Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
156
Kegagalan memantau pemilik manfaat
© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace
Foto udara menunjukkan pembukaan lahan dengan ekskavator untuk perkebunan di hutan primer di konsesi kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel. Sejak perusahaan ini mendapatkan izin lokasi pada tahun 2007, tidak ada transparansi tentang pemilik manfaatnya. 19 Des, 2017.
Profil registrasi badan hukum Indonesia tersedia untuk dibeli secara online. Meskipun dokumen tersebut menyebutkan nama pemegang saham perusahaan (pemilik sah), dari dokumen tersebut tidak selalu dapat diketahui siapa yang pada akhirnya mengendalikan perusahaan (pemilik manfaat atau beneficial ownership). Beberapa perusahaan dimiliki oleh perusahaan asing dalam yurisdiksi kerahasiaan yang tidak mensyaratkan pengungkapan informasi pemegang saham, sehingga tidak mungkin untuk mengidentifikasi pemilik manfaatnya. Dalam kasus lain, pemilik sah yang tercantum dalam profil adalah warga negara Indonesia, tetapi ada alasan untuk
mencurigai bahwa adanya perjanjian pinjam nama (nominee arrangement), yang memiliki perjanjian kontrak dengan pemilik manfaat untuk bertindak sebagai pemilik perusahaan. Kontrak semacam itu dinyatakan batal demi hukum di bawah UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tetapi tidak ada sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang memilih untuk menggunakan nominee. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan informasi perusahaan apa yang harus dipublikasikan tidak mengatur pengaturan nominee, dan oleh karena itu tidak ada persyaratan tentang pengungkapannya.523
523 Penggunaan nominee agreement untuk menyembunyikan pemilik manfaat sebenarnya dinyatakan batal demi hukum dalam Pasal 33 UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25tahun-2007), namun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007).
