Ringkasan disertasi pak abdullah gofar

RINGKASAN A. LATAR BELAKANG 1

Peradilan agama sebagai subsistem sistem peradilan di Indonesia, lahir sejalan dengan perkembangan agama Islam dan hukum Islam serta perkembangan politik ketatanegaraan, baik pada masa pemerintahan Kolonial Belanda maupun setelah kemerdekaan. Keberadaan peradilan agama yang diatur dalam konstitusi, di dalam sistem hukum Indonesia 2 memiliki perjalanan sejarah yang panjang.

Keberadaan peradilan agama dipengaruhi dinamika politik hukum dan pengaruh global, sehingga berpengaruh pada wibawanya sebagai 3 pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Eksistensi peradilan agama tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan agama Islam, maupun pemenuhan kebutuhan umat Islam di Indonesia yang berlandaskan pada 4 ajaran Islam.

1 Peradilan Agama Islam di Nusantara dijumpai sebelum kedatangan bangsa Portugis, Belanda dan Inggeris. Urusan syariat dilakukan tentang muslim mukallaf, bidang fardhu ain, maupun fardhu kifayah, umumnya tidak harus ada undang-undang (taqnin/qanun). Pemerintah Kolonial mengeluarkan beberapa ordonansi, seperti Stbl 1882 No.152 Tentang Pengukuhan Priesterraad, di Jawa Madura. Kemudian Stbl No. 1931 No. 153 merubah Priesterraad menjadi Penghoeloegerecht. Stbl 1937 No.116 yang mengeluarkan kewenangan perkara waris tanpa merubah Priesterraad. Kemudian keluar Stbl 1937 No.638 dan 639 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin dan PP No.45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Lihat H. Zaini Ahmad Noeh “Lima Tahun Peradilan Agama” dalam Mimbar Hukum No. 17 Tahun V 1994. (Jakarta: Departemen Agama R.I Al-Hikmah, 1993) hlm 12-29.

2 Lihat rumusan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

3 Lahirnya Staatblad 1937 No. 116 sebagai upaya dari Komisi Ter Haar yang memuat rekomendasi sebagai upaya paksaan untuk melenyapkan peran hukum Islam, menyatakan 1.

Hukum kewarisan belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, 2. Mencabut wewenang paradilan agama (raad agama) untuk mengadili perkara kewarisan dan wewenang tersebut dialihkan kepada Landraad, 3. Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Landraad, 4. Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa executoir verklaring dari Ketua Landraad. M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam” dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos, 1999) hlm 27.

4 Sejak kehadiran Islam abad ke-7 M tata hukum Islam sudah dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Menurut Hamka didukung oleh karya ahli hukum

[1]

Khusus di bidang hukum keluarga, sistem peradilan negara Islam di dunia cenderung mengikuti sistem peradilan civil law yang diikuti negara Eropah Kontinental. Hukum acara yang mengatur tatacara pelaksanaan hukum Islam materiil peradilan agama perlu bantuan negara merumuskan dan memberi bentuk hukum. Proses penyelesaian perkara lewat pengadilan (hakim) bertujuan memulihkan hak seseorang, mengembalikan 5 suasana dalam keadaan semula secara bermatabat.

Praktek hukum acara peradilan agama terkendala pada proses penegakan hukum (law enforcement), terutama dilihat pada nilai 6 filosofisnya. Ketika hukum materiil menggunakan hukum acara yang nilai filosofisnya berbeda, maka tujuan hukum yang hendak dicapai yakni rasa 7 keadilan juga berbeda. Kebenaran hukum acara perdata Barat diukur berdasarkan kepastian hukum dalam rumusan undang-undang. Hukum acara yang digunakan Pengadilan Agama adalah hukum Barat, proses berperkara dan putusan Pengadilan Agama juga menggunakan sistem pembuktian hukum acara bersifat mekanistik formal dengan rasa hukum 8 Barat. Putusan hakim tidak menggunakan pendekatan distributif 9 berdasarkan nilai kepastian hukum hukum Islam.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menegaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

dalam bentuk fikih, seperti Sirah Ath-Thullab, Sirath Al-Mustaqim, Sabil Al-Muhtadin, Kartagama, SyainatAl-Hukm, dan lain-lain. Hamka, Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm 324.

5 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978), hlm 28-29.

6 Sebagai sistem, penegakan hukum menyangkut berbagai subsistem, yaitu (1) Kelembagaan penegakan hukum; (2) sumber daya/penegak hukum; (3) tatacara (mekanisme) penegakan hukum; (4) prasarana dan sarana penegakan hukum. Lihat Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 13-14 7 Purnadi Purbacaraka dan Doerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, cetakan ke 8, (Bandung: Alumni, 1995), hlm 15-20.

8 Dudu Duswara Machmudin, “Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan”, dalam Varia Peradilan No. 251,Oktober 2006, hlm 51-66.

9 Menurut T.M. Hasbie As-Shiddieqie, keyakinan adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain, Hasbie As-Shiddieqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970), hlm 103-104.

[2]

10

Islam di bidang: a). perkawinan, b). kewarisan, wasiat dan hibah yang 11 dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c). waqaf dan shadaqah.

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dinyatakan Pengadilan 12 Agama juga diberi wewenang menyelesaikan sengketa di bidang zakat 13 dan ekonomi syariah. Perluasan kewenangan tersebut menempatkan Pengadilan Agama tidak terbatas menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga, namun diperluas pada bidang hukum ekonomi.

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang diterapkan pada sengketa perkawinan ternyata terhambat. Ketika perkara perkawinan diajukan bersamaan dengan perkara objek harta benda dan menyangkut hak pihak ketiga, maka perkara perkawinan menjadi panjang 14 dan butuh waktu yang lama. Keberadaan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia adalah wujud negara memfasilitasi kebebasan umat Islam untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai filosofi hukum Islam. Positivisasi hukum substantif yang diikuti dengan

10

Di dalam penjelasannya Pasal 49 ayat (2), sengketa di bidang perkawinan dirinci ke dalam 22 butir, meliputi 1.Izin beristeri/poligami; 2.Izin perkawinan yang belum berumur 21 tahun & wali yang berselisih; 3.Dispensasi perkawinan; 4.Pencegahan perkawinan; 5.Penolakan perkawinan oleh PPN; 6.Pembatalan perkawinan; 7.Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri; 8.Perceraian karena thalaq; 9. Gugatan perceraian; 10.Penyelesaian harta bersama;11. Mengenai penguasaan anak; 12. Ibu yg memikul biaya anak & bapak yang lalai memenuhinya; 13.Penentuan kewajiban biaya oleh suami kpd bekas isteri; 14. Putusan tentang sah atau tidaknyaseorang anak; 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17.

Penunjukan orang lain oleh pengadilan tentang wali; 18. Penunjukan wali anak yg belum berumur 18 tahun yang tidak ditunjuk oleh orang tuanya; 19. Pembebanan kewajiban ganti rugi bila wali merugikan anak; 20. Penetapan asal ususl anak; 21. Putusan penolakan tentang perkawinan campuran; 22. Pernyataan sah perkawinan sebelum berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

11 Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

12 Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 13 Lihat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang memuat ketentuan bahwa Pengadilan Agama juga bertugas menyelesaikan sengketa di bidang zakat dan ekonomi syaraiah (yang diaplikasikan ke dalam 9 butir urusan).

14 Lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sementara di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomnor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, ditambahkan bila sengketa hak milik erjadi antara subjek hukumnya orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

[3]

hukum acara berdasarkan filosofi hukum Islam, sejalan dengan prinsip 15 demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat Islam.

Hukum acara yang berlaku di peradilan agama yaitu: (1) H.I.R (Het Herziene Inlandsche Reglement), (2) R.Bg (Recht Reglement Buitengewesten); (3) B.Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering); 16 (4) BW (Burgerlijke Wetboek). Lahirnya H.I.R dan R.Bg sebagai hukum acara diperuntukkan bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri), untuk daerah Jawa-Madura dan luar Jawa-Madura. Sedangkan B.Rv adalah hukum acara peradilan untuk Raad van Justitie, yaitu pengadilan tingkat pertama untuk orang Eropah atau dipersamakan dan pengadilan tingkat banding bagi bumi putera (bersama Landraad juga menjadi Pengadilan Negeri). Sementara BW adalah hukum perdata materiil dan sebagian perdata formal untuk orang Eropa/ dipersamakan dan orang Timur Asing.

Jadi, baik H.I.R, R.Bg, B.Rv, maupun BW, sejak semula memang dibuat pemerintah Belanda dan diberlakukan pemerintah Kolonial di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi, untuk mengabdi kepada hukum materiil yang berlaku bagi Landraad atau Raad van Justitie. Sejak awal hukum acara tersebut dibuat tidak diperuntukkan untuk lembaga peradilan lain selain dari Landraad maupun Raad van Justitie. Melihat 17 sejarah perkembangan politik hukum masa penjajahan Kolonial Belanda, maka terhadap golongan Bumi Putera, sangat menghormati penyelesaian sengketa bagi yang tidak masuk golongan Eropa dan atau yang 18 dipersamakan dengan mereka. Di dalam Regeling Reglement (RR) Pasal

15

Merujuk Pasal 134 I.S (Indische Staatregeling/Wet op de Staatinrichting van Nederlans Indie), bahwa politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda bagi orang Bumi Putera beragama Islam, bila terdapat sengketa antara mereka di bidang hukum keluarga, sepanjang tidak diatur dalam ordonansi, dapat diselesaikan menurut hukum agama dan kebiasaan mereka yang bersangkutan.

Lihat, E.Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm 215.

16 Di dalam Pasal 1866 KUHPerdata disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan 19 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 419.

17 Setiap tanggal 20 Maret di Belanda diperingati perayaan hari jadi usaha dagang Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) sebagai tahapan perjalanan di Nusantara pada tahun 1602. Lihat, “Richard Zakarias Leirissa dan Sejarah VOC� dalam Kompas tanggal 15 April 2002, hlm 12.

18 Menurut Pasal 163 yang tunduk pada peraturan golongan hukum adat adalah semua penduduk Bumi Putera (Indinesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Lihat, E. Utrecht, “Aneka Warna Hukum (Rechtsbedeling) di Indonesia dalam Pengantar

[4]

75 ayat (2) dinyatakan secara tegas memberi otonomi hukum pada golongan Bumi Putera bidang hukum keluarga, sepanjang tidak diatur 19 secara tegas dalam ordonansi. Artinya pemerintah Kolonial Hindia Belanda sangat menghormati keberadaan hukum Islam dan tata cara penyelesaiannya.

Di pihak lain pada peradilan Islam, nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan serta nilai kemashlahatan dalam sengketa 20 bidang hukum keluarga diangkat dari nilai-nilai Islam. Hukum acara yang diperjuangkan di peradilan agama bersandar pada kebenaran berdasarkan Islami. Sementara orientasi hukum Barat diletakkan pada nilai yang hidup di negara Barat bersifat individualisme dan sekuler, tidak terikat pada kebenaran unsur agama dan keyakinan yang bersifat transedental.

Fakta demikian membuktikan secara sadar telah terjadi pengakuan, penundukan diri terhadap hukum Barat dalam menyelesaikan sengketa 21 dan kepentingan umat Islam di Indonesia. Secara filosofis telah terjadi penyimpangan (“pembelokan”) nilai-nilai, karena kelembagaan/pranata keislaman yang bertumpu pada norma Islam, harus diselesaikan menggunakan pendekatan filosofis individualisme sebagai ciri hukum Barat. Proses hukum acara di bidang sengketa perkawinan Islam, ”dipaksa” serta harus mengikuti tatacara, prosedur serta tahapan pembuktian secara formal dalam H.I.R dan R.Bg. Tidak sejalannya substansi hukum, yakni tidak sinkronnya nilai-niali antara hukum acara dengan hukum materiil di peradilan agama mempengaruhi kewibawaan

Dalam Hukum Indonesia, Cet kedua (Jakarta: NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1955), hlm 119-142.

19 Pasal 75 ayat (2) RR ”dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan meraka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (godientege wetten) atau ketentuan-ketentuan lama mereka”. E. Utrecht, “Aneka Warna Hukum ...... Ibid. hlm 217.

20 H.Roihan A.Rasyid, ”Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama” dalam Mimbar Hukum No.7 Thn III 1992, hlm 23-29.

21 Argumentasi Mohammad Daud Ali bahwa pemberlakuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa umat Islam mendapat sesuatu, tetapi pada saat yang bersamaan kehilangan sesuatu. Artinya pemositifan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, adalah suatu keberhasilan mendapat sesuatu yang selama ini diperjuangkan, tetapi dengan penerapan hukum acara sebagai dimaksud dalam Pasal 54 yang menunjuk HIR dan RBG sebagai hukum acara dalam penyelasaian perkara di Pengadilan Agama merupakan suatu kehilangan bagi umat Islam. Lihat Moh.Daud Ali, Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), (Jakarta: Rajawali Press 1995), hlm 56-58.

[5]

peradilan agama dalam melakukan proses peradilan maupun dalam penjatuhan putusan.

Meskipun undang-undang yang mengatur peradilan agama telah mengalami dua kali perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi hukum acara belum mengalami perubahan. Berdasarkan kenyataan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil, maka di dalam implementasi kewenangan Peradilan Agama mengalami gangguan (disturbance). Istilah gangguan (disturbance) di dalam penelitian ini untuk menunjukkan perlu ada upaya untuk merestorasi kembali praktek yang terjadi di peradilan agama. Sebagai klaim di dalam penelitian ini, muncul istilah gangguan (disturbance) untuk menunjukkan adanya hal yang perlu diperbaiki, yakni undang-undang hukum acara terhadap hukum materiil peradilan agama.

Kedudukan yang setara badan peradilan agama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, seharusnya adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi hukum Islam dalam menyelesaikan perkara dengan 22 mekanisme hukum acara yang bersumber dari hukum Islam. Penyatuan peradilan agama ke dalam struktur hukum Mahkamah Agung sejak tanggal 30 Juni 2004, perlu dibuat secara khusus hukum acara yang didasarkan sistem hukum acara yang berdasarkan prinsip keislaman. Hal tersebut untuk menjadikan peradilan agama lebih berwibawa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Mengutip pemikiran Hazairin seharusnya pembuatan undangundang jangan sampai mengekang kebebasan. Hukum acara peradilan agama tidak terjebak pada keadilan “prosedural yang memenjara�

23 masyarakat Islam sebagai pencari keadilan. Dalam sengketa di bidang hukum keluarga Islam harus dimunculkan aspek substantif, baik di bidang ibadah maupun bidang muamalah. Penyelesaian hukum tidak hanya melalui mekanisme formal saja dengan putusan, juga perlu dibangun melalui jalur islah (mashlahat), yakni memperhatikan hak pihak yang

22

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai pengakuan terhadap eksistensi Pengadilan Agama disebutkan di dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

23 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm 15-18.

[6]

dirugikan. Prinsip demikian sejalan dengan pemikiran hukum yang 24 responsif (melihat fakta di masyarakat) , bahkan mengarah pada 25 kebenaran progresif (berlandaskan penemuan hukum/create law).

Berdasarkan latar belakang jelas terdapat perbedaan orientasi hukum Barat dan hukum Islam pada tataran nilai kepastian, nilai kebenaran dan nilai kemashlahatan, sebagai proses peradilan, dipandang untuk melakukan reformulasi (perumusan ulang) hukum acara di peradilan agama melalui proses legislasi ke dalam hukum nasional dalam mewujudkan peradilan agama yang berwibawa.

B. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian dalam belakang maka permasalahannya sebagai berikut:

C.

1.

Bagaimana melakukan reorientasi hukum acara peradilan agama yang berlaku hukum nasional, diselaraskan dengan hukum materiil di lingkungan peradilan agama yang berbasis pada nilai-nilai filosofi hukum Islam, dilakukan melalui proses desakralisasi yang terencana dan terarah ?

2.

Bagaimana melakukan reformulasi norma hukum acara peradilan agama yang selaras dengan hukum materiil, berorientasi pada keadilan berdasarkan hukum Islam dalam upaya menjadikan peradilan agama sebagai subsistem peradilan Indonesia yang berwibawa ?

TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk: 1.

Menganalisis secara filosofis arah reorientasi pembangunan hukum acara dan hukum materiil di peradilan agama melalui legislasi,

24

Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi, (Jakarta: Huma 2003), hlm 3-7.

25 Munculnya gagasan penegakan hukum progresif ditandai pada keprihatinan terhadap penegekan hukum di Indonesia, yang seringkali terjadi perselingkuhan. Problematika hukum positif di Indonesia kekurangannya mulai dari perencanaan pembentukan, formulasi makna dan simbol yang masuk rumusan norma, ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum. Lihat Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Alvabet, 2004), hlm 55-56.

[7]

diselaraskan dengan nilai filosofi hukum Islam, melalui proses desakralisasi secara terencana dan terarah.

2.

Menganalisis secara konseptual proses reformulasi norma hukum acara peradilan agama melalui proses legislasi selaras dengan hukum materiil, berorientasi pada keadilan berdasarkan hukum Islam, menjadikan peradilan agama lebih berwibawa.

D. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan memperoleh beberapa manfaat: 1.

Manfaat Teoretis Memberikan sumbangan pemikiran hukum pada tataran filosofis, teoretis, konseptual dan dogmatis di dukung ilmu pengetahuan lain, mewujudkan hukum acara peradilan agama nasional yang bedasarkan nilai hukum Islam;

2.

Manfaat Praktis Reorientasi atau mengkaji ulang hukum acara peradilan agama sebagai dasar reformulasi hukum acara peradilan agama yang dihasilkan melalui legislasi, dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama, selaras dengan nilai materiil hukum Islam.

3.

Manfaat Lain Mendorong muncul penelitian hukum lain tentang peradilan agama dari aspek lain, seiring berkembang kewenangan pada Pengadilan Agama.

E.

KERANGKA TEORETIS Kerangka Teori yang dihunakan di dalam penelitian adalah: 1.

Sebagai Grand Theory menggunakan landasan Teori Islam Kaffah sebagaimana diatur QS (2): 208. Pemikiran Sayyid Qutb, bahwa Keadilan Sosial dalam Islam, tidak ditafsirkan sebagai sistem moralitas yang usang, namun sebagai kekuatan sosial dan politik konkret di seluruh dunia Muslim. Karakter khusus sebagai kesatuan yang harmoni Islami. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok. Kemudian Teori Keadilan umum ukurannya terletak pada undang-undang. Tidak kala

[8]

pentingnya Mashlahah Mursalah yang menegaskan keadilan diukur dari manfaat yang timbul dari rumusan undang-undang, maupun putusan hakim;

F.

2.

Middle Range Theory menggunakan, yakni Teori hukum positif, mempengaruhi cara pandang pengembangan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Tiga kategori hukum, Syariat, Fikih dan Siyasyah, merupakan panduan memahami pertingkatan hukum. Receptio Exit dari Hazairin, hukum Islam harus keluar dari pandangan hukum Barat.

Pendapat Oemar Senoaji bahwa dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Juga pandangan Romli Atmasasmita bahwa pembentukan hukum merujuk pada nilai Pancasila sebagai cita hukum negara.

Sedangkan pendapat Jimly Ashiddieqi, selengkap apapun ide untuk melegislasi hukum agama, pembuatan normanya tidak dapat menjangkau hal yang bersifat transenden sebagai ranah keyakinan dan kepercayaan suatu agama.

3.

Applied Theory menggunakan teori hukum acara M.Yahya Harahap, sebagai hukum pembuktian (law of evidence) bagian penting proses litigasi, berkaitan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past even) sebagai suatu kebenaran (truth). Sedangkan Muhammad al-Bahy, hukum Islam tidak statis, dapat diinterpretasi dan dikonstruksikan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan aspek lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadits. Juga didukung pandangan Desakralisasi dari Nurkholis Madjid bahwa sekularisasi memperoleh makna dalam segala sesuatu, selain hal-hal yang benar-benar bersifat Illahiyah (transendental).

METODE PENELITIAN 1.

Tipe Penelitian berlandaskan “paradigma hermeneutik� dilandasi oleh pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hokum:

2.

Pendekatan Persoalan Hukum Menggunakan pendekatan normatif atau dogmatik hukum (legal dogmatic) sebagai pendekatan utama dan sebagai pendekatan pendukung adalah pendekatan filsafat hukum, pendekatan sejarah hukum, pendekatan sosiologi hukum, pendekatan perbandingan hukum, serta pendekatan konseptual.

3.

Jenis dan Sumber Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, didukung dan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan, bahan

[9]

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan dokumen hukum 4.

Teknik Pengumpulan, Pengklasifikasian dan Pengolahan Bahan Penelitian dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet, informan). Diolah dengan tataran teknis, tataran teleologis, tataran sistematisasi eksternal, dengan cara klsifikasi, kategorisasi, sistematisasi dan interpretasi untuk kemudian dilakukan proses pencanderaan (deskiption) dan penyusunan transkrip wawancara untuk menemukan pola-pola mencari pokok persoalan.

5.

Teknik Anasisis Bahan Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriftif-analisis, apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan prilakunya nyata yang dipelajari sebagai suatu yang utuh.

6.

Penafsiran Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan, menggunakan metode penafsiran bertujuan (purposive interpretation), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif yang diinteraksi kan dengan metode berpikir induktif.

G. SIGNIFIKANSI PENELITIAN Penelitian hukum acara peradilan agama penting bila dilihat dari kerangka membangun sub sistem peradilan di Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pembuatan aturan harus disesuaikan dengan ciri dan karakter masing-masing peradilan. Mengingat hukum acara peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum, yakni HIR dan R.Bg, pada kenyataan (das sain) di dalam praktek mengalami gangguan (disturbance). Penelitian yang dilakukan untuk membangun hukum peradilan agama, baik hukum acara maupun hukum materiilnya.

Secara teoretis, penelitian ini untuk memberi sumbangan pemikiran hukum (legal idea) baru pembangunan hukum acara maupun hukum terapan (materiil) paradilan agama dalam sistem peradilan Indonesia yang lebih berwibawa. Pemikiran hukum baru diharapkan memunculkan nilai, maupun asas dan orientasi baru pembangunan hukum acara Pengadilan Agama di masa depan (ius constituendum), melalui proses legislasi hukum.

[ 10 ]

Secara khusus penelitian ini dapat membangkitkan muncul penelitian lain, mengenai hukum yang berlaku di peradilan agama, mempengaruhi perkembangan hukum di peradilan Indonesia. Secara praktikal, dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan strategi kebijakan dalam pembangunan hukum acara peradilan agama, sehingga tercipta hukum yang berangkat dari nilai, asas hukum Islam dalam bingkai sistem peradilan Indonesia yang berwibawa.

H. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Implikasi Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Barat Secara Mutatis Mutandis di Peradilan Agama.

Pemberlakuan hukum acara perdata Barat sebagai hukum acara peradilan agama tidak lepas dari suasana kebatinan dan kekuatan politik pada waktu pengundangan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Kekuatan politik di DPR di era pemerintahan Soeharto mayoritas dikuasai oleh kekuatan fraksi nasionalis (Golkar) dan fraksi ABRI. Usaha mengangkat hukum Islam ke dalam hukum nasional menghadapi berbagai tantangan, dari internal umat Islam maupun di luar umat Islam. Di kalangan internal umat Islam, ketika muncul usaha memperjuangkan positivisasi hukum materiil Islam ke dalam hukum 26 nasional, ternyata mendapat hambatan dari kelompok penentang.

Munculnya tantangan, disebabkan ada kelompok umat Islam tertentu yang menghendaki negara tidak perlu mengatur hal-hal yang masuk domain syariat dan keyakinan umat Islam. Kelompok di luar Islam lebih menghendaki aturan harus didasarkan pada kepentingan nasional, tanpa memprioritaskan dan mengistimewakan hukum yang berasal dari 27 agama dan keyakinan tertentu.

Dalam memperjuangkan hukum acara peradilan agama masuk ke dalam proses legislasi, ternyata menghadapi hal yang berat, terutama harus menghadapi kekuatan di lembaga legislatif, maupun di luar lembaga legislatif. Proses di lembaga legislatif, tidak semua kekuatan yang tergabung dalam partai politik yang beridentitas ideologi keagamaan mendukung penuh memperjuangkan terwujudnya hukum

26 Moh. Daud Ali, Peradilan Agama di Indonesia (Kumpulan Tulisan), (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm 45-50.

27 Ibid.

[ 11 ]

acara nasional peradilan agama, mengadopsi ketentuan berdasarkan syariat Islam. Kekuatan partai politik yang berideologi sekularisme, meskipun di dalamnya terdiri dari orang-orang beragama Islam, ternyata kurang mendukung proses legislasi hukum syariat masuk ke dalam hukum nasional.

Peradilan agama yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, adalah upaya menjadikan Pengadilan Agama lebih mandiri setara dengan lembaga peradilan lain. Pengadilan Agama tidak mempunyai hukum acara tersendiri, sehingga dibuat ketentuan Pasal 54 bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pemberlakuan hukum acara secara mutatis mutandis Hukum Acara Perdata Barat, orientasinya sangat mekanistik sebagai hukum acara peradilan agama, ternyata memunculkan berbagai persoalan baik dari sisi aturan hukum maupun praktik penyelesian perkara hukum perkawinan yang telah berseser dari syariat Islam yang sesungguhnya.

Aspek sakralitas yang berlandaskan pada keyakinan agama dalam penyelenggaraan maupun pembinaan hubungan perkawinan, mulai bergeser pada sisi mekanistik berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Begitu juga halnya di bidang kewarisan, wasiyat, zakat, wakaf serta ekonomi syariah sesuai dengan kewenangan peradilan agama.

2. Reorientasi Hukum Acara Peradilan Agama Mengacu pada Cita Hukum Pancasila Cita hukum (rechstidee) yang berisikan gagasan, dijadikan dasar pijakan pembuatan konsep hukum. Gagasan dan proses penyusunan norma dilandasi cita hukum (rechstidee) yang terarah, tercermin dalam penormaan baik sebagai pedoman dasar, maupun sebagai alat yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat, berdasarkan pada 28 perencanaan yang diharapkan. Cerminan tujuan hukum dilihat dari nilai filosofi sebagai landasan pembuatan norma hukum yang tercermin di dalam konstitusi negara. Peran hukum sebagai sarana membangun masyarakat dan negara dengan konsep modern, muncul beberapa

28

Hazairin, Hukum Kekeuargaan Nasional, (Jakarta:Tintamas, 1975), hlm 35-37

[ 12 ]

konsep: Pertama, arah dan orientasi hukum yang hendak dicapai.

Kedua, fungsi hukum sebagai alat penyusun bangunan berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, dalam kaitan dengan proses penormaan, maka semaksimal mungkin norma hukum yang dibuat 29 fungsinya dapat dijalankan. Sebagai pedoman kehidupan, hukum harus dipandang holistik baik sebagai kumpulan ide, atau sebagai sistem aturan yang abstrak, dengan menitikberatkan pada lembaga otonom maupun sebagai sarana yang berfungsi mengatur masyarakat.

Gagasan atau cita hukum (rechtsidee) secara garis besar untuk mencapai masyarakat yang tertib dan damai serta terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal demikian didukung teori etis yang menekankan bahwa tujuan pembentukan hukum harus memberi 30 rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sementara teori utilitas, menekankan bahwa hukum dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sedangkan teori campuran lebih menekankan aturan hukum dapat mewujudkan keserasian antara 31 kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Semuanya mengarah bahwa aturan hukum yang dibuat harus mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagai masyarakat.

Pembangunan hukum, baik hukum formal maupun hukum materiil, harus dihubungkan dengan cita hukum (rechtsidee) Pancasila.

Di dalamnya terkandung suatu pedoman dan ukuran umum tentang apa yang harus dilihat sebagai hukum di dalam sub sistem budaya yang hidup di Indonesia. Unsur-unsur rasional dari cita hukum mengendap menjadi suatu konsepsi hukum dan memungkinkan disusun suatu pengertian hukum umum (algemene rechtsbegriffen) menurut apa yang dikandung dan dimaksud oleh cita hukum Pancasila.

Di dalam menyusun aturan di atas asas tersebut, masih harus melalui ide yang merupakan kerangka dari aturan yang akan disusun.

Ide yang dapat terbentuk sebagai endapan dari asas-asas hukum yang bersangkutan, dapat dibedakan dalam dua ide, yakni: pertama, ialah ide 29

Deliar Noer, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), hlm 16-23.

30 Rescou Pound menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban guna mencapai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), 42-44.

31 Darji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia 1995), hlm 206.

[ 13 ]

sosial kemasyarakatan, termasuk di dalam aspek agama dan keyakinan.

Kedua, ialah ide negara (Staatsidee), berisikan tentang nilai yang harus dipatuhi sebagai kesepakatan berdasarkan konstitusi, serta tahapan dan prosedur yang harus dilakukan.

Dalam Negara hukum Indonesia, semua aturan yang dibuat harus bersumber dari dan menggambarkan cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Dengan demikian segala perangkat aturan yang dikeluarkan negara, harus berada dalam persenyawaan isi cita hukum (rechtsidee) Pancasila yang membentuknya. Oleh karenanya, Pancasila sebagai norma fundamental negara membentuk norma hukum di bawahnya secara berjenjang. Norma hukum yang di bawah terbentuk bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma hukum lebih tinggi dan yang lebih rendah, begitu sebaliknya. Hal tersebut, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia bergerak dinamis dalam setiap pembentukan produk hukum. Pada satu pihak, Pancasila sebagai sistem norma hukum yang menjadi norma fundamental negara. Di pihak lain, sebagai aturan tertulis yang terdapat dalam pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945, menunjukkan bahwa cita hukum (rechtsidee) menjadi bintang pemandu dan sistem norma hukum yang terdiri atas berbagai jenjang norma hukum yang secara riil dan konkrit perilaku kehidupan hukum rakyat Indonesia.

Meskipun Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan menjamin kepada umat Islam untuk memperjuangkan hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional, tidak berarti masuknya hukum Islam lantas mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi tetap sebagai negara yang berasaskan Pancasila. Deliar Noer menyatakan ada “Negara Islam” sebagai nama dan ada “Negara Islam” sebagai konsep.

Negara Islam sebagai nama tidak dituntut oleh partai-partai dan cendekiawan. Hal yang lebih penting adalah negara Islam sebagai konsep, yaitu bahwa isi dan pelaksanaan hidup bernegara bersumber 32 dan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya Deliar Noer menegaskan bahwa negara Islam sebagai konsep memiliki kriteria bahwa al-Qur’an dan Hadits/Sunnah dijadikan sebagai pegangan dalam hidup bernegara, aturan hukum dijalankan, prinsip musyawarah dijalankan. Meskipun demikian bahwa Negara Islam sebagai konsep sesungguhnya masih 32

Deliar Noer, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal...Op.cit, hlm 120-121.

[ 14 ]

dapat dipertanyakan, karena tidak masuk kategori syariat, tetapi fikih sehingga tidak ada kesatuan pendapat tentang hal tersebut.

Hazairin mengarahkan analisis dan pandangan agar Hukum Islam berlaku di Indonesia, tidak berdasarkan pada Hukum Adat. Berlakunya Hukum Islam menurut Hazairin, supaya disandarkan pada penunjukkan peraturan perundang-undangan. Mencermati pandangan Hazairin tersebut, setiap kepentingan masyarakat Islam yang akan menjalankan kepentingan hukumnya, harus berpedoman pada hukum Islam.

Sedangkan M.Tahir Azhary berpendapat bahwa sebagai negara hukum bercirikan nomokrasi (Islam), harus memenuhi kriteria dan menjunjung 33 prinsip negara hukum menurut hukum Islam. Setiap produk hukum dalam bentuk undang-undang, harus mengakomodasi nilai-nilai yang tekandung di dalam syariat Islam.

Kegigihan terhadap perjuangan Hazairin dalam usaha memberlakukan hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia, oleh Daniel S. Lev, Hazairin dianggap sebagai tokoh yang menginginkan pembaharuan aturan hukum Islam di dalam sistem hukum Indonesia secara spektakuler dan radikal untuk melaksanakan ijtihad dalam 34 rangka mengembangkan mazhab Indonesia sendiri.

Hazairin menghendaki ada perubahan besar terhadap aturan yang diberlakukan kepada masyarakat Islam yang tidak berangkat dari nilai-nilai filosofi Islam.

Kelahiran Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai titik keberhasilan perjuangan untuk mendudukkan Pengadilan Agama sederajat lembaga peradilan umum. Pasca pemberlakuannya mengandung perdebatan, terutama di bidang hukum acara. Pemberlakuan hukum acara yang menggunakan hukum acara peradilan umum berdasarkan HIR dan R.Bg yang notabene peninggalan kolonial Belanda terasa sangat mengganggu. Meskipun dalam beberapa hal sebagai fenomena mempunyai kesamaan asas dan norma, namun

33 M.Tahir Azhary menyebutkan sembilan prinsip negara hukum, yaitu 1. Kekuasaan sebagai amanah; 2. Musyawarah; 3. Keadilan; 4. Persamaan; 5. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 6. Peradilan bebas; 7. Perdamaian; 8. Kesejahteraan; dan 9.

Ketaatan Rakyat. M.Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsi-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 79-110.

34 Daniel S.Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT.Intermasa 1986), hlm 23-30.

[ 15 ]

tidak dapat dipungkiri secara filosofis (nomenologi) hukum acara Barat sangat berbeda dengan nilai filosofis hukum Islam.

Harus diakui, kendati hukum Islam telah di terima sebagai sistem yang berlaku sepenuhnya bagi umat Islam dengan mengeluarkan Hukum Adat. Dengan kata lain Hukum Adat baru berlaku apabila tidak bertentangn dengan Hukum Islam, wacana materiilnya terbatas pada 35 hukum-hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Dari hal demikian, maka muncullah teori receptie excit dari Hazairin atau receptio a contrario dari Sayuti Thalib yang menghendaki pemurnian hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional.

Hakekat tanggungjawab hukum dalam payung cita hukum (rechtsidee) Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia adalah tatanan pertanggungjawaban hukum transendental yang berorientasi pada nilai-nilai 1) Ketuhanan; 2) Humanistik; 3) Kebangsaan); 4) Kerakyatan); dan5) Keadilan sosial. Nilai ketuhanan mempunyai pengertian bahwa aktifitas manusia senantiasa berada di bawah rambu-rambu ajaran agama dan kepercayaan. Cita hukum (rechts idee) Pancasila punya ikatan emosional dan pertanggungjawaban hukum transendental. Manusia merupakan makhluk Tuhan mempunyai kesempurnaan penciptaan (ahsani taqwim), dan dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola jagad raya (khalifatullah fil ard), dan mempunyai persamaan hak (equality). Sebagai hamba Tuhan, manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia dan akhirat.

3. Reorientasi Hukum Acara Peradilan Agama berdasarkan Nilai dan Asas Hukum Islam Reorientasi sebagai langkah melakukan pembangunan hukum acara peradilan agama, dengan cara meletakkan alur berpikir yang berangkat dari cita hukum (rehtsidee) Pancasila. Sebagai ideologi negara, maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila mempunyai nilai dan asas hukum dari agama dan keyakinan yang berlaku di Indonesia, seperti nilai rukhaniyah atau spritualisme sebagaimana terkandung di dalam sila ke satu “Ketuhanan

35

Teori Receptio in Complexu dari CWL Van den Berg, menegaskan bahwa hukum Islam diterima secara penuh oleh umat Islam Indonesia. M.Daud Ali, Hukum Islam....Op.cit, hlm 58-60.

[ 16 ]

Yang Maha Esa�. Pemberian wewenang kepada Pengadilan Agama, maupun hukum acara tidak semuanya dilihat dari cara pandang ilmu 36 administrasi negara. Keberadaan Pengadilan Agama juga tidak dapat mengasingkan diri dari konsep hukum yang berlaku umum. Namun juga tidak tepat, jika hukum acara yang diberlakukan secara mutatis mutandis adalah hukum Barat.

Cita hukum Pancasila bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang Dasar 1945, memandu setiap pembangunan hukum nasional harus merujuk pada norma yang terkandung di dalamnya. Tidak ada tempat aturan dijadikan sebagai hukum nasional, jika bertentangan dengan asas di dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan hukum yang bersintuhan dengan agama dan keyakinan, tetap merujuk pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa�. Artinya, setiap undang-undang yang lahir sebagai turunan dari pasal tersebut, secara substansi maupun hukum formil tidak keluar dari aras yang terkandung di dalam nilai-nilai maupun asas hukumnya.

Beberapa produk hukum materiil nasional yang menjadi kewenangan peradilan agama sebagai pengejawentahan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan UndangUndang No.50 Tahun 2009; 3. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 4. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 5. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Zakat yang diubah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011; 6. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 7. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Tatacara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); 8. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.

36

Juhaya S.Praja dalam Eddi Rudiana Arief, dkk (ed), Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan, Cetakan kedua, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. ix-x.

[ 17 ]

Pembangunan hukum Islam ke dalam hukum nasional menunjukkan nilai-nilai hukum Islam tidak saja diakui sebagai sumber 37 hukum persuasif, melainkan menjadi sumber hukum yang otoritatif.

Masuknya nilai substantif dalam hukum materiil dijamin dalam UndangUndang Dasar 1945. Pemberlakuan hukum Islam sebagai undangundang adalah keharusan, bukan sebagai pilihan. Meskipun tidak sebangun dengan konsep yang dikembangkan di dalam UUD menurut Piagam Jakarta, namun perlu memperhatikan suatu undang-undang secara negatif tidak boleh dibuat bertentangan dengan keyakinan pemeluknya dan secara positif dapat dijalankan pemeluknya berdasarkan syariat Islam.

Dalam proses penegakan hukum materiil peradilan agama dalam sistem peradilan di Indonesia, tetap mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahapan penyelesaian sengketa yang masuk kewenangan peradilan agama, dipengaruhi oleh birokrasi peradilan. Dengan demikian tidak ada pembatasan rentang waktu dan tahapan di dalam proses penyelesaian perkara dan semuanya dapat dilakukan upaya hukum mulai tingkat banding hingga ke tingkat kasasi. Padahal dalam hal penyelesaian sengketa di bidang perkawinan perlu ada pembatasan tahapan dan jangka waktunya. Oleh karena sengketa di bidang perkawinan menyangkut tentang hajat hidup bagi perempuan, sebab menyangkut tentang hak reproduksinya.

4. Pembangunan Hukum Acara Peradilan Agama Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berlandaskan pada Hukum Islam Hukum acara satu aspek dari sistem hukum yang berhubungan dengan teknis praktek dan prosedur, mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum materiil. Ruang lingkup hukum materiil membuat pengertian, definisi, mememberikan batasan dan mengatur kewajiban dan hak subjek hukum, hubungan hukum maupun objek hukum. Hukum acara menggambarkan seperangkat aturan yang mengatur tatacara perkara di pengadilan, baik peristiwa yang terjadi sebelum, selama dan pasca putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa hukum acara yang terarah, 37 Sumber hukum persuasif adalah sumber hukum yang baru diterima setelah menjadi keyakinan. Sementara sumber hukum otoritatif adalah sumber hukum yang telah menjadi aturan tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Secara positif Ibid.

[ 18 ]

maka pihak yang berwenang menegakkan hukum acara akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan hukum materiil peradilan agama perlu hukum acara peradilan agama yang sejalan.

Hukum acara peradilan agama dijadikan panduan dalam melaksanakan tugas dan kompetensi peradilan agama, mengatur proses berperkara hingga penyelesaian perkara. Penerapan hukum acara peradilan agama menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, ternyata membawa pengaruh terhadap penerapan hukum materiil yang bersumber dari hukum Islam sebagai dasar kompetensinya. Pembangunan hukum acara peradilan agama harus mengaktualisasikan nilai-nilai hukum Islam dan dijabarkan ke dalam asas-asas hukum yang dituangkan ke perumusan norma undang-undang sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: Tabel 1: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dan Penjabarannya ke Asasasas/ Prinsip-prinsip Peradilan Agama No

Nilai-nilai

1.

Ilahiyah (Ketuhanan/ ketauhidan)

2.

Khilafah (Kepemimpinan)

3.

Keseimbangan (al-Tawazhun)

Aktualisasi Nilai ke Asas/prinsip Akidah Ibadah Syariah Tazkiyah (halal-tayyib) Pemilikan mutlak -Nubuwwah (Amanah, Shiddieq, Fathonah, dan Tablieg) -Akhlakul Karimah/etik -Insaniyah (humanistik) -Ukhuwwah -Ta’awun -Profesionalitas -Pertanggungjawaban -Kemitraan -Pertengahan (wustha) -Syukur (Kesyukuran) -Mudharabah -Musyarakah

Indikator Negatif Atheisme Sekularisme

Individualisme Free competition -

Hedonisme Materialisme Individualime Komunisme

[ 19 ]

4.

Keadilan (Al-Adalah)

-Keadilan -Persamaan -Pemerataan

5.

Kemaslahatan (al-Maslahah)

-Dharuriyyah -Kemanfaatan -Keselamatan

Kedhaliman Diskriminasi Riba Gharar, Maisir, Tadlis Hedonisme

Secara realistik, nilai ilahiyah merupakan yang terpenting dan semua nabi dan Rasulullah mengusungnya, sejak nabi Adam hingga Nabi terakhir Muhammad Saw yang lazim dikenal dengan ajaran Islam (Dienul Islam). Bersumber dari nilai tersebut diimplementasikan ke dalam sejumlah asas atau prinsip dasar yang lebih konkret dalam 38 undang-undang hukum acara peradilan agama, yiatu: 1. Prinsip Akidah yang tertuang ke dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Setiap perilaku dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas di bidang peradilan, seperti, wa’budullaha wala tusyriku bihi syai’an, ittaqullah haistu ma kunta, qul huwallu ahad allahu ash-shamad, wabtagi fima atakallauhu addaral akhirah wala tansa nashibaka min addun’ya, waman yattaqillaha yaj’allahu makhrajan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib ..., dst.

2. Prinsip Ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahdlah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga melaputi aktivitas muamalah al-makhluqiyyah (hubungan interaksional) termasuk di dalamnya kegiatan di bidang peradilan sepanjang bersifat positif sebagai implementasi ayat, wama khalqtul jinna wal insa illa liya’budun. Dalam konteks tersebut setiap penegak hukum muslim diminta ketika memulai tugas peradilan membaca basmallah, amanah, berbuat jujur, objektif, menolong, menghindari segala kebathilan, ini semua bernilai ibadah.

3. Prinsip syariah, dengan prinsip tersebut menunjukkan segala aktivitas peradilan senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utama, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji. Tidak ada aktivtias peradilan dalam konteks 38

M.Arfin Hamid, Hukum Islam,...Ibid.

[ 20 ]

4.

5.

6.

7.

8.

tersebut yang bertentangan dengan syariah. Setiap proses mengadili selalu didahului dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa�.

Prinsip Tazkiyah yang mengandung makna sesungguhnya Allah swt suci dan hanya akan menerima yang suci pula, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Oleh karenanya kegiatan mengadili yang dilakukan harus terjamin kesucian, baik secara fisik maupun secara batin atau dalam ayat disebutkan, halalan tayyiban (halal yang baik). Dapat saja terjadi secara lahiriyah sebuah proses peradilan tampak tertib, tetapi secara hakikat proses mengadili tidak didasarkan pada aturan undang-undang yang baik dan suci menurut syariat Islam.

Prinsip Khilafah yang terkandung di dalam proses peradilan sejumlah sifat nubuwwah seperti shiddiq (kejujuran), amanah (bertanggungjawab), fathonah (cerdas), dan tablieg (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada akhlak, ukhuwwah, dan insaniyah (humanistik), sehingga di dalam proses peradilan tidak terjadi ketidak seimbangan posisi antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks tersebut manusia sebagai subjek hukum berperan menjatuhkan putusan yang adil (khalifatun fil ardhi).

Prinsip pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah Swt, makna pemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah Swt, walillahi mulku assamawati wal ardhi (Pada Allah lah pemilikan segala isi langit dan bumi). Artinya, aturan yang dibuat menegakkan hukum harus bersandar pada hukum-hukum Allah swt. Tidak ada proses peradilan yang lepas dari syariat Islam.

Prinsip A’dalah (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezhaliman, la tazhlimun wala tuzhlamun.

Prinsip Keseimbangan (al-Wustha) yang mengandung makna attawazhun suatu kemampuan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriyah dan bathiniah, seperti dalam prinsip kemitraan, sikap syukur.

[ 21 ]

9. Prinsip kemaslahatan (al-Maslahah) bahwa dalam menjalankan aktivitas bidang peradilan pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas) kepada semua elemen dan di dalamnya, tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya dan aman terhadap lingkungan.

Mencermati posisi nilai ilahiyah yang harus mengejawantah dalam hukum acara peradilan agama sebagai pembeda dengan hukum acara peradilan lain yang tidak memberikan porsi Ketuhahan yang memadai di dalamnya (sekularism). Pada tataran prinsip memiliki banyak relevansinya dengan sistem hukum acara Barat, bahkan sejumlah prinsip tersebut seperti profesionalitas, responsibility, keadilan, transparansi, dan lainnya telah diterapkan sejak lama meskipun dengan filosofi yang tidak sama.

Dengan mengedepankan nilai ilahiyah dan sejumlah prinsip implementatifnya, kemudian disosialisasikan dengan metode penyampaian yang menarik dan aktual akan memposisikan visi dan misi peradilan agama di masyarakat semakin membumi yang pada akhirnya akan mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keselamatan.

Dilihat dari aspek politik hukum, hal yang lebih penting pada saat sekarang dan mendatang adalah lahirnya hukum acara perdata nasional untuk mengganti hukum acara perdata sebagai warisan kolonial Belanda. Artinya, sebagai Ius Constituendum sudah saatnya membangun aturan hukum nasional yang berangkat dari nilai-nilai dan asas hukum yang mengangkat kearifan lokal yang berlaku di Indonesia.

Di dalam praktek pemaknaan keadilan yang diberikan lembaga pengadilan dan dalam pandangan sengketa hukum, ternyata masih terdapat debatable. Perbedaan pandangan tersebut, secara dogmatik sangat erat kaitan dengan pengertian, batasan maupun sistematika perumusan dari aturan positif sebagai pedoman. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa hukum acara Pengadilan Agama menggunakan hukum acara H.I.R dan R.Bg, terlalu mengkedepankan aspek kepastian hukum, dibanding aspek keadilan, karena terlalu syarat prosedural, formalistis, kaku dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.

[ 22 ]

Secara teoretis muncul perdebatan di masyarakat, ketika ada 39 dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif diartikan sebagai Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardeless of any procedural errors not 40 affecting the litigant’s substantive right. (“Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat”). Hal demikian berarti apa yang secara normal prosedural tercantum di dalam undang-undang dapat saja disalahkan secara materiil, apabila secara substansial melanggar nilai-nilai keadilan. Begitu juga sebaliknya, apa yang secara formal tidak diatur dapat saja dibenarkan, sepanjang secara materiil dan substansinya mengandung nilai-nilai keadilan. Artinya peran hakim dan pengadilan lah yang dapat memberi toleransi terhadap pelanggaran prosedural, sepanjang substansi keadilan tidak dilanggar. Dengan kata lain ketika hakim mengutamakan keadilan substantif, bukan berarti hakim harus mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan membuat terobosan atau melakukan penemuan hukum ketika rumusan undangundang tidak lengkap tau tidak jelas, sehingga memberi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Di pihak lain, ketika perumusan undang-undang sudah jelas dan sesuai dengan asas hukum materiil, maka hakim tetap saja berpedoman pada prosedural undang-undang

39 Keadilan prosedural (procedural justice), adalah: Procedural justice concern the fairness and the tranfarancy of the prosseses by which decisions are made, and may be contrasted wich distributive justice (fairness in the distribution of right or resourcess), and retributive justice (fairness in the rectification of wrongs). Hearing all parties before a dicision as made is one step which would be considered appropriate to be taken in order that a process may then be characterised as procedurally fair. Some theories of procedural justice hole that fair procedure leads to eqiutable outcomes, even if the requirements of distributive or corrective justice are not met.” (keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan dan konsep keadilan prosedural tersebut, dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan retrebutif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil, agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi. Lihat definisi dari Wikipedia.

40 Black’s Law Dictionary 7th Edition, p 869. Lihat juga, H.M.Arsyad Sanusi, “Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya” dalam Malajah Hukum Varia Peradilan, No. 288 November 2009, hlm. 35-43.

[ 23 ]

yang sudah ada, guna memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Mencermati hukum acara peradilan agama yang masih bersandar pada H.I.R dan R.Bg, sudah saatnya dilakukan suatu gerakan pembaruan melalui reformulasi terhadap undang-undang yang sudah ada. Meskipun masih banyak perumusan di dalam H.I.R dan R.Bg masih sejalan dengan prinsip hukum pada umumnya, serta tidak bertentangan dengan asas hukum materiil di peradilan agama yang berdasarkan syariat Islam, sudah waktunya di lakukan pembaruan melalui proses legislasi. Langkah refomulasi pembaruan dan perubahan terhadap beberapa asas-asas maupun norma di dalam di dalam H.I.R dan R.Bg yang tidak sesuai dengan hakikat dan nilai hukum materiil peradilan agama yang berbasis pada nilai hukum Islam.

Metode reformulasi hukum acara peradilan agama dapat dilakukan dengan langkah perubahan secara menyeluruh, atau dapat dilakukan secara parsial sepanjang hal-hal yang tidak sejalan dengan hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

5. Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Secara Sisipan H.I.R dan R.Bg sebagai hukum acara produk Pemerintah Hindia Belanda, keberlakuannya tidak lagi utuh. Sepanjang mengatur tentang hukum acara pidana sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak berlaku Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian menunjukkan sudah tidak tepat lagi menggunakan hukum acara pidana yang bersumber nilai-nilai hukum Barat.

Di pihak lain, pembangunan hukum acara perdata belum pernah dilakukan melalui proses legislasi. Tahapan penyelesaian perkara perdata masih dilakukan secara konvensional. Sejalan dengan arus globalisasi dan era nirkabel, penyelesaian sengketa hukum baik dalam lingkup internasional maupun secara domestik tidak harus melalui pengadilan, tetapi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan cara cepat lainnya.

Sejak Indonesia merdeka hingga pasca era reformasi, pembangunan hukum acara perdata baru dilakukan secara sisipan terhadap bab-bab maupun pasal-pasal tertentu di dalam H.I.R maupun

[ 24 ]

41

R.Bg. Artinya langkah yang dilakukan tidak dilakukan perubahan total terhadap hukum acara di dalam H.I.R dan R.Bg tersebut. Ketika Pengadilan Agama diberi wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan lembaga peradilan lain sejak berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ternyata tidak ada hukum acara secara khusus. Model penyelesaian perkara lebih cenderung mengikuti tahapan dan prosedural mekanistik dengan durasi waktu panjang. Prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak tergambar dalam penyelesaian perkara di peradilan agama, terutama di bidang sengketa perkawinan.

Reformulasi terhadap H.I.R dan R.Bg dilakukan secara sisipan adalah memasukkan nilai-nilai dan prinsip hukum acara peradilan Islam terhadap bab-bab, maupun pasal-pasal tertentu. Ketika Pengadilan Agama melaksanakan proses peradilan dalam kompetensi absolutnya, baik di bidang perkawinan, kewarisan, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah, tetap berada pada koridor dan prinsip nilai hukum Islam berdasarkan prinsip dan asas-asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Namun pada pelaksanaan berbicara lain, format dan asas hukum acara peradilan agama tetap menggunakan H.I.R dan R.Bg. Hanya saja dilakukan beberapa penyesuaian dengan hal-hal yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Pembangunan hukum acara peradilan agama secara sisipan terhadap H.I.R dan R.Bg, menegaskan bahwa dalam ranah dogmatik hukum, baik pengertian, metode perumusan, batasan serta sistematika tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, seakan-akan nilai-nilai dan asas hukum Islam lah yang harus menyesuaikan dengan ranah dogmatik hukum berdasarkan hukum Barat. Seharusnya yang perlu dilakukan adalah muncul keberanian untuk meninggalkan atau memotong dogmatik hukum Barat yang tidak sesuai dengan tahapan penyelesaian sengketa yang sangat panjang dan prosedural ke dalam nilai penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam.

41

Istilah sisipan adalah perenungan terhadap kosa kata yang berlaku di lingkungan masyarakat di Sumatera Selatan. Peneliti mengsitilahkan yang dihubungkan dengan suatu bangunan, dimana bila terdapat kerusakan dan yang tidak bagus, maka bangunan yang ada tidak diganti secara keseluruhan, tetapi cukup mengganti bagian yang rusak saja. Hal tersebut seringkali secara populer di dalam masyarakat disebut perubahan atau pengganti secara sisipan pada tempat atau posisi yang mengalami kerusakan tersebut. Terjemahan bebas oleh peneliti yang disadur dari berbagai sumber.

[ 25 ]

6. Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Secara Menyeluruh Metode reformulasi hukum dengan melakukan penggantian secara menyeluruh H.I.R dan R.Bg sebagai hukum acara peradilan agama, dengan undang-undang baru (ius constituendum), merupakan langkah mewujudkan hukum nasional. Langkah dan perjuangan untuk melakukan perubahan hukum acara peradilan agama melalui proses legislasi, memerlukan perjuangan dan menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik secara politik maupun secara birokrasi. Tantangan akan datang dari di internal umat Islam, sebab tidak semua umat Islam mempunyai pandangan sama tentang pentingnya mengganti hukum acara yang masih berlaku dengan undang-undang yang baru. Hal tersebut, didasari pada gradasi dan tingkat pemahaman berbeda-beda terhadap hukum Islam, serta dipengaruhi cara pandang maupun ideologi yang dipahami dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya bagi masyarakat yang berpaham sekuler, menganggap sudah cukup penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara di dalam H.I.R dan R.Bg. Secara eksternal tantangan datang dari para pemangku 42 kepentingan di bidang pemerintahan maupun kekuatan partai politik.

Sepanjang aturan yang tidak begitu kuat bersinggungan dengan kepentingan pemerintah maupun kekuatan politik, maka reformulasi hukum acara peradilan agama melalui proses legislasi akan mengalami hambatan. Berdasarkan dua metode refomulasi hukum acara peradilan agama tersebut, maka yang sangat memungkinkan dilakukan adalah menggunakan metode reformulasi undang-undang secara sisipan.

Alasannya adalah pada reformulasi secara sisipan tenaga dan biaya diperlukan lebih sedikit dan lebih ringan, dibandingkan dengan metode reformulasi undang-undang secara menyeluruh. Perubahan rumusan pasal undang-undang di bidang hukum acara, hanya menyesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan peradilan agama saja. Dengan kata lain, keadilan prosedural yang dibangun melalui lembaga peradilan agama, di satu pihak tetap berpijak pada sistem peradilan yang berlaku 42 Perubahan aturan hukum melalui proses legislasi, sebagai tahapan yang panjang mulai tahap inventariasi masalah tentang substansi atau muatan yang dilakukan perubahan di dalam suatu undang-undang. Tahap selanjutnya adalah pembuatan naskah akademis. Sementara pada tahap pembahasan di tingkat pembuat kebijakan di bidang legislasi, umumnya muncul kepentingan dan warna dari yang akan dituju dari produk aturan tersebut. Jimly Asshiddieqie, Perihal Undang-Undang,Op.cit, hlm 12-23.

[ 26 ]

dalam sistem peradilan Indonesia dengan mengusung ciri sistem peradilan Eropah Kontinental.

Di pihak lain secara substansial nilai-nilai berdasarkan hukum Islam tetap terjaga, sehingga usaha reformulasi hukum acara peradilan agama dalam bentuk formalisasi dan legislasi dianggap tidak mendesak.

Anggapan tersebut, bahwa hukum acara berdasarkan Pasal 54 s.d 91 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditambah dengan hukum acara di dalam H.I.R dan R.Bg sudah cukup memadai, serta tidak akan menggeser nilai hukum Islam yang berlaku. Hingga sekarang hukum acara peradilan agama tersebut, tetap dipatuhi masyarakat sebagai hukum yang diakui dalam kehdupan masyarakat.

Secara teoretis di di dalam syariat Islam, pembangunan hukum atau disebut istilah tajdid (renewal), bukan hal yang baru.

Pembangunan hukum bahkan sudah menjadi built in system dalam pemikiran Islam. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti hal tersebut di dalam Sabda beliau yang menyatakan ”Sesungguhnya Allah akan mengutus tiap pangkal abad seorang mujaddid yang akan memperbaharui agama-Nya”. Meskipun demikian, tajdid hendaklah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam.

Di dalam melakukan proses pembangunan hukum, maupun proses pembuatan norma aturan, harus jeli dan serius membedakan antara aturan hukum dasar yang bersifat ushuli (principle/foundation) dan thawabit (unchangable) dengan aturan hukum yang bersifat furu’ 43 (cabang) dan mutaghayyirat (mutable). Oleh karena, bila terjadi kegagalan mengindentifikasi perbedaan tersebut, maka pembangunan aturan hukum yang dilakukan dapat berakibat fatal bagi Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai penggunanya.

Penyebab kegagalan dapat terjadi, karena salah meletakkan nilai dan asas-asas yang seharusnya sebagai hal yang ushuly, pada kenyataannya diubah atau ditempatkan menjadi hal yang furu’iy dan sebaliknya. Selain itu, tidak kala penting diperhatikan adalah realitas sosial masyarakat dan pandangan para ulama Islam. Sejak dahulu disadari pentingnya unsur realitas sosial tersebut. Perkembangan

43

Nirwan Syafrin, “Liberalisasi Syariat Islam” Direktur Eksekutif INSIST dalam Republika, Kamis 15 Oktober 2009.

[ 27 ]

masyarakat modern dan bersifat global, tidak dapat dijangkau oleh nash baik yang bersifat ushuly, bahkan yang bersifat furuiy sekalipun.

Terhadap hal demikian perlu terobosan pemikiran untuk mengangkat realitas kehidupan sosial masyarakat, ke dalam bentuk hukum formal, sehingga tetap sejalan dengan nilai hukum yang bersifat usuly.

Meskipun tidak semua sejalan dengan pendapat para ulama menetapkan urf atau adat kebiasaan masyarakat setempat sebagai sandaran hukum, namun secara faktual banyak urf telah menjelma menjadi aturan yang dipatuhi masyarakat secara sosial tanpa diberi bentuk formal. Secara prinsip, realitas sosial dapat digali dan jadikan bagian dari proses pembangunan hukum, asalkan tidak kontradiktif dengan teks-teks al-Qur’an yang masuk dalam kategori qath’iy al-thubut wa al-dilalah. Ibn ’Abidin pernah menegaskan: ”Urf yang bertentangan dengan nash tidak dapat menjadi pertimbangan”. Terhadap hal yang sama, Ibn Nujaym juga mengatakan: Urf tidak dapat menjadi bahan pertimbangan pada persoalan yang ada ketetapan nashnya (al44 mansus’alaiyh)”. Dengan demikian realitas sosial yang menjelma menjadi kebiasaan atau urf, ternyata ada batasan ruang geraknya dan tidak dapat menerobos ketentuan secara syar’i. Artinya, keutamaan aturan yang bersifat syar’i tidak dapat dilampaui oleh ratio manusia menggunakan pendekatan filsafat hukum atau filsafat lainnya.

Untuk menciptakan sinkronisasi aturan maupun harmonisasi aturan hukum, maka pembangunan hukum harus dilakukan dari cara pandang, nilai-nilai serta asas hukum yang sama. Sangat sulit untuk menciptakan sinkronisasi aturan, maupun harmonisasi aturan hukum, jika aturan hukum tidak dibangun dari titik pandang filosofi yang sama.

Andaikan, terdapat kesamaan perumusan di dalam norma, tetapi diangkat dari nilai-nilai dan asas hukum yang berbeda, maka sinkronisasi hukum maupun haromonisasi hukum terjadi pada tataran atau aras formal saja, tidak menyentuh pada tataran nilai-nilai dan asasasas hukum secara substansial.

Apabila pembangunan hukum, menggunakan pendekatan ilmu kesehatan, maka tidak mungkin suatu penyakit yang sudah ada, tetap dibiarkan hidup berkembang tanpa ada usaha untuk memanggulangi atau mengobatinya. Secara diagnostik terhadap penyakit yang sudah 44

Umar Sulayman al-Ahqar, Nazariyat fi Usul al-Fiqh, (Beirut: Daral-Nafa’is, 2000),

hlm.199.

[ 28 ]

diketahui tanda-tandanya, maka yang harus dilakukan adalah 45 menanggulanginya agar pulih kesehatann.

Begitu juga dalam pembangunan hukum, terhadap undang-undang yang dijadikan sandaran berlaku sudah diketahui penyebab tidak sinkronnya, atau tidak terjadi harmonisasi aturan, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan mengambil tindakan terhadap gangguan pada aturan hukum tersebut. Terhadap hukum acara peradilan agama yang berlaku, dalam beberapa hal tidak terjadi sinkronisasi dan harmonisasi aturan secara substansial.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, perlu ada upaya melakukan penyederhanaan tatacara berperkara di lingkungan peradilan agama. Khusus tentang perceraian, perlu disederhanakan, yakni penentuan waktu pemutusan perkara cerai, tidak perlu dilakukan upaya hukum ke tingkat banding, maupun kasasi. Mengapa, dengan mekanisme peradilan yang berlaku sekarang, terdapat perkara cerai yang berlarut-larut memakan waktu yang sama sebagai akibat adanya upaya hukum, sehingga berakibat pada pasangan yang terlibat perkara yakni menggantungnya status perkawinannya. Selain itu, perkara cerai yang datang dari isteri ternyata mendominasi perkara di peradilan agama, sebagai akibat hanya dilihat dari prosedur mekanistik dalam rumusan pasal undang-undang, bukan disandarkan pada kepentingan syariat boleh tidaknya orang menggugat cerai suaminya. Jika rumusan undang-undang tetap dipertahankan, maka kecendrungan dan dominasi percerian tetap terjadi di peradilan agama. Selain itu terhadap eksekusi putusan peradilan agama baik menyangkut tentang perkara perceraian, maupun perkara lain yang masuk kompetensinya peradilan agama perlu disesuaikan dengan karakter filosofi hukum Islam sebagai rujukannya, bukan pada konsep sekular sebagaimana yang berlaku di dalam hukum Barat.

7. Pembangunan Hukum dan Kelembagaan Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia yang Berwibawa Peradilan yang berwibawa adalah proses mewujudkan hukum melalui sistem peradilan dalam kenyataan (in concreto) yang berwujud 45 Diagnostik adalah ilmu yang berkenaan dengan cara menentukan jenis penyakit dan meneliti tanda-tanda yang ada. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media Press, 2011) hlm. 224.

[ 29 ]

pada penegakan hukum (law enforcement), berpijak pada pemberian pelayanan hukum (legal services) serta punya ruang lingkup luas dan 46 terjadi setiap saat.

Peradilan agama yang berwibawa dapat diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang adil, berlandaskan pada aturan hukum, prilaku hakim sebagai penegak hukum memperhatikan lingkungan sosial masyarakat. Penegakan hukum yang adil dapat tercapai, jika aturan hukum acara dan hukum materiil peradilan agama yang ditegakkan maupun tatacara penegakan hukum adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum yang benar dan adil, apabila dibuat dengan cara-cara yang benar, materi muatan (substansi) sesuai dengan kesadaran hukum, serta memberi manfaat sebesar-besar bagi 47 kepentingan perorangan maupun bagi masyarakat banyak. Dengan kata lain, aturan hukum acara dan hukum materiil peradilan agama yang tidak baik, jika dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan dan mempunyai jarak begitu jauh dengan kesadaran dan kenyataan sosial masyarakat (situation gebundenheit).

Proses penegakan hukum di Pengadilan Agama tidak sederhana, bukan semata-mata soal logika formal sebagaimana tercantum di dalam undang-undang yang dimaknai sebagai premis mayor. Sedangkan fakta persidangan dimaknai sebagai premis minor, selanjutnya ditarik konklusi oleh hakim kemudian direfleksikan dalam putusannya yang diterapkan melalui metode silogisme. Penegakan hukum oleh hakim tidak semata persoalan yang menyangkut keterampilan teknikal, melainkan lebih menyangkut kecerdasan intelektual serta kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani dan emosionalitas.

Walaupun sistem hukum di lingkungan peradilan masih sangat dipengaruhi oleh konsep positivistik, peran hakim diharapkan dapat menterjermahkan hal-hal yang terjadi di depan pengadilan dengan 48 realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Hakim sebagai refleksi dari

46 Sistem peradilan berkenaan dengan proses mengadili dan penyelenggaraan mencakup kelembagaan, sumber daya, tatacara, prasarana dan sarana. Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar), Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1315.

47 Ibid.

48 Peran hakim sebagai agen of change merupakan derivasi dari teori atau paham hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat (law as tool of social development) sebagaimana dikembangkan oleh school of sociological jurisprudence. Di mana hakim melalui putusannya

[ 30 ]

Pengadilan Agama, memiliki kedudukan dan peran penting dalam pembaruan hukum. Berlaku adagium tersebut menegaskan bahwa hakim dianggap tahu tentang hukum (ius curia novit) dari perkara yang diajukan kepadanya. Adagium tersebut mengandung asumsi bahwa figur hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan luas tentang hukum hingga hukum yang paling mutakhir. Figur hakim seharusnya tidak pernah berhenti belajar dan secara terus menerus harus meng-update pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum beserta dinamikanya.

Peran sebagai pembaru hukum secara mutatis mutandis berlaku bagi semua kalangan hakim, termasuk hakim di lingkungan peradilan agama. Mulai hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi.

Melalui kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, hakim dapat aktif sebagai tokoh sentral pembaruan hukum. Sebagai pembaru hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), pembentukan hukum (rechtsvorming), maupun penciptaan hukum 49 (rechtsschepping). Melalui putusannya, diharapkan mampu bersikap aktif dan progresif berperan melakukan pembaruan hukum. Hakim mengisi kekosongan hukum melalui penggunaan instrumen dan metode interpretasi terhadap rumusan tekstual suatu peraturan perundangundangan.

Hakim Pengadilan Agama dapat pula melakukan re-interpretasi terhadap interpretasi yang ada sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya re-aktualisasi maupun re-vitalisasi bahkan reorientasi

berperan aktif dalam pembentukan hukum, sehingga putusannya menjadi sumber hukum penting bagi praktik peradilan. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1991). Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta: Kompas 2008). Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan 1 (Yogyakarta: Genta Publishing 2009). Satjipto Rahardjo, Hukum dan Prilaku, (Jakarta: Kompas, Oktober 2009). Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Publishing 2009). Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, cetakan 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2002).

Soetandyo Wignyosubroto, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, cetakan kedua (Malang: Bayumedia, 2008).

49 M.Hatta Ali, “Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi�, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia 2007), hlm 83-93. Bandingkan dengan Komariah Emong Sapardjaja, �Hakim dan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) pada Era Reformasi dan Transformasi Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 95-105.

[ 31 ]

makna terhadap rumusan tekstual aturan perundang-undangan bidang hukum materiil peradilan agama, disesuaikan dengan cita hukum 50 Pancasila. Tidak ada tafsir yang bersifat permanen dan berlaku selamanya, terkecuali interpretasi authentik yang memang sengaja dibuat selamanya. Suatu interpretasi yang bersifat progresif, futuristikantisipatif kiranya dapat menjadi koreksi terhadap substansi eksisting norma ius constitutum sekaligus berkontribusi dalam rangka perumusan 51 norma ius constituendum.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim peradilan agama dapat melakukan tindakan yang bersifat menguji relevansi berlakunya suatu undang-undang, apabila menurut penilaian dan keyakinannya undang-undang tersebut tidak memiliki relevansi. Prinsipnya hakim 52 berwenang menyingkirkan atau tidak memberlakukan (contralegem).

Pembaruan hukum melalui proses peradilan oleh hakim akan dirasakan lebih nyata (das sein) dibandingkan dengan pembaruan hukum melalui proses legislasi (das sollen). Seorang hakim haruslah senantiasa hadir (peresent), melebur (involve) serta meng-ada (to-be) di tengah kehidupan sosial secara nyata, tanpa harus merasa takut atau khawatir (akan) kehilangan jati dirinya sebagai hakim yang harus tetap besikap objektif, adil, indefenden, imparsial.

Tatkala harus menciptakan sesuatu hukum baru, hakim peradilan agama harus memiliki keberanian moral dan intelektual untuk keluar dari pengaruh dan belenggu pakem konvensional paham legisme, yakni berpikir dan bertindak secara out of the box. Prinsip-prinsip kepatutan, kemanfaatan serta keadilan merupakan sumber referensi paling

50

Basuki Rekso Wibowo, “Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan” dalam Majalah hukum Varia Peradilan ....Loc.cit.

51 Basuki Rekso Wibowo, “Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum”, Op.cit., hlm 62-73. Bandingkan dengan CA van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1976), Edwin M.Schur, Law and Society, (New York: Random House, 1968). Harry Bredemeier, “Law as integrative Mechanisme”, dalam Vilheim Aubert eds, Sociology of Law (Middlesex: Peguins Books, 1973). Lawrence M.Friedman, “On Legal Development”, Rutgers Law Review, 1969, No.1. Michael J.Gerdracht, The Power of Precedent, (New York: Oxford University Press 2008). Julie Mac Farlane, Problem Solving, (London: Cavendish Publishing Limited 1996). Ofer Raban, Modern Legal Theory and Judicial Impartiality, (Portland-Oregon USA: The Glass House Press, 2003). Sharon Hanson, Legal Method and Reasoning, Second Edition, (Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2003). W. An Gerven, Kebijaksanaan Hakim, (Jakarta: Erlangga 1990). W. Pespoprodjo, Filsafat Moral:Kesusilaan dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Remajakarya, 1986).

52 Ibid.

[ 32 ]

penting ketika hakim harus mengambil tindakan menciptakan hukum (baru) dengan menggunakan paradigma berpikir out of the box. Namun perlu diakui untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah. Terkadang harus berani menggunakan cara berpikir secara assymetris terhadap pakem pemikiran yang bersifat stagnan.

Roh putusan hakim terletak pada ratio decidendi, sedangkan mahkota putusan hakim terletak pada irah-irahnya. Tidak masalah jika nantinya putusan yang dijatuhkannya akan menimbulkan kontroversi, silang pendapat, pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun pihak 53 yang berperkara. Sikap pendirian hakim dalam suatu perkara dituangkan di dalam putusan yang dijatuhkan berdasarkan keyakinan sejati. Hal tersebut selaras dengan prinsip universal tentang independence of judiciary yang telah diatur secara konstitusional.

Penegakan hukum peradilan agama yang berwibawa sebagai bagian penegakan hukum (law enforcement) dapat terwujud, jika fungsi membuat hukum (law making) dan fungsi menjalankan hukum (law appliying), tidak berjalan tumpang tindih (overlapping). Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan hukum dalam arti represif semata, tetapi juga mencakup tindakan preventif.

Proses penegakan hukum di lingkungan peradilan agama dapat berwibawa, bila hakim sebagai pelaksana menjadi penegak hukum, secara internal mempunyai integritas, jujur, benar, mempunyai kepribadian serta sikap (attitude) yang tumbuh dari dalam dirinya sebagai pelaksana proses peradilan. Sementara dari aspek ekternal adanya pengawasan (controling), jaminan karir yang jelas dan pasti.

Kualitas hakim yang baik sangat diperlukan dalam rangka memberi 54 kepuasan (satisfaction) pada pencari kaedilan. Kemudian peradilan agama yang dilaksanakan secara baik merupakan salah satu prasyarat dari good governance. Citra peradilan agama tidak hanya dapat didekati dan dibedah dari lembaga peradilan (inward looking) saja, tetapi sangat dipengaruhi bidang lain. Apabila peradilan agama tidak baik dalam menjalankan kewenangannya, maka dapat menjadi biang kegagalan 55 penegakan hukum, serta mempengaruhi good governence. Apabila dikaitkan dengan pengadilan dapat bersifat dan bersumber ganda,

53

Ibid.

Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa ... Lo.cit .

55 Ibid.

54

[ 33 ]

pertama, good governance sebagai sistem atau sub sistem dalam tatanan pengadilan. Kedua, good governance bersifat dan bersumber dari luar pengadilan seperti sistem perundang-undangan, sistem administrasi negara, sistem politik maupun budaya. Sifat ganda tersebut memuat fungsi good governance sebagai kondisi bagi tatanan pengadilan yang baik, bersih dan berwibawa.

I.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Orientasi hukum acara peradilan agama secara normatif mutatis mutandis yang berlaku adalah hukum acara di lingkungan peradilan umum, ketika diterapkan membawa polarisasi dan bias nilai, asas-asas, norma maupun proses aktualisasinya. Mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum dilakukan berdasarkan nilai-nilai filosofi yang tercantum hukum acara perdata Barat. Ketika mekanisme diterapkan di peradilan agama, terjadi pergeseran karakteristik yang melekat pada hukum materiil sebagai dasar kewenangan peradilan agama.

2. Reorientasi hukum acara peradilan agama sebagai langkah preventif menghindari terjadinya pergeseran dan bias dalam pelaksanaan kewenangan. Peletakan dasar dan basis nilai filosofi yang sejalan dengan hukum materiil hukum Islam. Secara konstitusional sistem peradilan dilaksanakan berdasarkan cita bernegara, dimana penegakan hukum perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, dilaksanakan dalam bingkai hukum nasional sejalan dengan cita hukum Pancasila sebagai dasar negara, maupun sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

3.

Reformulasi norma hukum acara peradilan dari aspek nilai dan asas, dilakukan dengan cara mendesain ulang perumusan yang disesuaikan dengan ciri dan karakter hukum Islam, dengan tetap memperhatikan asas peradilan yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia.

Reformulasi bertujuan untuk menselaraskan nilai-nilai, asas-asas, maupun norma hukum yang terdapat di dalam hukum acara dengan hukum materiil yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama sebagai sus sistem peradilan Indonesia.

4.

Reformulasi hukum acara peradilan agama secara sisipan hanya dilakukan untuk mengatasi persoalan yang bersifat temporer.

[ 34 ]

Sementara reformulasi hukum acara peradilan agama secara menyeluruh, merupakan upaya mewujudkan hukum acara peradilan agama sebagai subsistem peradilan Indonesia yang berbasis pada nilainilai dan asas-asas hukum berdasarkan cita negara hukum berdasarkan Pancasila, sehingga pada akhirnya menjadikan peradilan agama lebih berwibawa.

J.

REKOMENDASI Sebagai bagian akhir diajukan rekomendasi sebagai berikut: 1. Pada tataran kebijakan, menjadikan peradilan agama sebagai lembaga yang berwibawa dalam sistem peradilan Indonesia, kepada Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, serta Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, agar segera mempersiapkan rancangan undang-undang hukum acara peradilan agama nasional.

2. Memperpendek dan mensederhanakan jangka waktu penyelesaian perkara, terutama menyangkut bidang perkawinan, perceraian dan segala akibatnyat, dengan mendahulukan asas manfaat dan kemashlahatan, tanpa mengabaikan asas kepastian hukum yang berlaku di lingkungan lembaga peradilan.

3. Pada tataran praktik, sebagai upaya menjadikan Pengadilan Agama sebagai peradilan yang berwibawa, maka hakim dalam menjalankan proses peradilan mengutamakan sisi manfaat dan kemaslahatan terhadap para pihak sebagai pengguna lembaga pengadilan.

4. Pada tataran akademik, melakukan kajian perbandingan terhadap kewenangan dan model hukum acara yang dikembangkan di negaranegara yang mayoritas Islam, sehingga menambah wawasan keilmuan dalam mengkaji perkembangan peradilan agama sebagai peradilan Islam pada masa mendatang.

[ 35 ]

DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku ‘Abdullah bin Baz. ‘Abd al-‘Aziz bin, et.el., Fatawa al-Mar‘ah, Riyadh: Dar alWathan li an-Nasyr, 1414 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cetakan kedua, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

Abû Thalib. Shûfi, Tathbîq asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah Fî al-Bilâd al-‘Arabiyyah Cairo: Dâr an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1975 Abu Zahrah. Muhammad, Ushul Fiqh, Terjemahan oleh Saifullah Maksum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Cetakan Pertama,I, Jakarta: Bp Iblam, 2004.

Afdhal, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Cetakan Kedua, Surabaya: Airlangga University Press 2006.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cetakan 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ahmad Zaini, et all, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1987.

Ahmed,. Muhamed Khair Hassab el-Rasul, “Current Development of Islamic Law in Sudan” dalam Zainal Azam Abd. Rahman (ed.), Islamic Law in the Contemporary World, Kuala Lumpir: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 2003.

Aji. Oemar Seno, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.

Alawy. Zainal Abidin, Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Mahmud Syaltut, Jakarta: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003.

Al-ahqar. Umar Sulayman, Nazariyat fi Usul al-Fiqh, Beirut: Daral-Nafa’is, 2000.

[ 36 ]

Al-Madany, Moh.Mawatinul ijtihad fi Sayariatil Islamiyah, Kuwait: Maktab AlManar tt.

‘Ali Husein. Sayyid ‘Abdullah, al-Muqâranât at-Tasyrî‘iyyah Bayn al-Qawânîn al-Wadh‘iyyah al-Madaniyyah wa at-Tasyrî‘ al-Islâmî: Muqâranah Bayn Fiqh al-Qanün al-Faransî wa Mazhab Imâm Mâlik r.a., Vol. I, Cairo: Dâr as-Salâm, 2001.

Ali, H.Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.

-------------, Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), Jakarta: Rajawali Press 1995.

Ali. Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala, 1994.

Anshori, Abdul Ghofur. Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Cetakan 1, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Arinanto. Satya, dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Assegaf. Syekh Alwi Ahmad, Fawa Idul Makkiyah Fi Sab’ati Kutub Almufidah, Reprod, Bandung: Al-Maarif, 1953.

Asshidieqie. Jimly, Perihal Undang-Undang, Cetakan ke-1, Jakarta: RajaGafindo Persada, 2010.

Assegaf. Syekh Alwi Ahmad, Fawa Idul Makkiyah Fi Sab’ati Kutub Almufidah, Reprod, Bandung: Al-Maarif, 1953 Arto, A. Mukri. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Putaka Pelajar 2004 Asshiddieqie. Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, Bandung: Angkasa, 1996.

Attamimi. A. Hamid, Hukum Tentang Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.

Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsipprinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode madinah dan Masa Kini, cetakan pertama, Jakarta: Bulan Bintang 1992/

[ 37 ]

Badudu, JS. Inilah Bahasa Indonesia yang Benar, Jakarta: Gramedia, 1984.

Bahnasi. Ahmad Fathi, al-‘Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmî, Cairo/Bairut: Dâr asySyurûq, 1989/1409.

Bakhtiar, Amsal. Filsafat Ilmu, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2004.

Basah. Sjahran, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Cetakan ketiga, Bandung: Alumni, 1997.

Basyir. Achmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1977.

Bek. Ahmad Ibrahim, et.al., Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, Cairo: n.p., 2003.

Bogdan. Michael, Comparative Law diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Pengantar Perbandingan Hukum, cetakan ke-1 Bandung: Nusa Media, 2010.

Brown. Nathan J, The Rule of Law in the Arab World (Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Bruggink, J.H.H, Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de Rechrtheorie, terjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya, 1996.

Contterrel, Roger, Jurispudence: A Critical Introduction to Legal Philosohpy, Philadelpia, University of Pennsylvania Press, 1992.

Coulson, Noel J. Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah (The History Of Islamic Law). Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987.

Daly, H.Peunoh. Kontekstualisasi Ilmu Fiqh dalam Upaya Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Palembang: Seminar Nasional Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasinal, Nopember 1992.

Danim. Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Departemen Agama, Direktorat Badan Peradilan Agama, Petunjuk Pelaksana Pengadilan Agama, Jakarta: 2001.

[ 38 ]

Dirdjosisworo. Soedjono, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, Bandung : Armico, 1984 Djalil, H.A. Basiq, Peradilan Islam, Jakarta: Amzah, 2012.

Edi Riyadi, Paradigma Baru Hukum Waris Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

El-Affendi. Abdel Wahab, Masyarakat Tak Bernegara (Who Need an Islamic State), diterjemahkan Amiruddin ar-Rani, cetakan pertama, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Frederich. Carl Joachim, The Philosophy of Law in Historical Persspektif (Filsafat Hukum Perspektif Historis), cetakan I, Bandung: Nusamedia, 2004.

Friedmann, Lawrence. American Law, WW Norton & Company, New YorkLondon, 1984.

Fyzee, Asaf A.A. Outlines of Muhammad Law, 4 ed, Delhi: Oxford University Press, 1974.

Galanter. Marc, “The Modernization of Law”, ed Oleh Myton Weiner, Modernization: The Dynamic of Growth, (Washington, United Information Service, 1967.

Gerven. W. An, Kebijaksanaan Hakim, Jakarta: Erlangga 1990.

Goesniadhie S. Kusnu, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan, (Lex Spesialis Suatu Masalah), Surabaya: PT.Temprina Media Grafika 2006.

Haidar, M.Ali. Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hallaq. Wael, A History of Sunni Legal Theories: An Intoduction to Sunni Ushul al-Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Hamka, Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

---------, Sejarah Umat Islam,Jakarta:Bulan Bintang,1981 Harahap. M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

[ 39 ]

-----------,“Informasi materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam” dalam Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,(Jakarta: Logos, 1999.

Hart, H.L.A. The Concept of Law of Law, Oxford, Oxford at The Clarendon Press, 1988.

Hartono, CFG. Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke20, Bandung: Alumni, 1994.

Hazairin, Demokrasi Pancasila. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

----------, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: Tintamas, 1974.

----------, Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur’an dan Hadits, Jakarta: Tintamas, 1975.

----------, Mahmud Junus dan Toha Jahja Omar, Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid, Jakarta: Tintamas 1964.

Heijer. Johannes den, dan Syamsul Anwar (ed), Islam, Negara dan Hukum, Jakarta: INIS 1993.

Hendry. Stuart, “Crime” dalam Eugen McLaughlin and John Muncie (eds.), The Sage Dictionary of Criminology, London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications Ltd., 2001.

Hiujbers.Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius 2000.

Ichtijanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Indriati. Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan Pembentukannya), Yogyakarta: Kanisius, 1998.

(Dasar-dasar

dan

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: PT.Citra Adtya Bakti, 2005.

Ka’bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan N.U Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

[ 40 ]

----------, Penegakan Syari‘at Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit KhairulBayang, 2003.

Kamali. Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, second revised edition, 1998.

Kelsen. Hans, “Law, State, and Justice in the Pure Theory of Law” dalam What Is Justice?, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957.

Keraf. Gorys, Argumentasi dan Narasi, Jakarta, 1989.

Kharofa. Ala’eddom, Islamic Family Law: A Comparative Study with Other Religiions (Kuala Lumpur” Internationl Law Book Services, 2004.

Khan. Inamullah (Editor in Chief), Muslim World Gazetter (Karachi: Umma Publication, 1975 Edition.

Kusumaatmadja. Mochtar, Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986.

Lev, Daniel,S. Peradilan Agama Islam di Indonesia (Islamic Courts in Indonesia), alih bahasa oleh H.Zaini Achmad Noeh. Jakarta: Intermasa, 1986.

---------------, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, cetakan pertama Jakarta: LP3ES, 1990.

Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Lukito. Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, terjemahan dari Sacred And Secular Law (A Study of Conflict and Reolution in Indonesia), Jakarta: Pustaka Alvabet, Juni 2008.

Madjid, Nurkholish. Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi baru Islam di Indonesia, cetakan 1, Jakarta: Paramadina, 1995.

Manan. Abdul, Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Media Pradana Group, 2006).

------------, Penerapan Hukum Acara Perdata Islam di Lingkungan Peradilan Agama, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Media Pradana Group, 2008).

Mahzar. Armahedi. (ed), Islam dan Sekularisme, Bandung: Pustaka Pelajar 1981.

[ 41 ]

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.)

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Masud, Muhammad Khalid. “Pencarian Landasan Normatif Syariah Para Ahli Hukum Islam� Dalam Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam, dihimpun oleh Dick van der Meij, diterjemahkan oleh Soemardi, Jakarta: INIS, 2003.

Mertokukuso, Soedikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ketujuh Yogyakarta: Liberty, 1998.

MD.Moh. Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

----------, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Morrison. Wayne, Jurisprudence: From Greeks to Post Modernism London/ Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1997, reprinted 2000.

Muhammad. Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Alumni, 1978.

Muttaqien. Raisul, Filsafat Hukum: Pespektif Sejarah, terjemahan dari Carl Joachim Freiderich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2004.

Natabaya. H.A.S, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.

Nasr, Sayyed Husein. The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan (The Heart of Islam: Endung Values for Humanity), diterjemahkan oleh Nuraslah Fakih Sutan Harahap, cetakan 1, Bandung: Mizan, 2003.

Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nonet. Philippe, & Philip Selznick, Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi, Jakarta: Huma 2003.

Nurhadi, Teori Perundang-Undangan:Prinsip-prinsip Legialasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, terjemahan dari Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, Bandung: Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2006.

[ 42 ]

Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Jakarta: Rajawali, 1982.

---------, Pancasila Dasar Negara, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.

Nyazee. Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad (Kuala Lumpur: The Other Press, 2002.

Otje Salman dan Anton F.Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Oktoberina. Sri Rahayu, dan Niken Sawitri (ed) Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof Dr.B.Arief Sidharta, SH, Jakarta: PT Refika Aditama, 2008.

Palmer. Richard E, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi (Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmachter, Dilthey, Heideger, and Gadamer), Cetakan II, Jakarta: Pustaka Pelajar 2005.

Praja. Juhaya S., Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, cetakan pertama Maret 2000.

Projodikoro. Wirjono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1962.

Puspitasasri, Sri Hastuti. Bunga RampaiPemikiran Hukum di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Pespoprodjo. W, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktik, Bandung: Remajakarya, 1986.

Purbacaraka, Purnadi. Penggarapan Disiplin Pendidikan Tinggi dan Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Press 1989.

--------------- dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 1990.

--------------, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Alumni, 1988.

Puteh. H.M. Saleh, Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Qanun, Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah 2010.

Rahardjo. Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan KonsepKonsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996.

[ 43 ]

Rahardjo. Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Alvabet, 2004.

--------------, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1993.

--------------, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa 1980.

--------------, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986.

----------, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta: Kompas 2008 --------------,Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, cetakan I, Yogyakarta: Genta Publishing 2009.

-----------, Hukum dan Prilaku, Jakarta: Kompas, Oktober 2009.

----------, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Publishing 2009.

Ramulyo, M.Idris. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind-Hell Co, 1985.

Rawls. Jhon, A Theory of Justice, Harvard, Belknap Press, 1977.

------------, Rawls, “A Theory of Justice” dalam Reason and Resposibility, Joel Fainberg (ed), California, Belmont, 1978.

Sabrie. Zuffran, et.al. (Ed), Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999.

Saleh. Roeslan, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional, Jakarta: CV. Karya Dunia, 1986.

Salim. Fahmi, Kritik Terhadap Studi Al-Qur’an Kaum Liberal, Jakarta: Perspektif 2010.

Schacht, Joseph. An Intoduction to Islamic Law, London: Oxford University Press, 1965, diterjemahkan oleh Joko Supomo, Pengantar Hukum Islam, Cetakan I, Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.

Schneewind. JB, “Autonomy, Obligation, and Virtue: An Overview of Kant’s Moral Philosophy” dalam Paul Guyer (ed.), The Cambridge Companition to Kant, New York: Cambridge University Press 1995.

Siddiqi. Muhammad Iqbal, The Penal law of Islam (Lahore: Kazi Publications, April 1985.

[ 44 ]

Sieglar, Jay A. dan Benyamin R. Beede, The Legal Sources of Public Policy, Lexington Books, Massachussets, Toronto, 1997.

Sidharta. Bernard Arief, Rfefleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Cetakan 1, Bandung: Mandar Maju, 1999.

------------, Filsafat Ilmu Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2001.

Shiddiqi. Nouruzzaman, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, M.Quraish, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, cet II 2007.

Sjadzali. Munawir, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama”, dalam Tjun Suryaman (ed), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, cetakan kedua, Bandung: 1994.

Steenbrink, Karel A. Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

--------------, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawi Press, 1996.

-------------, Pengantar Sejarah Hukum,Bandung: Alumni, 1984.

Sukardja. Ahmad, Piagam Madinan dan Undang-Undang dasar 1945, Kajian Perbandingan tentang dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majeluk, Jakarta: UII Press, 1995.

Sulistiyono. Adi, dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.

Sumaryono. E, Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Soemitro. Ronny Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

[ 45 ]

Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, cetakan I, Bandung: Alumni, 1993.

Soepomo, Sistim Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Surajiyo, Filsafat Ilmu & Perkembangannya. Jakarta Bina Aksara, 2008.

Suriasumantri, Yuyun S. Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Sutantio. Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Madju, 1989.

Soetiksno, Filsafat Hukum,Cetakan-12 Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Syaifuddin. Muhammad, Menggagas Hukum Humanistis-Komersial (Upaya Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Mampu dan Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan terbatas), Cetakan 1, Malang: Bayu Media Publishing, 2009.

------------, dan Mada Apriandi Zuhir, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing 2009.

Tgk.Armia, Muhammad Siddiq. Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita 2009.

Thalib, Sayuti, Receptio a Contrario, Jakarta: Pura Aksara, 1982.

Tresna. R, Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Utrech E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.

Visser Hooft, P.Ph., Filsafat, Ilmu Hukum, Apakah Teori Hukum itu ?, Bandung, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, 2002.

Wael Hallaq, A History of Sunni Legal Theories: An Intoduction to Sunni Ushul al-Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Watimena, Reza A.A, Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar, Jakarta: PT. Gramedia.

[ 46 ]

Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.

-----------, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, cetakan kedua Malang: Bayumedia, 2008.

Yara. Muhyar, Pengantar Teori Hukum, Jakarta: Pascasarjana UI, 1996.

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Yusuf. Saifullah, Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia, Jakarta: Kompas 1999.

Zafer, JS. M.R. Jurisprudence in Outlines, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.

Zanibar, Zen Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus pada Desa di Propinsi Sumatera Selatan (Desertasi), (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2003),

B. Disertasi, Tesis, Jurnal dan Tulisan Ilmiah Al-Ashmawy. Muhammad Said, "Islamic Law in Contemporary Society", Occasional Papers and Documents, Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta, April 2000.

Ali. M.Hatta, “Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi”, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia 2007.

Ali Khan, “The Reopening of the Islamic Code: Second Era of Ijtihad”, University of Saint Thomas Law Journal, Fall 2003.

A.Rasyid. H.Roihan, ”Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama” dalam Mimbar Hukum No.7 Thn III 1992.

A.Mukti Arto, “Penerapan Asas Personalitas Keislaman sebagai dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama” dalam Majalah Varia Peradilan No.253 Desember 2006.

[ 47 ]

Asshidieqie. Jimly, ”Memperjuangkan Hukum Islam Kategori Publik Ke Dalam Hukum Nasional”, dalam Makalah Seminar Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Jakarta, Kamis 8 April 2010.

Assidiq. Yusuf, “Kriteria Hakim yang Ideal”, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No.299, Oktober 2010.

Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.

Eman Suparman dalam Seminar Nasional “Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih, Bermartabat Dan Berkeadilan” Hotel Inna Bali, tanggal 26 Nopember 2011.

Febrian, Hirarkhi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Disertasi), Surabaya: Universitas Airlangga 2003.

Hafiz el-Sheikh el-Zaki, “The Development of Islamic Criminal Law: The Experience of Sudan”, International Seminar “Islamic Criminal Justice System”, jointly organized by State Government of Johor dan Institute of Islamic Undestanding Malaysia (IKIM), 25-27 August 2003, Puteri Pan Pacific, Johor Bahru, Malaysia.

H.M. Arsyad Sanusi, “Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya” dalam Malajah Hukum Varia Peradilan, No. 288 November 2009.

Irfan Ul Haq, Economic Doctrine of Islam, (Disertasi), Herndon, Virginia III T, 1416/1996.

Jean-Fronçois Seznec, “Ethics, Islamic Banking and the Global Financial Market”, Fletcher Forum of World Affairs, Winter-Spring 1999.

Makdisi, John A. “The Islamic Origin of the Common Law”, 77 North Carolina Law Review, June 1999.

Masud. Muhammad Khalid, “Pencarian Landasan Normatif Syariah Para Ahli Hukum Islam” Dalam Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam, dihimpun oleh Dick van der Meij, diterjemahkan oleh Soemardi, Jakarta: INIS, 2003.

Mertokusumo. Sudikno, “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan bagi Kita Bangsa Indonesia”, (Disertasi Doktor), Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 1971.

[ 48 ]

Mohammad Syaifuddin, Struktur dan Prosedur Penelitian Hukum Hermenutik, Palembang: Pascasarjana Universitas Sriwijaya 2010.

Nico Wilterdink (Professor of Sociology, University of Amsterdam and State University of Utrecht. Author of, “Pattern of Social Change”), artikel “Pattern of Social Change”, CD-ROM Encyclopaedi Britannica. 19942002 Encyclopaedia Britannica, Inc. Nirwan Syafrin, “Liberalisasi Syariat Islam” Direktur Eksekutif INSIST Republika, Kamis 15 Oktober 2009.

Rahardjo, Satjipto. “Pendayagunaan Sosiologi Hukum Indonesia dalam konteks Pembangunan dan Globalisasi”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan Asosiasi Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 12-13 Nopember 2000.

Rifyal Ka’bah, “Islam Menghadapi Perubahan di Era Global”, Disampaikan dalam Seminar Internasional di IAIN Imam Bonjol Padang, Senin 28 November 2007.

---------, “Beberapa Permasalahan Dalam Al-Ahwal Asy-Syakshiyyah (Hukum Keluarga) Mesir, makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar, Bali, 18 s/d 22 September 2005.

Sidharta. Bernard Arief, “Disiplin Hukum tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori hukum dan Filsafat hukum (state of arts)”, Makalah disajikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum. Jakarta: 11-13 Pebruari 2001.

Sulistyowati Irianto, “Metode Penelitian Kualitatif dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum”. Dalam Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XXXII, April-Juni 2004.

Syaifuddin. Muhammad, Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, (Disertasi), Malang: Universitas Brawijaya, 2008.

Zen Zanibar, “Sistem Peradilan di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Pelatihan Advokat, Bogor: 22 Januari 2008.

[ 49 ]

C. Artikel Majalah, Artikel Koran dan Laporan Ali. Moh. Daud, ”Perundang-Undangan dan Perkembangan Hukum Indonesia” dalam Jurnal Mimbar Hukum:Aktualisasi Hukum Islam Nomor 21 Thn VI 1995. Jakarta: Ditbinbapera Departemen Agama R.I, 1995.

Ali Rama “Arab Spring Versi Eropa” dalam Republika, Jum’at 25 Nopember 2011.

Bagir Manan, “Restrukturisasi Badan Peradilan” dalam Varia Peradilan No.239 Agustus 2005.

----------, ”Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa” dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006.

----------, “Konsistensi Pembangunan dan Penegakan Hukum” dalam Varia Peradilan No.275 Oktober 2008.

----------, “Menuju Hukum Waris Nasional” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. ----------, ”Disertasi Dr. Syamsuhadi Irsyad” dalam majalah Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No.283 Juni 2009.

----------, “Hasbi Doktor Dalam Ilmu Syariah” dalam majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No.291 Februari 2010.

----------, “Hukum Materiil di Lingkungan Peradilan Agama” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXV No. 294 Mei 2010.

----------, “Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Pelantikan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi Agama Tanggal 4April 2006” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 245 April 2011.

Bustanul Arifin, “Asas-Asas Hukum Acara Perdata Menurut Hukum Islam” dalam Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam No.35 Thn VII November-Desember 1997.

Basuki Rekso Wibowo, “Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum dalam Majalah Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan , Tahun XV, Nomor 4 Oktober 1997.

Erdy

Nasrul dan Muhammad Hafil, “MK: Pasal Undang-Undang diperjualbelikan” dalam Republika, Rabu 16 Oktober 2011.

[ 50 ]

Fathi Osman, "Democracy and the Concept of Shura". Kertas kerja disampaikan untuk sebuah diskusi ilmiah oleh Nadi Jakarta: Middle East-Indonesian Forum, Hotel Ambarawa Jakarta, awal tahun 2000.

Goenawan Wanaradja, “Potret Buram Pengadilan Negeri di NAD Pasca Undang-Undang Pamerintah Aceh” dalam Malajah Hukum Varia Peradilan No.249 Agustus 2009.

Hikmatul Fitriyah, “Kaidah Mashlahat” dalam Republika, Jum’at 30 April 2010.

Ibrahim Hosen, “Menyongsong Abad ke-21: Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan ?”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam No. 12 Th V, Februari 1994.

Ichtijanto, “Hendak Kemana Hukum Indonesia” dalam Jurnal Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam No. 54 Th XII, September-Oktober 2001.

Iffah Ainur Rochmah, “Ibu Berperan Jadi Benteng Keluarga” dalam Republika, Sabtu tanggal 17 Desember 2011.

Imam Soebechi, ”Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No.312 November 2011.

Indah Wulandari “Jadikan Agama Sebagai Modal Utama” dalam Semiloka di Bogor tanggal 9 Desember 2011.

Iskandar Ritonga, “Hasbi Ash-Shiddieqie, Tokoh Penggagas Fiqh Indonesia” dalam Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No.41 Thn X 1999 Maret- April.

Masdar F. Mas’udi, “Pemidanaan Kawin Siri Tidak Logis”, dalam Republika, Kamis 18 Pebruari 2010.

M. Fauzan, “Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No.256 Maret 2007.

Muhammad Alim, “Sekilas tentang Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” dalam Varia Peradilan No.305 April 2011.

Muhammad Fachruddin, “Perkuat Peran Ekonomi Wanita” dalam Republika, Jum’at tanggal 23 Desember 2011.

Muhammad Isna Wahyudi, “Menuju Hukum Perkawinan Islam Yang Progresif”, Republika, Selasa 6 Desember 2011.

[ 51 ]

Mukti Arto, “Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No.253 Desember 2006.

Nasih Nasrullah “Angka Perceraian Semakin Meningkat”, Republika, Sabtu 8 Januari 2011.

Noeh. H. Zaini Ahmad, “Lima Tahun Peradilan Agama” dalam Mimbar Hukum No. 17 Tahun V 1994. Jakarta: Departemen Agama R.I Al-Hikmah, 1993.

Pardede. Marulah, “Eksistensi dan Kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia” dalam Harian Angkatan Bersenjata, Jakarta 24 Agustus 1989.

Rifyal Ka’bah, “Penerapan Syari’at Islam di Sudan”, dalam majalah Panji Masyarakat No. 414 Tahun 1983.

-----------, Makalah disampaikan dalam Orientasi Kewenangan Mahkamah Syar‘iyah Bagi Hakim Mahkamah Syar‘iyah Se-Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), di Banda Aceh, Senin 11 Oktober 2004.

-----------,“Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-undangan Negara di Indonesia” dalam Seminar Nasional Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta tanggal 12 Pebruari 2005.

------------, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan baru Peradilan Agama, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No.246 April 2006.

-------------, “Permasalahan Hadhanah”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tanggal 5 Juli 2007.

------------, ”Penegakan Syariat/Hukum Islam Di Indonesia” dalam Varia Peradilan No. 285 Agustus 2009.

------------, The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesian Law, Jakarta: University of Indonesia, School of Law, Post Graduate Studies, 2006.

Saefuddin. A.M, “Sistem Ekonomi Islam” dalam Majalah Panjimas No.411 tahun 1998.

Soepeno Sahid “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan WNI/TKI di Sabah dan Implikasinya Bagi Kepentingan Isteri dan hak dasar Anak” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No.307 2011.

[ 52 ]

Taufik, “Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Islam” di dalam Jurnal Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam No.35 Thn VII November-Desember 1997.

Taufik Abdullah, “Ruh Islam dalam Budaya Bangsa”, majalah Ummat No. 3/Tahun II, 15 Agustus 1996 D. Kamus Black’s Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1999, reprint 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hocke 2000.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita: 1971.

John M.Echols dan Hassan Shadzily, Kamus Inggeris-Indonesia, Cetakan ke XIX Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Shaddily. Hasan,dkk, Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

John L. Esposity (Editor in Chief), The Oxford Encyclopeida of the Modern Islamic World, Vol. 4, Oxford, New York: Oxford University Press, 1995.

International Encyclopedia of Social Sciences, Volume 3 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, reprint edition, 1972.

Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1999.

E. Majalah dan Surat Kabar Asrorun Niam Sholeh, Lembaga Studi Agama dan Sosial (el SAS), ”Pemidanaan Kawin Siri Tidak Logis”, Republika, Kamis 18 Pebruari 2010.

Dyah Ratna Meta Novia, “ Jbeli diajukan Jadi Perdana Menteri “ Republika, Jum’at Tanggal 28 Oktober 2011.

----------, “NTC: Libya Negara Islam yang Moderat” dalam Republika, Senin 14 Nopember 2011.

[ 53 ]

Ferry Kisihandi “Syariat Bersemi Selepas Musim Semi Arab”, Republika, Kamis 27 Oktober 2011.

Forum UUPA, Editor, No.48/Th II, Jakarta, 5 Agustus 1989.

Harian Kompas, tanggal 11 Agustus 2011.

Harian Kompas tanggal 15 April 2002.

“Kerancuan Berpikir dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama” dalam Republika, 5 Oktober 2004.

“Lembaga Peradilan Menjadi Satu Atap” dalam Republika, Kamis 1 April 2004.

Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XXXII, April-Juni 2004.

Masdar F. Mas’udi, Ketua PBNU, “Pemidanaan Kawin Siri Tidak Logis”, Republika, Kamis 18 Pebruari 2010.

“Mengapa Langkah Sudan Tidak Diikuti di Mesir” dalam majalah Panji Masyarakat No. 463 Tahun 1984.

Mimbar Hukum No. 7 Thn III 1992, Jakarta: Al-Hikmah & DEPAG R.I 1992.

Mimbar Hukum No. 8 Thn IV 1993. Jakarta: Al-Hikmah & DEPAG R.I 1993.

Mimbar Hukum No. 17 Tahun V 1994. Jakarta: Al-Hikmah & DEPAG R.I, 1993.

Mimbar Hukum No.21 Thn VI 1995, Jakarta: Al-Hikmah & DEPAG R.I 1995.

Mimbar Hukum No.66 Thn XVI 2005, Jakarta: Al-Hikmah & DEPAG R.I 2005.

Majalah Hukum Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No.283 Juni 2009.

Majalah Forum Keadilan, 27 Maret 2005.

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 288 November 2009.

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 294 Mei 2010.

“Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan Itsbat Nikah” Republika, tanggal 21 Juni 2011.

Nasir Jamil “Aspek Hukum Nikah Massal” dalam Republika, Sabtu 27 Februari 2010.

“Nikah Siri Wajib Dicatatkan” dalam Sumatera Ekspress, Rabu, 3 Maret 2010.

Panjimas No.411 tahun 1983.

[ 54 ]

PanjiMasyarakat, (ed), No.634 tanggal 1-10 Januari, 1990.

“Publik Percaya Ada Jual Beli Pasal di DPR) dalam Republika, Kamis 24 Nopember 2011.

Pro Justitia, No.4 Tahun XII Oktober 1994 “Richard Zakarias Leirissa dan Sejarah VOC” dalam Kompas tanggal 15 April 2002.

Republika, Kamis 1 April 2004.

Republika, Kamis 8 April 2010 Republika, Senin 3 Januari 2011 Republika, Rabu 2 Pebruari 2011.

Republika, Kamis 10 Nopember 2011.

Republika, Selasa 15 Nopember 2011.

Republika, Rabu 16 Nopember 2011 “Sejarah Peradilan Agama”, Serial Media Dakwah, ASA, Jakarta, Agustus,1989.

F. Perundang-undangan Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahmakah Agung .

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Peradilan Agama.

[ 55 ]

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

G. Internet Ahmad Sudirman “Kerancuan Berpikir Anggota Dpr & Departemen Agama Tentang Penegakkan Hukum Islam”. Stockholm, 6 Oktober 2004, http://www. dataphone.se/~ahmad, diakses tgl 26 Desember 2011.

Court

& Judgment (Pengadilan dan Hukum), http:jurist.law.pitt.edu/world/saudiarabia. htm, diakses jum’at tanggal 25 Nopember 2011.

Detik. News, diakses Kamis, 17/09/2009 18:51 WIB. “Keadilan di Saudi Arabia”, http://www.cbc.ca/fifth/saudi/justice/html, diakses Jum’at tanggal 25 Nopember 2011.

Miswar Sulaiman, “Pasang Surut Peradilan Islam di Aceh”, http://mahkamah syariahaceh.go.id, diakses tanggal 5 Desember 2011.

Nathan J.Brown, Arab Yudisial Struktur (A study Present To The United Nations Development Program),http://www.pogar.org.publivations/judiciary/ nbrown/saudi.html. Diakses Jum’at tanggal 25 Nopember 2011.

Sistem Hukum Saudi Arabia, http://countrystudies.us/saudi-arabia/51htm, diakses Jum’at tanggal 25 Nopember 2011.

Suhermanto Ja’far, “Kontoversi Sekularisasi dan Sekularisme dalam Telaah Pembaharuan Pemikiran Islam Modern”. http://www.geocities.com/Hot Srings/6774/j-6.html. Diakses 2 Januari 2002.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama http://www.setneg.go.id, diakses Selasa tanggal 29 Nopember 2011.

[ 56 ]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 34. http://www.komisiyudisial.go.id, diakses Selasa tanggal 29 Nopember 2011.

Peradilan Syari‘at Islam, http://mahkamahsyariahaceh.go.id, diakses tanggal 5 Desember 2011.

Pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. id.wikipedia.org/wiki/Aceh, diakses tanggal 18 Oktober 2011. http://www.lbh-apik.or.id/adpsi,htm, diakses tanggal 7 Maret 2011.

[ 57 ]

RIWAYAT HIDUP Nama

: ABDULLAH GOFAR, SH.,MH.

NIP

: 19611209 198903 1 001.

Tempat/Tgl Lahir

: Rantau Kasih/09 Desember 1961

Pekerjaan

: Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat

: Jln Politeknik, Lrg. Padang Kapas Belakang Perumahan Griya Mitra No.34 Rt. 44 Rw. 03 Kelurahan Bukit Lama Palembang.

STATUS PERKAWINAN : Kawin Nama Isteri : HJ. SITI ASTATI, SH Nama Anak : RIZQIYAH PUTRI RIWAYAT PENDIDIKAN: 1.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1974 Rantau Kasih MUBA

2.

Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga OKI, 1977.

3.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N). Sakatiga OKI, 1977

4.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1981 Palembang.

5.

Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum UNSRI 1987 Palembang.

6.

Magister Ilmu Hukum (MH) Pasca Sarjana Universitas Indonesia 1999 Jakarta.

7.

Program S3 Ilmu Hukum UNSRI Angkatan tahun 2008

PENDIDIKAN SINGKAT NON GELAR: 1.

Pendidikan Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, 1989, ITB, Bandung;

2.

Pendidikan Tentang Hukum Ekonomi dan Perbankan Islam (Islamic Law), UII Yogyakarta, Agustus s.d Nopember 2006.

3.

TOT (Training of Trainers) Pendidikan Wirausaha (Entrepreneurship) kerjasama Dirjen Dikti dan Universitas Ciputra, Jakarta 13-17 Juli 2009.

RIWAYAT PEKERJAAN: 1.

Dosen Fakultas Hukum UNSRI sejak tahun 1989.

2.

Dosen Program Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum sejak tahun 2004, mengasuh mata kuliah Teori Hukum, Aspek Pengubah Hukum dan

[ 58 ]

Bantuan Hukum & Penyantunan Terpidana, Upaya Peradilan Adiministrasi Negara; 3.

Ketua Unit Pengabdian Kepada Masyarakat Fak.Hukum UNSRI Thn 1999 s.d 2004

4.

Anggota Tim Advokasi dan Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum UNSRI sejak tahun 1990-sekarang.

5.

Anggota Pusat Kajian HAM & Terorisme Fakultas Hukum UNSRI tahun 2002.

6.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmaniyah Sekayu sejak tahun 2000-2003.

7.

Anggota Tim Seleksi KPU Kabupaten Musi Banyuasin 2003.

8.

Anggota Tim ahli/advokasi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 2003.

9.

Sekretaris Institut MUBA Center (IMC) sejak tahun 2005.

10. Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Unsri sejak tahun 2006.

11. Ketua Tim Pemantau PILKADA MUBA Baliteks Unsri, Tahun 2006.

12. Anggota Senat Universitas Sriwijaya periode 2007 s.d 2011; 13. Anggota Senat Fak. Hukum UNSRI periode 2004 s.d 2008. Periode 2008 s.d 2013.

14. Ketua Pengelola Fakultas Hukum UNSRI Kampus Palembang April 2009-2011.

15. Sekretaris Ikatan Keluarga Musi Banyuasin (IKA MUBA) Tahun 20102013.

16. Kepala Laboratorium Fak.Hukum Unsri Tahun 2013.

[ 59 ]

PUBLIKASI ILMIAH A.

JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI 1.

Nadzir dan Manajemen Pengelolaan Wakaf, tahun 1999. Jurnal MIMBAR HUKUM Jakarta

2.

Peradilan Agama dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, tahun 1999.

Jurnal MIMBAR HUKUM Jakarta

3.

Menggagas Hukum Islam Yang Berwawasan Indonesia, tahun 2000, Jurnal MIMBAR HUKUM Jakarta.

4.

Perundang-undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaan nya, tahun 2001. Jurnal MIMBAR HUKUM No.51 Jakarta

5.

Keberadaan Undang-Undang Wakaf di dalam Perspektif Tata Hukum Nasional, tahun 2002. Jurnal MIMBAR HUKUM No.57 Jakarta.

6.

Profesi Advokat bagi Sarjana Syariah, tahun 2003. Jurnal MIMBAR HUKUM No.61 Jakarta.

7.

Verzet/bantahan Eksekusi dan Proses Acara di Peradilan Agama.Bulletin Berkala “HUKUM DAN PERADILAN” No.14 Tahun 2003.

Departemen Agama Jakarta.

8.

Reposisi Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA, Volume 12, Nomor 2, Juni 2004, Fak.Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Akreditasi No. 49/DIKTI/ Kep/2003, ISSN 0853-1609.

9.

Obligasi Syariah Dalam Pembiayaan Perusahaan (Telaah Pengaturan Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia). Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA Volume 14 No.2, Juni 2006, Fak.Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Akreditasi No. 49/DIKTI/Kep/2003, ISSN 08531609.

10. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Syariah Sebagai Instrumen Ekonomi dan Perbankan, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa Universitas Hasanuddin Makassar Vol 17 No.2 Juni 2009.

11. Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga 2013.

[ 60 ]

B.

JURNAL ILMIAH NASIONAL NON AKREDITASI 1.

Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.55/PK/Pid/1996, Simbur Cahaya, No.04 Tahun II Juli 1997.

2.

Peran Nadzir Tanah Wakaf di Kotamadya Palembang (Tesis), Tahun 1998

3.

Formalisasi Hukum Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Majalah Displin STIHPADA Vol.3 No.03, September 1999.

4.

Optimalisasi Pendayagunaan Tanah Wakaf di Kota Palembang (Alternatif Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Islam), Simbur Cahaya, No.12 Tahun V Januari 2000.

5.

Persepsi Masyarakat Palembang Terhadap Perbankan Syariah, Tahun 2001, Jurnal SIMBUR CAHAYA Palembang.

6.

Peran Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam Meningkatkan Gerakan Sadar Zakat, no.18 Tahun 2002, Jurnal SIMBUR CAHAYA Palembang.

7.

Advokasi Kebijaksanaan dan Peraturan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan, Tahun 2000.

8.

Profesi Advokat dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum. Tahun 2003 No.23 September. Jurnal Simbur Cahaya Fak.Hukum UNSRI, Palembang.

9.

Asuransi Syariah Dalam Tata Hukum Nasional: Perkembangan dan Tantangan. Vol.II No.2 Juni 2004. Jurnal Hukum Program Studi Hukum Program Pascasarjana UNSRI.

10. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Wakaf Indonesia. No.35 Tahun XIII Januari 2008.

11. Politik Pembangunan dan Pengembangan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Tahun 2009 No.39 Mei 2009. Jurnal Simbur Cahaya Fak.Hukum UNSRI, Palembang.

12. Problematika Nikah Tidak Terdaftar Dalam Hukum Nasional, No.42 Tahun XV 2010, Mei 2010. Jurnal Simbur Cahaya Fak.Hukum UNSRI, Palembang.

13. Regulasi Bank Syariah Dalam Pendekatan Ilmu Hukum dan Sistem Perbankan, Jurnal Repertorium Program Sudi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Unsri Vol 1 No.1 Mei-September 2010.

14. Pemikiran Hukum Positif dan Sejarah Hukum sebagai Landasan Filosofis Legislasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Program Studi Ilmu

[ 61 ]

Hukum Pascasarjana UNSRI Volume VI Nomor 1 Edisi januari 2008.

ISSN:1412-744.

15. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Islam dalam Bingkai Hukum Acara Perdata Barat, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa Vol.19 No. 4, Desember 2011.

16. Reorientasi dan Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No.76. 2013. PPHIM Jakarta, hal.

124-151 C.

BUKU 1.

Kapita Selekta Hukum Islam. Bahan Ajar Fakultas Hukum UNSRI 1999;

2.

Teknik Penulisan Karya Ilmiah Bidang Ilmu Hukum, Fakultas hukum UNSRI 2000;

3.

Kumpulan Hasil Seminar Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Jakarta: Tahun 2004.

D. MAKALAH 1. Sosialisasi dan Pelembagaan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Advokat dan Standar Kualifikasi Profesi Bidang Hukum. Diskusi Panel tanggal 18 September 2002. Fak Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

3. Kuasa Hukum Dalam Proses Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Bimbingan teknis Kuasa Hukum Pemerintah Sumsel tanggal 29 Oktober 2002.

4. Bantuan Hukum dan Hukum Acara Yang Berlaku di Peradilan Agama.

Pelatihan Pengacara Kerjasama Lab Hukum Fak.Hukum UNSRI dengan Dinas Tenaga Kerja Prop Sumsel 23-2 Nop 2002.

5. Urgensi Bantuan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Lingkungan Peradilan Agama. Diklat Kepengacaraan BEM Fak.Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 27 September 2002 6. Teknik Penulisan Hasil Penelitian Hukum. Penataran Penyusunan dan Laporan penelitian Bidang Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YAPERTIBA Bangka, 16 Pebruari 2004.

[ 62 ]

7. Problematika, Peluang dan Strategi Pengelolaan Wakaf, Disampaikan pada Lokakarya Perwakafan se Sumatera Selatan oleh Kanwil Departemen Agama, tanggal 18 Mei 2006.

8. Fenomena dan Dampak Sosial Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Aspek Hukum, Disampaikan pada Lokakarya Gerakan Anti Pornografi dan Pornoaksi Membangun Partsipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Bahaya Pornografi dan Pornoaksi Bagi Pemuda di Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 7 Juni 2006 9. Aspek Hukum Istishna (Jual beli Pemesanan) Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, Short Course Ekonomi Syariah UII Yogyakarta, 9 Oktober 2006; 10. Profitisasi Dana Non Profit Pada Lembaga Sosial Ekonomi Islam (Studi Pada Pengelolaan Wakaf Produktif). Short Course Ekonomi Syariah UII Yogyakarta, 10 Oktober 2006; 11. Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah suatu Paradigma Baru Dalam Hukum Perbankan Syariah, diskusi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan, tanggal 7 April 2007.

12. Nikah Tidak Tercatat, Nikah Sirri dan Implikasi dari Hukum Negara, Sabtu 6 Maret 2010, Seminar dilaksanakan oleh Fakultas Hukum UNSRI. 13. Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam, Disampaikan Pada Pendidikan Latihan (Diklat) Pembina Nadzir Wakaf Tingkat Lanjutan Kementrian Agama Tahun 2010 Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu Dan Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 16 April 2010; 14. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf: Optimalisasi Peran Nazhir Wakaf, Disampaikan Pada Pendidikan Latihan (Diklat) Pembina Nadzir Wakaf Tingkat Lanjutan Kementrian Agama Tahun 2010 Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu Dan Kepulauan Bangka Belitung Angkatan I Senin 19 April 2010.

15. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf: Optimalisasi Peran Nazhir Wakaf, Disampaikan Pada Pendidikan Latihan (Diklat) Pembina Nadzir Wakaf Tingkat Lanjutan Kementrian Agama Tahun 2010 Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu Dan Kepulauan Bangka Belitung Angkatan II Sabtu 15 Mei 2010;

[ 63 ]

16. Perencanaan Pesan Media Penyuluhan Hukum. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Tingkat Lanjutan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tanggal 26 Mei 2010.

17. HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA: PENEGAKAN HUKUM DALAM BINGKAI KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM BARAT: Pidato ilmiah Selaku Ketua hukum Acara pada Yudisium Fakultas Hukum UNSRI ke 99 tanggal 22 Juni 2011; E.

PENELITIAN 1.

Perwujudan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pengambilan, Penentuan Isi dan Pelaksanaan Keputusan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 1991/1992 (anggota).

2.

Efektivitas Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian di Kotamadya Palembang Dalam Kaitan Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup, Tahun 1992 (anggota).

3.

Lembaga Hukum Ketukoan Pada Masyarakat Nelayan Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Tahun 1993 (Ketua).

4.

Studi Tentang Penyelesaian Kejahatan Lingkungan Dengan Sistem Peradilan Pidana, Tahun 1994 (Ketua).

5.

Pemanfaatan Sumber Daya Laut Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Suatu Tinjauan Yuridis), Tahun 1995 (anggota).

6.

Persepsi Masyarakat Islam Palembang Perbankan Syariah, Tahun 2000 (Ketua);

7.

Peluang Pemberdayaan Zakat Melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Kota Palembang, Tahun 2001 (Ketua);

8.

Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan dan Pengawasan Produk Bank Syariah dan Implementasinya Menurut Hukum Perbankan di Indonesia. (Ketua) Tahun 2004.

9.

Peningkatan Proses Belajar Mengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Hukum UNSRI Tahun 2004 (Program TPSDP, Anggota Tim Tahun 2004);

Terhadap

Keberadaan

10. Peningkatan Bahan Ajar Dan Metode Pengajaran Mata Kuliah Hukum Zakat Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Islam (Program TPSDP Tahun 2005, Anggota Tim);

[ 64 ]

11. Anggota Tim Peneliti Tentang Keputusan Hakim, kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Program Pascasarjana Unsri Tahun 2007; 12. Anggota Tim Peneliti Tentang Keputusan Hakim, kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Program Pascasarjana Unsri Tahun 2008; 13. Anggota Tim Peneliti Tentang Keputusan Hakim, kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Program Pascasarjana Unsri Tahun 2009; 14. Perkawinan Tidak Tercatat: Benturan Pengaturan Hukum Agama Ke Dalam Hukum Negara, dibiayai Anggaran DIPA Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor:129a/H9/PL/2010.

15. Penelitian Putusan Hakim, kerjasama Fakultas Hukum UNSRI dengan Komisi Yudisial R.I Tahun 2011; 16. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Proses Penegakannya dalam Sistem Hukum Indonesia. dibiayai Anggaran DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor:129a/H9/PL/ 2010 F.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.

Membela Perkara Pidana terdakwa Djumar bin Musa dan Riyantono bin Sakiban di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada tanggal 5 Desember 2005.

2.

Saksi Ahli pada perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa H.Hayanudin bin H.Zawawi pada Pengadilan Negeri Palembang, tangal 22 September 2006.

3.

Saksi Ahli pada perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Bakarudin bin Senikmo pada Pengadilan Negeri Palembang, tangal 15 September 2007.

4.

Sosialisasi Tentang Desakralisasi Lembaga Perkawinan Padamasyarakat Desa Sumber Makmur dan Desa Sukamaju Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 17 Nopember 2009 (Ketua);

5.

Sosialisasi tentang Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Hukum Positif Indonesia dan Relevansinya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[ 65 ]

(KDRT) Pada Masyarakat Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 5 Agustus 2010 (Ketua); 6.

Pemakalah Workshop Kurikulum Fakultas Syariah tentang Pemetaan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, Selasa tanggal 14 Juni 2011.

7.

Penyuluhan hukum tentang Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah tanggal 16 Juni 2011. Dilaksanakan dari Dana DIPA Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 085 a/UN9. 1.2.1/PM/FH/2011 Tanggal 02 Mei 2011

G. ARTIKEL SURAT KABAR 1.

Menganalisa Visi dan Misi BAZ Propinsi Sumatera Selatan. Sriwijaya Pos, tanggal 13 Oktober 2001.

2.

Pencanangan Gerakan Sadar Zakat. Sriwijaya Pos, tanggal 5 Desember 2001.

3.

Zakat dan Tragedi Pasuruan. Sumatera Ekspres, Jum’at Tanggal 19 September 2008.

H. PROSIDING SEMINAR 1.

Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penylenggaraan Ibadah Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, Tahun 2004.

2.

Keberadaan Undang-Undang Wakaf di Dalam Perspektif Tata hukum Nasional, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penylenggaraan Ibadah Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, Tahun 2004.

Palembang, 20 Juni 2013.

Penulis,

H. ABDULLAH GOFAR, SH., MH

[ 66 ]