Omnibus Law: mengkonsolidasikan kekuatan oligarki
Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
142
Mahasiswa menggelar aksi menolak Omnibus Law yang sudah disahkan DPR RI di depan gedung DPRD Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah. 7 Okt, 2020.
© Aji Styawan / Greenpeace
Pada tahun 2019 Presiden Jokowi mengumumkan bahwa beliau akan memprioritaskan deregulasi yang pro pada investasi, melalui 'Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja'.448 Dalam pidato pelantikan periode kedua, dia mengutarakan tujuan utama dari rencananya dengan mengatakan "segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas".449 Draf Omnibus Law yang dihasilkan, mencapai lebih dari seribu halaman dan memodifikasi puluhan undang-undang yang ada, memicu demonstrasi besarbesaran pada tahap akhir pembahasan DPR di seluruh Indonesia pada Oktober 2020,450 disahkan menjadi undang-undang pada 2 November 2020.451
448 449 450 451
Kompas.com (2019) Mashabi S & Prihatin IU (2019) Idhom AM (2020) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diakses di: https://www.setneg.go.id/view/index/undang_undang_republik_ indonesia_nomor_11_tahun_2020_tentang_cipta_kerja
