Ej perdata #1 risfi ananda pratiwi by mardani

Kedudukan Masatraining Calon Pekerja Tetap Bank Umum Konvensional Di Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Oleh: Risfi Ananda Pratiwi, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum dan Arfiana Novera, SH.,M.Hum

Abstrak: Perkembangan perekonomian mengakibatkan semakin banyaknya bank-bank umum konvensional bermunculan, sebagai tempat bagi keamanan lalu lintas pembayaran. Sebagai akibat dari itu, maka bank umum konvensional meningkatkan kinerja pekerja yang mendukung kemajuan kegiatan dari bank umum konvensional tersebut dengan cara mengadakan masa training untuk memberikan pelatihan terhadap pekerja. Selain itu, terdapat ketentuan dalam pelaksanaan masa training yang ditentukan oleh bank bahwa dalam masa training selama 2 (dua) tahun tersebut, apabila pekerja tidak menunjukkan kualitas yang baik maka pekerja tersebut dianggap tidak layak untuk dijadikan pekerja tetap dari bank tersebut. Hal ini menimbulkan persamaan dengan masa percobaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanBerdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan, yaitu bagaimana perbedaan antara masa training dengan masa percobaan yang ditentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bagaimana kedudukan pekerja ditinjau dari hak-hak yang pantas diperoleh pekerja dan apa dasar legalitas dari pelaksanaan masa training tersebut. Hak-hak yang diperoleh oleh pekerja training diberikan sesuai dengan perjanjian dan tetap berdasarkan UndangUndang Ketenagakerjaan.Dasar legalitas bagi pelaksanaan training tersebut adalah perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan namun tujuannya yang berbeda yiatu untuk menyeleksi pekerja menjadi pekerja tetap bank umum konvensional. Kata Kunci : Bank Umum Konvensional, Masa Training, Masa Percobaan, Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan setiap hal yang dapat membuat negara ini maju, seperti peraturan maupun sarana dan prasarana untuk mengembangkan negara ini. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Prof. R. Djokosutomo dalam buku Hukum Tata Negara karangan C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat. Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum (rechtsstaat) adalah:1 1) perlindungan hak-hak asasi manusia; 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan; dan 4) peradilan administrasi dalam perselisihan. Ciri dari negara hukum antara lain menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakatnya. 2 Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan telah dilaksanakan oleh penyelenggara-penyelenggara negara termasuk The Founding Father Republik Indonesia yang telah merumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang model negara kesejahteraan Indonesia.3 Dalam mendukung tujuan pembangunan di Indonesia, sebenarnya, negara Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam dan sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan semua tujuan pembangunan tersebut. Salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia dan juga berperan untuk mendukung pembangunan di negara Indonesia adalah aspek ekonomi. Bank menjadi salah satu lembaga yang mendukung adanya kegiatan tersebut. Sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor pendukung kemajuan aspek ekonomi untuk Bank.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

hlm. 3. 2

Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 86. 3 Ajaran Welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding, yang membatasi peran Negara dan pemerintah untuk mecampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde); Lihat: buku Ridwan HR, Op,Cit., hlm. 15.

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus didukung oleh sumber daya manusia yang dipekerjakan. Tenaga kerja tersebut sangat berguna bagi pembangunan bangsa Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan hal yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan sehingga tidak menimbulkan hal yang dapat merugikan bagi salah satu pihak. Pendapat pertama negara kesejahteraan juga mendukung perlunya pemanfaatan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang mendukung kemajuan bangsa Indonesia sehingga hak dan kewajiban tenaga kerja tersebut harus sangat diperhatikan berbagai lembaga yang membutuhkan tenaga kerja tersebut berdasarkan persepsi negara kesejahteraan. Aspek ekonomi tersebut erat kaitannya dengan salah satu sektor penggeraknya sebagai tempat yang menyediakan jasa keuangan. Sebenarnya sistem moneter Indonesia terdiri dari dua yaitu sistem moneter dan sistem lembaga keuangan bukan bank. 4 Dalam perkembangannya, ternyata lembaga perbankan sangat mendukung perekonomian bangsa Indonesia. Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perkonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. 5 Satu cara yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menyeleksi dan merekrut pekerja-pekerjanya adalah dengan mengadakan masa training bagi calon pekerja yang sudah melewati beberapa tes masuk perusahaan namun belum diterima sebagai pekerja tetap dari perusahaan. Masa training dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai masa pelatihan. William J MC Larny dan William M. Berliner memberikan definisi atau pengertian pelatihan sebagai suatu sistem yang berkesinambungan atas pengembangan semua pekerja dalam suatu organisasi sedangkan House memberikan definisi atau pengertian pelatihan sebagai usaha untuk meningkatkan hasil kerja pekerja masa sekarang atau yang akan datang dengan menambah kemampuan pekerja yang dilaksanakan melalui belajar, biasanya dengan mengubah sikap pekerja atau penambahan kemampuan dan pengetahuan pekerja dan Simamora memberikan definisi atau pengertian pelatihan atau training sebagai proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan dan sikap untuk meningkatkan kinerja pekerja.6 Masa training dilakukan dengan tujuan untuk

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.42. 5 Ibid.,hlm.41. 6 Pengertian pelatihan dalam (http://id.shvoong.com/business-management/humanresources/2186825-pengertian-pelatihan/) diakses tanggal 21 November 2012 pukul 19.00.

pengenalan pekerja terhadap perusahaan dan juga meningkatkan kualitas kerja pekerja yang bersangkutan.7 Berdasarkan wawancara dengan beberapa pekerja lembaga perbankan yang pernah menjalani masa training sebelum menjadi pekerja bank, biasanya tenaga kerja tersebut harus menjalani masa training yang ditentukan oleh bank umum konvensional tersebut. Masa training biasanya ditempuh oleh calon pekerja bank umum konvensional tersebut selama dua tahun dengan syarat mereka dapat memperoleh nasabah dalam jumlah yang sudah ditentukan dalam peraturan perusahaan mengenai training yang ditetapkan oleh bank tersebut. Jika para calon pekerja bank umum konvensional tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut maka mereka ditolak untuk menjadi pekerja bank umum konvensional tersebut. Tentunya banyak sekali kerugian apabila melihat lamanya waktu masa training tersebut. Selain kerugian waktu yang diterima oleh calon pega tersebut dengan ketidakpastian apakah mereka diterima sebagai pekerja bank umum konvensional tersebut atau tidak, calon pekerja juga tidak diperbolehkan perusahaan untuk meninggalkan perusahaan tersebut dalam masa training. Jika hal ini dilakukan oleh calon pekerja tersebut, maka calon pekerja tersebut akan dikenakan sanksi. Hal ini tentunya dirasakan sangat tidak adil bagi calon pekerja karena mereka harus menunggu dalam jangka waktu yang lama tersebut tanpa kepastian dari lembaga perbankan. Hal tersebut memang dirasakan sangat berat bagi para calon pekerja bank umum konvensional tersebut. namun, bank umum konvensional tetap berdalih para calon pekerja bank umum konvensional membuat ketentuan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak walaupun dengan standart contract. Perjanjian kerja yang diadakan pihak tenaga kerja dengan pemberi kerja atau anggaran perusahaan yang disepakati oleh pihak tenaga kerja untuk melaksanakan masa training tersebut adalah dasar lahirnya hubungan kerja. Pasal 1601 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi perjanjian kerja sebagai

Pentingnya Pelatihan Karyawan dalam (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789 /30836/5/chapter%201.pdf) diakses tanggal 26 Desember 2012 pukul 20.15.

suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.8 Pengaturan masa training tidak hanya berkepentingan ketenagakerjaan tetapi juga meliputi kepentingan lembaga perbankan.

untuk

2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kedudukan perbedaan masa training dengan masa percobaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 2. Bagaimana kedudukan pekerja peserta training dikaitkan dengan perlindungan hak-hak pekerja seperti yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? 3. Apabila kedudukan peserta training tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam persoalan nomor 1 dan senyatanya peserta training itu bertindak untuk dan atas nama bank pelaksana training, apakah dasar legalitas yang lain bagi pelaksanaan training tersebut? 3. Kerangka Teori Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.9Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 10Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 8

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara , Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279, Pasal 1 angka 14. 9 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790, Pasal 1 angka 2. 10 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Op cit., Pasal 3.

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.11 Masa training dilakukan dengan tujuan untuk pengenalan pekerja terhadap perusahaan dan juga meningkatkan kualitas kerja pekerja yang bersangkutan.12Masa training bertujuan agar calon kayawan mengerti kode etik seorang pekerja bank sehingga akan memajukan bank tersebut dengan pelayanannya. Pentingnya peningkatan kompetensi pekerja yang terus menerus kemudian mendorong perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan/training yang memampukan pekerjanya untuk memahami kebutuhan nasabah secara tepat agar dapat menawarkan dan menjual produk perbankan yang sesuai. Pentingnya peran training untuk mengembangkan sektor perbankan ritel ini semakin disadari oleh kalangan perbankan Indonesia, terutama oleh bankâ&#x20AC;?bank milik negara yang selama ini cenderung kurang menaruh perhatian terhadap hal tersebut. 13 Masa training menjadi cara untuk memberikan pendidikan sekaligus pelatihan kepada pekerja agar mengerti dan memahami serta melaksanakn kode etik yang terdapat dalam penjelasan diatas serta memberikan masa yang bertujuan untuk merekrut pekerja bank maka sebelum merekrut pekerja, bank umum konvensional menerapkan masa training sebagai masa dari tes terkahir untuk menentukan apakah seseorang tersebut layak menjadi pekerja atau tidak. Setelah training diberikan, tentunya perusahaan perlu mengetahui sejauhmana kontribusi training tersebut terhadap perubahan atau peningkatan kinerja pekerja maupun perusahaan secara keseluruhan.14 Hal ini penting karena disadari bahwa belum tentu training yang diberikan kemudian selalu memberikan hasil yang efektif sesuai dengan yang diharapkan perusahaan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas training tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai.15

B. PEMBAHASAN 11

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Op,Cit., Pasal 4. 12 Supra Foonote No. 13. 13 Stefan Tupamahu dan Budi Sutjipto, Op, Cit., hlm. 2. 14 Ibid., hlm. 1 15 Ibid., hlm. 2.

1. Perbedaan Masa Percobaan Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Masa Training Pada Bank Umum Konvensional. Training diberikan sebagai pelatihan kepada beberapa tenaga kerja yang telah melewati tahap seleksi untuk menjadi pekerja.Training pada dasarnya adalah sebuah pelatihan dan pendidikan bagi pekerja yang sudah melewati tahap seleksi sehingga pekerja tersebut harus dididik dan dilatih agar mengerti tugas â&#x20AC;&#x201C; tugasnya sebagai pekerja yang ditempatkan sesuai posisi masingmasing.16 Masa training pada bank umum konvensional bukan bertujuan untuk menyeleksi pekerja baru melainkan untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang sudah melewati dan lulus tahap seleksi pekerja bank umum konvensional, namun apabila pada saat periode masa training, para tenaga kerja tersebut tidak menunjukkan kualitas yang baik, maka tenaga kerja tersebut tidak diterima sebagai pekerja bank umum konvensional.17 Tabel 1. Perbedaan Masa Percobaan dengan Masa Training yang Diadakan Bank Umum Konvensional PERBEDAAN NO Masa Percobaan Masa Training 1. Masa percobaan bertujuan Masa training bertujuan untuk untuk menyeleksi sumber daya memberikan pendidikan dan manusia yang akan diangkat pelatihan bagi sumber daya manusia menjadi pekerja baru yang sudah lulus tahap seleksi pekerja dan menyeleksi kelayakan pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu untuk menjadi pekerja tetap. 2. Masa percobaan diadakan Masa training diadakan dengan tanpa memberikan pendidikan memberikan pendidikan dan dan pelatihan dan setelah pelatihan terlebih dahulu. diadakan sumber daya manusia tersebut akan langsung mengetahui apakah layak diangkat menjadi pekerja atau tidak. 16

Disarikan dari hasil wawancara denganAlvian Reza Azwae, karyawan bagian remedial bank muamalat syariah Palembang, Lubuklinggau Pada 22 Mei 2013 Pukul 09.00-09.20 WIB. 17 Disarikan dari hasil wawancara denganAlvian Reza Azwae, karyawan bagian remedial bank muamalat syariah Palembang, Lubuklinggau Pada 22 Mei 2013 Pukul 09.00-09.20 WIB.

Masa percobaan diadakan tanpa adanya tahapan-tahapan tertentu.

Masa percobaan diadakan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan. Masa percobaan diadakan tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan Masa percobaan diberlakukan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan tidak diperbolehkan pada perjanjian kerja waktu tertentu

Hak-hak yang didapat oleh tenaga kerja selama masa percobaan adalah hak yang dicantumkan dalam perjanjian dan setelah diangkat menjadi pekerja, maka akan mendapat gaji yang sama dengan pekerja lainnya sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing.

Masa training diakan dalam beberapa tahapan yaitu : a. Training pendidikan dan pelatihan b. On the job training c. On the service training. Masa training diadakan selama 2 (dua) tahun.

Masa training diberlakukan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Pada saat pekerja dipekerjakan berdasarkan waktu tertentu yang ditentukan dalam perjanjian dilihat dan ditentukan kelayakan dan kemampuan pekerja dalam bekerja. Hak-hak yang didapat oleh tenaga kerja selama masa training adalah hak yang dicantumkan dalam perjanjian dan pada saat dikontrak menjadi pekerja dalam waktu 2 (dua) tahun, gaji yang diberikan biasanya sebesar 80% dari gaji yang diterima pekerja tetap.

2. Kedudukan Pekerja Peserta TrainingDikaitkan dengan Perlindungan HakHak Pekerja Seperti yang Diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Masa training merupakan masa pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pekerja-pekerja yang sudah melewati tahap seleksi. Setelah masa training dilakukan, maka pekerja akan dikontrak selama 2 tahun. Selain sebagai pekerja yang menjalani pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja tersebut menjalani masa yang dikenal dengan istilah on the job training. Tentu saja, berdasarkan perjanjian tersebut, pekerja menerima hak dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan begitu juga perusahaan menerima hak dan kewajiban yang harus dijalani

Berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku, pekerja berhak atas fasilitas-fasilitas seperti :18 1. Bantuan uang makan berdasarkan kehadiran pekerja pada hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. 2. Jamsostek sesuai kententuan perusahaan. 3. Bantuan rawat jalan/Outpatient sesuai fasilitas untuk jenjang jabtan Asisten pada perusahaan. 4. Bantuan rawat Inap sesuai fasilitas kesehatan yang diatur di perusahaan. 5. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja untuk masa kontrak 12 (dua belas) bulan yang dapat diajukan setelah menjalani masa paling sedikit 6 (enam) bulan masa kontrak dan diberikan proporsional sesuai dengan masa kontrak yang telah dijalani. Pelaksanaan cuti mengau pada ketentuan yang berlaku di perusahaan. 6. Ongkos perjalanan cuti tahunan (OPCT) sebesar 1 (satu) bulan penghasilan, dibayarkan pada akhir masa kontrak 12 (dua belas) bulan yang pembayarannya mengacu pada ketentuan perusahaan. 7. Tunjangan hari raya (THR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 8. Tunjangan pajak sesuai tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak yang memiliki NPWP pribadi atas penghasilan dan fasilitas yang menjadi obyek pajak penghasilan. 9. Bonus atau jasa produksi atau insentif (apabila ada) sesuai ketentuan perusahaan.

3. Dasar Legalitas Bagi Pelaksanaan Masa Training. Pelaksanaan masa training terhadap setiap pekerja baru untuk memberikan pendidikan maupun pelatihan sekaligus untuk melihat apakah pekerja tersebut dapat diangkat sebagai pekerja tetap atau tidak maka pelaksanaan training harus memiliki dasar legalitas yang harus dengan tegas 18

Perjanjian Kerja Asisten Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 14 Desember 2011.

memastikan hak-hak pekerja dilindungi.Hal ini dikarenakan pada masa pelaksanaan training, setiap pekerja sudah berkewajiban melaksanakan pekerjaan dan mematuhi peraturan termasuk untuk tidak meninggalkan bank umum konvensional selama masa training berlangsung. Tentunya hal tersebut berakibat pekerja tersebut tidak akan mendapatkan pekerjaan selain pekerjaan yang diberikan oleh bank umum konvensional. Dasar legalitas pelaksanaan training bagi calon pekerja adalah berdasarkan pada Buku pedoman Perusahaan dimana di dalamnya mengatur mengenai masa training bagi calon pekerja. 19 Masa training dengan kontrak kerja selama 1-2 tahun tersebut sudah memiliki dasar legalitas yang pasti yaitu Pasal 52 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengeai perjanjian kerja waktu tertentu.20Hal ini dikarenakan pekerja dipekerjakan berdasarkan waktu tertentu yaitu seama 1-2 tahun.Waktu tersebut sudah diatur secara tegas dalam kontrak kerja yaitu selama 2 tahun yang tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Masa training berbeda dengan masa percobaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masa training dilaksanakan bagi tenaga kerja yang telah melewati dan lulus tahap seleksi menjadi pekerja. Sedangkan masa percobaan dilakukan pada tenaga kerja, untuk menyeleksi tenaga kerja calon pekerja dalam suatu pekerjaan. Setelah masa training dilakukan, maka akan ada fase masa on the job training dan on the service training yang juga merupakan bagian dari fase training dan pada masa itu, pekerja dikontrak selama dua tahun artinya pekerja bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Masa percobaan tidak dapat dilakukan pada perjanjian kerja waktu tertentu, melainkan hanya dilakukan terhadap perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Masa training 19

Disarikan dari hasil wawancara dengan Tonny abar Pribadi Sinaga Pimpinan Bank SUMSELBABEL Cabang Lubuklinggau pada 29 Mei 2013 Pukul 09.00-10.00 WIB. 20 Disarikan dari hasil wawancara dengan Agussasi Kabid Pengawasan, Hubungan Industrial dan Syarat kerja Dinas Ketengakerjaan dan Transmigrasi Kota Lubuklinggau di kantor Kabid Pengawasan, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau pada 29 Mei 2013 pukul 09.00-10.00 WIB.

bukan merupakan cara untuk menyeleksi sumber daya manusia yang akan menjadi pekerja, melainkan untuk menyeleksi kelayakan pekerja yang sudah bekerja, berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu untuk diangkat menjadi pekerja tetap. Hak-hak pekerja dalam masa training diberikan sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati dan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hak-hak pekerja pada masa training yang diberikan seperti: bantuan uang makan, Jamsostek, asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan pajak dan ongkos perjalanan apabila pekerja ditetapkan perusahaan untuk mengadakan pekerjaan lapangan. Namun, gaji pekerja tersebut sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pekerja tetap. 2. Masa training tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan tujuan masa training yang berbeda dengan masa percobaan. Masa training bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, sekaligus untuk menyeleksi kelayakan pekerja untuk diangkat menjadi pekerja tetap. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, masa training juga diadakan setelah perusahaan bank umum konvensional mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja yang menjalani masa training selama 2 (dua) tahun. Ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 52 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Saran Beberapa saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan dalam skripsi ini antara lain: 1. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa masa training tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan pada saat masa training, tenaga kerja tersebut sudah menjadi pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 (dua) tahun. Hal ini berarti tujuan perjanjian kerja waktu tertentu diadakan untuk

mempekerjakan pekerja sekaligus mengadakan masa training yang bertujuan menyeleksi pekerja untuk diangkat menjadi pekerja tetap. Kemudian untuk masalah hak pekerja yang menerima gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pekerja tetap yang tidak diatur dalam peraturan perundangundangan. Selain itu, Terdapat permasalahan terhadap waktu dalam pelaksanaan masa training. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas mengatur mengenai tujuan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan juga mengatur 2. Selain itu, sudah seharusnya Pemerintah ikut andil dalam mengawasi jalannya masa training. Hal tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada baiknya pengawasan dilakukan dengan mengirim perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ke setiap bank umum konvensional yang mengadakan masa training, sehingga pemerintah dapat mengawasi jalannya masa training dan mencegah adanya pelanggaran hak-hak pekerja baru. Selain itu, pengawasan terhadap isi kontrak disesuaikan dengan hak-hak yang diterima pekerja, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga wajib dilakukan, untuk mencegah adanya hak-hak yang tidak sesuai diberikan terhadap pekerja baru yang sedang menjalani masa training.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku dan Artikel : Abdul

Khakim. 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Adrian, Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika. Asri Wijayanti. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. Budi Sudjonno. 2012. Pengaruh Outbound Management Training Terhadap Potensi Organisasi. Hidayat, Muharam. 2006. Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanannya di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. H.Mulady. 2007. Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Presepektif Hukum Dan Mayarakat. Bandung: PT. Refika Aditama. Joni, Emirzon. 2002. Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: PT. Prenhalindo. Kasmir. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kasmir. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Lalu, Husni. 2005. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Lalu Husni. 2012. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Munir Fuady. 2003. Hukum Perbankan Modern. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Muhammad, Djumhana. 2003. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PTCitra Aditya Bakti. S.Djoni Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. Siswanto, Sutojo. 2007. Analisis Kredit Bank Umum. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Stefan Tupamahu dan Budi W. Soetjipto. 2012. Artikel Pengukuran Return On Training Investment. Widjanarto. 2007. Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Zainal Asikin dkk. 2012. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR/ tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. C. Internet: I Made Winarta, Kode Etik Bankir Indonesia dalam (http://www.dki.perbarindo.org/artikel_detail.php?no=3) Jurnal Kediri, (http://jurnal.unik-kediri.ac.id/perjanjian-kerja-waktu-tertentutinjauan-dari-perspektif-juridis-sosiologi-reflektif-kritis/) Pengertian Pelatihan Pekerja, (http://id.shvoong.com/business-management/humanresources/2186825-pengertian-pelatihan/) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja-untuk-waktu-tidaktertentu/, Pentingnya Pelatihan Untuk Pekerja, (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30836/5/Chapter%201.pdf) D. Dokumen-Dokumen: Perjanjian Kerja Asisten Pad PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor: WPL/7. 2/0282, Tanggal 14 Desember 2011.