Haluan 02 Desember 2017

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,

2 Desember 2017 / 13 Rabiul Awal 1439 H / Edisi: 056, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

HANYA UNTUK MENJEPRET NASKAH KUNO

Pejabat Ramai-ramai ke Belanda PADANG, HALUAN — Tim Pemprov dan DPRD Sumbar bersama Pemkab Pasaman berencana berangkat ke Belanda pada 3 – 9 Desember mendatang. Anehnya, agenda mereka hanya untuk menjepret naskah kuno terkait Tuanku Imam Bonjol di Perpustakaan KITLV di Leiden, Belanda. Agenda ini dikritik keras dan dianggap hanya akal-akalan untuk bisa melancong ke luar negeri. Menurut filolog (ahli da-

“Keberangkatan mereka ke Belanda sepertinya lebih bisa dikatakan sebagai pelesiran dan menghabiskan anggaran akhir tahun” ISA GAUTAMA PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK

lam ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang d itulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan li-

nguistik-red), rombongan pemerintahan dari Sumbar tidak perlu pergi ke Belanda jika hanya untuk mengambil kopian naskah. Pekerjaan itu bisa

dilakukan satu orang saja, atau bisa juga meminta bantuan kepada orang Sumbar yang berada di sana. Filolog asal Indonesia yang mengajar di Universitas Leiden, Suryadi, menilai, kepergian rombongan pemerintahan Sumbar ke Belanda tidak efektif karena kopian naskah itu bisa dikirim dari Belanda ke Sumbar. Kalau pun pergi ke Belanda, Pemprov Sumbar cukup mengirimkan dua orang

perwakilan untuk mengambil kopian itu ke Belanda. Di antara perwakilan yang pergi itu harus ada yang memahami filologi atau naskah kuno. “Yang jelas, naskah Tuanku Imam Bonjol ini tidak bisa dibawa ke Indonesia karena naskah ini milik Pemerintah Belanda. Kalau bisa, harus ada persetujuan kedua negara. Yang bisa dilakukan adalah mem

>> PEJABAT RAMAI hal 07

SANG JUARA – Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal beserta istri Ade Fakhrizal, Pemimpin Umum Harian Haluan, Zul Effendi, Pemimpin Redaksi Ismet Fanany MD, Pemimpin Perusahaan David Ramadian berfoto bersama dengan tim futsal UNP yang berhasil mempertahankan piala juara Haluan Cup usai menekuk tim UPI YPTK dengan skor 8 – 2 dalam final yang digelar di Lapangan Futstar Tabing, Padang, Jumat (1/12) sore. IST Turunnya Al-Quraan yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. (QS AS SAJDAH Ayat 2)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.08 15.33 18.14 19.27

WIB WIB WIB WIB WIB

Pejabat Jangan Alergi Wartawan PADANG, HALUAN — Bersandar pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, mewanti-wanti para pejabat publik agar jangan alergi kepada wartawan atau insan pers pada umumnya. Sebab, selama seorang pejabat bekerja dengan benar, pekerjaan jurnalistik yang diarahkan kepadanya justru akan memberikan nilai tambah. Hal itu disampaikan Wagub saat membuka Pameran Sejarah Pers Nasional Minangkabau, di Museum Adityawarman Padang, Jumat (1/12). Wagub mengaku, ia kerap menerima laporan bahwa masih banyak pejabat publik yang enggan berkomunikasi secara terbuka dengan wartawan, saat wartawan tersebut menjalankan tugas jurnalistiknya. “Saya heran masih banyak pejabat yang mengaku tidak mau berurusan dengan wartawan. Ini sikap yang tidak benar. Padahal, UU Nomor 14 tahun 2008 jelas mengatur tentang keterbukaan publik. Jadi pejabat publik tak punya alasan lagi untuk

>> PEJABAT hal 07

DITUTUP OLEH KAPOLDA SUMBAR

SIDANG KASUS E-KTP

Haluan Cup III Sukses Digelar

Adik Gamawan Disebut Terima Ruko

PADANG, HALUAN — Puluhan pertandingan dimainkan, ratusan gol tercipta. Namun, dari 18 tim mahasiswa dan 15 tim dosen yang berlaga di gelanggang Turnamen Futsal Haluan Cup III, tentu hanya ada satu jawara pada satu kategori. Tim mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) membukukan hattrick Haluan Cup, setelah kembali berhasil mempertahankan gelar

untuk tiga tahun beruntun. Sementara di tingkat dosen yang tak kalah bergengsi, Universitas Andalas (Unand) keluar sebagai kampiun. Pagelaran hari terakhir Haluan Cup III terasa lebih spesial dan bermakna. Bagaimana tidak, kick off partai final ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol

Fakhrizal. Kedat angan orang nomor satu di Korps Bhayangkara Sumbar tersebut bagai menunaikan janji, setelah urung hadir pada pembukaan turnamen karena harus melaksanakan tugas yang tak dapat diwakilkan. Antusiasme pengunjung pun meningkat berkali lipat menge

APBD SUMBAR 2018 DITETAPKAN RP6,696 TRILIUN

>> HALUAN hal 07 advertorial

DPRD Beri Tujuh Catatan Penting PADANG, HALUAN — DPRD bersama Pemprov Sumbar menetapkan APBD Sumbar tahun 2018 senilai Rp6,696 melalui rapat paripurna DPRD yang dilangsungkan Kamis (30/11) malam. Pada pengesahan APBD 2018 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano tersebut terungkap, pendapatan daerah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp6,431 triliun, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6,676 triliun.

JAKARTA, HALUAN – Azmin Aulia, adik kandung mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi disebut sebagai aktor kunci dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal ini menjadi hal yang akan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama Azmin memang kerap muncul dalam kesaksian sejumlah pihak dalam kasus yang menyeret Ketua DPR RI, Seyta Novanto sebagai tersangka. Pada sidang terakhir, Andi Agustinus alias Andi Narogong memberikan pernyataan soal pemberian rumah toko (ruko) dan tanah kepada Azmin Aulia. Disebutkannya pula, Gamawan Fauzi mendapat jatah atau fee dari pengusaha yang dimenangkan dalam lelang proyek e-KTP. Namun, pemberian fee disampaikan melalui Azmin Aulia. Hal inilah yang akan didalami KPK. “Setiap pengakuan, kami harus follow up dong, cross check lagi. Pengakuan belum tentu bisa jadi sebuah fakta,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/12). Penjelasan Andi, Azmin diberi ruko di Grand Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan. Selain itu, diberikan sebidang tanah. Kedua aset tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. PT Sandipala merupakan salah satu anggota konsorsium yang dimenangkan saat proses lelang proyek e-KTP.

WAKIL Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menandatangani pengesahan APBD Sumbar

>> DPRD hal 07 Tahun 2018, disaksikan unsur pimpinan DPRD Sumbar, Kamis (30/11) malam. IST

>> ADIK hal 07

SYAMSUIR SYAM – MISLIZA

Pasutri Pembuat Sejarah di Pilkada Padang PADANG, HALUAN — Syamsuir Syam – Misliza mencetak sejarah baru di Pilkada Padang. Selama pesta demokrasi digelar, baru mereka suamiistri yang nekat maju. Untuk di Indonesia, mereka adalah yang kedua. Sebelumnya, pada Pilkada 2015, ada Abdullah Hakim yang berpasangan dengan istrinya, Wahidah dalam Pilkada B al i k pa www.harianhaluan.com

pan, Kalimantan Timur. Syamsuir Syam – Misliza tinggal selangkah lagi untuk berstatus pasangan calon. Kamis, (30/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU), memastikan syarat dukungan yang mereka serahkan memenuhi tahapan verifikasi jumlah dukungan minimal dan sebaran KTP atau surat keterangan (Suket). Sementara, pasangan Alkudri-Syafril Basyir gagal masuk bursa pendaftaran dari jalur independen, karena tidak memenuhi syarat. “Bapaslon Syamsuir Syam

>> PASUTRI hal 07  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand


2

UTAMA

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

Setya Novanto Diminta Legowo Mundur JAKARTA, HALUAN - Dua politisi muda Senayan, Yandri Susanto (Fraksi PAN) dan Achmad Baidowi (Fraksi PPP) menilai kasus hukum yang melilit Ketua DPR Setya Novanto telah membuat lembaga DPR tersandera dan karena keduanya meminta Setya Novanto mundur dengan legowo. Ketika berbicara dalam diskusi bertema ‘Kursi Kosong Ketua DPR RI’ di Media Center DPR, Kamis (30/11), Yandri mengatakan, dengan kondisi Ketua DPR RI seperti sekarang ini, dirinya merasa lembaga DPR tersendara. “Ketidaknyaman ini tentu saja tidak bisa dibiarkan karena bakal berpengaruh kepada kinerja anggota dewan. Karena itu, saya mengusulkan kepada Partai Golkar untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI,” kata Yandri. Sekretaris Fraksi dan DPP PAN ini mengatakan, Partai Golkar memiliki segudang kader yang layak untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. “Jadi, sekali lagi saya mengusulkan kepada para petinggi dan pembina Partai Golkar untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI,” katanya. Pada kesempatan serupa, Achmad Baidowi mengaku dirinya sulit memberi jawaban saat masyarakat bertanya tentang posisi Setya Novanto di DPR RI setelah menjadi tersangka kasus KTP elektronika dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya prihatin dengan ditetapkannya Setya Novanto menjadi tersangka. Namun, saya juga sulit untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat kalau ditanya soal Ketua DPR RI. Habisnya, bagaimana, karena wajar saja masyarakat mempertanyakan hal itu kepada dirinya sebagai anggota DPR RI,” kata Awi, begitu dia akrab disapa. Diakui Achmad Baidowi, apa yang dialami Setya Novanto maupun Partai Golkar, itu sangatlah berat. Namun, Partai Golkar harus segera mengambil sikap. “Kami juga pernah mengalami hal serupa ketika Ketua Umum DPP PPP dijadikan KPK sebagai tersangka. Untung nya, PPP cepat menyelesaikan sehingga tidak seperti yang dialami Partai Golkar saat ini,” ujarnya. (sam)

Satu Karyawan Swasta Hanyut di Batang Kuantan SIJUNJUNG, HALUAN - Seorang karyawan PT Multi Karya Lisun Prima (MKLP) dilaporkan hanyut terbawa arus sungai Batang Kuantan Kabupaten Sijunjung, Jumat (1/12) sekitar pukul 09.30 WIB. Pria bernama, Rahmadiean Hulu (26) hanyut terbawa arus saat menyerangi sungai kuantan yang membentang di Nagari Tanjung Keling Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. “Sampai saat ini korban belum ditemukan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sijunjung, Hardiwan kepada Haluan via Whatsapp, Jumat (1/12). Kejadian yang menghebohkan warga setempat berawal saat korban hendak menjemput perahu boat yang rusak di Batang Kuantan. Sesampai di lokasi, korban asal Lagai Sibao kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Mentawai, menyeberangi Batang Kuantan.Namun, saat berada ditengah sungai, korban tak sanggup ke seberang karena arus sungai teramat deras. “ Korban sempat minta tolong, namun karena arus sungai teramat deras, korban hilang terbawa arus,” tulis Hardiwan. BPBD Sijunjung yang mendapat laporan adanya korban hanyut dari Polsek Kamang Baru dan PT MKLP, langsung menurunkan tim reaksi cepat(TRC) ke lokasi. Dari laporan itu, tim TRC BPBD bersama aparat Polsek, personil PT MKLP dan masyarakat setempat kemudian menyisir sungai kuantan, namun sampai berita ini naik ke redaksi, jasad korban belum ditemukan. Pencarian dilanjutkan, Sabtu (2/12) dengan melibatkan TRC BPBD, TNI, Polri, masyarakat serta personil PT MKLP. “ Dari koordinasi kami dengan berbagai pihak serta tokoh masyarakat, pencarian korban (h/azn) dilanjutkan, Sabtu besok (2/12),” ujarnya.(h/azn)

Paripurna DPRD Tetapkan Perubahan RPJMD PADANG, HALUAN HALUAN- Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Perubahan terse but ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu (29/11) malam.

FOTO BERSAMA — H Indra Riswan Dr Paduko Sinaro dan Kacab PT ARP Cabang Batam Hj. Eva Deliana, SE, MBA bersama rombongan umrah berfoto bersama usai briefing, Jumat (1/11), kemarin. IST

MELALUI BIRO ARMINAREKA PERDANA

Pengusaha Barulak Umrahkan Anak Yatim dan Duafa PADANG, HALUAN — Biro perjalanan Umrah Arminareka Perdana Sabtu (2/11) pagi ini memberangkatkan 1.000 jemaah dari berbagai kota besar di Indonesia, salah satunya Padang dengan 437 jemaah. Dari total jemaah sebanyak itu, 24 jemaah tergabung dalam grup H Indra Riswan Dr Paduko Sinaro, seorang pengusaha asal Barulak, Kabupaten Tanah Datar. “Alhamdulillah, kami bisa bersama-sama menunaikan ibadah umrah dan pagi ini akan berangkat ke tanah suci. Dalam rombongan, kami berangkat bersama dengan karyawan, anak yatim dan dhuafa serta seorang alim ulama,”katanya saat pertemuan jelang keberangkatan di kantornya di Pisang, Kota Padang, Jumat (1/11). H Indra merupakan salah satu jemaah yang telah mempercayai perjalanan ibadahnya ke tanah suci dengan PT Arminareka Perdana (ARP) sejak lima tahun terakhir.

Awalnya, ia mencoba biro perjalanan umrah terbesar di Indonesia bersama putrinya setelah diinfokan adiknya yang telah menjadi mitra PT. ARP. Namun, diakuinya, biro perjalanan ini lah yang ia percayai kendati sebelumnya sempat mencoba beberapa biro perjalan umrah dari biaya terendah hingga tertinggi. PT ARP sendiri dalam pelayanan di tanah suci memberikan pelayanan penginapan untuk jemaahnya di hotel berbintang empat dan lima saja yang berdekatan dengan tempat ibadah. Menurut Kepala PT ARP Cabang Batam yang melayani jemaah asal Padang kali ini, Hj. Eva Deliana, SE, MBA Bulan November 2017 ini saja Arminareka Perdana memberangkatkan 4.800 jamaah lebih. Sedangkan selama bulan Desember lebih dari 15.000 jamaah Umrah diberangkatkan oleh Arminareka Perdana di seluruh Indonesia.

Tidak hanya berangkat dari Jakarta saja, ARP juga menyelenggarakan pemberangkatan langsung dari daerah dengan menggunakan pesawat charter. Berangkat dari Padang, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, Solo dan Jakarta sendiri yang jadwalnya hampir setiap hari. Adel, Eva Deliana menyebutkan setiap kali pemberangkatan rombongan umrah H. Indra langsung turun, beliau ingin mengabdikan diri untuk sebagai pelayan langsung terhadap tamu Allah yang bersamanya. “Kalau biasanya saya dilayani, ketika berangkat ke tanah suci saya menyiapkan diri sebagai pelayan, saya bersyukur bisa mengiri pemberangkatan Mak Tuo, Mak Etek, Pak Etek, saudara mara, dan para tetangga memudahkan mereka yang datang dari kampung,” ungkap bapak empat anak yang berasal dari Nagari Barulak,, Kabupaten Tanah Datar. (h/mat)

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang bertindak memimpin rapat paripurna penetapan perubahan RPJMD hari itu meminta, perubahan RPJMD hendaknya dapat menyempurnakan prioritas, indikasi pendanaan dan beberapa target kinerja “Dengan perubahan ini DPRD berharap kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan dapat lebih baik lagi. Penyusunan program dapat dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan saling mendukung,”ujar Hendra. Sementara, Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RPJMD, DPRD Provinsi Sumbar, Supardi menyebutkan, dari pembahasan yang dilakukan, ada beberapa poin dari perubahan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan yang perlu disempurnakan. Poin tersebut menurut Supardi antara lain penguatan dasar atau landasan hukum, perubahan target kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2014-2019. Di samping itu, pansus bersama pemerintah daerah juga melakukan penyempurnaan terhadap faktorfaktor yag melatarbelakangi dilakukan perubahan RPJMD. Dia menambahkan, salah satu aspek mendasar dari perubahan yang telah disepakati dalam perubahan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi program prioritas dan kebutuhan penandaan provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah soal peningkatan pendapatan daerah. Aspek tersebut a dalah munculnya arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi. Dengan munculnya kebijakan umum dan program prioritas peningkatan pendapatan daerah maka berimplikasi langsung terh adap pagu indikatif r encana pendapatan daerah. Dari hasil kajian dan pendalaman terhadap Ranperda perubahan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021, Pansus memberikan beberapa rekomendasi yang prinsipnya adalah agar RPJMD benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan-kegiatan yang disusun harus sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan. (h/len)

Data dan Tertibkan Tambang Ilegal PADANG, HALUAN - Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Erman Mawardi meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sum bar melakukan pendataan terhadap semua aktivitas tambang yang ada di kabupaten/ kota. Jika dalam proses pendataan ditemukan ada tambang yang tak berizin, ia minta pemerintah daerah harus tegas dan menertibkannya. Disampaikan Erman Mawardi, penertiban terhadap tambang tak berizin harus dilakukan karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang pemerintah daerah, terhitung Januari 2017 kewenangan urusan pertambangan ada di provinsi. Politisi Partai PAN ini menambahkan, aktivitas penambangan bukanlah sesuatu yang dilarang, dengan syarat harus dijalankan sesuai aturan. “Aktivitas tambang tidak dilarang karena bahan tambang dibutuhkan. Namun demikian, agar tidak merusak, aktivitas itu harus memenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan. Jangan dijalankan di luar prosedur,” tegas Erman Mawardi saat berbincang dengan Haluan, di ruangannya, Rabu (29/11). Ketika aktivitas tambang tak dijalankan sesuai aturan,

lanjut dia, yang akan dirugikan adalah masyarakat. Sebab kegiatan yang dilakukan tak sesuai prosedur bisa menimbulkan bencana. Seperti halnya penambangan galian C. Ketika dilakukan tak sesuai teknis bisa membuat tanah yang ada di dasar sungai menjadi turun dan berujung pada longsor. Bicara penambangan pasir di dasar sungai ini, terang dia, aturannya adalah aktivitas tak boleh dilakukan di sekitaran bangunan air, seperti jembatan dan bendungan. Tak hanya mengingatkan Dinas ESDM untuk mendata tambang yang tak berizin, anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan (dapil) Payakumbuh-Limapuluh Kota ini

juga mengimbau, pengawasan terhadap titik koordinat penambangan agar turut dilakukan. Jangan sampai ada aktivitas tambang keluar dari area yang diizinkan. Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) PayakumbuhLimapuluh Kota yang lain, Darman Sahladi mengatakan, evaluasi atau pendataan ulang untuk setiap perusahaan tambang di kabupaten/kota memang harus dilakukan. Baik itu penambangan batuan gunung, pasir, dan yang lain. Ini untuk mencegah terjadinya bencana berulang di beberapa kabupaten/kota yang diduga terjadi karena aktivitas tambang ilegal. Salah satunya bencana banjir dan longsor yang bebe-

rapa waktu lalu terjadi di Limapuluh Kota. Khusus di Limapuluh Kota, menurut Darman, ada sekitar 45 perusahaan melakukan aktivitas tambang di daerah itu. Umumnya mereka melakukan penambangan batu gunung. Utamanya di daerah Pangkalan. Aktivitas tambang batu gunung ini cukup membuat masyarakat diresahkan. Penyebabnya, penambangan batuan gunung pernah membuat rumah-rumah warga di sana mengalami kerusakan. “Yang membuat rusak itu adalah proses penambangan batuan dilakukan dengan dinamit atau membuat ledakan,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. (h/len)

MENGINTIP KORAN-KORAN TEMPO DOELOE

Tak Komersil, Menggelorakan Semangat Perjuangan Laporan: Melati Oktawina

R

ANGKAIAN peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 sudah dimulai sejak akhir tahun 2017 ini. Salah satu kegiatan yang menarik adalah pameran koran-koran tempo doeloe yang eksis di Sumbar sejak jaman prakemerdekaan. Karena saat itu republik masih di bawah pengaruh kolonial Belanda, namanama korannya pun saat itu juga berbau londo . Dan pada masa pascakemerdekaan, Haluan menjadi salah satu media yang muncul dan ikut dipamerkan. Hingga saat ini, Haluan yang masuk dalam salah satu sem bilan Koran pertama yang terbit di Indonesia pascakemerdekaan, masih eksis di tengah pertarungan media yang kian kompetitif ini. Pada pameran sejarah pers Minangkabau tersebut, ada beberapa periodesasi

www.harianhaluan.com

surat kabar dipamerkan. Di anta ranya, surat kabar pertama diterbitkan, seperti Sumatra Courant, Padangzch Niews en Adventertentieblab , lalu ada Padangsch Handelsblad dan Sumatra Bode. Kemudian periode zaman bergolak, mayoritas koran dan majalah terbitan orang Minang, berbahasa Melayu. Periode berikutnya, semasa penjajahan Jepang. Periode perjuangan, surat kabar dan majalah tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan berupa alat menggelorakan semangat perjuangan. Periode demokrasi liberal 1950-1958 koran Haluan dan Penerangan. Ada sekitar 90-an koleksi dipamerkan. Sebanyak 70 buah diantaranya terdiri dari surat kabar dari masa ke masa, 13 unit benda penunjang pers, (kamera, mesin ketik, t elpon, radio dan recorder). Kemudian dilengkapi dengan foto-foto Ketua PWI Sumbar dari masa ke

masa, dokumentasi kegiatan kewartawanan Adinegoro, filateli serta buku dan piagam penghargaan lainnya. Dinas Kebudayaan (Disbud) Sumbar melalui Museum Adityawarman mamerkan puluhan plakat koran tempo doe loe tersebut, mengemas pame ran seapik mungkin, sehingga menjadi daya tarik para pengunjung, terutama para wartawan dari 34 provinsi yang bakal hadir. Diperkirakan HPN itu dihadiri 3.000 jurnalis dari Sabang sampai Merauke. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Taufik Effendi didampingi Kepala UPTD Museum Adityawarman, Adi Saputra, menyebutkan, pameran tersebut buka selama enam bulan. “Kami berharap, khususnya kepada warga Kota Padang mari beramai-ramai datang ke Museum. Terutama kepada mahasiswa dan pelajar, karena pameran ini banyak unsur edukasinya, yang belum diketahui masya-

 Redaktur:Rakhmatul Rakhmatul Akbar

rakat luas,” ucapnya. Pada pameran tersebut, Museum juga menampilkan tiga duta museum. Mereka nanti akan memandu para pengunjung yang ingin bertanya. Selain itu, Museum juga menyediakan audio visual untuk menjelaskan tentang perjalanan pers Minang kabau. Pameran itu dibuka Wakil Gubernur, Nasrul Abit. Terlihat hadir beberapa pejabat penting lainnya. Pada pameran itu juga dihadiri Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus serta lainnya. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebut kan, pameran itu sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh pers nasional yang berasal dari Minangkabau. Sekaligus untuk mengenang perjuang mereka yang juga ikut berkiprah untuk kemerdekaan RI. “Minangkabau banyak menghasilkan tokoh pers nasional,” ujarnya, Jumat (1/12). (*)     Layouter:Yohanes Yohanes


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TURNAMEN FUTSAL HALUAN CUP III

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

3

PENYERAHAN piala oleh Dirnarkoba Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Kumbul KS kepada top score tingkat dosen.

ANDRI FINANDO

Bersyukur Jadi Top Scorer Tingkat Dosen PADANG, HALUAN — Pencetak gol terbanyak Haluan Cup III tingkat dosen Andri Finando dari Politani Payakumbuh ini, memang hobi berolahraga. Sebut saja, futsal, badminton, volley ball, basket, bola kaki hingga tenis meja. Semuanya digeluti Andri sejak kecil. “Soal kecintaan terhadap olahraga, hampir semua cabang olahraga favorit saya geluti,” ucapnya Kecintaannya terhadap olahraga itu jualah yang mengantarkannya dirinya sebagai pemain dengan mencetak gol terbanyak di turnamen Haluan Cup III. Anak kedua dari lima bersaudara itu berhasil menceploskan si kulit bundar ke gawang lawan sebanyak 10 kali. Sebagai pencetak gol terbanyak Andri mendapatkan hadiah sebesar Rp1 juta. “Saya bersyukur dan berterima kasih kepada tim dan pelatih. Berkat mereka saya bisa mencapai hal ini,” ujarnya. Prestasinya di cabang olahraga yang lain, sebut saja juara satu pada kejuaraan daerah (kejurda) 2010 pada cabang basket. Selain itu, pria yang juga berprofesi sebagai satuan pengamanan (satpam) di Politani Payakumbuh ini juga pernah mengikuti Porprov pada cabang basket tahun 2010. “Walaupun belum sampai juara, tapi saya akan selalu berusaha dan menampilkan yang terbaik,” ungkapnya. (h/mg-fkr)

PENYERAHAN piala oleh Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Syamsi kepada top score tingkat mahasiswa.

ANANDA JEFRI PUTRA

Bangga Menjadi Top Scorer Tingkat Mahasiswa PADANG, HALUAN — Ananda Jefri Putra atau yang akrab disapa Jefri yang bermain untuk tim futsal mahasiswa Politani Payakumbuh berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dalam turnamen futsal Haluan Cup III. Jefri menjadi topscore setelah mencetak 19 gol dan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp1 juta. “Saya sangat senang sekali bisa menjadi pencetak gol terbanyak tim mahasiswa pada gelaran Haluan Cup tahun ini, Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemain Politani Payakumbuh, karena bantuan mereka saya bisa menjadi pencetak gol terbanyak,” ujar Jefri, Jumat (1/12). Pemain kelahiran Payakumbuh, 4 April 1995 ini sudah aktif bermain futsal semenjak tahun 2014 dan langsung menembus skuat Porprov 50 kota. “Saya sudah bermain futsal semenjak tahun 2014, semenjak itu juga saya ikut serta dalam tim futsal Politani Payakumbuh dan tim futsal Kabupaten 50 Kota,” ujarnya. Di keikutsertaan pertamanya pada ajang Porprov, Jefri berhasil memberikan yang terbaik untuk Limapulu Kota. “Alhamdulillah pada Porprov 2014 yang dilaksanakan di Dharmasraya, saya dan teman-teman berhasil mempersembahkan medali emas. Sedangkan untuk Porprov 2016 di Kota Padang kami hanya bisa memberi medali perunggu,” ungkapnya. (h/mg-mal) www.harianhaluan.com

JUARA BERTAHAN — Tim dosen Unand berhasil memperahankan gelar juara Haluan Cup.

HALUAN CUP III

Unand dan UNP Pertahankan Gelar Juara PADANG, HALUAN — Tim dosen Unand dan tim mahasiswa UNP berhasil mempertahankan gelar juara turnamen futsal Haluan Cup III, setelah mengalahkan lawan-lawannya di partai final Jumat (1/12) di lapangan futstar Lingarjati Padang. Kedua tim berhak mendapatkan piala bergilir Kapolda Sumbar. Unand yang memiliki pengalaman pada Haluan Cup II tidak kesulitan menghadapi STKIP yang merupakan pendatang baru di partai final. Pada menit kedua Unand membuka keunggulan atas kesalahan pemain STKIP, Radhya Yusri. Gol itu terjadi karena Radhya Yusri salah mengantisipasi tendangan dari pemain Unand. Tak butuh lama bagi STKIP untuk menyamakan kedudukan, tepatnya pada menit keenam. Tendangan keras Rival Yuhendri dari tengah lapangan gagal ditahan penjaga Unand. Skor berubah 1-1. Pada menit ke-9 Unand kembali menjaga jarak, melalui skema serang balik cepat, Robby Pratama dengan mudah mencebloskan si kulit bundar ke gawang STKIP. Skor 21 untuk keunggulan Unand. Setelah turun minum, Unand yang sudah unggul di babak pertama terus mendominasi pertandingan. Hasilnya, pada menit ke-15 Robby Pratama kembali mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit dibunyikan skor 3-1 tidak berubah.

Pelatih Tim Unand, Ampera Warman mengungkapkan keberhasilan timnya yang keluar sebagai juara turnamen Haluan Cup III ini. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari kekompakkan tim. Meskipun, komposisi pemain masih didominasi oleh pemain lama. “Kami juga menyeleksi semua bibit-bibit yang ada di setiap fakultas. Ada perbedaan dengan tahun yang sebelumnya,” ujarnya. Sementara itu peringkat ketiga tingkat dosen ini diraih oleh Politani setelah mengalahkan ITP melalui adu penalti dengan skor 8-7. Unand yang berhasil menjadi juara mendapatkan hadiah sebesar Rp5 juta, sedangkan STKIP mendapatkan hadiah sebesar Rp3 juta dan Politani mendapatkan hadiah Rp2 juta. Tim futsal mahasiswa UNP berhasil menjadi juara setelah menumbangkan tim futsal mahasiswa Universitas Putra Indonesia (UPI) dengan skor yang mencolok 8-2. Partai final ini merupakan partai ulangan babak penyisihan grup E yang berkesudahan 2-2. Pada saat peluit per-

PEMAIN UNP menerima Piala Bergilir dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal.

FOTO bersama tim futsal Polda Sumbar dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal beserta istri.

tanda pertandingan dimulai tim futsal UNP langsung menekan UPI, terbukti pada menit ke-3 Fajri Setiawan berhasil mencetak gol pertama untuk UNP. UNP yang menguasai jalanya pertandingan tidak kesulitan menambah pundi golnya

PENYERAHAN piala oleh Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Budi Prasetio kepada pemain terbaik tingkat dosen dari tim STKIP PGRI Sumbar Kaksim.

pada babak pertama yaitu melalui kaki Andy Saputra pada menit ke 7 , Army Dhino di menit 10, Dafid Murhakim pada 12 dan 13. Sedangkan satusatunya gol pada babak pertama yang di hasilkan UPI terjadi pada menit 12 melalui kaki Alfin

Medya dan babak pertama berakhir dengan skor 5-1. Army Dhino memaksa penjaga gawang UPI memungut bola dari jaringnya pada menit 16. Menit 21 UNP kembali mencetak gol melalui Raisman Akbar. Gol ini

langsung meningkatkan tensi pertandingan terbukti dengan dikartu merahnya satu pemain UPI Alfin Meidya. Mendapat satu merah tidak menjatuhkan semangat pemain UPI, terbukti setelah pemain UPI dibolehkan masuk kembali UPI berhasil mencetak gol keduanya pada menit 25 melalui kapten UPI M. Iqbal. UNP kembali menambah golnya pada menit ke 28 melalui sepakan Putra Anugrah dan menutup pertandingan final dengan skor 8-2. Kapten tim futsal mahasiswa UPI M. Iqbal mengatakan ucapan terimakasih kepada seluruh pemain. Ia sangat bersyukur bisa mengantarkan UPI ke partai puncak walaupun belum bisa keluar sebagai juara. “Ini merupakan kemajuan untuk futsal UPI, karena ini merupakan ke ikut sertaan kami yang ke dua dan langsung bisa menembus final. Saya berharap futsal UPI nantinya bisa ditingkatkan kembali, dan untuk semua temanteman mari kita tegakan kepala dan kembali pada tahun berikutnya sebagai juara,” lugasnya Peringkat ketiga diraih oleh Politani Payakumbuh setelah mengalahkan Baiturahmah dengan skor 9-0. Tim UNP yang meraih juara berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta, UPI mendapatkan hadiah sebesar Rp7 juta dan Politani Rp3 juta. (h/mgmal/mg-fkr)

PENYERAHAN piala oleh Dirpolairud Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Rudy Suhendra Parapat kepada pemain terbaik tingkat mahasiswa dari UNP Fajri Setiawan.  Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther


4

POLITIK

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

DPC PPP Sawahlunto Gelar LKKD SAWAHLUNTO,HALUAN SAWAHLUNTO,HALUAN- Sebanyak 119 kader partai ikuti Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sawahlunto, di Hotel Ombilin Sawahlunto. Kegiatan tersebut dibuka oleh Walikota Sawahlunto Ali Yusuf dan dihadiri Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi serta bacalon wali kota Sawahlunto yang diusung oleh partai berlmambang kabah dan PAN, Deri Asta. Ketua DPC PPP Sawahlunto, Adi Iktibar mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkokoh keberadaan partai yang berlambang Ka’bah ini dalam wilayah penduduk mayoritas muslim di kota Sawahlunto. “ Ini juga menjadi bagian kon solidasi internal partai dalam menyong song dua agenda politik yaitu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,” ujar Adi. LKKD ini lanjut Ketua Adi, diikuti oleh sebanyak 119 kader PPP se Kota Sawahlunto yang dimentori langsung oleh Sekretaris DPW PPP Sumbar H. M Syafril Huda. Dimana hadir juga empat anggota DPRD Sawahlunto dari PPP yaitu Adi Iktibar, Neldaswenti, H. Jaswandi, Aristin dan juga Ny Osvita, istri (Alm) H Emeldi. Adi menambahkan jika partainya punya target mempertahankan PPP sebagai partai pemenang pemilu di 2019 nanti. Dengan kegiatan ini, pungkasnya, PPP akan semakin baik dan punya kader yang memiliki jiwa patriot untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat khususnya di Kota ini. “Kami targetkan lima kursi atau minimal ber tahan di empat kursi,” ungkap Adi. (h/rki)

ANIES IZINKAN PEMAKAIAN MONAS

Jutaan Orang Hadiri Reuni Akbar 212 JAKARTA, H A LUAN -Reuni Akbar 212 rencaHA nanya akan digelar di Silang Monas, Sabtu ini (2/ 12). Seperti diketahui , pada 2 Desember 2016, jutaan warga memenuhi areal Monas dan sekitarnya untuk mengikuti Aksi Superdamai 212 menuntut penegakan hukum atas kasus penis taan agama yang dilakukan oleh gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama. Menyikapi penolakan segelintir pihak, Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Pusdikham Uhamka), mengatakan gelar aksi alumni 212 adalah hal yang sesuatu yang wajar dan

sejatinya tidak perlu dipermasalahkan. “Sebab unjuk rasa, demonstrasi adalah merupakan hak konstitusional yang dilindungi kinstitusi dan undang-undang,” ujar Maneger, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).

Dengan demikian, kata Maneger, tidak boleh ada pelarangan terh adap acara tersebut. Pasalnya, aksi terdahulu yang pernah dilangsungkan pada 4 November juga berjalan dengan tertib dan damai. “Pemerintah tidak boleh melarang. Sepanjang aksi itu berjalan damai, baik, teratur,” imbuhnya. Ia mengatakan bahwa sebagai orang yang mengamati langsung Aksi Bela Alquran 4 November, dirinya dan siapa pun, yang menyaksikan lautan manusia hari itu di sekitar Monas dan Istana Medan Mer-

deka, pasti merinding. Baginya, muslim Indonesia telah berhasil mencontohkan pelaksanaan demonstrasi secara bermatabat. Anies Keluarkan Izin Gubern ur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menandatangani surat izin penggunaan Monumen Nasional (Monas) untuk penyelenggaraan acara Reuni Akbar 212. Surat permintaan izin dari panitia acara tersebut diterimanya pekan lalu. “Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu, kemudian diberi ACC. Saya katakan, pastikan

JELANG PILKADA SAWAHLUNTO

Pasangan Deri - Zohirini Diusung Empat Partai SAWAHLUNTO, HALUAN - Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Deri Asta - Zohirin Sayuti diusung Empat partai politik untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Sawahlunto 2018. Empat parpol itu yakni, PPP, PAN, PKS dan Nasdem. Ketua DPC PPP Kota Sawahlunto, Adi Ikhtibar menyebutkan, sejak semula PPP sudah berkomitmen untuk mengusung pasangan Deri Asta - Zohiri Sayuti. “Kita sudah melakukan pendekatan dengan PKS dan Nasdem. Ikutnya dua partai ini tentunya menambah dukungan menjadi sembilan kursi di legislatif. PPP empat.kursi, PAN dua kursi , PKS dua kursi dan Nasdem satu kursi,” sebut Adi. Adi berharap koalisi ini tidak akan berubah, dan rekomendasi dukungan untuk pasangam Deri Asta - Zohirin Sayuti dari DPP PPP segera diterima dan dapat pula didekla rasikan. Menurut Ketua PPP Sawahlunto itu pula, diperkirakan rekomendasi dari DPP PPP diterima sekitar awal Desember 2017, setelah itu akan dilakukan deklarasi kepasa publik. Meski saat ini sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat melalui Baliho, Banner dan spanduk. Pasangan bacalon Deri Asta - Zohirin Sayuti merupakan perpaduan antara legisla tif dan birokrasi dimana Deri Asta merupakan ketua Komisi III DPRD dan Ketua DPC PAN Sawahlunto, sedangkan wakilnya Zohirin Sayuti merupakan pamong senior mantan (h/rki) Sekretaris Daerah Sawahlunto.(h/rki)

www.harianhaluan.com

LKKD PPP-Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sawahlunto, di Hotel Ombilin Sawahluntoyang dimentori langsung oleh Sekretaris DPW PPP Sumbar H. M Syafril Huda.RIKI YUHERMAN

sesuai dengan pergub yang baru,” kata Anies di gedung DPRD DKI, Kamis. Izin itu merujuk pada Pergub No. 186 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional. Dua Wakil Ketua DPR, yaitu Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendukung kegiatan Reuni Akbar Alumni 212 yang dilangsungkan di Taman Monumen Nasional (Monas) Jakarta Sabtu (2/12) hari ini. Bahkan, keduanya berjanji akan menghadiri kegiatan tersebut. Dukungan Fadli Zon dan Fahri Hamzah tersebut disampaikannya ketika menerima perwakilan Panitia Reuni Almni 212, di ruang kerja Fadli Zon, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/11). “Mereka datang untuk menyampaikan rencana reuni Akbar 212 dan sekaligus Maulid Nabi yang akan diselenggarakan 2 Desember di Lapangan Monas,” kata Fadli Zon kepada wartawan usai menerima perwakilan alumni 212. Fadli berjanji akan menghadiri acara tersebut. Selain itu dia juga menyampaikan undangan kepada Pimpinan DPR lainnya untuk bisa hadir. Selain itu, Fadli juga berjanji akan menyampaikan aduan dari Panitia Alumni 212, terkait dengan adanya pihak-pihak tertentu yang berencana menggembosin Reuni Akbar 212 yang diisi dengan kegiatan memperingati Maulid Nabi tersebut. “Kita akan sampaikan ini kepada aparat keamaan, bahwa kegiaan ini adalah kegiatan aksi damai, apalagi ini kegiataan keagamaan, kebudayaan maupun pendidikan. Itu sudah dibuka dalam kebijakan Pemerintah jJakarta, untuk diadakan di Monas,” jelasnya. (h/dn/sam/*)

DI PARIAMAN, SAWAHLUNTO DAN PADANG PANJANG

Pilkada Tanpa Calon Independen PADANG, HALUAN- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 dipastikan tidak diikuti

oleh jalur perseorangan. Demikian Pula di Pilkada Kota Padang Panjang dan Sawahlunto. Hal itu didapati setelah ditutup nya tahapan penyerahan syarat dukungan bagi Bakal Calon (Balon) yang maju melalui jalur perseorangan pada Rabu (29/11/2017) malam. “Kami tunggu-tunggu hingga jam 12 malam tidak ada yang datang. Sesuai dengan aturan, maka dipastikan tidak ada bapaslon perseorangan yang akan mengikuti pilkada kali ini,” kata Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria di Pariaman. Boedi mengatakan, syarat dukungan bagi Balon perseorangan harus menyerahkan 5.906 dukungan e-KTP dari masyarakat yang tersebar minimal pada 3 dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Pariaman. Penyerahan syarat dukungan perseorangan itu sendiri sudah dimulai dari 25 hingga 29 November 2017. Dengan tidak adanya Balon yang mendaftar, maka KPU tidak ada melaksanakan penelitian dan verifikasi faktual pada tahapan ini. “Kita fokus mempersiapkan pemutakhiran data pemilih pilkada dan persiapan pendaftaran calon jalur parpol pada Januari 2018 mendatang,” jelasnya. Sementara di Padang Panjang,

Pilkada tahun 2018 mendatang juga dipastikan tidak akan diikuti pasangan calon dari jalur perseorangan. Hingga ditutupnya pendaftaran calon perseorangan pada pukul 24.00 WIB, Rabu (29/11) malam, tidak satupun balon yang mendaftar. “Tepat pukul 24.00 WIB malam tadi (Rabu malamred), pendaftaran balon perseorangan sudah ditutup. Sejak dibuka pada tanggal 25 November, tak satupun balon yang mendaftar,” kata Divisi Teknis KPU Kota Padang Panjang, Octa Novisyah seperti dikutip Singgalang.co.id. Octa mengaku, sebelum pengumuman resmi disampaikan, sebenarnya sudah ada pihak tertentu yang datang ke KPU setempat untuk me nanyakan syarat dan mekenisme pendaftaran ba lon pasangan perseorangan. Di masyarakat pun beredar luas kabar ada sejumlah tokoh yang berniat maju melalui jalur p erseorangan . Bahkan mereka telah mengum pulkan dukung an masyarakat untuk pencalo nan. Kabar yang

beredar di tengah masyarakat, tokoh yang telah mengumpulkan dukungan antara lain Edwin (mantan wawako), Mawardi (wawako saat ini), Asrul (Asisten I), Ryan Diovella (perantau) dan Nasrul Naga (perantau). “Ya, kabar itu memang kita dengar pula. Kita berharap ada pasangan calon yang mendaftar, namun hingga ditutupnya pendaftaran tidak ada satupun yang mendaftar,” katanya. Tergantung Elektabilitas Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Prof Sri Zul Chairiyah menilai minimnya kandidat untuk maju melalui jalur perseorangan dan lebih memilih maju melalui partai politik disebabkan oleh sejumlah faktor. Sri Zul menilai, Balon yang maju melalui jalur perseorangan efektif, tergantung elektabilitas kandidat dan kepiawaian tim sukses dalam melakukan Selling (menjual) kandidat. Salah satu masih efektifnya dibuktikan dengan terpilihnya Walikota Bukittinggi Ramlan dari jalur perseorangan. Hanya saja, kata dia, kandidat yang memutuskan maju melalui jalur perseorangan dan terpilih nanti, harus siap dengan konsekuensi sulitnya mendapatkan dukungan pada DPRD yang merupakan anggota partai politik. “Nanti dukungan di DPRD sulit, namun jika kepala daerahnya kuat, dengan kemampuan lobby yang kuat, dukungan bisa saja. Tapi jika maju dari parpol tentu akan dapat dukungan kuat dari parlemen,” pungkasnya. Catatan Haluan, dari serangkaian Pilkada yang pernah dihelat di provinsi Sumbar, hanya - calon independen atau perseorangan di Pilkada Kota Bukittinggi yang pernah memenang kan pemilihan. Pada Pilkada Bukittinggi 2015, pasangan Ramlan Nurmatias dan Irwandi (R-I) yang memilih pertarung an melalui jalur independen, mempe roleh kemangana besar dengan meraup 17.002 suara atau 41,97 persen. Duet R-I menumbangkan incumbent pasangan Ismet Amzis dan Zulbahri yang hanya memperoleh 10.982 suara atau 27,11 persen. (h/dn/*)

 Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter: Yohanes


OPINI Hiburan Orgen Tunggal

M

ANA yang lebih memprihatinkan dekadensi moral dan akhlak antara masyarakat kota dengan masyarakat di desa atau perkampungan di Minangkabau, Sumatera Barat? Beragam jawaban atas pertanyaan ini. Ada yang mengatakan moral dan akhlak masyarakat di desa atau perkampungan masih terjaga dan relatif lebih baik dan ada pula yang mengatakan sebaliknya. Alasan mengatakan moral dan akhlak masyarakat, terutama generasi muda di desa atau perkampungan masih terjaga dan lebih baik, karena pengaruh negatif seperti tempat hiburan sejenis diskotek, pub, musicroom, karaoke, akses internet dan sejenisnya di perkampungan nyaris tidak ada. Sedangkan di kota, sepertinya halnya Kota Padang jika kita bicara soal Sumatera Barat (Sumbar), fasilitas-fasilitas yang demikian mudah ditemui. Fasilitas tersebut sangat familiar dengan peredaran narkoba dan alkohol. Namun tidak sedikit juga yang mengatakan justru akhlak dan moral remaja dan masyarakat di kawasan pedesaan atau perkampungan yang rentan rusak. Artinya dekadensi akhlak dan moral masyarakat di pedesaan atau perkampungan lebih tinggi. Meski di kota banyak fasilitas hiburan, namun masyarakat perkotaan telah memiliki filter dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia hiburan yang demikian. Tempat hiburan di perkotaan di hari-hari libur dan hari tertentu pengunjungnya yang dominan justru berasal dari desa atau kampung. Berikutnya kemerosotan moral dan akhlak masyarakat di desa dan kampung lebih memprihatinkan terkonfirmasi dari kerisauan atas keberadaan hiburan organ tunggal yang dibubuhi oleh tarian tergolong erotis, pakaian super seksi alias sangat minim, sehingga auratnya dipertontonkan di depan ramai. Performancennya sangat jauh nilainilai ABS SBK (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah), filosofi yang sangat dibangga-banggakan masyarakat Minangkabau. Hiburan organ tunggal di desa atau perkampungan di Minangkabau tidak sulit menemukannya. Nyaris sebagian besar keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawinan menyewa organ tunggal sebagai hiburan untuk tamu dan tuan rumah. Di daerah-daerah tertentu seperti Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan beberapa daerah lainnya, sering menjadi sorotan tentang pakaian penyanyi organ tunggal yang sangat minim atau seksi. Roknya jauh di atas lutut. Lengan bajunya sangat pendek sehingga keteknya terlihat. Baju tanpa krah dan belahan pada dadanya jauh ke bawah sehingga sebagain payu daranya ikut terlihat. Dandanan make upnya sangat heboh. Begitu pakaian, riasan dan dandanan artis organ tunggal di daerah tersebut. Makin malam pakaiannya makin minor. Memasuki tengah malam si artis lokal kelas kampung itu ikut berjoget dengan penonton. Mohon maaf, ada juga penonton yang ikut berjojet memberikan saweran berupa uang kepada artis lokal dengan menyelipan uang kertas itu di belahan payudara sang artis atau pun di pinggang rok mini si artis. Nyanyian dan musiknya mayoritas dangdut dan rock triping. Jam tayangnya hingga pukul 02.00 – 03.00 WIB. Penontonnya berjubel, orang dewasa, pelajar, anak-anak dan termasuk perangkat nagari seperti walinagari, penghulu adat, pengurus masjid, kepala SKPD, kepala daerah dan lainnya. Mamak dan kemana kannya sama-sama ikut menonton aksi yang demikian. Bila sudah begitu, terasa seperti sawah yang tidak lagi memiliki pematang. Tidak ada lagi batasan antara mamak dengan kemenakan, penghulu dengan kaumnya, bapak dengan anak, kakek dengan cucunya, guru dengan murid dan lain sebagainya. Tentu saja kondisinya sangat memprihatinkan. (*)

SABTU, 2 DESEMBER 2017 KAMIS, 27 OKTOBER 2016 13 Awal1438 1439HH 26Rabiul Muharram

5

Legalitas Pencegahan KPK M

ASIH ingat beberapa minggu lalu, dengan beredarnya SPDP ter tanggal 07 November 2017 atas nama Pimpinan KPK akhirakhir ini ramai dibicarakan. Pasalnya ini akan melahirkan perseteruan kedua lembaga Kepolisian dan Kejaksaan Cicak vs Buaya Jilid selanjutnya. dalam SPDP tersebut Ketua dan Wakil Ketua KPK dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, atau menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan wewenang. Masing-masing dikenakan Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 421 KUHP. Adapun maksud dari laporan itu terkait dengan menggunakan surat palsu yang disinyalir bahwa kedua Pimpinan KPK tersebut melakukan pemalsuan surat pencegahan keluar negeri atas nama Setya Novanto. Surat itu diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2017 setelah adanya putusan Praperadilan yang dimenangkan Setya Novanto. Surat pencegahan tersebut diduga dipalsukan oleh dua pimpinan KPK, karena dalam surat itu tidak ditandatangani oleh kelima pimpinan KPK secara kolektif kolegial, tetapi hanya ditandatangani oleh Saut Situmorang dan Agus Raharjo saja. Inilah kemudian yang menjadi dasar kuat pelapor bahwa kedua Pimpinan KPK itu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan atau malah sebaliknya. Pencegahan Bahwa berdasarkan Pasal 1 angkat 28 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Pencegahan adalah larangan sementara ter hadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang”. lalu kemudian ini lebih lanjut selaras dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: “..........b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”.. Artinya dari ketentuan pasal diatas, untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri dengan kata lain pencegahan merupakan wewenang dari KPK. Dengan demikian tindakan pencegahan terhadap seseorang

yang diduga melakukan tindak pidana korupsi baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak terdapat persoalan secara hukumnya. Pertanyaan sederhananya ialah, apakah pencegahan dimak sud hanya ditujukan kepada seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa semata? jawabannya t entu tidak, karena Pasal itu menyebutkan kata penyelidikan. Penyelidikan mengandung makna bahwa pada tahap itu belum ditemukannya tersangka, namun peristiwa itu menjawab apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Sehingga, bilamana seseorang yang berstatus sebagai saksipun didasarkan atas ketentuan pasal tersebut diatas selama masih memiliki hubungan dengan kasus yang ditangani, maka KPK memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang dimaksud, guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan. Pence-

permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan”. Lebh lanjut dalam ayat (3)-nya menyebutkan “Menteri

gahan tidaklah menjadi “milik” KPK seutuhnya, karena dalam melakukan atau menyuruh untuk dilakukan pencegahan kepada seseorang, KPK haruslah berkerja sama dengan pihak Imigrasi. KPK hanya mengirimkan surat yang sifatnya menyuruh memerintahkan kepada imigrasi untuk melaksanakan pencegahan kepada seseorang yang dikehendaki. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undangundang No. 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa “Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.”sedangkan ayat (2)nya menyebutkan Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: “....d.perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” huruf f-nya mengatur bahwa “keputusan, perintah, atau

Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.” Maksud dari Pasal diatas, bila dibaca dengan cara saksama mengandung makna bahwa tanggungjawab pencegahan bukanlah menjadi tanggungjawab menteri yang melaksanakan pencegahan tersebut, menteri bersifat melaksanakan saja terkait keputusan pencegahan yang dikeluarkan oleh lembaga yang meminta (Pasal 93 UU Keimigrasian), tetapi menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga yang memerintahkan berdasarkan Undang-undang, dalam hal ini

ALUNGSYAH S.H., (Penulis merupakan Pengamat hukum muda Jakarta)

keputusan, permintaan atau perintah pencegahan yang dimintakan kepada menteri oleh KPK menjadi tanggungjawab penuh KPK itu sendiri. Beda halnya jika dalam kondisi yang mendesak, maka pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Ketua KPK dapat meminta secara langsung kepada imigrasi untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU Keimigrasian. Sedangkan pencegahan itu sendiri bilamana tidak memenuhi persyaratan seperti identitas yang dicegah, alasan pencegahn dan jangka waktu pencegahan itu, maka menteri berkaitan dapat menolaknya, dengan demikian pencegahan tidak dapat diproses dan dilaksanakan. Putusan MK tidak berpengaruh Dalam Putusan MK No. 40/ PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Para Advokat yang pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimig rasian yang berbu nyi: Pejabat Imig rasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: “.......b.diperlukan untuk ke pentingan penye lidikan dan penyidikan atas permin taan pejabat yang berwenang”. Dalam Pasal terse but, Para Pemohon menguji konstitusionalitas kata “penyelidikan” bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya [vide Pasal 28A UUD 1945] dan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Kata “penyelidikan” juga dalam kesimpulannya MK menyatakan belum tentu dilakukan penyidikan. Artinya belum ada kepastian hukum akan dilakukan penyidikan padahal sudah dapat dilakukan penolakan oleh Imigrasi untuk keluar wilayah Indonesia. Selain itu juga, Penyelidikan itu merupakan tahap awal untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu. Sehingga bilamana seseorang dilarang untuk berpergian keluar negeri, padahal statusnya belum tersangka, maka itu sama halnya dengan mengahalangi gerak seseorang yang dijamin oleh konstitusi.

Adapun dalam amar putusan Mahkamah Kosntitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kata “Penyelidikan” yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini berarti untuk kepentingan penyidikan pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia, tapi bukan pada tahap penyelidikan. lalu kemudian, bagaimana dengan norma yang terdapat dalam UU KPK khususnya pada Pasal 12 ayat (1) huruf b yang pada pokonya menyatakan KPK bewenang melarang seseorang untuk keluar wilayah Indonesia baik pada tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Melihat dan mencermati Putusan MK tersebut diatas, tentunya menurut hemat saya tidak dapat diperlakukan secara mutatis mutandis terhadap UU No 30 Tahun 2002 Tetang KPK khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut. Karena pengujian terhadap UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian hanya berlaku kepada UU Keimigrasian saja, kecuali dalam Pertimbangannya MK menyatakan bahwa pengujian pasal 16 ayat (1) huruf b dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sepanjang kata “Penyelidikan” juga berlaku kepada Pasal 12 ayat (1) huru b UU KPK. Pemohon dan Mahkamah Konstitusi s epertinya “amnesia” dalam melihat persoalan norma yang terdapat dalam UU Keimigrasian dan UU KPK khususnya terkait dengan kata “Penyelidikan” atau malah justru ini sesuatu yang “disengaja” dalam artian bahwa jika ketentuan Pasal dalam UU Keimigrasian yang diuji, maka keberlakuannya hanya dalam UU yang di uji saja dan tidak berlaku kepada UU lain. Dengan demikian kesimpulannya ialah pada tahap Penyelidikan KPK dalam melaksanakan tugasnya masih tetap berwenang memerintahakn kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Sehingga kata “Penyelidikan” yang dibatalkan oleh MK dalam UU Keimigrasian tidak berlaku kepada UU KPK dan tentunya Putusan MK dimaksud tidak mempengaruhi KPK untuk melakukan pencegahan kepada seseorang. Karenanya pencegahan yang dilakukan oleh KPK kepada seseorang yang berstatus sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa yang dibingkai dalam tahapan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan demi hukum merupakan perbuatan yang legal dan dibenarkan secara hukum. **

HALUANISME  Haluan Cup III Sukses Digelar Komitmen kami tak sekedar berita  Jepret Naskah Kuno, Pejabat ke Belanda

Khawatir Banjir Drainase di kawasan Padang Pasir kapan selesai pak? Ini sudah masuk musim penghujan lagi. Kami khawatir banjir akan mengintai. Tolong perhatikan . 08126746***

Perilaku mereka yang masih kuno

www.harianhaluan.com

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Irvand


6

EKBIS

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MALAYSIA TAWARKAN PAKET WISATA

Kuala Lumpur Tour Mulai Rp1,2 Juta PADANG, HALUAN HALUAN—Malaysia sangat getol mempromosikan wisatanya hingga ke Ranah Minang. Mereka berupaya menjaring para wisatawan daerah ini untuk berkunjung ke sana. Memanfaatkan momen akhir tahun, negeri jiran itu menyuguhkan paket “Malaysia Shopping Heaven 2017”. Paket yang ditawarkan dalam promosi ini antara lain, Kuala Lumpur Tour 3 day and 2 night (3D 2N) mulai dari Rp1,2 juta, Johor Bahru Tour 3D 2 N mulai dari Rp2,3 juta dan, Kuala Lumpur-Sunway mulai dari Rp2 juta. Selanjutnya, Kuala Lumpur-Genting-Sunway dan paket lainnya, untuk harga disesuaikan dengan keinginan dan tujuan liburan. “Untuk promosi Ma-

laysia Shopping Heaven 2017 ini, kita menggandeng lima top agen perjalanan wisata di daerah ini, masingmasingnya Glorie Tour, Ermi Tour, Ero Tour, Bravo Tour dan Anugrah Travel,” kata Direktur Tourism Malaysia Medan, En. Azhari Haron didampingi Ketua Asita Sumbar, Ian Hanafiah kepada wartawan kemarin di Padang. Paket wisata yang mengusung tema shop and fun ini, diharapkan dapat menarik minat warga Kota Padang dan Sumbar pada umumnya untuk berobat, berwisata, berbelanja dan bersenangsenang di Malaysia dalam satu waktu. Dikatakan, kunjungan warga Indonesia ke Malaysia cukup tinggi. Periode Januari hingga Agustus, tercatat 17,5 juta wisatawan yang berkunjung ke Malaysia. Warga Indonesia berada

WISATA BELANJA— BELANJA—Malaysia jaring wisata wan asal Sumbar melalui paket wisata “Malaysia Shopping Heaven 2017”. Direktur Tourism Malaysia Medan, En. Azhari Haron bersama Ketua Asita Sumbar, Ian Hanafiah dan perwa kilan biro perjalanan lainnya usai mempro mosikan paket wisatanya. IST

pada peringkat kedua terbanyak setelah Singapura, yaitu sebanyak 1,8 juta orang. “Belanja turis pada 2016 mencapai RM26 miliar, meningkat dibanding tahun 2015 sebesar RM21,6 miliar. Belanja turis ini menjadi sektor penting bagi industri pariwisata Malaysia,” katanya. Iven belanja yang menarik di Malaysia itu adalah 1Malaysia Super Sale periode 1-31 Maret, 1Malaysia Mega Sale Carnival pada 15 Juni-31 Agustus dan 1Malaysia Year End Sale pada 1

Novemver-31 Desember. Selain wisata shopping, Malaysia juga menawarkan themepark berstandar internasional. Setelah Sunway Lagoon di Selangor, Legoland di Johor Bahru, Lost World of Tambun di Ipoh, kini telah resmi dibuka Movie Animation Park Studios (MAPS) Ipoh, Perak yang diakui sebagai satu-satunya Taman Tema Animasi di Asia. Ketua Asita Sumbar, Ian Hanafiah menyebut, promosi wisata Malaysia sangat luar biasa. Berbagai momen

dan iven serta media yang tersedia, dimanfaatkan Malaysia untuk berpro mosi. Seperti sebelumnya, promosi film lokasi wisata di pesawat yang mengangkut jemaah haji. “Ini pelajaran bagi kita di Sumbar dalam mempromosikan wisata. Malaysia unggul karena negara itu sangat aman dan nyaman bagi wisatawan, meski makan dan belanja di pinggir jalan, tidak ada yang akan mengganggu atau memalak wisatawan,” katanya. (h/vie)

DIBALIK SINERGI BUMN DAN SWASTA

Potensi Daya Beli Rumah Meningkat JAKARTA, HALUAN - Di era Joko Widodo, seluruh BUMN diminta semakin efisien guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan sinergi antar sesama BUMN atau dengan pihak swasta mengingat peluang untuk mewujudkan cita-cita negeri ini bisa tercapai. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Maryono mengatakan, di sektor properti ada tiga peluang besar yang bisa ditangkap dari sinergi BUMN dengan swasta. Pertama, besarnya bac klog kebutuhan rumah di Indonesia yakni mencapai 11,4 juta rumah. “Kedua, adanya pembangunan infrastruktur, itu memberikan dorongan adanya kota-kota baru di

sekitar, sehingga kalau backlog 11,4 juta itu bisa nambah lagi,” ujar Maryono saat Bincang-Bincang Peluang Tantangan dan Masa Depan Sinergi BUMN-Swasta, dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (30/11). Ketiga, lanjut Maryono, adalah adanya suatu pertumbuhan demografi di mana distribusi penduduk Indonesia nanti 60%-nya adalah usia produktif. Berbanding terbalik dengan negara maju, di mana yang paling banyak adalah para lanjut usia ketimbang usia produktif. “Artinya apa? Artinya bahwa potensi daya beli untuk beli rumah meningkat. Kalau dulu misalnya orang yang bisa beli dari 10 orang yang bisa beli dua orang, ini akan menjadi lima orang dari 10 orang. Ini akan menjadi

suatu potensi demand luar biasa untuk perumahan,” jelas dia. Untuk memenuhi atau menangkap peluang tersebut, pihaknya tidak bisa bekerja sendirian. Misalnya dalam menyediakan pembiayaan, BTN bekerja sama dengan pengembang swasta maupun pengembang BUMN untuk menciptakan pengembang pemula demi mempercepat kebutuhan itu tersebut. “Tapi memang ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana caranya agar sinergi BUMN dan swasta bisa lebih efisien dan cepat. Jadi tantangannya bagaimana kita mengajak semua elemen untuk sinergi, selama ini di BTN sudah terjadi,” pungkas Maryono. (h/inl) advertorial

SKY HOUSE THEME PARK & CLUB HOUSE

Destinasi Gaya Hidup Baru Hadir di BSD City

S

KY House Theme Park & Club House sebagai destinasi gaya hidup baru, kini hadir di BSD City, Tangerang, Banten, tepatnya di sebelah AEON Mall BSD City. Pembukaan Sky House Theme Park & Club House ini, diumumkan Sky House BSD+, Kamis (30/11/2017. Direktur Marketing Sky House, Jeffrey Lei, mengatakan, Sky House Theme Park & Club House memiliki luas 2,363 sqm. Club House dan taman tujuh susun di halaman belakang, siap menyajikan gambaran proyek Sky House BSD+ yang menyeluruh dan nyata, mencakup setiap aspek properti hunian, mulai dari konsep, jenis unit, desain, fasilitas dan lingkungan indoor dan outdoor. Berbeda dengan kantor pemasaran tradisional lainnya, Sky House Theme Park & Club House, menurut Jeffrey Lei, mendemonstrasikan inovasi gaya hidup Singapura m oderen, menampilkan beragam model pengembangan regional berpotensi, pusat pengalaman inovatif, unit pameran menarik, ruang VIP eksklusif, ruang biliar khusus, ruang squash dan bar kafe. "Hal ini secara keseluruhan akan menetapkan standar baru dari pengalaman hunian unik di BSD City dan sekitarnya," ujar Jeffrey Lei. Lebih lanjut Jeffrey menjelaskan, model pembangunan proyek ditampilkan dalam bentuk model arsitektur 15Mx7M yang akan dilihat di lobi utama. "Model megah ini menjelaskan skala proyek, membimbing pandangan dan imajinasi www.harianhaluan.com

kita melalui area seluas 8,3 Ha terdiri dari 12 menara hunian masing-masing dengan berbagai jenis unit - termasuk 4,16 Ha Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau), Theme Park dan Club House serta jaringan transportasi umum di dalam proyek dan dan sekitarnya, meyakinkan kita dengan rasa kenyamanan tinggal di Sky House BSD+ dan di dalam jantung kota BSD," papar Jeffrey. Pusat Pengalaman Inovatif Sky House Theme Park & Club House, kata Jeffrey, juga hadir sebagai Pusat Pengalaman Inovatif. Sebagai senjata rahasia Sky House BSD+, Pusat Pengalaman Inovatif ini disusun untuk membangkitkan imajinasi, semangat, dan emosi kita yang menciptakan suatu hubungan mendalam dengan kita. "Hal ini dilakukan dengan cara mendemonstrasikan nilainilai jual uniknya seperti Seven Layered Landscape Gardens (Taman susun Tujuh), Intelligent Car Recognition System (Sistem Intelijen Pengenalan Mobil), Express Mailing (Penyuratan Ekspres), Intelligent Security System (Sistem Intelijen Keamanan), Kabinet Dapur lengkap, Ventilasi Udara Segar, dan lain lain," jelas Jeffrey. Selain presentasi video yang dapat dilihat di ruangan teater, katanya, Pusat Pengalaman Inovatif ini memungkinkan konsumen untuk mengalami dan merasakan secara langsung setiap elemen dari nilai jual unik. "Anda dapat berkesempatan untuk menikmati Sky House BSD+ yang terinspirasi oleh gaya hidup Singapura moderen mela-

lui perjalanan penemuan yang mendalam semakin jauh Anda masuk ke dalam pusat pengalaman inovatif ini, semakin dalam dan kaya pengalaman yang Anda rasakanuntuk memenuhi preferensi pribadi Anda," kata Jeffrey. Contoh Unit Manager Marketing Sky House, Anuar Ngadimo, juga menjelaskan, pada pembukaan perdana dari contoh unit, di dalamnya termasuk 1 Studio (+/ - 20 sq m), 2 Kamar Tidur (+/48 sq m), 3 Kamar Tidur (+/- 68 sq m), 3 + 1 Kamar Tidur (+/- 85 sq m) dan 3 + 1 Kamar Tidur (+/ - 120 sq m). "Banyak pilihan tipe unit tersedia di Sky House BSD+untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Apakah Anda menginginkannya untuk rumah hunian atau sebagai instrumen investasi pribadi Anda, Sky House BSD+ akan menjadi pilihan terbaik, paling sesuai untuk keluarga," kata Anuar Ngadimo.

Sky House BSD+, katanya, menyediakan spesifikasi penyerahan paling menyeluruh untuk mengakomodasi kebutuhan gaya hidup moderen konsumen. “Kami memiliki dekorasi dipesan dan dibuat secara khusus untuk menghiasi rumah secara menyeluruh, dan menawarkan pilihan kenyamanan untuk menghiasi ruang tamu, kamar tidur, dapur atau kamar mandi yang meliputi unit perakitan lantai, dinding, lemari atau peralatan rumah tangga," papar Anuar. Online Leasing Expert Service Sky House BSD+, kata Anuar, juga menyediakan layanan "One-Stop Living", dari mulai menemukan perabotan dan dekorasi rumah berkualitas tinggi dan terpercaya, perawatan dan reparasi, hingga pembayaran dan layanan. Sky House dilengkapi 4,16 hektare ruang terbuka hijau. "Tim Leasing Profesional

kami berdedikasi untuk membantu Anda dalam merealisasikan rumah tinggal impian Anda secara online di mana pun dan kapan pun. Temui kami di club house untuk informasi lebih lanjut," ujarnya. Selain itu, kata Anuar, untuk melengkapi destinasi gaya hidup generasi baru, Sky House Theme Park & Club House juga diatur dengan berbagai area VIP eksklusif, ruang biliar khusus, ruang squash, dan bar kafe yang dapat dinikmati oleh konsumen dan juga setiap pengunjung mulai dari hari Grand Opening kami pada tanggal 2 Desember 2017. Grand Opening Carnival Campaign Manager Mareting Aruna Hidayat, menambahkan, serangkaian acara karnaval indoor dan outdoor akan diadakan untuk menandai dan marayakan pembukaan akbar Sky House Theme Park & Club House dengan berbagai program menyenangkan dari tanggal 2 Desember

hingga 15 Desember 2017. "Taman Hiburan seluas ini memiliki berbagai fasilitas gaya hidup berkualitas tinggi yang disuguhkan olehSky House BSD+ untuk Anda, termasuk kolam renang untuk anak-anak seluas +/ - 350m2 dan untuk dewasa seluas +/- 900 m2, taman bermain anakanak, pusat kebugaran dan taman," kata Aruna Hidayat. Kegiatan-kegiatan outdoor, katanya, akan dipusatkan di area kolam renang Sky House VIP Club dengan panggung yang ditransformasikan menjadi arena permainan olah raga seru dan menyenangkan seperti senapan air dan bola air. Pembukaan tersebut juga akan menampilkan lomba bola putar dan lomba senapan air yang diadakan di kedua area kolam renang (anak dan dewasa) di akhir pekan. Di bagian barat pusat pemasaran, di seberang AEON Mall, beberapa mobil akan berfungsi sebagai 't oko' yang menjual aneka cemilan, makanan dan minuman, bergaya seperti 'Food Festival'. "Dari hari Jumat sampai Minggu, sebuah pertunjukan live akan diadakan di area panggung di samping AEON Mall untuk memeriahkan perayaan pembukaan akbar tersebut, menampilkan penyanyi top Indonesia sebagai bintang tamu setiap hari Sabtu," katanya. "Selain itu akan ada pertunjukan biola live dan pertunjukan badut dengan taman bermain anak-anak dan taman hewan peliharaan berlokasi di ruang terbuka yang nyaman," pungkas Aruna. (adv)

 Redaktur: Devi Diany  Layouter: Yohanes


SAMBUNGAN

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

7

Haluan ............................................ Dari Halaman. 1 Pejabat Ramai ................................ Dari Halaman. 1 tahui Kapolda hadir. Sorak-sorai di sepanjang pertandingan laga final tak henti menggema. Termasuk sang Kapolda, yang ikut menyaksikan partai final sejak kick off hingga berakhirnya pertandingan, pun ikut menyemangati kedua tim yang berebut naik ke tangga juara. Hingga sampai pada akhir pertandingan, Kapolda bertindak langsung untuk menyerahkan trofi juara pertama dan trofi juara bergilir Kapolda Sumbar tingkat mahasiswa, kepada kapten tim UNP. Dalam sambutannya pada upacara penutupan, Kapolda mengaku sangat bangga atas semangat dan perjuangan para pemain di lapangan. Di sepanjang pertandingan, jual beli serangan terus terjadi, meski pada akhirnya hanya ada satu tim yang berhak menjadi yang terbaik. “Melihat semangat para pemain di lapangan, saya seperti melihat olahraga Sumbar, khususnya futsal, di masa depan. Tentu kita berharap, para pemenang terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Jangan berpuas diri atas capaian hari ini. Bagi yang kalah, jangan berlarut-larut. Terus pacu diri untuk menjadi yang terbaik di masa yang akan datang,” ucap Irjen Pol Fakhrizal Kapolda juga menyampaikan apresiasi terhadap segenap keluarga besar Haluan Media Grup, yang telah menggagas dan konsisten menggelar Haluan Cup hingga sampai pada pagelaran kali ketiga tahun ini. Serta, dukungan seluruh pihak yang ikut membantu suksesnya turnamen ini sejak awal hingga akhir. Kapolda meyakini, dengan digelarnya kompetisi yang kontiniu, akan membuat futsal Sumbar semakin berkembang, dan menoreh prestasi di pentas futsal Indonesia. “Dukungan penuh terhadap turnamen seperti ini

perlu diberikan oleh semua pihak. Saya berharap Haluan konsisten melaksanakannya. Semoga tahun depan meningkat dengan mengikutsertakan tim dari Riau dan Kepulauan Riau, sesuai basis Harian Haluan. Bisa saja formatnya digelar antar provinsi dulu, nanti para pemenangnya dipertemukan di final. Bagaimana pun formatnya, asal demi kemajuan olahraga, futsal khususnya, saya akan mendukung penuh,” kata Kapolda lagi. Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Umum (PU) Harian Haluan Zul Effendi dalam sambutannya mengatakan, pagelaran Turnamen Haluan Cup III tidak akan terselenggara tanpa dukungan penuh dari Kapolda Sumbar dan mitra Haluan lainnya. CEO Harian Haluan H. Basrizal Koto beserta keluarga besar Haluan, mengaturkan terima kasih atas dukungan tersebut. “Turnamen ini digelar bukan semata ajang olahraga. Lebih dari itu, ada nilai tambah yang terselip dalam iven ini. Turnamen ini menjadi ajang silaturahim antar perguruan tinggi, dan tentu saja akan berdampak baik bagi iklim pendidikan tinggi di Sumbar. Selain itu, turnamen ini adalah bukti bahwa Haluan tak sekadar media penyaji berita, tapi juga memberi bukti pengabdian yang nyata bagi bangsa dan negara. Salah satunya di bidang olahraga, sebagaimana turnamen ini digelar,” kata Zul Effendi. PU Harian Haluan juga mengaku pihaknya akan berusaha menjawab kepercayaan berbagai pihak, termasuk Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal, terutama dalam hal pelaksanaan iven Haluan Cup selanjutnya di masa yang akan datang. “Dukungan banyak pihak terus kami butuhkan. Untuk Kapolda sendiri, tujuh turnamen skala nasional yang ia

gagas selama ini, padahal belum cukup setahun menjabat Kapolda di Sumbar. Tentu ini adalah bukti sahih betapa besar perhatian Kapolda pada dunia olahraga Sumbar. Sumbar memang butuh tipikal pemimpin yang tegas bersikap dan berucap, serta tegas pula dalam merealisasikan ucapan dan sikap tersebut dalam bentuk aksi nyata,” pungkas Zul Effendi. Di sisi lain, Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Sumbar Yosrizal kembali mengatakan, bahwa besar harapan agar Harian Haluan tetap konsisten menggelar Haluan Cup antar mahasiswa dan dosen ini. Di samping itu, AFP juga berharap agar Kapolda ikut memberi perhatian terhadap pelaksanaan turnamen serupa untuk skala yang lebih kecil di kabupaten/kota. “Kami di asosiasi sulit melakukan iven karena keterbatasan yang ada. Maka dari itu, peran pihak swasta seperti Haluan yang konsisten dengan Haluan Cupnya, amat kami butuhkan untuk menjaring bibit-bibit potensial. Salah satunya yang t erdekat, untuk diajak mengikuti seleksi pra PON 2020 di Papua, mewakili Sumbar di pentas nasional,” katanya. Sementara itu, Ketua Panitia Haluan Cup III sekaligus Pemimpin Perusahaan (PP) Harian Haluan David Ramadian menyatakan, untuk tahun yang akan datang, Haluan Cup IV dipastikan kembali akan digelar. Namun dalam kepesertaan, Haluan berusaha untuk mengembangkannya, dengan mengundang tim-tim futsal mahasiswa PT di Riau dan Kepri. “Haluan telah berkontak dengan Kopertis wilayah X untuk kemungkinan digelarnya turnamen Haluan Cup IV dengan format seperti itu. Sejauh ini, Kopertis pun memberi dukungan penuh,” kata David. (h/isq/mg-fkr)

Pejabat............................................ Dari Halaman. 1 tidak terbuka,” kata Nasrul. Nasrul juga menerangkan, seharusnya para pejabat publik yang enggan berurusan dengan pers, mulai mengubah pola pikirnya. Sebab, keberadaan pers sendiri merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, termasuk demokrasi dalam birokrasi. “Kalau pejabat bekerja sesuai dengan ketentuan undangundang, dan tidak melakukan tindakan menyalahi aturan, apa gunanya takut. Kenapa harus takut. Kalau kinerja baik tentu

akan disajikan secara baik pula,” lanjutnya. Pada pokoknya, Nasrul berpesan bahwa, pers melalui wartawanwartawannya, bertugas menyampaikan hasil pekerjaan pemerintah kepada masyarakat luas. “Bahkan tidak itu saja, beberapa wartawan bahkan memberikan penilaian dan evaluasi tertentu atas kinerja pejabat publik. Tentu ini akan sangat membantu si pejabat itu dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugastugasnya,” pungkas Nasrul.

Di tempat yang sama, Kepala Museum Adityawarman Ade Saputra menyampaikan, pameran sejarah pers nasional Minangkabau ini merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2018 di Sumatera Barat. “Selain itu, acara juga berguna untuk memperkenalkan kembali kepada para pemuda tentang sejarah pers di Sumatera Barat. Sebab masih banyak anak-anak generasi sekarang yang baru bertentukan,” terangnya. (h/isq)

Adik ................................................ Dari Halaman. 1 Azmin Aulia katanya adalah kunci penentu pemenang lelang dalam proyek e-KTP. “Kemenangan e-KTP kuncinya ada di Pak Irman dan pejabat Depdagri pada Azmin Aulia, saya melihat demikian. Kalau Pak Novanto membantu anggaran,” ujar Andi kepada majelis hakim. Menurut Andi, Azmin Aulia kenal dekat dengan salah satu pengusaha yang ikut dalam konsorsium e-KTP. Pengusaha tersebut yakni, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. Andi juga pernah dikenalkan dengan Azmin oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Selain itu, Andi pernah diundang untuk mengikuti pertemuan di kediaman Azmin Aulia. Menurut Andi, kedekatan Azmin dan Paulus Tanos membuat Konsorsium PNRI ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek e-KTP. Andi mengatakan, Azmin mewakili Gamawan Fauzi ikut mendapat jatah atau fee yang diberikan oleh para pengusaha. Adapun, fee untuk Gamawan melalui Azmin diberikan oleh Paulus Tanos. Dijelaskan Andi, sejak awal Dirjen Dukcapil telah memberi tahu bahwa jika ingin menang dalam proses lelang, pengusaha harus siap memberikan fee kepada pejabat Kemendagri dan anggota DPR. Untuk itu, menurut Andi, Azmin diberikan satu unit ruko di Grand Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan. Selain itu, diberikan sebidang tanah milik Paulus Tanos. “Setelah konsorsium terbentuk, 5 persen yang dikerjakan PT Sandipala untuk meng-cover Azmin Aulia, untuk Pak Menteri,” kata Andi. Menurut Saut, KPK akan membandingkan keterangan Andi dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Selain itu, KPK akan mencocokkan keterangan Andi dengan bukti yang dimiliki KPK. “Bisa jadi itu betul, tapi akan kami dalami lebih lanjut apa yang www.harianhaluan.com

dia (Andi) katakan dalam persidangan,” kata Saut. Sebelumnya, saat dihadirkan dalam persidangan 13 November lalu, Azmin Aulia sudah membantah soal penerimaan ruko. Azmin mengatakan membeli aset ruko di Grand Wijaya, Jakarta Selatan, seharga Rp 2,5 miliar dari Paulus Tanos. Pembayaran aset ini dilakukan secara bertahap melalui transfer bank. “Semua bukti transfer sudah saya serahkan ke penyidik. (Bukti transfer) dua Bank BCA dan Bukopin saya serahkan ke penyidik,” kata Azmin. Selain membeli ruko di Grand Wijaya, Azmin mengaku membeli sebidang tanah dari Paulus. Tanah di daerah Brawijaya, Jakarta Selatan, itu dia beli seharga USD 3,1 juta. “Tanah di Grand Wijaya. Tanah di Brawijaya seharga USD 3,1 juta, sekitar Rp31 miliar pada waktu itu, dengan NJOP Rp19 miliar. Dibayar melalui transfer. Brawijaya pakai rekening di Singapura,” jelasnya. Anggota majelis hakim Emilia Djaja Subagia kemudian menanyakan alasan pembayaran menggunakan rekening di Singapura. Azmin mengaku sudah memiliki rekening itu sejak 1996 untuk berbisnis. “Saya punya (rekening di Singapura) sejak 1996, karena saya banyak berurusan bisnis di luar, saya gunakan bank di Singapura. Keluarga saya juga ada di Australia,” katanya. Azmin menyebut Paulus juga pernah bercerita soal menang tender proyek e-KTP. Hakim kemudian menanyakan soal konflik kepentingan karena Azmin merupakan adik Mendagri, yang saat itu dijabat Gamawan. “2011 Paulus pernah cerita garap e-KTP. Dia waktu ketemu saya, ‘Gue menang tender e-KTP nih,’” katanya. Azmin menerangkan tanah di Brawijaya itu rencananya akan dibangun apartemen. Dia mengaku rugi karena kasus korupsi proyek e-KTP ini membuatnya urung menjual unit apartemen. “Se-

karang sudah dibangun fondasinya. Izinnya sudah keluar, sudah mau dijual, sudah saya tawarkan, ada ribut begini, orang nahan beli. Saya jadi rugi. Sudah dibangun fondasinya, masih tanah kosong,” tuturnya. Azmin mengaku membeli tanah di Brawijaya bersama rekannya, politikus NasDem Johnny G Plate. Tanah seharga USD 3,1 juta itu dibagi dua. “Bayar cash, 5050 (dengan) Johnny Plate transfer dengan cash, sesuai jumlah masing-masing. USD 1,55 (juta) ditransfer, yang bayar pajak pakai uang saya. Transfer tentu saya tidak USD 1,55 (juta),” jelasnya. Azmin mengatakan Johnny juga membayar melalui transfer via bank di Singapura. “Pak Johnny transfer juga, dari bank Singapura,” kata Azmin. Gamawan Fauzi sendiri pernah menggaransi kedua adiknya, Azmin Aulia dan Afdal Noverman tidak tersangkut kasus korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. Keyakinan Gamawan didasarkan pada surat yang dia kirim ke Irman yang saat itu sebagai pelaksana direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil. Surat yang ditulis pada September 2011 itu dikirim menyusul adanya pemberitaan Majalah Tempo terkait kongkalikong di proyek e-KTP. Intinya, Gamawan ingin mendapatkan kepastian apakah tender sesuai prosedur dan terkait keterlibatan adik-adiknya. Irman mengatakan bahwa terkait tender merupakan kewenangan pejabat pembuat komitmen. “Terkait isu adik bapak menteri, atau isu orang dekat, isu itu tidak benar sama sekali. Karena panitia tender dan tim teknis tidak pernah dihubungi adik bapak atau orang yang mengaku dekat dengan bapak menteri,” kata Gamawan yang mengaku telah menanyakan adik-adiknya terkait pemberitaan tersebut. Hasilnya, kedua adiknya mengaku tidak pernah terlibat. (h/ben)

bawa bentuk reproduksinya, bisa berbentuk kopian atau foto. Sebagai filolog, saya bisa menjepret naskah itu apabila Pemprov Sumbar meminta bantuan saya untuk mengirim naskah itu dari Belanda ke Sumbar,” ujar pria asal Pariaman di Belanda saat dihubungi Haluan melalui WhatsApp, Rabu (29/11). Sementara itu, pengamat kebijakan publik asal Universitas Negeri Padang, Mohammad Isa Gautama, menilai, keberangkatan rombongan Pemerintahan Sumbar ke Belanda untuk menjemput kopian naskah Tuanku Imam Bonjol bukan hanya tidak efektif, tetapi merupakan perbuatan konyol dan sia-sia. Menurutnya, keberadaan urang awak di Leiden, yakni Ajo Suryadi, yang memahami naskah kuno, bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan naskah tersebut ke Sumatra Barat, baik melalui jasa pengiriman maupun melalui teknologi digital. “Keberangkatan mereka ke Belanda sepertinya lebih bisa dikatakan sebagai pelesiran dan menghabiskan anggaran akhir tahun. Lebih baik dana itu digunakan untuk program strategis untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. Sedangkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Alwis, menjelaskan, pihaknya

akan berangkat ke Belanda pada 3—9 Desember untuk memfoto naskah Tuanku Imam Bonjol. Foto naskah itu diperlukan untuk mendaftarkan naskah tersebut ke Unesco sebagai warisan ingatan kolektif dunia (memory of the world). “Ide untuk menjemput naskah kuno ini adalah ide Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar. Jadi, sebenarnya, ini adalah perjalanan kami. Namun, kami harus meminta dukungan kepada gubernur dan DPRD Sumbar. Gubernur tidak ikut pergi. Dari Pemprov Sumbar, kami hanya dua orang yang pergi, yakni saya dan satu kepala bidang. Sementara itu, dari DPRD Sumbar ada lima anggota DPRD dari Komisi V yang pergi. Juga diikuti Pranomo, ahli naskah kuno dari Universitas Andalas. Kami mengajak Pemkab Pasaman untuk ikut pergi ke Belanda kar ena naskah itu berhubungan dengan Pasaman sebagai tempat lahir Tuanku Imam Bonjol,” ucapnya. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat, hingga saat ini tidak mengetahui rencana keberangkatan tim Pemprov Sumbar ke Belanda. Ia juga tidak mengetahui jumlah anggota Komisi V yang diajak Pemprov Sumbar. “Saya tidak pergi. Kemudian, saya belum mengetahui tujuan mereka ke Belanda. Belum ada laporan itu

masuk ke saya. Keberangkatan Pemprov Sumbar ke Belanda bahkan tidak termasuk ke dalam pembahasan kami. Kalau ada rencana itu, nanti akan kami panggil Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar untuk menjelaskannya. Sebagai mitranya, kami harus tahu kegiatannya,” katanya. Sementara itu, anggota Komisi V DRPD Sumbar, Marlina Suswati, mengakui bahwa ia merupakan salah satu anggota DPRD Sumbar yang akan pergi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Belanda. Saat ditanya jumlah anggota Komisi V DPRD Sumbar yang pergi ke Belanda dan tujuan keikutsertaannya, ia tidak mau menjawabnya. “Beritanya sudah terbit di koran-koran, bahkan sebelum keberangkatan ini pasti. Informasinya itu sudah cukup,” tuturnya. Anggota Komisi V lainnya, Sabar AS, mengatakan, ada empat Anggota Komisi V yang pergi ke Belanda, yakni dirinya, Marlina, Rizanto Algamar, dan Saidal Masfiyuddin. Ia menyatakan keberangkatan empat anggota Komisi V itu remsi dan sudah dibahas di DPRD. “Sebagai mitra Dinas Perpustakaan dan Arsip, kami mendampinginya ke Belanda untuk menjemput teks naskah Tuanku Imam Bonjol itu,” ujarnya. (h/dib)

DPRD ............................................. Dari Halaman. 1 Alokasi pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Total PAD Sumbar 2018 disepakati Rp2,230 triliun. Target ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lainlain PAD. Sedangkan untuk dana perimbangan, ditetapkan senilai Rp4,023 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Selanjutnya, untuk dana lainlain pendapatan yang sah ditarget Rp87 miliar. Target bersumber dari hibah swasta senilai Rp16,47 miliar dan DID fungsi pendidikan senilai Rp71,25 miliar. Pada sektor belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dipatok sebesar Rp4,008 triliun, dengan alokasi belanja pegawai sebesar Rp2,1 triliun. Alokasi belanja pegawai merupakan paling tinggi diantara pos belanja tidak langsung. Sisa pos belanja tidak langsung selain belanja pegawai adalah untuk belanja hibah, belanja BOS, belanja bagi hasil kabupaten/kota belanja, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung yang notabene digunakan untuk urusan pendidikan dan kesehatan, ditetapkan senilai Rp2,668 triliun. Wakil Gubernur Sumbar Nas-

rul Abit menyebut, disetujuinya rancangan APBD 2018 menjadi APBD 2018 tidak terlepas dari peran banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras. “Kami akan segera lanjutkan hal ini kepada Kemendagri untuk dievaluasi sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumbar,” katanya. Terkait APBD 2018, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano menyampaikan, ada tujuh poin persoalan yang menjadi catatan dari DPRD dan diminta menjadi perhatian serius oleh Pemprov Sumbar. Pertama berkaitan dengan permasalahan pembiayaan dan sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Sumbar, yang pembiayaannya dibebankan pada APBD, seharusnya menjadi beban APBN. Selanjutnya dewan meminta sektor pertanian mendapat perhatian yang maksimal. Sebab sektor ini adalah penyumbang terbesar PDRB, sebahagian besar masyarakat Sumbar juga menggantungkan hidup pada sektor ini. Selanjutnya, penjualan DOC yang saat ini masih terkendala dengan alat transportasi untuk pengangkutan diminta diperhatikan. Hal ini karena penjualan ayam merupakan sektor potensial yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada poin ke empat, dewan menilai kinerja

bank daerah dalam hal ini Bank Nagari, belum sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dengan NPL Bank Nagari yang masih tinggi, untuk itu DPRD meminta perlu evaluasi. Pemprov diminta mendorong kinerja Bank Nagari untuk lebih profesional. Kemudian, DPRD juga meminta pengelolaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang infrastruktur agar dibenahi dan harus mengacu kepada lingkungan hidup yang baik. Dalam ini dewan akan melakukan fungsi pengawasannya. Lebih lanjut, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan program prioritas pembangunan nasional antar lintas sektoral dinilai masih rendah. Karenanya keterpaduan program diminta perlu ditingkatkan. Terakhir, pada poin ketujuh DPRD meminta permasalahan tenaga pendidik yang muncul sebagai akibat peralihan urusan pendidikan ke provinsi segera dituntaskan. Jika persoalan ini dibiarkan, dikuatirkan akan berdampak pada kelancaran penyelenggaraan pendidikan. “Beberapa catatan penting ini merupakan hasil pembahasan pendahuluan antar komisi-komisi bersama OPD, hendaknya ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai masukan untuk pembangunan Sumbar yang lebih baik,” tegas Arkadius. (h/adv)

Pasutri ............................................ Dari Halaman. 1 dan Misliza lolos, karena berdasarkan penghitungan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran sudah melebihi syarat minimal. Bapaslon mengumpulan dukungan dalam bentuk formulir B1 KWK sebanyak 45.318, dan dalam bentuk lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 42.756 yang tersebar di 90,9 persen atau 10 kecamatan di Kota Padang,” jelas Ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati, Kamis (30/11). Untuk Bapaslon Alkudri Syafril Basir, tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan jumlah sebaran karena setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan, ternyata keduanya cuma mengumpulkan sebanyak 26.611 jumlah dukungan dalam bentuk formulir B1 KWK, dan mengumpulkan sebanyak 26.662 dalam bentuk lampiran fotocopy KTP/Suket dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika pendukung calon tidak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Jika pasangan calon masih tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Mengacu pada Pasal 48, Undang-Undang Pilkada, setelah melakukan verifikasi jumlah dukungan serta jumlah sebaran, KPU Kota Padang akan verifikasi administrasi yang akan dilaksanakan pada 2 hingga 8 Desember 2017. Jika lulus tahap verifikasi administrasi, maka akan dilanjutkan d engan verifikasi faktual dengan metode sensus. Nanti petugas menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya,” sebut Sawati yang dalam pleno didampingi Ketua Divisi Hukum Riki Eka Putra, Ketua Divisi

Teknis Chandra Eka Putra, Ketua Divisi Program dan Data Yusrin Trinanda, Ketua Divisi Keuangan dan Logistik Mahyudin serta Sekretaris KPU Padang Lucky Dharma Yuli Putra bersama sejumlah Kasubag. Syamsuar Syam mengaku sengaja mengajak istrinya maju di Pilwali Kota Padang karena ingin pasangan yang betul-betul setia kelak jika terpilih menjadi kepala daerah. “Banyak pasangan baru satu tahun hubungannya sudah tidak baik. Bagaimana mau membangun, jika antara sopir dan kernet tidak sejalan,” kata Syamsuar. Dengan berpasangan dengan istri sendiri, maka membangun Kota Padang dengan suka duka bersama. “Istri saya berada di sisi saya baik di tempat senang maupun susah. Ketika saya ada masalah sulit mendapatkan pasangan, beliau siap menjadi pasangan. Ini pasangan dari Tuhan,” ungkap pensiunan TNI dengan pangkat akhir Letnan Kolonel itu. Syamsuar Syam yang mengisi hari-harinya sebagai peternak sapi selepas pensiun dari TNI 2008 silam itu, mendaftar sebagai calon walikota Padang dari jalur perseorangan dengan membawa 59 ribu KTP sebagai bukti dukungan masyarakat kepada dirinya. Dia tak pernah menyangka pada akhirnya takdir membawa dia berpasangan dengan sang istri tercinta untuk maju dalam kontestasi Pilwako Padang 2018 mendatang. Syamsuar mengatakan, dirinya memiliki kapasitas dan latar belakang pendidikan, kepemimpinan serta pengalaman dalam memimpin selama 40 tahun saat aktif bertugas di TNI. Di sisi lain, dengan sistem demokrasi pemilihan langsung seperti sekarang ini, ditegaskannya, banyak pasangan calon yang menghabiskan uang hingga puluhan milyar untuk menjadi pemimpin. Hal itu

 Redaktur: Bhenz Maharajo

menurut dia sudah salah kaprah dari nilai-nilai demokrasi sebenarnya. “Tujuan saya maju, salah satunya adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada warga kota Padang bahwa untuk maju sebagai bakal calon tak perlu untuk menghambur-hamburkan uang,” ulasnya sembari menyebut jika dirinya baru menghabiskan uang kurang dari Rp 5 juta hingga sampai di tahap pendaftaran itu. Ditegaskan pria berpangkat Letnan Kolonel (Purn) itu, dirinya maju ikut kontestasi Pilkada untuk memperjuangkan harapanharapan yang telah ditumpangkan puluhan ribu pendukung setianya. “Kita mempunyai jargon, Nurani tidak bisa dijual, basamo kito majukan masyarakat Padang,” terang Ketua Laskar Merah Putih Sumbar 2017-2022 itu. Dalam proses pengumpulan KTP-e yang merupakan bukti fisik dukungan awal dari rakyat, diungkapkan Syamsuar jika dirinya mengumpulkan KTP-e sudah sejak tahun 2008 melalui jaringan peternak Sapi dan dari kedai ke kedai. Saat ini, saya memiliki dukungan KTP-e hingga 300 ribu, namun yang diserahkan saat mendaftar kemarin sebanyak 59 ribu. Itu sudah melebihi dari syarat maju harus memiliki 41 ribu e-KTP. Sementara itu, bakal calon wakil walikota Miss Liza menyebut jika dalam menghadapi kontestasi pilwako 2018 nanti, pihaknya beserta tim sudah memiliki visi dan misi serta beberapa program unggulan yang bakal dijadikan skala prioritas saat membangun Padang jika mendapat kepercayaan dari masyarakat Padang. Untuk kampanye, menurut Miss Liza pihaknya akan tampil beda dibanding caloncalon lainnya. Pasalnya dirinya bertekad untuk tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk memasang baliho ataupun spanduk diruang publik. (h/rin)  Layouter: Irvand


8

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

PENDIDIKAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pemilihan OSIS Adabiah Adopsi Sistem Pemilu PADANG, HALUAN — Terinsiprasi dari jambore demokrasi pelajar. Panitia pemilihan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Adabiah Padang merencanakan pemilihan ketua periode 2017-2018 dengan mengadopsi sistem pemilihan umum (pemilu). Se-

jumlah teknis kegiatan mereka diskusikan dengan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Padang, Sutrisno di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Padang, beberapa waktu yang lalu. “Pemilihan Ketua OSIS SMA Adabiah dengan mengadopsi sistem pemilu ini,

terinspirasi dari jambore demokrasi pelajar yang digelar KPU Padang di Lemdadika Padang Besi, Padang, pada 6-8 Oktober 2017. Mekanisme pemilihan walikota jambore pada kegiatan itu, akan kami coba terapkan dipemilihan ketua OSIS kami periode 2017-

2018,” kata Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan OSIS SMA Adabiah Padang, Angger Katon Trisulla di sela-sela diskusi. Waktu itu, jambore demokrasi pelajar ini melibatkan 358 orang Pramuka Penegak yang berasal dari SMA sederajat se-Kota Padang. Sebanyak 10 orang, di antaranya merupakan Pramuka Penegak SMA Adabiah. “Empat orang dari peserta jambore demokrasi pelajar dulu, sekarang dipercaya jadi panitia pemilihan,” ujar Angger yang juga ikut di ajang jambore demokrasi pelajar perdana di Indonesia itu. Dalam diskusi yang berlangsung hingga jelang Magrib itu, sebanyak 15 orang panitia pemilihan berdiskusi mulai dari teknis pencalonan, masa kampanye, pencoblosan, penghitungan suara hingga teknis penetapan calon terpilih. Tahapan itu dibicarakan secara detail, agar proses

demokrasi di kalangan pelajar ini berjalan sesuai dengan agenda yang telah disusun. Dikatakan Angger, panitia pemilihan mengagendakan masa kampanye pada Rabu (29/11) mulai pukul 08.00 WIB-11.45 WIB. Kampanye ini akan dibagi dalam tiga sesi. Sesi I mulai pukul 08.00 WIB-09.15 WIB, dengan peserta kampanye dari kelas XII. Kampanye sesi kedua pukul 10.00 WIB-10.45 WIB (untuk kelas XI) dan kampanye sesia tiga 11.00 WIB-11.45 WIB (untuk kelas X). “Kampanye akan digelar di ruang aula SMA Adabiah. Nantinya, tiga orang kandidat ketua diberi kesempatan untuk berkampanye menyampaikan visi dan misinya di masing-masing sesi,” jelasnya. Ketiga calon yang akan bertarung memperebutkan 1.100 (termasuk guru-red), yakni Tommy Rizki kelas XI

SEJUMLAH pelajar SMA Adabiah Padang berdiskusi dengan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Padang, Sutrisno di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Padang, beberapa waktu yang lalu. IST

IPA 5, Muhammad Ihsan dari kelas XI IPA 5 dan Yulia Ersi dari kelas X IPA 4. “Proses pemilihan akan dilangsungkan pukul 08.00 WIB-13.00 WIB pada Kamis (30/11). Pemilih akan menggunakan hak pilihnya di dua tempat pemungutan suara (TPS), TPS 1 nantinya khusus untuk siswa kelas IPA dan TPS 2 untuk siswa khusus kelas IPS,” jelasnya. Menurut Sutrisno, pembelajaran kepemiluan yang ditularkan selama pelaksanaan jambore demo-

krasi pelajar yang digagas KPU Padang pada Oktober 2017, ternyata telah menular kekalangan pelajar di lingkungan sekolahnya. Sutrisno menjanjikan, personel KPU Padang akan datang mendampingi proses kampanye dan pencoblosan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan panitia pemilihan. “Semoga semua berjalan lancar. Nanti kita akan bantu spanduk dan mendesainkan surat suara yang digunakan saat pemilihan,” pungkasnya. (h/rin)

FOTO BERSAMA — Kepala SMAN 2 Tilatang Kamang, Agam, Edi Mukhiar (tengah) foto bersama dengan para guru terfavorit, terdisiplin, terinspirasi dan terupdate oleh siswa pada perayaan HUT PGRI dan HGN ke-72 di sekolah itu, kemarin. RIDWAN

MERIAHKAN HUT PGRI DAN HGN

Pelajar SMAN 2 Tilkam Hibur Guru AGAM, HALUAN — Para guru SMAN 2 Tilatang Kamang (Tilkam), Agam, merasa terhibur dengan serangkaian kegiatan yang digelar siswanya dalam memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-72 bertajuk “Happy Teacher Day”. “Kami sangat merasa senang dan terhibur dengan sejumlah kegiatan yang digelar siswa, sebagai wujud rasa penghargaan, hormat dan cinta mereka terhadap guru. Dan kami selaku guru mengapresiasi apa yang dipersembahkan pelajar kami,” ujar Kepala SMAN 2, Edi Mukhiar kepada Haluan usai menerima salam plus bunga dari siswa sekolah itu, kemarin. Menurut Edi Mukhiar didampingi Wakil Bidang Kurikulum Hendra Putra, Bidang Humas Ailen Rozananda, Bidang Sarana Herlinda dan Bidang Kesiswaan Melwaldi, animo siswa untuk memeriahkan HUT HGN dan PGRI sangat tinggi. Jauh–jauh hari dimotori OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) sudah mereka siap-

www.harianhaluan.com

kan, berhubung hujan, baru hari ini dapat mereka laksanakan. Dalam kegiatan yang diikuti penuh semangat dan gembira, lanjut Edi, para siswa selain mempersembahkan bunga, lagu himne guru, sekapur sirih dicarano, dan para siswa juga menghibur guru menampilkan lagu, puisi, tari-tarian trasional, seperti silat dan randai, pelepasan balon ke udara, pemilihan guru terfavorit dan terupdate, serta lagulagu hiburan dan lawak sesuai bakat dan minat mereka. Kepada pelajar yang penuh semanangat merayakan HUT peringatan HGN dan PGRI ini, selain menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus berharap dari sekolah yang dipimpinnya

kelak lahir generasi hebat di Minangkabau, sebagaimana masa sebelumnya. Namun, saat ini tokoh–tokoh hebat sudah mulai punah. Sementara Ketua OSIS Rizandi Marsya menambahkan, puncak dari rangkaian kegiatan adalah pengumuman pemasangan salempang kepada guru yang berhasil terpilih sebagai guru terfavorit, terdisiplin, terinspirasi dan terupdate, sebagai kado ultah dari siswa buat guru. Guru yang terpilih berdasarkan angket isian yang disebarkan OSIS, lanjutnya, terpilih sebagai guru favorit Melwaldi (guru olahraga) dan Sri Rahayu (guru Bahasa Inggris). Terdisiplin Syafrizal (guru kimia) dan Janila Elisa (guru ekonomi). Guru terinspirasi Yenhardeti (guru matematika), Safrizal HB (guru sosiologi) dan guru terupdate Hendra Putra (guru biologi) dan Asni Suib (guru sejarah). Kegitan perayaan HUT PGRI dan HGN ke-72 di SMAN 2 Tilkam, lanjut Rizandi didampingi sejumlah

 Redaktur: Nasrizal

pengurus lainnya, sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Namun, tahun ini dipersiapkan lebih semarak. Terbukti meski diguyur hujan rintik, namun tetap berjalan penuh antusias sesuai rencana. Tujuan digelarnya perayaan ini, karena dunia tak terlepas dari pendidikan. Dan yang berperan dalam dunia pendidikan adalah guru. Guru telah banyak memberikan jasa dalam hal kemajuan dan pembangunan. Tanpa guru, lanjutnya, apalah jadinya. Guru adalah sosok yang penting dalam hidup kita, tanpa pamrih ia mengajarkan sekian banyak ilmu kepada kita setiap hari. Bukan hanya itu, ia juga dengan tulus ikhlas membimbing agar menjadi seorang berakhlak. Atas jasajasanya, kita patut menghormati guru dan membuatnya merasa bahagia, terutama di hari ulang tahunnya. “Selamat ulang tahun pak guru dan ibu guru. Terimakasih atas semua bimbingan, petuah dan pengajaran yang telah kau berikan kepada kami. (h/rdw)

 Layouter: Irvand


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DPRD Setujui APBD Padang 2018 Rp2,327 T PADANG, HALUAN — DPRD Padang menyetujui APBD 2018 sebesar Rp2,327 triliun dalam Sidang Paripurna, Rabu (29/11). “Sebelum APBD disetujui, telah dilakukan pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Padang sesuai dengan hasil rapat internal, rapat kerja, kunjungan kerja, dan konsultasi serta rapat finalisasi RAPBD,” ujar Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra. APBD Padang 2018, kata Wahyu, sama besarnya dengan anggaran yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018. Ia mengutarkaan, pendapatan daerah pada 2018 sebesar Rp2,327 triliun, PAD Rp568 miliar, dana perimbangan Rp1,4 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp258 miliar. Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp2,380 triliun dengan belanja tidak langsung Rp1,290 triliun dan belanja langsung Rp1,180 miliar. APBD 2018, kata Wahyu, juga mengakomodasi sepuluh program unggulan sesuai dengan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Padang, yaitu peningkatan pelayan publik. “Semua organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan menindaklanjuti APBD 2018, termasuk tunjangan-tunjangan kinerja eksekutif. OPD harus mampu memanfaatkan APBD yang telah disepakati dengan sebaikbaiknya. Jangan sampai ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) akibat kelalaian,” ujarnya. Wali Kota Padang, Mahyeldi, mengatakan, pandangan dan saran dari DPRD Padang akan menjadi pedoman dalam pengaplikasian APBD 2018. Ia berharap, semua OPD berkoordinasi maksimal dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga apa yang telah disepakati berjalan dengan baik. (h/ade)

PADANG

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

9

TERBUKTI LAKUKAN PUNGLI

Mantan Ketua LSM Divonis 3 Tahun Penjara PADANG, HALUAN — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menjatuhkan hukuman pidana kepada Firdaus, terdakwa kasus pungutan liar (pungli), dengan hukuman tiga tahun pindana. Majelis hakim menilai mantan ketua LSM Jiwa Hati itu terbukti bersalah melakukan pungli terhadap uang bantuan sosial pembinaan mantan narapidana. Dalam sidang, majelis hakim berpendapat, terdakwa terbukti melanggar Pasal 8 juncto 18 Ayat 1 Huruf b Ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama tiga tahun kurungan penjara dan denda Rp150 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara,” ujar Hakim Ketua, Agus Koma-

rudin, yang beranggo takan M.Takdir dan Elysiah Plorence, saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (30/11). Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebanyak Rp61 juta. Jika terdakwa tidak membayarnya, hukuman penggantinya adalah hukuman pidana penjara selama tiga bulan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa selama empat tahun, denda Rp 150 juta, dan subsider 6 bulan. Terdakwa, yang didampingi Penasihat Hukum

(PH), Anna Mardiah dan kawan-kawannya, mengaku berpikir-pikir menyikapi putusan tersebut. Dalam berita sebelumnya disebutkan, kasus itu berawal dari penangkapan yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli Padang. Terdakwa Firdaus yang beralamat di Jalan Jeruk 366, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Padang, merupakan ketua LSM Jiwa Hati, yayasan penyalur bantuan kepada mantan narapidana. Terdakwa memotong dana yang seharusnya diterima mantan narapidana sebesar Rp5

juta. Terdakwa m emotong dana sekitar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta. Terdakwa ditangkap berkat informasi dari seorang mantan narapidana yang merasa tertipu. Dari tangan pelaku diamankan sebanyak 46 unit buku tabungan milik mantan narapidana, serta uang tunai sebesar Rp7.150.000. Dana bantuan pembinaan mantan narapidana itu berasal dari Kementerian Sosial, yang dicairkan oleh dinas sosial provinsi, yang didahului oleh pengajuan proposal dari yayasan. (h/mg-hen)

Pemko Targetkan Angka Kemiskinan Turun 0,04 Persen PADANG,HALUAN — Angka kemiskinan di Padang diperkirakan masih 4,69 persen. Pemko Padang menargetkan angka kemiskinan kota itu turun sekitar 0,04 persen hingga 2019. “Jika dilihat, angka 0,04 persen terlihat sedikit. Namun, di lapangan, penurunan angka tersebut cukup sulit dicapai,” ucap Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi, saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Hotel Pangeran, Kamis (30/11). Emzalmi mengutarakan, penanganan kemiskinan tidak bisa disamakan. Masyarakat miskin di daerah pantai membutuhkan bantuan alat tangkap yang memadai untuk melaut karena mereka mayoritas nelayan. Sementara itu, masyarakat miskin di perkotaan dan daerah pinggiran membutuhkan pemberdayaan atau pelatihan agar bisa mandiri. Ia berharap kepada TKPKD Padang untuk bekerja menggunakan Pedoman Rencana Pr ogram Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dengan rancangan program lima tahun mendatang. “RPIJM akan memudahkan kita untuk mengatasi kemiskinan sebab kriteria mereka sudah diketahui sehingga program-program yang dijalankan tepat sasaran,” ujar ketua TKPKD Kota Padang itu. Mengenai RPIJM, menurut Emzalmi, RPIJM sebaiknya dibuatkan payung hukum sehingga ada pedoman dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan begitu, RPIJM berisi susunan kegiatan-kegiatan dan anggaran sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, Kepala Bappeda Padang, Hervan Bahar, mengakui, kemiskinan di Padang masih sulit diatasi. Menurutnya, hal terjadi karena 13 organisasi perangkat daerah (OPD) di Padang belum bersinergi dalam melakukan kegiatan. (h/mg-mel)

BAKI SOSIAL IARMI — Wali Kota Padang, Mahyeldi, memberikan kata sambutan pada bakti sosial IARMI se-Indonesia di Pantai Muaro Lasak, Padang, Juma t(1/12). IARMI seIndonesia membersihkan Pantai Muaro Lasak, melepaskan tukik, dan menanam pohon di pantai itu. IST

IARMI se-Indonesia Bersihkan Pantai Muaro Lasak PADANG, HALUAN — Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) dari 18 provinsi melaksanakan membersihkan Pantai Muaro Lasak, Padang, Jumat (1/12), dalam rangka bakti sosial. Selain memungut sampah, alumni Menwa melepas tukik (anak penyu) dan menanam pohon di pantai itu. “Giat IARMI se-Indonesia ini dihadiri kurang lebih 300 orang peserta dari 18 provinsi, antara lain, Sulawesi Tengah, Jambi, Jawa Timur, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Riau, dan Sumatra Barat selaku tuan rumah. Kami berharap kegiatan ini mencitrakan Su-

matra Barat sebagai provinsi pariwisata yang bersih pantainya. Kami memperlihatkan bahwa Ranah Minang adalah daerah wisata,” ujar Wakil Komandan Resimen Maharuyung (Menwa) Sumbar, Wahyu Iramana Putra. Peserta-peserta kegiatan itu datang ke Padang pada Kamis (30/11) melalui Bandara Internasional Minangkabau. Pihaknya, kata Wahyu, menjemput rombongan IARMI dengan transportasi yang dibantu oleh Lantamal, Polda Sumbar, Brimob, dan Korem. Rombongan IARMI dibawa ke barak di lapangan Telkom. Setelah kegiatan di Pantai

Muaro Lasak, kata Wahyu, rombongan IARMI akan ke Pagaruyung. Di sana, rombongan tersebut akan disambut dengan tradisi-tradisi Minangkabau yang bertepatan dengan HUT Tanah Datar. Dari Tanah Datar, rombongan akan dibawa ke Bukittinggi untuk mengunjungi tempat kelahiran Hatta. Di sana, rombongan disambut wali Kota Bukittinggi. Setelah itu, rombongan dibawa kembali ke Padang. “Pada hari terakhir, pada Sabtu (2/12) malam, IARMI akan melaksanakan kegiatan hiburan Kim. Semua peserta akan kembali ke daerah mereka masing-masing pada Minggu

(3/12),” ucapnya. Wali Kota Padang, Mahyeldi, menyambut baik bakti sosial yang dimotori IARMI Sumatra Barat itu. Menurutnya, aksi dan kepedulian anggota Menwa memberikan contoh yang baik kepada warga. “Aksi ini memancing kesadaran warga Kota Padang agar peduli kebersihan,” ujarnya. Ia mengapresiasi semangat dan nilai nasionalisme Menwa maupun alumni Menwa. Ia berpendapat, hal itu patut ditularkan kepada generasi muda guna menyikapi bonus demografi yang dimiliki Indonesia dalam dua dekade ini. Indonesia berpenduduk usia

produktif melebihi 60 persen yang tidak dimiliki negaranegara lain di dunia. Pemko Padang, kata Mahyeldi, serius dalam pembinaan generasi muda agar memiliki ideologi dan jiwa nasionalisme yang mumpuni. “Kami serius membina generasi muda. Untuk itu dianggarkan melalui APBD,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Mahyeldi bersama Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti; Ketua IARMI Sumbar, Firdaus Ilyas; dan Wakil Komandan Menwa Sumbar, Wahyu Iramana Putra melepaskan tukik sebagai simbol pelestarian hewan laut yang dilindungi tersebut. (h/ade)

DITARIK WANITA DI ATOM CENTER

Seorang Pria Ditangkap Pol PP PADANG, HALUAN — Seorang pria berinisial FD (34) merasa sial karena ditangkap Sat Pol PP di salon Atom Center, Imam Bonjol, Padang, Kamis (30/11), sekitar 14.00. Ia merasa sial karena

mengaku hanya lewat di depan salon tersebut, lalu ditarik-tarik masuk ke dalam salon oleh seorang wanita tua. “Saya tidak melakukan apa-apa. Saya baru pulang

bekerja dan hendak duduk sejenak di Atom Center sejenak. Saat lewat di sana, saya ditarik-tarik masuk ke dalam salon oleh seorang wanita. Baru sampai di dalam salon, saya langsung diamankan Pol PP. Saya merasa sial,” ujar pria warga Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan itu. Namun, menurut Plt Kasat Pol PP Padang, Yadrison, pihaknya menangkap FD saat bertransaksi dengan AT (45), wanita warga Air Tawar Barat, Padang Utara yang diduga pekerja seks komer-

sial (PSK), di dalam sebuah salon di Atom Center. “Dari razia yang digelar di beberapa tempat di salon Atom Center, kami mengamankan pasangan ilegal yang berstatus bukan suami istri,” ujarnya. Yadrison mengutarakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada AT dan FD. Pihaknya akan menyerahkan AT ke Panti Rehabilitasi Andam Dewi Solok jika ia terbukti seorang PSK. (h/ mg-mel)

PLT KASAT Pol PP Padang, Yadrison, menginterogasi satu pasangan ilegal di Markas Sat Pol PP Padang, Kamis (30/11). Pihaknya menangkap pasangan illegal itu di salon Atom Center. MELATI

www.harianhaluan.com

 Redaktur: Holy Adib

 Layouter: Rahmi


10

PADANG

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

Kantor Hukum Independen Diresmikan PADANG, HALUAN — Kantor Hukum Independen (KHI) yang baru di Jalan Aur Duri Raya 1, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Padang, diresmikan, Jumat (1/12). Defika Yufiandra, direktur pengelola kantor pengacara tersebut, mengatakan, dengan berdirinya kantor itu, pihaknya siap melayani masyarakat kurang mampu dalam menghadapi persoalan hukum. “Itu bagian dari tuntutan profesi yang juga diwajibkan undang-undang advokat,” ujarnya. Acara itu dihadiri oleh Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh; Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra; Ketua Peradi Padang, Hangky Mustaf Sabarta; Ketua PW Alwashliyah Sumbar; Nurkhalis B; dan sejumlah pengusaha. Acara peresmian kantor itu dirangkaikan dengan akikah putra kedua Defika, Dzaki Dayyan Definsa. Pada acara itu, Defika mengundang puluhan anak yatim. (h/nas)

Penjual Rokok Ilegal Dituntut 2,5 Tahun PADANG, HALUAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Eko Wibowo (30), terdakwa penjual rokok illegal, dua tahun dan enam bulan kurungan penjara. JPU menilai terdakwa bersalah menjual rokok ilegal merek Metro. JPU, Beatrix, pada Kejaksaan Negeri (Kejari), Padang, menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Bea Cukai, yang diubah dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. “Untuk itu, saya meminta mejelis hakim menghukum terdakwa dengan penjara pidana dua tahun dan enam bulana, dan diwajibkan membayar denda Rp900 juta dan subsider 6 bulan kurungan penjara,” ujarnya saat membacakan amar tuntutanya di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (30/11). Terhadap tuntutan tersebut, terdakwa, yang didampingi penasihat hukumnya, mengajukan nota pembelaan (pleidoi) secara tertulis pada persidangan berikutnya. Sidang yang dipimpin oleh Agnes Sinaga itu ditunda hingga Rabu (6/11) dengan agenda mendengarkan pledoi terdakwa. Sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa Eko ditangkap pada 2 Agustus 2017 di kawasan Simpang Brimob, Padang. Petugas bea cukai y langsung mengintai Eko setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan rokok ilegal. Saat Eko diperiksa, petugas menemukan rokok di dalam kardus di dalam mobil dan di rumah Eko. Eko berencana menjual rokok tersebut. Menurut keterangan Eko kepada petugas, ia mendapatkan rokok tersebut dari Jawa. Ia berencana mengedarkannya ke Pesisir Selatan. (h/mg-hen)

OPD Diminta Layani Wisatawan Tahun Baru PADANG, HALUAN — Wali Kota Padang, Mahyeldi, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyambut wisatawan pada akhir tahun. Menurutnya, pada akhir tahun, banyak wisatawan datang ke Padang untuk merayakan datangnya tahun baru. Karena itu, ia meminta OPD membuat wisatawan merasa aman dan nyaman. “Kondisi Kota Padang harus kondusif. Pengunjung yang datang harus merasa nyaman dan aman,” ujarnya, Jumat (1/12). Mahyeldi meminta kepada OPD terkait untuk bersinergi dan berperan aktif dalam menyambut dan melayani wisatawan. Ia menyebutkan, OPD tersebut bukan hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melainkan juga Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Sat Pol PP. “Saya minta Dinas Lingkungan Hidup menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata, Sat Pol PP menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung, dan Damkar bersiaga mencegah atau meminimalisir terjadinya kebakaaran besar. OPD-OPD tersebut sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Sudah ada tupoksi yang harus dijalankan sebaik-baiknya,” tuturnya. Untuk keamanan, kata Mahyeldi, ia meminta Kesbangpol Padang untuk berkoordinasi dengan kepolisian. “Kami tidak mau menjelang akhir tahun ini terjadi sesuatu yang tidak kondusif, apalagi sampai membahayakan wisatawan,” ucapnya.

www.harianhaluan.com

PASANG PLANG — Ketua Bapenda Padang, Adib Alfikri, didampingi Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Padang, Budi Payan, memasang plang pemberitahuan tidak membayar pajak di Stikes Ranah Minang, Padang, Kamis (30/11). WINDA

TAK BAYAR PAJAK

Stikes Ranah Minang Disegel PADANG, HALUAN — Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka merealisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang menyegel tempat usaha penunggak pajak. Pada Kamis (30/11), Bapenda Padang menyegel Stikes Ranah Minang dan memasang plang pemberitahuan belum melunasi PBBP2 di perguruan tinggi itu. Saat menyegel Stikes Ranah Minang dan memasang plang pemberitahuan di perguruan tinggi itu, Kepala Bapenda Padang, Adib Alfikri, diadang oleh Pemilik dan Pengelola Stikes Ranah Minang, King Curcil. King Curcil tidak terima

tempat usahanya dipasangi plang tersebut. Akibatnya, suasana menjadi panas. “Saya mohon tempat saya jangan dipasangi plang, Pak. Saya berjanji akan segera melunasi tunggakan pajak tersebut,” ujar King Curcil yang akrab disapa Om King.

King Curcil terus memohon kepada Adib Alfikri supaya plang tidak memasang plang di Stikes Ranah Minang. Ia pun berjanji akan mendatangi kantor Bapenda pada Senin (4/12). Akan tetapi, Adib bersikeras tetap memasang plang di sana. “Mohon dengan sangat, Pak, sekali ini jangan dipasang. Saya akan jual aset saya ini untuk membayar kewajiban saya,” ujar King Curcil. Namun, Adib tidak mengacuhkan permohonan King Curcil. Perdebatan sengit tetap berlangsung sekitar 15 menit. Akhirnya, Bapenda Padang tetap memasang plang. Adib menjelaskan, pihaknya

memasang plang pemberitahuan itu di tempat usaha penunggak pajak di atas lima tahun, baik tempat ada objek pajaknya maupun tempat yang tidak ada objek pajaknya. “Sebelum memasang plang, kami sudah melakukan serangkaian prosedur, baik secara lisan maupun tertulis, mulai dari surat peringatan hingga surat panggilan. Namun, hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari yang menunggak sehingga kita melakukan penyegelan,” ujar Adib didampingi oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Padang, Budi Payan. Adib menyebutkan, besaran tunggakan pajak Stikes Ranah

Minang itu mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Untuk menyadarkan sang pemilik stikes itu, pihaknya memasang plang yang berisi pemberitahuan bahwa pemilik belum melunasi kewajiban pajaknya. “Hari ini (kemarin—red), kami melakukan penyegelan di empat titik, mulai dari gedung Pusat Informasi dan Buku di depan Mapolda Sumbar, Jalan Sawahan (depan kantor DPRD kota Padang), dan di Depan Kantor PLN Sumbar,” ucapnya. Adib mengimbau wajib pajak segera membayar kewajibannya. “Perlakuan kami untuk semua wajib pajak sama saja tanpa ada pembedaan,” katanya. (h/win)

Kerangka Masjid Ikon Wisata Halal Sudah Berdiri PADANG, HALUAN — Kerangka masjid di Pantai Padang yang akan menjadi ikon wisata halal sudah berdiri. Jika tidak ada aral melintang, pengerjaan masjid itu segera selesai. Lokasi tempat masjid itu dibangun berada di depan pujasera bekas Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang. Kerangka masjid tersebut sudah menjulang tinggi. Sejumlah pekerja tampak masih bekerja. Lokasi dibangunnya masjid ditutupi seng setinggi lebih kurang dua meter. Sementara itu, Wali Kota Padang, Mahyeldi, beberapa waktu lalu, mengatakan, terpilihnya Sumbar jadi salah satu destinasi utama wisata halal pada 2016 mengharuskan kabupaten dan kota untuk menyediakan dan mengenalkan objek andalannya. Dalam hal ini, Kota Padang fokus pada penguatan sumber daya dan pembangunan masjid menjadi representatif, salah satunya masjid di pantai tersebut. “Masjid ini diyakini menjadi ikon baru wisata halal setelah berdiri nantinya,” ujarnya. Dengan konsep masjid yang meng-

MASJID IKON WISATA HALAL — Sejumlah pekerja melanjutkan pembangunan masjid di Pantai Padang, baru-baru ini. Masjid itu akan menjadi ikon destinasi wisata halal Padang. IST

arah dan menjorok ke laut, selain untuk ibadah masjid juga bisa digunakan sebagai daya tarik wisata. Selain itu, ke depan masjid tersebut akan menjadi jawaban atas keluhan pengunjung di Pantai Padang yang tidak memiliki masjid representatif.

“Karena ini akan menjadi lokasi strategis di kota, pengerjaannya akan maksimal,” tuturnya. Mahyeldi mengutarakan, pondasi masjid itu tentu akan dianalisis kekuatannya menahan ombak dari samudera karena ombak Samudera

Hindia dinilai ganas. Selain itu, pemetaan dan pematangan lahan akan diperkuat karena masjid itu menjorok ke laut. Karena itu, pembangunan masjid itu harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengunjung. (h/rel)

 Redaktur: Holy Adib

 Layouter: Luther


11

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

JURNALISME WARGA

Wisuda Telkom Bandung Kiriman : Abdul Hamid, Bandung Wisuda ananda M. Murtha Hamda, jurusan Teknik Informatika (S1) Universitas Telkom Bandung, hari Sabtu (25/11), di Aula Univ Telkom Bandung Jawa Barat. Semoga ilmu yang diperoleh berguna bagi bangsa Nusa dan Agama, serta cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Aamiin Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin. ***

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Surat untuk Presiden RI KIRIMAN : FEBRI MOORA, PARIAMAN Pak Presiden Jokowi, bantu RANAH MINANG kami. Pantai ULAKAN TAPAKIS selamatkan dari ABRASI di Kabupaten Padang Pariaman. Aamiin ya Allah. ***

Bicara KDRT dengan Tokoh Adat Kiriman : Yefri Heriani, Padang Bersama lebih 40 orang ninik mamak, tuanku adat, dubalang pegawai adat, alim ulama dan kepala jorong, kami bicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Dimulai dengan isu KDRT, kemudian berkembang kepada isu kekerasan seksual. Ketertarikan, kepedulian dan rasa tanggungjawab ninik mamak terhadap kor ban dan isu kekerasan seksual mewarnai hampir 3 jam diskusi dilakukan. Tokoh adat dan agama yang hadir mendukung RUU-Pengha-

pusan Kekerasan Seksual, karena kasus semakin banyak sehingga hak korban harus jelas-jelas dipenuhi

negara. Kegiatan ini merupakan ga gasan wali nagari Sungai Ba ringin, tuak Lukman Hakim.*

Wawancara dengan RTM Kiriman : Syarifuddin Arifin Padang Penaung ZK Nusantara, timbalan speaker DUN Perak Dato Nasarudin Hashim diwawancara crew RTM di KKM, Perak, Malaysia, dalam rangka Festival Puisi di negeri jiran itu. ***

Bantuan untuk KWT Lidah Mertua Kiriman : Triana Puspasari Padang Alhamdulillah.Terimakasih kepada Dinas Ketahanan Pangan yang sudah memberikan bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Lidah Mertua Kelurahan Cangkeh dalam program KRPL, Kamis (30/11). Semoga hal ini dapat memotivasi anggota dan masyarakat untuk lebih semangat menanam pekarangan dengan tanaman yang bermanfaat terutama untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Kegiatan ini dihadiri Ganefardi Ganefo. Riana Anom Sari Sukma Wati Sari Dewi Arsyad Jhon Jonhar. ***

www.harianhaluan.com

ď Ž Redaktur: Atviarni

ď Ž Layouter: Yohanes


12

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

UPT Kecamatan Jadi UPTD Sekolah LIMPULUH KOTA, HALUAN— Mulai Januari 2018, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di setiap kecamatan akan berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap sekolah. Dari perubahan itu, maka Kabupaten Limapuluh Kota akan memiliki 400 UPTD mulai dari TK, SD, SMP, UPTD, Satuan Pendidikan non Formal dan SKB.

Proyek Penyediaan Air Baku Terhenti LIMAPULUH KOTA, HALUAN— HALUAN—Nagari Baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, punya potensi besar dalam menyediakan air baku bagi Kabupaten Limapuluh Kota. Nagari yang terletak di kawasan perbukitan dengan hawa yang sejuk itu, ternyata punya sumber untuk air baku, yakni aliran Batang Maek Kuning dengan debit air yang cukup tinggi walau di musim panas sekalipun. Airnya diperkirakan akan mampu sebagai air baku untuk penduduk ibu kota kabupaten (IKK) di Sarilamak. Sejak beberapa tahun lalu, sudah dikerjakan pemasangan pipa untuk mengalirkan air Batang Maek Kuning tersebut. Pemasangan pipanya sudah sampai ke Guntung. Namun agaknya proyek pembangunan itu kini terhenti. Masyarakat Limapuluh Kota, sangat berharap supaya pembangunan mega proyek tersebut berlanjut, sesuai dengan rencana semula. Tidak jelas benar apa penyebab terhentinya pekerjaan pemasangan pipa air baku tersebut. Dari perbincangan Haluan dengan Kabid Binamarga, Dinas PU/PR Limapuluh Kota, Rilza Hanif, mengakui jika masyarakat pernah bertanya sekaitan belum dilanjutkannya pekerjaan pemasangan pipa air baku tersebut. “Kita juga berharap kepada pemerintahan yang lebih atas, supaya proyek air minum itu dilanjutkan sesuai permintaan masyarakat,” katanya. Pantauan Haluan di Nagari Baruah Gunung, berbatasan dengan Nagari Sungai Naning dan Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, nagari ini menyuguhkan pemandangan alam nan indah sampai ke Rimbo Kelayau serta aliran sungai Batang Maek Kuning. Airnya dari kejauhan tampak kuning, namun setelah didekati hampir sama dengan air sungai biasa. Menurut Rilza Hanif lagi, berbagai pembangunan termasuk infrastruktur jalan banyak yang akan diperoleh Nagari Baruah Gunung pada tahun 2018 mendatang. Namun hal itu baru bisa dilaksanakan setelah APBD Limapuluh Kota disetujui oleh Pemprov Sumbar. “Masyarakat setempat nanti bakal menikmati pembangunan di nagarinya dan diharapkan kesejahteraan mereka dapat pula meningkat pula,” harap Rilza Hanif. (h/zkf)

JALAN SEHAT SEHAT—Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz melepas peserta jalan sehat dan sepeda santai dalam rangka Peringatan Hari Guru Nasional ke 72. ZULKIFLI

2018, Jalan ke Lembah Harau Diperlebar LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pemkab Limapuluh Kota serius mengelola objek wisata potensial Lembah Harau, di Kecamatan Harau. Pasalnya, jalan masuk ke objek wisata tersebut yang kini hanya lebar 3 meter, akan ditingkatkan menjadi 6 meter. Selain itu, jalan di Rimbo Piobang menuju Ketinggian juga akan diaktifkan kembali. Rencana itu tak terlepas dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5 miliar yang diperoleh Limapuluh Kota. Dana itu gunannya untuk memperlebar jalan masuk dari gerbang di Sarilamak sampai ke lokasi Objek Wisata Lembah Harau dan perbaikan jalan kawasan Rimbo Piobang. “Soal jalan itu, nanti bisa diatur instansi terkait, bisa jadi jalan masuk dan jalan keluar dibedakan. Misalnya, jika wisatawan masuk dari gerbang objek wisata di Sarilamak, keluarnya bisa jadi lewat Rimbo Piobang menuju Ketinggian, Sarilamak atau

sebaliknya,” kata Plt. Dinas Pariwisata dan Olah Raga, Jatmiko. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan membenahi fasilitas yang ada, menyempurnakan alat permainan anak, kolam pemandian anak dan pembenhan sungai untuk sepeda air dan lain. Dikatakan, rencananya tahun depan juga akan membenahi jalan ke objek wisata Sarasah Tanggo, yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Bukik Limau. Bila jalan sudah mulus ke Sarasah Tanggo, diyakini objek wisata tersebut akan ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun nasional. Sebab di Sarasah Tanggo bisa mandi, berenang dan besepeda air. Ditambahkan Plt. Dinas Pariwisata dan Olah Raga, Jatmiko, Lembah Harau dengan air terjunnya disebut-sebut sebagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Ketinggian tebingnya yang menakjubkan, hingga 300 meter dan kemiringan hampir 90 derajat, terlihat seperti

jurang. Selain itu, hawa di kawasan itu terasa segar dan alami, memiliki tebing granit dengan ketinggian antara 80 hingga 200 meter. Di lokasi wisata ini, terdapat pula objek wisata Sarasah Bunta dan Aka Berayun serta lapangan permainan anak serta sungai tempat bersepeda air. Diakuinya, tahun depan jalan masuk ke objek wisata bakal diperlebar mulai dari Simpang Sarilamak yang masih sempit. Pelebaran jalan dimaksudkan untuk memperlancar hubungan lalu lintas ke objek wisata tersebut, supaya pengunjung merasa aman dan nyaman di jalan. “Bus pariwisata tidak perlu berhenti lagi bila berpapasan dengan sesama bus, maupun bus dengan mobil pribadi,” ulas Jatmiko. Ruas jalan dari Simpang Sarilamak menuju ke objek wisata itu, memang seharusnya diperlebar untuk menggalakkan kunjungan wisatawan ke Lembah Harau. (h/zkf)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Limapuluh Kota, Indrawati ketika dihubungi wartawan beberapa hari yang lalu di Tanjung Pati,menuturkan, adapun wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksudkan, berada di setiap nagari dengan wilayah kerja berbentuk satu satuan pendidikan. Hal itu tentu sudah sesuai dengan tuntutan pendidikan sekarang ini. Dikatakannya, u ntuk menghadapi berbagai perubahan tersebut, maka Dinas Pendikan dan Kebudayaan setempat, kini tengah mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) Lim apuluh Kota, tentang Unit Pelaksana Tekn is Daerah (UPTD) satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota. “Menjelang diberlakukannya peraturan d aerah tersebut sampai Desember tahun ini, kita harapkan Kepala UPT yang ada di masing-masing kecamatan agar tetap bekerja seperti biasa. Namun, setelah diberlakukannya UPTD nanti, maka kepala UPT Kecamatan akan ditarik ke Dinas Pendidikan. Jika ada yang memasuki masa pensiun kembali ke sekolah dan jabatan lainnya,” kata Indrawati. Menurut Indrawati, tentang uraian tugas UPTD ini, selain melaksanakan program kerja, juga melaksanakan kegiatan teknis belajar dan mengajar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat daerah ini, dan mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Tak hanya itu, juga tentang penyusunan perencanaan program yang meliputi, merumuskan, menetapkan, mengembangkan visi misi pendidikan. Disisi lain ada tujuan rencana kerja, rencana kegiatan, juga menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester, tahunan. Menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi pelaksanan penerimaan peserta didik baru, memberi layanan konseling, melaksanakan kegiatan kestra dan ko kurikuler untuk para peserta didik. Begitu juga dalam pelaksanaan supervisi dan evaluasi, seperti melaksanakan program supervisi, evaluasi di sekolah (EDS), evaluasi dan mengembangkan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan serta menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan erat dengan pendidikan di sekolah. “P ada intinya tugastugas yang akan diemban UPTD ada sekitar 19 poin, begitu juga dengan tata kerjanya, ada sebanyak 15 pasal. Sehingga program dan kegiatan yang baru tersebut, perlu kita sosialisasikan ke jajaran UPTD, sebelum Per bup dilak sanakan,” sebut Indrawati. Ia juga berharap, dengan adanya pe r ubahan da r i UPT Kecamatan menjadi UPTD Sekolah, maka jangkauan untuk kelancaran pendidikan diyakini akan tercapai maksimal, walaupun Kabupaten Limapuluh Kot a, mempunyai daerah yang luas dengan 13 kecamatan, tetap akan terpantau. (h/zkf)

perda-perda lainnya,” ujarnya. Tak hanya pengetahuan tentang Perda, Devitra juga menekankan kepada personelnya agar memahami Standart Operating Procedure (SOP) dalam melakukan aksi penindakan. Setiap tindakan yang mematuhi SOP yang telah ditetapkan akan mengurangi resiko dan mampu meminimalisir kesalahan yang ditimbulkan. SOP meliputi SOP Penegakan Perda, SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, SOP Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masyarakat, SOP Pelaksanaan Pengawalan Pejabat dan SOP Pelaksanaan Patroli. Salah satu terobosan Devitra selama memimpin

Satpol PP P ayakumbuh adalah pembinaan anak punk maupun jalanan yang bekerja sama dengan pihak TNI dalam hal ini Batalyon Infanteri 131 Braja Sakti Payakumbuh. Pihak TNI diberi kepercayaan penuh untuk melakukan pembinaan berupa pembinaan mental, pendalaman agama serta penanaman jiwa kebangsaan. Terkait kinerja, Devitra sebagai Kepala Satpol PP Payakumbuh, Walikota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku ketika diminta pendapatnya, hanya menjawab singkat. “Ambo picayo, Satpol PP Ambo lai buya (Saya percaya, Kepala Satpol PP saya seorang buya),” ujar Riza sambil berlalu. (h/*)

Satpol PP Garda Terdepan Penegak Perda LAPORAN : ARIE ALFIKRI TEPAT satu tahun Devitra menjabat Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh. Selama menjabat, ia bersama jajaran berusaha membuktikan bahwa Satpol PP merupakan garda terdepan dalam menegakkan Perda. Oleh karena itu, Satpol PP Payakumbuh di bawah kepemimpinannya dinilai berbagai pihak berhasil menunjukkan kinerja yang baik.

S

EJAK dilantik oleh Plt. Walikota Payakumbuh, Priadi Syukur, pada 28 Desember 2016 silam, Devitra langsung tancap gas memberantas penyakit masyarakat. Sebulan sejak dilantik, Satpol PP Payakumbuh telah menutup dua kafe yang diduga kuat berbau maksiat dan meresahkan masyarakat setempat, yakni Kafe Cinta Fitri dan Kafe Q Mo pada

www.harianhaluan.com

Januari 2017. Penutupan dua kafe itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat sekitar, Taufik (40) langsung memberikan apresiasi kepada Satpol PP yang cepat tanggap dalam membaca situasi untuk segera menutup kafe tersebut. Tak lama setelah itu, Satpol PP Payakumbuh berhasil menggerebek pasangan mesum di kamar Hotel Sari,

Simpang Benteng yang selama ini dianggap aman dan tak tersentuh pihak aparat. Namun di masa Devitra, tak pandang bulu, selama berbau maksiat dan melanggar aturan, ia tak segan-segan untuk menindaknya. Selain itu, aksi penindakan Satpol PP Payakumbuh mulai dari penangkapan anak punk, pemberantasan tuak, penindakan terhadap PSK, penertiban balap liar, pembakaran judi ambuang, penertiban PKL, sampai razia remaja yang pacaran di sekitar Kubu Gadang menjadi berita yang banyak dibaca masyarakat Payakumbuh baik di media online maupun cetak. Ini menandakan Satpol PP Payakumbuh semakin menggiatkan kerjanya dalam

menjaga ketertiban masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah kasus yang t elah dit angani Satpol PP. Devitra mengatakan, sudah lebih dari 400 kasus yang ditangani oleh Satpol-PP Payakumbuh selama tahun 2017. “Sampai November ini sudah ada 400 kasus. Tujuh diantaranya sudah sampai ke pengadilan,” ujarnya. Tak hanya penindakan, Satpol PP Payakumbuh juga melaksanakan kegiatan pencegahan. Bekerja sama dengan BNN Kota Payakumbuh, Satpol PP melakukan tes urine terhadap personelnya, Jumat lalu (24/11). Selain itu, BNN Kota Payakumbuh juga melakukan sosialisasi bahaya narkoba

kepada seluruh personel Satpol PP. Devitra mengatakan, pada dasarnya Satpol PP bekerja untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, ia menghimbau agar para personel tahu dengan sejumlah Perda yang berkaitan dengan tugas Satpol PP. Hal itu dimaksudkan agar para personel paham dengan proses hukum terhadap setiap tindakan yang diambil. “Contohnya Perda No. 1 tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang sudah dirubah untuk kedua kalinya pada 2016 lalu, Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Pemberan Izin Gangguan, dan

 Redaktur: Devi Diani

     Layouter:Rahmi


AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

13

AKIBAT CUACA BURUK

Ikan Danau Maninjau Mati AGAM, HALUAN — Cuaca buruk beberapa waktu terakhir mulai menyebabkan ikan keramba jaring apung di Nagari Linggai, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, mati, Kamis (30/11). Diharapkan pembudidaya bisa berhati-hati, serta kalau perlu melakukan panen dini.

JUARA NASIONAL — Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Saiyo Sarasaki, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, setelah melalui rangkaian penilaian dari tim Kementerian Sosial di Bogor, pada 27 hingga 29 November 2017. IST

KUBE Saiyo Sarasaki Baso Juara Nasional AGAM, HALUAN — Prestasi tingkat nasional kembali mengaliri Kabupaten Agam. Di mana, kali ini prestasi diperoleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Saiyo Sarasaki, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, setelah melalui rangkaian penilaian dari tim Kementerian Sosial di Bogor, pada 27 hingga 29 November 2017. Raihan prestasi sebagai juara II tersebut, tim KUBE Saiyo Sarasaki mewakili Provinsi Sumatera Barat, bersaing ketat dengan utusan KUBE provinsi lain di Indonesia. Selain KUBE Saiyo Sarasaki, Rusmardi juga meraih juara II tingkat nasional sebagai pendamping KUBE. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Kurniawan Syahputra mengatakan, penyerahan hadiah juara para terbaik KUBE Nasional dilakukan di Bogor, Rabu (29/11). Ia mengungkap rasa bangga dan puas atas prestasi yang diraih KUBE Saiyo Sarasaki, Nagari Koto Tinggi, Baso, bersama pendampingnya Rusmardi. “Proses penilaian dan berbagai

materi lomba yang diikuti selama dua hari tersebut cukup berat dan kompleks. Namun, KUBE utusan Sumbar tersebut sukses mengharumkan nama daerah di kancah nasional,” ujar Kurniawan Syahputra yang akrab dipanggil Wira tersebut. Wira menjelaskan, KUBE Saiyo Sarasaki yang berdiri tahun 2014 dan pada 2015 mendapat bantuan permodalan dari Dinas Sosial Sumbar sebesar Rp20 juta dengan anggota 10 orang. KUBE Saiyo Sarasaki yang fokus menggarap bidang pertanian dan holtikultura itu, secara optimal dibina Dinas Sosial Agam bersama OPD terkait mempunyai komitmen kuat. Hal ini dibuktikan hanya dalam kurun waktu dua tahun, aset KUBE Saiyo Sarasaki mencapai Rp445 juta. “Yang membanggakan, seluruh anggota KUBE Saiyo Sarasaki sudah dinyatakan keluar kemiskinan. Kita salut,” ujarnya. Bahkan, seluruh anggota KUBE Saiyo Sarasaki selain terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, para anggota kelompok juga ter-

daftar sebagai anggota asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aktivitasnya, selain mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki kelompok, saat ini seluruh anggota KUBE Saiyo Sarasaki juga menjadi pembina bagi KUBE lain yang ada di Kabupaten Agam. “Kita sengaja meminta anggota KUBE Saiyo Sarasaki menjadi pembina KUBE lain dalam rangkaian membagi pengalaman dan sistem yang diterapkan dalam kelompok bersama itu,” katanya. Secara spesifik, Dinas Sosial Agam berupaya terus mendorong atas perkembangan seluruh KUBE yang ada di Kabupaten Agam, sehingga bisa berkembang dan mandiri, seperti yang diperlihatkan KUBE Saiyo Sarasaki. Prestasi yang diraih saat ini menjadi motivasi luar biasa bagi seluruh KUBE yang ada di Kabupaten Agam. Setelah bersaing ketat dengan seluruh provinsi di Indonesia, KUBE Saiyo Sarasaki bersama pendampingnya Rusmardi meraih juara II

nasional, di mana juara I diraih KUBE dari Yogyakarta, sedangkan juara III diraih Kalimantan Selatan. Sementara itu, untuk pendamping Rusmardi sebagai utusan Sumbar meraih juara II, sementara juara I diraih Yogyakarta dan juara III diraih pendamping dari Jambi. Selain piagam penghargaan, para juara juga mendapatkan dana pembinaan dari kementerian sosial. Terkait dengan prestasi itu, Kurniawan Syahputra menegaskan, hal itu sebagai motivasi khusus bagi pihaknya untuk memacu pembinaan seluruh KUBE yang ada di Kabupaten Agam, karena KUBE merupakan bagian dari binaan dan tugas dinas sosial. “Kita optimis dengan dukungan, pembinaan, serta inovasi yang dilakukan seluruh KUBE yang ada di Kabupaten Agam bisa maju dan berkembang sesuai harapan. Prestasi itu menjadi motivasi khusus untuk sukses program peningkatan kesejahteraan masyarakat Agam,” ujarnya mengakhiri. (h/amc)

Problematika Dunia Pendidikan Jadi Perhatian

BUPATI Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah bersama Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan APKASI, Himmatul Hasanah tengah bahas problematika dunia pendidikan di Indonesia. IST

AGAM, HALUAN — Bupati Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah, selaku Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), bersama Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan APKASI, Himmatul Hasanah membahas berbagai problematika dunia pendidikan di Indonesia, yang sangat perlu menjadi perhatian saat ini. Pembahasan yang dilakukan terutama menyangkut beberapa hal strategis, seperti masalah kekurangan guru yang sudah sangat mengkhawatirkan marwah guru,

metodologi mengajar, serta lingkungan pendidikan yang harus kondusif. Bahkan, pada Kamis (7/ 12) mendatang di Jakarta, bakal diadakan ministrial forum menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Menpan RB untuk mengatasi kekurangan guru. Di mana, pada pertemuan tersebut bupati mengikutsertakan Kadisdik, BKPSDM dan Ketua PGRI. Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan APKASI, Himmatul Hasanah saat berkunjung ke Agam, Jumat (1/12) mengatakan,

sebelum acara ministrial forum Mendikbud dan Menpan pada Kamis (7/12), hari ini (kemarin,red) dilaksanakan terlebih dahulu audiensi dengan Bupati Agam, sekaligus laporan pra kegiatan. “Untuk itu, juga dihadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, dan Ketua PGRI, sekaligus siswa dan guru berprestasi,” ujarnya. Selain mengunjungi Agam, Himmatul Hasanah juga bakal mengunjungi tiga kabupaten lain yang ada di Sumbar, yaitu Kabupaten Pasaman, Sijunjung, dan Tanah datar. (h/amc)

Camat Tanjung Raya, Handria Asmi, Jumat (1/12) membenarkan jika ikan keramba di Linggai ada yang mati. “Benar ada kematian sejumlah ikan petani KJA masyarakat Linggai. Saya mendapatkan laporan dari masyarakat dan langsung meninjau lokasi,” katanya. Dikatakannya, musim badai ekstrim melanda sebagian wilayah di Indonesia akhirakhir ini mulai dirasakan, tentunya akan berdampak salah satunya kepada pembudidaya ikan keramba. Selain itu, warga sekitar lokasi juga mengkhawatirkan terjadinya hujan badai dan akan menimbulkan air danau semakin keruh dan gatal, karena masyarakat sekitar masih ada yang mandi dengan air danau. “Hal ini belum beresiko

terhadap petani KJA, karena tidak adanya keluhan yang berarti bagi petani KJA, tapi kita mesti tetap mewaspadai terhadap situasi cuaca ekstrim saat ini. Kami mengimbau pada masyarakat untuk selalu waspada,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Ermanto mengatakan, apabila cuaca tidak baik akan sangat rentan terhadap ikan keramba. Namun, sejuah ini pihaknya belum menerima laporan kematian ikan dalam jumlah yang cukup besar. “Kita mengimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi dengan panen dini, sebelum adanya musibah matinya ikan dalam jumlah yang lebih banyak,” ungkap Ermanto. (h/yat)

Warga Sekitar PT AMP Minta Perbaikan Jalan AGAM, HALUAN — Masyarakat Alahan Jambu, Jorong Tapian Kandis, Nagari Silareh Aia, Kecamatan Palembayan, meminta PT AMP Plantation lebih memperhatikan masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut. Pasalnya, banyak di areal itu yang jalan yang rusak tidak ada perhatian PT tersebut. Salah seorang masyarakat di lokasi, Edi, Jumat (1/12) mengatakan, apabila musim penghujan jalan yang masih tanah menuju pemukiman di belakang pabrik, sangat memprihatinkan, seperti kubangan. Hal ini ditambah abu pabrik bertebaran di jalan, membuat tanah menjadi kehitaman, apabila terkena baju anak sekolah sangat sulit hilang. Untuk perbaikan jalan,masyarakat setempat sudah mengajukan proposal untuk pengaspalan jalan ke perusahaan. Namun, belum ada tanggapan hingga saat ini. Ia berharap perusahaan bisa merespon kondisi ini. “Pengaspalan atau pengerasan jajan sangat penting bagi masyarakat. Akan banyak manfaat seperti hasil panen mudah untuk dibawa. Apalagi mayoritas mata pencarian masyarakat adalah berkebun sawit dan hasil panen p un dijual ke PT AMP Plantation, juga,” ujarnya. Ia juga tidak bisa memungkiri pabrik ada memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat, seperti

pemberian tanah timbunan ke jalan yang berlobang. Membantu memasukkan listrik, pembuatan tempat penampungan air dan namun itu belum optimal rasanya. Salah seorang masyarakat lain, Rosmaini (51) mengeluhkan abu yang keluar dari hasil pembakaran, serta limbah pabrik dari PT AMP plantation. Abu yang beterbangan tersebut jika menempel ke atap rumah warga membuat atap seng mudah keropos. Dikatakannya, jika cuaca cerah abu hasil pembakaran ditambah aroma busuk yang dikeluarkan kolam penampungan limbah membuat masyarakat setempat mengalami sesak nafas. Harus ada minimalisir, sehingga dampaknya tidak terlalu terasa bagi masyarakat. “Kami merasa tidak nyaman dengan abu yang dikeluarkan dari pabrik, selain menyebabkan polusi udara, juga merusak atap rumah belum genap enam tahun dipasang sudah bolong-bolong akibat abu pabrik,” jelasnya. Ia menambahkan, warga Dusun Alahan Jambu, lebih kurang 300 jiwa terdiri dari 50 kepala keluarga dan 40 orang di antaranya masih pelajar. Sebenarnya dengan adanya perusahaan itu, masyarakat berharap kehidupan yang lebih baik. Masyarakat menginginkan pihak PT AMP Plantation bisa lebih memikirkan nasib masyarakat setempat. (h/yat)

Agam Education and Culture Expo Berlangsung Sukses AGAM, HALUAN — Agam Education and Culture Expo 2017 berlangsung sukses. Namun, banyak pesan yang disampaikan Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah kepada panitia pelaksana, agar pelaksanaan agenda tahunan tersebut bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di mana, wabup mengatakan, Pemkab Agam banyak mengangkat agenda dan perlombaan dari tahun ke tahun sesuai visinya Agam yang inovatif dan diharapkan panitia jangan merasa puas dengan sebuah kegiatan, tapi persiapkan untuk tahun depan, bagaimana sasaran yang dicapai lebih tinggi dari sekarang. “Expo pada intinya, kita memamerkan terkait budaya dan pendidikan. Membangun budaya dan pendidikan tidak kelihatan hari ini, tapi sangat menentukan bagi masa depan bangsa kedepannya,” ujar Trinda Farhan Satria saat menutup Agam Education and Culture Expo 2017 di GOR Padang Baru, Lubuk Basung, Kamis (30/11). www.harianhaluan.com

Dikatakannya, untuk agenda tahun depan dipersiapkan dari sekarang, apa yang dipamerkan dan apa yang ditampilkan dalam stand menggambarkan kemajuan yang diraih, mulai hari ini sampai menjelang pameran yang akan datang. “Sehingga apa yang dipamerkan menggambarkan kepada masyarakat yang hadir. Inilah kemajuan yang diraih, termasuk transfer pengetahuan, pengalaman dari apa yang dilakukan sekarang. Orang yang datang bisa mengambil proses kemajuan yang diambil saat ini,” jelasnya. Untuk lomba stand terbaik umum juara I diperoleh Dinas Kesehatan Agam, juara II dinas arsip dan perpustakaan, juara III Kementerian Agama. Stand terbaik bidang pendidikan juara I diperoleh MKKS SMK, juara II UPT Lubuk Basung, juara III PKBM. Lomba vocal group juara I diperoleh PGRI Kecamatan Baso, juara II PGRI Kecamatan Lubuk Basung, juara III Kecamatan Banuhampu. Lomba tambua tansa

WAKIL Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam, Isra Dt Bandaro, Kabid SMP Disdikbud Agam, Firzal foto bersama dengan para pemenang Agam Education and Culture Expo 2017. IST

juara I diperoleh SMPN 1 Kecamatan Tanjung Raya, juara II SMPN 4 Lubuk Basung, juara III SMPN 2 Tanjung Mutiara. Lomba silek galombang tingkat SD juara I diperoleh SDN 23 Parik Rantang Lubuk Basung, juara II SDN 03 Koto Kaciak Tanjung Raya, juara III SDN 30 Puncak Lawang Matur. Lomba lagu religi

tingkat SMP juara I Fadli Alfaros dari SMPN 2 Matur, juara II Deltriza Istifa Rahayu dari SMPN 1 Tilatang Kamang, juara III Zaqli Abiyyu Abdul R dari MTsN 12 Matur. Hafizd Alquran tingkat SD juara I diperoleh Azizi Arman dari SDN 24 Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, juara II Miftahul

Khairani dari SDIT Lubuk Basung, juara III Naisya Aliya Putri dari SDN 18 Padang Kunik Kamang Magek. Lomba bintang sains SD diperoleh Naria Putri Cantika dari SDN 12 Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, bintang sains tingkat SMP diperoleh Aurora Rinjani dari SMPN 1 Lubuk Basung, dan bintang sains SMA diperoleh  Redaktur: Nasrizal

Novita Rahmadani dari SMAN 2 Lubuk Basung. Lomba busana muslim kategori anak-anak juara I diperoleh Dewi dari Batu Sangkar, juara II Anggun dari Padang, juara III Kesila dari Lubuk Basung. Kategori harapan dan favorit I diperoleh Raditya Avatar dari Lubuk Basung, favorit II Asyifa Raudatul Aisy dari Lubuk Basung. Busana muslim kategori ramaja juara I diperoleh Yochi dari SMAN 1 Lubuk Basung, juara II Anna Hijratul Hasanah dari MAN 5 Agam, juara III Ilham Mairiyot dari SMAN 3 Lubuk Basung. Kategori harapan dan favorit I diperoleh Siska dari SMAN 2 Lubuk Basung, dan favorit II Angelina Putri Zalman dari SMAN 2 Lubuk Basung. Di mana, setiap pemenang menerima tropi dan langsung diserahkan Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam, Isra Dt Bandaro, Kabid SMP Disdikbud Agam, Firzal dan lainnya. (h/amc)  Layouter: Luther


14

RIAU DAN KEPRI

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

Polisi Amankan 8 Anak di Bawah Umur SELATPANJANG, HALUAN— Dalam dua bulan terakhir, anak di bawah umur, warga Meranti, sebut saja Nur, mendapat perlakuan tak senonoh dari 8 anak laki laki yang juga diketahui di bawah umur. Remaja wanita di bawah umur ini dicabuli di beberapa tempat dan waktu yang berbeda oleh para remaja itu secara bergilir. Perlakuan tak senonoh yang dialami Nur yang merupakan warga Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putripuyu, Kabupaten Kepulauan Meranti ini terungkap pada Sabtu (9/9/2017) sekitar pukul 19.30 WIB. Ketika itu, terlapor berinisial Ip melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 3 kali di hutan bakau di Desa Bandul. Kemudian pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, terduga pelaku HS dan Sy dengan cara bergantian melakukan persetubu han dengan korban di semak-semak dekat Jalan Sungai Tumu, Desa Bandul. Kisah pilu selanjutnya pada 25 Oktober 2017 terlapor MA, DS dan ES juga melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara bergantian masuk ke kamar di rumah DS yang beralamat di Simpang empat Perawang, Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putripuyu. Kemudian sekitar awal bulan November terlapor Ip kembali mengajak korban melakukan persetubuhan di semak-semak yang jalannya tidak diketahui korban yang berada di Desa Bandul, dan pada pertengahan November 2017 korban di ajak terlapor Rd menginap di rumahnya selama 3 hari, lagi-lagi melakukan persetubuhan dengan perempuan lugu tersebut. Atas kejadian itu pula pihak keluarga korban membuat laporan ke pihak kepolisian untuk pertanggungjawaban perbuatan 8 terlapor terhadap korban. Menyusul laporan itu, delapan pelaku diamankan Kapolsek Merbau, Iptu Roemin Putra, didamping Kanit Reskrim Polsek Merbau beserta 5 orang anggota pada Kamis (30/11/2017) sekitar pukul 13.30 WIB. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP La Ode Proyek SH, melalui Kapolsek Merbau, Iptu Roe min Putra, membenarkan adanya pengama nan tersebut.”Saat ini 8 tersangka yang juga di bawah umur telah diamankan di Mapolsek Merbau guna penyidikan lebih lanjut,” kata Roe min seperti dilansir laman haloriaucom, Jumat. (h/hrc)

Pengangguran Tipu Empat Orang Korban PEKANBARU, HALUAN— HALUAN—AB alias Surianto (41), warga Jalan Sidodado Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria pengangguran ini diringkus Tim Opsnal Polsek Limapuluh karena diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap 4 orang korban. “Berdasarkan pengakuan tersangka, dia sudah 4 kali melakukannya (penipuan,red),” ungkap Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Susanto, didampingi Kapolsek Lima puluh, Kompol Angga F Herlambang, saat meng ekspose pengungkapan kasus tersebut di hala man Mapolsek Limapuluh, Rabu (29/11) siang. Lebih lanjut, perwira menengah yang akrab disapa Santo mengatakan, dalam aksinya, Surianto selalu mengincar wanita yang berumur 40 tahun ke atas, dan ibu-ibu rumah tangga (IRT) yang butuh bantuan untuk mengantar. “Tersangka ini mencari korban di media sosial Badoo. Kor bannya semua rata-rata wanita berumur 40 tahun ke atas,” terang Santo. Dalam beraksi, awalnya tersangka dan korban bertemu terlebih dahulu. Lalu pelaku menawarkan jasanya untuk mengantar korban kemana saja. “Setelah korban masuk jebakan, lalu tersangka beraksi. Saat itu tersangka menyuruh korban untuk menyimpan tasnya di dalam jok sepeda motor tersangka. Lalu dalam perjalanannya, tersangka berhenti di Indomaret Jalan Hang Tuah Kelurahan Rejosari Kecanatan Tenayan Raya. Saat itu tersangka menyuruh korban untuk membeli makanan dan membe rikan uang sebanyak Rp50 ribu,” papar Kapolresta. Setelah korban selesai membeli makanan, ternyata tersangka sudah tidak ada lagi dan barang berharga milik korban pun dibawa lari oleh tersangka. “Jadi, pengungkapan kasus ini awalnya dari CCTv Indomaret itu. Meskipun tidak begitu jelas tetapi kita berhasil menangkapnya,” (h/dod) imbuh Santo.(h/dod)

Pemimpin Riau Harus Bebas Narkoba

PEKANBARU, HALUAN- Tes narkoba menjadi salah satu rangkaian pemeriksaan kesehatan yang akan dijalani calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 mendatang. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemimpin di Bumi Lancang Kuning harus orang yang bersih dan terbebas dari narkoba.

PENCABULANPENCABULAN-Sebanhyak 8 tersangka pencabnulan anak dibawah umur yang juga di bawah umur diamankan Jumat, di Mapolsek Merbau Kepulauan Meranti guna penyidikan lebih lanjut.HLR

Dumai Siap Helat MTQ PEKANBARU, HALUAN - Pemerintah Provinsi Riau, telah menetapkan Kota Dumai sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXXVI, tingkat Provinsi Riau 9-17 Desember 2017. Dan hingga saat ini panitia MTQ baik di Dumai maupun Provinsi telah menyatakan kesiapan mencapai 70 persen. Ketua Lembaga Pemberdayaan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, mengatakan, pihaknya akan mencek kesiapan dari tuan rumah satu minggu sebelum pelaksanaan MTQ. “Laporan dari tuan rumah persiapan MTQ di Dumai Alhamdulillah sudah 70 persen. Dari pengakuan mereka tidak ada kendala. Nanti 4 Desember, kita akan lakukan rapat chek in terakhir, dengan mengundang seluruh kabupaten

dan kota,” ujar Ahmad Syah, Rabu (29/11). Dijelaskan Ahmad Syah, selain persiapan panitia di Dumai, panitia juga telah menerima pendaftaran peserta MTQ dari Kabupaten Kota, melalui eMTQ, seperti yang telah dilakukan pada tahun yang lalu. Dimana e-MTQ ini akan mempemudah peserta, dan sekaligus mendata data lengkap peserta sesuai dengan daerah masing-masing. “Pendaftaran pesera sudah mencapai 90 persen, itu bukan berdasarkan jumlah daerah, tapi jumlah kuota peserta yang akan tampil dalam pelaksanaan MTQ tersebut. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 4 Desember,” jelas Ahmad Syah. Sementara itu, pada pelaksanaan MTQ nanti, jelas asisten I Setdaprov Riau ini, pada tanggal 9 Desember akan dimulai

dengan malam taaruf dan pelantikan dewan hakim. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember dilaksanakan pawai akbar para kafilah sekaligus bazar. “Nanti pada acara pembukaanua akan dilaksanakan pembukaan pada malam tanggal 10. Secara resmi dibuka oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman,” ungkap mantan Pj Bupati Bengkalis ini. Seperti pada MTQ XIIIV di Pekanbaru, panitia juga menerapkan peraturan yang ketat. Terutama dalam penetapan Qori dan qoriah yang akan tampil mem bela daerah masing-masing. Peraturan tersebut yakni, daerah dilarang membawa peser ta dari luar Riau. Peserta wajib mengunakan KTP Riau, jika dite mukan ada daerah yang membawa peserta dari luar daerah maka panitia akan menindak tegas, dengan mendiskualifikasi. (h/nur)

kepala daerah tentang tes kesehatan. Selanjutnya, ketiga organisasi tersebut akan menurunkan hasilnya me tingkat daerah. “Biasanya tiga organisasi itu akan melakukan rapat dengan IDI, BNN, dan Himpsi daerah se seluruh Indonesia. Di daerah, itu nanti akan bekerjasama dengan KPU daerah,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Riau, Dr Riana, menegaskan seorang kepala daerah wajib terbebas dan bersih dari narkoba. “Kepala daerah, pimpinan, wajib bersih dari narkoba. Sekolah-sekolah dan instansi pemerintah kita kan memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pemeriksaan tes urine. Apalagi untuk pemilihan kepala daerah, memang harus tidak terindikasi narkoba,” tegas Riana. Untuk memastikan hal tersebut, lanjut Riana, BNNP Riau biasanya dilibatkan dalam pelaksanaan tes narkoba terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2018 mendatang. Namum sejauh ini, kata Riana, pihaknya belum mendapat surat permintaan dari KPU Riau sebagai pihak penyelenggara Pilkada Riau. “Biasanya kan melalui surat disampaikan langsung kepada Kepala BNN. Baru nanti kepala BNN mendisposisikan ke Bidang Rehabilitasi untuk mengirimkan dokter dalam pemeriksaan. Sejauh ini belum ada surat permin taan dari KPU Riau,” pungkas Riana.(h/dod)

Pemko Kembali Usulkan 36 Ranperda PEKANBARU, HALUAN-Tahun 2018 mendatang Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mengusul kan sebanyak 36 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru. Padahal di tahun 2017 ini dari 37 Ranperda yang diusulkan hanya 17 yang disahkan Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru. Menanggapi hal itu Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, meminta Pemko Pekanbaru berfikir dan berangkat dari kepentingan rakyat bukan dari kepentingan elit. Kemudian, njuga harus dipikirkan apakah Ranperda yang diusulkan memang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Sehingga bisa meminimalisir anggaran yang harus digelontorkan untuk mengesahkan

sebuah Perda. “Jangan asal usulkan Ranperda saja, harus dievaluasi dengan Perda yang sudah ada sebelumnya. Seperti seberapa banyak Perda tak jalan, efektif, tidak jalan dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang- undangan.Banyak pertimbangan untuk membangun inisiasi sebuah produk kebijakan politik berupa Perda itu. Kalau hanya untuk menghambur- hamburkan uang untuk menerbitkan sebuah Perda, sementara yang akan diterbitkan juga tak jelas mau ngatur apa? buat apa,” cetusnya. Jika hal seperti itu yang terjadi, kembali Saiman, menyebut, akan menjadi persoalan bagi rakyat. Karena cukup banyak uang yang digunakan untuk membahasnya bersama

DPRD. Diantaranya, dana untuk dewan membentuk Panitia Khusus dan studi banding. Saiman juga menyinggung terkait ada sejumlah Ranperda yang diusulkan dewan sendiri dari 37 yang diusulkan di tahun 2018. “Secara konstituensi dewan memang punya hak untuk menginisisasi sebuah Perda, cuma yang perlu dikritisi, apakah betul Perda itu memang dikehendakai oleh konstituensinya. Kalau tidak untuk kebutuhan dasar masyarakat pemilih dewan, buat apa Perda itu? Kita mintalah dalam hal ini harus ada transaparansi kebijakan, karena dalam pembuatan Perda bisa dikonversi menjadi proyek,” katanya. Pemko Pekanbaru kalau memang serius dengan Ran-

perda yang sudah diusulkan sebelumnya(2017), harus kembali mendefenisikan, letak persoalannya. Sebab dari 37 yang diusulkan hanya setengah saja yang disahkan. “Harusnya Pemko mendefenisikan dulu ini persoalannya dimana, apakah dibutuhkan atau tidak. Jangan- jangan memang tidak dibutuhkan, lalu tidak disahkan oleh pemerintah diatasanya. Nah ini nggak diselesaikan, lalu dibuat 36 Ranperda lagi kan kelihatan ada muatan uang disitu. Muatan proyek disitu,” tutup Saiman. Terkait persoalan sebelumnya, Asissten I, Bidang Pemerintahan Pekanbaru, Azwan, belum lama ini menyebut, untuk tahun 2018 Pemko kembali mengusulkan sebanyak 36 Ranperda. “Ada sekitar 36

Ranperda yang akan kita usulkan kepada dewan ditahun depan. Rata-rata yang berhubungan dengan pelayanan publik, ada juga beberapa usulan ulang dari Perda terdahulu yang belum disahkan. Saat ini kita tengah membuat skala prioritas diantara usulan Ranperda itu. Tentang yang perlu didahulukan untuk disahkan. Paling lambat pertengahan Desember nanti sudah ada urutannya,” jelasnya. Usulan Ranperda yang diprioritskan adalah yang sudah mem punyai draft dan naskah akade mik serta anggaran. Meski jumlah Ranperda yang diusulkan terbi lang banyak namun ditegaskan nya, tidak semuanya berasal dari usulan Pemko Pekanbaru. Ada beberapa diantaranya merupakan Perda inisiatif dari dewan.(h/her)

DIJUAL CEPAT

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Yulhendri 08127004090

Dijual Rumah

RS SITI RESWARI, menerima Luas tanah 360 m2. Lantai bawah persalinan umum dan BPJS, dan dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Reswari Florist menerima pesanan Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 karangan bunga, Hub. 0852 6371 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang RUMAH DIJUAL Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Milik. Yang berminat hubungi Hp: Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. 081319854811 Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan. Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141

www.harianhaluan.com

Dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau akan menggandeng Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Riau. Tes narkoba itu akan dilaksanakan di sela-sela proses pendaftaranan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau awal tahun 2018. Demikian diungkapkan Komisioner KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan, Ilham Muhammad Yasir, Rabu. Dikatakan Ilham, pelaksanaan tes narkoba nantinya sejalan dengan pelaksanaan tes kesehatan fisik dan psikologi. “Nanti setelah mereka (pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,red) mendaftar pada 8 hingga 10 Januari 2018, me reka mengembalikan berkas. Di masa pendaftaran itu mereka tes kesehatan,” ungkap Ilham. Lebih lanjut dikatakannya, untuk medical checkup, pihaknya akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Riau, tes narkoba dilakukan oleh BNNP Riau, dan tes psikologis oleh Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Riau. “Biasanya, antara IDI Himpsi, dan BNN berkoordinasi sepakat melaksanakan tesnya di satu tempat. Kalau di daerah, biasanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau rumah sakit milik pemerintah lainnya,” lanjutnya. Masih menurut Ilham, sebelum tahapan pendaftaran, KPU RI akan mengirim surat meminta IDI Pusat, BNN Pusat, Himpsi Pusat untuk membuat standar pemeriksaan terhadap calon

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi. Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport. Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991  Redaktur: Dodi Nurja     Layouter:Yohanes


SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

15

MAKAN BAJAMBA

DD Tahap 2 Dipastikan Cair Awal Desember TANAH DATAR, HALUAN - Hingga akhir November 2017 lalu, pencairan Dana Desa (DD) tahap dua di 75 nagari yang ada di Tanah Datar belum juga bisa teralisasi. Jika tidak ada kendala, pencairan dana tahap dua diperkirakan terealisasi Desember 2017 ini. Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, Hendri, Kamis (30/11) mengatakan, proses permintaan pencairan dana tahap kedua tersebut memang agak terlambat dari rencana awal. Hal ini salah satunya disebabkan terkendala susahnya menghimpun data secara kolektor dari setiap nagari realisasi keuangan pemerintahan nagari secara umum dari penggunaan dana desa tahap pertama yang digunakan sebesar 60 persen dari total dana yang diterima. “Realiasi keuangan tahap pertama 75 persen untuk pembiayaan dan realisasi fisik sebesar 50 persen,” terangnya. Dikatakan, terlambatnya pengajuan pencairan Dana Desa (DD) tahap dua tersebut disebabkan lamanya data dari nagari-nagari yang masuk terkait pencairan dana desa tahap awal tersebut. Sehingga kondisi tersebut yang membuat lelah dan memakan waktu untuk memintanya kepemerintahan nagari. “Namun saat ini, seluruh data dari 75 nagari telah dihimpun dan sudah kita ajukan ke pusat,” ungkapnya. Dinas Keuangan telah mengajukan untuk pengajuan Dana Desa tahap dua ini ke Kantor Pembedaharaan Kas Negara (KPKN) Bukittinggi, pada Senin (20/11) lalu. “Diperkirakan prosesnya paling lama seminggu, awal bulan Desember ini diperkirakan baru bisa dicairkan melalui rekening pemerintahan nagari masingmasing,” ujar Hendri. Belajar dari pengalaman tersebut, Hendri mengimbau kepada setiap pemerintah nagari di Tanah Datar agar hal ini tidak kembali terulang. “Agar dapat berjalan lancar, semua kegiatan dan program yang direncanakan, setiap nagari harus memasukkan laporan pada Agustus dan September dapat dicairkan, hingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal. Kalau seperti ini, bakalan ada kegiatan yang tidak jalan,” terangnya. Meskipun tidak ada ganjarannya, namun jika pencairan dana pada akhir tahun sebutnya, akan berimbas pada pelaksanaan kegiatan di nagari-nagari sendiri. Sehingga yang akan kesulitan tentu nagari, karena mereka harus menanggulangi dahulu jika ada kegiatan yang berjalan dan malahan, nantinya akan menjadi silva diakhir tahun anggaran. (h/ fma)

Wujud Multikultural Keberagaman Sawahlunto SAWAHLUNTO, HALUAN – Tak terasa, tepat tanggal 1 Desember 2017, Kota Sawahlunto sudah memasuki usianya yang ke-129 tahun. Banyak yang berubah dengan kota ini. Sejarah panjang tambang batu bara, yang muncul sejak abad ke-17 dan terhenti pada akhir abad ke-20, telah meletakkan keberagaman budaya di Kota Sawahlunto.

MAKAN BAJAMBA - Wisatawan mancanegara yang sengaja berkunjung ke Kota Sawahlunto, merasakan uniknya Makan Bajamba di Hari Jadi Kota (HJK) Sawahlunto ke-129, Jumat (1/12). RIKI YUHERMAN

Komunitas Kuflet Gelar Lomba Baca Puisi HAK PADANG PANJANG, HALUAN — Meriahkan peringatan Hari Anti Korupsi (HAK) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, komunitas seni Kuflet Padang Panjang berencana menggelar kegiatan Lomba Baca Puisi Hari Anti Korupsi Internasional, tanggal 9 Desember mendatang. Ketua panitia, Munarwi mengatakan, lomba ini diharapkan dapat memupuk kejujuran dalam berorganisasi dan menjadikan generasi muda agar memiliki jiwa kepemimpinan yang bijaksana dan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. “Iven tersebut juga dapat mempererat tali silaturahim sesama anggota. Terlebih para peserta diharapkan dapat meng apresiasi dampak korupsi bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa serta negara. Saat ini persiapannya sudah mencapai 80 persen,” tutur Munarwi. Ditambahkannya, panitia juga telah menyediakan hadiah berupa tr opy, piagam, uang pembinaan dan buku-buku sastra dari sastrawan Indonesia. Buku-buku tersebut telah terima dari para sastrawan, s eperti

Sosiawan Leak, Gus Tf, Sulaiman Juned, LK Ara, Mustafa Ismail, Budhy Setyawan, Bunga Rampai Buku PMK (Forum Sastra Solo), Secangkir Kopi, Buku puisi penyair enam negara (The Gayo Institut), Pasa, antologi puisi dalam tiga bahasa (The Gayo Institut), FPL Padang Panjang juga menyerahkan beberapa buku buat hadiah. “Ada 20 penyair Indonesia telah menghubungi kami. Bukunya dalam perjalanan menuju sekretariat Kuflet Padang Panjang,” paparnya. Terkait persiapan pelaksaan lomba ini, Soleha, selaku Humas menjelaskan, hingga saat ini, peserta yang telah mendaftar 34 orang dari berbagai SMP sederajat di wilayah Sumatera Barat dengan batas pendaftaran sampai tanggal 08 Desember 2017. Panitia sangat antusias dalam mempersiapkan iven tersebut. Harapannya bisa terwujudnya generasi muda melawan korupsi dengan puisi. “Kami dari Komunitas Seni Kuflet Padang Panjang sedang mempersiapkan Lomba Baca Puisi Hari Anti Korupsi Inter-

nasional tingakat SLTP/sederajat se-Sumatera Barat yang diadakan pada tanggal 09 Desember 2017 di Rumah Makan Lesehan Ayam Penyet Mato Aie”R 12" Jl By Pass Padang Panjang, Simpang Empat Gunung Padang Panjang,” tutur Soleha. Soleha Hasanah menambahkan, lomba baca puisi tersebut nantinya akan dibuka oleh Kepala Dinas Perpustaakan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, Alvi Sena. Sedangkan penutupannya akan ditutup oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri. Sementara itu, Ketua Komunitas Seni Kuflet, Fiqkri Aprija mengatakan, Lomba Baca Puisi Hari Korupsi Internasional tersebut sekaligus dapat mengkritisi prilaku korupsi yang telah membudaya di negeri Indonesia dengan berpuisi. “Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah korupsi. Lomba Baca Puisi Hari Anti Korupsi Internasional dapat memberikan penyadaran moral bagi generasi muda untuk berani jujur,” tutur Sutradara di Komunitas Seni Kuflet ini mengakhiri. (h/pis)

Tujuh Perampok CPO Berhasil Diciduk Polres Sijunjung SIJUNJUNG, HALUAN — Jajaran Polres Sijunjung terus meningkatkan keseriusannya dalam memberantas serta mengungkap kasus kriminal di wilayahnya. Buk tinya, lebih satu bulan melakukan pemburuan terhadap

pelaku pencurian dan perampokan CPO di Siaur, Kecamatan Kamang Baru, 24 Oktober lalu, tujuh dari delapan pelaku lintas provinsi berhasil dibekuk diberbagai tempat. Bahkan, tiga orang diantaranya ter-

KAPOLRES Sijunjung, AKBP Imran Amir didampingi Kasat Reskrim, Iptu Wawan Darmawan memperlihatkan para pelaku perampokan dan pencurian truk CPO di Jalan Lintas Sumatera yang berhasil ditangkap, Kamis (30/10). OGI

www.harianhaluan.com

paksa diberikan hadiah timah panas, setelah sebelumnya sempat berupaya melawan petugas dan berniat melarikan diri. Dari keterangan pihak kepolisian, ketujuh perampok yang dikenal sadis tersebut telah meringkuk dibalik sel tahanan Mapolres Sijunjung. Mereka masingmasingnya, Syafri Yanto (45) warga Situjuah Limopuluh Kota, Nopri Wandi (41) warga Lubuk Selasih Kabupaten Solok, Mugiono (29) alias Bogel warga Nambangan Garabak Purworejo Jawa Tengah, Anggi Junaidi (31) warga Koto Tuo Plutan Harau Limopuluh Kota, Monza Mora (40) warga Kampung Jua Lubeg Kota Padang, dan Mono Hermanto (36) serta Abdurahman (38) yang me-

rupakan warga Sibisir Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Sementara itu, satu orang pelaku lagi yang diketahui bernama Pebri Putra, warga Lampung Provinsi Bandar Lampung hingga saat ini masih dalam tahap pengejaran petugas. Tersangka juga sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Pebri Putra diketahui mempunyai senjata api yang diduga merupakan senjata api pistol jenis FN yang digunakan pelaku Mugiono alias Bogel untuk menembak sopir truk CPO. Kapolres Sijunjung, AKBP Imran Amir didampingi Kasat Reskim, Iptu Wawan Dermawan dalam keterangan persnya, Kamis (30/11) menyevut, penangkapan ketu-

juh bandit yang merupakan komplotan perampok dan pencuri lintas Sumatera tersebut berlangsung di berbagai tempat. Mulai dari dalam daerah hingga Lampung dan Pulau Jawa. Melibatkan sejumlah personel pilihan yang tergabung dalam tim khusus di bawah komando langsung Kapolres dan koordinator Kasat Reskrim, AKP Wawan Dermawan. “Berkat kegigihan dan keseriusan serta kesigapan tim Polres Sijunjung. Tujuh dari delapan orang pelaku berhasil diringkus. Bahkan tiga orang diantaranya kita beri hadiah timah panas karena berusaha melawan dan melarikan diri dari petugas kepolisian. Sementara satu orang pelaku atas nama Pebri Putra masih dalam pengejaran petugas,” ujar Kapolres dihadapan wartawan. Menurutnya, para komplotan pelaku tersebut diduga merupakan sebuah komplotan perampok antar provinsi dengan sasaran apa saja yang memiliki nilai jual, sekaligus bekerja secara bayaran bahkan hingga didatangkan dari luar provinsi demi kelancaran aksinya. Bahkan para pelaku tidak segan-segan untuk menganiaya dan membunuh calon korbannya. “Dari hasil penyelidikan, petugas kepolisian menyita sejumlah barang bukti dari tangan para pelaku yakni berupa 1 unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 2 unit truk tanki CPO, 1 set mesin penyedot CPO dan sebilah senjata tajam jenis celurit .(h/ogi)

Kota ini menjadi tempat tinggal dan milik bersama berbagai etnis seperti Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa, Sunda dan lainnya. Alih-alih memicu ketegangan, keberagaman itu justru menjadi modal melahirkan keharmonisan pada setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Satu diantaranya adalah tradisi Makan Bajamba atau makan besar secara bersama-sama yang digelar setiap 1 Desember. 1 Desember 2017 yang jatuh pada hari Jumat juga bertepatan dengan Maulidnya Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1439 Hijriyah. Momentum yang sangat tepat bagi kota ini untuk terus mengevaluasi dan intropeksi diri sejauh mana keberhasilan pembangunan itu dirasakan dan dinikmati oleh segenap warga kota. Tamu kehormatan pada Makan Bajamba kali ini hadir Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F Moeloek. Menteri urang awak itu hadir berbaur bersama menikmati jamuan masyarakat, diantara warga etnis Tionghoa, Batak, Jawa, Minang, Bugis dan Sunda duduk berdampingan menikmati makanan yang beragam. Bersama semua warga yang hadir menikmati kebersamaan yang telah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu itu. “Mensyukuri bertambahnya usia Sawahlunto, semua pihak harus arif dan bijaksana mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam pembangunan kota ini. Usia yang matang dan waktu yang panjang tentu membawa perubahan disemua sendi kehidupan. Tidak sekedar larut dalam uporia kemeriahan hari jadi tapi lebih kepada introspeksi menuju kota yang maju dan sejahteta,” ungkapnya. Menkes berpesan, pembangunan masyarakat harus dilandasi dengan pembangunan dibidang kesehatan, jika kesehatan yang diutamakan makan keberhasilan

semua bidang lain akan serta merta terbangun sendiri. “Kalau masyarakat sehat, tentu masyarakatnya akan produkatif, lain halnya jika ekonomi bagus tapi tidak sehat, tentu apa yang telah dicapai tudak dapat dinikmati sepenuhnya karena kita sibuk mencari kesembuhan,” katanya. Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf mengungkapkan, tidak ada formula khusus yang membuat kebersamaan antar-berbagai entnis itu muncul. Kebersamaan itu terjadi dengan sendirinya dari pendahulu etnis mereka saat didatangkan Belanda ke Sawahlunto untuk menjadi penambang batu bara, hal itu terjaga hingga saat ini. Multikultur sudah mendarah daging bagi Masyarakatnya. “Makan Bajamba ini adalah perwajahan dari keragaman yang ada di kota ini. Di sini semua orang akan duduk sama rendah untuk makan. Sebagai bukti syukur atas umur Sawahlunto yang menyediakan penghidupan bagi kami selama ini,” ungkapnya. Suasana itu, lanjut Walikota Ali Yusuf, pada akhirnya tidak saja terjadi saat Makan Bajamba saja, tetapi juga muncul pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan tetap mempertahankan identitas masingmasing, semua etnis terbuka untuk mempelajari seni budaya etnis lain. “Kebersamaan adalah kekuatan bagi Sawahlunto. Dengan kebersamaan membangun kota wisata tambang di tahun 2020 nanti. Kita akan melakukan berbagai hal untuk mewujudkan itu, salah satunya membangun kerja sama dengan perantau untuk kepentingan pembangunan. Ti dak hanya sampai disana, kekompakan masyarakat adalah kunci penting untuk mewujudkan itu semua. Tahun 2020, adalah mimpi kami untuk wajah Sawahlunto yang lebih sejah tera,” pungkasnya. (h/mgrki/hel)

Warga Solsel Diingatkan Waspadai Cuaca Ekstrem SOLOK SELATAN, HALUAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan (Solsel) mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan mengingat intensitas hujan cukup tinggi. Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Solsel, Editorial, Jumat (1/ 12). “Terutama bagi masyarakat yang tinggal dihulu sungai dan yang bermukim di lereng perbukitan,” ungkapnya. Melihat geografi Solsel terutama pada pekan terakhir sering dilanda hujan yang disertai angin kencang dan badai, pihaknya juga melakukan pembinaan dan pengembangan desa tangguh bencana. Setidaknya, sudah ada dua desa tangguh bencana, yakni Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai. “Selama dua hari sejak Jumat (1/12), kami akan melakukan sosialisasi ke kedua desa tangguh bencana itu. Dan pada Sabtu (2/12) siang, akan dilakukan simulasi penanggulangan ben cana banjir dan longsor.  Redaktur:Heldi Satria

Simulasi merupakan langkah dan upaya pemantapan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi,” lanjutnya. Kemudian, juga t elah terbentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebanyak 21 KSB dari 39 nagari yang ada. “Sisanya sebanyak 18 nagari KSB-nya kita bentuk pada 2018,” ujarnya. Daerah yang berpotensi seperti Pasar Baru Muara Labuh, Kampung Tarandam, Kampung Palak, Kecamatan Sungai Pagu. Dalam upaya deteksi dini ancaman banjir, BPBD telah memasang alat deteksi banjir di sungai Batang Suliti di Pasar baru Muara Labuh. Sementara gerakan tanah yang mengancam permukiman penduduk, sebutnya berada di Liki, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir. Di Liki, BPBD setempat juga telah memasang alat pendeteksi gerakan tanah. “Untuk daerah rawan longsor lainnya, seperti Pinti Kayu dan daerah Sangir Batanghari, ancaman terhadap permukiman sedikit. Kebanyakan ancamannya menimbun badan jalan,” tutupnya. (h/jef)  Layouter: Yohanes


16

SUMBAR

SABTU, 2 DESEMBER 2017 13 Rabiul Awal 1439 H

APBD 2018 Kota Pariaman Batal Disetujui PARIAMAN, HALUAN - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang diajukan Pemerintah Kota Pariaman ke DPRD setempat batal disetujui oleh kedua pihak, karena ketidaksepahaman pada beberapa poin. “Dengan sangat menyesal saya juga belum bisa menerima pendapat akhir para anggota dewan terhormat tentang penundaan empat poin yang diajukan dalam RAPBD 2018,” kata Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman, Jumat (1/12). Ia mengatakan, pihak eksekutif lebih memilih amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Empat poin yang ditunda oleh DPRD tersebut meliputi rencana pembangunan Masjid Terapung, pembangunan Sport Center, biaya promosi usaha kerajinan daerah ke luar negeri dan pembangunan pujasera atau tempat kuliner di Pantai Gandoriah. Empat poin tersebut kata dia, merupakan sarana yang krusial dan dianggap penting untuk kemajuan Kota Pariaman dalam jangka panjang, dan salah satunya termasuk ke dalam visi misi pemerintah daerah. Semua fraksi pada umumnya menyetujui RAPBD yang diajukan, namun empat kegiatan yang tidak disetujui itu justru merupakan untuk membangun Kota Pariaman serta telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), ujar dia. “KUA PPAS telah disetujui dan ditandatangani oleh eksekutif bersama legislatif oleh karena itu tidak mungkin dibatalkan sepihak,” ujarnya. Sehingga kata dia, pihak eksekutif dan legislatif yang tidak mencapai kata sepakat tentang RAPBD maka dikenakan sanksi administratif yang tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 312 ayat 2. Akibatnya baik pihak eksekutif maupun legislatif tidak akan dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perun dang-undangan selama enam bulan. “Demi kepentingan masyarakat Kota Pariaman saya lebih memilih tidak menerima hak saya selama enam bulan atas persoalan ini,” katanya. Ke depan katanya pihak eksekutif akan menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan diajukan kepada Gubernur Sumatera Barat. Anggaran yang diusulkan tersebut paling tinggi menyamai jumlah APBD tahun 2016. Sementara itu Ketua DPRD Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan tidak tercapainya kata sepakat tentang RAPBD 2018 yang diajukan pihak eksekutif karena beberapa hal. Secara umum katanya, pihak legislatif menerima RAPBD 2018 yang diajukan pemerintah kota, namun dengan catatan menunda empat poin itu karena dianggap belum dapat disepakati bersama. Beberapa alasan penundaan empat poin tersebut di antaranya pihak legislatif menilai eksekutif mempermainkan, dan tidak memili ki bukti konkret soal dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan masjid terapung. “Dokumen Amdal ini sudah empat tahun terakhir ditunggu dan diminta DPRD, namun hingga batas akhir pengesahan RAPBD pihak eksekutif tidak bisa memperlihatkan padahal ini hal penting karena terkait kajian lingkungan,” kata dia. (h/ant/tri)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RSUD Lubuk Sikaping Luncurkan SiCantik PASAMAN, HALUAN – Wujudkan pelayanan yang lebih baik, manajemen RSUD Lubuk Sikaping luncurkan program SiCantik, Kamis (30/11) bertempat di Aula rumah sakit tersebut. Program ini merupakan optimalisasi waktu tunggu bagi pasien rawat jalan dalam berobat. SiCantik, merupakan akronim dari, Situasi, Cepat, Aman, Nyaman, Tepat Waktu, Inovatif dan Kekeluargaan. Program ini, dilaunching untuk menjawab semua keluhan masyarakat soal pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu. Program SiCantik, merupakan inovasi untuk mewujudkan motto RSUD, yaitu untuk anda kami ada, dengan ikhlas kami bekerja, satu senyum untuk semua. Selama ini, pasien kerap mengeluhkan buruknya sistem antrean untuk berobat di rumah sakit itu. Satu pasien saja, membutuhkan waktu berjam-jam untuk antre, mendaftarkan diri di loket pendaftaran. Tapi kini, dengan mengadopsi sistem baru, Kios-K, mesin antrean terbaru dengan sistem elektronik, seorang pasien hanya butuh waktu 5 menit saja melayani pendaftaran dan mengurai antrean pasien. Sedikitnya, 2 unit mesin Kios-K disediakan untuk melayani pasien. Tidak itu saja, pihak RSUD, kini menempatkan loket pendaftaran (Rekam Medik) dengan loket BPJS disatu tempat. Selama ini, antara loket pendaftaran dengan loket BPJS di RSUD itu terpisah jauh, sehingga menyulitkan masyarakat. Direktur RSUD Lubuk Sikaping, dr Yong Marzuhaili mengatakan, launcing program ini berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang antri untuk berobat. Seorang pasien, bisa menghabiskan waktu tiga jam, bahkan lebih. “Atas dasar itu, kami ingin memotong waktu tunggu menjadi lebih singkat. Kita minimalisasi antrean bagi masyarakat untuk berobat, lewat sistem integrasi asuransi BPJS dan registrasi online dengan mesin antrean. Kini, kita menempatkan dua mesin antrean di loket pendaftaran,”

PELUNCURAN SICANTIK - Sekda Kabupaten Pasaman, M Saleh saat menguji sistem antrian berbasis elektronik, Kios-K, terbaru milik RSUD Lubuk Sikaping. Turut mendampingi, Direktur RSUD dr Yong Marzuhaili, Kamis (30/11). YUDI LUBIS

katanya. Untuk keamanan, pihak RSUD, katanya, menempatkan kamera pengawas (CCTV) didelapan titik di rumah sakit itu, merehabilitasi ruang tunggu, serta mengharuskan seluruh tenaga medis dan karyawan rumah sakit untuk senyum, sapa dan salam kepada pasien. “Kita berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman, M Saleh mengatakan, program SiCantik, sebagai salah satu bentuk terobosan dalam pelayanan kepada pasien di rumah sakit itu. “Orientasi sistem, dibutuhkan untuk mewujudkan proyek perubahan ini, diharapkan dapat memberikan dampak kearah yg lebih baik. Ini sangat berkontribusi bagi visi misi Pemerintah daerah,” katanya. Program ini, kata dia, harus diimplementasikan dengan baik

untuk melayani masyarakat. Saat ini, kata dia, tingkat kepuasan masyarakat sangat tinggi. Program ini, kata dia, menjawab kepuasan tersebut, asal dikelola dengan baik. “Namanya itu bagus, relevan dengan apa yang akan kita lakukan. Disamping itu, ini menjadi tantangan bagi kita. Jangan namanya cantik, tapi pada implementasinya jelek,” kata Sekda. Sistem yang sudah bagus, kata dia, juga harus dibarengi dengan kesiapan aparaturnya. Aparatur, kata dia, harus mampu bekerja dengan baik dalam melayani pasien yang berobat ke rumah sakit. “Percepatan pelayanan dan kepuasan dalam pelayanan harus diwujudkan. Ini manfaat ganda, dari proyek perubahan Diklat Pim pak direktur dan untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Panitia pelaksana, Ida Trisna menyampaikan, RSUD sebagai institusi pelayanan publik selalu

berusaha melayani pasien dengan baik. “Launcing SiCantik, beranjak dari survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kita lakukan, pada rentang waktu tahun 2017 dan call centre RSUD. Hasilnya, keluhan masyarakat terhadap pelayanan masih tinggi,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha RSUD ini. Selain itu, kata Ida, launcing program ini juga bagian dari proyek perubahan direktur RSUD tersebut. “Kita berharap, program si Cantik, membawa perubahan kearah yang lebih baik. Tidak hanya cantik diluar, tapi juga cantik di dalam,” ujarnya. Turut hadir dalam acara tersebut, Staf ahli Bupati Desrizal, Asisten Pemerintahan Dalisman, Pincab Bank Nagari Lubuksikaping, Syafrizal CH, Ketua DW RSUD Lubuk Sikaping, Syafdiana Yessi, serta sejumlah pejabat OPD lainnya. (h/mg-yud)

Sawahlunto Jajaki Kerja Sama dengan Belanda

KOTA Sawahlunto mulai menjajaki kerja sama dengan Den Haag Belanda. Hal itu terungkap dalam diskusi nasional pariwisata Sawahlunto, Kamis (30/11). RIKI YUHERMAN

SAWAHLUNTO, HALUAN - Kota Sawahlunto saat ini tengah menjajaki kerja sama program Sister City dengan Den Haag Belanda. Penjajakan itu merupakan cara yang dilakukan untuk mempromosikan wisata di Sawahlunto. Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf saat membuka Diskusi Nasional Pariwisata Sawahlunto di Aula BDTBT Ombilin Sawahlunto, Kamis (30/11) menyebut, Den Haag memiliki kemiripan dengan Sawahlunto.Selain memiliki kemiripan fisik dengan Den Haag, sejarah tambang di Sawahlunto juga tidak terlepas dari pendudukan Belanda tahun 1850 silam.

“Kunjungan ke Belanda hingga upaya kerja sama dengan pemerintah pusat juga telah dilakukan. Bukan tidak mungkin kalau ke depannya Sawahlunto akan menjadikan Den Haag sebagai Sister City. Dengan cara itu nama Sawahlunto akan semakin dikenal ditaraf internasional dan wisatawan asing,” katanya. Bapak tiga anak itu menambahkan, dalam rangka percepatan pengembangan daerah sekarang ini perlu membangun jaringan kerja sama dengan siapa saja, pihak ketiga swasta dan luar negeri. Salah satu momennya bagaimana kita bisa menggandeng kota yang iden-

tik dengan Sawahlunto, salah satunya adalah Den Haag, kota yang mirip dengan Sawahlunto. Sementara itu salah satu nara sumber diskusi nasional pariwisata Sawahlunto, Garin Nugroho mengatakan, berkaca dari pengalaman sebagai seorang sineas, Garin menekankan perlunya narasi dan kisah menarik dari Sawahlunto untuk diceritakan. “Pariwisata itu bagaimana menceritakan dan apa yang diceritakan. Bagi saya Sawahlunto punya banyak hal yang luar biasa, tapi bagaimana dapat membuat orang kagum lewat hal kecil atau besar,” ulas Garin. Garin mencontohkan, bagai-

mana Yogyakarta yang mampu menjual wisata candi Borobudur atau Prambanan, padahal kedua candi itu tidak milik Yogjakarta karena keduanya berada di wilayah Jawa Tengah. Akan tetapi dengan kemasan cerita yang apik dan mampu menjadikannya branding, orang malah mengenal Borobudur arau Prambanan adalah milik Yogyakarta. “Wisatawan kalau mau melihat Borobudur pasti akan menyebut Yogyakarta. Karena Yogjakarta lah yang selama ini menjual daerah wisata itu yang kebetulan berdekatan dengan wilayah mereka,” ungkapnya. (h/mg-rki)

Ribuan Bangau Seakan Jadi Saksi Kesuksesan FPBM 2017 TANAH DATAR, HALUAN - R ibuan burung bangau berterbangan di atas lokasi iven Festival Pesona Budaya Minangkabau (FPBM) 2017 Tanah Datar. Burung ini seakan menjadi saksi akan riangnya warga Tanah Datar dalam menyaksikan berbagai agenda hiburan rakyat yang sarat dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya Minangkabau itu. Senja hari saat tendatenda pada bazar Pagaruyung Expo di lapangan Cindua Mato pusat Kota Batusangkar itu penuh dikunjungi pecintanya, segerombolan sibangau putih yang kini bertengger di pucuk pohon beringin melepas lelah itu, tampak juga sedang menyaksikan ramainya pengunjung bazar seakan berkata ia turut larut dalam kemeriahan rangkaian FPBM tahun ini. Berbagai pajangan disuguhkan di bazar itu untuk memancakan seluruh pengunjung, mulai dari prowww.harianhaluan.com

mosi berbagai jenis produk, ekspose program dinas dan instansi, perdagangan makanan dan minuman, pakaian, mainan dan hiburan anak hingga jejeran pameran benda-benda cagar budaya di Gedung Nasional Sri Maharajo Dirajo. Iven tahunan Pemkab Tanah Datar yang berlangsung dari 29 November hingga 3 Desember itu yang seakan dirasakan sangat singkat, dibuka oleh Istri Wakil Presiden RI, Ny Mufidah Jusuf Kalla, Rabu (29/ 11) di Istano Basa Pagaruyung. Seperti diketahui, panitia pelaksana sejak beberapa hari belakangan telah mempersiapkan berbagai sarana prasarananya guna suksesnya kegiatan itu dengan tujuan agar dapat mem berikan informasi dan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Sumatera Barat pada umumnya. Arak-arakan sebanyak 1.111 jamba dari 75 nagari

se-Tanah Datar menuju Istano Basa Pagaruyung mampu memecahkan rekor MURI dihari pertama agenda ini. Agenda lain yang digelar diantaranya yaitu selain Pagaruyung Expo, juga ada pergelaran seni budaya melayu dengan peserta dari Riau dan Malaysia, pergelaran seni budaya Minangkabau, pameran pesona nusantara, pameran pesona Tanah Datar, pacu jawi dan hiburan artis Minang. Untuk Pagaruyung Expo, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumbar, Riau dan Kepri, turut serta memberikan kontribusi dalam mensukseskan FPBM ini. Seperti disebutkan sebelumnya oleh Kepala BPCB Sumbar Riau dan Kepri, Nurmatias, selain turut serta berkontribusi mensukseskan FPBM, instansinya unt uk kedepan juga akan menggelar iven Indonesiana, yang akan digelar 2018 mendatang. “Iven kebudayaan ini digelar oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, jika nanti peserta sebagiannya bisa berkontribusi di agenda tersebut akan sangat meramaikan dan suksesnya agenda Indonesiana ini. Kebudayaan itu berkaitan dengan karakter dan jati diri kita bersama, ini perlu terus dilestarikan karena aset budaya itu terbatas dan tidak dapat diperbaharui, agar generasi muda kita mengerti dan paham akan budayanya,” ujar Kepala BPCB Wilayah Sumbar, Riau dan Kepri, Nurmatias. Saat mata pengunjung tertuju ke gedung nasional Sri Maharajo Dirajo, yang khusus diperuntukkan untuk BPCB menggelar pamerannya, di situ tampak berbagai benda-benda situs cagar budaya terpajang rapi, satu persatu pasang mata yang berkunjung, memperhatikannya seakan heran dengan keunikan dan kelangkaan jasat yang dili-

hatnya, bahkan pengunjung seakan tidak percaya saat melihat beberapa benda antik yang juga dihadirkan di sana, seperti baju kuno dari bahan kulit kayu, yang ternyata masih ada hingga saman modern saat ini. Sepertinya pajangan-pajangan di gedung nasional itu tidak akan kalah populer dari yang diekspos pameran lainnya, karena di situ menjadi pusat tempat berfoto pengunjung. Banyak latar yang menjadi objek warga berfoto, mulai dari miniatur Candi Borobudur, museum Goedang Ransoem Sawahlunto, Lubang Tambang Mbah Soero, batu-batu prasasti, pedang dan keris kerajaan dan sebagainya. Koordinator kegiatan BPCB Sumbar, Hasan Basri, kepada Haluan, Kamis (30/ 11) di Gedung Nasional menyebutkan, pada FPBM tahun ini hadir 10 peserta dari berbagai daerah diantaranya dari BPCB Jambi, BPCB DIY, Dinas Kebuda-

yaan DIY, Balai Kajian Arkeologi Medan, Aia Angek Cottage, Dinas Pariwisata Sawahlonto, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrata Tanah Datar, BPCB Sumbar dan peserta dari daerah lainnya. “Tujuan pameran ini kita laksanakan untuk memperkenalkan budaya daerah sejak dini kepada pelajar dan masyarakat umum, karena cagar budaya ini kita pelihara untuk generasi kita berikutnya, dimana cabar buda-

ya ini tidak dapat diperbaharui, di sini kita juga menggelar lomba melukis tingkat SMP dan lomba mewarnai tingkat SD se-Tanah Datar serta sayembara media, untuk lomba mewarnai diikuti oleh 250 peserta, materi melukis dan mewarna menyangkut tentang yang berkaitan dengan cabar budaya, untuk melukis ditetapkan melukis rumah gadang kaum Kampai Nan Panjang Belim bing, Tanah Datar,” ujarnya. (h/fma)

SEORANG siswi SMP terlihat bernyanyi diiringi musik di pentas utama Gedung Nasional menghibur pengunjung. FERI MAULANA  Redaktur: Heldi Satria

 Layouter:Yohanes


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.