Buletin Expedisi Edisi Khusus Pemilwa I 2016 - Birokrat Mengintervensi, Pemilwa Terpaksa Diundur

EXPEDISI E D I S I K H U S U S P E M I LW A I U N Y 2 0 1 6

MEMBANGUN

B U D AYA

KRITIS

Sukron | EXPEDISI

Selasa(12/12) DPM, KPU, dan birokrasi melakukan audiensi tanpa keikutsertaan BEM UNY. Hasil audiensi Rema berubah menjadi KM.

SENTRA

Birokrat Mengintervensi, Pemilwa Terpaksa Diundur Pemilwa yang akan dilaksanakan dengan sistem Rema yang dianggap ilegal mengakibatkan berbagai masalah dan menyebabkan proses pelaksanaan Pemilwa tidak lancar

T

ahun ini pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) diharuskan memenuhi empat tuntutan birokrat, yaitu pelarangan Republik Mahasiswa (Rema), pelarangan partai mahasiswa, pelarangan penyebutan presiden dan wakil presiden, dan syarat untuk calon maksimal semester lima. “Prof.

Dr. Sumaryanto, M.Kes. selaku Wakil Rektor (WR) III tetap menginginkan agar Pemilwa dilaksanakan dengan tuntutan,” jelas Swasih Fitria Asma selaku Komisi I Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Jumat (9/12). Asma menjelaskan bahwa tun­tu­tan ter­se­but tidak disepakati oleh

DPM. “ Tuntutan terkait Pemilwa akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan mahasiswa,” jelas Asma lebih lanjut.

Di sisi lain, untuk serta-merta meng­u­ bah sistem Pemilwa membutuhkan proses yang tidak sebentar. “Mengubah sistem Pemilwa tidak mudah, tidak cukup hanya dengan instruksi melalui surat edaran,” ucap Asma.

Hingga mendekati tanggal di­lak­sa­na­ kan­nya Pemilwa, diskusi terkait per­ma­ sa­la­han empat tuntutan tersebut belum ada. Asma menjelaskan bahwa sesuai pro­se­dur pihak DPM telah mengajukan pro­po­sal untuk melakukan audiensi.

Akan tetapi, pihak birokrat menolaknya.

Pihak birokrat bahkan mengatakan, tidak perlu untuk melakukan audiensi. Tidak hanya itu, pengajuan proposal dana untuk upgrading Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak disetujui oleh birokrat.

Sehingga dana untuk upgrading tidak ada. Hal tersebut dibenarkan oleh Asma.

KPU UNY pun tidak didanai oleh birokrat untuk melangsungkan Pemilwa.

“Memang benar dana KPU untuk Pemilwa tidak cair,” jelas Ammar Muhammad selaku Ketua KPU UNY, Kamis (8/12).

Amar pun menambahkan bahwa tidak cairnya dana Pemilwa disebabkan oleh

SENTRA

Ni

s

E a|

XP

ED

ISI

penggunaan sistem Rema. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Asma. “DPM punya sisa dana program kerja tahun ini dan sudah di­be­ri­kan pada KPU wa­lau­pun ti­ dak ba­nyak,” ungkap Asma, saat ditanya meng­e­nai asal dana untuk pe­lak­sa­na­an Pemilwa.

Terkait permasalahan KPU, Listiady Gustian selaku perwakilan dari Partai Secangkir Kopi (PSK), menganggap bahwa hal tersebut adalah kon­se­ku­ en­si dari sistem Rema yang dianggap ilegal oleh birokrat. “Sampai saat ini KPU universitas bahkan belum dilantik,” jelasnya lebih lanjut, Senin (12/12).

Masalah tersebut pernah di­ta­nya­kan oleh Gusti pada Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T., selaku staf ahli WR III, saat dirinya mengikuti pelatihan soft skill di Fakultas Ekonomi. Menurut Gusti, Ilmawan mengatakan jika Pemilwa tetap dilaksanakan, hasil pemilwa tidak akan diakui oleh birokrat.

Gusti pun kembali mengulang ucapan Ilmawan, Pemilwa tidak bisa diakui sebab belum ada kesepakatan dengan bi­ ro­krat ter­ka­it peng­gu­na­an sistem Rema.

“Menurut Pak Ilmawan, UNY sampai saat ini masih menggunakan sistem Keluarga Mahasiswa (KM),” jelas Gusti.

Sistem Rema yang masih dianggap ilegal oleh birokrat pun menyebabkan PSK tidak ingin terlibat dalam Pemilwa tahun ini. Menurutnya, jika PSK maju dalam Pemilwa, dikhawatirkan akan merugikan mahasiswa yang terlibat dalam PSK. Walaupun begitu, pihak PSK tetap ingin menemui pihak birokrat, terutama WR III. “PSK ingin tahu se­ca­ra langsung ja­wa­ban dari pihak bi­ro­krat ter­ ka­it ma­sa­lah Pemilwa,” tuturnya. Lebih lanjut Gusti menjelaskan bahwasanya pihak PSK sudah mengajukan surat terkait hal tersebut. Namun, belum ada jawaban dari pihak birokrat.

Me­nu­rut Gus­ti, ter­ka­it per­ma­sa­la­han Pe­mil­wa yang di­se­bab­kan a­da­nya empat tun­tu­tan dari bi­ro­krat, pihak PSK tetap ingin mem­per­ju­ang­kan sis­ tem Re­ma dan sis­ tem par­tai. “Un­tuk ma­sa­lah pe­nye­bu­ tan pre­si­den dan wa­k il pre­s i­d en ser­ta per­sya­ra­

tan ca­lon yang mak­si­mal semester lima tidak begitu penting untuk di­ba­has jika di­ban­ding dengan dua la­rang­an yang lain,” jelas Gusti le­bih lanjut. Me­nu­ rut­nya, peng­gan­ti­an se­bu­tan pre­si­den men­ja­di ketua tidak ada per­be­da­an­nya se­ca­ra hak.

“BEM dan DPM telah sepakat untuk mengikuti ketentuan Pemilwa dari birokrat dan mengubah sistem Rema menjadi KM,” ucap Ammar Muhammad Sistem Rema yang masih dianggap i­le­gal pun me­mun­cul­kan isu a­da­nya Pe­­mil­­wa tan­­ding­­an. “WR III meng­a­ta­ kan akan mem­bu­at Pe­mil­wa tan­ding­ an,” jelas Ammar. Ter­ka­it isu ter­se­but Asma pun sudah pernah mendengarnya.

Hanya saja ia belum meng­onfirmasi pada Sumaryanto. “Kalau sampai ada Pe­mil­wa tan­ding­an dari bi­ro­krat be­rar­ti pe­mi­lu dari bi­ro­krat bukan pe­mi­lu ma­ha­sis­wa,” jelasnya. Selain itu, bah­kan ada kabar bahwa Sumaryanto meng­ins­truk­si­kan a­gar Wakil Dekan (WD) III se­ti­ap fa­ kul­tas tidak mem­ban­tu pe­ri­hal Pe­mil­wa UNY. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Asma. Saat pertama kali men­deng­ar kabar tersebut, Asma ke­mu­di­an me­ na­nya­kan langsung pada Sumaryanto.

Memang banyak terjadi masalah terkait sistem Rema yang tidak diakui oleh birokrat. Sampai pada akhirnya ter­ dengar kabar bahwa sehari sebelum pe­ lak­sa­na­an Pemilwa (13/12) ada audiensi an­ta­ra DPM, KPU dan birokrat. Pada hari itu juga tim EXPEDISI segera menemui Ammar untuk dimintai keterangan terkait hasil audiensi.

“BEM dan DPM telah sepakat untuk mengikuti ketentuan Pemilwa dari birokrat dan mengubah sistem Rema menjadi KM,” ucap Ammar men­je­las­ kan hasil audiensi yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kemahasiswaan, Selasa (13/12). Ammar pun me­nam­bah­kan bahwa empat tuntutan yang diinginkan bi­ro­krat telah disetujui oleh BEM dan DPM. Terkait hasil audiensi, kedua calon pasangan presiden dan wakil presiden BEM belum mengetahuinya. “Kedua calon sudah me­nge­ta­hui tentang per­ te­mu­an dengan birokrat tadi, tetapi meng­e­nai ha­sil­nya kami belum mem­ be­ri­ta­hu,” jelas Ammar lebih lanjut.

Kesepakatan diubahnya sistem Rema pun berdampak pada diundurnya jadwal pelaksaan pemilwa tingkat universitas.

“Pemilwa sudah kami jadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 22 Desember,” tuturnya.

Selain itu, hasil kesepakatan juga telah meng­gu­gur­kan kedua pa­sang calon ka­re­na tidak me­me­nu­hi tun­tu­tan dari bi­ro­krat yang mengharuskan calon mak­si­mal se­mes­ter lima. “Untuk kedua calon pasangan gugur sehingga kami harus mencari calon lagi,” jelas Ammar lebih lanjut. Ammar pun me­nam­bah­ kan bahwa untuk tanggal pen­daf­ta­ran akan diumumkan setelah rapat dengan anggota KPU. “Sebenarnya kami tidak tega karena kedua pasang calon sudah melakukan kampanye dan tentu sudah mengeluarkan dana,” tutur Amar. Namun, menurutnya hal tersebut harus tetap dilaksanakan sebab sudah menjadi kesepekatan antara pihak mahasiswa dan birokrat. “Kami sebenarnya tidak setuju, tapi bagaimana lagi ini harus tetap dilaksanakan,” ungkapnya lebih lanjut. Menurut Ammar, dengan perubahan sistem Rema ke KM maka akan dilangsungkan Konferensi Mahasiswa setelah Pemilwa, yaitu pada bulan Januari mendatang.

Zaky Mubarok Izzudin selaku Pre­si­­ den BEM Rema UNY tahun 2016 meng­ a­ku tidak mengikuti audiensi karena tidak menerima undangan secara resmi.

“Seharusnya jika ada audiensi semacam itu, ada undangan resmi,” jelas Zaky, Selasa (13/12). Ia mengaku bahwa di­ ri­nya hanya mendapat ajakan secara sepi­hak dari Asma. “Ajakan Asma pun tidak meng­a­tas­namakan DPM,” terang Zaky lebih lanjut.

Terkait adanya pernyataan yang me­nyer­ta­kan BEM, Zaky tidak mem­ be­nar­kan hal tersebut. “Pernyataan yang menyertakan BEM itu hanyalah pernyataan dari teman-teman yang mengikuti audiensi,” jelasnya lebih lanjut. Bahwasanya belum ada ke­se­pa­ ka­tan antara BEM dan DPM mengenai perubahan pemilwa dari sistem dari Rema ke KM. “Belum ada diskusi an­ta­ra BEM dan DPM,” jelas Zaky. Zaky dalam hal ini tetap akan memperjuangkan sistem Rema.

Umi Zuhriyah Nisa, Singgih

Pimpinan Proyek Singgih Norma | Sekretaris Meida Rahma | Bendahara Nisa Maulan | Redaktur Pelaksana Umi Zuhriyah | Redaktur Meida Rahma, Umi Zuhriyah | Reporter Nisa, Singgih | Redaktur Foto Muhammad Sukron | Artistik Danang Suryo, Gigih Nindia | Produksi Wachid As-siddiq | Iklan Fahrudin, Silvana Marsha | Pj.Surat Pembaca Nisa Maulan | Pj.Info Pemilwa Meida Rahma | Sirkulasi Mohammad Agung | Alamat Gedung Student Center Lt. 2 Karangmalang Yogyakarta 55281 | Email lpm_ekspresi@yahoo.com | Web ­Ekspresionline.com | Redaksi menerima artikel, opini dan surat pembaca.

Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah isi.

2

EDISI KHUSUS PEMILWA I UNY 2016

SUARA MAHASISWA

INFO PEMILWA

Hilangkan Kepentingan Golongan dan Partai

Sepakat dengan Birokrasi, Pemilwa Resmi Diundur

Pemilwa FT Batal Diselenggarakan

PEMILWA adalah ajang para politisi beradu untuk mendapatkan kursi kemenangan dalam memimpin organisasi mahasiswa dengan sejuta janji yang mereka tawarkan. Pemilwa memang baik dilakukan untuk mewujudkan kampus yang demokratis.

Tahun ini pemilwa dilaksanakan meng­ gu­na­kan sistem partai yang menuai pro dan kontra.

Pada u­mum­nya ma­ha­sis­wa FIP, tidak paham tentang sistem partai atau sengaja acuh ter­ha­dap­nya. Dalam pe­ mil­wa tahun ini, tim KPU pun bekerja utuk mematuhi undang-undang yang sudah di­se­pa­ka­ti ten­tang sis­tem par­ tai. Baik buruk sistem partai jelas ada sekalipun menentang kebijakan birokrasi. Saya berharap, semua calon yang nantinya menjadi pemimpin a­kan benar-benar be­ker­ja deng­an me­nem­ pat­kan posisi kebutuhan ma­ha­sis­wa sebagai prioritas utama dan meng­hi­ lang­kan ke­pen­ting­an golongan atau par­tai­nya.

PEMILWA UNY 2016 resmi diundur setelah diadakan rapat antara DPM, KPU, dan birokrasi, Selasa (13/12).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ammar Muhammad, Ketua KPU UNY, “Rapat tadi menghasilkan koordinasi DPM dan BEM untuk mengikuti birokrasi. Jadi, kami terpaksa untuk mengundurkan jadwal Pemilwa.”

Ditanya mengenai kelanjutan Pe­mil­ wa, Ammar mengungkapkan akan me­ nge­lu­ar­kan pengumuman pendaftaran ulang ketua dan wakil ketua BEM pa­da 14 Desember 2016. “Mengenai berapa lama pendaftarannya, kami akan melakukan rapat intern,” ungkapnya mahasiswa Ilmu Sejarah tersebut.

PEMILWA di Fakultas Teknik (FT) batal diselenggarakan pada hari Rabu (14/12).

Pembatalan tersebut disebabkan oleh peng­un­du­ran diri calon ketua BEM FT. Se­be­lum­nya ada dua calon yang mendaftar, namun saat masa kam­pa­nye salah satu calon meyatakan meng­un­ dur­kan diri dari Pemilwa. Setelah itu ca­lon la­in­nya pun ter­peng­a­ruh untuk meng­un­dur­kan diri.

Pem­ba­talan ini juga di­se­bab­kan a­da­nya broadcast message yang di­se­ bar­kan oleh KPU UNY pada Selasa (13/12). Pesan tersebut me­nya­ta­kan bahwa Pemilwa UNY 2016 belum bisa di­lak­sa­na­kan pada tanggal 14 Desember ka­re­na be­be­ra­pa per­tim­bang­an.

Nisa MS

Oky Aneka

Ketfiyah Dewan Perwakilan Mahasiswa FIP 2016

Cacatnya Demokrasi di UNY SEBAGAI bentuk pencerdasan untuk ma­ha­siswa mengenai dunia politik dan pemerintahan, seharusya sistem pe­me­ rin­tahan yang ada di kampus ini pun mendekati pada kehidupan politik yang sebenarnya. Hal ini bisa dilakukan saat pemilwa dengan sistem Republik Mahasiswa. Namun, mengapa hal itu dilarang di kampus UNY? Sampai saat ini, pihak birokrasi (WR 3) tetap tidak merestui dan menahan dana untuk KPU karena penggunaan sistem Rema.

Birokrasi pun tidak akan mengakui hasil pemilwa, bahkan siap membentuk KPU dan calon ketua BEM tandingan.

Meskipun terjadi perselisishan an­ ta­ra ma­ha­sis­wa dan bi­ro­kra­si, se­ba­gai ma­ha­sis­wa kita harus tetap meng­ har­gai birokrasi sebagai orang tua di kampus. Untuk kedepannya semoga bisa ter­ja­lin ko­mu­ni­ka­si yang baik an­ta­ra ma­ha­sis­wa dengan bi­ro­kra­si se­hing­ga ter­ben­tuk ke­har­mo­ni­san an­ ta­ra keduanya dan bisa menjalankan demokrasi sebagaimana mestinya.

Yuyun Wijayanti Sastra Indonesia 2015

EDISI KHUSUS PEMILWA I UNY 2016

EDITORIAL Intervensi Birokrat Dalam Pemilwa Penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), pada tahun ini mengalami polemik. Mulai dari adanya intervensi dari pihak birokrat dalam Pemilwa. Intervensi tersebut berupa pembekuan dana untuk KPU universitas. Pembekuan dana dikarenakan KPU tetap ingin menjalankan pemilwa dengan sistem Republik Mahasiswa (Rema).

Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan tuntutan dari pihak birokrat yang menginginkan pelaksanaan Pemilwa dengan sistem Keluarga Mahasiswa (KM).

Dengan adanya empat tuntutan, jelas sekali bahwa pihak birokrat menganggap sistem Rema yang sudah berjalan sekitar dua tahun adalah ilegal . Bahkan Ilmawan selaku staf ahli WR III mengatakan jika Pemilwa tetap dilangsungkan dengan sitem Rema maka hasil Pemilwa tidak akan diakui oleh birokrat.

Diundurnya pe­nye­leng­ga­ra­an pe­ mil­wa dan pengubahan sistem Rema menjadi KM, jelas semakin mem­ per­te­gas bahwasanya pihak birokrat memang benar-benar melakukan intervensi terhadap pemilwa. Di sisi lain, KPU dan DPM juga terkesan plin-plan dan tidak tegas dalam me­

nang­ga­pi polemik ini.

Hanya karena dana dibekukan dan sistem Rema tidak dilegalkan, KPU akhirnya tunduk dan mengikuti kemauan pihak birokrat.

Seharusnya KPU dan DPM ber­ tin­dak tegas dan tetap teguh dengan pen­di­ri­an­nya dalam menyikapi in­ ter­ven­si pemilwa oleh birokrat KPU dan DPM itu seharusnya mengabdi untuk mahasiswa bukan kepada bi­ ro­kra­si. Bukankah esensi dari pe­mil­ wa sendiri adalah pendidikan po­li­tik untuk mahasiswa. Pemilwa itu se­ja­ ti­nya berasal dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa.

KPU dan DPM juga harus men­ja­ lin ko­mu­ni­ka­si secara intens dengan para ma­ha­sis­wa, guna membahas po­le­mik yang terjadi di dalam pe­ mil­wa. Agar per­ma­sa­la­han ini bisa di­ca­ri­kan jalan keluarnya, dengan per­ tim­bang­an solusi yang diambil untuk kepentingan mahasiswa bukan untuk kepentingan pihak bi­ro­krat. Agar pe­ mil­wa yang di­ja­lan­kan nanti, memang benar-benar murni untuk pendidikan po­li­tik mahasiswa dan merupakan sebuah pesta demokrasi ma­ha­sis­wa tanpa embel-embel intervensi pihak birokrat.

Redaksi

3

PERSEPSI

Polemik Sistem Pemilwa

P

Diperoleh data yang menjelaskan jejak pemilwa di UNY mulai tahun 2001 pada tanggal 12 April Sidang Umum Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) mencabut peraturan Dasar/ Peraturan Rumah Tangga ormawa UNY (BEM Universitas). Pencabutan tersebut didasari BEM dianggap tidak dapat

Repro.Danang | EXPEDISI

emilihan Mahasiswa (Pemilwa) Universitas Negeri Yogyakarta, me­ ru­pa­kan kegiatan yang di tunggutunggu dalam setiap tahunnya. Tidak hanya UNY, di universitas yang lain pun juga. Pemilwa dapat disebut sebagai ajang bergengsi dalam kegiatan intra kampus.

Tujuan dari Pemilwa yaitu re­o r­g a­n i­s asi kepengurusan supaya organisasi tersebut lebih baik keadaannya dari tahun sebelumnya.Dengan adanya Pe­ mil­wa yang menjadi wadah di mana peng­e­ta­huan mahasiswa tidak hanya terpacu pada ruang kelas, materi, dan perpustakaan.

Dengan adanya hal ter­ s e­ b ut ma­ha­sis­wa dapat meng­e­nal po­ li­tik kampus yang digunakan sebagai ajang mahasiswa dalam peningkatan kapasitas diri.

Kapasitas diri yang dimaksudkan terdiri dari berbagai macam ilmu, wa­ wa­san, dan pengalaman. Mulai dari sa­at per­si­a­pan Pe­mil­wa, pendaftaran pe­ser­ta Pemilwa, verifikasi, kampanye, pemungutan suara, pengumuman, sampai pada penetapan hasil Pe­mil­wa.

Ber­hu­bung­an dengan sistem Pe­me­rin­ ta­han Negara Indonesia yang De­mo­ kra­si, dimana semua warga negara me­ mi­li­ki hak setara mengikuti pemilihan umum dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka kedepannya.

Dalam konteks ini mahasiswa me­ ru­pakan elemen yang terlibat dalam Pemilwa, sehingga hal tersebut akan men­jadi pengalaman belajar berpolitik untuk mengajarkan menghadapi dunia politik di masa yang akan datang.

mengakomodir kepentingan umum mahasiswa kala itu. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2001 lima mahasiswa yang meng­a­t as­n a­m a­kan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik (KMFT) men­da­tang­i Sekjen MPM untuk meng­ kla­ri­fi­ka­si pencabutan PD/PRT. Dilanjut tanggal 28 Maret tahun itu. Pembantu Rektor III, Drs. M Yunus memfasilitasi pertemuan ma­ha­sis­wa ter­se­but be­ser­ta pihak birokrat, yang hasilnya membentuk Badan Pekerja Persiapan Pem­ben­tu­kan Or­ma­wa (BP3O).

BP3O yang diresmikan pada tanggal 3 januari 2002 bertugas mem­­per­­si­­ap­kan sistem baru PD/PRT Ormawa UNY. Yang hasilnya UNY mulai menerapkan sistem Rema. Sehingga sejak tahun 2002 hingga 2010 UNY menggunakan sistem Rema dalam proses Pemilwa. Permasalahan

pasca Pemilwa tidak kunjung selesai.

Ketika masa peralihan pemilwa tahun 2010 ke 2011 muncul SK Rektor tentang pembekuan BEM Rema dan muncul wacana penggantian sistem Rema yang berisi membentuk ormawa baru bernama keluarga mahasiswa.

Pemilwa pada tahun 2011 dilaksanakan dengan sistem Keluarga Mahasiswa (KM) untuk pertama kalinya. Sistem tersebut tidak berlangsung lama. BEM KM dilaksanakan hanya pada tahun 2011 sampai 2013. Setelah dirasa, BEM KM mengalami cacat hukum di AD KM. Akhirnya pada tahun 2014 BEM Rema di terapkan kembali. Rema berlangsung tidak lama juga, dan pemilwa kali ini kembali ke sistem KM lagi.

Dirasa adanya kelabilan sistem yang di terapkan dalam pemilwa di UNY, mulai dari penerapan Rema lalu berubah men­ja­di sis­tem KM ke­mu­­dian Rema lagi yang ti­dak ber­­lang­­sung lama.

Berubah lagi di tahun ini menjadi KM, hal ini sangat membingungkan, ka­­re­­na a­da­nya in­ter­ven­si birokrat.

Penerapan KM kini menyebabkan tidak dapat di jumpainya wadah berpolitik secara maksimal oleh mahasiswa dalam proses belajar mengenai politik kampus.

Jika dibandingkan dengan sistem Rema, penerapan KM memang kurang mak­si­mal dalam politik kampus. Sebagai agen pe­ru­ba­han dalam kehidupan men­ da­tang, baiknya sikap kritis, inovatif, aktif dan demokratis itulah nantinya yang akan membawa kebikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang akan datang.

Meida R.A

e

e e e e e i i i i i N

LA

4

LA

N

Pasang saja di

E

IK

buletin EXPEDISI!

hub. Fahrudin (085-241-812-033)

AC

IK

E

AC

iklan di mana?

SP

SP

AC

E

IK

bingung mau pasang

SP

LA

N

Ingin berjualan tapi

EDISI KHUSUS PEMILWA I UNY 2016