Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
122
Studi Kasus 6: Mimika, PT Prima Sarana Graha Poin perhatian: • • • •
Memanfaatkan celah dalam Moratorium Kelapa Sawit Pelanggaran peraturan pelepasan kawasan hutan Konsesi yang terlantar Pelanggaran dan perubahan Moratorium Hutan
Pada 30 Agustus 2019, hampir satu tahun setelah Moratorium Kelapa Sawit diberlakukan, KLHK di bawah Siti Nurbaya melepas 21.082 ha kawasan hutan di Kabupaten Mimika kepada PT Prima Sarana Graha (PT PSG) untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan telah mendapatkan izin lokasi pada tahun 2012. Keputusan yang sama juga melepaskan 52 ha untuk fasilitas olahraga di kawasan yang sama.401 PT PSG memiliki persetujuan prinsip untuk pelepasan kawasan hutan, yang berarti bahwa perusahaan dapat mengajukan surat keputusan pelepasan kawasan hutan setelah semua persyaratan terpenuhi. Persetujuan ini telah dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan pada 25 September 2014 - selama minggu terakhirnya sebagai menteri, ketika ia mengeluarkan banyak izin, keputusan dan persetujuan di seluruh Indonesia, termasuk untuk banyak perusahaan yang dibahas dalam laporan ini. Peta HTI PT PSG
401 Referensi (peta) izin: SK636/Menlhk/Setjen/Pla.2/8/2019. Konsesi ini ditunjukkan dalam peta area yang dibebaskan dari kawasan hutan pada WebGIS KLHK, http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=0387032be5f648f99f8be9ba30f4d2ca.
