EJ Pidana #1-Dodi Ardiansah Ginting by mardani

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN)Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Palembang Oleh: Dodi Ardiansah Ginting, SH Lulus Tanggal 19 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H dan Hj. Nashriana, S.H.,M.H

Abstrak: Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menanggulangi kasus tindak pidana narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis empiris penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional.

Kata Kunci: Narkotika, Badan narkotika Nasional, Penegakan hukum

Hal | 1

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tidak tanaman, baik sin tetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 1 Di satu pihak narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, bidang kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, selain itu dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila digunakan secara tepat, baik dosis ukuran atau pun penggunannya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya bila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan pemakai bahkan lebih fatal lagi dapat mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial dimasyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baik didunia mapun di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan tajam dan penyebaran yang cepat meluas keseluruh Negara dan wilayah. Sekarang di Indonesia tidak satupun kabupaten atau kota yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.2 Meningkatnya penyalaguna narkoba disebabkan oleh tersedianya narkoba dimana-mana (di pemukiman, sekolah, kampus, universitas, warungwarung kecil). Pada umumnya, apabila disuatu tempat narkotika itu mudah diperoleh, maka dilingkungan itu akan banyak pula dijumpai korban penyalagunaan narkotika.3 Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu manjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tommy T.Jacobus, Modul Pelatihan Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Pusat dukungan pencegahan pelaksana harian badan narkotika nasional, 2005,Hlm 1. 3 Retno sukesti, Modul Pelatihan Keluarga & Orang Tua Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegah Penyalahgunaan Narkoba, Pusat dukungan pencegahan pelaksana harian badan narkotika nasional, 2005,Hlm 30. 2

Hal | 2

Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.4 Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan bisa mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia diIndonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.5 Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal tersebut belum diatur dalam undang-undang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya menambah kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.6 Efektivitas berlakunya undang-undang sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal tersebut seluruh intansi yang terkait langsung, dengan Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.7 Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian dimaksudkan untuk mengetahui peranan dari Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum 4

Rudianto, Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2010, www.Peranan badan narkotika nasional.com Diakses tgl 15-12-2012, Hlm 4. 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid.

Hal | 3

terhadap tindak pidana narkotika serta hambatan yang ditemui di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dengan judul: â&#x20AC;&#x153;PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PALEMBANGâ&#x20AC;?. 2. Rumusan Permasalahan 1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika? 2. Apa yang menjadi hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika? 3. Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana 1. Pengertian Pidana Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana yang lebih tepat dari istilah hukuman, kerana hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari Recht. Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai salah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberika oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan didalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (Strafbaar Fait).8 2. Pengertian Hukum Pidana Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengatur dasar-dasar dan aturanaturan:9 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2) Menentukan waktu kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. 8

Adami Chazami, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Hukum Pidana, (PT: RajaGrafindo Persada; Jakarta), 2010, Hlm 24. 9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta), 2011, Hlm 25.

Hal | 4

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut..10 Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dilihat dari beberapa pandangannya, adalah sebagia berikut: a) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. b) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Menurut defenisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat.11 C. Tinjauan Tentang Penyidik Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.12 Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesiadisebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.13

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta; Jakarta),2004, Hlm 4-5. Ibid, Hlm 52. 12 Pasal 1 Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. 13 Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. 11

Hal | 5

D. Tinjauan Tentang Narkotika Narkotika yaitu suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau bukan semisintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa pembiusan, hulangnya rasa sakit, rangsangan semangat, timbulnya khayalankhayalan yang akan menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. 14 E. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang hanya tidak mencakup Law Enforcement, dan juga Peace Maintenance. Kiranya dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, bidang kejaksaan, bidang kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyaratan.15 B. PEMBAHASAN Tabel 1: Data Prevalensi Jumlah Penyalahguna Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Tahun 2011 NO KELOMPOK USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 10-19 Tahun 3,4 1,0 2 20-29 Tahun 7,2 1,8 3 30-39 Tahun 3,2 0,5 4 < 40 Tahun 1,8 0,3 Sumber: Dit TPN Bareskrim polri dan BNN, Januari 2013

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah tindak pidana narkoba menurut jenis kelamin, kelompok umur sangat mengkawatirkan bagi pengguna, karena narkoba tersebut tidak memandang usia yang akan menyalahgunakan narkoba tersebut, baik dikalangan remaja,dewasa dan tua semua biasa terkena narkoba. Oleh karena itu badan narkotika nasional harus perlu menangani secara serius karena narkoba tidak memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang 14

Istiati,Narkoba, (Jakarta; Sahabat), 2009, Hlm 11. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Rajawali Pers;Jakarta), 2012, Hlm 19-20 15

Hal | 6

membuat atau mengakibatkan moralitas pengguna narkoba tersebut kurang dan menambah korban penyalahguna narkotika semakin banyak. Tabel 2: Data Prevalensi Jumlah Penyalahguna Menurut Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan, Tahun 2012 NO SEKTOR PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 Pertanian/ Perkebunan 2,8 2,0 2 Pertambangan 4,8 1,8 3 Industri pengolahan 5,5 1,7 4 Listrik, gas dan air 2,6 2,5 5 Konstruksi 5,2 3,7 6 Perdagangan/Rumah 6,7 1,9 Makan/Akomodasi 7 Angkutan, Gudang dan 4,7 1,6 Komunikasi 8 Keuangan/real estate/persewaan 4,6 2,2 9 Jasa kemasyarakatan/sosial 8,4 8,0 5,4 3,6 Sumber: Dit TPN Bareskrim polri dan BNN, Januari 2013

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat tersebut menjadi lebih efektif. Pada program tersebut pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan seperti latihan pidato, latihan diskusi dan latihan untuk menolong penderita. karena narkoba juga tidak memandang sektor pekerjaan seperti pertanian, pertambangan dan sebagainya.

Hal | 7

Tabel 3: Data Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Tahun 2008-2012 Kasus % No Tahun Narkotika Psikotropika Bahan Jumlah Peningkatan/ Penurunan adiktif 1 2008 10.008 9.783 9.573 29.364 2 2009 11.140 8.779 10.964 30.883 5,17 % 3 2010 17.898 1.181 7.599 26.678 -13,62 % 4 2011 19.128 1.601 9.067 29.796 11,69 % 5 2012 17.628 1.599 7.239 26.458 -11,20 % Jumlah 75.794 22.943 44.442 143.179 Sumber: Dit TPN Bareskrim polri dan BNN, Januari 2013

Berdasarkan tabel diatas kasus narkotika, psikotropika dan bahan aktif kadang kala semakin meningkat oleh karena itu perlu adanya penindakan khusus instansi terkait seperti badan narkotika nasional, kepolisian dan membangun kerja sama terhadap masyarakat yang telah dibangun oleh badan narkotika nasional dan disosialisasikan oleh badan narkotika nasional. C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka timbul suatu kesimpulan atas permasalahan yaitu sebagai berikut: a) Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Palembang sebagaimana yang telah dijelaskan di bab-bab diatas bahwa badan narkotika mempunyai upaya preventif dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat dan para pelajar dan akan tetapi Badan Narkotika Nasional Provinsi juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait serperti kepolisian, kampus dan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkotika. b) Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melaksanakan tugasnya yaitu: Dari segi sumber daya manusia yaitu Kurangnya sumber daya masnusia menyebabkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupkan badan baru berdiri, maka baik secara kualitas maupun kuantitas aparat belum maksimal. Dari segi

Hal | 8

sarana dan prasarana yaitu kurangnya dana untuk fasilitas/peralatan dalam melaksanakan tugas belum sebagaimana mestinya. 2.

Saran Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka timbul suatu saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dibutuhkan tenaga yang ahli sesuai yang diperlukan, maka jika setelah mendapatkan dana agar memenuhi fasilitas/peralatan agar tindak pidana narkotika semakin berkurang dan dapat di berantas seperti yang kita harapkan, dan perlu membuat seminar kekampus pada ajaran mahasiswa baru bahwa narkotika sengat berbahaya bagi penerus bangsa. 2. Perlunya sosialisasi ke sekolah-sekolah dan mahasiswa dalam bentuk penyuluhan dengan melibatkan guru-guru dan memberi kesaksian kepada siswa dengan mengundang mantan pencandu yang telah sembuh dari penyakit narkoba dan berbagi cerita tentang berbahaya narkoba bagi generasi muda. 3. Didalam Badan Narkotika Nasional Provinsi perlu adanya tempat rehabilitasi, bagi pengguna narkoba agar dapat sehat kembali seperti masyarakat pada umumnya.

Hal | 9

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Adami Chazami,2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Hukum Pidana, (PT: RajaGrafindo Persada; Jakarta). Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta; Jakarta). Ishaq, 2007,Dasar-Dasar Ilmu Hukum,(Sinar Grafika; Jakarta). Retno sukesti,2005,Modul Pelatihan Keluarga & Orang Tua Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegah Penyalahgunaan Narkoba, Pusat dukungan pencegahan pelaksana harian badan narkotika nasional. Soerjono Soekanto,2012 ,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Rajawali Pers; Jakarta). Teguh Prasetyo,2011,Hukum Pidana, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta). Tommy T.Jacobus,2005,Modul Pelatihan Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Pusat dukungan pencegahan pelaksana harian badan narkotika nasional. Perundang-undangan Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Internet Rudianto, Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2010, www.Perananbadan narkotika nasional.com Diakses tgl 15-12-2012.

Hal | 10