Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Internet
Oleh: M. Septayadi Pratama, SH Lulus Tanggal 19 Juli 2013 di Bawah BimbinganHj. Nashriana, S.H.,M.H dan Vera Novianti, S.H., M.Hum
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Internet Oleh: M. Septayadi Pratama, SH Lulus Tanggal 19 Juli 2013 di Bawah BimbinganHj. Nashriana, S.H.,M.H dan Vera Novianti, S.H., M.Hum
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disamping memberi manfaat bagi kemaslahatan masyarakat, disisi lain memiliki peluang untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat terjadi pada kejahatan biasa maupun yang secara khusus menargetkan kepada sesama infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai korbannya1. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah baru, hanya karena halhal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan.2 Korban yang biasa rentan terjadi tindak kejahatan merupakan anak, dikarenakan anak merupakan tergolong manusia yang lemah dan sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Tindak kejahatan yang sering terjadi pada anak yang dimaksud dapat berupa bentuk eksploitasi atau meperkerjakan manusia di bawah umur.3 Makna dari eksploitasi anak adalah suatu tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi, baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial dan seksual. Terdapat banyak bentuk eksploitasi terhadap anak dari yang mulai penelantaran hingga kekerasan terhadap anak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa 1
Jusrida Tara, 2007, Fenomena Kejahatan Penipuan Internet dalam Kajian Hukum Republik Indonesia,http://www.interpol.go.id, diakses pada tanggal 21 Desember 2012. 2 Ibid. 3 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm 4.
Hal | 1
memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.4 2. Perumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi melalui media internet berdasarkan hukum positif Indonesia? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus ekploitasi seksual anak melaui media internet berdasarkan hukum positif Indonesia? 3. Kerangka Teori a) Pengertian Perlindungan Anak Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkebangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakanjaminan bagi kegitan perlindungan anak.5 b) Pengertian Anak Pengertian anak di dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam pengertian
4
Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa, hlm 40. Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama,hlm 35. 5
Hal | 2
yang dimaksud meliputi pengelompokkan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:6 a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. b. Pengertian anak dalam Hukum Pidana Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “ penafsiran hukum secara negatif � dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana ( strafbaar feit ) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. c. Pengertian anak dalam Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan berwenang untuk bertindak menurut hukum. Hasil penelitian R.Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang di ukur dari segi:7 1. Dapat bekerja sendiri. 2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab. 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. 4. Telah menikah. 5. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
6
Maulana Hasan Wadong,2000,Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 17. 7 Irma Setyowati Sumitro,1990,Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara,hlm19.
Hal | 3
d. Pengertian anak menurut agama Hukum Islam memberikan pengertian anak sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad. saw adalah dimuliakan kedudukannya. Kedudukan anak dalam pengertian Islam yaitu anak adalah titipan Allah, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi aqidah pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari : 1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah, ayat 233). 2. Hak untuk disusui selama 2 (dua) tahun (Q.S Al-Baqarah, ayat 233). 3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S Mujadaadalah, ayat 11 dan hadist nabi) 4. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S Qashash, ayat 12). c) Pengertian Korban Eksploitasi seksual Anak Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian koban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan.8 Korban yang biasa rentan terjadi tindak kejahatan merupakan anak, dikarenakan anak merupakan tergolong manusia yang lemah dan sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Tindak kejahatan yang sering
8
Arif Gosita,2004,Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm 96.
Hal | 4
terjadi pada anak yang dimaksud dapat berupa bentuk eksploitasi atau meperkerjakan manusia di bawah umur.9 Makna dari eksploitasi anak adalah suatu tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi, baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial dan seksual. Terdapat banyak bentuk eksploitasi terhadap anak dari yang mulai penelantaran hingga kekerasan terhadap anak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.10 d) Dampak Penyalahgunaan Media Internet Tak hanya dampak positif yang ditimbulkan pada media internet, internet juga menimbulkan dampak negatif atau yang membahayakan manusia. Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari media internet, yaitu:11 1) Penyalahgunaan dan eksploitasi anak-anak, merupakan tindakan menjijikan yang secara fisik dan emosional dan membekaskan luka pada anak-anak yang polos. Penciptaan dan keberhasilan internet telah membalikkan posisi ini. Saat ini eksploitasi anak adalah industri multi-miliar dolar, menurut Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi merupakan salah satu industri internet paling cepat berkembang dan kemampuan untuk berkomunikasi secara anonym maupun pembayaran online yang kian muda, semudah mendistribusikannya ke massa menyebabkan
9
Maidin Gultom,2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm 4. 10 Abu Huraerah,2006,Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa, hlm 40. 11 http:www.arhamvhy.blogspot.com, Dampak Negatif Internet Bagi Manusia, diakses Tanggal 22 Januari 2013.
Hal | 5
2)
3)
4)
5)
6)
7)
eksploitasi anak menjadi proporsi besar yang hamper tak terbendung. Umpatan dan pelecehan Cyber merupakan cyber-bullying dan pelecehan bertahan yang dimana chat room, papan pesan, dan situs jaringan sosial yang dibuat menjadi tempat baru untuk memaki dan melecehkan korban. Para pengumpat dan pemaki hanya dapat bersembunyi di balik tabir layar komputer mereka dan bahkan tetap anonym, sementara korban mereka terluka bahkan tersiksa. Perdagangan pasar gelap cyber, merupakan yang sering disebut Cyber-Black Market adalah pasar dimana barang-barang illegal yang diperdagangkan atau dijual. Kesalahan informasi/Propaganda, internet telah memungkinkan siapapun dengan komputer untuk menulis hampir apapun yang mereka inginkan dan mendistribusikannya ke semua orang. Sedangkan dampak sebenarnya dari informasi yang salah tidak pernah dapat diukur, kita bisa melihat beberapa contoh untuk melihat seberapa kuat ancaman ini berpengaruh. Penipuan, dampaknya ribuan orang korban jatuh di seluruh dunia untuk penipuan internet dan ada puluhan variasi penipuan ini semua melibatkan ditribusi massa dari email. Hal ini diasumsikan bahwa penipuan internet akan menjadi industri yang berkembang sebagai usia baby-boomer karena makin lebih bergantung pada transfer uang internet. Kecanduan Online, beberapa kecanduan menjadi unik dengan adanya internet dikarenakan kecanduan jelas ada sebelum internet. Menurut Pusat internet Addiction Recovery website (ironic), penelitian telah menunjukkan bahwa semakin banyak orang di seluruh dunia telah menjadi kecanduan aktifitas online seperti game, perjudian dan browsing. Online Predators, merupakan menggunakan situs jaringan sosial dan chat room untuk menargetkan sasarannya, dan sering individu di bawah umur. Online predator kadang-kadang akan menggunakan identifikasi palsu dan berusaha untuk memikat korban untuk mengungkapkan informasi pribadi maupun untuk bertemu mereka secara pribadi.
Hal | 6
8) Virus komputer dan worms, dalam hal ini internet telah menjadi
tempat berkembang biak limbah seperti untuk virus, worm, Trojan, dan spyware. Virus dan malware menyebabkan kerusakan terbatas untuk kegiatan usaha membunuh waktu, memanfaatkan sumber daya pribadi dan menyia-nyiakannya. 9) Privasi, dalam hal ini internet telah melucuti pada tingkat yang luar biasa pada privasi kita baik dalam rekaman audio, gambar dan teks dapat dikirim, dan didistribusikan oleh siapa saja tanpa jalur hukum, terutama jika diposting dengan anonim. Hacking and Data Security, seseorang bisa dengan mudah mencuri email dan informasi perbankan dari kotak surat karena ia bisa hack ke komputer melalui internet. Dengan demikian, semakin banyak orang memasukkan informasi keuangan, pribadi, professional, dan medis secara online, maka semakin dia berada pada risiko yang lebih besar. B. PEMBAHASAN 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai KorbanEksploitasi Melalui Media Internet Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Pihak pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak anak, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak khususnya pada eksploitasi seksual terhadap anak adalah dengan mengeluarkan undangundang yang mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang juga menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik (ITE) berupa internet. Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan landasan hukum pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak antara lain adalah sebagai berikut : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 282 ayat (1) maka perbuatan pelaku eksploitasi seksual pada anak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan asusila oleh sebab telah menyiarkandan mempertunjukkan gambar porno antara pelaku dengan anak di bawah umur dengan terang-terangan dengan tujuan untuk menawarkan atau menunjukkan bahwa anak yang terdapat dalam gambar porno tersebut dapat di pesan untuk kegiatan pemuasan seksual dan pelaku mengetahui bahwa isi tulisan pada salah satu website yang memasang gambar pornonya tersebut telah melanggar rasa susila.
Hal | 7
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Anak mendapatkan perlindungan sesuai harkat dan martabat sebagai manusia khususnya dalam bentuk eksploitasi seperti yang terkandung dalam Pasal 65 yaitu bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.” 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pasal 13 ayat (1) bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; a) Diskriminasi, b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c) Penelantaran, d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e) Ketidakadilan dan f) Perlakuan salah lainnya.” 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diatur dalam Pasal 1 ayat (8) mengenai pengertian eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran serta pencabulan. 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Keberadaan anak sangat dilindungi oleh pemerintah khususnya dalam kegiatan pornografi seperti yang terkandung dalam Pasal 11 bahwa “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10.” 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diatur dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Hal | 8
Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.� 2. Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Korban SeksualMelalui Media Internet Terkait dengan hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana merupakan ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. 12 Prostitusi cyber adalah kejahatan yang secara nyata ada di dalam masyarakat baik dalam arti kejahatan yuridis maupun kejahatan dalam arti sosiologis. Andi Hamzah memaknai pemidanaan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Kemudian ia memperjelas kembali bahwa pemberian pidana ini ini mempunyai dua arti yaitu: a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto). b. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.13 Larangan mengenai eksploitasi seksual di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana PerdaganganOrang. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang tersebutdijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekspolitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.� Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku prostitusi cyber adalah pidana penjara dan/ atau pidana denda.14 Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana penjara adalah pidana 12
Leden Marpaung,2008,Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm
105. 13
Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung,
hlm 21. 14
Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
Hal | 9
utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. 15 Lebih lanjut Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama diantara kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.16 Kedua kata penjara dapat diartikan sebagai fungsi, penjara adalah bangunan yang berbentuk rumah atau gedung yang sengaja dibangun untuk menampung orang-orang (terpidana) yang dikenai atau dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Menurut Romli Atmasasmita pengertian kepenjaraan adalah “tempat orang menjalani hukuman untuk memperbaiki diri orang hukuman guna masa depannya.17 Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka pelaku eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet telah memenuhi unsur kejahatan yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh sebab itu pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ).” Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga diatur ketentuan pidana terhadap pelaku kegiatan eksploitasi seksual pada anak di bawah batas usia yang terkandung dalam Pasal 88 yaitu “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah)” a.perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. 15 Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm 92. 16 Roeslan Saleh,1987, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 62. 17 Romli Atmasasmita,1982, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Armico, Bandung, hlm 44.
Hal | 10
Penjatuhan pidana bagi mucikari online sekali pun masih berupa pidana penjara diharapkan dapat memberikan setidaknya tiga fungsi yakni:18 a. Hukuman dapat memberikan akibat jera seseorang yang diberi hukuman. Ini berarti bahwa hukuman memberikan efek preventif. b. Hukuman sebagai rehabilitasi, memberi kesempatan pada terhukum untuk memperbaiki diri. Mungkin lembaga pemasyarakatan di Indonesia diharapkan untuk merehabilitir para terhukum. c. Hukuman sebagai pendidikan moral, bersifat edukatif agar si terhukum menjadi taat pada hukum. Penegakan hukum di suatu negara dikatakan berhasil bukan hanya karena hakim telah menjatuhkan sanksi pidana yang adil terhadap korban atau pelaku itu sendiri, namun juga menyangkut sanksi yang diterapkan mampu merubah perilaku salah yang dilakukan pelaku tersebut.19 Dalam rangka mencari alternatif pengganti pidana penjara (alternative to custodial sentence), seyogyanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang realistis dalam masyarakat.20 C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media internet juga harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 13 ayat (1) , maka setiap anak berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perlindungan anak serta perlindungan khusus dari pemerintah dengan tujuan agar anak jauh dari perlakuan yang salah. b) 2. seksual melalui media internet dengan cara penjatuhan pidana bagi mucikari online sekali pun masih berupa pidana penjara 18
Yong Ohoitimur, 1997, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 26-48. 19 Fransisco Tarigan, 2006, Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Pidana Bersyarat, URL:http://jurnal.dikti.go.id, diaksespada tanggal 24 Juni 2013. 20 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro semarang, Semarang, hal. 133, (selanjutnya sebutnya Muladi III).
Hal | 11
diharapkan dapat memberikan setidaknya tiga fungsi yakni; hukuman dapat memberikan akibat jera seseorang yang diberi hukuman, hukuman sebagai rehabilitasi, memberi kesempatan pada terhukum untuk memperbaiki diri, hukuman sebagai pendidikan moral, bersifat edukatif agar si terhukum menjadi taat pada hukum. 2. Saran 1. Perlu adanya perhatian khusus pada batasan umur anak sehingga anakanak yang belum cukup umur terlindungi dari tindakan eksploitasi orang dewasa maupun orang tuanya sendiri baik secara ekonomi dan seksual sehingga penegakkan hukum terhadap perlindungan anak mulai dari penyidikan, penuntutan benar-benar profesional dari penegak hukum dengan cara kebijakan yang berdasarkan pada hak anak dalam peraturan hukum yang melindunginya khususnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Perlunya adanya peningkatan kualitas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani cybercrime khususnya pada tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet mengingat modus operandi dalam cybercrime ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bagi para penegak hukum mengenai kejahatan yang berkaitan dengan cybercrime. Karena hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam upaya penjeratan terhadap pelaku kejahatan cybercrime.
Hal | 12
DAFTAR PUSTAKA BUKU Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa.. Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara. Leden Marpaung, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Roeslan Saleh, 1987, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. Romli Atmasasmita, 1982, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Bandung: Armico. Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta. Yong Ohoitimur, 1997, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (ITE). Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi . SUMBER LAIN / INTERNET Jusrida Tara, 2007, Fenomena Kejahatan Penipuan Internet dalam Kajian Hukum Republik Indonesia,http://www.interpol.go.id, diakses pada tanggal 21 Desember 2012. http://arhamvhy.blogspot.com, dampak negatif internet bagi manusia, diakses pada tanggal 22 Januari 2013
Hal | 13