Buletin Expedisi Edisi II April 2014 - UNY Tak Kuasa

EDISI II APRIL 2014

EXPEDISI MEMBANGUN

B U D AYA

UNY Tak Kuasa PPG Membuktikan Kemandulan UNY

KRITIS

SURAT PEMBACA Kondisi Pendidikan di Indonesia APABILA mengacu pada survei Program for International Student Assessment (PISA) kondisi pendidikan di Indonesia jauh tertinggal. Indonesia menduduki peringkat 64 dari 65 negara.

Kondisi yang demikian diperparah oleh rendahnya daya saing pendidik/ peserta didik dalam menghadapi dunia global. Padahal, laju perkembangan kualitas berpikir manusia dan peradaban bangsa di dunia kian meroket tiap waktunya. Demi mengejar ketertinggalan itu, lahirlah PPG yang dirasa dapat “mengobati/mencegah” lulusan pendidik Indonesia. Pro dan kontra atas kelahiran kebijakan itu menuai polemik. Iktikad perubahan yang diharapkan pemangku jabatan dalam “Pendidikan Indonesia” perlu diapresiasi. Hal ini semata-mata diarahkan kepada kebaikan jagat pendi-

dikan Indonesia di masa depan. Mari kita kawal laju perkembangannya. Mari kita kritisi bila perlu, asalkan membangun agar lebih baik lagi.

Rony K. Pratama Ketua BEM FBS UNY 2014

Redha Bagastamatiin S. Ketua Sicma 2014

Pembatasan Akses Student Center

Janji WAMEN ESDM untuk UNY

TAHUN 2013 lalu UNY menjadi salah satu universitas dengan unit kegiatan mahasiswa paling aktif dan variatif. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari peran serta universitas dalam memfasilitasi.

Akan tetapi, sampai saat ini akses fasilitas untuk mendukung kegiatan masih kurang. Sebagai contoh prosedur peminjaman tempat untuk acara cukup sulit.

Selain itu pembatasan akses penggunaan Gedung Student Center sampai pukul 21.00 WIB dan sering kali dilakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.

EDITORIAL PPG Merugikan SETELAH di tetap kan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menjadi salah satu Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk sebagai pelaksananya. Hal itu diawali dengan pemberian reward kepada mahasiswa yang telah mengabdi sebagai Sarjana Mendidik Daerah Terdepan Terluar Tertinggal (SM3T) selama setahun. PPG diniatkan untuk meningkatkan profesionalitas guru dinilai tidak adil. Pasalnya, dari segi waktu dan biaya, khususnya bagi lulusan kependidikan itu tidak efisien.

Kehadiran PPG sebagai program baru pemerintah melahirkan diskriminasi antarjurusan. Bagaimana tidak, kependidikan dalam kurun 4 tahun telah menghabiskan waktu dengan workshop Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktik Lapangan Profesi (PLP). Sedangkan, dari nonkependidikan dengan mudah ikut serta, dan bersanding dengan yang dari kependidikan. Kadar ilmu yang mereka dapat sebelumnya pun berbeda.

2

Hal ini sangat merugikan karena terkadang ada beberapa kegiatan latihan yang itu sampai malam. Jika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dan alat-alat latihan hidup maka itu sangat berbahaya bagi kesehatan alat.

Terkait pembuatan kebijakan ini, UNY nampak hanya menerima tanpa ada pertimbangan. Seperti yang diungkapkan Wakil Rektor (WR) I, Drs. Wardan Suyanto, M.A.Ed.D., “Bukan UNY yang memutuskannya.

Selama pemerintah menugasi, kami terima. Termasuk siapa saja yang boleh menyelenggarakannya, itu putusan Pemerintah.” UNY tidak menampakkan kontribusinya dalam perumusan itu. Ini menandakan bahwa UNY meragukan lulusan kependidikannya.

Secara tidak langsung, UNY kurang dapat membekali mahasiswanya untuk menjadi guru berkualitas.

Ketidakmampuan UNY dalam menyelesaikan persoalan ini akan merugikan semua pihak, terutama mahasiswa. Dari segi waktu maupun biaya, PPG dinilai tidak efektif. Hal ini mengundang kegalauan jurusan kependidikan. Kalaupun PPG diciptakan untuk mencetak guru bermutu, mestinya itu hanya difungsikan pada lulusan nonkependidikan yang ingin jadi guru. Bukan dengan mewajibkan kependidikan yang sudah mendapat ilmu keguruan di Strata 1 (S1).

Sebaiknya UNY menolak kebijakan tersebut.

Redaksi

SABTU, 26 April 2014 lalu, saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh Kelompok Studi Ilmiah MIPA Saintis (KSMIST) dengan tema “Membangun Kemandirian Bangsa dalam Bidang Pendidikan dan Energi Menuju Indonesia Emas”, pembicara dalam seminar ini yaitu Wakil Mentri Energi Sumber Daya Mineral (WAMEN ESDM), Susilo Siswoutomo, Bupati Bojonegoro yang kerap disapa Kang Nyoto, Dosen Kimia FMIPA UNY, Dasilarawati, serta Wakil Rektor I, Wardan Suyanto. Hal menarik dari seminar ini adalah janji WAMEN ESDM mengenai kontrak kerja sama tentang penelitian. Semoga JANJI tersebut dapat direalisasikan. Kerja sama tersebut akan dibuatkan semacam MOU yang mungkin dengan perantara ormawa KSMIST atau UNY. Harapan saya, peresmian atau penandatangan kerja sama tersebut dapat disaksikan seluruh mahasiswa atau setidaknya dibuatkan acara agar peluang seluruh mahasiswa UNY dalam berpartisipasi adalah sama, tidak hanya peserta seminar atau satu fakultas saja. Besar harapan saya akan transparansi pada kerjasama ini.

Putrisari Mahasiswa Biologi FMIPA 2012

SEMPIL + Kenapa rektor-rektor LPTK menyepakati non kependidikan untuk ikut PPG ?

- Maaf, Rektor UNY tidak hadir.

Pimpinan Proyek Winna Wijayanti | Sekretaris Rohmana Sulik | Bendahara Milda Ulya R.| Redaktur Pelaksana Mariyatul Kibtiyah | Redaktur Anggun Mita T.K., Mariyatul Kibtiyah, Mayta Cahyani, Muhammad Aziz D., Rohmana Sulik, Triana Yuniasari, Winna Wijayanti | Reporter Ana, Arfrian, Fahrur, Kibti, Mayta, Milda, Prima, Sulik, Winna | Redaktur Foto Ubaidillah Fatawi | Artistik Imam Ghazali, Muhammad Aziz D., Muhammad Fahrur S. | Produksi Eny Yuly | Iklan Anggun Mita T.K., Mohammad N.P, Triana Yuniasari | Tim Polling Arfrian Rahmanta, Mayta Cahyani, Riswanda Nanda P. | Sirkulasi Prima Abadi Sulistyo | Alamat Gedung Student Center Lt. 2 Karangmalang Yogyakarta 55281 | Email lpm_ekspresi@yahoo. com | Web ekspresionline.com | Redaksi menerima artikel, opini dan surat pembaca. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah isi.

APRIL 2014 | EDISI II

SENTRA

Pada PPG, UNY Pasrah!

Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) di UNY Tidak Jelas dan Merugikan.

U

niversitas Negeri Yogyakarta (UNY) mu lai me lak sa nakan Pro gram Profesi Guru Prajabatan (PPG) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 87 Tahun 2013.

Hal ini masih dikhususkan untuk mereka yang telah melakukan pengabdian sebagai Sarjana Mendidik Daerah Terdepan Terluar Tertinggal (SM3T) selama satu tahun. Menurut Drs. Wardan Suyanto, M.A. Ed.D., Wakil Rektor (WR) I, PPG ini bukan atas kebijakan UNY. “PPG bukan wewenang kita, itu program studi yang menyelenggarakan ditunjuk oleh Jakarta (pemerintah, -red),” jelasnya ketika diwawancara di Ruang WR I. Menurutnya, penyelenggaraan PPG ada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau asosiasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadakan PPG ini. “Ditunjuk pun ada persyaratannya, bukan asal tunjuk.

Misal akreditasinya apa, fasilitasnya apa saja, ya seperti itu,” tambahnya.

Wakil Dekan (WD) I FIS, Cholisin, M.Si., menyatakan bahwa PPG mulai berjalan di tahun 2012. Sekarang ini sudah angkatan ke-2. Untuk sementara, yang baru jalan dari SM3T. Pemerintah memprioritaskan PPG lewat SM3T sebab mereka sudah melakukan pengabdian selama setahun. Terkait penerapannya, PPG itu dari pengajuan LPTK kemudian dari kementrian yang menentukan.

“Suatu Perguruan Tinggi (PT) bisa menyelenggarakan atau tidak, itu terseleksi.

Program studi (Prodi) juga terseleksi.

Tetapi kondisinya tergantung kebijakan kementrian,” ungkapnya.

Menurutnya, PPG dinilai sebagai suatu kebijakan. Bukan proyek, yang mana kalau uang habis, habis semuanya.

Akan tetapi ini untuk rekrutmen guru yang profesional. Kurikulum yang ada di dalamnya berbeda dengan S1 yang orientasinya pengenalan terhadap Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Sedang PPG isinya bukan kegiatan perkuliahan. “Semester satu isinya workshop. Semester dua baru turun ke lapangan. Sementara ini, guru harus pilihan, pengembangan ilmu gak boleh sembarangan,” terang Cholisin.

APRIL 2014 | EDISI II

Satino, M. Si., dosen Biologi FMIPA menjelaskan, tahun ini peserta PPG hanya dari mahasiswa kependidikan, nonkependidikan belum ada. “Mereka dapat 700 ribu sebulan, tinggal di asrama, antar jemput bus, makan gratis. Mereka juga menyebut dapat 700 ribu uang pulsa,” terangnya. Ini sebagai reward pengabdian satu tahun dari Dikti kepada PPG. “PPG UNY belum dibuka untuk umum, dan nampaknya belum ada yang minat,” ujarnya kemudian.

Arif Yoga Pratama, ju ru san Pendidikan Kimia Internasional 2010, juga mengeluhkan bila audiensi yang diselenggarakan di lingkungan kampus kesannya bukan audiensi, tapi semacam pemberian informasi pada mahasiswa. “Akan tetapi ketikta mahasiswa mempunyai pendapat, pihak birokrat hanya berkata, kita tampung. Kita tampung dan kita tampung tanpa ada follow up,” keluhnya. Penyelenggara audiensi juga tidak menghadirkan pihak yang berkompeten, misalnya orang di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dapat merincikan bagaimana keadaan di lapangan.

UNY Tidak Tegas Satino menerangkan, bahwa wacananya guru akan disamakan dengan notaris, dengan hakim yang dari juruJurusan Kependidikan Diragukan san hukum, dan harus menempuh satu tahun pendidikan profesi agar bisa jadi “Kalau saya, PPG sebagai media notaris dan pengacara. Akan tetapi juga formalisasi profesionalisme guru silakan ada lulusan hukum dari beberapa PTN saja. Yang penting ini masih berkaitan yang tidak harus mengikuti program dengan kurikulum S1 kependidikan,” profesi, seperti Universitas Gadjah Mada tutur Halili Hasan S.Pd., (UGM). Jika UNY bisa seperti UGM dosen Pendidikan dan yang mencetak notaris tanpa harus meKewarganegaraan ngikuti pendidikan profesi, UNY juga (PKnH), FIS UNY. “Akan tapi kenapa dapat mencetak guru yang lulusannya diakui profesionalitasnya, tanpa perlu kalau kita meragu kan ku a li tas PPG langsung dapat mengajar. “Dosen ke p e n d i d i ka n di sini memperdebatkan (PPG, -red), dan ke mu di an mesebenarnya UNY sendiri belum dapat menerima,” jelasnya. ngundang yang Menurutnya, kalau ingin mengubah nonkependikebijakan ini harus uji materi dulu. Karedikan?”

Arfr ian na ini sudah diresmikan dan sudah beru| EX PED ISI pa lembaran peraturan. PPG seharusnya untuk mahasiswa nonkependidikan yang ingin jadi guru seperti pada akta empat tahun lalu. Sedang mahasiswa kependidikan tidak perlu mengikuti karena memang dicetak untuk jadi guru. Lulusan kependidikan UNY seperti tidak diakui ketika harus ikut PPG juga.

“Semacam pabrik sandal yang hasil sandalnya itu tidak laku dijual,” cetusnya. UNY juga tidak senang adanya PPG. “Lembaga sesungguhnya ingin merubah peraturan ini, tapi harus prosedural. Hal yang disayangkan dari UNY kenapa tidak turut campur dalam penyusunan kebijakan ini,” tegasnya ketika ditemui di kebun Biologi Drs. Wardan Suyanto, M.A. Ed.D. ketika diwawancarai di Ruangnya, Selasa (15/4) FMIPA, Jumat (11/4).

3

SENTRA terangnya. Dari sisi sistem, tidak semua orang yang masuk di jurusan kependidikan ingin jadi guru. Yang dipertanyakan bagaimana kebijakan dasar UNY soal guru ini. “Kalau enggak ya sudah, nonkependidikan saja semua. Ini soal politik kebijakan. Paling tidak ini memunculkan kegalauan mahasiswa,” tegasnya lagi.

Cholisin menambahkan, jalan keluar yang sementara bisa diterima misal di lapangan dibutuhkan guru mata pelajaran pertanian, tetapi di LPTK belum ada. Untuk kasus seperti ini LPTK belum mampu memproduksi sendiri, tetapi yang mendidik untuk menjadi guru tetap harus LPTK. “Kita kan enggak boleh jalan buntu, harus jalan keluar, tapi sifatnya sementara,” tuturnya. Menurut Halili, “Jadi guru itu tidak seperti dokter, tetapi berbeda. Menteri yang bilang, jadi guru dapat gelar Gr dan sudah banyak media mengutip itu.”

Lain halnya dengan Arif, dia menyatakan seolah-olah pemerintah menyepelekan anak kependidikan. Padahal anak kependidikan dan nonkependidikan memiliki basic ilmunya masing-masing.

Kalau pemerintah tujuannya mematangkan profesi guru, yang pertama itu rekrutmen harus baik. Tidak semua orang yang nilainya pas-pasan dapat masuk di fakultas kependidikan. Pada dasarnya, anak fakultas kependidikan biasanya buangan dari fakultas umum ternama dan fakultas pendidikan diposisikan

pada posisi kedua. Sehingga, bisa dikatakan yang pintar-pintar masuk ke universitas umum dan yang kurang di fakultas kependidikan. “Akan tetapi, bukankah selama 4 tahun kependidikan sudah digodok dari awal sementara anak murni basic-nya lebih dalam ilmu murni?” ungkapnya ketika diwawancara, Jumat (11/4).

Kebijakan Masih Mentah Menurut Wardan, Penerapan PPG di UNY belum ada. Akan tetapi, di undang-undang keputusannya adalah pada tahun 2016 guru-guru itu harus sudah PPG. “Semoga tidak ada masalah dalam pelaksanaan itu,” ujarnya.

Wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM), Ficky Fristiar, mengatakan sistem PPG belum ada kejelasan. Teman-teman S1 seperti dikebiri. Ini merupakan proyek komersialisasi pendidikan yang akan berdampak sistemis. “Sekarang banyak yang lebih suka S2 dari pada PPG. Selain biaya, gelar lebih bagus, waktunya juga hampir sama,” terangnya. Berbeda dengan yang sedang melaksanakan PPG, Mega Dwi Anggraeni, mahasiswi lulusan Universitas Mulawarman menjelaskan “PPG merupakan program pemerintah, berupa beasiswa pada yang telah pengabdian. Gak bayar mulai dari asrama, sekolah, dan antar jemput bus.”

Wardan menyatakan, bahwa guruguru Sekolah Dasar saat ini

Monumen IKIP yang terlihat usang menjadi saksi bisu perjalanan UNY mencetak kualitas alumninya yang kini tengah diragukan dengan PPG

4

PPG bukan wewenang kita, itu program studi yang menyelenggarakan ditunjuk oleh Jakarta.

yang mulai berkompetensi tahun 2013, harus mengubah cara pembelajarannya yang kuno menuju model pembelajaran yang baik dan kreatif. Dilihat dari IPK, mahasiswa calon guru sudah bagus dibanding zaman dulu. “Peminat di LPTK juga bagus, relatif menjadi guru sekarang kan sudah mendapat penghargaan dari pemerintah cukup bagus, walaupun dengan persyaratan-persyaratan,” terangnya. Mahasiswa dituntut untuk lebih baik sebab PPG dilakukan melalui seleksi, tidak diobral. “Ujian itu nilainya dikirim ke Jakarta dengan online. Ditentukan di Jakarta sesuai kriteria. Ada berbagai penilaian saat PPG. Penilaian sikap, penilaian di asrama, penilaian ujian akhir seperti itu,” tambahnya lagi.

Mengenai niat pemerintah yang ingin membersihkan LPTK liar, Halili menanggapi “Jangan hanya diatasi dengan PPG. Itu harus ditertibkan oleh Dikti sendiri. Bukan dengan kebijakan baru PPG. Kalau itu ditemukan, dicabut aja surat izinnya, enteng kok.” Ficky menerangkan dari pihak BEM KM masih membuat sistem yang bagus. Sebab ketika mereka melakukan diskusi, orang-orangnya yang diundang pro PPG. “Kami belum dapat yang kontra,” keluhnya. Terkait persoalan ini, BEM KM masih tetap mengawal.

"Akan tetapi, untuk melakukan aksi, kami tidak punya masa,” tutur Ficky saat ditemui di sekretariat BEM, Rabu (17/4).

Terang Wardan, PPG ini semuanya adalah tugas dari pemerintah. “Bukan dari UNY yang harus memutuskannya. Selama pemerintah menugasi ya kami terima. Seperti termasuk siapa saja yang boleh menyelenggarakannya, ya itu putusan pemerintah.” Halili menegaskan, “Walaupun PPG merupakan kebijakan nasional, yang saya heran ialah kenapa rektor-rektor LPTK menyepakati nonkependidikan untuk ikut PPG? Mestinya protes.”

Ubaid | EXPEDISI

Winna Wijayanti Arfrian, Fahrur, Mayta, Milda, Prima, Sulik

APRIL 2014 | EDISI II

POLLING

Ketidakefektifan PPG 77,9% PPG Tidak Efektif

Repro. Aziz | EXPEDISI

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, tim EXPEDISI melakukan polling untuk mengetahui pendapat mahasiswa mengenai penerapan PPG di UNY. Dalam pembagian kuesioner yang dilakukan, yang menjadi responden yaitu mahasiswa UNY tahun 2014 yang didata per 10 Maret 2014. Metode Ketidakefektifan PPG dalam pengambilan sampel yang digumenyiapkan mahasiswa nakan adalah metode purposive, menjadi guru yaitu menyebarkan angket secara merata ke tujuh fakultas yang ada di UNY. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu teknik pertanyaan 20,8% dan pernyataan dengan lima perPPG Efektif tanyaan dan enam pernyataan.

Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan menggunakan sampling error 1,3% sebesar 5%. Dari rumus tersebut Tidak diperoleh 394 sampel yang mewaMenjawab kili total 26.165 mahasiswa UNY tahun 2014 per 10 Maret 2014. Kemudian angket disebar ke tujuh fakultas di UNY yaitu Fakultas Ilmu rogram Pendidikan Profesi Guru Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Sosial Prajabatan (PPG) merupakan upa- (FIS), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas ya peningkatan mutu/kualitas gu- Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ru dalam pembelajaran di Indonesia. (FMIPA), Fakultas Ilmu Keolahragaan PPG otomatis diterapkan di Universitas (FIK), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Negeri Yogyakarta (UNY) untuk pe- serta Fakultas Teknik (FT).

Berdasarkan perolehan rekapitulasi ningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan data dari angket yang telah disebarkan, dan Kebudayaan di pero leh bah wa sebesar 88,8% (Permendikbud) Nomor res pon den 87 Tahun 2013 Pasal 1 menilai ayat 2 yang ber bu nyi PPG “Program Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG a da lah pro gram pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 KependidiRep r kan dan S1/DIV Nonkependidikan yang o. Aziz | EXP EDIS I memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.� SeKesepakatan UNY jak adanya peraturan tersebut, UNY menerapkan PPG menerapkan PPG. Persoalan yang ada yaitu PPG dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya.

P

APRIL 2014 | EDISI II

memberatkan mahasiswa secara finansial menimbang tidak adanya beasiswa.

9,4% responden menilai PPG tidak memberatkan mahasiswa secara finansial menimbang tidak adanya beasiswa, dan 1,8% responden tidak menjawab.

Selanjutnya yaitu PPG hanya alat formalitas untuk mendapatkan sertifikat mengajar. Terkait hal tersebut sejumlah 42,9% responden setuju dengan hal tersebut, 35% responden sangat setuju, 15,5% responden tidak setuju, dan 5,8% responden sangat tidak setuju, dan 0,8% tidak menjawab.

Pernyataan lainnya mengenai adanya PPG menunjukkan rektorat meragukan kurikulumnya sendiri untuk menyiapkan sarjana pendidikan. Diperoleh 42,9% responden setuju, 38,6% responden sangat setuju, 12,9% tidak setuju, 5,3% responden sangat tidak setuju, dan 0,3% responden tidak menjawab.

Pernyataan mengenai peraturan PPG yang memberikan kesempatan sama pada prodi nonkependidikan tidak adil.

Didapatkan hasil 47% responden sangat setuju, 31,7% responden setuju, 14,2% tidak setuju, 6,9% responden sangat tidak setuju, dan 0,3% responden tidak menjawab.

Kemudian sebanyak 45,9% responden setuju jika sebaiknya diadakan mata kuliah baru yang menunjang keprofesian guru, 35,5% responden sangat setuju, 13,2% tidak setuju, 5,1% responden sangat tidak setuju, dan 0,3% responden tidak menjawab.

Terkait dengan UNY sebaiknya menghapus PPG, sebanyak 39,6% responden setuju, 36,3% responden sangat setuju, 15% tidak setuju, 8,6% responden sangat tidak setuju, dan 0,5% responden tidak menjawab.

Tim Polling

5

PERSEPSI

Satinah Vs Hukuman Mati Repro. Aziz | EXPEDISI

S

atinah, se o rang Te naga Kerja Wanita (TKW) yang mendapat hukuman pidana mati di Saudi Arabia menuai protes dari berbagai pihak di tanah air. Pidana mati yang dijatuhkan kepada Satinah merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Saudi Arabia yang telah membuktikan kesalahan perbuatan pidana yang dilakukan Satinah, yaitu membunuh majikannya. Hukuman mati mengandung pro dan kontra yang berujung pada dihapuskannya hukuman itu di beberapa negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara Demokrasi. Meski ada alasan demi menjaga kestabilan kehidupan bernegara, hukuman mati ini masih tetap dipertahankan di beberapa negara.

Di Indonesia sendiri, hukuman mati masih dipertahankan keberadaannya dengan memberlakukan KUHP peninggalan penjajah Belanda (Pasal 10 KUHP), walaupun Konstitusi negeri ini (Pasal 28A s/d Pasal 28 J UUD 1945) memuat pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Ironis memang, ketika sebuah negara yang konstitusinya menjunjung tinggi HAM namun masih memberlakukan hukuman mati. Bukankah ini sebuah kontradiksi terhadap konstitusi?

Ditambah lagi melalui International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 dan telah diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 6

2012 mewajibkan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan pembelaan dalam bentuk bantuan hukum kepada TKW/TKI yang terlibat perkara di negara lain. Artinya, diwajibkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembelaan atau bantuan hukum kepada setiap warga negaranya yang menjadi pekerja (TKW/TKI) di negara lain yang terlibat perkara, sekalipun TKW/TKI yang bersangkutan dijatuhi hukuman mati.

Bantuan hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada TKW/ TKI yang terlibat perkara di negara lain memiliki maksud yang berbeda dengan maksud bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diatur di situ merupakan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara sebagai upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi Negara Indonesia untuk menjamin warga negara. Khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Sedangkan bantuan hukum kepada TKW/TKI yang terlibat perkara di negara lain merupakan tanggung jawab negara. Bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum

atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasar UU secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Pa tut di pu ji upaya Pe me rin tah Indonesia atas Satinah. Sebab telah terbebas dari hukuman mati yang dijatuhkan Mahkamah Saudi Arabia kepada dirinya dengan dibayarnya uang darah atau diyat sejumlah Rp21,2 milyar kepada ahli waris korban pembunuhan yang dilakukan Satinah. Namun jangan sampai keberhasilan ini hanya dilandasi semata-mata karena banyaknya tekanan dan desakan yang ditujukan oleh berbagai pihak untuk menunjukkan konsekuensi tanggung jawab Pemerintahan yang demokratis. Tidak hanya itu, sebagai negara demokrasi harus juga tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM. Konsisten dan konsekuensi sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila harus benar-benar tercermin dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelengara negara. Kasus Satinah supaya dapat menjadi bahan pelajaran bagi penyelenggara negara untuk mempertimbangkan kembali keberadaan hukuman mati di negeri ini, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik: “Pantaskah negara membela pembunuh?”, “Pantaskah negara ini disebut negara demokrasi jika hukuman mati masih dipertahankan?”, “Pantaskah negara memiliki status sebagai negara Pancasila apabila mengabaikan Hak Asasi Manusia ?”.

Anang Priyanto, M. Hum. Dosen PKnH FIS UNY

APRIL 2014 | EDISI II

PERSEPSI

Politik Uang Menghancurkan Nilai Demokrasi

P

olitik uang atau money politic merupakan salah satu bentuk pelanggaran kampanye, yaitu memberikan uang kepada simpatisan atau masyarakat umum. Tujuannya agar mereka memilih partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan pada saat pemilihan umum (pemilu). Sayangnya, masyarakat justru menganggap politik uang sebagai hal yang wajar dilakukan oleh caleg menjelang pemilu.

Adanya politik uang dikarenakan kurangnya hubungan antara caleg dengan masyarakat sehingga memunculkan kekhawatiran caleg tersebut tidak memperoleh banyak suara dari masyarakat dalam pemilu. Sosialisasi melalui media massa semisal baliho maupun internet pun dirasa kurang efektif karena tidak menimbulkan hubungan emosional antara caleg dengan masyarakat. Masyarakat juga tidak ingin lelah untuk sekadar mengamati rekam jejak para caleg. Oleh karena itu, cara yang paling memungkinkan untuk menggaet hati masyarakat adalah dengan praktik politik uang.

Politik uang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu pada UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Politik uang mengakibat-

kan masyarakat tidak memilih calon pemimpin berdasarkan hati nuraninya, namun atas dasar balas budi kepada caleg yang sudah memberi uang, walaupun dalam jumlah yang tidak begitu besar.

Caleg dan masyarakat yang terlibat politik uang sebenarnya membangun simbiosis mutualisme. Bagi caleg, politik uang merupakan media sosialisasi yang praktis dan mengena pada masyarakat. Bagi masyarakat, politik uang dianggap sebagai penghasilan tambahan lima tahun sekali. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih terkungkung dalam kemiskinan pun dengan senang hati menerima uang dari caleg.

Pemberian uang itu bertujuan membeli suara mereka dalam pemilu.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari praktik politik uang terjadi pada caleg dan masyarakat. Bagi caleg yang gagal adalah risiko gangguan jiwa setelah dinyatakan kalah dalam pemilu.

Sementara itu, jika berhasil menduduki jabatan publik, kemungkinan caleg tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan guna mengembalikan modal yang telah digunakan untuk mengadakan praktik politik uang saat pemilu. Sedangkan dampak untuk masyarakat adalah perasaan berhutang budi sehingga masyarakat justru kehilangan hak meyakini dan

Repro.

menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani masingmasing. Selain itu, masyarakat menanggung akibat dari penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pemimpin mereka yang melakukan politik uang saat pemilu.

Kasus politik uang menunjukkan masyarakat Indonesia belum mampu menjalankan demokrasi dengan benar.

Untuk itu, diperlukan penanaman pemahaman demokrasi dan pengajaran etika politik untuk seluruh masyarakat.

Tujuannya agar mereka dapat menjalankan demokrasi dengan benar, sehingga masyarakat tidak terlibat dalam praktik politik uang yang menghancurkan nilainilai demokrasi. Pesta demokrasi akan sia-sia jika nilai demokrasi itu justru dihancurkan oleh tangan-tangan yang haus kekuasaan dan materialis.

Triana Yuniasari

INFO KAMPUS FIS CUP 2014

Teater Jalan Salib

“Kalau Indonesia punya PON, Fakultas Ilmu Sosial punya FIS CUP” ucap Pras, selaku ketua panitia. Tema FIS CUP tahun ini adalah “Dengan Kesehatan Kita Ukir Prestasi yang Membanggakan.” Olah raga yang ditandingkan ada 5 cabang, yaitu Bulu tangkis, Voli, Sepak Bola, Basket, dan yang baru tahun ini adalah Catur. FIS CUP diadakan pada tanggal 19-20 April, 26-27 April, dan 3-4 Mei. Walaupun ini merupakan kegiatan tahunan, ternyata tidak mudah mereka mendapatkan pinjaman tempat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Tempatnya insya Allah FIK,” tutur ketua panitia. Tarif peminjaman lapangan yang dipatok oleh pihak pengurus terbilang sangat tinggi. “Yang pinjam mahasiswa UNY kok dananya segitu, harga disamakan dengan pihak luar meminjamnya,” tambahnya ketika diwawancara di depan Dekanat FIS, Senin (14/4).

Dalam rangka menyambut Paskah, Ikatan Keluarga Mahasiswa Katolik (IKMK) dan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) bekerja sama mengadakan kegiatan Teater Jalan Salib, Jumat (11/4). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB ini berangkat dari depan gedung Student Center (SC) UNY selanjutnya menuju Rektorat, dan kembali lagi ke SC. “Ini merupakan jalan salib pertama yang diadakan di UNY. Biasanya jalan salib diadakan khusus oleh gereja-gereja setempat (Gereja Katolik. -red). Maka untuk kali ini kami mengadakan jalan salib dengan bekerja sama dengan PMK. Sekalian untuk memperkenalkan aktivitas IKMK dan PMK ke teman-teman SC, Mahasiswa, dan sekitar Kampus,” ujar Didik Sudarsono, panitia dari IKMK saat diwawancarai oleh Joseph, reporter ekspresionline.com. Acara ini ditutup dengan foto-foto dan pembagian telur paskah.

Rohmana Sulik

Rohmana Sulik

APRIL 2014 | EDISI II

7

Aziz | EX

PEDISI

TEPI

Aturan Jam Malam Menghambat Kegiatan Pembatasan jam malam di UNY kerapkali dianggap menghambat kegiatan mahasiswa Stiker “Menolak 21.00” yang menghiasi hampir pada setiap pintu sekretariat UKM di SC menjadi sebuah sindiran terhadap kebijakan jam malam

H

ampir setiap malam hiruk pikuk ke gi a tan ma ha sis wa di Student Center (SC) yang me ru pa kan ang go ta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) rata-rata dari mulai siang pukul 14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Aturan yang belaku selama ini di dalam kegiatan yang berada di Gedung SC tersebut mengharuskan bahwa semua kegiatan UKM selesai pada pukul 21.00 WIB. Jika dirasa perlu kegiatan yang melewati batas jam malam itu mereka diharuskan untuk meminta izin kepada pengelola Gedung SC terlebih dahulu atau melanjutkan kegiatannya di tempat lain.

Pintu depan lobi SC sudah ditutup pada pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 22.00 WIB listrik pada lantai 2 dan 3 di gedung pusat kegiatan mahasiswa tingkat kampus tersebut juga dimatikan.

Seharusnya lantai listrik lantai satu Gedung SC tidak dimatikan, namun hal berbeda diutarakan oleh Redha, Ketua UKM Sicma UNY 2014, “Pernah latihan sampai tiba-tiba lampunya mati jebret,” paparnya. Sedangkan untuk latihan yang dibutuhkan jika ada event dari UKM Sicma yang seringkali diadakan di depan SC membutuhkan izin kepada pengelola gedung SC. “Akan tetapi kadang-kadang boleh kadang-kadang alatnya harus dititipin tempat orang dulu. Baru paginya dibawa ke Gedung SC,” lanjutnya.

Untuk izin sendiri dulunya langsung ditujukan kepada Bapak Sumaryanto, 8

tambahnya. Menurutnya UKM Sicma sendiri sangat membutuhkan akses 24 jam dalam Studio Sicma. Bahkan tahun lalu sekitar tahun 2013 banyak dari anggota UKM SC ramai-ramai mengadakan aksi “Menolak 21.00 ”. “Kalau ketika latihan tiba-tiba listrik dimatikan jegleg takutnya alat-alatnya pada rusak. Sempat tahun kemarin kita lagi main pernah listrik tiba-tiba dimatikan dan saat itu dilihat orang banyak” jelasnya. Padahal dari panitia sudah melayangkan surat izin. Kurangnya koordinasi dengan pengelola SC merupakan kendala. “Kalau mau matiin listrik ada pengumumannya dulu supaya bisa dimatikan dulu alat-alat musiknya biar tidak rusak,” komentarnya.

Hal yang sama diutarakan oleh Reni anggota UKM Kamasetra, ia mengungkapkan sering latihan Kamasetra biasanya sampai pukul 21.00 WIB, jika ada event maka latihan harus sampai pukul 24.00 WIB. Seringkali target yang ditentukan oleh Kamasetra dirasa kurang sehingga membutuhkan tempat latihan di ruang selain SC karena diberi izin hanya sampai pada pukul 22.00 WIB. Terpaksa latihan pun dipindahkan di tempat lain. “Akan tetapi, jika target tidak cukup sampai pukul 24.00 WIB maka pindah ke ruang kaca atau stage tari yang bisa 24 jam,”jelasnya. Menurutnya Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) dapat digunakan 24 jam oleh mahasiswa. “Kami sih iri sama PKM lama

Ubaid | EXPEDISI

di FBS yang bisa 24 jam sedangkan di sini kok enggak bisa. Pembatasan jam malam kurang efisien dikarenakan kegiatan perkuliahan mahasiswa anggota Kamasetra sendiri sampai pada pukul 15.00 WIB dan kegiatan latihan anggota Kamasetra sendiri dimulai pukul 18.00 WIB, itupun jika tidak molor.“ tambahnya. Hal tersebut mengakibatka proses yang sedang ditempuh anggota Kamasetra belum maksimal. Ia mengharapkan adanya kelonggaran pemakaian waktu 24 jam di dalam Gedung SC. Tangganpan Pengelola Gedung SC Peraturan mengenai pembatasan jam malam ini sudah ada Surat Ketetapan (SK) oleh pihak rektorat. “Pihak pengelola SC hanya tinggal menjalankan aturan tersebut,” terang Budi Santoso selaku pengelola Gedung SC. Birokrat UNY menentukan SC dibuka sampai pukul 22.00 WIB. Pengelola memberikan peringatan pukul 21.00 WIB melalui pengeras suara. Sedangkan jika ada kegiatan lebih dari pukul 22.00 WIB harus mendapat izin dari WR III. Pihak pengelola pun hanya bisa mengandalkan petugas jaga malam jika ada kegiatan sampai lebih dari pukul 22.00 WIB untuk menjaga gedung, parkiran, lingkungan SC, sedangkan petugas hanya ada dua orang. Pihak pengelola SC sering mendapat keluhan dari aktivis di SC karena mereka terlalu dibatasi dengan pemberlakuan jam malam.

Gedung SC sendiri sudah pernah APRIL 2014 | EDISI II

TEPI

Pihak pengelola SC hanya tinggal menjalankan aturan tersebut.

dibuka 24 jam untuk kegiatan UKM. Pada waktu itu sekretariat UKM tersebut terpisah-pisah. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku selama setengah tahun.

Hal tersebut karena Inspeksi Mendadak (Sidak) oleh Wakil Rektor I (WR I), Drs. Wardan Suyanto, M.A. Ed.D. . Pada saat itu Wardan menemukan SC bukan untuk kegiatan mahasiswa melainkan untuk “tempat kos” mahasiswa. “Kalau 24 jam mahasiswa malah menggunakan SC sebagai tempat tidur, mandi, nyuci. Padahal SC adalah tempat untuk berkegiatan bukan untuk tempat tidur, tempat mandi, tempat nyuci, dan sebagainya. Kan sayang kalau gedung bagus dalamnya kumuh,” jelasnya. Untuk kembali mengaktifkan kegiatan yang berada di SC selama 24 jam pengelola sendiri membutuhkan tambahan pegawai. Saat ini hanya ada lima orang, itu pun terbagi menjadi beberapa sif per hari.

Pihak pengelola SC sangat mengharapkan kesadaran mahasiswa bahwa SC adalah tempat kegiatan, bukan tempat tinggal yang digunakan untuk tidur, mandi dan mencuci. Perihal keluhan dari Sicma yang mengatakan bahwa terjadinya kerusakan alat musik karena pemadaman listrik di SC setiap malamnya, ia menyanggah karena lantai satu aman dari pemadaman listrik setiap malam. “Lantai 1 itu aman, yang mati kan lantai 2 dan 3. Kalau Sicma itu tidak ada masalah lebih dari pukul 22.00 WIB, kalau listrik mati itu mungkin tegangannya yang tidak kuat atau masalah lain,” imbuhnya. Ia berharap mahasiswa dan pengelola membangun simbiosis mutualisme, mahasiswa berkegiatan nyaman dan pihak pengelola pun melakukan tugasnya dengan nyaman pula. “Peraturan itu dibuat bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk membuat kita enak dan nyaman.”tambahnya.

Kejelasan Fungsi UKM Menwa Sejak awal berdiri tahun 1978 sekretariat Menwa berada di depan Gedung Pascasarjana, lalu pindah ke SC dengan usulan dari pihak rektorat supaya UKM Menwa dijadikan satu dengan UKM lain. UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) mendapat perlakuan khusus dengan diAPRIL 2014 | EDISI II

bebaskannya jam malam. “Sebenarnya terdapat di Dekanat FBS menjelaskan kalau 24 jam di sini misalkan dari rekto- jika terdapat SK yang mengatur tentang rat ada apa-apa butuh sesuatu kita bisa ketentuan jam malam di FBS. “Bahwa stand by di sini. 24 jam pun sebenarnya ada ketentuan jam malam sampai jam hanya dua sampai tiga orang yang berada 10, jika ada kegiatan yang melewatinya di sini. Kalau rektorat sewaktu-waktu maka harus ada izin. Namun kenyamembutuhkan Menwa di sini dalam hal taannya seperti itu (melewati batas jam pengamanan kita bisa langsung siap. “ 10-red),” jelasnya. jelas Tri Budiono selaku Ketua UKM Pada saat membuat SK pun pihak Menwa (27/4) dekanat bersama ormawa mendiskusikan Salah satu fungsi dari UKM Menwa hal jam malam ini. Terdapat berbagai yaitu sebagai keamanan. Pengamanan himbauan dikemukakan pihak dekadari UKM Menwa dibutuhkan oleh pi- nat, seperti parkir pada tempat parkir, hak rektorat, ormawa dan UKM dalam tetapi masih banyak mahasiswa yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Di tidak mengindahkannya. “Saya khawatir antara pukul 11.00-01.00 WIB anggo- tentang keamanan di FBS, tetapi terta Menwa sering berkeliling ke fakul- nyata apa yang kami lakukan tidak ada tas yang terdapat di UNY. Permintaan respon sama sekali. Saya khawatirkan pengamanan yang paling sering itu da- ada kegiatan yang melibatkan anak luar ri Seni Tari FBS dan ormawa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). “Kita punya program terbuka jika dari ormawa dan UKM membutuhkan bantuan kita siap mengamankan,” pungkasnya. “ jika anggota UKM ataupun ormawa membu tuh kan tem pat, jika hanya sekeadar rapat, di lantai satu Menwa sendiri siap untuk memberi fasilitas tempat. Kalau misalkan kegiatannya positif dan tidak UKM Sicma ketika sedang melakukan latihan di studio Sicma mengganggu keamanan serta kenyamanan lingkungan seki- (UNY-red), itu yang tidak bisa kami tar kita terbuka (meminjamkan tempat- kontrol,” tambahnya. Walaupun aturan red) asalkan ada surat izin peminjaman jam malam di FBS sendiri hanya sampai ruangan. Yang penting ada izinnya yang pukul 22.00 WIB, satpam tetap menjaga nggak seenaknya saja. Ono tembunge keamanan tidak ada izin, pembagian sif lah,” imbuhnya. Menurutnya tidak ma- tersebut antara pukul 07.00-14.00 WIB salah jika kegiatan mahasiswa ormawa lalu berganti sif dengan 14.00-22.00 WIB 24 jam asalkan positif dan tidak meng- yang terakhir antara pukul 22.00-07.00 ganggu masyarakat sekitar kampus.

WIB. Sebisa mungkin satpam tetap menjaga keamanan. Walaupun begitu tetap Anggota Ormawa Beralih ke PKM-FBS ada laporan tentang kehilangan barang Keadaan yang terjadi di lapangan, tidak pada tempatnya. “Kami menyatidak sedikit mahasiswa anggota orma- dari kegiatan mahasiswa FBS sendiri wa memilih melanjutkan kegiatannya jika ada ujian koreografi, praktik, atau di tempat lain. Hal tersebut dilakukan kolaborasi nggak masalah, tetapi sejauh oleh mahasiswa PKM-FBS, mereka ada izin kami bisa membantu mengatur beranggapan mahasiswa tidak ada batas keamanannya. Kami hanya berharap adaaturan jam malam. Namun hal berbeda nya kerja sama. Akan tetapi, sepertinya diungkap oleh Kassubag UKP yakni belum bisa untuk saat ini,” jelasnya.

Sugeng Tri Wuryanto yang ditemui hari Anggun Mita T.K. Ana, Kibti, Winna Rabu, 28 April 2014 di ruangannya yang 9

Anggun | EXPEDISI

RESENSI

Kecelakaan dalam Parodi Politik Indonesia

D

unia perfilman Indonesia kempula dengan Ridho, reputasinya seba- nya menyadari bila persahabatan jauh bali diramaikan dengan hadirnya gai penyanyi dangdut ternyata menarik lebih penting dari sekadar mengejar perhatian Dewi Sekartaji, ketua DPD ambisi sesaat. film Caleg by Accident. Joko Nugroho yang biasa menjadi sosok Partai Konspirasi Kemakmuran Rakyat.

Sarat dan kritikan tajam politik penulis skenario berubah menjadi sePersaingan merebut hati Sundari berlan- Indonesia terlihat jelas dengan tampilorang sutradara dalam film bergenre jut hingga ke panggung politik. Ketiga nya sosok-sosok politikus dalam film ini. drama komedi ini. Film Mulai dari pengangguran samyang dibuat di daerah pai penyanyi dangdut, semuanya bisa jadi calon anggota Cirebon, Jawa Barat ini serentak tayang jelang dewan. Bukan hanya itu saja, Pemilihan Legislaif (Pileg) penggunaan cara-cara yang 2014. Caleg by Accident dianggap tabu seperti suapberkisah tentang hubumenyuap untuk mendapatkan ngan persahabatan sejak masa menjadi sindiran frontal kecil antara Ridho (Babe ketika semua hal tersebut ditampilkan secara gamblang.

Cabita), Radit (Agus Kuncoro), dan Sundari Sindiran lain juga banyak (Julia Perez). tergambar dalam film ini. “SeSaat Sekolah Dasar, dikit saja melanggar aturan, mereka bertiga berikrar siap digantung di tugu muda,� menjadi teman sejati selakata aktor tambun Rony Dozer manya. Menjelang dewasa yang memerankan seorang leSundari menjadi guru hogislator pusat saat meyakinkan norer di sebuah Sekolah atasannya di partai. Tidak meMenegah Kejuruan. Radit nutup mata akan masyaramasih menganggur, meski kat Indonesia yang percaya telah mendapatkan gelar dengan hal-hal berbau klenik, sarjana. Sedangkan Ridho perdu kun an pun men ja di sukses dengan cita-citanya kritik humor. Dukun menyodori Sundari pilihan tarif, semenjadi seorang penyanyi dangdut. Ratminah perti DPRD Kabupaten/Kota yang di pe ran kan oleh dipatok seratus juta, DPRD Lely Sagita sebagai ibu Provinsi dua ratus juta dan Sundari menginginkan DPR RI lima ratus juta. agar anaknya mendapat Meski memberikan banyak jodoh laki-laki mapan. pengetahuan mengenai hitam Dari sini, muncul Rony putih politik Indonesia, secara yang di pe ran kan oleh keseluruhan pesan-pesan yang pelawak tambun Rony ingin disampaikan hanya seDozer, seorang anggokadar menjadi guyonan semata Dewan Perwakilan ta. Namun kenyataannya film Rakyat Pusat yang kaya ini memang bergenre komedi. dan terpandang. Ronny Genre: Drama | Tahun : 2014 | Durasi :115 Menit | Distributor Beberapa adegan terlihat dipaksakan ketika ketiga sahamenawari Sundari untuk : Media Utama Pictures | Produser : Rizki Fadilah | Sutradara : Joko Nugroho | Penulis Naskah : Erwin Akbar, Sarno Zaluski | ikut caleg, agar keinginbat dalam film ini tiba-tiba Pemain : Agus Kuncoro, Babe Cabita, Egi Fadly, Julia Perez, Lely an nya meng ab di pada bertemu di suatu tempat dan Sagita, Maya Wulan, Ronny Dozer pendidikan bisa tersalur. terkesan menghilang dan munRadit dan Ridho ternyata cul begitu saja. Setidaknya, j ri hati kawan caleg ini, akhirnya memahami penyuguhan politik yang ringan dalam diam-diam bersaing untuk mencu Sundari, meski sikap mereka selalu dibahwa persahabatan harus dikesamping- film ini bisa jadi hiburan meringankan anggap konyol oleh sang pujaan hati. kan demi kemenangan politik. Persaing- urat syaraf, penghilang stres, dan pemanPerseturuan berawal saat orang tua an yang berlangsung sengit membuat tik kesadaran masyarakat akan realitas Radit yang merupakan seorang juragan ikrar mereka sewaktu kecil terabaikan. budaya politik Indonesia yang penuh Pada akhir cerita mereka sadar bahwa dengan siasat dan bisnis. kambing memutuskan untuk mengajukan putranya sebagai caleg. Begitu dunia politik itu tidak bersih. KetigaMuhammad Aziz Dharmawan 10

APRIL 2014 | EDISI II

WACANA

Jangan Sepelekan ASI Eksklusif Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Akan tetapi, banyak ibu yang mengabaikan ASI eksklusif bagi bayinya. Alasan yang sering menghambat terlaksananya Program ASI eksklusif adalah ibu yang sibuk bekerja. Saat seorang ibu bekerja, dia tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan alasan jarak kantor yang jauh dari rumah. Kebanyakan ibu karir mengatasi masalah ini dengan memberikan susu formula untuk menggantikan ASI ketika sang ibu sedang bekerja. Padahal dengan kita memberikan susu formula kepada bayi sama halnya seorang ibu tidak memberikan hak anaknya sendiri untuk memperoleh ASI eksklusif.

ASI tidak dapat digantikan oleh susu formula paling mahal sekalipun, karena ASI kaya gizi, mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat di gu na kan un tuk mencegah infeksi sa lu ran per napa san, a lergi, o be si tas, dan gangguan pencernaan. Dari penelitian

akan terpenuhi ketika “Pola Keibuan Alamiah� dilaksanakan, yaitu menyusui tanpa jadwal, tidak memberikan makanan tambahan apapun kepada bayi sampai usia empat atau lima bulan, tidak memberikan dot kosong atau kempongan bayi, dan tidur satu tempat dengan bayi.

Menyusui tidak hanya baik untuk anak, tetapi juga baik bagi ibunya.

Dampak baik untuk sang ibu adalah berkurangnya risiko kanker payudara dan penyakit jantung koroner. Kanker payudara terjadi akibat penumpukan hormon esterogen pada tubuh sehingga menimbulkan pembengkakkan pada payudara dan pembusukan rahim. Sedangkan penyakit jantung koroner adalah tersumbatnya pembuluh arteri koroner yang menyuplai nutrisi dan oksigen untuk menggerakkan jantung. Penelitian dari Center for Research on Health Care, University of Pittsburg dalam Jurnal Obstetri and Ginekologi, melaporkan bahwa perempuan yang menyusui lebih dari 12 bulan bisa mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner dan kanker payudara sampai 10%.

Begitu besar manfaat ASI bagi ibu dan anak. Tetapi sampai saat ini animo ibu Indonesia masih cukup rendah.

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menyatakan, pada tahun 2013 hanya 42% dari jumlah ibu di Indonesia yang memberikan program ASI eksklusif kepada balitanya. Sudah saatnya kaum ibu Indonesia sadar atas pentingnya memberikan ASI eksklusif bagi balitanya. Sebaik apapun susu formula mengunggulkan produknya, jangan pernah tergoda. Karena sebaik-baiknya makanan untuk seorang bayi adalah ASI. Mayta Cahyani

SP AC

E

IK

LA

N

Dok. Istimewa

yang dilakukan oleh Gibson dan Simmer (KR, 29 Nov 1992:3) dijelaskan bahwa dalam ASI terdapat hormon Docosahexaenoic acid (DHA) yang sangat penting dalam pertumbuhan otak bayi.

ASI juga bebas dari pencemaran lingkungan karena langsung diminum oleh bayi tanpa bahan pengawet dan tanpa melalui peralatan memasak susu yang kurang terjamin mutu kesehatannya.

Jika ditinjau dari sisi ekonomi, ASI dapat menghemat pengeluaran. Selain itu, ASI praktis dan efisien karena ibu tidak perlu membeli dan tidak perlu menyiapkan alat untuk membuatnya. Dengan ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, hubungan kejiwaan antara ibu dan bayi akan terjalin erat.

Pelaksanaan program ASI eksklusif juga dapat dijadikan sebagai media pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) alami. Pada saat seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya, hormon prolaktin bekerja dengan kadar darah yang tinggi maka produksi ASI juga baik. Ketika hormon prolaktin bekerja dengan baik, maka hormon yang bekerja berlawanan dengan hormon ini akan mengalami penurunan karena terhambat dengan banyaknya produksi hormon prolaktin. Hormon yang berlawanan itu ialah Letuizing Hormon (LH) yaitu hormon yang menyebabkan ovulasi dan berdampak pada menstruasi.

Menstruasi merupakan tanda seorang wanita telah subur kembali pasca melahirkan.

Berdasarkan penilitian dari Kippley di Amerika Serikat (Suprawardhani dan Hull, 1978:27) ada beberapa syarat menyusui yang dapat digunakan sebagai penunda kehamilan. Syarat tersebut

APRIL 2014 | EDISI II

11

EKSPRESPEDIA

Biopiracy Merugikan Masyarakat

P

en cu ri an sumber daya ha ya ti untuk keuntungan pihak tertentuatau yang biasa disebut biopiracy umumnya beroperasi melalui pengakuan Hak Kekayaan Intelektual terhadap sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional. Biopiracy sering dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan dan perkembangan bioteknologinya sudah maju, namun tidak memiliki sumber daya hayati yang cukup untuk kemajuan mereka. Pemerintah dan masyarakat mungkin saja

paham dengan tujuan dari pihak negara maju tersebut, namun seringkali tidak bisa menghambat laju kegiatan biopiracy di Indonesia.

Praktik biopiracy dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang sering dilakukan adalah penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan ilegal, ataupun pelaku membawa sampel sumber daya hayati ke luar negeri tanpa dokumen perjanjian yang layak. Hasilnya, mereka mematenkan berbagai jenis kandungan tumbuhan asli Indonesia, dan kita hanya bisa melihat mereka menikmati hasil dari bumi Indonesia ini.

Berbagai aturan nasional, regional, bahkan internasional telah meng a tur me nge na i hal ini, bahkan dalam Convention on Biological Diversity (CBD) telah ditegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan

atas sumber daya alam yang dimilikinya. Akan tetapi, biopiracy tetap saja dilakukan. Untuk mencegah terjadinya biopiracy perlu adanya peraturan nasional karena praktik biopiracy sering terjadi dalam bidang akses sumber daya, tukar-menukar material, dan beberapa bentuk kegiatan lainnya. Akan tetapi Indonesia belum punya UU yang mengatur tentang sumber daya genetik.

Dalam hal ini, peran peneliti lokal adalah sebagai pihak yang menjadi motor dalam menjadikan pengetahuan bermanfaat bagi masyarakat, tanpa bisa dibeli oleh uang ataupun keuntungan pribadi yang mungkin akan merugikan orang lain. Peneliti juga harus paham dengan dokumen yang terkait akses material sumber daya hayati terutama jika berurusan dengan pihak asing, karena bisa saja dimanfaatkan di luar kepentingan yang disepakati. Kemudian masyarakat adat memerlukan pendampingan karena memiliki segudang pengetahuan yang mungkin siap dicuri.

Mariyatul Kibtiyah Dikutip dari berbagai sumber.

Repro. Aziz | EXPEDISI

FOLLOW TWITTER @EKSPRESIONLINE 12

APRIL 2014 | EDISI II