Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
170
Catatan metodologi Atribut grup dan kepemilikan Sejauh ini belum ada database yang dapat diakses publik yang berisi rincian lengkap dari izin perkebunan di Indonesia dan grup perusahaan yang mengendalikannya. Banyak konsesi milik perusahaan didirikan secara formal, terdaftar di bursa saham dengan struktur induk dan anak perusahaan secara konvensional. Perusahaan ini mencantumkan entitas anak perusahaan dan/ atau perkebunan mereka lebih kurang secara komprehensif di situs web mereka atau dalam laporan tahunan mereka. Greenpeace menggunakan sumber publik tersebut sebagai dasar kategorisasi grup perusahaan-perusahaan ini, dilengkapi dengan informasi yang diambil dari dokumen perizinan dan sumber lain. Akan tetapi, sebagian konsesi memiliki model kendali tidak langsung, seperti menjadi bagian dari jaringan kompleks perusahaan yang dimiliki oleh individu atau keluarga yang hubungannya tidak (atau hanya sebagian) diketahui publik. Pada beberapa kasus, perusahaan terkenal dan berprofil tinggi mungkin memiliki sekelompok 'perusahaan bayangan' yang terhubung secara sembunyi-sembunyi selain anak perusahaan perkebunan yang diakui; sebagian lainnya tidak memiliki perusahaan induk tunggal dan grup tersebut sebagian besarnya terdiri dari perusahaan swasta, yang tidak terdaftar di bursa saham mana pun. Anggota keluarga yang berbeda mungkin merupakan pemegang saham yang sebenarnya di perusahaan yang berbeda, atau bagian dari grup yang mungkin berada di luar negeri, sehingga membuat pengendali sebenarnya tidak dapat diketahui. Pada kasus lain, pemegang saham sah mungkin saja merupakan nominee, dengan adanya kesepakatan dengan pemilik manfaat lain yang belum diungkapkan kepada publik. Keberadaan grup ini penting untuk dilihat dalam artian luas, yaitu melampaui hubungan kepemilikan langsung dan mencantumkan bentuk-bentuk kendali lain (seperti pemegang kendali keuangan, manajerial, operasional atau lainnya). Hal ini harus dilakukan untuk menyiasati cara-cara di mana pemilik yang tidak beritikad baik dalam mengaburkan kepemilikan mereka atas operasi perkebunan yang terlibat dalam perusakan hutan, yang mungkin mereka lakukan untuk menghindari dampak buruk terhadap anak perusahaan mereka yang diakui ke publik.
