Ej pidana #1 pebri berdikari manalu by mardani

Upaya Hukum Polresta Palembang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh: Pebri Berdikari Manalu, SH Lulus Tanggal 19 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H dan Vera Novianti, S.H., M. Hum

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Tindak pidana penadahan salah satu tindakan yang dilarang olehhukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakanmenolong atau memudahkan tindakan kejahatan dari si pelaku, karena dapatmempersulit pembuktian kejahatan yang bersangkutan, salah satu dia antara awal dari tindak pidana penadahan adalah kejahatan pencurian. 1 Untuk kelangsungan pembangunan di segala bidang sangat membutuhkan kendaraan seperti yang banyak digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) demi kelangsungan bekerja dan berbisnis. Namun kurangnya kesadaran hukum terhadap cara memperoleh kuasa kepemilikan sebuah benda atau cara membeli kendaraan sepeda motor, serta masalah ketidak mampuan ekonomi sering kali dijadikan alasan dan dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut, pelaku penyimpangan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalan pintas terkadang tidak menghiraukan bahwa tindakannya tersebut telah melanggar hukum, diantaranya adalah dengan merampas hak orang lain, mencuri atau bahkan menadah hasil dari kejahatan tersebut. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana dalam kodifikasi hukum pidana yaitu KUHPidana. Tindak pidana pencurian yang diatur mulai Pasal 362 dan Tindak pidana penadahan Pasal 480. Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXXKUHPidana.Tindak pidana penadahan atau tindak 1

SoerjonoSoekanto,HartonoWidododanChalimahSutanto,PenanggulanganPencurianKendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi, PenerbitAksara, Jakarta,1988.hlm.20.

Hal | 1

pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan. Dalam hal ini peran POLRESTA Palembang diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat yang diantaranya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian. 2. Rumusan Masalah a. Bagaimana upaya hukum Polresta Palembang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang ? b. Bagaimana modus operandi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian? 3. Tinjauan Pengertian Polisi Pada Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI yaitu pada Pasal 1 angka1 disebutkan mengenai pengertian Kepolisian yaitu â&#x20AC;?Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undanganâ&#x20AC;&#x2122;. 2 Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah â&#x20AC;?kepolisianâ&#x20AC;? adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, yaitu antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.3 4. Penyelidikan dalam Suatu Tindak Pidana Dalam melaksanakan penyidikan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana dapat dilaksanakan penyidikanya setelah diketahui bahwa suatu peristiwa

Sadjijono, Op.Cit, hlm.217. Ibid. hlm.5.

Hal | 2

yang terjadi merupakan tindak pidana, sedangkan suatu peristiwa dan tindak pidana dapat diketahui melalui : a. Laporan yang mana laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan yang dicatat oleh penyidik pembantu atau juga oleh penyidik dan setelah selesai permainan laporan, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan. b. Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada Polri yang disertai dengan permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relative) dari pihak yang dirugikan. c. Tertangkap Tangan, dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa surat perintah dapat dilakukan tindakan : hindarkan sikap dan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan penyelidikan selanjutnya. Istilah â&#x20AC;&#x153;modus operandiâ&#x20AC;? memang cukup sering didengar dan sangat erat dan tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan atau suatu tindak pidana baik yang dilakukan individu atau perorangan maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara terkoordinir. Modus operandi sendiri mempunyai pengertian yaitu, metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terjadi dari satu atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.4 Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebutstraftbaarfeit, istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :Peristiwa pidana,Perbuatan pidana, Pelanggaran pidana, Perbuatan yang dapat dihukum.5 5. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Sebelum terjadinya suatu tindak pidana penadahan kendaraan bermotor faktor yang mempengaruhi adanya penadahan itu sendiri adalah diawali dengan adanya tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor (curanmor). Masalah yang kemudian muncul adalah kemana para pelaku curanmor tersebut menghilangkan atau menjual barang hasil pencuriannya tersebut, yang tertuju dalam masalah ini adalah pelaku penadahan kendaraan bermotor. Pengertian 4

M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, Jakarta, P.T Grafindo Persada, 1997,

hlm.11. 5

Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, Kerjasama penerbit UM Press, Malang, 2001.hlm. 21

Hal | 3

pencurian menurut hukumdirumuskandalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi: â&#x20AC;&#x153;Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dendapaling banyak Rp. 900,00â&#x20AC;?.6 6. Tindak Pidana Penadahan (helling) Sebelum menentukan unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penadahan (helling), terlebih dahulu mengetahui bahwa rumusan hukum dari setiap tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka perlu dipahami dulu unsur-unsur yang melekat dalam setiap pasalnya. Jika dilihat dari kedua aliran tersebut maka apabila dikaji unsur-unsur yang terdapat dalam Pengertian tindak pidana penadahan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 480 yang berbunyi: 7 Ke-1 : karena melakukan penadahan (heling) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan. 7. Upaya Penanggulangan Kejahatan a. Upaya preventif Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

b. Upaya represif 6

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008,

Moeljatno, Op.Cit, hlm.128.

hlm.128

Hal | 4

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. B. PEMBAHASAN 1. Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Hasil Pencurian Yang Dilakukan Polresta Palembang Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai fungsi dan tugas Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar tindak pidana Pendahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian ini tidak terus bertambah atau berkurang dari tahun ke tahun. Khususnya Kepolisian kota Palembang yang sangat penting keberadaannya ditengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Dan Upaya-upaya yang dilakukan Polresta al: a.Upaya Preventif Upaya preventif atau upaya pencegahan yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana penadahan kendaraan bernotor khususnya sepeda motor. Hal ini dilakukan oleh Babinkantibmas. Penanggulangan preventif atas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini meliputi :8 1) Memberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling mejaga dan melindungi antar warga. 2) Meningkatkan kewaspadaan masyarkat untuk menghindari terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor khusunya sepeda motor, yaitu dengan cara jangan membeli sepeda motor bekas kepada orang yang tidak dikenal sebelumnya. 3) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam hal ini adalah 8

Wawancara dengan Bapak Brigadir Dedy Kurniadi.S.H, Staf Unit Ranmor Polresta Palembang, Tanggal 18 Juni 2013, Pukul 08.25.

Hal | 5

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang mempunyai dampak kepada timbulnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Bagi semua warga masyarakat agar selalu waspada bila meletakan atau memarkir kendaraan baik dirumah maupun di luar rumah, selalu menggunakan kunci tambahan. 4) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian. Hal ini bertujuan agar Polisi dapat dengan cepat ditangani dan ditindak lanjuti agar jangan sampai sepeda motor hasil curian tersebut jatuh ke penadah. 5) Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya cek fisik, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebelum membeli kendaraan roda dua. Hal itu bisa dilakukan di kantor SAMSAT. Dan upaya tersebut dapat disampaikan melalui spandukspanduk di tempat-tempat parkir ataupun di pinggir jalan. 6) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat. Dari upaya-upaya tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya suatu kerja sama yang baik antara Polisi dengan masyarakat. b. Upaya represif Upaya repersif atau biasa dikenal dengan upaya penindakan oleh satuan reserse. Satuan Reserse melakukan upaya penindakan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Upaya represif tersebut meliputi :9 1) Upaya ini dilakukan agar diperoleh bukti-bukti yang falid (sempurna) karena dimungkinkan bukti-bukti yang ada masih utuh yang memudahkan penyidik dalam melakukan penanganan lebih lanjut. 2) Langkah yang diambil oleh anggota Reskrim Polresta Palembang yaitu, mendata tempat-tempat penjualan sepeda motor pretelan yang ada di kawasan hukum Polresta Palembang kemudian terjun langsung ke

Wawancara dengan Bapak Brigadir Dedy Kurniadi.S.H, Staf Unit Ranmor Polresta Palembang, Tanggal 18 Juni 2013, Pukul 08.25.

Hal | 6

tempat-tempat tersebut. Berkaitan dengan masalah ini anggota Reserse melakukan tertutup yaitu dengan menggunakan pakaian biasa. 3) Membentuk UKL ( Unit Kecil Lengkap ) yang terdiri dari anggota Reserse Polresta Palembang dimana setiap unit berjumlah 6 orang anggota Reserse. UKL tersebut ditempatkan di setiap ”Kring – kring” yang ada di wilayah Polresta Palembang. Kring adalah semacam daerahdaerah kecil dalam wilayah yang dekat mengingat Kabupaten Palembang mempunyai wilayah yang luas. Kring – kring tersebut antara lain, pada Radius I: Ilir Barat I, Ilir Barat II, Ilir Timur I, Ilir Timur II,Bukit Kecil, Kemuning, Kalidoni, dan pada Radius II: Sukarame, Sako, Gandus, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju, Kertapati, Sematang Borang, Alang-Alang Lebar. 4) Mendata daftar-daftar residivis terutama penadahan kendaraan bermotor. Dengan begitu memudahkan Polisi untuk langsung menuju ketempat residivis tersebut tinggal dimana hal itu sesuai dengan data yang ada sebelumnya yang telah dicatat oleh pihak Polresta. 2. Bermotor (Sepeda Motor) Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Secara umum bisa disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ini maka mempengaruhi pula kepada tingginya tingkat tindak pidana penadahan. Dalam kenyataan yang terjadi tingkat tindak pidana penadahan yang terjadi dalam wilayah hukum Polresta Palembang dapat kita lihat di tabel berikut : Tabel 5: Jumlah Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polresta Palembang. TAHUN 2010 2011 2012 2013 (hingga bulan Juni) Jumlah

LAPORAN 1 3 10 4 17

SELESAI 1 3 9 3 16

Sumber data: Bagian adminstrasi Reskrim Polresta Palembang, tahun 2008

Hal | 7

Pada tabel tersebut secara umum yang terjadi adalah bahwa setiap tahunnya tindak pidana penadahan ini mengalami peningkatan. Sulitnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam upaya tindakan Polresta pada saat mengungkap perkara tindak pidana penadahan. Selain dari pada itu barang bukti dan tempat kejadian perkara tidak berada ditempatnya atau dapat dikatakan di bawa oleh pelaku. 10 Dan pada tahun 2012 telah terjadi 10 (enam) kasus penadahan dan kasus tersebut bisa ditangani sampai selesai. Dikarenakan tertangkap tangan dan cukup bukti-bukti yang kuat seperti barang bukti atau adanya pengaduan dari masyarakat atau korban sehingga langsung dilakukan tindakan tegas berupa penangkapan terhadapa pelaku atau tersangka.11 Awal dari tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dapat berasal dari berbagai macam tindak pidana lain, diantaranya dari hasil pencurian sepeda motor yang saat ini sering terjadi. Jika dilihat dari rangkaian modus-modus atau cara-cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian, hingga kemudian muncul tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, maka terdapat dua bentuk terjadinya suatu penadahan kendaraan bermotor, yaitu : a. Penadahan yang timbul dari pihak pelaku pencurian kendaraan bermotor (penadah pasif) Yang dimaksudkan disini para pelaku pancurian kendaraan sepeda motor setelah mereka melakukan pencurian mereka selalu menjual hasil kejahatannya tersebut kepada pihak lain untuk bertujuan mendapatkan keuntungan materi (uang) dari hasil pencurian tersebut. Tindak pidana penadahan ini timbul bukan karena kemauan atau kehendak dari pelaku penadahan, melainkan timbulnya dari pelaku pencurian itu sendiri yang menawarkan, menjual, menggadaikannya kepada pihak kedua yang kemudian disebut penadah, yang mana pelaku penadahan tidak tahu dari mana asal sepeda motor tersebut apakah dari pencurian atau bukan hasil. Modus-modusnya adalah sebagai berikut :12 1) Mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil pembelian dari dealer motor, kemudian karena terdesak kebutuhan ekonomi pelaku menjualnya. Dengan begitu pihak yang membeli motor tersebut tidak akan curiga kepada pelaku dengan menanyakan dari mana asal motor tersebut apakah hasil pencurian atau bukan. 10

Wawancara dengan Bapak Brigadir Dedy Kurniadi Ranmor Reskrim Polresta Palembang, Tanggal 18 Juni 2013, Pukul 10.00 Wib. 11 Ibid. 12 Wawancara dengan Bapak Bripka M. Ginting, Kasubnit Ranmor Reskrim Polresta Palembang, Tanggal 17 Juni 2013, Pukul 10.00 Wib.

Hal | 8

2) Mengatakan kepada pihak kedua (pelaku penadah) bahwa dia (pelaku pencurian) membutuhkan uang, sebagai gantinya ia menjaminkan motor tersebut untuk kemudian mendapatkan pinjaman uang dari pihak kedua. Pelaku pencurian tersebut tidak mengatakan bahwa motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan melainkan merupakan motor miliknya sendiri. Untuk meyakinkan kepada pihak kedua sebagai penerima motor hasil pencurian tersebut pelaku memberikan janji bahwa dalam kurun waktu tertentu yaitu antara 1 sampai 2 bulan uang tersebut akan dilunasi untuk kemudian mengambil motornya kembali. 3) Menjual langsung kepada pihak kedua yang berminat dengan motor hasil pencurian tersebut. Dalam hal ini pihak kedua sebagai pembeli tidak tahu bahwa motor tersebut adalah merupakan hasil pencurian, dikarenakan daerah dari pihak kedua (penadah) di pedesaan atau di luar wilayah Hukum Polresta Palembang. Peneliti mengambil contoh kasus untuk diteliti seperti kasus yang terjadi sesuai dengan berkas pemeriksaan menganai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dengan No. POL/SP. B-338/XI/2012/ Reskrim. Sebagai contoh kasus penadahan sepeda motor terjadi di kawasan Stadion Patrajaya Plaju Palembang. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus pencurian yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di Jalan Ratu Lorong Damai Kelurahan 20 Ilir. Jika dianalisa secara yuridis kasus tersebut sesuai dengan Pasal 480 ayat 1 KUHP karena terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan yang terdapat pada pasal tersebut. Secara garis besar faktor yang sering terjadi dilapangan adalah bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap masalah penadahan ini juga kurang dipahami betul oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubnit ranmor Sidik I Reskrim Polresta Palembang Bripka M Ginting. Masyarakat kurang waspada pada saat melakukan pembelian atau menerima terhadap suatu benda dalam hal ini adalah kendaraan sepeda motor. Masyarakat hanya berpikir sesaat saja.13 Jika dihubungkan dengan aturan yang ada yaitu Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP dengan fakta yang terjadi dilapangan kesadaran hukum masyarakat memang sangat diperlukan, mengingat pada pasal tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana penadahan dapat disangkakan kepada seseorang yang melakukan 13

Wawancara dengan Bapak Bripka M. Ginting, Kasubnit Ranmor Reskrim Polresta Palembang, Tanggal 17 Juni 2013, Pukul 10.00 Wib.

Hal | 9

tindakan pembelian, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya adalah merupakan hasil dari sebuah kejahatan. b. Tindak penadahan yang memang timbul dari pelaku penadahan sendiri (penadah aktif) Yang dimaksud adalah bahwa tindak pidana penadahan kendaraan ini muncul akibat dari penadah yang memang mempunyai niat untuk menadah kendaraan bermotor hasil pencurian, untuk kemudian memperoleh keuntungan dengan menjualnya kepada orang lain. Berkaitan dengan ini pasal yang berlaku adalah Pasal 481 KUHP yaitu penadahan sebagai kebiasaan. Modus yang dilakukana adalah sebagai berikut : 1) Pihak kedua selaku penadah kendaraan bermotor memang sengaja memberikan sejumlah uang kepada pihak pertama selaku pencuri kendaraan bermotor, dimana pembayaran uang tersebut adalah dengan cara penadah pertama kali memberikan setengah dari jumlah uang yang sudah disepakati antara penadah dengan pencuri kemudian setelah pencuri berhasil mencuri kemudian menyerahkan motor hasil curian tersebut maka penadah meberikan sisa uang yang sudah disepakati. Cara yang digunakan oleh penadah untuk mencari keuntungan tersebut adalah dengan cara: a) Membongkar satu-persatu sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual secara terpisah b) Mengganti serta merubah nomor rangka dan nomor mesin kemudian dirangkai untuk membuat sebuah motor baru dengan bentuk fisik yang baru dengan nomer rangka dan nomer mesin palsu. C. PENUTUP 1. Kesimpulan Tidak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Palembang secara umum masih banyak terjadi. Ada dua modus timbulnya kejahatan penadahan ini yaitu yang pertama adalah penadahan yang timbul akibat pelaku pencurian yang kemudian memunculkan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, Yang Kedua tindak penadahan yang memang timbul dari pelaku penadahan sendiri (penadah aktif)modusnya adalah : a. Menjual atau memberikan kepada pihak kedua dengan alasan berbisnis tanpa memberitahukan asal-usul sepeda motor tersebut. Hal | 10

b. menggadaikan kepada pihak kedua yang kemudian sengaja tidak ditebus dimana kemudian pihak kedua disebut sebagai penadah. c. menjual langsung kepada pihak kedua pada saat bertemu di jalan setelah pelaku pencurian berhasil melakukan kejahatannya, dan yang kedua adalah penadahan yang timbul akibat adanya niat dari penadah Upaya-upaya Polresta dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor Hasil Pencurian. 1) Memberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling mejaga dan melindungi antar warga. 2) Meningkatkan kewaspadaan masyarkat untuk menghindari terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor khusunya sepeda motor, yaitu dengan cara jangan membeli sepeda motor bekas kepada orang yang tidak dikenal sebelumnya. 3) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian. 4) Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya cek fisik, suratsurat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebelum membeli kendaraan roda dua. Hal itu bisa dilakukan di kantor samsat. 5) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Upaya represif tersebut meliputi : Upaya yang pertama yang dilakukan adalah upaya penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat atau keterangan dari pelaku pencurian yang tertangkap mengenai kemana pelaku pencurian tersebut menjual hasil curiannya. Upaya ini dilakukan agar diperoleh bukti-bukti yang falid (sempurna) karena dimungkinkan bukti-bukti yang ada masih utuh yang memudahkan penyidik dalam melakukan penanganan lebih lanjut. Penyidik langsung menyikapi dengan langsung terjun ke tempattempat yang di sinyalir menjadi tempat-tempat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian sebagai tempat menjual atau menadah hasil kejahatannya. 2. Saran 1. Dalam upaya penindakan dari polisi agar mengupayakan satuan wilayah (Satwil) mencari mengamankan sepedamotor tanpa dokumen. Hal | 11

2. Memeriksa orang yang menguasai sepeda motor tersebut untuk mengurai sampai kepelaku. 3. Dalam pengolahan data kendaraan sepeda motor agar terkontrol maka pihak Polresta Palembang mencari data seluruh sepeda motor yang diamankan di SAMSAT untuk mengetahui pelapor dan modus berpindahnya sepeda motor yang hilang. 4. Agar mempermudah birokrasi pengambilan data kendaraan di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) 5. Masyarakat harus lebih waspada tehadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berakibat kepada timbulnya tindak pidana penadahan. 6. Masyarakat harus lebih memahami akan pentingnya kewaspadaan apabila akan membeli sepeda motor bekas dari pihak lain dengan cara melihat dan memperhatikan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BKPB) yang lengkap dan asli.

Hal | 12

DAFTAR PUSTAKA Buku A. Hamzah “Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia”, Galia Indonesia. 1978. Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manuggal, Jakarta, 1997. M. Sholehuddin, ,Tindak Pidana Perbankan, Jakarta, P.T Grafindo Persada,1997. M. Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. M. Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP”, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988. Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, Kerjasama penerbit UM Press, Malang, 2001. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Mohammad Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakati, Bandung, 1994. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Depok, 2008. Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012. Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laks Bang, Yogyakarta, 2010. SoerjonoSoekanto,HartonoWidododanChalimahSutanto,Penanggulangan Pencurian KendaraanBermotor Suatu Tinjauan Kriminologi, Penerbit Aksara, Jakarta,1988. Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, Balai Pustaka. Internet. KAPOLRI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 TentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%201 4%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf.Diakses tanggal 16 Maret 2013, Pukul 9.30 Wib.

Hal | 13

Intansi Kepolisian Resor Kota Palembang (POLRESTA Palembang) Wawancara dengan Bapak Brigadir Dedy Kurniadi Ranmor Reskrim Polresta Palembang, Tanggal 18 Juni 2013, Pukul 10.00 Wib. Wawancara dengan Bapak Bripka M. Ginting, Kasubnit Ranmor Reskrim Polresta Palembang, Tanggal 17 Juni 2013, Pukul 10.00 Wib. Undang-undang. Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal | 14

Hal | 15