Hambatan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang Oleh: Triyogo Sutrisno, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Firman Muntaqo, SH.,M.Hum dan H. Amrullah Arpan, SH.,SU
Hambatan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang Oleh: Triyogo Sutrisno, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Firman Muntaqo, SH.,M.Hum dan H. Amrullah Arpan, SH.,SU
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan hidupnya dalam lapangan agraria, tanah merupakan barang yang berharga dalam kehidupannya. Menurut kamus hukum1 agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, Untuk memberikan jaminan yang kuat akan pemilikan tanah perlu kejelasan tentang status tanah agar memberi kepastian hukum pada orang yang menguasai atau memilikinya. Pengaturan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696). UUPA memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memanfaatkan fungsi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pemerintah mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya,sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) UUPA. Pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 2 meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembukuan dan pembuktian hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan dokumen dan daftar umum. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan, pendaftaran perubahan data, serta pembebanan hak pendaftaran tanah lainnya. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah yang kemudian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan Pasal 19 UUPA 1 2
Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 21 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan tentang bidang-bidang tanah yang ada, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar yang dapat menimbulkan masalah dalam bidang pertanahan. Boedi Harsono mengemukakan bahwa: “Dengan diadakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah mengetahui status dan kedudukan hukum dari tanah-tanah yang dimilikinya, luas tanah dan batasnya, siapa yang memiliki dan mempunyai beban hak atas tanah tersebut. Sehubungan dengan itu dibidang administrasi pertanahan, masalah utama yang timbul ialah belum tersedianya data pertanahan yang lengkap dan menyeluruh baik mengenai kepemilikan hak, penguasaan hak, maupun prosedur pendaftarannya�.3 Pentingnya pelaksanaan pendaftaran tanah adalah agar tanah itu terdaftar dan memiliki surat tanda bukti hak (sertifikat) yang penting dalam meningkatkan faktor ekonomi masyarakat. Dengan pendaftaran tanah akan terlihat manfaat dari tanah tersebut yaitu dapat dipergunakan untuk peningkatan usaha pemiliknya misalnya dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa atas tanah tersebut dikemudian hari. Dari uraian diatas dapat disimpulkan pentingnya pendaftaran tanah dari hak-hak atas tanah tersebut. Dalam hubungannya dengan jaminan kepastian hukum, maka hal terpenting dalam pendaftaran tanah adalah alat bukti kepemilikan tanah yang digunakan sebagai dasar bagi pendaftaran tanah yaitu sertifikat tanah. Begitu banyak fungsi sertifikat tanah bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah maka sudah selayaknya setiap pemegang hak atas tanah mendaftarkan tanahnya guna memperoleh sertifikat tanah. Artinya “setiap pemegang hak atas tanah yang telah bersertifikat akan lebih tenang karenamemiliki kepastian hukum dengan adanya pengakuan Negara atas haknya tersebut dan dapat dipertahankan secara mutlak terhadap siapa pun�.4 Tujuan UUPA Dalam penjelasan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 adalah:
3
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, jakarta, 1982, hlm. 462. 4 MP. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek), PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 162
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.5 Tujuan UUPA ini diwujudkan dalam tujuan pendaftaran tanah yang terakhir dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997: Pendaftaran tanah bertujuan: a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan. Dalam hal pembuktian adanya suatu hak atas tanah secara hukum adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah itu, yang mana pendaftaran tanah dimaksud diajukan kepada Kantor Pertanahan, agar tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum terdaftar identitasnya dikantor pertanahan dan kepada pemilik yang sah diberikan sertifikat tanah. MP. Siahaan, mengemukakan bahwa: “Dalam pendaftaran tanah yang terpenting adalah adanya catatan identitas atas tanah yang dimiliki dan dikuasai. yang dimaksud identitas tanah adalah keterangan-keterangan mengenai sebidang tanah sehingga sebidang tanah tersebut jelas-jenis haknya, letaknya, batas-batasnya,
5
Boedi Harsono, Op. Cit, hlm. 87
luasnya, keadaannya, siapa yang memiliki atau menguasai dan ciri-ciri khas lainnya”.6 Namun dalam kenyataannya tujuan dan cita-cita UUPA belum terlaksana dengan baik, karena mengalami hambatan walaupun UUPA telah lahir 53 tahun yang lalu. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar di seluruh Indonesia termasuk di wilayah kota Palembang. Data Pertanahan Kota Palembang, hingga disusunnya laporan akhir tahun 2012 dari 351.300jumlah bidang tanah di Palembang menunjukkan tanah yang telah bersertifikat sejumlah 201.327, sementara tanah yang belum bersertifikat sejumlah149.973.7 Sehingga dapat dikatakan jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat masih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat hak milik masyarakat Kota palembang terhadap jaminan kepastiaanhukum hak atas tanahnya masih rendah, keadaan seperti ini juga akanmempengaruhi jika suatu saat pemegang hak atas tanah tersebut akan melakukanperalihan hak atas tanahnya kepada orang lain, karena sertifikat merupakan surattanda bukti hak yang otentik atas tanah yang telah dibukukan dalam buku tanahyang bersangkutan. Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis menyebutkan: “Oleh karena itu, tidak mengherankan bila masalah pertanahan yang muncul dari hak atas tanah akan semakin banyak dan semakin beragam. Salah satu penyebabnya adalah belum terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada. Bahkan yang sudah terdaftar saja masih menyimpan masalah apalagi yang belum atau yang tidak didaftar, sehingga kepastian dan perlindungan hukum belum tercipta dengan baik terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan bahkan Negara”.8 Berdasarkan permasalahan di atas penulis berkeingginan membuat penelitian dengan judul: “Hambatan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang”
2. Perumusan Masalah
6
MP, Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek), PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 16 7 http://kot-palembang.bpn.go.id/profilkantor.aspx.diakses pada tanggal 16 Oktober 2012. 8 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 7
1. Apakah yang menjadi faktorpenghambat pendaftaran hak milik atas tanah di kantor pertanahan kota Palembang? 2. Bagaimanakah kantor pertanahan kota Palembang menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik di kota Palembang?
3. Kerangka Konseptual Tanah adalah penopang kehidupan manusia yang dapat di haki secara individual. Oleh karena itu hak-hak individual ini disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebagai peraturan yang menyangkut pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah diajukan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dengan memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan, setelah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan maka terbitlah sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, kemudian dalam sertifikat tersebut disebutkan macam hak atas tanah seperti: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak-hak lain. Hak atas tanah tersebut timbul setelah adanya permohonan menerima sertifikat atas bidang tanah yang diajukan. Dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 9 menyebutkan bahwa hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan harus didaftarkan, hal ini berarti hak tersebut telah ada baru di daftarkan.
B. PEMBAHASAN 1. Hambatan yang Timbul Karena Kondisi Internal di Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palembang telah mengupayakan agar pendaftaran tanah berjalan dengan baik, seperti terungkap dari wawancara dengan informan yaitu: “upaya yang kita lakukan agar pendaftaran tanah berjalan dengan baik dan berkesinambungan yaitu pembenahan secara internal
di Kantor Pertanahan sendiri dan secara eksternal berhubungan dengan masyarakat dan akan dikordinasi dengan instansi terkait lainnya termasuk Kantor Pelayanan Pajak yang berhubungan dengan penyuluhan BPHTB�.9 Semenjak berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960, pelaksanaan pendaftaran tanah tidak sebagaimana yang di inginkan. Hal ini bukan lagi disebabkan oleh faktor hukum yang menyangkut pendaftaran tanah karena peraturan pendaftaran tanah yang sekarang sudah dianggap baik, akan tetapi masalahnya cenderung di luar hukum seperti karena budaya hukum masyarakat yang menganggap pendaftaran tanah belum menjadi suatu kebutuhan, sehingga kesadaran untuk mendaftarkan tanah secara swadaya (sporadik) masih rendah, penyebabnya adalah masyarakat kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, karena faktor ekonomi, sosial masyarakat yang menganggap alat bukti yang dimiliki selama ini sudah cukup kuat.10 Penyelenggaraan pendaftaran tanah sampai saat ini sering mengundang tanggapan pesimis dari masyarakat akan terlaksana dengan baik dengan berbagai alasan, seperti memakan jangka waktu yang lama, memerlukan biaya yang besar dan prosesnya yang berbelit-belit. Faktor lain dapat disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat sehingga pendaftaran tanah kurang berjalan dengan baik, atau juga disebabkan sebagian masyarakat yang sudah mengerti pentingnya sertifikat atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, tetapi enggan untuk mendaftar karena biaya yang terlalu mahal.11 Disamping itu hambatan lainnya adalah kondisi internal di Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara pendaftaran tanah, seperti kekurangan anggaran, terbatasnya peralatan dan tenaga pelaksana.12 Pemerintah seharusnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara swadaya (sporadik), karena secara sporadik inisistif melaksanakan pendaftaran tanah datang dari masyarakat pemegang hak atas tanah dan biayanya dibebankan kepada si pemohon dengan sendirinya akan mengurangi beban Pemerintah. Disamping itu karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pemegang hak atas tanah yang 9
Wawancara dengan bapak Zainul. S.H. Kepala sub seksi pendaftaran hak24
Mei 2013. 10
Wawancara dengan bapak Zainul. S.H. Kepala sub seksi pendaftaran
hak24 Mei 2013. 11
Wawancara dengan bapak Amir mansur S.H., M.H kepala sub seksi pembebanan hak dan PPAT 24 Mei 2013. 12 Wawancara dengan bapak Zainul. S.H. Kepala sub seksi pendaftaran hak24 Mei 2013.
belum mendaftarkan tanahnya sehingga motifasi masyarakat mendaftarkan tanahnya semakin kecil. Hambatan lainnya adalah keterbatasan peralatan dan tenaga pelaksanaan di lapangan dari Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara pendaftaran tanah.13 Untuk menciptakan masyarakat yang patuh dan taat kepada hukum dan agar tujuan hukum secara ideal dapat tercapai bukanlah hal yang mudah, karena menyangkut efektifitas suatu Peraturan Perundang-undangan. Dalam pendaftaran tanah banyak ditemui hal-hal yang timbul yang bersifat internal di Kantor Pertanahan itu sendiri maupun yang bersifat eksternal. Untuk penyebarluasan informasi pendaftaran tanah, diperlukan petugas dibidang hubungan masyarakat yang bertugas melakukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pendaftaran tanah. Dari hasil wawancara dengan Pejabat Kantor Pertanahan Palembang menyangkut petugas yang berhubungan dengan masyarakat ditemui kendala yaitu “salah satu kendala yang kami hadapi sekarang adalah kurangnya petugas penyuluh yang akan memberikan informasi tentang pendaftaran tanah.14 Dari hasil wawancara diatas terbukti bahwa salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya adalah karena kurang mendapat informasi yang jelas dan akurat tentang pentingnya pendaftaran tanah terutama masalah prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebenarnya, karena selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendaftaran tanah dilakukan tidak begitu perlu karena sudah ada surat tanah yang lain misalnya Surat Kepala Desa/Lurah setempat. Sampai saat sekarang ini sebagian besar masyarakat masih berpendapat bahwa tanah-tanah yang sudah terdaftar itu bermakna jika tanah itu sudah ada suratnya (surat apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya) asalkan terkait pembuatannya dengan instansi pemerintah berarti tanah tersebut sudah terdaftar. Padahal semua tanah yang dimiliki masyarakat dewasa ini telah ditetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya dalam rangka pemenuhan pendapatan Negara. Ada surat pemungutan pajaknya atau surat-surat bentuk lainnya seperti surat jual beli yang diketahui/disetujui Kepala Desa/ Lurah dan atau Camat dan lain sebagainya. Hal semacam ini bagi sebagian besar
13
Wawancara dengan bapak Amir mansur S.H., M.H kepala sub seksi pembebanan hak dan PPAT 24 Mei 2013. 14 Wawancara dengan bapak Amir mansur S.H., M.H kepala sub seksi pembebanan hak dan PPAT 24 Mei 2013.
masyarakat yang masih pemahamannya salah menganggap sudah cukup sebagai petunjuk bahwa tanahnya telah terdaftar.15 Selain itu kendala yang ditemui di Kantor Pertanahan adalah kekurangan tenaga teknis di bidang pemetaan dan pengukuran tanah, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara Bapak Zainul, Pegawai Kantor BPN Palembang, “salah satu kendala yang kami hadapi adalah kurangnya tenaga ahli dibidang pemetaan dan pengukuran tanah khususnya untuk tenaga pemetaan tanah dirasa sangat kurang.16 Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah merupakan kendala umum yang ditemui di setiap Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia yaitu kurangnya Petugas Pelaksana, kurangnya fasilitas dan anggaran.17
2. Hambatan yang Timbul Dari Pihak Masyarakat Pemegang Hak Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi masayarakat melaksanakan pendaftaran tanah yaitu:
1. Faktor Kurang Memahami Fungsi Dan Kegunaan Sertifikat Masyarakat pada umumnya kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat hal ini di latar belakangi masyarakat kurang mendapat informasi yang akurat tentang pendaftaran tanah. Karena kurangnya informasi akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, kemudian anggapan masyarakat bahwa sertifikat hak atas tanah hanya dipandang dari nilai ekonomis saja seperti: a. Anggapan bahwa sertifikat hanya diperlukan untuk menaikkan harga bidang tanah sebagai konvensasi dari biaya pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan, sementara masyarakat beranggapan bahwa harga ekonomis tanahnya dinilai berdasarkan luas dan strategi tempatnya. 15
Wawancara dengan bapak Amir mansur S.H., M.H kepala sub seksi pembebanan hak dan PPAT 24 Mei 2013. 16 Wawancara dengan bapak Zainul. S.H. Kepala sub seksi pendaftaran hak24 Mei 2013. 17 Wawancara dengan bapak Zainul. S.H. Kepala sub seksi pendaftaran hak24 Mei 2013.
b. Anggapan sertifikat hanya diperlukan apabila ada keperluan untuk mengajukan pinjaman di Bank sebagai jaminan pemberian kredit yang akan di jadikan objek Hak Tanggungan, bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang berpendapat bahwa Surat Keterangan Camat merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan. Sebagian masyarakat yang memiliki surat tanah berupa surat keterangan Camat, Lurah/Kepala Desa atau tanpa alat bukti tertulis tetapi ada pengakuan dari masyarakat dan pemilik sekitar tanah, sudah merupakan alat bukti yang sangat kuat apalagi terhadap tanah yang diperoleh dari warisan umumnya annggota masyarakat mengetahui siapa pemilik riwayat tanah tersebut. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan kegunaan sertifikat karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula keingin tahuannya tentang sesuatu. 2. Faktor Anggapan Dari Masyarakat Diperlukan Biaya Mahal Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pelaksanaan pendaftaran tanah tidak berjalan selain pengaruh kurang mendapat informasi tentang pendaftaran tanah, tingkat pendidikan masyarakat juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah membutuhkan biaya yang sangat besar. Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap biaya untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah mahal karena selama ini tidak ada kepastian yang dapat dimengerti masyarakat mengenai besarnya biaya untuk pendaftaran tanah. Ali Achmad Chomzah berpendapat bahwa: Yang menjadikan permasalahan sekarang ini dalam pendaftaran tanah adalah: a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat. b. Berapa Rupiah yang diperlukan untuk biaya penerbitan sertifikat. Menurut pengamatan beliau yang diharapkan masyarakat adalah kepastian mengenai jangka waktu dan kepastian mengenai biaya yang harus di bayar masyarakat kepada Kantor Pertanahan setempat didalam menyelesaikan permohonan sertifikat atas tanah. Karena ketidak pastian mengenai biaya permohonan penerbitan sertifikat ini sehingga menimbulkan kesan bahwa pengurusan sertifikat memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama.18 18
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I dan Seri Hukum Pertanahan II, Prestasi Pustaka Publishier,Jakarta, 2005 hlm. 128
Berdasarkan pendapat diatas ketidak pastian jumlah biaya dalam pengurusan sertifikat mulai saat pengajuan permohonan pendaftaran sampai pada saat terbitnya sertifikat merupakan penyebab rendahnya minat masyarakat mendaftarkan tanahnya. Tarif biaya dan pelayanan yang resmi ada tetapi tidak termasuk biaya transportasi petugas, maka jauh lokasi tanah membuat transportasi semakin besar dan Kantor Pertanahan tidak bisa menetapkan biaya minimum atau biaya maksimum yang akan di keluarkan pemohon dalam proses pensertifikatan. Besarnya biaya yang dikeluarkan pemohon dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali sebenarnya tergantung pada letak tanah, luas tanah dan nilai jual objek tanah tersebut. Ada beberapa biaya komponen resmi yang harus dikeluarkan pemohon yaitu: biaya tarif pelayanan, pengukuran dan pemetaan yang masuk dalam Penghasilan Negara Bukan Pajak yang di setor ke Kas Negara, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, semua komponen tersebut harus dikeluarkan pemohon. Selain pengenaan tarif pengukuran dan pemetaan, biaya resmi lainnya yang harus dikeluarkan pemohon adalah biaya Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A/ Tim Peneliti, Kemudian ditambah lagi biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari nilai objek pajak setelah dikurangi Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NOPTKP).19 Disamping biaya resmi yang dikeluarkan pemohon, ternyata masih ada biaya lain yang harus dibayar seperti surat keterangan fisik tanah tanpa alas hak dari Kepala Desa setempat, yang kadang kala Kepala desa tersebut menetapkan biaya seperti terungkap dari wawancara dengan Ibu Anisa dari Jalan Karya jasa yang mengurus sertifikat tanahnya di BPN Palembang. “dalam proses pengurusan sertifikat ke Kantor Pertanahan apabila pemohon membutuhkan surat keterangan dari Kepala Lurah maka biayanya minimal Rp. 500.000 tergantung dari luas tanah yang akan disertifikatkan.20 3. Faktor Anggapan Diperlukan Waktu Yang Lama Dalam Pengurusan Sertifikat Adanya anggapan masyarakat mengurus sertifikat atas tanah sangat lama sebagaimana terungkap dari responden yang telah mendaftarkan tanahnya secara sporadik individual mengatakan bahwa :�pelaksanaan pendaftaran tanah 19
Pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 20 Sumber wawancara dengan Ibu Anisa salah seorang responden yang ditemui di BPN Palembang, 24 Mei 2013.
memerlukan waktu yang panjang seperti yang saya alami bahwa pendaftaran yang saya lakukan pada September 2012 sampai Mei 2013 baru sampai pada taraf pemetaan dimana petugas yang kita datangi terkadang sulit ditemukan�.21 Jadi lamanya proses penerbitan sertifikat selain disebabkan oleh faktor kondisi internal dari Kantor Pertanahan itu sendiri, juga disebabkan oleh fakor masyarakat yang enggan melaksanakan pendaftaran tanahnya, baik disebabkan faktor-faktor di atas maupun faktor ekonomi masyarakat, pendidikan dan kepentingan dalam pengembangan usaha. 4. Faktor Anggapan Alas Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Sudah Sangat Kuat Berdasarkan dari hasil penelitian, responden yang kurang mengetahui fungsi dan kegunaan sertifikat, sebagian besar beranggapan bahwa alat bukti yang dimiliki selama ini seperti Akta Camat, Lurah/Kepala Desa atau tanpa alat bukti tertulis tetapi masyarakat sekitar tanah mengakuinya merupakan alat bukti yang kuat apalagi yang didapat dari warisan. Sebagian besar tanah yang diperoleh dari warisan yang telah dibagi berdasarkan porsi ahli waris namun tidak mengurus Surat Keterangan Hak Waris karena mereka beranggapan pembagian warisan yang dilakukan dihadapan Tetua Desa sudah cukup. Disamping itu apabila terjadi pengalihan hak atas sebidang tanah cukup hanya dilakukan perjanjian diatas selembar segel dan dihadiri beberapa orang saksi dan ditandatanagani oleh Kepala Desa dan bahkan sampai kepada Camat, mereka menganggap bahwa tanah tersebut telah terdaftar. Tindakan pengalihan hak seperti ini sangat rentan terhadap timbulnya masalah pertanahan dikemudian hari.
3.
Upaya Yang Dilakukan Kantor Pertanahan Untuk Mengatasai Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Adapun upaya untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan adalah: a) Usaha Pemerintah melakukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pendaftaran tanah. ` Untuk meyakinkan akan pentingnya pendaftaran hak, tim ajudikasi untuk pendaftaran tanah mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan penyebarluasan 21
wawancara dengan Ibu Anisa salah seorang responden yang ditemui di BPN Palembang, 24 Mei 2013.
informasi pendaftaran tanah di tiap-tiap Desa, dan berusaha mengadakan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, agar terjalin keharmonisan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat yang kurang memahami tentang pendaftaran tanah. Walaupun sampai saat ini masih kurangnya petugas pelaksana tim adjudikasi tetapi Seperti yang disampaikan oleh bapak Zainul S.H: “kami akan bekerja sama dengan Notaris/PPAT serta tokoh masyarakat yang terlaksana setiap tahunnya agar penyuluhan pendaftaran tanah di kota maupun di daerah-daerah terpencil dapat terlaksana dengan baik.� b) Pelaksanaan penerbitan sertifikat biaya ringan bagi masyarakat tidak mampu Dalam keadaan atau kondisi masyarakat tertentu segala pembiayaan yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah dalam UUPA bagi rakyat yang tidak mampu di bebaskan dari pembayaran biaya-biaya. Artinya bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah benar-benar berpihak kepada rasa keadilan dan kemanusiaan terutama masyarakat ekonomi lemah. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUPA dengan “ menjamin perlindungan kepentingan golongan ekonomi lemah�. Pendaftaran tanah harus benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat ekonomi lemah agar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. c) Upaya Pemerintah Mempercepat Pendaftaran Tanah Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah ialah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria yang disingkat PRONA. Proyek ini merupakan suatu kegiatan yang diselengarakan pemerintah dalam bidang pertanahan dengan suatu subsidi untuk melakukan pendaftararan tanah secara massal. Dengan demikian diharapkan dengan program ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah agar tujuan dan cita-cita Pasal 19 UUPA dapat terlaksana dengan baik.
C. PENUTUP 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah belum berjalan dengan baik adalah: a. Hambatan karena kondisi kantor pertanahan yang kekurangan tenaga pelaksana di lapangan terutama tenaga ahli bidang pemetaan, tenaga bidang pengukuran dan tenaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan penyuluhan, dan terbatasnya anggaran untuk mengadakan penyuluhan. b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah dikarenakan berbagai faktor antara lain: 1. Faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat atas tanah 2. Faktor anggapan diperlukan biaya yang mahal untuk melaksanaakan pendaftaran tanah. 3. Faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. 4. Faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sudah sangat kuat. 2. Upaya untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik di kantor pertanahan kota Palembang adalah: a. Kantor Pertanahan dapat mengajukan usulan tambahan pegawai di lapangan terutama di bidang pemetaan, pengukuran dan pegawai yang bertugas melakukan penyuluhan. Kemudian usulan alokasi anggaran rutin untuk mengadakan penyuluhan yang terpadu dan berkesinambungan yaitu menyangkut pendaftaran tanah dan juga keringanan-keringanan yang diberikan menyangkut biaya-biaya dalam pendaftaran tanah. b. Usaha Pemerintah dalam rangka pemberian sertifikat bagi masyarakat artinya dengan terbatasnya biaya, tenaga dan peralatan maka pendaftaran tanah itu dilakukan bertahap dengan memperhatikan prioritas-prioritas daerah mana yang harus didahulukan (untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah dengan biaya yang relative ringan) dalam rangka menunjang program pembangunan di daerah/wilayah, maka pelayanan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat tercapai dengan baik,
c. Melaksanakan penerbitan sertifikat biaya ringan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam keadaan atau kondisi masyarakat tertentu segala pembiayaan yang bersangkutan maka bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya. Pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum tersebut benar-benar berpihak kepada rasa keadilan dan kemanusiaan terutama masyarakat ekonomi lemah sehingga dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah. 2. Saran 1. BPN seharusnya meningkatkan profesionalismenya dibidang pertanahan khususnya pendaftaran tanah dengan jalan meningkatkan kualitas SDM. Peralatan–peralatan yang modern dalam melakukan pengukuran, pemetaan dan penyimpanan data perlu diadakan agar pendaftaran tanah dapat terlaksana sesuai dengan waktu, sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah tidak berjalan ditempat. Pemerintah mengupayakan biaya yang serendah-rendahnya agar masyarakat berminat untuk mendaftarkan tanahnya. 2. Mengingat alat bukti kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah sangatlah penting, maka setiap instansi Badan Pertanahan di tingkat Propinsi ataupun di Kabupaten/Kotamadya perlu melaksanakan program-porgram pemerintah dalam hal pertanahan, sehingga setiap orang dapat memiliki alat bukti kepemilikan tanahnya (sertifikat). 3. Disarankan kepada oknum-oknum tertentu yang berkaitan dengan pendaftaran tanah baik yang berada di lingkungan Kantor Pertanahan maupun diluar Kantor Pertanahan untuk tidak melakukan pungutanpungutan biaya di luar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sehingga masyarakat tidak mengeluh untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya di Kantor Pertanahan
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Ghomzah Ali Achmad, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jakarta. Harsono Boedi, 1982, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturanperaturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta. ------------------, Revisi 2003, Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional), Jilid 1, Djambatan. Siahaan MP, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Yamin Muhammad dan Abdul Rahim Lubus, 2004, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan. ----------------------, dan Abdul Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan PPAT Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. C. SITUS INTERNET http://kot-palembang.bpn.go.id/profilkantor.aspx