Ej perdata #1 rizky kurniawan by mardani

Sanksi Terhadap Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran Radio dan Televisi Berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Oleh: Rizky Kurniawan, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH dan H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan lembaga sosial baru menyangkut dunia penyiaran dan telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat yang saat ini makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan suatu informasi. Pada saat ini informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.1 Dunia penyiaran di Indonesia di mulai pada tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Prof. Komans dan Dr. De Groot telah berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Kemudian Kejadian ini diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan Nirom Tahun 1930 amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA (Nederland Indische Vereniging Radio Amateur) yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda.2 Sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, radio3 dan televisi4 mengalami perkembangan yang cukup pesat, yaitu sejak dimulainya reformasi 1998. Dalam perkembanganya pada masa reformasi yang kemudian mempengaruhi perkembangan pada media sampai sekarang. Berbagai media massa, termasuk 1

Pengaturan Republik Indonesia, Undang â&#x20AC;&#x201C;Undang tentang Penyiaran No.32, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252, pada penjelasan umum. 2 Morissan, Manajemen Media Penyiaran (strategi mengelola radio dan televisi), Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 7. 3 Radio adalah suatu alat informasi berita berupa suara atau audio yang dapat menjangkau daerah yang sangat luas dengan pancaran gelombang atau frekuensi melalui udara. Uji saputro, The Essentials of ICT, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010, hlm 8 4 Televisi merupakan peralatan teknologi informasi yang menyajikan suara dan gambar. Uji saputro, The Essentials of ICT, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010, hlm 9

radio dan televisi bagai menemukan dunia yang baru dalam fungsinya sebagai komunikasi masa, bahkan radio dan televisi menjadi bagian yang sanga penting dalam kehidupan pers dan kehidupan nmasyarakat yang sadar akan informasi.5 Begitu pula dunia penyiaran radio dan televisi di Palembang saat ini semakin kompetitif dengan maraknya radio-radio swasta dan televisi swasta yang bermunculan untuk melakukan bisnis stasiun penyiaran swasta, karena bisnis ini menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya minat orang untuk membuka stasiun penyiaran, dan spektrum frekuensi di beberapa kota besar di Indonesia khususnya di Palembang ternyata sudah cukup pada.6 Demi mewujudkan penyiaran yang sehat, adil, beragam dan bertanggung jawab, diperlu adanya suatu pengawasan dalam sistem penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa media dan penyiaran adalah ranah publik, yang mengakibatkan intervensi pemerintah dibatasi, maka sebagai gantinya, terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah (tingkat provinsi). KPI ataupun KPID dibentuk berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) KPI mempunyai wewenang: (1) Menetapkan standar program siaran; (2) menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Guna menyehatkan sistem penyiaran yang sesuai dengan tujuan dari UU no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran , dan sesuai wewenang KPI pasal 8 ayat (2) dan (3), KPI membentuk peraturan no 02 dan 03 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)dan Standar Program Siaran (SPS). Berdasarkan batasan-batasan yang terdapat dalam peraturan tersebut, maka KPI melakukan pengawasan demi mewujudkan sistem penyiaran yang sehat.7 5

http://digilib.uin-suka.ac.id/3134/ pengawasan system penyiaran radio oleh KPID Yogyakarta di akses pada tanggal 2 september 2012 6 Morissan, Op.Cit., hlm. 82 7 http://digilib.uin-suka.ac.id/3134/ pengawasan system penyiaran radio oleh KPID Yogyakarta Op.Cit.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas ada beberapa permasalahan yang ditemukan yang berkaitan pelanggaran terhadap peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran. Sehubungan dengan hal itu, maka dibahaslah skripsi dengan judul â&#x20AC;&#x153;Sanksi Terhadap Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran Radio dan Televisi Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaranâ&#x20AC;?

2. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran ? 2. Apa saja hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran ?

3. Kerangka Konseptual a) Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberi arti sebagai suatu lembaga negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, sesuai pada Pasal 1 ayat (13). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga memberikan arti dari Penyiaran, yaitu kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di laut, di darat atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui kabel, udara, dan/atau media yang lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, sesuai pada pasal 1 ayat (2). Sementara penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang berkesinambungan, sesuai pada pasal 1 ayat (3). Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka ataupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan, pasal 1 ayat (4). b) Pengertian Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran menyatakan bahwan pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh komisi penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional, sesuai pada pasal 1 ayat (1). c) Pengertian Standar Program Siaran Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran menyatakan standar program siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang di tetapkan oleh KPI. d) Dasar dan tujuan Pedoman Perilaku Penyiaran Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tetnag Penyiaran Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, keberagaman, kebebasan, keamanan, kemitraan, etika, kemandirian, kepastian hukum, dan tanggung jawab. Sementara pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menyatakan Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera, mandiri, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. e) Pengertian Penerapan Sanksi Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemindanaan yang secara kongkrit dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan masalah penerapan sanksi, maka yang dituntut adalah asas keseimbangan artinya bahwa harus mengakomodasi semua kepentingan baik kepentingan masyarakat pelaku dan juga korban. Dengan demikian tidak boleh hanya membedakan pada suatu kepentingan saja, tetapi harus memperhatikan ketiga kepentingan yaitu masyarakat, pelaku dan korban.8 Jadi penerapan sanksi merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh kelompok atau golongan untuk memeperaktekkan suatu teori, metode dan hal lain yakni berupa hukuman terhadap seseorang, kelompok, atau golongan yang melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan maupun peraturan perundang-undangan. 8

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/58dc4e9dd53744ee937151d93deae116.pdf

f) Faktor-fakto yang mempengaruhi penerapan hukum Menurut soerjono soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undangundang, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan.9 B. PEMBAHASAN 1. Penerapan Sanksi Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran Radio dan Televisi Pada Lembaga Penyiaran Dalam dunia penyiaran di Indonesia, pemerintah secara khusus membentuk lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yaitu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan mempunyai wewenang sebagai berikut:10 a. Menetapkan standar program siaran, yakni suatu peraturan yang berisi tentang kewajiban, batasan, dan pelarangan suatu program siaran b.

Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, yaitu suatu peraturan yang mengatur suatu lembaga siaran

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan lembaga penyiaran, pemerinta dan masyarakat Upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjamin masyarakat agar memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia berupa: mendapatkan informasi yang tepat akurat, hiburan hiburan yang sehat, dan pendidikan. Maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Peraturan Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, yaitu standar isi siaran. 9

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2010, hlm. 8 10 Pengaturan Republik Indonesia, Undang â&#x20AC;&#x201C;Undang tentang Penyiaran No.32 Tahun 2002, Pasal 8 (2), pada bagian kedua

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga penyiaran baik radio maupun televisi sudah menjalankan tugas yang semestinya untuk memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dan alhamdulillah cukup efektif.11 Pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi-sanski berupa:12 a.

Teguran tertulis

Penghentian sementara mata acara yang bermasalah melalui tahap tertentu

Pembatasan durasi dan waktu siaran

Denda admistratif

Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu

Tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran

Pencabutan izin siaran

ketujuh hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:13 Ad. a. Teguran tertulis Pemberian sanksi teguran tertulis terhadap lembaga penyiaran yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran berupa: pelanggaran terhadap nilai kesukuan, agama, ras antar golongan, norma kesopanan dan kesusilaan, pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik, klasifikasi program siaran. Sanksi diberikan paling banyak dua kali teguran tertulis selama tujuh hari kalender tanpa melalui tahapan klarifikasi dari lembaga penyiaran dan Komisi

Wawancara dengan Drs. H. M. Yamin Hasan, SH., MM, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013 12 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran 13 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada publik.14 Ad. b. Penghentian Sementara Penghentian sementara diberikan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran berupa: kesalahan dalam peliputan bencana, muatan seks dalam lagu dan vidio klip, ungkapan kasar dan makian, dan nilai agama, ras serta kesukuan. Sanksi diberikan kepada lembaga dengan terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis dan apabila teguran tidak dihiraukan maka sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan.15 Ad. c. Pembatasan durasi Pemberian sanksi pembatasan durasi hampir tidak pernah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena sanksi ini dinilai kurang efektif.16 Ad. d. Denda Administratif Denda administratif hanya diberikan terhadap program siaran iklan niaga yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari. Program siaran iklan juga dilarang menayangkan promosi minuman beralkohol atau sejenisnya, promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, upaya menyembunyikan, dan membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, dan kinerja produk atau jasa yang di iklankan. Ad. e. Pembekuan Kegiatan Siaran Pembekuan kegiatan siaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum. Ad. f. Tidak diberi Perpanjangan Izin Siaran Sanksi ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ad. g. Pencabutan Izin

Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013 15 Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013 16 Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013

Pencabutan izin dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum. Menurut penjelasan Yamin Hasan, penjatuhan sanksi selanjutnya atau selain sanksi teguran tertulis dilakukan melalui tahapan klarifikasi dari lembaga penyiaran dengan ketentuan-ketentuan sebagi berikut: a. Komisi Penyiaran Indonesia memberikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI, rapat pleno dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah peroses pemeriksaan pelanggaran. Jika lembaga penyiaran tersebut tidak memenuhi undangan tersebut maka telah dianggap menggunakan haknya ntuk menyampaikan klarifikasi. b. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh ketua, wakil ketua atau anggota KPI yang ditunjuk, Sidang ini dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada publik. c. Bahan bukti yang digunakan dalam penjatuhan sanksi adalah bukti rekaman pelanggaran dan dokumen temuan pengawas. d. Hasil selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI guna untuk memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. e. Rapat pleno KPI penjatuhan sanksi dilakukan oleh KPI selambatlambatnya tujuh hari kerja setelah proses persidangan. Dalam proses penjatuhan sanksi lembaga penyiaran juga berhak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI, yang disampaikan secara tertulis paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal surat keputusan mengenai sanksi KPI diterima.17 Pemberian sanksi yang paling jarang diberikan Komisi Penyiaran Indonesi (KPI) kepada lembaga penyiaran adalah sanksi pembekuan kegiatan siaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, karena sanksi ini hanya diberikan kepada lembaga penyiaran yang melakukan kesalahan fatal seperti yang pernah dilakukan oleh program â&#x20AC;&#x153;Siletâ&#x20AC;? pada tahun 2010 lalu, dengan memberikan informasi palsu dan kata-kata yang melanggar prinsip-rinsip jurnalistik. Pelanggaran yang dimaksud adalah mengenai kata-kata â&#x20AC;&#x153;dalam 17

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

waktu satu hari gempa akan terulang dan ini bagian dari pada hukuman bagi Yogyakarta sebagai kota yang dikutukâ&#x20AC;?, sehingga terjadi kepanikan.18

2. Berdasarkan Hasil Riset di PT. Radio Motifasi Menebar Aktifitas Palembang Pada tahun 1993 PT. Radio Motivasi Menebar Aktifitas (MOMEA) menggema dan melangkah seiring sejalan dengan dinamika kehidupan remaja remaja dan menjadi ciri khas anak muda Palembang. Dua puluh tahun perjalanan waktu juga yang memberikan banyak hal kepada MOMEA, kesadaran betapa sangat pentingnya profesionalisme dalam mengelola siaran radio. Keberhasilan radio ini dalam perjalanannya bukanlah pekerjaan yang dilakukan sendiri, melainkan dukungan masyarakat kota Palembang yang siap menerima perubahan yang positif serta dukungan mitra bisnisnya, membuat radio MOMEA tetap bertahan.19 Dalam melakukan kegiatan penyiaran radio sehari-hari, MOMEA FM selalu berusaha untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berupa Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, akan tetapi kami tidak menutupi bahwa seringkali lalai dalam menjalankan tugas dan pematuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Pelanggaran yang sering kami lakukan adalah seringkali luput memutarkan adzan pada waktunya, dan penggunaan kata-kata atau prosesi penyiaran yang berbau SARA (Suku, agama, ras, dan antargolongan).20 Menurut Bambang 21 , penerapan sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir selalu luput dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sehingga meraka tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas pelanggaran yang mereka buat.

3. Berdasarkan Hasil Riset di Sumeks Tivi (PALTV) 18

Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013 19 http://www.momeafmpalembang.com/about-momea/history/ diakses pada tanggal 29 April 2013 20 Wawancara dengan Bambang, Marketing dan Finance PT. Radio Motifasi Menebar Aktifitas Palembang, 25 maret 2013 21 Wawancara dengan Bambang, Marketing dan Finance PT. Radio Motifasi Menebar Aktifitas Palembang, 25 maret 2013

PALTV yang berdiri pada tanggal 9 September 2007 membuat program yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Yaitu memilih program yang lebih menitik beratkan pada â&#x20AC;&#x153;CONTENT LOCAL (70-80%)â&#x20AC;?. Membuat program yang banyak melibatkan masyarakat. Selain itu juga sebagian program ditayangkan dalam format live dan interaktif dengan pemirsa. Penggunaan bahasa Palembang di beberapa program. Memperbanyak kegiatan off air terutama pada program unggulan.22 Melakukan kegiatan dibidang penyiaran adalah hal yang yang sangat menyenangkan, karena dalam melakukan tugas kami dapat memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kami dan masyarakat yang menyaksikan program-program kami. Dalam dunia penyiaran ada suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap suatu lembaga penyiaran tak terkecuali kepada lembaga kami jika melakukan suatu pelanggaran pada peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang disebut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.23 Menurut Syafik Gani, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan (KPID SUMSEL) telah menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dari tindakan mereka yang telah memeberikan lembaga kami sanksi, jika terjadi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.24

4. Hambatan Terhadap Penerapan Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standa Program Siaran Radio dan Televisi Pada Lembaga Penyiaran Hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran televisi dan radio, diantaranya: 25 1) Pemilik Modal lembaga penyiaran 2) Lembaga penyiaran hanya patuh dalam waktu singkat kedua hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:26 22

http://www.paltv.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=2594& Itemid=78 diakses pada tanggal 29 April 2013 23 Wawancara dengan Syafik Gani, General Manager PT. Sumeks Tivi Palembang, 10 April 2013 24 Wawancara dengan Syafik Gani, General Manager PT. Sumeks Tivi Palembang, 10 April 2013 25 Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013

Ad. 1. Pemilik modal lembaga penyiaran Pemilik modal adalah hambatan yang paling utama dalam pematuhan sanksi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, karena saat ini program-program siaran hanya mengutamakan mencari keuntungan yang besar tanpa menghiraukan nilai-nilai moral, pendidikan, dan hiburan sehat yang semestinya menjadi fungsi dari suatu program siaran. Besar atau tidaknya keuntungan yang didapat dilihat dari TV rating, TV rating adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu program yang disiarkan mendapat banyak respon dari masyarakat atau tidak, jika mendapat respon maka suatu lembaga penyiaran akan mempertahankan program tersebut demi meraup keuntungan, walaupun sudah mendapat sanksi teguran dari KPI.27

Ad. 2. Lembaga penyiaran hanya patuh dalam waktu singkat Hanya patuh dalam waktu singkat menjadi hambatan pematuhan sanksi berikutnya. Jika suatu program siaran dikenakan sanksi teguran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maka akan langsung mematuhinya tetapi tidak jarang ada yang hanya patuh sementara kemudian akan mengulanginya lagi, hal ini terjadi karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengalihkan perhatiannya kepada program-program lain sehingga luput dari pengawasan.28

C. PENUTUP 1. Kesimpulan Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran mengalami masalah. KPI hanya memberikan sanksi teguran tertulis terhadap lembaga penyiaran yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, sehingga sanksi tidak efektif. KPI juga hanya lebih memperhatikan lembaga penyiaran televisi 26

Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013 27 Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013 28 Wawancara dengan M. Yamin Hasan, ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 20 maret 2013

dibandingkan dengan lembaga penyiaran radio, sehingga banyak lembaga penyiaran radio yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan sanksi. 2. Hambatan terhadap penerapan sanksi pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran radio dan televisi pada lembaga penyiaran yaitu: a. Pemilik modal lembaga penyiaran terkadang melakukan perjanjian dengan penguasa agar program siaran tetap berjalan walaupun telah mendapatkan sanksi. b. Lembaga penyiaran hanya patuh dalam waktu singkat setelah diberikan sanksi, dan kemudian akan mengulangi pelanggaran tersebut.

2. Saran 1. Diperlukan ketegasan dan perhatian yang lebih dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap lembaga-lembaga penyiran 2. Diperlukan kerja sama yang baik antaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga penyiaran agar program siaran dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat luas sesuai dengan fungsi program siaran itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA Sumber buku: Morissan, 2009, Manajemen Media Penyiaran (strategi mengelola radio dan televisi), Kencana, Jakarta. Uji Saputro, 2010, The Essentials of ICT, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Citra, Jakarta. Sumber Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. Website: http://digilib.uin-suka.ac.id/3134/ http://www.momeafmpalembang.com/about-momea/history/ http://www.paltv.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=2594&Itemid=7 8