Gito julianto htn by mardani

Bidang Hukum Tata Negara Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang

Oleh: Gito Julianto, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS dan Suci Flambonita, SH., MH

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang Oleh: Gito Julianto, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS dan Suci Flambonita, SH., MH

Abstrak:. Satuan polisi pamong praja bagian perangkat daerah membantu walikota Palembang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban di kota Palembang., yang dilakukan dengan pendekatan Pre-emtif, Preventif, Represif, untuk memberikan kesadaran, terwujudnya ketaatan dan kepatutan terhadap Peraturan Daerah., Faktor-Faktor penghambat yaitu kurangnya, kinerjanya SDM, sarana dan prasarana, pemahaman masyarkat, media massa melihat dari segi negatif., Dan Upaya yang dilakukan, Rekrutmen SDM, pengadaan sarana dan prasarana, pembinaaan secara struktural serta fungsional, berkerjasama dengan Satuan Perlindungan Masyarkat dan lembaga Penegak Hukum Lainnya. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan ketertiban.

Peran, Peraturan Daerah,

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu bentuk reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan kesejahteraan rakyat. serta untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat, dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif, salah satu kebutuhan bagi masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah menyatakan bahwa: supaya penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal | 1

dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.1 Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. dimana keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari, Sementara itu pelaksanaan tugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda), dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. 2 Dimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan sebagai berikut: 3 (1) Untuk membantu kepala daerah dalarn menegakkan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Pembentukan dan/atau susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (2), Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukannya:4 Kemudian dinyatakan dalam, Pasal 3 Ayat (1)â&#x20AC;? Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakkan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.â&#x20AC;? dan ayat (2), Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. 2 Mohammad, dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, tentang, Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan (Bagian. 2) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura. Hlm.18. 3 Pasal 148 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 4 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9.

Hal | 2

Seperti dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban kota palembang 5 Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan sebagai berikut: (1) Kepala daerah berwenang dan bertanggungjawab atas kententraman dan ketertiban dalam daerah. (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, kepala daerah menunjuk dinas polisi pamong praja. Seperti yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kota Palembang, Merazia Pemilik Toko dan Fasilitas Umum, Hari Rabu tanggal 21 November 2012 , Dalam menegakkan Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman dan Ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di kota Palembang. Merazia pemilik tokoh di jalan Kolonel Atmo, Jenderal Sudirman. terkait masih ditemukannya fasilitas umum yang disalah gunakan Pemilik Tokoh tersebut, Tidak memberikan contoh yang baik kepada pengguna jalan maupun pedagang kaki lima (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja ( Pol PP) kota Palembang melakukan razia KTP, pedistrian jalan dan sampah. Dimana hampir sebagian pedistrian (trotoar) dijadikan lahan parkir. Namun Pemilik Toko tidak mendengarkan teguran dari petugas, bahwa parkir kendaraan roda dua diatas trotoar Melanggar peraturan daerah. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) kota Palembang, Merazia puluhan kendaraan roda dua dan puluhan masyarakat juga berhasil di razia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dari contoh kasus yang telah di jelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dinilai masih rendah.6 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di kota Palembang ? 5

Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban., Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76. 6 http://bakohumas-palembang.com/index.php?module=newsdetail&id=328, Diakses pada Tanggal 16 Maret 2013.

Hal | 3

(2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di kota Palembang ? (3) Apa Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan dalam menegakkan Peraturan Daerah di kota Palembang ? 3. Sumber Data a. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data pertama,7 data primer akan diperoleh dari pihak terkait. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memberikaan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.8 Bahan-bahan hukum tersebut, berupa: 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas: a) Norma atau kaidah dasar yaitu UUD 1945 b) Peraturan Perundang-Undangan i. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; ii. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. iv. Peraturan daerah kota palembang nomor 6 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja satuan satunan polisi pamong praja di kota Palembang. v. Peraturan daerah Kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang ketenteraman dan ketertiban di kota Palembang. vi. Peraturan daerah kota Palembang nomor 13 tahun 2007 Kota Palembang perubahan atas Peraturan daerah Kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang ketenteraman dan ketertiban di kota Palembang. 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku, Modul, Jurnal ilmiah, dan dokumen resmi, makalah dan peraturan perundang-undangan . 7

Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta Rajawali Pers, 2010 Hlm. 30. 8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinat Grafika, 2011, Hlm. 106.

Hal | 4

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus, kamus hukum, data internet, dan lain-lain. c. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Studi Kepustakaan, Adapun pustaka yang menjadi penelitian anatara lain buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, Modul, Jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2) Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada respoden. 9 Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak terkait. d. Teknik pengelolahan dan Analisis Data Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis yang digunakan penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematik kemudian disimpulkan dengan metode induktif sehingga diperoleh gambaran yang baik dan jelas, Dan data kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.10 B. Kerangka Konseptual 1) Gambaran umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja a. Pengertian Peran Istilah â&#x20AC;&#x153;peranâ&#x20AC;? atau role dalam bahasa Inggris, diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor mempunyai peran yang harus dimainkan sesuai dengan alur, dengan alur ceritanya., Lebih jelasnya kata 9

http://bloguli.wordpress.com/2011/12/21/teknik-pengumpulan-data/. diakses pada Tanggal 7 april 2013. 10 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2004. Hlm. 106.

Hal | 5

“peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan : Part actor, function, task someone. berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) kedudukan atau posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu pekerjaan. Karena ada yang disebut role expectation's..11 Kata “peran” diartikan sebagai perangkat tingkah atau sikap yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat12 Menurut Soekanto Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam menjalankan suatu peran.13 b. Pengertian Polisi Pamong Praja Pamong berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah among. sama dengan kata momong yang artinya mengasuh, misalnya kata mengemong anak berarti mengasuh anak kecil. dan Kata momong, ngemong dan mengasuh merupakan kata yang multidimensi. Sedangkan praja adalah Pegawai Negeri Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja berarti Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.14 c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (2), Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah, yaitu di bentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal (2) sampai Pasal (5) , yaitu: 15 Pasal (2), Pembentukannya Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan sebagai berikut: 11

http://arisandi.com/pengertian-peran-part-2-pelengkap/. Diakses pada Tanggal 29 Juni 2013. Novan Ardy Wiyani, Jurnal Ilmiah Tentang, Peran Guru Dalam Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Kantin Kejujuran, Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Islam Bumiayu 13 http://fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html. Di-akses pada Tanggal 30 Juni 2013. 14 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TX_OZTARiyEJ:sumbar.ipdn.ac.id/g alerry/dokumen/+&cd=1&hl=id&ct=clnk. Diakses pada tanggal 5 juli 2013. 15 Pasal (2) sampai Pasal (5), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 12

Hal | 6

1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/atau kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini Pasal 3 menyatakan bahwa kedudukan satpol pp adalah sebagai berikut: 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 4 menyatakan bahwa satpol pp mempunyai tugas satpol pp adalah sebagai berikut: Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pasal 5, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 2) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; 6) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan 7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Hal | 7

d. Teori Penegakan Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah Dalam menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) dapat melalui 2 (dua) jalur. Pertama lewat jalur institusional bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah terkait. Kedua melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong masyarakat (LSM, tokoh masyarakat atau tokoh agama) untuk melaporkan segala macam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah, baik dilakukan oleh warga masyarakat atau Badan Hukum tertentu. Penegakkan Peraturan Daerah dilakukan tiga bertahap yaitu : 16 (1) Tahap Pre-emtif (sosialisasi), Dalam tahap ini dilakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar Peraturan Daerah dipatuhi. (2) Tahap Preventif (pencegahan), Dalam tahap ini dilakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran Peraturan Daerah. Disamping itu dilakukan dengan teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar Peraturan Daerah agar mematuhi Peraturan Daerah dan tidak melanggar lagi. (3) Tahap Represif (Penegakkan), Dalam hal pelanggaran Peraturan Daerah tidak ditoleransi, sudah ditegur secara lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran Peraturan Daerah maka dilakukan secara represif. Pelaku pelanggaran akan ditindak secara yustisial maupun non yustisial. 2) Asas-Asas yang Anut Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah di Otonomi Daerah a. Pengerian Otonomi Daerah Secara etimologis otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto :sendiri, nomes:pemerintahan).dalam bahasa Yunani, istilah otonomi barasal dari kata autos :sendiri, nemein:menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, sehingga secara maknawi (begrif), otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri.17 Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Republik Indonesia, pelaksanaan otonomi menganut tiga asas yaitu:

http://www.jatengprov.go.id/?mid=beritaskpd&sort_index=readed_count&order_type=desc&p age=3&document_srl=2423. Diakses tanggal 30 juni 2013. 17 I Gde pantja Astawa ,â&#x20AC;? problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesiaâ&#x20AC;?, Bandung, PT Alumni, 2008. Hlm. 52

Hal | 8

(1) Asas Desetralisasi, Menurut Hoogerwerf mengemukakan bahwa, asas desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, dan struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Kemudian terdapat pula, pengertian desentralisasi yang lebih bernuasa politis dan yuridis sebagaimana dikemukakan oleh Koesoemahatmadja, bahwa desentralisasi yaitu mengatakan desentralisasi dibagi menjadi dua macam, Pertama, dekonsentrasi (deconcentratie) atau ambtelijke decentralisatie adalah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Kedua, desentralisasi ketatanegaraan (staatskundige decentralisatie) atau desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (lende en bestuurende bevoegheid) kepada daerah-daerah otonomi di dalam lingkungannya. 18 (2) Asas Dekonsentrasi, Menurut Laica Marzuki dekonsentrasib merupakan ambtelijke desentrlasastie atau delegatie van bevoegheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada intansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Atau karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.jadi dekosentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemencaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayahwilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat.19 (3) Tugas pembantuan, bersifat membantu dan tidak dalam konteks hubungan â&#x20AC;&#x153;atasan-bawahanâ&#x20AC;? tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, wajib dilaksanaakan, karena hubunagan timbul karena kententuan hokum atau peraturan perundang-undangan,20 Daerah otonom dapat menjalankan tugastugas pembantuan, atau disebut medebewind. Tugas pembantu atau lengkapnya tugas pembantuan dalam pemerintahan, ialah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan-peraturan perundangan, bukan saja yang ditetapkan

Krishna D.Darumurti, Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan Dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta:2003. Hlm.11. 19 Agussalim andi gadjong, pemerintahan daerah, kajian politik dan hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Hlm.89. 20 Agussalim andi gadjong, Op.Cit. Hlm.91

Hal | 9

oleh pemerintah pusat, tetapi juga yang ditetapkan pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat atasnya.21 3) Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah a. Pengertian Peraturan Daerah Peraturan daerah salah satu bentuk undang-undang atau Statute yang dikenal dalam literature Local Statute atau locale wet yaitu undang-undang yang bersifat local, 22 Penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dalam sistem otonomi daerah, peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang dijadikan landasan, dimana pengertian peraturan daerah tersebut adalah naska dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang di tetapkan oleh kepal daerah dan pendapat persetujuan dewan perwakilan daerah.23 b. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundangundangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24 Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa â&#x20AC;?Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undanganâ&#x20AC;? terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara 21

Viktor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, â&#x20AC;&#x153; Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerahâ&#x20AC;?, Jakarta, Sinar Grafik, 1994. Hlm.46. 22 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010., Hlm.91. 23 Utang Rosidin, Op.Cit. Hlm.121. 24 kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia,direktorat jenderal peraturan perundang undangan, direktorat fasilitasi perancangan peraturan daerah, direktorat jenderal peraturan perundang-undangan., Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, direktorat jenderal peraturan perundang-undangan tahun 2011. Hlm.8.

Hal | 10

Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota 4) Pengertian Ketentraman dan Ketertiban Pengertian Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 1 ayat 10 menyatakan sebagai berikut: Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dengan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan keadaan tenteram, tertib, dan teratur. 25 Jadi, Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku.atau suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada, Yang menunjukkan bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan suatu bentuk pelayanan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.26 C. Pembahasan 1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, peran satuan polisi pamong praja dalam menegakan peraturan daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota 25

Pasal 1 Ayat 10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9. 26 Dian Puspawaty, Tesis, Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju., Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Tahun 2011. Hlm.29.

Hal | 11

Palembang. Pelaksanaan atau razia dilakukan setiap hari selasa yang mana, dalam setiap ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan daerah, pelanggar langsung di sidang, di tempat terjadi perkara. 27 Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang. Seperti, dinyatakan pada bagian pertama ketentraman, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut: (1) Kepala daerah berwenang dan bertanggungjawab atas Ketentraman dan Ketertiban dalam daerah. (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepala daerah menunjuk dinas satuan polisi pamong praja. Dinyatakan pada bagian kedua, ketertiban, dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang, adalah.Pasal 7 menyatakan: Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pasal 5 peraturan daerah ini, dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat ditempat-tempat sebagai berikut: Jalan dan angkutan jalan raya, Jalur, taman dan tempat umum, Sungai, saluran dan kolam, Lingkungan, Usaha, Bangunan, Pemilik dan penghuni bangunan, Sosial, Kesehatan. Pada lampiran peraturan walikota palembang nomor 40 tahun 2012 jo. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang., satuan polisi pamong praja di kota palembang dalam penegakan peraturan daerah, Ketentuan-ketentuan dilakukan, sebagai berikut:28 (1) Melakukan Pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah., yaitu pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah. (2) Melakukan pendekatan, Pembinaan perorangan dan Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mendatangi atau cara mengundang kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, pengarahan dan pembinaan memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan lainnya. 27 28

Ibid lampiran peraturan walikota palembang nomor 40 tahun 2012 jo. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Hal | 12

(3) Penindakan prefentif non yustisial, Tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, yaitu. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu dengan menanda tangani surat pernyataan bersedian dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan. , (4) Penindakan prefentif yustisial, Penindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil : Penyelidikan, Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah, Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan Pemanggilan, serta Pelaksanaan, Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, dibantu kepolisian (Korwas), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah. (5) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu : terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat antarannya : Tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib bangunan, tertib kesehatan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta masyarakat, Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. Dari kegiatan yang diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakkan peraturan daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang, dapat dilihat dari jumlah pelanggaran-pelanggaran selama 5 tahun dari tahun 2008-2012, jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di kota palembang, berdasarkan data yang di dapat, di Kantor Polisi Pamong Praja kota palembang. Yaitu sebagai berikut:29

bagian/Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah kantor satuan polisi pamong praja kota palembang

Hal | 13

Tabel.1 Jumlah Pelanggaran-Pelanggaran Dari Tahun 2008-2012 Di Kota Palembang No

Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

Peraturan Daerah Yang Dilanggar

Jumlah Pelanggar Pertahun 102 orang Pelanggar

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang

1.269 orang Pelanggar 216 orang Pelanggar 493 orang Pelanggar 810 orang Pelanggar

Sumber: Bagian/Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Daerah kantor satuan polisi pamong praja kota palembang Keterangan: (1) Tahun 2008 dari bulan januari sampai bulan desember, dengan jumlah 102 orang pelanggar peraturan daerah yang terdiri dari Surat Izin Tempat Usaha, Pedagang Kaki Lima, Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersil, Kartu Tanda Penduduk. (2) Tahun 2009 dari bulan januari sampai bulan desember, dengan jumlah 1.269 orang pelanggar peraturan daerah yang terdiri dari Pekerja Seks Komersil, Pedagang Kaki Lima, Anak Jalanan, Pengemis, Surat Izin Tempat Usaha, Kebersihan. (3) .Tahun 2010 dari bulan januari sampai bulan desember, dengan jumlah 216 orang pelanggar yang terdiri dari Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersil, Pengemis, Surat Izin Tempat Usaha. (4) Tahun 2011 dari bulan januari sampai bulan desember, dengan jumlah 493 orang pelanggar peraturan daerah yang terdiri, Pembuangan Sampah Di Tempat Terlarang, Kartu Tanda Penduduk, Beca, Dan Pedagang Kaki Lima, Pekerja Seks Komersil. (5) Tahun 2012 dari bulan januari sampai bulan desember, dengan jumlah 810 orang pelanggar peraturan daerah yang terdiri, Pedagang Kaki Lima, Kartu Tanda Penduduk, Parkir Terlarang.

Hal | 14

Berdasarkan tabel di atas dimana data yang di dapat, di kantor satuan polisi pamong praja, dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang, dimana penegakkan peraturan daerah tidak optimal. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di kota Palembang (1) Sumber Daya Manusia Dari hasil wawancara dan data yang didapat dikantor satuan polisi pamong praja kota Palembang, Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang sekarang belum memadai, Dengan jumlah, Pegawai Negeri Sipil satuan polisi pamong praja kota palembang, berjumlah 365 orang anggota terdiri dari, Lakilaki berjumlah 225 orang., Perempuan berjumlah 40 orang. Sedangkan, Pegawai non pegawai negeri sipil daerah/ tenaga honorer berdasarkan surat keterangan walikota.satuan polisi pamong praja kota palembang berjumlah 131 orang, terdiri dari:Laki-laki berjumlah 123 orang., Perempuan 8 berjumlah orang. 30 untuk menjangkau kelapisan seluruh masryarakat, dengan luas wilayah kota Palembang sebesar 400,61 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 1.708.413 jiwa. Jumlah tersebut, kinerja dalam pelaksanaannya, peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah.31 (2) Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dari hasil penelitian, wawancara dengan sekretaris di kantor satuan polisi pamong praja kota palembang Dalam pelaksanaannya, Yang menjadi penghambat, adanya beberapa oknum-oknum anggota satuan polisi pamong praja di kota palembang, yang bersinggungan dengan peran, tugas dan fungsinya, atau apa yang di amanatkan oleh peraturan daerah. minsalnya, tidak profesional anggota satuan polisi pamong praja di kota palembang dalam disiplin, tanggungjawab, dan pemahaman dalam pengetahuan aspek hukum, menjalankan peran, tugas dan fungsinya di lapangan untuk memberikan pelayanan sebagai aparatur pemerintah daerah, yang menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat, dalam menegakkan Peraturan 30

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sabar di kantor polisi pamong praja kota Palembang pada tanggal 23 juli 2013 31 Ibid

Hal | 15

Daerah di kota Palembang maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota Palembang.32 (3) Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan sekretaris dan data yang di dapat di kantor satuan polisi pamong praja di kota palembang, Sarana Dan Prasarana yang ada belum bisa mendukung dan penambahan, jumlah berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penegakkan peraturan daerah di kota palembang, sebagai berikut:33 Tabel.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang No. Jenis Kondisi Jumlah Operasi Dibutukan Kurang 1.

Mobil Dump Truck

Mobil Trick Engkel

Mobil Truck Dalmas

Mobil Double Cabin

Mobil Pick Up

Mobil bus

Mobil Minibus

B6/KB 1

Sepeda Motor

Handy Talky

10.

Pistol

11.

Handy Camp

32 33

Ibid bagian umum dan kepegawaian kantor satuan polisi pamong praja kota palembang

Hal | 16

12.

Sepeda Motor Bajaj

13.

Tameng

250

219

14.

Gudang

15.

Tustel

16.

Pesawat Rig

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Dari tabel diatas dapat simpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada sekarang, membutuhkan tambahan alat untuk mendukung kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah di kota palembang.34 (4) Adanya pemahaman masyarakat dan pemberitaan dari media massa yang melihat dari sisi negatif terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja Dari hasil penelitian, wawancara dengan sekretaris di kantor satuan polisi pamong praja kota Palembang, Pemberitaan dari media massa yang melihat dari sisi negatif terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diidentikkan dengan kekerasan. Gambaran tersebut tidak dapat disalahkan karena hampir setiap media yang menayangkan berita penertiban atau penggusuran selalu saja nampak barisan Satuan Polisi Pamong Praja dengan aksi kekerasan. pandangan tersebut terjadi karena pemberitaan media melihat dari sisi negatif, sehingga muncul pemahaman, dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengedepankan pendekatan secara represif (pemaksaan, kekerasan, penindasan dan intimidasi) dari pada pendekatan yang bersifat persuasif (diskusi, negosiasi dan kompromi).35

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sabar di kantor polisi pamong praja kota Palembang pada tanggal 23 juli 2013 35 Ibid

Hal | 17

(5) Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan dalam menegakkan Peraturan Daerah di kota Palembang (a) Rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang Dari hasil penelitian, wawancara dengan sekretaris di kantor satuan polisi pamong praja kota palembang, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan dalam menegakan peraturan daerah di kota Palembang, yaitu, Dengan luas wilayah kota Palembang sebesar 400,61 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 1.708.413 jiwa, melakukan rekrutmen anggota satuan polisi pamong praja, berjumlah anggota tiga ratus (300) orang,36 (b) Mengevalusasi kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dari hasil penelitian, wawancara dengan sekretaris di kantor satuan polisi pamong praja kota Palembang, Pembinaan secara struktural dan fungsional, dalam memaksimalkan eksistensi masa sekarang dan akan datang beradaptasi dengan dinamika dan tantangan yang tumbuh dan berkembangan masyarakat, paradigm satuan polisi pamong praja kedepan diarahkan pada pendekatan pelayanan dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan yang lebih mengedepankan pendekatan secara pre-emtif dan pendekatan preventif, menyelesaikan konflik yang ada di lingkungan masyarakat kota palembang diselesaikan melalui pendekatan, mediasi dan negosiasi serta diupayakan pencitraan melalui pola tindakan yang persuasive dan hubungan masyarkat.37 (c) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana Dari hasil penelitian, wawancara dengan sekretaris di kantor satuan polisi pamong praja kota Palembang, Membuat program peningkatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur meliputi kegiatan seperti telah dijelaskan diatas, sebagai berikut;38 1. Mobil dump truck yang dugunakan berjumlah 3 buah, Yang dibutukan 7 buah, penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 4 buah, 2. Mobil truck engkel berjumlah 1 buah, Yang dibutukan 4 buah kurang 3 buah,

Op.cit , Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sabar. Ibid 38 Ibid 37

Hal | 18

3. Mobil dalmas berjumlah 2 buah, Yang dibutuhkan 4 buah , penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 2 buah, 4. Mobil duoble cabin, berjumlah 1 buah, yang dibutuhkan 2 buah , penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 1 buah, 5. Mobil pick up berjumlah 7 buah sudah cukup, 6. Mobil bus berjumlah 1 buah, yang dibutukan 2 buah , penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 1 buah, 7. Mobil minibus berjumlah 6 buah yang dibutukan 10 buah , penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 4 buah, 8. Sepeda motor berjumlah 21 buah, sudah cukup, digunakan untuk kegiatan BM 6 buah dan lainnya untuk kepala seksi-kepala seksi. 9. Handy talky berjumlah 33 buah, yang dibutukan 41 buah , penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 8 buah, 10. Pistol berjumlah 30 buah, dibutukan 35 buah, penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 5 buah, digunakan untuk kegiatan operasional para kepala bidang, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan komandang regu. 11. Handy camp berjumlah 2 buah, sudah cukup, digunakan sebagai alat pendukung dokumentasikan kegiatan dan hasil kegiatan operasional. 12. Sepeda motor bajaj berjumlah 1 buah. Dibutukan 2 buah , penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 1 buah, Tidak bisa digunakan, 13. Tameng berjumlah 31 buah, dibutuhkan 250 buah kuran 219 buah, 14. Gudang, dikarenakan belum adanya gudang belum ada untuk menyimpan barang hasil sitaan operasional, maka untuk sementara memakai gedung kantor dan halaman kantor. 15. Tustel berjumlah 1 buah dibutukan 2 buah , penambahan dari berapa dibutuhkan sekitar 1 buah,. 16. Pesawat RIG berjumlah 3 buah, sudah cukup,. 17. Program perancaaan gedung perkantoran sendiri, yang mana Gedung perkantoran satuan polisi pamong praja kota palembang, sebelumnya masih pinjam pemerintahan kota palembang di jalan sekanak nomor 46 palembang dan pindah ke kejakabaring jalan gubernur H.A. bastari nomor 9 gedung sriwijaya promotion center. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan sara dan prasaran sangat amat perlukan, dalam menegakkan peraturan daerah, apa bilah dilihat

Hal | 19

dari, minsalnya luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain-lainya yang berkaitan dengan pembangunan dan ekonomi yang dan di kota Palembang. (d) Kerjasama Dengan Masyarkat dan Aparat Penegak Hukum Lainnya Dari hasil penelitian, wawancara dengan sekretaris di kantor satuan polisi pamong praja kota Palembang, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, bahwa perlindungan masyarkat (LINMAS) termasuk tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja kota palembang, pada Bab 1 ketentuan umum angka 13. Untuk itu dibentuklah satuan perlindungan masyarkat (SATLINMAS) berjumlah 5.300 orang. tersebar di 16 (enam belas) kecamatan dalam wilaya kota palembang seperti diuraikan diatasâ&#x20AC;&#x2122;39 Dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, dalam Pelaksanaannya operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja kota palembang, pengampu peraturan daerah dengan dibantu Polresta, Kejaksaan, Pengadilan negeri Palembang, kodim dapat melakukan ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah., minsalnya dalam hal Penyelidikan, Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah, Pemeriksaan, Pemanggilan, Pelaksanaan.40 D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, kesimpulan atas permasalahan yaitu sebagai berikut: a) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di kota Palembang, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk terwujudnya ketaatan dan kepatutan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Faktor-faktor yang menjadi penghambat, yaitu Sumber Daya Manusia., Kinerjanya., Sarana, Prasarana, Adanya pemahaman masyarakat dan pemberitaan dari media massa yang melihat dari sisi negatif.

39 40

Ibid ibid

Hal | 20

c) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan, yaitu melakukan Rekrutmen anggota., evalusasi kinerja., Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana ., dan Kerjasama dengan Masyarkat, Aparat Penegak hukum lainya. d) 2. Saran Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1) Agar satuan polisi pamong praja, dapat memaksimalkan sebagai penegakan peraturan daerah., perlu diadakan rekrutmen sumber daya manusia yang disiplin, bertanggung jawab, berwawasan, pamahaman sebagai penegak hukum, sebagai pembantu pemerintah daerah dan pelayanan masyarkat. 2) Pembinaan dan evaluasi, baik secara struktural maupun fungsional terusmenerus setiap bulannya, untuk melihat perkembangan kinerja anggota satuan polisi pamong praja. 3) Sosialisasi secara tertulis maupun tidak tertulis tentang peraturan daerah, kepada setiap lapisan masyarakat baik tingkat bawah, tingkat menengah, maupu tingkat keatas, Agar tidak melanggar Norma Hukum, Norma Agama, norma kesusilaan Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya.

Hal | 21

DAFTAR PUSTAKA Buku: I Gde pantja Astawa ,” problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia”, Bandung, PT Alumni, 2008. Krishna D.Darumurti, Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan Dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta:2003. Hlm.11. Agussalim andi gadjong, pemerintahan daerah, kajian politik dan hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Viktor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, “ Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah”, Jakarta, Sinar Grafik, 1994. Hlm.46. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010., Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta Rajawali Pers, 2010 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinat Grafika, 2011, Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2004. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban., Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76. lampiran peraturan walikota palembang nomor 40 tahun 2012 jo. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Hal | 22

Mohammad, dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, tentang, Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura. Novan Ardy Wiyani, Jurnal Ilmiah Tentang, Peran Guru Dalam Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Kantin Kejujuran, Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Islam Bumiayu kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia,direktorat jenderal peraturan perundang undangan, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, direktorat jenderal peraturan perundangundangan tahun 2011. Dian Puspawaty, Tesis, Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju., Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, tahun 2011. Internet: http://bakohumas-palembang.com/index.php?module=newsdetail&id=328, Diakses pada Tanggal 16 Maret 2013. http://bloguli.wordpress.com/2011/12/21/teknik-pengumpulan-data/. diakses pada Tanggal 7 april 2013. http://www.jatengprov.go.id/?mid=beritaskpd&sort_index=readed_count&order _type=desc&page=3&document_srl=2423. Diakses tanggal 30 juni 2013. http://arisandi.com/pengertian-peran-part-2-pelengkap/. Diakses pada Tanggal 29 Juni 2013. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TX_OZTARiyEJ:sumb ar.ipdn.ac.id/galerry/dokumen/+&cd=1&hl=id&ct=clnk. Diakses pada tanggal 5 juli 2013.

Hal | 23