gugatan wanprestasi (Nomor Perkara: 27/Pdt.G/2010/PN.SGT).

3. Pada tahun 2011, terdapat 2 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu gugatan wanprestasi (Nomor Perkara: 27/Pdt.G/2011/PN.SGT) dan gugatan Ganti Rugi (Nomor Perkara: 36/Pdt.G/2011/PN.SGT).

4. Pada tahun 2012, terdapat 2 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu 2 gugatan perbuatan melanggar hukum (Nomor Perkara: 25/Pdt.G/2012/PN.SGT dan Nomor Perkara: 37/Pdt.G/2012/PN.SGT)..

Dari data ini tampaknya gugatan yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat terus meningkat jumlahnya, akan tetapi prosentase keberhasilan mediasi masih sedikit. Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat dan advokat yang mendampingi klien di wilayah kerja Pengadilan Negeri tersebut, proses mediasi yang gagal dikarenakan ada faktor-faktor penghambatnya. Menurut teori Friedman, tegaknya hukum tergantung 3 hal, yaitu substansi hukum (Undang-Undang), struktur hukum (penegak hukum), dan budaya hukum, dan faktor penghambat mediasi ini juga dikarenakan 3 faktor tersebut, diantaranya: 10

10

1. Wawancara dengan hakim: Albertina Ho., SH., MH, Andalusia., SH., MH, Corpioner SH.

Hal | 214

a. Para Pihak Menurut Budiana Rachmawaty, salah satu advokat di Sungailiat sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menuturkan, kadang yang menghambat para pihak tidak mau berdamai karena mereka tidak sepakat dengan jumlah ganti rugi yang ditawarkan dalam proses mediasi. 11 Selanjutnya menurut Taufik Koriyanto, dan Wandi, advokat di Sungailiat, mengungkapkan sulitnya tercapai mediasi dikarenakan minimnya pengetahuan para pihak mengenai keuntungan mediasi, karena kebanyakan gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Klas I B adalah mengenai sengketa dengan objek berupa tanah yang dominan berada di desa-desa kecil, sehingga pihak-pihaknya sedikit sekali yang paham hukum terkhusus mengenai mediasi, sehingga para pihak cenderung menginginkan putusan kalah menang.12 Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, dengan kata lain pemahaman hukum merupakan pengertian terhadap isi tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, serta manfaat bagi mereka yang hidupannya diatur oleh peraturan tersebut. 13 b. Keterlibatan Pihak Ketiga Menurut Budiana Rachmawaty, pihak ketiga ini dapat saja saudarasaudara jauh para pihak atau teman yang tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa dan mengaharapkan bagian/ keuntungan dari apa yang disengketakan dengan dalih untuk membela salah satu pihak untuk mendapatkan haknya, atau alasan klasik seperti solidaritas sebagai teman.14 Kehadiran pihak ketiga ini akan memperkeruh suasana, dan seharusnya ini disadari oleh para pihak juga kuasa hukumnya sebagai suatu ancaman yang dapat saja menggagalkan proses mediasi. Untuk itu seharusnya para pihak harus lebih mandiri dan percaya diri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus melibatkan pihak ketiga yang belum tentu beritikad baik dan benarbenar ingin mendamaikan pihak yang bersengketa tersebut.

2. Wawancara dengan advokat: Budiana Rachmawaty., SH., MH, Taufik Koriyanto., SH., MH, dan Wandi SH. 11 Wawancara dengan Budiana Rachmawaty., SH., MH, advokat di Sungailiat sekaligus akademisi hukum, tanggal 17 April 2013.

12 Wawancara dengan Taufik Koriyanto., SH., MH dan Wandi., SH, Advokat di Sungailiat, tanggal 24 April 2013.

13 Waluyadi, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif, 2001, Jakarta: Djambatan, hlm. 106.

14 Wawancara dengan Budiana Rachmawaty., SH., MH, advokat di Sungailiat sekaligus akademisi hukum, tanggal 17 April 2013.

Hal | 215

Dari wawancara dengan tiga hakim dan tiga advokat di lingkungan Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, ketiga hakim dan dua advokat mengungkapkan realita bahwa advokat juga memiliki andil besar terhadap gagalnya mediasi. Hal ini berkaitan dengan pemberian uang jasa. c. Keterbatasan Jumlah Hakim yang Memiliki Sertifikat Sebagai Mediator di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat dan Ketiadaan Daftar Mediator Non Hakim Pasal 8 dan 9 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk dapat memilih mediator yang nanti akan menjadi mediator proses mediasi mereka. Pada kenyataannya menurut pengamatan dan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, ternyata diantara dua belas hakim yang bertugas di Pengadilan tersebut hanya terdapat satu hakim saja yang memiliki sertifikat mediator yaitu Ketua Pengadilan Negeri itu sendiri. Bahkan menurut penuturan beliau, beliau belum pernah bertindak sebagai mediator selama bertugas di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat ini, karena terbentur dengan jadwal yang padat mengingat beliau juga merupakan hakim ad hoc dan sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan serta aktif mengikuti pelatihan.15 Untuk memperoleh sertifikat mediator tentunya harus mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi. Seritifikat mediator merupakan sebuah dokumen yang diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan sebagai mediator, dan sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung.16 Menurut Gatot Soemartono, seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinnnya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang paling penting adalah sifat tidak menghakimi dan memihak, dalam kaitannya dengan pandangan masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak. Mediator harus memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah 15

Wawancara dengan Albertina Ho., SH., MH, Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, tanggal 7 Mei 20013. (Data mengenai adanya perkara yang diselesaikan melalui mediasi seperti diuraikan dalam bab ini merupakan hasil mediasi dari mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator).

16 Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 92.

Hal | 216

percaya kepada mediator dalam proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka kearah konsesus.17 Kelangkaan tenaga hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator tentunya akan berpengaruh pada hasil mediasi. Seorang hakim yang telah memiliki sertifikat mediator tentu sudah paham pengetahuan mengenai mediasi yang diperoleh melalui pelatihan khusus untuk menjadi mediator, sedangkan hakim yang belum memperoleh sertifikasi untuk menjadi mediator, pengetahuannya mengenai mediasi pasti tidak sebaik mediator hakim yang bersertifikat mediator, sehingga pola pikir dan tindakannya sebagai mediator akan berbeda.

Selain minimnya jumlah hakim yang memiliki sertifikat mediator, ternyata dari penelitian penulis, untuk kota Sungailiat tidak ada mediator non hakim yang bersertifikat yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat.18 Hal ini tentunya akan membatasi kebebasan para pihak untuk memilih mediator. Seharusnya mediator non hakim yang berada di daerah Sungailiat mendaftarkan diri sebagai mediator non hakim sesuai dengan peraturan. Banyak sekali profesi bukan hakim yang dapat menjadi seorang mediator, misalnya saja advokat dan akademisi hukum, yang tentunya memilki ilmu yang cukup mengenai hukum.

3. Pendapat Pemberi Jasa Hukum (Advokat) Terhadap Keharusan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Ropaun Rambe, advokat memiliki tugas untuk menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan kliennya. Karena disamping klien merupakan sumber penghasilan, juga oleh karena profesi advokat merupakan jasa. 19 Oleh karena itu seorang advokat harus membangun hubungan baik dengan kliennya juga membangun kepercayaan terhadap kliennya. Tugas advokat dalam beracara di pengadilan adalah sebagai kuasa/wakil pencari keadilan, sehingga tindakan yang akan dilakukan para pihak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum/ advokatnya.

17

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, 2006, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 135.

18 Wawancara dengan Albertina Ho., SH., MH, Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat, tanggal 7 Mei 20013.

19 Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, 2001, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 46.

Hal | 217

Menyikapi problematika hukum secara benar adalah mutlak dilakukan oleh seorang advokat. Sikap yang benar adalah memahami maksud dari pembicaraan klien atau calon klien, memahami kedudukan hukumnya, pemecahan masalah hukumnya dan upaya apa yang diperlukan. 20 Para pihak tentunya ingin hasil yang terbaik dalam penyelesaian masalah mereka. Perasaan yang demikian ini juga harus dimiliki kuasa hukum/ advokat, sehingga mereka harus paham mengenai cara yang seperti apa yang terbaik yang harus ditempuh.

Upaya mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang baik dan wajib ditempuh oleh para pihak yang sedang berperkara di pengadilan, karena PERMA Nomor 01 Tahun 2008 mengatur mengenai kewajiban tersebut.

Menurut wawancara dengan beberapa advokat di Sungailiat, bahwa pada dasarnya keharusan mediasi seperti yang telah diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 baik manfaatnya. Menurut mereka, secara tekstual aturan yang terdapat di PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ini sudah baik, hanya saja dalam pelaksanaannya sering terdapat masalah/ hambatan-hambatan yang membuat usaha mendamaikan para pihak menjadi kurang maksimal. 21 Dalam ungkapannya para advokat tersebut mendukung adanya proses mediasi, karena dengan adanya proses mediasi akan mendukung azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut Taufik Koriyanto (salah satu advokat yang penulis wawancarai), bahwa terkadang terdapat kendala untuk mewujudkan azas cepat, misalnya penundaan hari sidang oleh hakim, atau ketidakhadiran para pihak.22 Selain itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur dan menuntut advokat untuk menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila, dan mediasi merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yang harus diamalkan. Selain itu Kode Etik Advokat terutama yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2), mengharuskan advokat untuk mengutamakan perdamaian dalam perkara-perkara perdata.

Pada dasarnya apabila advokat mengerti dan memahami tujuan pelaksanaan mediasi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat, maka seharusnya mereka dapat memotivasi/ mempengaruhi agar kliennya dapat hadir dan mengikuti jalannya 20

Sukris Sarmadi, Advokat, 2007, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 122.

Wawancara dengan M. Taufik Koriyanto., SH., MH, Advokat di Sungailiat, tanggal 24 April 2013.

22 Wawancara dengan M. Taufik Koriyanto., SH., MH, Advokat di Sungailiat, tanggal 24 April 2013.

21

Hal | 218

proses mediasi. Tapi kembali lagi bahwa tidak semua advokat yang berpandangan bahwa mediasi ini baik, karena terdapat juga advokat yang berpandangan bahwa mediasi merupakan ancaman berkurangnya uang jasa yang akan mereka terima jika kasus yang mereka tangani selesai dengan mediasi, sehingga mereka menganggap bahwa mediasi ini hanya dijadikan formalitas belaka dan mereka akan tetap membela kliennya untuk memenangkan kasus tersebut.

Sebaliknya menurut Victor M Situmorang apabila para advokat dapat memberikan nasehat kepada kliennya dan mengarahkan mereka untuk menempuh mediasi, sesungguhnya akan menambah dan memajukan profesinya.

Hal itu disebabkan karena dengan berhasilnya ia menyelesaikan sengketa perdata dalam waktu relatif singkat dan biaya murah akan membuat mereka lebih dikenal karena mahir dalam memotivasi pihak untuk berdamai, sehingga dapat saja kliennya akan memberikan imbalan yang lebih atas jasa-jasa yang telah diberikannya, bahkan akan lebih banyak para pihak yang sedang bersengketa memilih advokat tersebut untuk membantu menyelesaikan sengketa yang mereka sedang hadapi. Dengan demikian tidaklah selamanya mata pencaharian para advokat dari membela kliennya di muka pengadilan, akan tetapi lebih daripada itu, yakni para advokat dapat menyelesaikan sengketa perdata dengan jalur perdamaian.23

C. PENUTUP 1. Kesimpulan a. Berdasarkan penelitian penulis, bahwa Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat telah melaksanakan kewajiban mediasi, namun hanya terdapat 3 % perkara perdata yang terselesaikan melalui mediasi (sejak diberlakukannya PERMA No. 01 Tahun 2008 sampai tahun 2012). Hal ini bukan semata-mata disebabkan dari pengadilan itu sendiri, tetapi terdapat faktor lain. b. Faktor penghambat mediasi a) Budaya Para Pihak yang ingin selalu menang b) Keterlibatan Pihak Ketiga c) Minimnya hakim yang bersertifikat mediator 23

Victor M Situmorang, Op.cit, hlm. 27.

Hal | 219

d) Ketiadaan mediator non hakim c. Advokat yang diwawancarai mendukung adanya proses mediasi untuk mewujudkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan, juga untuk mengurangi penumpukan perkara hingga ke Mahkamah Agung.

2. Saran a. Mahkamah Agung beserta lembaga yang terakreditasi olehnya harus menggalakkan pelatihan/ sertifikasi mediator. b. Harus ada daftar mediator hakim maupun non hakim yang ditempelkan disekitar pengadilan untuk memudahkan para pihak memilih mediator. c. Harus ada kejelasan biaya mediator non hakim.

Hal | 220

DAFTAR PUSTAKA A. Sumber Buku : Dirdjosisworo, Soedjono. 2008 Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Muchsin. 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Karya Intan Maksima.

Rambe, Ropaun. 2001. Teknik Praktek Advokat. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

R. Soeroso. 2011. Tata Cara dan Proses Persidangan. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Sarmadi, Sukris. 2007. Advokat. Bandung : CV. Mandar Maju.

Situmorang, Victor. 1993. Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Soemartono, Gatot. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sukadana I Made. 2012. Mediasi Peradilan. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

Usman, Rachmadi. 2012. Mediasi di Pengadilan. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Waluyadi. 2001. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif. Jakarta : Djambatan.

B. Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Narasumber : 1. Albertina Ho., SH., MH (Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat).

2. Andalusia., SH., MHum (Hakim di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat).

3. Corpioner., SH (Hakim di Pengadilan Negeri Klas I B Sungailiat) 4. Budiana Rachmawaty., SH., MH (Advokat sekaligus Dosen FH UBB).

5. Taufik Koriyanto., SH., MH (Advokat di Sungailiat).

6. Wandi., SH (Advokat di Sungailiat).

Hal | 221