6
KABar Bengkulu
Tim RM-SATU Tempatkan 11 Saksi Per TPS
Seio Sekato
Radar Mukomuko senin, 2 november 2015
Netralitas Debat Kandidat, Terjamin BENGKULU RM – Moderator pelaksanaan Debat Kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2016-2021, rencananya akan didatangkan langsung dari luar daerah Bengkulu. Ini bertujuan agar menjaga netralitas dalam berlangsungnya pelaksanaan debat kandidat nanti. sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra. Irwan mengatakan, pihaknya
hingga kini terus melakukan pematangan kegiatan Debat Kandidat Cagub dan Cawagub Bengkulu. ‘’Kita pastikan Moderator yang kita tunjuk merupakan orang yang tidak ada kepentingan politik di Bengkulu ini,’’ kata Irwan, Sabtu (31/10). Lanjutnya, dalam mempersiapkan Debat Kandidat yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Tema harus sesuai den-
gan kondisi saat ini. Dengan debat kandidat diharapkan masyarakat bisa lebih mengetahui visi dan misi cagub sebelum menantukan pilihan,’’ jelasnya. Ia juga menambahkan, debat Kandidat Cagub dan Cagub Bengkulu masing-masing Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dan Sultan B Najamudin-Mujiono bisa di siarkan lansung oleh TV Nasional yang tu-
juanya agar masyarakat di provinsi Bengkulu bisa melihat secara bersama-sama tentang kualitas calon Pimpinan yang akan dipilihnya pada 9 Desember 2015 mendatang. ‘’Kita mengharapkan ini bisa disiarkan langsung oleh TV nasional, namun kita juga akan melihat anggaranya terlebih dahulu apakah semunya akan di tayangkan atau tidak,’’ tutupnya. (kei)
Jelang Pilkada, Bawaslu Gelar Rakernis BENGKULU RM –Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang tim Kampanye Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (RM-SATU) menempatkan 11 orang saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saksi ini bertugas mengawal perhitungan suara mulai dari tingkat TPS, Panitia Pemilihan Kelurahan dan Kecamatan, serta ke KPU. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Kampanye RM Satu dari PAN, Abdul Goni. Abdul Gani mengungkapkan, hal ini merupakan hasil rapat bersama sembilan Parpol pengusung dan pendukung RM-SATU. Ia juga menjelaskan, dari 11 orang saksi, tidak semuanya akan masuk dalam arena TPS. Yang masuk TPS hanya inti yang berjumlah dua orang, berasal dari tim keluarga dan saksi relawan. ‘’Saksi parpol, berada diluar TPS, tetapi tetap mengawasi jalannya proses penghitungan suara,’’ jelasnya, Abdul Gani. Disamping itu, ia juga menambahkan, khusus untuk saksi dari PAN sudah disiapkan dan dilatih tentang pengawalan jalannya perhitungan suara. Dengan adanya penempatan 11 orang saksi untuk Paslon RM Satu ini diharapkan, perolehan suara untuk RM satu tidak sampai dicurangi. ‘’Sebab jika ditemukan dugaan kecurangan akan dicatat dan ditindak lanjuti hingga ke KPU, serta tidak tertutup kemungkinan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK),’’ tutupnya. (kei)
BENGKULU RM – Bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pengawas dalam memahami prosedur dan teknis pengawasan pilkada serentak 2015 yang sudah memasuki tahapan kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, menggelar Rapat Kegiatan Teknis (Rakernis) di salah satu hotel ternama di Kota Beng-
kulu. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengawas dalam menindaklanjuti aturan pengawasan dalam masa kampanye. Rekarnis ini melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi kepemudaan (OKP) dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu. Parsadaan Harapan menjelaskan, kegiatan Rapat Kerja Teknis Pencegahan
dan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2015, diharapkan bisa menyamakan persepsi pengawas dalam menindaklanjuti aturan pengawasan dalam masa kampanye. Selain itu Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye. Parsadaan berharap Rakernis bisa membangun pemahaman bersama tentang
prosedur tahapan dan teknis pengawasan Pilkada. ‘’Maka dari itu juga kita menghadirkan dan melibatkan organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu,’’ jelas Parsadaan. Parsadaan menambah kan jajaran panwaslu juga harus memahami prosedur mengawasi proses tahapan
pilkada, sert mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). ‘’Ini semua, dipertegas. Karena dalam peraturan PKPU, banyak titik-titik dan zona larangan pemasangan alat peraga. Tidak jarang ditemui titik-titik lokasi tersebut sudah ramai terpasang alat peraga jauh sebelum masa kampanye dimulai,’’ tutup Parsadaan. (kei)