Haluan 04 April 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 163, TAHUN KE-70

RABU, 4 APRIL 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

17 Rajab 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

PERMINTAAN KETUA DPR RI

Usut Tuntas Kasus Travel BMP JAKARTA, HALUAN — Persoalan ini menyedot perhatian banyak kalangan. Bahkan, Ketua DPR RI, Bambang Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut berkomentar. Secara langsung, Bamsoet meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) mengusut tuntas persoalan ini. Jika terbukti bersalah, PT BMP mesti diberi sanksi.

“Saya meminta Kanwil Kemenag Sumbar menugaskan tim khusus yang telah dibentuk untuk segera mengusut tuntas persoalan ini. Menindak tegas biro travel yang bermasalah serta mencari solusi terkait terlantarnya ratusan calon jemaah umrah, dan yang belum pasti diberangkatkan. Ini masalah serius, jangan dibiaskan seolah hanya persoalan admi-

K

ASUS penelantaran jemaah umrah oleh PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) kian rumit saja. Selain dilaporkan ke polisi, muncul masalah baru terkait nasib 1.325 jemaah yang sudah mendaftar dan menyetor uang ke PT BMP, namun tidak pasti kapan jadwal keberangkatannya.

nistrasi semata,” tegas Bamsoet, Selasa (3/4). Dia juga meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag untuk segera membuka layanan aduan terkait masalah tersebut, mengingat banyaknya kasus serupa yang merugikan calon jamaah akibat pengelolaan biro perjalanan haji dan umrah

>> USUT hal 07

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An Nisaa Ayat 7)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.12 12.34 15.45 18.37 19.47

WIB WIB WIB WIB WIB

Perjuangan Mr Sutan Mohammad Rasjid yang Terlupakan OLEH: YULIA SARJAMUDI

KITA patut bangga dan bersyukur kepada Allah karena Sumbar memiliki banyak tokoh dan pejuang nasional yang telah berjasa dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah seMR SUTAN M. RASJID orang pejuang itu adalah Mr H Sutan Mohammad Rasjid yang berasal dari Pariaman. Perjuangan Sutan Mohammad Rasjid dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah dimulai waktu beliau masih muda dengan aktif dalam pergerakan kepemudaan. Pada saat krisis kemerdekaan, persisnya periode Agresi Belanda. Kala itu, Belanda ingin mencoba untuk kembali berkuasa dan merebut kembali kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tahap awal, penjajah itu mencoba merebut Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota Indonesia. Dalam suasana yang genting, ibu kota dipindahkan ke Sumatera Barat atas perintah atau surat kuasa dari Presiden Sukarno d an Wakil Presiden Mohamad Hatta kepada Mr Syafrudin Prawira Negara pada tanggal 19 Desember 1949, tapi baru diterima 22 Desember 1949. Dari catatan sejarah yang kita baca, adanya inisiatif yang luar biasa dari Residen Sumatera Barat dan para tokoh lainnya di Sumatera Barat untuk mendeklarasikan Pemerintahahn Republik Indonesia (PDRI), sebelum diketahui dan diterimanya surat kuasa untuk melaksanakan Pemerintahan Darurat Republik

>> PERJUANGAN hal 07

TERSANGKA NARKOBA – Jajaran Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap 11 tersangka sejak dua minggu belakangan. Belasan orang itu terlibat dalam tujuh kasus penyalahgunaan narkoba di Sumbar. Tiga orang adalah wanita. IRHAM

DPRD Pertanyakan Keseriusan Pemprov Revisi Perda LGBT PADANG, HALUAN — Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam pencegahan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender dipertanyakan. Persoalan ini sudah memantik kerisauan, sementara draft revisi Perda Maksiat yang nantinya mengakomodir persoalan LGBT tak kunjung diserahkan Pemprov ke DPRD Sumbar. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, Rafdinal menginformasikan, hingga Minggu (1/4), DPRD masih belum menerima usulan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang maksiat dari Pemprov. Perda itu nantinya akan jadi pijakan dalam upaya pencegahan LGBT. “Sampai sekarang tidak kunjung masuk draft revisi Perda tersebut,” terang Rafdinal kepada Haluan. Disebut Rafdinal, karena susunan Bapemperda DPRD Sum-

bar baru berganti, pihaknya memang belum mempertanyakan persoalan ini ke Pemprov. Namun demikian, lanjut Rafdinal ini akan menjadi prioritas pimpinan dan anggota Bapemperda yang baru untuk ditindaklanjuti. “Kita akan dorong Komisi V melakukan follow up,” ujar Rafdinal. Rafdinal berpandangan revisi Perda tentang maksiat memang penting dilakukan. Hal itu mengingat berbahayanya LGBT jika dibiarkan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ia menyebut penyakit seksual menyimpang ini akan merusak generasi masa depan. “Tidak boleh dibiarkan dan memang mesti dicegah. Perda merupakan salah satu payung hukum dalam upa ya pencegahan nantinya,” papar Rafdinal. Belum juga dise

>> DPRD hal 07

KASUS SPJ FIKTIF JILID II

“Jangan-Jangan Yusafni Hanya Tumbal” PADANG, HALUAN — Proses hukum kedua yang dilakukan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi Rp6,2 miliar menandakan adanya pihak lain selain Yusafni yang ikut menikmati uang korupsi puluhan miliar itu. Bahkan muncul kecurigaan dari kalangan mahasiswa kalau Yusafni hanya tumbal dari muslihat jahat yang dilakukan sekelompok orang. Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri Padang, Fitria Walsa meyakini Yusafni hanya pion dalam perkara ini. “Penikmat uang dalam kasus ini mesti dijerat. Yusafni janganjangan hanya tumbal. Penyelidik mesti mengkaji secara utuh persoalan yang terjadi. Uang puluhan miliar tidak mungkin dikorup oleh satu orang saja. Ini bisa jadi berjamaah perbuatan berjamaah,”kara Fitria Walsa, aktivis perempuan asal Pesisir Selatan itu, Selasa (3/4). Mahasiswa, menurut Fitria mewantiwanti agar Bareskrim benar-benar bekerja dengan serius dan bergerak cepat mengungkap

>> JANGAN hal 07

SIMPOSIUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER

Ujaran Kebencian Ancam Tatanan Sosial SUKMAWATI Sukarnoputri mendadak viral setelah membacakan puisinya berjudul Ibu Indonesia. Sebagian netizen menilai puisi tersebut mengandung SARA, bahkan memuat ujaran kebencian. Karena salah satunya, menyebut alunan kidung lebih indah dari lantunan azan. Namun di sisi lain, pemerintah menjamin kebebasan berekspresi warga negara sejak demokrasi menjadi tuan.

PEMATERI Simposium Nasional Revitalisasi Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer yang digelar Bagian Pidana FH Unand dan Mahupiki memaparkan telaahan masingmasing terkait persoalan ujaran kebencian, Selasa (3/4). JULI ISHAQ PUTRA www.harianhaluan.com

Oleh: JULI ISHAQ PUTRA

D

ALAM lanjutan Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer yang digelar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bersama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Kriminolog asal Universitas Padjajaran (Unpad) Widati Wulandari memaparkan pandangannya tentang ujaran kebencian

>> UJARAN hal 07  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand


2

UTAMA

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

Polda Ungkap 367 Kasus Narkoba PADANG, HALUAN — Jajaran Polda Sumatera Barat (Sumbar) berhasil mengungkap sebanyak 280 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 367 tersangka. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan awal tahun 2017 lalu.

Warga Temukan Granat Aktif SOLSEL, HALUAN- Warga Kubang Gajah, Jorong Leter W, Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan (Solsel) dikejutkan dengan penemuan granat nanas, Jumat (30/3) lalu. Granat yang diduga masih aktif itu ditemukan oleh Epi Rianto, (38) warga setempat di halaman belakang rumahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, granat tersebut ditemukan Epi saat melakukan penggalian fondasi rumahnya, sekitar pukul 11.00 WIB. Saat menggali tanah, cangkul miliknya membentur sebuah benda keras yang ternyata sebuah granat nanas. Takut atas temuannya itu, Epi lalu memberitahukan hal tersebut kepada warga sekitar dan dilanjutkan ke Polres Solsel. Granat yang ditemukannya dalam kondisi pin yang telah terlepas, sehingga dirinya khawatir jika granat itu akan membahayakan lokasi sekitar. Kapolres Solsel, AKBP. M. Nurdin didampingi Waka Polres Kompol Warman mengaku telah melihat keberadaan granat tersebut di lokasi penemuan. “Kami memperkirakan granat tersebut masih aktif dan merupakan bahan peledak peninggalan zaman penjajahan Belanda dulu,” katanya. Pihaknya menilai keberadaan granat tersebut sangat berbahaya. “Untuk sementara, kami sudah melakukan penguburan kembali sedalam satu meter di lokasi yang berjarak jauh dari pemukiman warga setempat,” sebut Waka Polres. Ditambahkan Warman, pihaknya telah meneruskan informasi temuan granat tersebut kepada Brimob Polda Sumbar. (h/jef)

TEMUKAN GRANAT — Waka Polres Solsel Kompol Warman dan jajaran saat melihat dan mengamankan granat di lokasi temuan Jumat (30/3) lalu. IST

Bapak Garap Anak Kandung BUKITTINGGI, HALUAN — Entah setan apa yang merasuki pikiran seorang bapak dengan teganya ‘menggarap’ anak kandungnya sendiri. Diketahui bapak ruting tersebut berinisial CH (40) beralamat Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Manggis Koto Selayan (MKS) Bukittinggi. Ia diduga menyetubuhi anak kandungnya berinisial T (15) di rumahnya sendiri. Kapolres Bukittinggi AKBP Arly Jembar Jumhana melalui KBO Sat Reskrim Ipda Rommy Hendra Kur-

niawan mengatakan sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP/103/K/III/ 2018/SPKT,RES-BKT, tanggal 13 Maret 2018, telah terjadi perbuatan pidana diduga persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka CH terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. “Sebelum melakukan perbuatan bejat itu korban dijanjikan akan dibelikan paket internet serta korban juga dijanjikan uang sebesar Rp50 ribu. Namun uang yang dijanjikan tidak diberikan kepada korban,” kata

Rommy kepada Haluan via selular, Selasa (3/4). Rommy menjelaskan, kepada petugas tersangka mengaku sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut yakni bulan Januari, Februari dan Maret 2018 di rumahnya sendiri sedangkan hari dan tanggalnya tersangka sudah tidak diingat lagi. Rommy menambahkan, akhirnya perbuatan bejat tersangka diketahui istrinya. Tidak terima perlakuan suaminya, maka istrinya langsung melaporkan ke Polres Bukittinggi. “Pengakuan tersangka perbuatan

tersebut dilakukan di rumahnya sendiri di Pulai Anak Air, Kec. MKS Bukittinggi,” ulas Rommy. Atas perbuatannya, tersangka melanggar pasal 81 ayat (1), (2), (3) dan 82 ayat (1), (2) juncto psl 76 E UU no. 35 th. 2014, tentang Perubahan atas UU no.23 th2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU no.17 th. 2016 tentang Penetapan Perppu no.1 th. 2016 tata Perubahan kedua atas UUo.23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak. “Saat ini tersangka telah meringkuk di ruang sel Polres Bukittinggi,” ungkap Rommy. (h/ril)

Pemprov Sediakan Lahan untuk Pembangunan Lapas di Mentawai PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan menyediakan lahan untuk mendukung kebutuhan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat memberikan sambutan pada acara orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kemenkumham di Premier Basko Hotel Padang, Senin (2/4) siang. “Bapak Menteri, kami

tunggu surat dari Kakanwil berapa kebutuhan tanah untuk Lapas di Mentawai, kalau Mentawai mau dijadikan (Lapas) terbesar kedua. Berapa kebutuhan tanahnya, Pak Menteri?” tanya Nasrul Abit. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyampaikan, ucapan terima kasih atas kesiapan Pemprov Sumbar dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan Lapas. Ia menerangkan bahwa ide pembangunan Lapas di pulau-pulau terluar dan terpencil memang sudah ada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI. Bagaimanapun, kata Yasonna, gagasan pembangunan Lapas di pulau terluar,

terpencil, dan jauh dari pantai-pantai besar serta daerah berpenduduk perlu lebih dimatangkan, terutama untuk pelaku tindak-tindak pidana besar. “Pikiran untuk membangun Lapas seperti itu perlu dimatangkan,” pungkasnya. Ia mengatakan, perkembangan sarana nantinya juga harus melihat dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tersedia. “Pembangunan sarana pasti akan dilakukan, selain itu kami juga harus memperbaiki dari sumber daya manusia,” katanya. Sekaitan dengan CPNS Yasonna mengatakan, CPNS yang baru harus siap memberikan kontribusi dan prestasi. Untuk mencapai itu, ia

mengatakan, ketika seleksi CPNS, seluruh jajaran sudah diperingatkan untuk transparansi dan tidak menerima suap dalam proses penerimaan CPNS. “Sebelum penerimaan CPNS, saya memanggil semua Kakanwil ke Jakarta dan memperingatkan semua Kakanwil untuk transparan. Ini dilakukan supaya anak-anak yang lolos memang yang berkompeten dan tetap bersih,” ujarnya. Ia mengatakan, narkoba adalah permasalahan bangsa paling besar. Sebelumnya ada kabar bahwa, untuk memasukan narkoba ke penjara bekerja sama dengan sipir. “Makanya kami ingin CPNS yang baru ini tetap bersih,

agar bisa membangun negara dengan baik. Dan memperbaiki kinerja,” ujarnya. Ia berpesan agar CPNS jangan pernah mau tergoda dengan iming-iming dari bandar narkoba, karena mereka mempunyai banyak cara dan upaya agar bisa bekerja sama. Hukuman untuk yang melakukan, akan langsung kami pecat. Saat ini, Kemenkumham wilayah Sumbar menerima 381 CPNS. Sedangkan untuk seluruh Indonesia, Kemenkumham menerima 17.626 orang. “Dari formasi penerimaan CPNS pada tahun 2017. Kemenkumham mendapatkan jatah terbanyak dengan persentasi 48 persen,” katanya. (h/mg-mal)

Hal tersebut dikemukan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Kumbus KS. Awal 2017 lalu, hanya 243 kasus dengan 310 tersangka yang berhasil diungkap Polda. “Bukan hanya jumlah kasus saja, tetapi barang bukti yang kami sita juga mengalami peningkatan dibanding dengan sebelumnya. Kasus tersebut didominasi nakotika jenis ganja,”kata Kombes Pol Kumbus KS kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Selasa (3/4). Pada tahun lalu, kata Kumbul, pihaknya berhasil mengamankan ganja seberat 67,85 kg. Sedangkan tahun ini, meningkat menjadi 130,69 kg. Sementara jumlah sabu yang disita tahun lalu, mencapai 1.608,62 gram. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 1,179,11 gram. Sementara itu, dua pekan terakhir, jajaran polda Sumbar berhasil menangkap 11 tersangka dengan 7 kasus dari berbagai daerah di Sumbar. Tidak hanya itu, tiga orang tersangka wanita diduga bandar sabu. Masing-masing berinisial A, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir. Lalu, PN, seorang ibu rumah tangga (IRT). Selanjutnya, FY yang juga berprofesi sebagai IRT. Tersangka A dan PN diciduk petugas di kawasan Belawan Kampung Baru, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Di rumah tersangka PN, petugas menemukan sebanyak 16 paket sabu siap edar seberat 1,80 gram. ”Tersangka FY ini ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan A dan PN. Dari FY, kami menyita satu paket sabu seberat dua gram,” jelas Kumbul. Diakui Kumbul, ada beberapa jaringan yang saat memakai modus wanita se-

bagai pengedar, hal ini mungkin bertujuan untuk mengelabui petugas. Namun pihak kepolisian tidak mudah dikelabui dengan hal yang demikian. ”Berkat karja sama, dan informasi deari masyarakat kita bisa juga m elakukan penangkapan. Bahkan, ada beberapa bulan yang lalu, modusnya wanita yang membawa bayi. Ternyata dalam gendongan bayi terserbut terdapat ganja,”kat Kumbul. Meningkatanya penangkapan narkoba ini disampaikan beberapa faktor, pertama dengan kaektifan anggota kepolisian di lapangan. Selanjunya, saat ini mayarakat sudah mulai berani melakukan pelaporan kepada polisi melalui berbagai media yang ada saat ini. “tidak hanya itu, senergitas antara pihak kepolisian dengan pihak-pihak lain juga menajadi faktor pendukung banyaknya penangkapan kasus narkoba di sumbar saat ini,” ujarnya. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Sumbar kian menjadijadi. Berbagai modus dilakukan pelaku untuk memasarkan barang haram itu. Bahkan, pengedar narkoba ada yang berstatus suami-istri. “Pengedar menyasar laki-laki dan perempuan dengan berbagai profesi,” terangnya. Berdasarkan data yang dihimpun Haluan dari 280 kasus tahun 2018 ini, sebanyak 180 di antaranya telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan untuk proses persidangan. Pada umunya, ancaman hukuman yang menjerat pelaku di atas 6 tahun kurungan penjara. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan hukuman maksimal hukuman mati. (h/mg-hen)

Oknum Polisi Edarkan Sabu PADANG, HALUAN — Satu orang oknum kepolisian dibekuk tim Satres Narkoba Polresta Padang pada Senin (2/4) malam sekitar pukul 21.00WIB, di Hotel Daima, Jln. Jendral Sudirman. Padang. Menurut informasi yang peroleh Haluan personel yang berinisial J (32) itu dibekuk di sebuah kamar hotel Daima tersebut. Personel Sat Shabara Polres Solok Selatan itu dibekuk bersama seorang perempuan yang merupakan SPG rokok dan seorang temannya. Dua rekannya itu diketahui bernama Dedi Pebrianto (39) yang merupakan seorang pegawai swasta dan Mona Pebri Ramadani (25) yang merupakan SPG rokok. Saat dilakukan penangkapan, personel berpangkat Brigadir itu diamankan bersa-

ma barang bukti berupa satu paket besar dan satu paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan satu set alat hisab sabu atau bong lengkap dengan kaca pirex beserta korek api mencis. Barang bukti lainnya yang diamankan berupa dua buah sendok yang terbuat dari potongan pipet beserta dua unit handphone warna hitam merek Nokia yang diduga digunakan untuk bertransaksi narkoba. Kapolresta Padang, AKBP Yulmar Try Himawan membenarkan adanya penangkapan salah satu personel kepolisian dari Resort Solok Selatan itu. Ia mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku. (h/mgrei)

Tiga Ekor Kerbau Milik Warga Disembelih Pencuri SOLOK SELATAN, HALUAN — Tiga ekor kerbau peliharaan warga di Jorong Bukik Sikumpa, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Solok Selatan (Solsel) dicuri dengan cara disembelih di lokasi. Kejadian baru diketahui oleh warga Selasa (3/4) pagi. Menurut Yanuardi selaku pemilik ternak, informasi didapat setelah salah seorang warga pulang salat Subuh mencium bau busuk. Kemudian, mencoba mencari asal bau tersebut dan ditemukan bercak dar ah dan tumpukan perut kerbau yang telah disembelih. Sehingga, langsung diberitahukan kepada warga dan pemilik kerbau. Yanuardi menyebutkan, www.harianhaluan.com

ia selain pemilik juga sekaligus petugas pemelihara ternak kerbau kepercayaan warga. Ia langsung melihat kandang Kerbaunya yang tidak jauh dari rumahnya dan terlihat pintu kandang sudah terbuka. “Saya langsung hitung jumlah ternak yang semula sebanyak sebelas ekor, ternyata tinggal delapan ekor, hal ini membuat curiga dan langsung ke lokasi ditemukan bangkai kerbau tersebut,” ujarnya Ia yakin bahwa ketiga bangkai kerbau tersebut memang miliknya, selama ini ia bekerja sebagai petani dan pemilihara sejumlah ternak warga seorang yang mendapatkan kepercayaan warga. “Selama ini memang tidak ada masalah,” keluhnya.

PERUT Kerbau bekas disembelih di sekitar kandang ditemukan warga Bukik Sikumpa, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Solok Selatan (Solsel), Selasa (3/4). IST

Dari tiga kerbau yang dicuri itu salah satunya milik anggota DPRD Solsel, Mukhlis. “Setelah menda-

patkan informasi saya langsung ke lokasi. Kita berharap kepada petugas supaya agar betul- betul memberikan

 Redaktur: Isra Hermanto

kenyamanan kepada warga terutama pemilik ternak. Kejadian ini secara tidak langsung akan membuat petani dan pemilik ternak takut berinvestasi dan berternak. Beternak merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Kapolsek Sungai Pagu, Iptu Agustinus Pigay saat mendapat informasi langsung datang ke lokasi bersama anggotanya serta mengamankan barang bukti. Sementara itu, Kapolres Solsel, AKBP M. Nurdin, saat dikonfirmasi membenarkan kasus pencurian itu. Pihaknya segera melakukan penyelidikan. “Barang bukti sudah diamankan,” ungkapnya. (h/ jef)  Layouter: Luther


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

EKBIS

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

3

Produk UMKM Pariaman Dibawa ke Brunei

PARIAMAN, HALUAN— Pelaku UMKM sulaman, bordir, dan tikar batang kelapa dari Kota Pariaman sedang mengincar pasar internasional. Salah satu langkah yang akan diambil oleh pelaku usaha tersebut adalah memanfaatkan kegiatan temu bisnis di Brunai Darussalam pada akhir Ramadan tahun ini.

PERLIHATKAN PRODUK — Dewi, produsen mukena, memperlihatkan produknya saat identifikasi produk di Kantor Dinas Perindagkop dan UMKM Pariaman, Selasa (3/4). Tiga produk UMKM Pariaman, yaitu sulaman, bordir, dan tikar batang kelapa akan dibawa ke temu bisnis di Brunai Darussalam pada akhir Ramadan nanti. TRISNALDI

Dekranasda Sumbar mengindentifikasi pelaku UMKM di Pariaman yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Dekranasda Sumbar, Nevi Irwan Prayitno, memimpin identifikasi tersebut di Pariaman, Selasa (3/4), di Kantor Dinas Perindagkop dan UMKM Pariaman. Sejumlah pelaku usaha sulamam, bordir, dan tikar kelapa hadir dalam kegiatan identifikasi itu. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit, mengutarakan, tiga item produk, yaitu sulaman, bordir dan tikar kelapa dari pariaman akan dibawa ke kegitan temu bisnis itu. Menurutnya, produk-produk yang dibuat oleh pelaku UMKM Pariaman tersebut sudah bisa bersaing di pasar

meskipun pasarnya masih bersifat lokal (indonesia). “Ada juga produk yang sudah masuk pasar luar negeri, seperti Malaysia dan Brunai, tetapi masih dalam skala sangat kecil. Kalau soal pasar lokal sudah bolehlah. Yang kami harapkan sekarang adalah pelaku usaha bertemu pmbeli di temu bisnis nanti, barulah produk bisa ekspor sesuai dengan permintaan pasar. Identifikasi produk yang dilakukan Dekranasda Sumbar sudah didapatkan tiga item tadi. Mudah-mudahan melalui temu bisnis nanti produk UMKM dari Pariaman melejit,” ujarnya. Pada temu usaha itu, pihaknya membawa contoh produk UMKM dengan harapan terjadi kerja sama antara pelaku usaha dan pembeli untuk mendapatkan pasar yang sesuai dengan harapan. Dewi, pelaku usaha yang memproduksi mukena dengan kombinasi sulaman, mengatakan, banyak produknya yang sudah mengisi pasar lokal, tetapi masih sedikit sekali yang masuk pasar luar negeri. Ia ingin produknya terjual lebih banyak di pasar internasional. “Kami memproduksi 300 mukena per bulan. Kami punya pekerja dan menjalin mitra dengan perajin lainnya dalam memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kuotanya. Harganya sangat tergantung bahan dan harga yang mencapai Rp600 ribu. Begitupun

dengan fesyen lain selain mukena. Harganya sangat variatif,” tuturnya. Sulaiman Tanjung, pelaku usaha tikar kelapa, mengatakan, pihaknya memproduksi 20—25 lembar tikar sebulan dengan ukuran bervariasi. Mengenai mutu, ia mengatakan, calon pembeli tidak perlu meragukannya setelah melihat produknya. Mengenai pasar, pemasaran produknya di pasar lokal lancar-lancar saja. Namun, pihaknya belum masuk ke pasar internasional. Untuk menjual produk di pasar mancanegara, pihaknya telah mempersiapkan kuota produk. “Kami terus berupaya memasarkan produk ke pasar luar negeri, salah satunya dengan mengikuti kegiatan temu bisnis di Brunai,” katanya. Sementara itu, Nevi Irwan Prayitno mengatakan, Dekranasda Sumbar terus memberikan motivasi dan membina perajin di kabupaten/kota untuk meningkatkan pengembangan produk, kualitas, dan kreativitas kerajinan agar dapat bersaing pada tingkat nasional dan internasional. “Kami mengharapkan pelaku tenun di kabupaten/kota dapat mengembangkan u sahanya sehingga tak selalu menjadi pemula. Itu dapat terlaksana dengan keinginan yang kuat dalam meningkatkan hasil produksinya, dengan kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas,” ucapnya. (h/tri)

OJK Setujui Unit Syariah BPD Digabung Jadi Satu JAKARTA, HALUAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan lampu hijau bagi bank pembangunan daerah (BPD) untuk menya-

www.harianhaluan.com

tukan unit usaha syariah (UUS). Kepala Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, menyebut, cara ini juga dilakukan agar industri perban-

kan syariah akan punya satu entitas bank syariah bermodal besar bentukan BPD. Pihaknya menceritakan, ide tersebut sudah lama

 Redaktur: Holy Adib

diluncurkan oleh pihak OJK terlebih dahulu, lantaran dari sisi modal dan aset UUS BPD masih terbilang kecil bila dilepas atau spin off sendiri-sendiri. “OJK berkomitmen kuat mengembangkan perbankan syariah, ini terus diarahkan agar bisa tumbuh. Apalagi tiap bank punya UUS, BPD juga, kalau ini bersatu atau merger akan bisa gede. Dari pada spin off sendirisendiri,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu, seperti dilansir dari Kontan.co.id. Selain dari sisi kapasitas usahanya yang terbilang kecil, Heru menjelaskan wacana tersebut didasari perbedaan kondisi pada tiap pemerintah provinsi. Kuhsusnya terkait besaran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau PAD Pemprov kecil akan kesulitan m enambahkan permodalan untuk spin off. Aturannya kan memang tahun 2021 harus spin off semua, nah kalau di merger akan jadi bisa sangat besar aset dan lebih kuat permodalannya,” tuturnya. Lagipula, Heru beranggapan merger UUS BPD tersebut dinilai lebih murah biayanya ketimbang masingmasing BPD harus melakukan spin off UUS menjadi bank umum syariah (BUS). Untuk menanggapi hal tersebut, Direktur Unit Usaha Syariah BPD Jawa Tengah (Jateng) Hanawijaya menjelaskan, rencana tersebut sejauh ini masih dalam pembahasan antar Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Pihaknya kini tengah melakukan kerangka acuan kegiatan alias term of reference (TOR) dengan salah satu konsultan. “Kami akan update setelah kajiam kami selesai. Agak lama karena kami baru saja membahas TOR dengan salah satu konsultan,” ujarnya, Selasa (3/4). (h/ktn)

 Layouter: Irvand


4

EKONOMI

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas Gula Minyak goreng Tepung terigu Kedelai Daging sapi Daging ayam Telur ayam Bawang Susu Jagung Ikan Garam Mi instan Kacang Ketela pohon

Sat 12.000 10.350 9.000 6.000 120.000 36.500 20.800 28.667 10.000 6.000 71.667 12.000 2.500 20.000 5.000

kg Lt kg kg kg kg kg kg 385 Gr kg kg kg Bks kg kg

Update Terakhir 3 April 2018 Mata Uang AUD BND CAD CHF CNH CNY DKK EUR GBP HKD JPY KRW KWD LAK MYR NOK NZD PGK PHP SAR SEK SGD THB USD VND

Kurs Jual 10,613.44 10,557.08 10,723.20 14,484.35 2,204.20 2,201.71 2,285.52 17,026.89 19,446.45 1,762.67 13,070.67 13.07 46,252.09 1.67 3,577.45 1,755.25 9,967.40 4,357.71 265.90 3,689.07 1,650.66 10,557.08 443.68 13,834.00 0.61

Kurs Beli 10,506.20 10,444.60 10,615.41 14,333.86 2,182.00 2,179.75 2,262.34 16,851.56 19,251.10 1,745.05 12,936.62 12.94 45,714.29 1.65 3,538.56 1,736.64 9,862.49 4,108.80 263.24 3,652.17 1,632.46 10,444.60 438.97 13,696.00 0.60

BPOM Kunker ke Sido Muncul SEMARANG, HALUAN — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke pabrik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul di Semarang, Senin (2/4). Kunjungan Kepala BPOM, Penny K. Lukito, bersama rombongan disambut langsung oleh Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat. “Pada kunjungan kerja Badan POM ini, kami ingin memperlihatkan bagaimana proses produksi jamu yang dilakukan di Pabrik Sido Muncul. Produk Sido Muncul dibuat dari bahan-bahan alami dan dikelola secara modern serta higienis, sehingga akan menghasilkan jamu yang berkualitas dan terstandar,” ujar Irwan dalam siaran persnya kepada Haluan kemarin Sementara itu, Penny menyampaikan kekaguman sekaligus kebanggaannya terhadap Sido Muncul karena bisa menjadi perusahaan jamu yang memiliki pabrik modern dengan produk yang terjamin keamanan dan khasiatnya. “Harapan kita, obat tradisional bukan hanya menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Harus ada dukungan yang lebih intensif secara lintas sektor, baik dari pemerintah, akademia, pelaku usaha, dan peneliti sehingga bisa bersama-sama membesarkan obat tradisional jamu. Jamu juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan dapat menjadi alternatif pengobatan. BPOM berjanji memperhatikan jaminan, keamanan, dan khasiat produk jamu, bagaimana jamu bisa terstandarisasi, tervalidasi, dengan uji klinis yang terjamin baik dari aspek keamanan maupun khasiatnya,” tuturnya. (h/atv)

DIREKTUR Sido Muncul, Irwan Hidayat, menanam tanaman obat di kawasan Pabrik sido Muncul, disaksikan rombongan BPOM, Senin (2/4). IST

www.harianhaluan.com

UBI UNGU — Seorang pedagang ubi ungu menyusun dagangannya di Pasar Raya Padang, Selasa (3/4). Ubi Ungu tersebut dijual Rp7.000 per kilogram. Ubi tersebut dipasok dari Kabupaten Solok. IRHAM KURNIAWAN

Toko Tani Sumbar Belum Tempati Kantor Ideal PADANG, HALUAN — Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengucurkan dana bantuan senilai Rp250 juta pada 2018 untuk setiap provinsi. Kementan menyalurkan dana itu untuk mendorong realisasi program Toko Tani Indonesia Centre (TTIC). Sebanyak 20 provinsi mendapat jatah bantuan tersebut pada tahun ini. Hal itu diutarakan Kepala Bidang Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan, Inti Pertiwi Naswari, saat meninjau TTIC Sumbar di Kantor Dinas Pangan Sumbar, Selasa (3/4). Ia memberi masukan agar TTIC Sumbar yang

sementara ini berada di kantor dinas dapat direlokasi ke kawasan yang lebih dekat dengan pemukiman warga. “Kantor ini belum ideal. Masyarakat bisa sungkan berkunjung kalau ke kantor-kantor seperti ini. Kami harap dapat

direlokasi ke kawasan yang lebih dekat dengan rumah warga. Yang tak kalah penting, harus permanen dan dilengkapi fasilitas gudang, bukan gerai dari tenda-tenda seperti ini,” katanya. Lokasi TTIC Sumbar saat ini, kata Inti Pertiwi, tak lebih seperti gerai untuk pameran. Ia khawatir, jika nanti ada gabungan kelompok tani (gapoktan) yang memiliki hasil panen sebanyak 10 ton, sementara fasilitas TTIC Sumbar tidak memadai untuk menampung hasil pertanian tersebut. Mengenai TTIC, Inti Pertiwi menjelaskan, TTIC merupakan program untuk memudahkan

masyarakat yang ingin membeli komoditas pangan utama dengan harga murah. Produk yang dijajakan di TTIC berasal langsung dari petani. Jika ada kelompok tani yang menjual komoditas di atas harga pasar, masyarakat bisa mengajukan komplain. “Konsepnya memotong rantai distribusi. Produksi petani dijual di sini, sehingga masyarakat dapat harga murah dibanding harga pasar. Kalau ada yang jual dengan harga lebih mahal, komplain bisa dilayangkan,” tuturnya. Perihal lokasi TTIC yang dianggap Inti Pertiwi belum

ideal, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, lokasi tersebut bersifat sementara dan akan dipindahkan ke Gedung Inflasi di kawasan Jalan Bypass Aia Pacah, yang dianggap lebih ideal dan berakses lebih dekat dengan warga. “Kejar manfaatnya dulu meski belum sempurna yang penting dimulai dulu. Nanti dipindahkan. Lokasinya di gedung itu sekarang sedang penuntasan. Prinsipnya, lewat TTIC ini petani dan masyarakat memperoleh lebih banyak keuntungan. Harga lebih murah, dan ada layanan pengaduan yang disediakan,” ucapnya. (h/isq)

Pemerintah Pacu Akses Pembiayaan Koperasi Wanita Penerima Program Perhutanan Sosial Jaya Rutin Laksanakan RAT

JAKARTA, HALUAN — Pemerintah mengupayakan akses pembiayaan perbankan bagi penerima program perhutanan sosial. Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggandeng empat bank pelat merah. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, mengatakan, pertama-tama kelembagaan harus dibentuk dalam wadah kelompok petani hutan agar masyarakat dapat mengakses pinjaman bank untuk modal menggarap lahan perhutanan sosial. Kelompok itu kemudian menyusun rencana kerja usaha (RKU) lima tahunan yang a.l.

mencakup komoditas hutan dan pangan yang akan ditanam, pembeli atau offtaker hasil panen, dan simulasi pendapatan. Penyusunan itu melalui asistensi oleh pendamping. Pendamping pula yang menghubungkan masyarakat dengan perusahaan offtaker. “Dari RKU, kami konekkan ke perbankan, kami yakinkan, sehingga dia (perbankan) menerbitkan kartu tani,” ujar Bambang, Selasa (3/4), seperti dilansir dari Bisnis.com. KLHK sejauh ini telah meneken nota kesepahaman dengan empat bank BUMN, yakni Bank Mandiri untuk program perhutanan sosial di Jawa Barat, BRI di Jawa Tengah, BNI di Jawa Timur, dan BTN di Banten. Bank

tersebut nantinya menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani hutan. Model pendanaan in i, lanjutnya, akan diaplikasikan pula ke program perhutanan sosial di luar Jawa. KLHK mencatat realisasi perhutanan sosial sejak dirintis 2007 hingga 29 Maret 2018 mencapai 1,5 juta hektare. Percepatan terjadi selama 2017 hingga Maret 2018 dengan capaian 801.060 ha. “Regulasi untuk perhutanan sosial baru terbit Oktober 2016. Makanya, angka ini menjadi kencang di 2017,” ucap Bambang. Pemerintah menargetkan realisasi perhutanan sosial hingga akhir tahun mencapai 2 juta ha. (h/bcm)

PADANG, HALUAN — Koperasi Wanita Jaya Bersama yang terletak di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, tahun rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ketua Koperasi Wanita Jaya Bersama, Endarmy, mengatakan, dengan selalu melaksanakan RAT, koperasi itu terbukti sebagai koperasi yang sehat. Anggota DPRD Sumbar itu berharap, koperasi tersebut bisa menyelamatkan masyarakat dari jerat utang kepada rentenir atau meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Hal itu karena koperasi itu bergerak pada bidang simpan pinjam. Endarmy juga berharap Dinas Koperasi Padang Pariaman mendorong setiap koperasi di kabupaten itu untuk beraktivitas secara sehat, seperti Koperasi Wanita Jaya Bersama. Ia ingin setiap koperasi di Padang Pariaman berkembang sesuai dengan unit usaha masing-masing. “Saya berharap koperasi bisa menjadi kekuatan yang benar-benar nyata bagi pergerakan ekonomi rakyat Padang Pariaman. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan dukungan dari dinas koperasi setempat,” ujarnya di Padang, Selasa (3/4). Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Padang Pariaman, Yulidarmen, mengimbau setiap koperasi di daerah tersebut untuk berani bergerak pada bidang ekonomi produktif, misalnya menjual sembako, menghimpun hasil panen petani, dan menjalankan usaha produk kerajinan. “Selain dari anggota untuk anggota, setiap koperasi diharapkan bisa memberi nilai tambah, bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai itu tentu butuh binaan dari Dinas Koperasi. Kami siap melakukannya,” tuturnya. Saat ini, kata Yulidarmen, ada 215 koperasi berbadan hukum yang aktif di Padang Pariaman. Ia berharap semua koperasi di kabupaten tersebut melaksanakan RAT secara rutin. Terkait dengan Koperasi Wanita Jaya Bersama, Yulidarmen mengatakan, koperasi itu memang terbilang berhasil mengembangkan unit usaha. Karena itu, koperasi tersebut patut dicontoh oleh koperasi lain di Padang Pariaman. “Koperasi tersebut cukup sehat dengan unit usaha simpan pinjam mereka yang berjalan lancar,” katanya. (h/len)

 Redaktur: Holy Adib

 Layouter: Luther


OPINI Jangan Terjerumus Ujaran Kebencian

K

ATA Ujaran Kebencian makin populer saat ini. Ujaran Kebencian sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Sejumlah orang terpaksa berurusan dengan polisi dan menjadi tersangka karena dilaporkan melakukan ujaran kebencian. Beberapa orang di antaranya sudah dijatuhi hukuman penjara. Tentang ujaran kebencian ini, Kapolri sudah membuat surat edaran. Dalam SE Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dijelaskan tentang Ujaran Kebencian. Ujaran kebencian ini antara lain berbentuk pengghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Semua tindakan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: Dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan famplet. Menurut Kriminolog asal Universitas Padjajaran (Unpad) Widati Wulandari, ujaran kebencian atau dalam bahasa lain Hate Speech berkaitan erat dengan tindak kejahatan berbasis kebencian atau Hates Crime. Istilah ini baru dikenal luas pada medio 2015, akan tetapi fenomena dua hal ini sudah terjadi sejak lama. Istilah ini kemudian menjadi populer sekaligus menuai polemik. Ujaran kebencian seringkali berdampak pada terjadinya tindak kejahatan, dan bisa diawali dengan tindak kejahatan. Ia menyebutkan, motif ujaran kebencian dan/atau tindakan berbasis kejahatan sering berbasis pada kebencian terhadap etnis, agama, dan budaya tertentu, sehingga yang kerap menjadi sasaran dari praktik ujaran atau tindakan kebencian tersebut adalah simbol-simbol etnisitas, simbol-simbol kebudayaan, dan bahkan rumah-rumah ibadah sebagai simbol keagamaan. Sementara di satu sisi, lanjutnya, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berekspresi. Akan tetapi tetap harus ada pembatasan dalam berekspresi. Dalam artian, boleh berekspresi asalkan tetap pada koridor yang tidak mengganggu hak orang lain, kenyamanan orang lain, dan kepentingan umum yang berlaku. Atas realitas berkembangnya praktik ujaran kebencian di tengah publik, Direktur Siber Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi menegaskan, praktik-praktik tersebut memang mempunyai dampak yang siginifikan untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga penyebarannya harus diantisipasi. Untuk menumpas kejahatan di dunia maya, sudah ada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Unit ini mengawasi terjadinya ujaran kebencian di dunia maya. Sejumlah pelaku juga sudah ditangkap karena melakukan ujaran kebencian. Beberapa orang di antaranya sudah dijatuhi hukuman penjara. Karena itu, berhati-hatilah membuat status di dunia maya. Pikirkan dulu untuk membuat status atau menanggapi status orang lain. Jangan sampai status kita membuat malu orang lain yang bisa menjerat kita dilaporkan melakukan ujaran kebencian. Berhati-hati juga saat melakukan orasi di depan umun. Karena emosional, bisa saja apa yang diucapkan tidak terkontrol. Pada akhirnya ada orang atau kelompok lain yang merasa terhina. Bak pepatah: Mulutmu harimaumu. ***

U

5

Setelah Lulus UN ke Mana Lagi?

jian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) segera menjelang. Tidak hanya anak yang berada pada tingkat terakhir tiap jenjang pendidi kan saja yang cemas menghadapi tahap akhir pendidikannya, orang tua mereka pun ikut degdegan menanti peristiwa yang cukup mende barkan itu. Secara psikologis anak dan orang tua mereka telah berusaha menenangnenangkan hati mereka.

Dari segi kesehatan, para orang tua mencoba memberi perhatian dengan menyiapkan menu bergizi yang dapat menjaga kesehatan anak agar pada hari H nanti anak tetap sehat dan dengan tenang bisa mengikuti ujian. Secara religius, doa tidak henti-hentinya dikumandangkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, semoga Allahberkenan menakdirkan anak-anak itu lulus nanti. Namun, pertanyaan baru muncul lagi, “Setelah anak-anak ini lulus nanti, mau kemana lagi, mau mengapa lagi?” Sebenarnya sejak seorang anak berada pada kelas akhir setiap jenjang pendidikan, dia telah berpikir, “Kalau nanti saya tamat, lulus UN/UAS, saya kemana lagi ya?” Yang kelas 6 SD berpikir, mau masuk SMP/ MTs model/favorit mana?; yang kelas 3 SMP berpikir mau masuk SMA/SMK/MAN favorit mana agar nanti gampang memilih perguruan tinggi yang favorit juga?; dan yang berada pada kelas terakhir SMA/SMK/ MAN berpikir akan kuliah dimana, memilih jurusan apa? Yang merasa tidak mungkin melanjutkan ke perguru an tinggi berpikir, akan bekerja dimana, atau akan melakukan apa setelah tamat sekolah.

V

4 APRIL2016 2018 KAMIS,RABU, 27 OKTOBER 17 Rajab1438 1439HH 26 Muharram

Bahkan cendrung pesimis atau putus asa, apa yang bisa dikerjakan dengan ijazah SMA/SMK/ MAN? Perusahaan apa, atau lowongan kerja apa nanti yang bisa menerima mereka bekerja? Sesungguhnya ada sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk menjawab semua tingkat pertanyaan di atas. Untuk anak yang menamatkan SD dan SMP, perlu dipertimbangkan kemungkinan tercapainya Nilai Ebta Murni (NEM) untuk sekolah favorit yang diinginkan. Jangan sampai punya niat untuk menghalalkan segala cara mendapatkan sekolah favorit tersebut. Perlu juga dipertimbangkan orang tua jarak tempuh sekolah favorit tersebut dari tempat tinggal. Orang tua harus memikirkan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan anak pergi dan pulang sekolah. Siapkah orang tua membekali anak dengan uang saku dan makanan yang dapat menjamin kesehatan mereka. Siapkah orang tua memantau jalannya proses pendidikan anak-anaknya, bahkan kemungkinan harus mengantar dan menjemput anak ke dan dari sekolah. Bekal langsung yang tidak boleh diabaikan orang tua untuk anak-anaknya adalah

makan-minum Jangan memiyang sehat. lih jurusan Yang paling untuk pertimcemas memibangan mukirkan kelanjudah lulus dan tan studi seberkesempatelah lulus UN/ tan kuliah. JiUAS adalah ka hal itu teranak yang akan jadi, upaya menamatkan untuk mengbangku pendigali dan medikan SMA/ ngembangSM K / M A N , kan potensi karena mereka atau bakatnya DRS. H. ACHIAR DT. dihadapkan pabisa tidak BGD. MOLE, M.M. da pilihan yang maksimal. Pemerhati Pendidikan/ sangat menenYudisiumnya Anggota DPRD Sumbar tukan kehiduk e t i k a pan karier mediw isu da reka di masa dewasa. Berbagai berpotensi di bawah batas yang pikiran bisa muncul: “Setelah diminta lembaga pengguna lulus UN/UAS saya mau kuliah tenaga kerja yang sesuai dengan di mana dan meng ambil juru- bidang mereka. Atau, malah san apa ya?” Jika anak lulusan bisa tidak tamat, karena anak SMK, mereka dihadapkan lagi merasa tidak berbakat di bipada pemikiran akan bekerja dang itu, sementara untuk mundur waktu tidak memungataukah melanjutkan studi? SMA/MAN adalah sekolah kinkan lagi. Pindah ke jurusan umum yang harus disambung lain juga terbentur pada syaratke perguruan tinggi. Kalau syarat yang kadang-kadang tidak, anak belum memiliki tidak bisa dipenuhi mereka. Hal lain yang harus diperkeahlian khusus, berbeda dengan SMK yang sudah diper- hatikan ketika seorang anak siapkan untuk satu keterampi- lulusan SMA/MA adalah perlan khusus yang bisa dipergu- guruan tinggi tempat jurusan nakan mencari pekerjaan yang yang dipilih berada (perguruan relevan. Tamatan SMA/MAN tinggi penyangga). Perguruan harus memilih satu jurusan tinggi penyangga perlu diketauntuk memperoleh keahlian hui akreditasinya, karena nilai khusus. Karena itu anak yang akreditasi merupakan salah menamatkan SMA/MAN harus satu syarat dalam mencari hati-hati dan penuh pertimba- lapangan kerja setelah tamat ngan memilih jurusan dan kuliah. Lembaga pengguna perguruan tinggi penyangga- lulusan (stockholder) tertentu nya. Jurusan yang dipilih anak menagih akreditasi perguruan haruslah jurusan yang benar- tinggi yang mendidiknya berbenar mereka minati yang nilai A, paling rendah B. Jika memungkinkan dia untuk seorang anak terlanjur kuliah menggali dan mengembang- di perguruan tinggi tempat kan potensi atau bakatnya. jurusan yang dipilih berada

bernilai akreditasi di bawah A atau B, ijazahnya bisa-bisa tidak akan terpakai. Tentu sangat disa yangkan bila hal itu terjadi. Faktor lain yang erat kaitannya dengan pilihan kuliah bagi lulusan SMA/MA/SMK adalah biaya kuliah yang tidak murah. Sistem Uang Kuliah Tunggal kadang-kadang bisa menjadi penghambat seorang anak untuk kuliah. Karena itu, melalui data yang ada di sekolah, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki prestasi baik, bisa mendapat prioritas untuk tes jalur Bidik Misi yang diprogramkan pemerintah untuk membantu biaya kuliah anak dari keluarga kurang mampu namun memiliki prestasi baik tersebut. selain itu, jika dari awal direncanakan kuliah untuk segera mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka dapat memilih kuliah di Program Diploma 3 (D3), karena program D3 memang dirancang untuk langsung mencetak tenaga kerja terampil yang siap pakai. Khusus bagi lulusan SMK yang ti dak ber kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mereka harus berusaha mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan bidang kejuruannya. Kalau tidak ada lapangan kerja yang tersedia, ciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada. Misalnya, jika b idang kejur uan anak tentang kerajinan, dia harus bisa membuat lapangan kerja sendiri yang berhubungan dengan kerajinan. Banyak sumber daya alam, semisal tumbuh-tumbahan mensiang (mansiro) bisa diolah untuk benda (tas) yang berguna dalam keseharian. Jika kejuruannya bidang tataboga, dia bisa berkonsentrasi di bidang kuliner; bidang tatabusana bisa mengembangkan keahlian menjahit pakaian dan berbagai aksesori lainnya. Jika kejuruannya bidang seni kreatif dan pariwisata, mereka bisa berkonsentrasi mengemas keterampilannya untuk menyediakan bendabenda souvenir atau paketpaket pertunjukan budaya dan musik (bisa juga u ntuk pertunjukan di depan turis). Tegasnya, jangan menunggu pekerjaan, karena pekerjaan tidak akan pernah datang sendiri; pekerjaan bidang kejur uan dapat dan harus diciptakan sendiri.***

HALUANISME  DPRD Pertanyakan Keseriusan Pemprov Revisi Perda LGBT 

Perda LGBT ko sangaik paralu

 Ujaran Kebencian Ancam Tatanan Sosial  Hati-hatilah buek status

www.harianhaluan.com

Perkokoh Pemasangan APK! Yth. Penyelenggara Pilkada, saya warga Kota Padang ingin memberikan saran agar Alat Peraga Kampanye (APK) dipasang dengan kokoh agar tidak mudah rubuh dan rusak karena tumbang. Misalnya saja pemasangan umbul-umbul yang tiangnya tidak menancap ke dalam tanah, sehingga gampang rubuh diterpa angin kencang. 08534456xxxx

 Redaktur: Bhnez Maharajo

 Layouter: Yohanes


6

POLITIK

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Puluhan Politisi di DPRD Sumut Tersangka Korupsi KPU Kota Pariaman Gelar Rapat Kerja PARIAMAN, HALUAN – Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Pariaman gelar rapat kerja pengelola keuangan anggaran dana hibah bagi Sekretariat KPU, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 bertempat di Aula Hotel Nan Tongga Pariaman, Selasa (03/04). Menurut Indra Jaya,ST selaku Divisi Logistik dan BURT KPU Kota Pariaman kegiatan rapat kerja hari ini merupakan pembekalan pertama yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat (Sumbar) terkait pengelolaan dana hibah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018. Ia juga menyatakan bahwa kegiatan hari ini juga merupakan bentuk pendampingan dari BPKP Sumatera Barat yang telah melakukan kerjasama dengan KPU Kota Pariaman untuk pengelolaan anggaran dan hibah. “Anggaran dana hibah ini juga sudah digulirkan menjadi dua tahap yakni tahapan dana hibah tahun 2017 dan dana hibah penggunaan tahun 2018 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018” jelas Indra. Ia juga menjelaskan terkait penggunaan dan pengelolaan dana anggaran hibah rawan terjadi kesalahan, oleh karena itu rapat kerja ini juga menyamakan persepsi dalam penge lolaan dana hibah serta meminimalisir kesa lahan dalam pengelolaan dana hibah terse but. Dalam kegiatan ini hadir Yuli Ashar perwakilan dari BPKP Sumbar sekaligus pemateri dalam proses dan sistem Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dana hibah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018. Selain dengan KPU Kota Pariaman, BPKP Provinsi Sumatera Barat sebelumnya juga sudah melakukan kerjasama dengan tiga kota lain penyelenggara Pilkada serentak di wilayah Sumatera Barat yakni KPU Kota Padang, Sawahlunto dan Padang Panjang dalam Pengelolaan Keuangan Dana Hibah. (h/ist)

JAKARTA, HALUAN- Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan 38 orang anggota DPRD provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka. Puluhan politisi itu diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. “Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka,” ungkap Ketua KPK Agus Raharjo dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/4). Agus menerangkan, 38 orang tersangka itu diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Gatot sendiri telah divonis bersalah berda sarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Medan pada 9 Maret 2017 lalu dengan pidana pen-

jara empat tahun dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan. “Yang bersangkutan kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan KPK. Pada Juli 2017, jaksa eksekutor KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin,” jelas Agus seperti dikutip republika. Menurut Agus, hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Gatot terkait dengan beberapa hal. Setidaknya ada empat hal yang disebutkan oleh Agus, yaitu persetujuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh

DPRD Provinsi Sumut, pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun abggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provonsi Sumut.”Dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi

Sumut pada tahun 2015,” terang Agus. Atas perbuatannya tersebut, 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/ atau 2014-2019 itu disangkakan melanggar pasal 12 a

atau b atau pasal 11 UndangUndang (UU) No. 31/1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pi dana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. (h/rol)

RAKER-Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Pariaman gelar rapat kerja pengelola keuangan anggaran dana hibah di Aula Hotel Nan Tongga Pariaman, Selasa. IST

Demokrat Padang Rekrut Caleg Berkualitas PADANG, HALUAN -Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang sudah mulai melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Ilham Maulana Selasa (3/4) mengatakan, partainya tidak hanya ingin menjadikan kader internal sebagai caleg, tapi juga mem-

buka peluang kepada pihak eksternal “Demokrat membuka peluang untuk semua kalangan, karena Demokrat ini kan partai terbuka,” ujarnya. Ia menegaskan, partainya tetap melakukan seleksi secara ketat kepada pihak eksternal yang hendak menjadi caleg dari Demokrat. Saat ini Demokrat terus melakukan konsolidasi, de-

ngan berbagai kalangan. Konsolidasi ini dalam rangka, mengajak mereka menjadi caleg melalui Demokrat. “Saya mengajak masyarakat yang ingin menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Demokrat, untuk bergabung dan memujudkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya. Partai Demokrat tengah menjaring legislator berkua-

litas yang memiliki komitmen, untuk mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperbanyak program pembangunan dan meneruskan programprogram pro rakyat yang tengah dijalankan oleh pemerintah. “Intinya Partai Demokrat semakin berbenah, dengan persyaratan yang lebih ketat,” ujarnya. Kader yang ditawarkan ke

masyarakat lebih berkualitas, berintegritas, loyal terhadap partai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Selain itu, proses rekrutmen bacaleg Partai Demokrat tidak di pungut biaya. “Tidak ada yang di pungut biaya. Semua gratis dan melengkapi persyaratan dan komit dengan aturan,” tambahnya.(h/ade)

PARIWAR DPRD SUMBAR TINJAU NORMALISASI BATANG PALANGKI

Komisi IV Minta Aktivitas Galian C Dihentikan K

KETUA Komisi IV DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, Sekretaris Komisi IV, Taufik Hidayat dan Anggota Komisi IV Evel Murfi Saifoel berfoto bersama dengan masyarakat Kabupaten Sijunjung.

ROMBONGAN Komisi IV saat meninjau proyek normalisasi sungai Batang Palangki, di Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung

ROMBONGAN Komisi IV saat meninjau salah satu jalan provinsi di Kabupaten Solok. www.harianhaluan.com

OMISI IV DPRD Sumbar meminta m a sy a ra ka t Kecamatan Em pat Nagari, Kabupaten Sijun jung menghentikan aktivitas galian C yang berlangsung disepanjang aliran Batang Palangki, Kabupaten Sijun jung. Selain bisa menyebabkan banjir, aktivitas galian C di Batang Palangki dikuatirkan akan merusak proyek normalisasi sungai yang ada di kawasan tersebut. Terkait ini, saat tinjauan rombongan Komisi IV ke Kabupaten Sijunjung pekan kemarin diketahui, aktivitas galian C sedang marak-maraknya terjadi pada beberapa titik aliran sungai Batang Palangki. Di lain sisi proyek normalisasi yang dianggar kan oleh dana provinsi juga sedang berjalan di kawasan yang sama. Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengatakan galian C atau penambangan emas ilegal benar-benar dilarang untuk berjalan. Sebab, efeknya bisa membahayakan pemukiman masyarakat. Karena itu, ulas Suwirpen, dihari yang sama pihaknya meminta para walinagari yang daerahnya dilewati Batang Palangki melakukan pelarangan pada masyarakat melakukan aktivitas galian C. “Sudah kita bicarakan

AKTIVITAS galian C yang berlangsung di aliran sungai Batang Palangki, Kabupaten Sijunjung.

dengan para walinagari di sini. Mereka berjanji akan melarang. Kami harap aktivitas galian C ini bisa segera berhenti,” ujar anggota dewan dari Fraksi Demokrat tersebut. Terkait proyek normalisasi Batang Palangki yang hari itu ditinjau Komisi IV, lanjut dia, sebahagian sudah berjalan, dan tahun sekarang kembali dianggarkan sekitar Rp5 miliar. Menurut Suwirpen, untuk mendukung kelancaran kelanjutan proyek, sosialisasi akan dilakukan ke tengah masyarakat. Tujuannya agar ke depan tidak ditemui kendala lahan.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Evel Murfi Saifoel yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) SijunjungDharmasraya menuturkan, rombongan Komisi IV telah memberikan arahan pada masyarakat agar tidak dilakukan akitivitas tambang ilegal lagi. Terutama di sekitar infrastruktur penguatan tebing sungai. “Dari penyampaikan kita tersebut, masyarakat mau mendengarkan. Hari ini mereka langsung memberhentikan kegia tan. Kalaupun masih menam bang masyarakat berjanji hanya akan melakukan seca ra manual,” papar Evel. Untuk penambangan se-

cara manual, imbuh dia, masyarakat tetap dibolehkan. Hal itu karena, selain berhubungan dengan mata pencaharian mereka, penambangan pasir secara manual tidaklah membahayakan daerah aliran sungai (DAS). Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Taufik Hidayat meminta sebelum meletakkan angga ran untuk sebuah proyek normalisasi, PSDA agar terle bih dahulu turun ke lapang an. Yakninya memastikan apakah pada kawasan yang akan dibangun proyek normalisasi ada aktivitas galian C atau tidak. “Kalau hal itu tidak dipastikan, proyek

Sekretaris DPRD Sumbar, H. Raflis, SH, MM

yang dibangun itu akan siasia. Anggaran habis tapi ujung-ujungnya rusak juga. Khusus untuk proyek normalisasi Batang Palangki, karena sudah berjalan dan tinggal melanjutkan kami minta walinagari bekerjasama menghentikan warganya untuk menambang di kawasan ini,” tegas Taufik. Menanggapi permintaan dari dewan, Walinagari Mua ro Bodi, Walinagari Koto Baru dan Walinagari Palangki menyatakan kesiapan meminta masyarakat menghentikan akivitas galian C di Batang Palangki. “Masyarakat melakukan aktivitas galian C karena mereka tidak ada pekerjan lain. Namun demikian, dengan adanya proyek provinsi yang sedang berjalan di sini kita akan beri pengertian pada masyarakat,” ujar Walinagari Koto Baru, Pendri Yusuf. Walinagari Palangki, Yusman menambahkan, selain di Kabupaten Sijunjung permintaan penghentian aktivitas galian C hendaknya juga disampaikan PSDA provinsi kepada masyarakat Kabupaten Solok. Sebab hulu dari Batang Palangki yang melewati Kabupaten Sijunjung adalah di Kabupaten Solok. “Kalau hanya di Sijunjung yang diberhentikan sementara di Solok tetap jalan, air sungai di sini tetap akan keruh. Kami ingin jika di sini berhentikan, di hulu berhenti juga, sehingga ke depan air sungai kita ini bisa jernih,” pungkasnya. (h/ adv).

 Redaktur:Dodi Nurja   Layouter: Yohanes


SAMBUNGAN

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

7

DPRD ............................................. Dari Halaman. 1 Ujaran ............................................ Dari Halaman. 1 rahkannya Ranperda ini memantik pertanyaan di kalangan masyarakat. Benarkah Pemprov serius dalam upaya pemberantasan LGBT, atau hanya lips service saja ketika persoalan menghangat di media. Padahal, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar, persoalan ini telah disampaikan sejak 2014 lalu. Jauh sebelum media meributkan hal ini. “MUI telah menyampaikan bahaya LGBT ini sejak tahun 2014 lalu kepada Pemprov dan masyarakat. Kemudian MUI meminta persoalan ditindaklanjuti. Semua tertuang dalam deklarasi serambi mekah yang kita serahkan ke Pemprov pada Maret tahun 2014,” paparnya. Dari beberapa pertemuan di Pemprov yang dihadiri oleh MUI, sikap MUI sudah jelas, meminta Pemprov menindaklanjuti persoalan LGBT dengan segera. Gusrizal menambahkan, Pemprov harusnya tak boleh hanya sesaat saja tersentak mengetahui informasi tingginya angka LGBT di Sumbar. Mestinya, ulas dia, saat mengetahui angka LGBT di Sumbar termasuk yang tertinggi di In donesia Pemprov langsung melakukan gerakan berketerusan. “Bagi kami di MUI yang penting segera ada payung hukum untuk itu. Mau dibuat Perda baru, mau revisi Perda yang lama, yang utama harus ada aksi cepat yang dilakukan DPRD dan Pemprov. Kalau mempersiapkan Perda itu saja sekian lama tidak selesai, kapan gerakan ke bawah akan dilakukan. Kami harap ini sesegera mungkin. Pemprov jangan terkesan tidak serius,” ucapnya. Senada, Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Panghulu. Katanya, jika Pemprov dan DPRD punya rencana merevisi Perda

yang telah ada guna mengatasi LGBT, hendaknya itu segera dijalankan. Jangan menunggu terlalu lama sehingga memunculkan kesan Pemprov tidak serius. “Mengatasi penyakit LGBT tak cukup dengan hukum negara saja, hukum adat juga harus masuk untuk memberi efek jera,” tegas Sayuti. Menurut Sayuti, hukum adat harus diturutsertakan, karena melalui penegakan hukum adat individu yang melanggar akan diberi rasa malu ketika berbuat salah. Kemudian, akan ada juga keadilan bagi mereka yang tak bersalah. Hal itu karena, ketika seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tak benar, kemudian dalam proses peradilan adat tak terbukti, yang bersangkutan bisa dilepas dan dimaafkan. Dituturkan Sayuti, semua bisa terjadi karena dalam hukum adat ada istilah D4 (dibuang, diusir, dimalukan,dan dikucilkan). Maksud dari ini adalah, mereka yang melanggar norma akan mendapat hukuman dibuang dari nagari, diusir, dimalukan atau dikenal dengan diarak sekeliling kampung, dan akan dimaafkan jika terbukti tak bersalah. Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudhah Thaib mengatakan, sangat setuju dan mendukung rencana Pemprov dan DPRD membuat aturan larangan LGBT. LGBT, ulas Reno, hakikatnya akan memusnahkan manusia. Karena manusia yang kawin sejenis tidak akan berketurunan. Kemudian menurut penelitian dan kajian para ahli, penyakitpenyakit berbahaya juga mudah ditularkan dari perilaku seks menyimpang ini. “Tidak satupun agama dan budaya yang menyetujui LBGT. Semoga pemben-

tukan aturan yang akan melarang akitivitas LGBT cepat direalisasikan Pemprov bersama DPRD,” ucapnya. Dokter Spesialis di Poliklinik HIV RSUP Dr M Djamil, dr Armen Ahmad, SpPD-KPTI FINASIM mengatakan, dalam tiga tahun belakangan (2014-2017), dari 10 pasien HIV/AIDS yang datang kepadanya, 7 sampai 8 adalah pelaku LSL. Secara umum, Armen menggambarkan bahwa penularan terbanyak HIV/AIDS dilakukan melalui pemakaian jarum suntik. Namun, pasien yang ada saat ini dengan kasus demikian, adalah pasien yang terpapar HIV/ AIDS pada 3 sampai 10 tahun yang lalu (2007-2014). Sedangkan untuk saat ini, tren penularan jarum suntik sudah sangat jarang, dan menyisakan pola penularan perilaku seks bebas, baik heteroseksual atau homoseksual, sebagai penyumbang pasien baru. Selama 2017 ini, lanjutnya, pasien HIV/AIDS didominasi oleh para pelaku LGBT, terutama gay atau LSL. Sedangkan untuk Lesbian (Perempuan Seks Perempuan/PSP), cukup sulit terdeteksi karena penularannya juga cukup sulit. Imbasnya, jumlah pasien lesbian memang jauh lebih sedikit dibanding pasien gay. Tak cukup sampai di situ, Armen juga menegaskan fakta bahwa gay dapat ditemukan di semua kalangan di Sumbar. Survei Belum tuntas Tiga bulan yang lalu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebut, Pemprov melakukan kajian dan survei untuk mendapatkan kepastian jumlah LGBT di Sumbar. Namun, hingga sekarang, survei tersebut belum juga tuntas. (h/len)

Usut ................................................ Dari Halaman. 1 yang buruk. “Segera buat data biro perjalanan umrah dan haji secara digital untuk memudahkan kontrol terhadap kegiatan dan pengelolaan. Baik masalah perizinan khusus dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta kuota yang diberikan oleh Kemenag kepada biro perjalanan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah,” tuturnya. Terakhir dia meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag untuk mencabut izin operasi dengan tidak memberi izin untuk mendirikan lagi biro-biro perjalanan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta mengumumkan kepada masyarakat. “Harus ada tindakan tegas untuk persoalan ini. Kalau tidak persoalan akan kembali berulang,” paparnya. Secara terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong menilai pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap biro perjalanan umrah lemah atau tidak maksimal karena sering berulang kasus serupa. “Pengawasan ada tapi tidak maksimal. Indikatornya, travel nakal tersebut tidak dipanggil. Mestinya ada evaluasi bertahap terhadap para trevel termasuk yang terhadap biro perjalanan yang menyelenggarakan umrah,” kata dia. Evaluasi, kata Ali Taher, bisa dilakukan enam bulan atau setahun sekali. Izin juga ada batas waktunya dan dilakukan pengawasan. “Travel yang baik bisa dipertahankan, yang tidak baik dievaluasi dan yang buruk bisa dilakukan pencabutan izin,” kata dia. Menurut Ali Taher, selama ini Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial tidak pernah melihat pengawasan kepada biro perjalanan umrah bermasalah tersebut. “Hampir setiap rapat kerja dengan Kemenag, dewan selalu memberi saran dan rekomendasi agar Kemenag proaktif,” akunya. Dalam berbagai kasus travel umrah nakal, masyarkat tidak bisa disalahkan, karena sulit medapatkan akses. Sebab itu, Kemenag perlu dan malah harus melakukan sosialisasi, mana travel yang baik dan bermasalah. Pihaknya sudah menawarkan solusi dimana yang sudah memenuhi kewajiban harus diberangkatkan. Yang belum berangkat, haknya dikembalikan baik uang yang disetor dan dokumennya supaya rasa nyaman bagi masyarakat. “Cabut saja izin travel yang bermasalah terus dan tak ada solusi pembenahan. Ini jauh lebih penting,” tegasnya. (sam) DPRD Sumbar Panggil Kemenag Rencananya, hari ini, Rabu (4/ 4) Komisi V DPRD memanggil Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar guna mengetahui kejelasan jamaah haji yang terlantar dan www.harianhaluan.com

gagal diberangkatkan oleh PT BMP. Pemanggilan disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat, Selasa (3/4). Disebut Hidayat, seharusnya persoalan adanya calon jamaah umrah yang terlantar tidak boleh terjadi. Kemenag, lanjut Hidayat, mestinya melakukan pengawasan terhadap setiap biro haji dan umrah yang ada. Sebab tanggungjawab melakukan itu ada pada Kanwil Kemenag Sumbar. “Kita akan pertanyakan pada Kanwil Kemenag, setiap biro haji dan umrah ada ga dicek. Ibarat angkot, biro haji dan umrah harus dicek dan diawasi secara berkala,” tegas Hidayat. Ditambahkannya, biro haji dan umrah tidak boleh berorientasi pada keuntungan semata, jaminan untuk para jamaah juga harus diberikan. Jika biro haji dan umrah hanya mencari calon jamaah sebanyak-banyaknya kemudian menawarkan biaya umrah dengan harga murah, di lain sisi jaminan untuk jamaah tidak ada, ulas Hidayat, itu sama halnya tidak benar. Untuk persoalan ini Hidayat meminta Kanwil Kemenag turun mengecek kelengkapan persyaratan seluruh biro haji dan umrah yang ada di Sumbar. Kemudian Kemenag juga diminta mengumumkan mana-mana saja biro perjalanan haji dan umrah yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. “Kalau tak ada pemberitahuan mana biro haji yang memenuhi syarat dan tidak, masyarakat bisa jadi korban oleh birobiro yang tak bertanggungjawab,” pungkas Hidayat. Komitmen PT BMP Dipertanyakan Komitmen Travel Umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) juga dipertanyakan Ombudsman RI Wilayah Sumbar lantaran belum memberangkatkan jamaah umrah ke Arab Saudi sebanyak 1.325 orang. Ditambah, biro ini juga menelantarkan 121 jamaah di Malaysia dalam perjalanan pulang dari Makkah karena tidak ada tiket. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar melihat beberapa komitmen yang sudah tercapai, hanya harus dipepet terus-menerus karena belum tahu seberapa sistemik masalah di tubuh BMP ini sendiri. “Walaupun BMP sudah komit untuk memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 1.325 orang dengan periode Juni, mudahmudahan dengan komitmen BMP ke Kanwil ini bisa berjalan sehingga tidak muncul lagi penjadwalan ulang atau masalah-masalah lain dalam pelayanan ibadah umrah seperti akomodasi, transportasi, tiket dan lain-lain,” terangnya. Adel juga meminta Kanwil mencari aliran tersumbat yang menyebabkan jamaah sebanyak 121 orang dan beberapa orang di Tanah Suci terlantar. Kalau sudah menemukan tersumbatnya, maka Kanwil itu bisa menyelesaikan

masalahnya agar tidak lagi menelantarkan 1.325 orang akan diberangkatkan umrah. “Kita tidak mau BMP, Kanwil dan Ombudsman uring-uringan untuk mengatur jadwal ulang sampai 3 dan 4 bulan ke depan kalau masalahnya BMP tidak memenuhi komitmen yang sudah disampaikan minggu kemarin atau ada masalah sistemik lainnya Kementerian Agama harus membuka layanan pengaduan,” ujarnya. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Sumbar Afrijal menjelaskan, pertemuan kemarin dengan BMP ada beberapa masalah yang dialami oleh jamaah di antaranya tiket yang tidak bisa dicetak dan beberapa masalah. “Dia (BMP) sudah ada itikad baiknya untuk memberangkatkan jemaatanya walaupun dengan mengubah jadwalnya, namun kita mengingatkan kepada BMP bahwa hal ini tidak hanya di tataran pembicaraan di bibir saja tapi kerja nyatanya mengumpulkan jemaatnya di masing-masing cabang sehingga jamaah tidak macammacam anggapannya,” terangnya. Saat ini, Kanwil sudah meminta 1.325 jamaah yang akan diberangkan umrah ini untuk memberikan data secara akurat dari mana saja mereka. “Dari hasil informasi yang kita peroleh itu jamaah umrah yang akan diberangkatkan berasal dari Sumatera Barat, Riau, Bengkulu sampai DKI Jakarta. Sebab, BMP ini punya cabang-cabang 14 kota di Indonesia. Dan pengakuan mereka akan memberangkatkan sebanyak 1325 orang ini termasuk yang terlantar di Malaysia,” ujarnya. Direktur Utama BMP, Edi Kurniawan mengakui ada persoalan kendala transportasi dan akomodasi yang menyebabkan ratusan jamaah umrah terlantar di Malaysia dan Arab Saudi. “BMP berjanji akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialamai jamaah. Sementara seluruh jamaah yang terlantar di luar negeri akan dipulangkan hingga 5 April ini,” ujarnya. Menurut Edi, jamaah yang terlantar umrah ini lantaran ada masalah dengan sejumlah rekanan seperti tidak ada tiket pesawat dari Malaysia ke Arab, serta hotel belum dibayarkan akibatnya ada paspor jamaah yang ditahan. Berdasarkan catatan Kanwil Kemenag Sumbar yang diperoleh Okezone, ada 121 jamaah umrah tertahan di Malaysia akibat tiket, akomodasi menuju dan selama berada di Arab Saudi yang belum rampung dibayarkan pihak biro perjalanan. Dari jumlah tersebut 90 jamaah sudah dipulangkan pada Kamis 29 Maret dan Jumat 30 Maret ini oleh biro perjalanan mitra BMP. Sedangkan sisanya, pemulangannya menggunakan jasa biro perjalanan di Malaysia. Sementara 200 orang tertahan di Arab Saudi sudah dikoordinasikan dengan KJRI agar segera dipulangkan. (h/len)

dalam persepektif kriminologi kontemporer. Menurut Widati di hadapan ratusan perserta simposium di Hotel Grand Inna Muara, Selasa (3/2), ujaran kebencian atau dalam bahasa lain hate speech berkaitan erat dengan tind ak kejahatan berbasis kebencian atau hates crime. Istilah ini baru dikenal luas pada medio 2015, akan tetapi fenomena dua hal ini sudah terjadi sejak lama. “Istilah ini kemudian menjadi populer sekaligus menuai polemik. Ujaran kebencian seringkali berdampak pada terjadinya tindak kejahatan, dan bisa diawali dengan tindak kejahatan,” kata Widati mengawali paparan. Ia menyebutkan, motif ujaran kebencian dan/atau tindakan berbasis kejahatan sering berbasis pada kebencian terhadap etnis, agama, dan budaya tertentu, sehingga yang kerap menjadi sasaran dari praktik ujaran atau tindakan kebencian tersebut adalah simbol-simbol etnisitas, simbol-simbol kebudayaan, dan bahkan rumah-rumah ibad ah sebagai simbol keagamaan. “Sehingga, dapat disebut dua hal ini dilakukan dengan motif sematamata kebencian atas kelompok. Bukan kebencian terhadap individu, tetapi pada kelompok di mana individu atau objek itu berada,” lanjutnya lagi. Sementara di satu sisi, lanjutnya, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berekspresi. Akan tetapi tetap harus ada pembatasan dalam berekspresi. Dalam artian, boleh berekspresi asalkan tetap pada koridor yang tidak mengganggu hak orang lain, kenyamanan orang lain, dan kepentingan umum yang berlaku. “Hukum harus melarang segala bentuk ujaran kebencian

terhadap ras, etnik, agama, dan sebagainya itu. Di sini kewajiban negara untuk ada, dan pada Pasal 45 ayat 2 UU ITE itu diterangkan. Kesamaan hate speech dan hate crime adalah sama-sama tindakan diskriminatif yang memuat sikap intoleran. Meskipun pada dasarnya manusia secara instingtif dan natural punya keinginan untuk berkelompok dengan sejenisnya,” terangnya lagi. Dalam telaahannya, Widati mencoba membahas persoalan seputar ujaran kebencian melalui Learning Theory (Teori Pembelajaran). Ia melihat, setiap penyimpangan berasal dari peniruan dan pembelajaran dalam pergaulan, yang biasanya didapatkan di ruang-ruang sosial s eperti sekolah, keluarga, dan kelompok bermain. Dengan demikian, jelasnya, resosialisasi terhadap nilai-nilai toleransi dan perbaikan struktur sosial masyarakat dirasa amat penting dilakukan, untuk menemani penerapan hukum pidana yang selama ini bertugas sebagai alat kontrol bagi masyarakat. Pengaruh Politik, Rusak Tatanan Sosial Di sisi lain, pengajar hukum pidana asal Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda, yang ikut menjadi pembicara dalam topik Radikalisme, Ujaran Kebencian, dan Konflik Sosial ini melihat, kinerja sistem peradilan pidana saat ini memang penting untuk mengatur respon sosial atas tindakan kejahatan yang terjadi, termasuk yang berbentuk ujaran kebencian. “Hate Speech mengemuka secara kualitas dan kuantitas sejak pemilihan langsung dilakukan. Baik presiden, kepala daerah, dan lainlain. Itu realitasnya. Kedatangan

teknologi informasi yang berkembang pesar, menjadi magnitudo bagi ujaran kebencian itu,” kata Chairul. Chairul melihat, pengaruh media sosial, media online yang bejibun, dan pengaruh informasi lainnya, membuktikan bahwa ujaran kebencian telah terjadi meluas dengan pola terstruktur dan sistematis. Dan salah satunya, dipengaruhi oleh kepentingan politik di era politik terbukan seperti yang berlaku hari ini. “Ujungnya, ujaran kebencian ini akan bergerak untuk merusak tatanan sosial yang ada,” tambahnya. Polri Telah Bersiasat Atas realitas berkembangnya praktik ujaran kebencian di tengah publik, Direktur Siber Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi menegaskan, praktik-praktik tersebut memang mempunyai dampak yang siginifikan untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga penyebarannya harus diantisipasi. “Dalam rangka mengantisipasi itu, kepolisian telah mengembangkan program pencegahan. Dan itu terus berjalan dan dikembangkan sampai hari ini,” katanya. Kesimpulan dari pencegahan yang dilakukan oleh Polri, di antaranya (1) melalui pengembangan etika berkomunikasi di dunia maya, (2) melakukan counter speech untuk menunjukkan hoax memang sebuah berita palsu, dan (3) mengembangkan kerja sama antar lembaga seperti Perguruan Tinggi untuk pengembangan etika dunia maya. “Namun ada beberapa kendala untuk mencepatkan gerakan ini, seperti kendala anggaran, sumberdaya manusia, dan regulasi yang masih lemah,” tutupnya (*)

Jangan ............................................ Dari Halaman. 1 kasus yang terjadi. “Sekali lagi ada kecurigaan kalau Yusafni dijadikan tumbal oleh sekelompok orang. Untuk itu diharapkan kepolisian penyidik begerak cepat dan mengungkap semua yang terlibat. Polisi tidak usah gamang, mahasiswa siap mengawal kasus yang sangat besar ini sehingga masyarakat mengetahui siapa yang menikmati uang mereka dengan cara ilegal,”ujarnya. Senada, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) Tanzilal Wanda Rizki juga meyakini Yusafni yang kini sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Padang bukan merupakan pelaku utama. “Kalau dilihat dari posisinya Yusafni sangat mustahil rasanya dia merupakan tersangka utama. Kami mahasiswa meyakini masih ada orang yang lebih tinggi secara struktur di pemerintahan yang menjadi aktor,” kata Tanzilal kepada Haluan, Selasa (3/4). Dengan dilakukan pemeriksaan jilid dua, ia berharap agar penyidik mejaga netralitasnya. Ia juga meminta penyidik untuk

menuntaskan perkara dalam waktu dekat, sehingga peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah. “Ada orang-orang besar di belakang kasus ini. Bisa saja diantara yang diperiksa sekarang. Kita berharap kasus ini tidak berhenti begitu saja. Basmi hingga ke akar,” kata Tanzilal. Desakan agar penyidik menuntaskan kasus ini juga dikemukan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Faizil Putra. Penyelidikan jilid II menandakan kalau Yusafni tidak sendiri. “Segera tetapkan tersangka, umumkan siapa saja yang ikut andil dalam kasus ini, karena sangat banyak kerugian yang diakibatkan. Siapa saja yang terlibat bisa dihukum sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya. Sikap Yusafni yang mulai kooperatif terhadap penegakan hukum dianggap menjadi kunci bagi penegak hukum untuk masuk lebih jauh dalam kasus yang terjadi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menyebutkan, nyanyian Yusafni

merupakan fakta baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menindaklanjuti dan mengembangkan penyelidikan baru kasus tersebut, sehingga tidak hanya berhenti pada aktor yang sedang diproses saat ini. “Dalam kasus ini diharapkan tidak hanya terhenti pada Yusafni saja. Namun harus dikejar lagi aktor-aktor lain yang ikut menerima uang atau menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya,” kata Donal. Diketahui, hingga awal April, sudah 30 pejabat Pemprov Sumbar yang diperiksa oleh penyelidik Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes. Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto didampingi AKBP Rahmat menyebutkan, proses kasusnya masuk tahap penyelidikan, dan sekarang penyidik sedang mengumpulkan data-data terkait persoalan yang terjadi selama bertahuntahun serta dalam banyak proyek ini. “Prosesnya masih dalam penyelidikan. Sudah sekitar 30 pejabat yang diperiksa,” terang AKBP Rahmat. (h/mg-hen)

Perjuangan ...................................... Dari Halaman. 1 Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat tepatnya di Bukittinggi. Selama menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Residen Sumatera Barat, Mr H Sutan Mohammad Rasjid dan para tokoh pejuang lainnya dan kaum ibu sungguh luar biasa berat perjuangan yang dilakukannya untuk mempertahan kemerdekaan Indonesia. Upaya itu tidak kalah beratnya dengan merebut kemerdekaan. Salah satu perjuangan yang luar biasa itu adalah dengan rencana pembelian pesawat terbang untuk kelancaran tranportasi udara antar daerah. Waktu itu, kaum di Sumatera Barat dengan ikhlas menyerahkan dan mengumpulkan emas sejumlah 15 Kg. Emas tersebut langsung diserahkan oleh Mr H Sutan Mohammad Rasjid kepada Wakil Presiden Drs Mohammad Hatta. Pesawat terbang tersebut dibeli dari Thailand yang diawaki oleh pilot Iswahyudi dan navigator Halim Perdana Kusuma, yang rencananya akan diterbangkan menuju lapangan udara Gadut, Bukittinggi. Namun tuhan berkehendak lain. Pesawat tersebut jatuh di Selat Malaka. Peristiwa ini menjadi dasar pemerintah memberikan penghargaan kepada pilot Iswahyudi dan navigator Halim Perdana Kusuma dengan menjadikan namanya untuk Bandara TNI AU Magetan, Jawa Timur dan Bandara TNI AU Halim Perdana Kusuma Kusuma, Jakarta. Mr H Sutan Mohammad Rasjid pada PDRI menjabat berapa jabatan negara, yaitu Residen Sumatera Barat, Gubernur Militer Sumatera Tengah, Menteri keamanan, Sosial dan Pemuda. Mohammad Rasjid juga diberi pangkat kehormatan Militer Let-

nan Jenderal Tituler karena Jabatan sebagai Gubernur Militer waktu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Mohammad Rasjid terjadi juga gejolak PKI di Madiun tahun 1948. Kala itu, Wapres Mohammad Hatta menginsutruksikan kepada Mohammad Rasjid untuk mengamankan Sumatera Barat/Sumatera Tengah dari gejolak PKI dengan. Dia berhasil memadamkan gejolak PKI dengan cara berdialog terbuka dalam bentuk fakta integritas. Mr H Sutan Mohammad Rasjid berjuang dalam memepertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia tanpa pamrih dan balas jasa. Sosok ini sangat mencintai Indonesia. Semua itu ditunjukan dengan perjuangan tanpa balas jasa dan tanpa pamrih. Persoalan dirinya ikut dan terlibat dalam pergerakan PRRI sesunguhnya bukan bentuk kelemahan atau ketidakcintaan pada negara. Namun sebagai pengejawantahan kecintaan karena ada indikasi masuknya PKI ke dalam lingkar kekuasaan. Padahal sejarah telah mencatat ketidaksetiaan PKI kepada Indonesia dengan melakukan pemberontakan Madiun. Tindakan korektif beberapa tokoh nasional dengan membentuk pemerintahan revolusioner tidak bertujuan memisahkan diri dari negara kesatuan RI tapi sebagai protes kepada Presiden Sukarno yang telah jauh menyimpang dan dalam menjalankan kekuasaan mengarah kepada sikap otoriter. Disamping itu kecintaannya kepada tanah kelahirannya Sumatera Barat telah memicu Mr H Sutan Mohammad Rasjid meninggalkan jabatan yang enak sebagai Duta Besar RI di Roma. Dia pulang kampung ketika tanah kelahirannya

 Redaktur: Bhenz Maharajo

dibombardir oleh Presiden Sukarno. Waktu itu, Sutan Mohammad Rasjid ingin sekali masalah PRRI diselesaikan dengan baik dan musyawarah, tapi Presiden Sukarno telah menempuh jalan militer. Sebagai bentuk protes, Mohammad Rasyid meninggalkan kedudukannya sebagai dubes dan menyatakan diri bergabung dengan PRRI. Sejarah mencatat bahwa tindakan PRRI benar adanya dengan timbulnya pemberontakan PKI tahun 1965. Wakil Presiden Drs Mohammad Hatta juga mengundurkan diri karena adanya ketidakbijakan presiden waktu itu. Begitulah perjuangan Mr H Sutan Mohammad Rasjid dalam perjuangan beliau dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud terimakasih, Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman mengabadikan nama Sutan Mohammad Rasjid untuk nama Fly Over Duku – Jalan menuju Bandara International Minangkabau pada 28 Februrari 2013. Sepantasnya juga kita dapat memberikan penghargaan atas jasajasa beliau dalam mempertahan kemerdekaan Indonesia sebagai pahlawan nasional. Alangkah baiknya juga kita abadikan juga nama beliau untuk nama bandara kebanggaan kita, yaitu Bandara Internasional Minangkabau MR H Sutan Mohammad Rasjid, sebagai tanda terima kasih atas jasa dan perjuangan beliau dalam mempertahankan kemerdekaan. Mudahan tulisan ini dapat menambah wawasan kita, khususnya generesi muda tentang perjuangan Mr H Sutan Mohammad Rasjid, dan menjadi perhatian serta adanya tindak lanjut dari aparat pemerintahan baik di Provisni Sumatera Barat, kabupaten/kota dan pemerintahan pusat. (*)  Layouter: Irvand


8

PENDIDIKAN

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 Ha

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MINIM FASILITAS

Empat SMA di Pasaman Belum UNBK ALUMNI SMP SALINGKA BUKIK 89

Gelar Lomba Tahfidz SMP dan MTsN se-Sumbar BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 64 pelajar SMP dan MTsN se-Sumbar mengikuti lomba tahfidz Alquran yang diselenggarakan oleh Komonitas Alumni SMP Salingka Bukik 89 di SMPN 4 Panorama BukittingJONI FERI gi, Minggu (1/4). Lomba tahfidz Alquran antar SMP dan MTsN ini dibuka Walikota Bukittinggi yang diwakili oleh Camat Guguk Panjang, Rispayanto. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komonitas Alumni SMP Salingka Bukik 89, Moizi beserta alumni SMP angkatan 89 dari sejumlah SMP di Bukittinggi dan Agam dan jajaran unsur Kemenag Kota Bukittinggi. Ketua Pelaksana Joni Feri mengatakan, lomba tahfidz Alquran yang diselenggarakan memperebutkan piala bergilir walikota, tropi lepas, sertifikat, bingkisan dan uang pembinaan. Sistem lomba meliputi babak penyisihan untuk jus 1 dan 29, serta babak final untuk jus 30. Dalam lomba mendatangkan dua orang juri dari kemenag dan tiga orang juri dari independen (Juri Nasional). “Peserta lomba terdiri dari pelajar SMP dan MTsN utusan dari beberapa kabupaten/ kota se-Sumbar. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan perdana yang dilaksanakan oleh Komonitas SMP Salingka Bukik 89, di samping kegiatan sosial lainnya yang pernah dilaksanakan sebelumnya,” kata Joni Feri didampingi Ketua Komonitas SMP Salingka Bukik 89, Moizi. Diakuinya, lomba tahfidz Alquran yang diselenggarakan oleh Komonitas SMP Salingka Bukik 89 medapat dukungan penuh dari pemko dan Kemenag Kota Bukittinggi, serta support dari walikota berupa piala bergilir yang menunjukkan sebuah simbol dari kegiatan yang dilaksanakan. Piala bergilir dari walikota itu, tentunya menjadi motivasi bagi panitia penyelenggara, sekaligus menjadi suatu kebanggaan bagi peserta lomba ketika mereka bisa membawa pulang piala bergilir tersebut ke sekolahnya. “Ke depan diharapkan kegiatan keagamaan seperti ini bisa menjadi agenda tahunan bagi Komonitas SMP Salingka Bukik 89. Kami panitia penyelenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kemenag dan walikota yang telah mendukung dan mensupport kegiatan yang kami laksanakan ini,” ujar Joni Feri. Menurutnya, lomba tahfidz Alquran ini sengaja diangkat dengan tujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang Qurani, serta memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Hal ini mengingat saat ini banyak generasi muda yang terjerumus akibat perkembangan zaman sekarang. Oleh karena itu, generasi muda khususnya pelajar harus diselematkan dari perkembangan zaman melalui pembentukan karakter dibidang keagamaan. “Menghafal Alquran itu adalah ilmu yang paling tinggi di atas segalanya. Ketika seorang pelajar atau anak sudah hafal dengan Alquran, otomatis akan berpengaruh kepada karakter anak itu sendiri. Oleh karena itulah Komonitas SMP Salingka Bukik 89 ikut ambil andil dalam pembentukan karakter genarasi muda ini,” terangnya. Melalui lomba tahfidz Alquran antar SMP dan MTsN se-Sumbar ini, ulas Joni Feri, diharapkan generasi penerus ini mempunyai landasan dasar yang kuat, khususnya dibidang agama. Karena pembentukan karakter memang dari agama itu sendiri. (h/tot) www.harianhaluan.com

PASAMAN, HALUAN — Minim fasilitas dan sarana prasarana, sebanyak empat dari 14 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pasaman terpaksa menggelar Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Pelaksanaan UNBK tahun ini urung terlaksana di empat sekolah itu. Penyebabnya, adalah sekolah ini belum memiliki peralatan komputer lengkap dan sarana penunjang lainnya. Sekolah itu, meputi SMAN Mapat Tunggul, SMA Yappas, SMAS Imam Bonjol dan SMA PGRI Rao Selatan. Sedangkan sisanya dapat menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun satu sekolah lagi, yakni SMAN Mapat Tunggul Selatan, terpaksa bergabung dengan salah satu sekolah penyelenggara UNBK di Lubuk Sikaping. “SMAN Mapat Tunggul Selatan, terpaksa menumpang UN ke SMKN 1 Lubuk Sikaping tempat pelaksanaannya. Karena di sekolah kita ini, infrastruktur belum memadai baik listrik maupun jaringan internetnya,” kata Kepala SMAN Mapat Tunggul Selatan, Mardanis Darasan kepada Haluan, Senin (2/4). Adapun alasannya, kata Mardanis, sekolahnya itu belum memiliki fasilitas penunjang pelaksanaan UNBK, seperti ruang labor dan komputer

beserta peralatannya, listrik hingga lokasi sekolah di daerah terisolir. “Labor komputer tidak ada beserta isi peralatannya. Signal internet tidak memadai, susah sekali. Listrik pun demikian, ditambah lagi letak sekolah yang jauh dari ibu kota/kabupaten. SMA/MTS ini, termasuk daerah terisolir yang susah dijangkau dengan kendaraan roda empat,” ucap Mardanis. Akibatnya, kata dia, pihaknya terpaksa memboyong seluruh siswa peserta UN di sekolah itu ke SMKN 1 Lubuk Sikaping untuk melaksanakan UNBK. “Terpaksa, 29 siswa peserta UNBK tahun ini kita boyong semua ke Lubuk Sikaping untuk mengikuti UNBK,” ujar Ketua Panitia Penyelenggara UN tingkat SMA di Pasaman ini. Untuk tingkat SMA, kata Mardanis, jumlah siswa peserta ujian nasional tahun ajaran 2017-2018 berjumlah 2.320 peserta terdiri dari 1.145 siswa IPA dan 1.175 siswa IPS. Berharap Listrik dan Internet Aman Sementara Ketua MKKS

PELAKSANAAN UNBK — Suasana pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. IST

SMK Kabupaten Pasaman, Muslim menjelaskan, tahun ini seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah itu sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolahnya masingmasing. “Semua sudah UNBK. Kita ada tujuh SMK, lima statusnya negeri dan dua swasta. Sementara jumlah siswa peserta UN di tujuh SMK ini sebanyak 1.254 pelajar,” katanya. Sejauh ini, kata Muslim, belum ada kendala berarti dalam penyelenggaraan UNB

di tujuh sekolah menengah kejuruan itu. ”Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada kendala, masih aman dan lancar. Semoga seterusnya sampai selesai juga lancar,” katanya. Muslim menyebutkan, yang perlu diwaspadai selama pelaksanaan UNBK ini adalah suplai pasokan listrik PLN dan jaringan internet dari Telkom, tidak boleh terputus. ”Listrik PLN dan jaringan intern et jangan sampai terputus. Oleh sebab itu, perlu perhatian yang luar biasa dari PLN dan Telkom,” imbuhnya.

Dikatakan Muslim, meski seluruh SMK sudah menggelar UNBK pada tahun ini, namum sejumlah sekolah itu masih kekurangan komputer. Termasuk di sekolah yang ia pimpin sekarang ini, yakni SMKN 1 Lubuk Sikaping. “Komputer yang ada cuma 125 unit. Sementara jumlah pelajar sebanyak 344. Cara mengatasi kekurangan komputer itu terpaksa pinjam pakai laptop guru dan ujian dibuat jadi tiga sesi. Di sekolah lain juga sama, kurang,” tukas Muslim. (h/yud)

UNBK 2018

Tiga Sekolah Merapat ke SMKN 1 Guguak LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Sebulan menjelang ditabuhnya ujian nasional pada April mendatang, seluruh sekolah di Kabupaten Limapuluh Kota matangkan persiapan, baik SMP ataupun SMA, serta SMK. Pada ujian kelulusan tersebut, ternyata tidak semua sekolah yang menjadi lokasi pelaksana, melainkan malah bergabung ke sekolah lain. Seperti yang terjadi di SMKN 1 Guguk. Itu disebabkan tidak lengkapnya fasilitas masing-masing sekolah, terutama terhadap penerapan Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dalam pelaksanaan ujian tersebut, masing-masing sekolah harus menyediakan computer, sehingga ujian bisa berjalan lancar. Di sekolah yang berada di utara Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, setidaknya ada tiga sekolah yang bergabung, yaitu SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh, SMPN 4 Kecamatan Guguak dan SMAN 1 Kecamatan Payakumbuh. “Ada tiga sekolah yang berada sekitar SMKN 1 Guguak

yang ikut bergabung saat ujian nanti. Bahkan dua kelompok belajar juga ujian di sini, yaitu Paket B dan Paket C,” terang Antoni, Kepala SMKN 1 Guguak beberapa hari lalu. SMKN 1 Guguak, juga telah menyiapkan setidaknya 100 unit komputer yang dibagi menjadi empat labor untuk UNBK mendatang. Diakui Antoni, sebenarnya sekolahnya itu kekurangan komputer untuk UNBK. Karena tingginya partisipasi masyarakat sekitar sekolah untuk mau meminjamkan komputer-kompu-

ternya tersebut, sehingga hal tersebut setidaknya sudah menutupi kekurangan komputer SMKN 1 Guguak. “Jumlah komputer kita di bawah angka 100 unit. Tetapi karena tingginya kemauan partisipasi masyarakat untuk ikut sukseskan UNBK, mereka mau meminjamkan komputer ke sekolah. Alhamdulillah, kekurangan bisa tertutupi,” terangnya lagi. Untuk UNBK 2018, jumlah peserta dari SMKN 1 Guguak berjumlah 267 pelajar. Itu berasal dari seluruh program

keahlian yang diajarkan. Meski ujian digabung nantinya, kondisi tersebut diakui Antoni tidak mengganggu ujian terhadap sekolah lainnya. Tidak ada sekolah d engan jadwal yang berdempetan. “Jadwal ujian telah diatur. Sekolah yang bergabung tidak akan terganggu dan tidak ada sekolah dengan jadwal ujian yang sama. Kita juga telah beberapa kali melakukan simulasi ujian hingga menjelang UNBK dilaksanakan nantinya,” ungkapnya. (h/ddg)

300 Siswa di Solsel Ikuti Pelatihan Hadapi UN

MGMP Bahasa Inggris regional 2 Solsel foto bersama dengan Kabid GTK Disdikpora Solsel, Ridwan tingkat SMP/sederajat saat melaksanakan melatih siswa di aula kantor bupati setempat, Jumat (30/3). JEFLI

SOLOK SELATAN, HALUAN — Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris regional 2 Solok Selatan (Solsel) tingkat SMP/ sederajat melakukan pelatihan untuk menghadapi Ujian Nasional (UN) 2018 di aula kantor bupati setempat, Jumat (30/3). Selain bertujuan untuk menghadapi UN 2018, pelatihan ini juga untuk mengasah kemampuan peserta didik. “Dalam rangka itu, kita juga datangkan instruktur dari Padang untuk melatih siswa. Dan motivator bahasa Inggris asal

Solsel yang merupakan salah seorang alumni OHIO University Amerika, Rahman. Ide ini muncul juga berkat beliau,” kata Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP regional 2 Solsel, Fahmiati yang juga mengajar di SMPN 12 Solsel. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk pelatihan singkat tersebut, tujuan utamanya adalah untuk menghadapi ujian nasional tahun ini. “Selain itu, kesempatan ini juga kita manfaatkan untuk mengasah dan mempertajam keterampilan berbahasa para siswa,”

terangnya. Fahmiati mengatakan, kegiatan itu sudah menjadi agenda rutin tahunan mereka semenjak tahun 2016. “Ini sudah yang ketiga kalinya kami adakan. Waktu pelaksanaan sengaja dipilih menjelang UN, tujuan supaya kegiatan tersebut juga memberi dampak baik pada hasil ujian siswa, disertai tips dan trik menjawab soal dengan mudah,” sambungnya. Kegiatan tersebut diikuti hampir 300 siswa dari 16 sekolah di tiga kecamatan di Solsel. “Sebagian peserta terpaksa

batal hadir, karena jaraknya jauh dan sulitnya transportasi. Khususnya sebagian siswa yang berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari, yang jaraknya memang agak jauh dari ibu kabupaten tempat digelar kegiatan,” tambahnya. Sementara Kabid GTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Solsel, Ridwan yang hadir mewakili kepala dinas menyampaikan harapan supaya para siswa peserta pelatihan, senantiasa memperdalam keterampilan bahasa Inggris. “Jangan belajar bahasa Inggris hanya untuk menghadapi ujian saja. Tapi, teruslah mengasah dan mempertajamnya untuk dipergunakan dalam kehidupan,” katanya. Disampaikan Ridwan, keterampilan bahasa Inìgris memiliki peluang cukup besar di Solsel. Banyaknya destinasi wisata, akan menarik kedatangan turis mancanegara. “Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, bisa  Redaktur: Nasrizal

menjadi peluang usaha. Jika disenergikan, maka para siswa bisa menjadi guide wisata di Solsel nantinya,” tambahnya. Ia juga berharap, kegiatan seperti ini juga bisa jadi contoh bagi guru MGMP lainnya, khususnya guru yang mengajar mata pelajaran UN. “Tapi, sebaiknya kegiatan ini tidak pakai regional, namun lebih secara menyeluruh atau dengan skop Solsel,” terangnya. Terpisah, seorang wali murid, Ade mengatakan, pihaknya sebagai orangtua siswa sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mendukung. “Kegiatan ini sangat baik, karena akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak didik. Sebab, biasanya hanya belajar tambahan di sekolah dengan komunitas yang biasa sehari-hari sekarang dengan teman-teman beda sekolah dan guru, serta instruktur baru. Jika perlu, semua mata pelajaran bisa diterapkan hal semacam ini, anak didik lebih fresh dan bersemangat,” tutupnya. (h/jef)  Layouter: Syamsul Hidayat


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

9

IRT Jadi Korban Jambret PADANG, HALUAN— Seorang ibu rumah tangga (IRT) Farida Lestari (39 tahun) menjadi korban jambret. Akibat peristiwa itu, korban yang merupakan warga Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang itu harus kehilangan dua unit handphone miliknya. Tidak terima dengan kejadian itu, korban melaporkan aksi pelaku jambret itu ke Polresta Padang dan berharap pelaku berhasil ditangkap. Laporan korban diterima sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) unit dua dengan nomor LP/836/K/IV/ 2018. Kepada polisi, Farida Lestari mengungkapkan, pelaku jambret itu beraksi di Jalan Samudera Kecamatan Padang Barat, Senin siang (2/4) pukul 13.00 WIB. Saat itu dirinya sedang mengendarai sepeda motor untuk menuju pulang. “Ternyata saya sudah diintai oleh pelaku dari belakang dengan sepeda motor. Pelaku mendekat dan kemudian memukul paha saya,” terangnya. Akibat aksi pemukulan paha itu, membuat korban terkejut dan nyaris jatuh dari sepeda motor. ”Setelah itu pelaku langsung merampas secara paksa tas saya yang diletakan digantungan,”ungkapnya saat melapor. Dari keterangan korban, dalam tasnya itu terdapat dua handphone dan uang tunai Rp20 ribu, pelaku berhasil membawa kabur. Meski sempat berupaya mengejar namun pelaku keburu tancap gas. Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Adryan Wiguna membenarkan adanya laporan korban dari aksi pelaku jambret. Selanjutkan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait para pelaku. “Laporan korban telah kita terima dan akan kita teruskan untuk dilakukan penyelidikan. Keterangan korban telah kita minta, semoga pelaku segera dapat kita ungkap,” jelasnya. (h/mg-rei)

Ilustrasi

ANAK MEMBACA—Beberapa anak sedang belajar membaca di pustaka tanah ombak yang didampingi satu orang mentor di Purus, Kota Padang, Selasa (3/4). Tanah Ombak menjadi tempat bagi anak-anak Kampung Purus untuk belajar dan berkreativitas. IRHAM

BMKG IMBAU WARGA WASPADA

Padang Berpotensi Hujan Lebat PADANG, HALUAN — Badan meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG) Minangkabau memprediksi pada bulan April Kota Padang akan didominasi hujan. Puncaknya hujan ekstrem diprediksi akan terjadi pertengahan sampai akhir April yang bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Potensi hujan sendiri akan sering terjadi pada sore atau malam hari. “Secara umum bulan April cuaca Kota Padang atau tepatnya Sumatera Barat akan dido-

minasi hujan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau, Budi Samiaji kepada Haluan, Selasa (3/3). Ia mengatakan, po tensi hujan akan lebih sering terjadi pada sore atau malam hari. “Antara pertengahan sampai akhir april akan ada potensi

hujan ekstrim yang bisa mengakibatkan banjir, longsor, genangan air, dan pohon tumbang,” katanya. “Jadi, semua masyarakat harus waspada dengan kemungkinan ini dan bisa lebih mempersiapkan diri bagi masyarakat-masyarakat yang daerah tempat tinggalnya memang mempunyai potensi tersebut,” ungkapnya. Kota Padang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi hujan sedang sampai

dengan lebat. Selain itu, ia mengatakan daerah lain yang juga berpotensi hujan sedang sampai lebat ialah Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman bagian barat dan utara, Agam, Pasaman Barat bagian barat, Padang Panjang, Tanah Datar bagian Utara, Lima Puluh Kota bagian timur, Pesisir Selatan bagian barat, Solok Selatan , Kab Solok ( Danau Kembar, Talang, Arosuko), Sawahlunto, Sijunjung bagian timur, Paya-

kumbuh. “Beberapa daerah ini harus lebih diwaspadai, karena akan berpotensi hujan sedang sampai lebat,” ungkapnya. Sedangkan untuk hari ini (Rabu, 4/3) Kota Padang diprediksi akan terjadi hujan ringan. “Malam hari berawan, namun berpotensi akan terjadi hujan walaupun tidak lebat. Namun masyarakat harus tetap waspada karena cuaca bisa berubah setiap saat,” katanya. (h/mgmal)

PASTIKAN BEBAS NARKOBA

350 Personel Pol PP Tes Urine PADANG,HALUAN—Sebanyak 350 orang personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang melakukan tes urin mendadak, di Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka, Selasa (3/ 4). Tes urin dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota

www.harianhaluan.com

Padang Yadrison bersama dengan Dinas Kesehatan. “Kami ingin memastikan seluruh personel Satpol PP Kota Padang terbebas dari narkoba,”ujar Yadrison kepada Haluan. Tes urin yang diikuti oleh 350 orang personel itu, baik pegawai kontrak dan PNS yang berada di lingkungan Satpol PP Kota Padang. “Bagaimana bisa kita menegakkan Peraturan Daerah (Perda) jika personil terindikasi narkoba. Pengecekan urin tersebut sangat penting dilakukan” kata Yadrison. Untuk sementara waktu, Yadrison belum bisa memastikan ada atau tidaknya personil yang terlibat dalam pengunaan narkoba. Karena baru dalam tahap peme-

riksaan oleh Dinas Kesehatan. Namun jika ada yang positif sebagai penguna narkoba, maka akan segera kita lakukan tindakan tegas. Mengingat sudah ada personel Satpol PP yang tersangkut kasus hukum dengan kepolisian karena narkoba “Jadi semua personel, staf maupun personel lapangan wajib melakukan pengecekan urin” katanya. Pihaknya m engingat kan, selur uh personel Satpol PP Kota Padang agar tidak menjadi pemakai narkoba apalagi pengedar. Personil Pol PP harus memerangi narkoba dan dijadikan musuh sehingga, tidak ada personel yang terkena dampak atau bahaya narkoba. (h/mg-mel)

SEORANG petugas kesehatan sedang melakukan tes urin kepada 350 personel Satpol PP Kota Padang, Selasa (3/ 4). Melati

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Rahmi


10

PADANG

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

JELANG BULAN PUASA

Waspadai Makanan Kedaluwarsa PADANG, HALUAN—DPRD Kota Padang mengingatkan masyarakat agar mewaspadai produk makanan kemasan jelang puasa yang tinggal sebulan lagi. Jangan karena promo harga murah, tapi tidak diiringi produk yang berkualitas.

Padang Religius Belum Terwujud PADANG, HALUAN — Hingga kini Kota Padang yang religius sesuai dengan visi dan misi walikota belum juga terwujud. Buktinya, fenomena tempat-tempat hiburan malam dan maksiat di hotel-hotel melati dan hotel berbintang masih marak terjadi belakangan ini. Ketua MUI kota Padang, Duski Samad mengatakan maraknya maksiat di Kota Padang bisa jadi indikator bahwa komitmen pemimpin kota Padang untuk memberantas maksiat masih rendah. Aturan ditegakan setengah hati. Sehingga pelanggaran ketertiban sosial dan ketertiban umum kerap terjadi. “ Semua tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya masih setengah hati menegakkan aturan, maka pelanggaran itu akan terus terjadi,” ujarnya, Senin (2/4) kepada Haluan. Idealnya, sebut Duski Samad, penegakan hukum dilakukan dengan tegas. Setiap tempat usaha yang melanggar aturan harus dibongkar sehingga memberikan efek jera bagi masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pembiaran praktek maksiat terjadi di tempatnya. “Aturan atau payung hukumnya sudah ada. Kalau tak berizin atau melanggar ketertiban sosial, ya harus dibongkar atau disegel. Komitmen pemimpin yang diperlukan untuk menegakkan aturan itu,” katanya. Hingga kini menurutnya masyarakat kota Padang belum menemukan pemimpin yang tegas dan sepenuh hati memberantas maksiat sehingga Kota Padang yang religius sulit terwujud. Di sisi lain, untuk menghilangkan maksiat ini harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Namun ini sulit terwujud. Tingginya persaingan dan meningkatnya kebutuhan hidup serta pengaruh buruk yang besar dari luar mendorong orang untuk berbuat maksiat. “Menunggu kesadaran masyarakat ini yang sulit,” katanya. (h/mg-mel)

RAWAN PMKS — Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sedang melintas di depan Mesjid Raya Sumatera Barat Kota Padang, Selasa (3/4). Padang mulai ramai dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis dan orang stress. Dibutuhkan perhatian dan tindakan dari Pemko Padang untuk mengatasinya. IRHAM

IRT Cantik Tertangkap Jual Sabu PADANG, HALUAN — Seorang wanita cantik berusia 28 tahun tertangkap Satresnarkoba Kota Padang karena menjual narkotika jenis sabu. Ia dibekuk setelah masuk dalam perangkap penyamaran polisi yang berpura-pura sebagai pembeli, di Jln. Nangka RT 02 RW 06 Kel. Indarung kec. Luki, Padang, Senin (2/4). Tersangka dari keterangan polisi bern ama Olivia Gemilang panggilan Oliv, pekerjaan IRT

Alamat Jl. Rambutan No 231 Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota padang. Barang bukti (BB) yang berhasil disita petugas saat itu terdiri dari 3 paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Satu paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Lalu 1 dompet kecil warna hijau muda, 1 pemantik api, 3 kaca pirex, 1 sendok terbuat dari po-

Berhenti Mengolok Anak Autis PADANG,HALUAN — Masyarakat diminta untuk tidak menjadikan kata autis sebagai bahan olok-olokan. Sebab hal tersebut tidak etis untuk dijadikan bahan bercandaan. “Saat ini kencederungan yang berkembang di tengah masyarakat kata autis sering menjadi bahan olok-olokan. Contohnya saja, jika ada perilaku seseorang yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri maka disebut autis dan semua akan tertawa mendengarnya,”ujar Kepala UPTD Layanan Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif (LDPI) Dinas Pendidikan Kota Padang, Yoszya Sukawati, Selasa (3/4). Dikatakan Yoszya, padahal penyandang autis tidak pernah meminta mereka terlahir sebagai autis. Sebab olok-olokan seperti itu, dapat menyakiti mereka. “Mari hargai dan tingkatkan kepedulian terhadap penyandang autis, dengan berhenti mengolok-olok atau menjadikan kata autis sebagai bahan bercandaan,”jelasnya saat memperingati Hari Autis Internasional. Ia menjelaskan sebenarnya penyandang autis memiliki keunikan dan mampu berbaur dengan orang normal. Tak hanya itu, terkadang juga memiliki prestasi yang menonjol di sekolah. Asalkan, orangtua dan lingkungan sekitar mendukung, dan memberikan edukasi yang mencukupi. “Saat ini perhatian pemerintah terhadap penyandang autis sudah cukup baik dengan disediakannya sekolah inklusi,”sebutnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Orang Tua Anak Autisme (AORTA) Eryanto meminta agar masyarakat peduli dengan anak-anak penyandang autis, dan menghapus stigma autis adalah penyakit kejiwaan, “Autis berbeda dengan disabilitas karena autis lebih kepada gangguan interaksi, komunikasi sementara disabilitas hanya gangguan pada salah satu fungsi tubuh yang permanen, bukan penyakit kejiwaan,” ujarnya. (h/mg-mel)

www.harianhaluan.com

SEORANG wanita cantik berusia 28 tahun tertangkap Satresnarkoba Kota Padang karena menjual narkotika jenis sabu di Jln. Nangka RT 02 RW 06 Kel. Indarung kec. Luki, Padang, Senin (2/4). RENDI

tongan pipet, 6 plastik klip bening bekas bungkus narkotika j enis sabu, dan 1 unit handphone lipat merk samsung warna merah. Sewaktu d ilakukan penangkapan di TKP tersebut, dia digeledah oleh petugas dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat. Saat itu dari genggaman tangan kanan didapatkan 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu. Tak puas dengan itu, petugas melakukan pengembangan untuk mengkuak BB lainnya dengan cara menyisir ke rumah TSK. Hal asil, ditemukan di lemari baju dalam kamar tersangka 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) paket sedang, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) buah mancis, 3 (tiga) kaca pirex, 6 (enam) buah plastik klip bening bekas bungkus narkotika jenis sabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang guna penyidikan lebih lanjut. Penangkapan dipimpin oleh Kasat Satresnarkoba Polresta Padang Kompol Abriadi dan Kanit Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang Ipda Andri (h/mg-rei).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona Selasa (3/4) mengatakan, jelang puasa hingga lebaran biasanya digunakan orang tidak bertanggung jawab untuk menggaruk keuntungan banyak. Masa kadaluarsa yang akan habis, kemasan rusak bahkan bahan berbahaya tak jarang ditemukan. “Jelang puasa biasanya digunakan orang tidak bertanggung jawab. Yang sudah lama tidak layak konsumsi,” katanya. Masyarakat harus jeli dan jangan terbuai dengan harga murah. Memeriksa kemasan harus teliti. Izin edar dan kadaluarsa, ungkapnya lagi, Ia mengatakan, BPOM agar melakukan pengawasan, untuk meminimalisir peredaran makanan tidak layak.”Intensif kan pengawasan makanan kemasan jelang puasa ini. Sehingga masyarakat aman,” ujarnya. Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Dewi Susanti mengimbau, masyarakat mewaspadai peredaran produk makanan dan minuman dalam kemasanan yang telah habis masa berlaku aman dikonsumsi atau kedaluwarsa pada puasa menjelang Lebaran 2018 ini. “Berdasarkan pengalaman sebelumnya setiap jelang puasa dan lebaran banyak ditemukan produk kedaluwarsa di pasaran, sehingga untuk mencegah masyarakat menjadi korban pemasaran produk tidak layak konsumsi perlu kewaspadaan serta aparat berwenang melakukan penertiban produk kedaluwarsa,” katanya. Perlu juga diwaspadai, upaya penipuan mengubah label produk yang sudah tidak layak dikonsumsi dengan label baru seolah-olah produk baru. Setiap kemasan plastik atau kaleng produk makanan dan minuman yang akan dibeli jangan langsung diambil dan dimasukkan dalam keranjang belanjaan, sebelum dibayar produk tersebut harus dicek kondisi kemasan dan masa kedaluwarsanya. Ia menjelaskan, jelang bulan puasa dan Idul Fitri, permintaan masyarakat terhadap produk makanan dan minuman dalam kemasan mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan sering terjadi kekurangan stok dan berpotensi masuk produk kedaluwarsa. “Kondisi tersebut biasanya dimanfaatkan oleh pedagang atau pengusaha “nakal” untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, dengan menjual bahan makanan kedaluwarsa kepada masyarakat,” ujarnya. Padahal seharusnya produk tersebut dimusnahkan, karena jika dikonsumsi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian, instansi pemerintah terkait atau ke YLK untuk diambil tindakan penertiban serta langkah hukum. (h/ade)

DIIKUTI 150 PESERTA

Pemko Adakan Bimtek Pengelolaan Barang PADANG,HALUAN — Berdasarkan audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sudah empat kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semenjak lima tahun belakangan. “Ini semua berkat kerjasama kepala OPD sebagai pengguna anggaran dan sebagai pengguna barang. Serta komitmen dari semua elemen yang berada di lingkungan Pemko Padang secara serius, seksama, dan cermat memiliki komitmen yang kuat untuk pengelolaan keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel, “ucap Pjs Walikota Padang Alwis diwakili Asisten Administrasi Didi Ariyadi, Selasa (3/4) saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang

SKPD, dan Sekolah. Dikatakan Didi, salah satu langkah Pemko Padang untuk menuju opini WTP dari BPK RI adalah melakukan mengelola aset berbasis teknologi informasi. Menggunakan sistem informasi manajemen daerahbarang milik daerah (SIMDABMD). Dengan sistem ini dapat meminimalisir segala kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD. Untuk menuju perolehan opini WTP yang kelima kalinya di tahun 2018, disebutkan Didi Pemko Padang akan melakukan Sensus Barang Milik Daerah secara nasional. Untuk itu perlu pelaporan aset dan barang yang lebih akuntabel.

“Bimtek pengelolaan barang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengelola barang agar lebih akuntabel dan bertanggung jawab,” sebutnya kepada Haluan. Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, Andri Yulika mengatakan, peserta kegiatan bimtek ini dari pengurus BMD dari SKPD dan sekolah sebanyak 150 orang. Bimtek dilaksanakan selama dua hari (3-4 April 2018) di Hotel Axana. Lanjutnya, pelaksanaan bimtek bertujuan agar pengelola barang memahami tahapan dan proses pengelolaan BMD. Pengelola barang harus mempedomani Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedo-

ASISTEN Administrasi Sekretariat Pemko Padang Didi Ariyadi menyerahkan tanda peserta untuk mengikuti bimbingan teknis, selasa (3/4). MELATI

man Pengelolaan BMD. “Aparatur pengelola BMD agar melakukan penelusuran, pendaftaran dan pencatatan aset dengan benar dan bertanggung jawab. Hal ini di-

 Redaktur:Afrianita

harapkan memperoleh data kekayaan daerah yang akurat dan mutakhir yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah,” sebut Andri. (h/mg-mel)

 Layouter: Syamsul Hidayat


KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

UNP Gulirkan Gerakan Menanam 1000 Pohon PADANG, HALUAN — Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar Gerakan Menanam 1000 Pohon. Rektor UNP, Prof Ganefri, PhD dan Ketua Senat UNP, Prof Z Mawardi Efendi mengawali gerakan ini dengan menanam pohon di depan Rektorat UNP, Jln Prof Hamka, Air Tawar Padang, Selasa (3/4). “Ini bentuk dukungan sivitas akademika UNP terhadap Gerakan Menanam Satu Juta Pohon yang telah dijalankan oleh pemerintah. Hari ini, UNP juga telah mencanangkan Gerakan Menanam 1000 Pohon,” ujar Rektor UNP, Prof Ganefri mengakhiri sambutan pada pencanangan gerakan ini, yang dihadiri pimpinan fakultas dan kalangan mahasiswa. Sebelumnya, Ganefri menegaskan, peluncuran Gerakan Menanam 1000 Pohon bagi UNP akan terus dipantau dan merawat bibit pohon yang sudah di tanam. “Kita kan tahu dampak dari pemanasan global. Untuk itu, tanaman yang ditanam di kampus-kampus UNP kita rawat supaya dapat tumbuh dengan baik,” jelas Ganefri didampingi Wakil Rektor III, Prof Ardipal. Sementara itu, Prof Eri Berlian sebagai pelaksana kegiatan menjelaskan, Gerakan Menanam 1000 Pohon tidak saja di Kampus UNP Air Tawar saja. Seperti FIP UNP yang dijatah 350 bibit pohon, selain lingkungan kampus FIP UNP Air Tawar juga di Kampus FIP UNP Gadut. FIK UNP juga menanam di Kampus Lubuk Buaya. Fakultas UNP lainya adalah FIS dijatah 200 bibit pohon, FE UNP (200), FPP (100) FMIPA (100), FBS (50) dan sekitar lingkungan Rektorat dan lingkungan kampus UNP Air Tawar lainya 350 bibit pohon lainya, dengan total bibit pohon yang akan ditanam 1.900. Eri Berlian, yang sehari-hari Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Lingkungan, merinci bibit yang ditanam yang diberikan Balai Penyuluhan DAS (Daerah Aliran Sungai) Agam Kuantan, antar lain mangga, durian, ketaping, asam jawa dan lainnya. “Tujuan dari Pencanangan Gerakan Penanaman 100 Pohon di UNP ini adalah mengurangi polusi udara, lingkungan yang bersih, sehat, indah, aman dan rapi tentu membuat teduh kampus UNP, selain itu juga untuk menyemarakan Hari Rimbawan dan Air Sedunia yang diagendakan BPDAS Agam Kuantan,” ujarnya. Pada kesempatan itu, BPDAS HL Agam Kuantan, Ary Purwadi, S, Hut, MSi mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung UNP untuk menggerakan mahasiswa untuk menanam seribu pohon ketika melakukan praktek lapangan atau Kuliah Kerja Nyata. “Penanaman pohon memberikan efek positif bagi manusia karena disamping fungsinya sebagai penahan air saat musim hujan datang juga langkah awal menjaga keseimbangan alam semesta ini dari kepunahan dan perubahan iklim global,” ujar Ary Purwadi. (h/isr/*)

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

11

ITP Siap Terima 750 Mahasiswa Baru PADANG, HALUAN — Institut Teknologi Padang (ITP) tahun ajaran 2018/2019 menyiapkan kuota penerimaan mahasiswa baru sebanyak 750 orang. Jumlah tersebut tersedia untuk delapan program studi. Rektor ITP Ir. Hendri Nofrianto MT pada Haluan, Selasa (3/4) mengatakan bahwa target tersebut naik dibanding tahun lalu sebanyak 600 orang. Meski sudah ditambah kuotanya, jumlah mahasiswa yang men-

daftar tetap saja melebih target yang dibutuhkan. “Setiap tahun jumlah mahasiswa yang diterima terus kita naikkan. Mengingat cukup banyak peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di

ITP. Selain itu, saat ini di ITP juga sudah menyediakan wisuda sebanyak tiga kali dalam setahun,” ujarnya. Hendri mengatakan, dengan banyaknya peminat di ITP menjadikan ITP semakin unggul dan berkualitas. Saat ini jumlah mahasiswa di ITP sebanyak 2.500 orang dari delapan program studi. “Kita saat ini memang sedang menuju unggul. Dengan menyediakan dosen-dosen yang berkualitas diyakini

akan melahirkan lulusan yang berkualitas,” terang Hendri. Saat ini ITP telah mempunyai satu orang guru besar, tujuh orang doktor (DR) dan yang sedang melaksanakan studi lanjut S3 ada dua orang. Dua orang tersebut merupakan kelahiran tahun 1990 dan 1993 yang merupakan alumni ITP yang saat ini melaksanakan studi lanjut S3 di Jepang yaitu Osaka University dan Sozioka University Jepang.

Sementara itu, saat ini sebanyak 90 dosen tetap ITP diantaranya sebanyak 58 sudah mengikuti sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Dikti. Sertifikasi tersebut mengindikasikan peningkatan mutu dalam proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. “Kita siap menjadi unggul, meningkatkan mutu dan melahirkan lulusan yang berkualitas,” pungkas Hendri. (h/win)

REKTOR MENYAMBUT BAIK

Alumni FT UNP 93 Gelar Reuni Perak PADANG, HALUAN —Alumni Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang (FPTK IKIP Padang) atau Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (FT UNP) angkatan 1993 akan menggelar acara Reuni Perak. Reuni 25 tahunan ini dilaksanakan Minggu (29/4) mendatang di Ruang Serba Guna Kampus Orange FT UNP. Ketua Panitia Reuni Perak FT UNP 93, Syafrijon SPd Mkom, mengatakan para alumni FPTK IKIP Padang angkatan 93 memang sudah sangat rindu dan ingin sekali untuk bersilaturahmi. “Ada yang sudah 20 tahunan tidak bertemu, jadi sudah sangat kangen unt uk bersilaturahmi,” kata Syafrijon, Selasa (3/4) di Padang. Menurut Syafrijon yang kini menjabat sebagai Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) Agam, jumlah alumni FPTK IKIP Padang angkatan 93 lebih kurang 350 orang. Sedangkan total alumni FPTK IKIP Padang atau FT UNP sekitar 17.000 orang. Alumni angkatan 93 itu, tersebar di berbagai kota, kabupaten, provinsi di tanah air. Bahkan juga ada yang berkarir di luar negeri. “Konfirmasi kepada panitia, mayoritas alumni akan hadir. Mudah-mudahan bisa di atas 90 persen,” katanya optimis.

REUNI PERAK —Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D (tengah) saat menerima kunjungan Panitia Reuni Perak Alumni FT UNP Angkatan 93 beberapa waktu lalu. Rektor Ganefri menyambut baik dan mendukung Reuni Perak tersebut. (PANITIA)

Rangkaian acara Reuni Perak telah disiapkan oleh panitia pelaksana dengan sebaik dan semenarik mungkin. Harapannya, rasa kangen dan rasa rindu para alumni dapat terobati dengan Reuni Perak tersebut. Para alumni diharapkan juga dapat menjadikan momen reunian menjadi titik awal untuk membuat kegiatan atau program yang bermanfaat, seperti halnya yang telah dimulai oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni

(DPP Iluni) FT UNP. Rektor Menyambut Baik Rektor UNP Prof Ganefri PhD menyambut baik agenda Reuni Perak Alumni FPTK IKIP Padang/FT UNP angkatan 93. Pasalnya, alumni merupakan salah satu bagian penting dari perguruan tinggi. Alumni turut berperan di dalam kemajuan sebuah perguruan tinggi, tak terkecuali UNP. “Ini sangat positif. Saya bangga, alumni begitu bersemangat. Saya mendukung,” kata Ga-

nefri, saat menerima kunjungan jajaran Panitia Pelaksana Reuni Perak, beberapa waktu lalu di Rektorat UNP. Dalam pertemuan dengan rektor itu hadir Hendra Gumanti (Sekretaris Panitia Reuni Perak), Yon Erizon, Risman, Prinovian Meida, Syawaldi Husni dan Yulianis. Pertemuan dengan rektor berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan. Risman, alumni Teknik Mesin yang kini berkarir di Group Freeport, Papua juga sempat

menyampaikan beberapa masukan kepada rektor. Sebelumnya Ketua Umum DPP Iluni FT UNP Armon Bahar juga menyambut baik dan menyatakan mendukung agenda Reuni Perak FT UNP ’93. “Wahh.., mantap 93. Mudah-mudahan lancar. Kita mendukung, semoga sukses ,” kata Armon, saat dihubungi tengah berada di Batam. Armon memang menjadi pengusaha sukses di Batam. (h/rel)

STIKES MERCUBAKTI JAYA

Akan Buka Prodi Terapi Wicara PADANG, HALUAN — Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mercubakti jaya Kota Padang akan membuka program studi baru yakni Terapi Wicara. Izin pembukaan program studi baru sudah didapatkan dari Desember 2017 lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Stikes Mercubaktijaya, Elmiyasna saat mengadakan konferensi pers di ruangan rapat Stikes Mercubakti jaya, Selasa (3/ KONFRENSI PERS — Ketua Stikes Mercubaktijaya, Elmiyasna dan Ketua Prodi DIII keperawatan, DIII Bidan, 3). “Insya Allah tahun ajaran S1 Keperawatan, dan DIII Terapi Wicara sedang melakukan baru program studi terapi konferensi pers di ruangan rapat Stikes Mercubaktijaya, wicara ini sudah mulai berjalan. Saat ini kami sudah Selasa (3/3). AKMAL

www.harianhaluan.com

mulai menerima pendaftaran,” katanya. Ia mengatakan, sebelumnya, program studi ini hanya ada tiga di Indonesia dan belum ada di Sumbar. “Kami sudah memperjuangkan izin untuk jurusan ini dari awal tahun 2017. Namun, 7 Desember lalu baru menerima SK yang diserahkan langsung oleh Kopertis,” katanya. Pembukaan prodi baru ini, ia mengatakan, tidak terlepas dari kurangnya lulusan di bidan ini yang ada di Sumatera Barat. Saat ini di Sumbar hanya ada 15 orang lulusan terapi bicara

yang tersebar di rumah sakit di Sumbar. “Dari data yang kami dapat, 1283 orang anak di Sumbar mengalami kesulitan untuk berbicara dan membutuhkan terapis bicara. 80 persen dari itu memakai pelayanan dari terapi bicara,” ujarnya. Ditambahkannya, saat ini akreditasi dari jurusan baru ini baru terakreditasi. “Kami akan berusaha dalam dua tahun kedepan bisa mencapai akreditasi B,” katanya. Ia mengatakan, sangat sulit mencari dosen yang bisa

mengajar untuk program studi ini di Indonesia. “Jangankan untuk S2, untuk S1 saja masih kekurangan di Indonesia. Jadi, ini merupakan prodi yang sangat bagus dipilih nantinya,” ujarnya. Lainnya, ia mengatakan, Kamis (5/3), Stikes Mercubaktijaya akan melaksanakan wisuda perdana di tahun 2018. Terdapat 96 mahasiswa yang akan mendapatkan gelar. “Ada 96 mahasiswa, 83 dari Diploma III Bidan, 11 orang Ners, dan D III keperawatan 2 orang,” ujarnya. Acara wisuda ini sendiri

 Redaktur: Atviarni

akan mulai digelar pada pukul 08.30 WIB di Stikes Mercubaktijaya. “Wisuda kali ini bisa dikatakan wisuda kecil kami. Kalau wisuda besarnya akan dilaksanakan pada bulan Agustu setiap tahunnya,” katanya. Saat ini, ia mengatakan, jumlah alumni dari Stiker Mercubaktijaya berjumlah 4.542 orang. “Alhamdulillah lulusan kami sudah banyak bekerja di rumah sakit-rumah sakit bagus di Indonesia. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang ada,” tutupnya. (h/mg-mal)

 Layouter:Rahmi


12

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

78 Peserta Latsar IPDN Studi ke Limapuluh Kota LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Dalam upaya membentuk sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, sangat diperlukan pembekalan nilai-nilai dasar profesi yang dikenal dengan Akuntablitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Akuntablitas disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, namun pada dasarnya kedua konsep ini berbeda dimana responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab sedangkan akintabiltas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi langsung menyambut 78 peserta latsar Purna Praja IPDN PPSDM Regional Bukittinggi, yang mengelar studi lapangan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) purna praja IPDN angkatan XXIV di Limapuluh Kota, di Aula Kantor Bupati Bukik Limau Sarilamak, Senin (2/4). Ikut hadir, Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, Aliarmen Msi, Pj Sekda, Taufik Hidayat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Aneta Budi Putra, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Alfian, Kasatpol-PP Nasdriyanto beserta undangan lain. Dikatakan, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, proses, program, dan akuntabilitas kebijakan. “Akuntabilitas kita yakini tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas berupa perencanaan strategis, kontrak kinerja dan laporan kinerja,” sebut Irfendi. Dijelaskannya, dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan yaitu, kepemimpinan, tranparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsitensi. Para peserta calon Pegawai Negeri Sipil ini juga mesti memiliki spirit dan semangat dalam bekerja terutama dalam melayani publik, dan yang terpenting yang mesti ditanamkan dalam diri masing-masing peserta memilik rasa nasionalisme yang kuat. tidak hanya sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang sangat penting. Ia juga mengingatkan, dengan nasionalisme yang kuat maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. “Nilai-nilai yang beriorentasi pada kepentingan publik menjadikan nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN,” tutur putra Koto Tangah Simalanggang itu. Menurut dia, etika publik dapat dipahami sebagai sitem penilain prilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, begitu juga dengan komitmen mutu dimana janji pada diri sendiri dan orang lain yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Dengan pelaksanaan diklat prajabatan pola baru, diharapkan mampu membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang krakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai (h/zkf) pelayan masyarakat.(h/zkf)

Riza Falepi Sidak Proyek Normalisasi Batang Agam PAYAKUMBUH, HALUAN — Bertekad normalisasi Batang Agam sebagai “masterpiece”nya Kota Payakumbuh, Wali Kota Riza Falepi turun langsung untuk inspeksi lapangan lokasi proyek mulai dari Jembatan Ibuh sampai ke jembatan dekat Kantor Camat Payakumbuh Barat, Senin (2/4). Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Muslim beserta Kabid Pengairan, Rajman, Riza mencermati setiap detail kondisi lapangan proyek tersebut dilaksanakan. “Inspeksi ini dalam rangka melihat pekerjaan di lapangan, karena NORMALISASI BATANG AGAM — Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi gelar inspeksi lapangan proyek normalisasi Batang Agam, pekerjaan itu pasti ada masalah Senin (2/4). ARI yang terkadang membutuhkan solusi langsung dari Wali rencana dan target yang telah proyek ini, kota kita akan beberapa sungai-sungai di kota Proyek n ormalisasi dan Kota,” ujarnya. ditetapkan. terlihat lebih tertata, pariwisata besar yanh menjadi tempat penataan sungai Batang Agam Sambil berjalan kaki meRiza berharap pembangu- akan meningkat dan pere- pembuangan sampah masya- dilakukan dengan kontrak nyusuri tepi sungai sejauh nan proyek normalisasi sungai konomian juga akan tumbuh rakat. “Kita menempatkan tahun jamak (multiyears), dari lebih kurang 5 km, Riza me- terpanjang di Indonesia ini untuk kesejahteraan warga kota sungai ini di depan dan berharap 2017 hingga 2019. Total nilai ngatakan inspeksi dilakukan tidak hanya mempercantik Payakumbuh sesui dengan visi masyarakat Payakumbuh dapat proyek keseluruhan Rp195 untuk memastikan proyek nor- pinggiran sungai Batang Agam misi kami,” tambahnya. bersinergi dengan pemerintah miliar yang terdiri dari Rp187 malisasi yang menelan biaya tapi juga untuk penataan kota, Di sisi lain, dirinya tidak menjaga kelestarian lingkungan miliar untuk kontruksi dan hingga 195 Milyar rupiah peningkatan pariwisata dan menginginkan nantinya Sungai dengan tidak membuang sisanya Rp8 miliar digunakan tersebut berjalan sesuai dengan ekonomi. “Dengan adanya Batang Agam ini seperti sampah ke sungai,” pungkasnya. untuk supervisi. (h/mg-ari)

Film Karya Siswa SMA IT ICBS Terbaik Nasional

NUZUL Fadhli Ramadhan bersama teman-temannya Siswa SMA IT ICBS Payakumbuh ketika syuting film pendek “Mimpi” di kampus ICBS Harau, Kabupaten Limapuluh Kota beberapa waktu yang lalu. IST

PAYAKUMBUH, HALUAN — Siswa SMA IT ICBS Payakumbuh berhasil menorehkan prestasi dalam ajang Extrof Competiton Lomba Film Pendek tingkat SMA se-Indonesia yang digelar SMAN 1 Bekasi, Maret lalu. Film pendek yang dibuat oleh Nuzul Fadhli Ramadhan itu, berhasil menjadi film pendek terbaik nasional tahun 2018. “Alhamdulillah, Allah kasih juara pada tahun ini,” ujar Siswa SMA IT ICBS Nuzul Fadhli Ramadhan ketika ditemui di ICBS Padang Kaduduak, Senin (02/ 04). Nuzul berhasil meraih prestasi tersebut melalui film pendek yang ia buat dengan judul “Mimpi”. Film berdurasi 12 menit 33 detik itu, mengambil latar tempat di

kampus ICBS Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dekat pohon Korea yang sering menjadi latar pengunjung untuk berswafoto dan lagi viral di dunia daring. “Kita syuting selama satu hari di Harau. Selama satu minggu kita edit. Peralatan yang digunakan ada kamera Nikon 5200, Canon lensa fix, dan mikrofon. Saya sebagai hampir semuanya, sebagai sutradara juga, editor bahkan kameramen juga,” tutur Nuzul. Film pendek yang diperankan oleh para siswa ICBS yakni Fadhil Jaya, Dzakwan Asyrofi, Hilmy Abdullah, Aryuda Ikhsan, Abdurrasyid dan Rohil Maulana itu, bercerita tentang seorang anak yang kehilangan mimpi karena kecelakaan yang

menyebabkan tangannya patah. “Nanti ada temannya yang membantu dia untuk memotivasi bahwa ada potensi dalam dirinya. Pohon jomblo yang sudah mati saja peminatnya saja masih banyak apalagi kamu. Intinya nanti timbul jiwanya untuk menolong,” ucap Nuzul. Prestasi yang diraih Nuzul bukan berarti diperoleh tanpa ujian. Beberapa kali ia ikut lomba namun belum memperoleh hasil yang memuaskan. “Sejak kelas 9 saya mulai tertarik membuat film. Ikutin lomba-lomba walaupun kalah terus. Tapi saya coba terus. Alhamdulillah, kayaknya sekarang Allah kasih juara biar ke depan tambah semangat lagi bikin filmnya,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Wali Nagari Kamuyang Dipanggil Polres Payakumbuh PAYAKUMBUH, HALUAN — Terkait dengan pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) yang menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari (APBN) tahun 2016 sejumlah lebih kurang 136 juta rupiah dan tahun 2017 sejumlah 200 juta di Pemandian Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, Wali Nagari Sungai Kamuyang Irmaizar dipanggil Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Payakumbuh. “Benar, kita memang mengundang Wali Nagari Sungai Kamuyang untuk didengar keterangannya terkait proyek pembangunan Pujasera di Batang Tabik,” kata Kasatreskrim Polres Payakumbuh AKP Chairul Amri Nasution ketika ditemui wartawan di sela acara penyambutan Kapolres Payakumbuh yang baru AKBP Endrasetiawan Setyowibowo, Senin (2/4). AKP Chairul Amri Nasution mengatakan selain Wali Nagari Sungai Kamuyang, penyidik Tipikor juga memanggil Sekretaris Nagari, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan sejumlah pihak lainnya. Hanya saja, terkait pemanggilan tersebut, Kasatreskrim belum merinci lebih jauh. Pantauan Haluan ke lokasi pembangunan Pujasera Batang Tabik, Selasa (03/ 04), tampak pembangunan www.harianhaluan.com

Pujasera dengan ukuran 9 x 13 meter itu masih terbengkalai dan belum layak huni. Sejumlah pedagang yang ditemui pun mengeluh dengan kondisi Pujaera tersebut. “Bagaimana kami mau menempati lapak luasnya hanya 2 kali 2 meter itu? Jangankan untuk tempat duduk, untuk meletakkan jualan kami saja tidak bisa,” keluh Nurzainab (51), salah satu pedagang. Senada dengan Nurzainab, pedagang yang lain, Yulinda (42), mengatakan pujasera yang d ibangun tidak sesuai dengan aspirasi pedagang. “Dari awal pedagang menginginkan lapak yang sudah ada saja yang diperbaharui, dan berharap kolam-kolam yang ada juga direnovasi. Sekarang buat parkir saja sudah susah, dan pengunjungpun sudah mulai sepi,” ujarnya. Sementara itu Wali Nagari Sungai Kamuyang, Irmaizar ketika dihubungi Haluan melalui selulernya, Selasa (03/04) membantah pembangunan Pujasera mangkrak. Ia merasa heran kenapa ada yang berpandangan seperti itu. “Ini sudah pembangunan tahap kedua. Dana desa itu kan ada prosesnya. Sedang dirapikan, sebelum puasa insya Allah sudah ditempati pedagang,” terangnya. Irmaizar menjelaskan pembangunan pujasera

KONDISI pembangunan Pujasera Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (3/4). ARI

sudah hampir selesai, cuma sebelum ditempati pedagang, harus ada etalase. Pembangunan etalase juga dianggarkan biar seragam dan kelihatan bagus. “Kita anggarkan di 2018 sekitar 50 juta. Itu belum bisa dilakukan kalau APBN kita belum selesai. Baru seminggu yang lalu APBN kita ditandatangani Bamus, diproses di bagian keuangan. Setelah itu baru kita buat etalasenya. Jadi tidak mangkrak,” tuturnya. Terkait dengan keluhan pedagang yang mengatakan tempatnya sempit, Irmaizar mengakui ketersediaan lahan memang terbatas. “Tanah kita tidak lapang. Kalau ada masyarakat yang tidak

 Redaktur: Heldi Satria

puas, ya suatu hal yang wajar saja. Kita hanya sebagai pelaksana, berbuat semaksimal mungkin sesuai regulasi,” ujarnya. Sehubungan dengan pemanggilan dari pihak Tipikor Polres Payakumbuh kepada dirinya, Irmaizar membenarkan hal tersebut. “Undangan sudah sampai kepada saya. Insya Allah besok saya datang ke tipikor sekitar jam 9,” ucapnya. Irmaizar menuturkan ia menghormati penyidik yang menjalankan tugasnya. “Kita sifatnya akan mengklarifikasi, kita datang dan memberikan penjelasan. Insya Allah kita hadapi dengan kepala tenang,” pungkasnya. (h/mg-ari)      Layouter: Rahmi


AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

13

UNTUK KORBAN KEBAKARAN PASAR ATAS

BRI Serahkan 103 Kios Penampungan BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 103 petak kios penampungan pedagang Pasar Atas bantuan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), diserahterimakan oleh Komisaris Utama BRI Andrianof Chaniago kepada Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Kegiatan serah terima itu dilakukan di ruang rapat utama Balaikota Bukittinggi, Senin (2/4).

SERAH TERIMA — BRI menyerahterimakan 103 kios penampungan pedagang kepada Pemko Bukittinggi. Kegiatan serah terima dilakukan di ruang rapat utama Balaikota Bukittinggi, Senin (2/4). GATOT.

Agam Hibahkan Tanah untuk Lapas AGAM, HALUAN — Pemkab Agam resmi menghibahkan tanah kepada Lapas Kelas II B Lubuk Basung. Hal itu salah satu bentuk komitmen Pemkab Agam dalam mendukung kelancaran tugas dari instansi vertikal. Tanah seluas 2,8 hektar itu sebelumnya berstatus pinjam pakai oleh Lapas Kelas II B Lubuk Basung dari Pemda Agam sejak 2006. Penyerahan sertifikat tanah itu, dibarengi dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso. Turut menyaksikan langsung Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, dan ratusan peserta CPNS Kemenkumham Sumbar, dalam rangka peningkatan SDM CPNS 2017, di Hotel Basko Padang, Senin (2/4). Acara tersebut juga dihadiri Kalapas Kelas IIB Lubuk Basung, Radi Setiawan, Kalapas se-Sumbar, Kepala Badan Keuangan Daerah Agam, Hendri G, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam, Rahmad Lasmono. Bupati Agam mengatakan, dalam pengelolaan aset Pemkab Agam mengedepankan prinsip tertib fisik, tertib administratif, dan tertib hukum. “Ada seluas 2,8 hektar luas tanah dihibahkan untuk Lapas Kelas IIB Lubuk Basung,” kata bupati. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam untuk mendukung penuh Kemenkumham melalui Lapas, dalam menjalankan tugas. “Terimakasih Pemkab Agam atas bantuan tanahnya, semoga Lapas Kelas IIB Lubuk Basung bisa lebih maksimal lagi dalam h/ks) bekerja,” ujarnya. (h/ks)

Dalam kesempatan itu Walikota Ramlan Nurmatias menyampaikan apresiasi kepada BRI atas bantuan pembangunan pasar penampungan sementara untuk korban kebakaran Pasar Atas. Dimana BRI telah membantu pembangunan 103 petak kios untuk pedagang. Ki os yang diserah terimakan itu nantinya akan tercatat menjadi barang daerah dan akan dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah. ”Untuk kios penampungan pedagang kita membutuhkan 750 kios, yang mana saat ini hampir 500 kios yang telah selesai dibangun. Kita menargetkan sebelum puasa kios penampungan ini bias ditempati oleh pedagang korban kebakaran lewat loting,” kata Ramlan. Terkait dengan pemba-

Agam Kerja Sama Dengan LAN RI AGAM, HALUAN— Pemerintah Kabupaten Agam bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dalam menunjang peningkatan kapasitas SDM aparatur penguatan kapasitas pemerintah daerah saat ini sangat penting. Terlebih jika memperhatikan semakin maraknya praktik-praktik inovasi di berbagai daerah Penandatanganan Nota Kesepahaman antara dilakukan langsung oleh Bupati Agam Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah dengan Kepala LAN RI, Adi Suryanto, di Jakarta, Selasa (3/4).Turut juga hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo. Selain Pemerintah Kabupaten Agam, kerjasama itu juga diikuti empat kepala dareah di Indonesia, yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Mesuji, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banggai. Bupati Agam Indra Catri didampingi Kepala Bappeda Agam, Welfizar, melalui pesanya, mengungkapkan, dalam kerjamasam itu pemkab Agam lebih mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, peningkatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini juga bersesuaian dengan visi Kabupaten Agam yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Aga-

BUPATI Agam Indra Catri bersama Ketua LAN Adi Suryanto menandantangani nota kesepahaman, Selasa (3/4).

mais dan Beradat menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani “Tantangan aparatur pemerintah di masa mendatang akan semakin kompleks. Hal ini tentu harus disikapi dengan menyiapkan SDM aparatur yang semakin profesional, dan inovatif guna mewujudkan pemerintahan yang baik,” katanya. Kepala LAN RI, Adi Suryanto, Kerjasama ini sangat berkaitan dengan pengembangan in ovasi dan diklat aparatur dalam pengembangan inovasi daerah. Ia mengapresiasi langkah strategi dan sinergi yang dila-

kukan daerah dalam rangka mengembangkan SDM aparatur untuk berinovasi di daerah masing-masing. Terkait kerjasama itu, rencananya pihaknya, akan segera menindaklanjuti dengan mengakselerasi Pengembangan Inovasi Administrasi Negara, yang akan dimulai pada kegiatan pendampingan pada bulan Mei 2018. “Jangan sampai inovasi menggilas kita seperti saat ini tidak ada lagi belanja ke toko tapi cukup dengan belanja online, untuk itu daerah harus bisa berinovasi kalau tidak maka akan tertinggal dari daerah lainnya,” tegasnya. (h/yat)

Kesadaran Masyarakat Penting dalam Penyelamatan Maninjau

KERAMBA jala apung di Danau Maninjau

AGAM, HALUAN — Penyelamatan danau Maninjau merupakan tugas dan tanggungjawab bersama, program pembersihan maninjau akan berhasil dengan baik apabila komitmen tetap berjalan mulai dari masyarakat sampai pemerintah. Kabid Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya www.harianhaluan.com

Alam, Japrizal, SP, M.Si, Selasa (3/4), mengatakan, saat ini pembersihan permukaan Danau Maninjau dilaksanakan Satuan Tugas (Satgas), yang dibentuk Dinas Lingkungan Hidup, dan berada di bawah koordinasi Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam. “Pembersihan Danau

Maninjau merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, walaupun begitu dukungan dari masyarakat sangatlah penting,” katanya. S elain pembe rsi han juga dilakukan penanaman pohon di lahan kritis dilakukan bersama OPD terkait, dan didukung pihak lainnya, tersentuh untuk mendukung Program Save Maninjau, sepe rti pihak PLTA Maninjau, pihak Garuda Indonesia. Dikatakannya, bila air danau tercemar dalam waktu lama, dan upaya untuk mengurangi tingkat pencemaran tidak didukung semua pihak, maka banyak pihak akan merugi. Petani ikan, dan pengusaha pariwisata, akan menderita kerugian yang tidak sedikit. Wisatawan, terutama wisatawan mancanegara,

akan menjauh dari Maninjau. Petani ikan akan merugi, karena ikan dalam keramba jala apung banyak yang mati. Bahkan tidak jarang mengalami mati massal. Sedangkan untuk memelihara kawasan lingkungan sekitar danau (cacthmen area), pihak Dinas Lingkungan Hidup Agam melakukan pemantauan. Kegiatan itu dimaksudkan agar pasokan air ke danau selalu terjaga. Hal itu penting karena Danau Maninjau memiliki multi fungsi. Di antaranya sebagai sumber kehidupan warga sekitar, dan sumber air untuk penggerak turbin LPTA Maninjau. “Karena itu, kami berharap agar penyelamatan kawasan sekitar danau dilakukan secara bersama, antara pemerintah dan masyarakat sekitar,” jelasnya. (h/ yat)

ngunan Pasar Atas, Ramlan menjelaskan bahwa pembangunannya akan segera dibangun tahun ini. Pembangunan Pasar Atas murni menggunakan APBN yang rencana akan dibangun empat lantai, termasuk lantai basement untuk parker. “ Kita menginginkan bangunan baru Pasar Atas menggunakan eskalator dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Sehingga akan menambah kenyamanan baik bagi pedagang maupun bagi masyarakat yang berbelanja,” ungkap Ramlan. Sementara itu, Komisaris Utama BRI Andrianof Chaniago mengatakan, bantuan 103 kios yang diserahterimakan itu merupakan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian BRI terhadap musibah kebakaran Pasar Atas. Mudah-mudahan bantuan ini dapat dimanfaatkan

dan dipergunakan untuk tempat penampungan pedagang. “Kami atas nama jajaran BRI sangat mengapresiasi ketabahan pedagang dalam menghadapi ujian. Dengan kesabaran itu Insyaallah ada jalan keluar. Semoga melalui bantuan pembangunan kios penampungan dari BRI ini, pedagang dapat bangkit kembali untuk berusuha membangun ekonomi Bukittinggi kembali,” ujarnya. Menurut Andrianof, bantuan 103 kios yang diserahkanterimakan kepada Pemko itu seharga Rp1.100.000.000. Bantuan ini sebagai bukti tanggap BUMN kepada musibah yang dialami masyarakat. “kami juga sangat mengapresiasi kinerja Walikota dalam membangun wajah kota. Kita berharap Kota Bukittinggi kota makin tertata, makin rapi dan makin indah. Sehingga kedepannya makin banyak wisatawan yang berkunjung dan berbelanja di Bukittinggi . Mari manfaatkan keunggulan kota dengan cara menjadi warga dan pelaku usaha yang sadar dengan karakter Pariwisata,” ungkapnya. (h/tot)

Bukittinggi Bakal Miliki Rusunawa BUKITTINGGI, HALUAN —Kota Bukittinggi tahun depan bakal memiliki rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Pasalnya, Kementerian Pekerjan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dirjen Penyediaan Perumahan, telah menyetujui untuk pembangunan 1 blok Rusunawa pada tahun 2019 mendatang, dengan lokasi Bukik Cegek Kelurahan Bukit Apit. Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, sebagai dampak dari perkembangan perkotaan yang makin pesat, pembangunan perumahan terus meningkat dan perlu ditangani secara mendasar, terarah dan terpadu. Begitu juga halnya dengan kota Bukittinggi yang luasnya hanya 25 Km2 serta memiliki lahan yang terbatas untuk berbagai macam pembangunan. Dengan terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan di Bukittinggi, berdampak terhadap tingginya sewa rumah di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pembangunan perumahan pemukiman dalam bentuk rumah susun yang lengkap, seimbang dan serasi dengan lingkungannya.

Diakuinya, harga sewa rumah di Bukittinggi cukup mahal sehingga masyarakat berpengasilan rendah makin sulit untuk memperoleh tempat hunian yang layak. Untuk itu pengadaan Rusunawa merupakan salah satu alternative untuk tempat hunian masyarakat. “Kita bersyuykur karna Kementerian PUPR melalui Dirjen Penyediaan Perumahan telah menyetujui untuk pembangunan 1 blok Rusunawa pada tahun 2019 dengan lokasi Bukik Cegek Kelurahan Bukit Apit dan dengan anggaran lebih kurang Rp.35 milyar. Direncanakan pada minggu ini salah seorang direkturnya akan datang melihat lokasi pembangunan Rusunawa tersebut,” terangv Ramlan. Sementara itu Sekretaris Dinas Perkim Kota Bukittinggi Rahmat AE mengatakan, pembangunan Rusunawa yang akan dilakukan disamping untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpengasilan rendah (MBR) juga akan dapat mengurangi daerah kumuh di perkotaan. Pembangunan 1 blok Rusunawa nantinya, akan dibangun 4 lantai dan akan menampung 53 unit rusun dengan type 36. (h/tot)

SEMAKIN MENGGEMBIRAKAN

IPPCES Buat Inovasi Positif AGAM, HALUAN — Ikatan Pemuda Pemudi Cumateh Sekitarnya (IPPCES) Jorong Sungai Jariang Nagari Lubuak Basuang, m embuat Inovasi dengan melakukan berbagai kegiatan positif dalam menghindarkan generasi mudanya terbawa arus serta terpengaruh pada hal – hal yang negatif. Ketua IPPCES Mesfian Dreki didampingi Ketua RK Cumateh, Suardi Sutan Basir, Selasa (3/4) mengatakan, berbagai gerakan serta program yang dilaksanakan di RK Cumateh, bertujuan untuk menjaga generasi muda agar tidak sampai terpengaruh pada hal yang buruk, seperti narkoba dan lainnya. Dikatakannya, ada banyak kegiatan seni dan olahraga, seperti tambua tansa, saluang dan pupuik, telah aktif dilakukan oleh IPPCES dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, selain itu semangat keberagamaan juga ditingkatkan, dalam sebulan  Redaktur: Atviarni

terkahir, generasi muda di RK Cumateh, yang tergabung IPPCES, aktif melaksanakan gerakan salat Magrib dan Isya berjamaah di Mesjid Nurul Muslimin RK Cumateh,” katanya Jika dulu di Masjid Nurul Muslimin hanya para orang tua yang melaksanakan shalat berjamaah, serta jumlah nya sedikit, sekarang kalangan generasi muda nya pun sudah shalat berjamaah di Mesjid. Pada awalnya, hanya berkisar tiga sampai empat orang. Sekarang sudah bertambah saat Maghrib dan Isya, ada sekitar 15 sampai 20 orang generasi muda yang ikut berjamaah. “Untuk gerakan salat Magrib dan Isya berjamaah, menurut Mesfian Dreki, sekarang sudah menampakkan hasil. Kalau kita lengah dengan kondisi sekarang, tentu anak kemenakan kita akan larut dengan pengaruh yang tidak baik, yang saat ini bisa datang dari mana saja,” Ujar Mesfian Dreki..(h/yat)  Layouter:Rahmi


HENDRI USANTO

14

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

PARLEMENTARIA DPRD SIJUNJUNG

Masyarakat Harus Aktif Awasi Pembangunan

Reses Waktu Tepat untuk Bertemu Konstituen SIJUNJUNG, HALUAN — Reses merupakan saat tepat bagi anggota legislatif dapat bersantai dari aktivitas di kantor. Namun bukan berarti santai tanpa makna. Dengan reses, anggota dewan pun memanfaatkannya untuk bertemu konstituen mereka dan menyerap aspirasi. Hal itulah yang diungkapkan Hendri Susanto Lc, anggota DPRD Sijunjung periode 2014-2019. Menurutnya, reses adalah cara untuk mendapatkan kembali momen kebersamaan dan saling berbagi dengan masyarakat. “Sebagai wakil masyarakat, harus selalu menyempatkan diri untuk saling berbagi apa saja, mendengarkan keluhan, keinginan dan berbagai isi hati yang kemudian dibundel dalam laporan reses,” ujarnya. Politisi partai PKS itu juga menambahkan bahwa hasil reses tersebut tidak hanya untuk dilaporkan, tetapi berbagai poin aspirasi itu kemudian diusahakan untuk diperjuangkan. Perjuangan itulah yang kemudian menunjukkan kualitas seorang angota dewan, apakah layak dipercaya sebagai wakil, atau bukan. “Keinginan warga agar setiap wakil rakyat rela meluangkan waktu untuk bertemu mereka, tidak hanya di masa reses, tetapi pada hari-hari biasa ketika konstituen membutuhkan kehadiran mereka,” ujarnya. Terhadap berbagai aspirasi tersebut, Hendri Susanto kembali menegaskan bahwa semua aspirasi akan diperjuangkan. Namun bertahap, tidak dapat tergesa-gesa, dan demikian memang sebuah kegiatan reses, ada pertemuan, ada aspirasi, ada penyerap aspirasi, ada perjuangan dan janji-janji. Namun tidak semua aspirasi terserap, dan tidak semua janji-janji terbukti, perjalanan itu sangat berliku dan pantas untuk dimaknai. "Bagi saya reses itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang sangat baik untuk dilakukan, dikerjakan menjadi pahala, diniatkan akan berbuah kebaikan, namun satu yang pasti dengan reses saya mengerti kondisi rakyat yang sebenarnya," ucapnya. (h/ogi)

SIJUNJUNG, HALUAN — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sijunjung Aprisal Putra Bungsu menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat untuk lebih pro aktif lagi dalam meningkatkan peran sertanya dalam mendukung berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan yang pendanaannya menggunakan uang rakyat. Salah satunya adalah peran serta mereka dalam mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah mereka masing-masing. Dirinya sangat berharap kep ada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sijunjung ini, baik itu mereka yang tinggal di nagari, jorong, kecamatan, hingga di tingkat ibu kota kabupaten, sekiranya lebih maksimal lagi dalam berperan aktif mendukung seluruh kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pe-

merintah yang pembiayaanya menggunakan uang negara. “Kita sangat mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sijunjung untuk lebih berperan aktif dan meningkatkan partisipasinya dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan yang se-

SIJUNJUNG, HALUAN — Menyikapi maraknya kasus asusila terhadap anak di bawah umur akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Sijunjung, DPRD Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada para orangtua untuk meningkatkan kewaspadaan serta harus lebih berhati-hati dalam memantau terhadap pergaulan anak-anak mereka. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sijunjung Yusni Darti SH MM menanggapi kasus asusila

www.harianhaluan.com

kan pengawasan pembangunan, bukan masyarakat saja, tapi juga camat, wali nagari dan kepala jorong, dan unsur jawatan lainya supaya ikut mengawasi. Selain pelaksanaannya mengacu sepenuhnya kepada undang-undang, dampak pengawasan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat yang ada, secara langsung akan mengarahkan kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah kepada pembangunan yang benar-benar terarah serta m engacu kepada azas manfaat atas hasil pembangunan itu sendiri. “Demi kepentingan masyarakat, jangan pernah berhenti menyampaikan aspirasi kepada bupati, DPRD ataupun instansi terk ait lainnya, apapun kekurangan yang ada di nagari

APRISAL PB ataupun jorong sampaikan saja, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, sehingga timbul tanggapan bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap masyarakatnya,” ucapnya.(h/ogi)

DPRD Harap Pelaksanaan UNBK Sukses

SARIKAL

SIJUNJUNG, HALUAN—Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sijunjung Sahrikal mengharapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun pelajaran 2017/2018 berjalan lancar, aman dan sukses. “Tentunya ujian nasional tahun ini kita harapkan jangan terjadi lagi perihal-perihal serupa UN tahun-tahun sebelumnya, seperti persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian yang kurang matang, kemudian bagi sekolah yang melaksanakan UN dengan cara

Orangtua Harus Awasi Pergaulan Anak

YUSNI DARTI

dang maupun yang akan dijalankan oleh pemerintah yang pendanaannya dibiayai dengan menggunakan uang rakyat. Sebab tanpa adanya dukungan dari semua pihak dalam mengawasi pembangunan, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” ungkap politisi PAN tersebut. Karena menurutnya tanpa peran aktif dan lebih maksimal dari seluruh elemen masyarakat, serta kurangnya rasa memiliki terhadap hasil dan manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan, masih menjadi faktor penting kenapa pelaksanaan pembangunan tidak terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan banyak pihak. Aprisal PB yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Sijunjung juga menambahkan bahwa dalam melaku-

yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. “Seperti kasus asusila akhir-akhir ini di salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sijunjung, di mana seorang ayah tega menghamili anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan hal tersebut merupakan bukti bahwa predator anak itu ada di lingkungan terdekat kita. Oleh sebab itu, para orangtua harus meningkatkan pengawasan terhadap ruang gerak anak mereka,” kata politisi Golkar tersebut. Pihaknya juga mengaku prihatin dengan berbagai kasus kekerasan seksual pada anak, di mana peningkat an dan pengawasan orang tua terhadap anak adalah kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi. Menurutnya, kasus kekerasan di lingkungan

pendidikan cukup tinggi. Bahkan di tingkat nasional, bahkan hampir setiap hari bidang pendidikan mendapatkan pengaduan kasus. “Jika tidak diantisipasi dengan meningkatkan pengawasan keluarga, kasus ini akan terus dan terus terjadi ditambah Kabupaten Sijunjung darurat kekerasan anak,” katanya. Dirinya selaku Ketua DPRD mengingatkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak adalah tanggungjawab semua. Walhasil, peran serta pengawasan masyarakat akan berbagai kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Sijunjung harus pula ditingkatkan. Karena amanat UU ini adalah pengawasan

bersama. “Seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, TNI, kecamatan, pemerintahan nagari, jorong serta unsur kemasyarakatan seperti ninik mamak, alim ulama, bundo kandung, cadiak pandai dan unsur pemuda dan pemudi harus berani melaporkan jika ada kasus kekerasan atau pelecehan maupun pencabulan terhadap anak di bawah umur dan perempuan,” katanya. Srikandi Golkar tersebut juga kembali mengimbau kepada para orang tua dan keluarga untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kehidupan sosial anak, menjadikan hubungan dan kedekatan serta menciptakan keseimbangan peran pengasuhan antara ayah dan ibu dalam proses pengasuhan anak.(h/ogi)

manual banyak lembaran soal yang rusak, tertukarnya soal dan lainnya yang menghambat proses berlangsungnya pelaksanaan ujian nasional,” ujarnya. Sahrikal juga menambahkan jika pihak DPRD khususnya Komisi III juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait pelaksanaan Ujian Nasional yang telah dimulai Senin kemarin. “Sebelum pelaksanaan UN Senin kemarin, kita telah melakukan koordinasi dengan Di-

nas Pendidikan serta persiapan sudah di angka 100 persen siap. Ini sangat penting, termasuk kesiapan sarana dan prasarana dalam hal persoalan listrik agar tidak mati ketika ujian sedang dilaksanakan,” terangnya. Politisi Golkar tersebut juga mengingatkan kepada peserta UN agar menjawab soal dengan tenang atau tidak perlu terburu-buru, dan hal yang tak kalah pentingnya agar teliti terlebih dahulu dalam memberi jawaban. Ketika disinggung terkait

pengawasan UN, pihaknya mengatakan bahwa anggota DPRD Sijunjung khususnya Komisi III akan terjun langsung ke s ekolah -sekolah yang ada di wilayah dapilnya untuk ikut mengawasi berlangsu ng ny a p elaksanaan UN, akan tetapi jangan sampai psikologis peserta ujian sampai terganggu. “Peserta diawasi tapi jangan sampai seperti mengawal penjahat, itu tidak baik yang nantinya justru menimbulkan dampak psikologi pendidikan,” pungkasnya. (h/ogi)

Realisasi Pendapatan Daerah Positif SIJUNJUNG, HALUAN — Secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tetapi sayangnya tidak diikuti dengan kenaikan PAD dan belanja modal. Peningkatan pendapatan lebih besar disumbangkan oleh dana perimbangan dan dari sisi belanja yang lebih banyak meningkat adalah belanja operasional. “Ini tren yang kita lihat,” ungkap Nasyirwan, anggota Komisi III DPRD. Dengan demikian, kata mantan Wali Nagari Sumpur Kudus itu, dapat dipahami bahwa peningkatan pendapatan dari target yang ditetapkan dari tahun 20102014 sebenarnyan sudah melampaui target. “Walau demikian, kita perlu mencermati lebih

dalam tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menggarap potensipotensi yang ada, dan melakukan ekstensifikasi di bidang pendapatan asli daerah,” sebutnya. Dikatakannya, dalam upaya untuk mempertahankan performa dan penilaian atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, DPRD memandang perlu memberikan beberapa catatan-catatan strategis, diantaranya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar terus dilanjutkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terkini dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan. Dalam hal penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

NASYIRWAN sebagai kontributor utama PAD Kabupaten Sijunjung, sambung Nasyirwan, pemerintah harus betul-betul memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih dapat digali, serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. (h/ogi)

 Redaktur: Nova Anggraini    Layouter: Rahmi


RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

15

PADA TAHUN 2018

Karimun Targetkan PBB Rp5,1 M KARIMUN, HALUAN — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karimun menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Pedesaan (P2) pada 2018 ini sebesar Rp5,5 miliar. Target tersebut meningkat jika dibandingkan dengan 2017 lalu yang hanya sebesar Rp5,1 miliar.

Derajat Kesehatan Terus Meningkat BATAM, HALUAN — Gubenur Kepri, H Nurdin Basirun mengatakan derajat kesehatan masyarakat Kepri dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Angka harapan itu terus meningkat. Indikator pembangunan kesehatan yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai dengan baik. “Kita berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Nurdin saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Kepri, di Graha Kepri Batam, Senin (2/4). Menurut Nurdin, pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas di Kepri. Salah satu indikator yang dipergunakan dalam mengukur masyarakat yang sejahtera adalah derajat kesehatannya. Dalam hal ini, lanjutnya, Pemprov Kepri memiliki misi meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat penanganan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saat ini menurut Nurdin, beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian serius antara lain terkait angkat kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak. Untuk mengatasi halhal tersebut, kata Nurdin dibutuhkan langkah-langkah strategi dan upaya optimal. Nurdin menegaskan, dia selalu memerintahkan Kadis Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana untuk melaporkan segala kegiatan tentang kesehatan di Kepri. Namun tidak lupa mengingatkan agar tidak sekedar memberi laporan ABS. Kunjungan DPD RI memang dalam rangka inventarisasi materi tentang RUU Kebidanan. Pada kesempatan itu, Nurdin mengharapkan peran bidan bisa lebih maksimal. Sebagai pelayanan kesehatan, bidan memiliki peran tugas yang tidak mudah. Utamanya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Nurdin memastikan, tugas yang tidak mudah tersebut harus bisa dilaksanakan dengan baik. Menurut Nurdin, adanya penyusunan RUU ini kebidanan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan peran bidan dalam pembagunan kesehatan. (h/hk)

Polres Natuna Turun ke Desa NATUNA, HALUAN — Satlantas Polres Natuna menggelar kegiatan blusukan ke desa-desa guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan berlalu lintas, Senin (2/4). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Natuna, Iptu Zubaidah dengan sasaran Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut. Iptu Zube mengatakan, pihaknya harus proaktif dan kontinyu dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat mengenai aturan yang berlaku temasuk aturan tertib berlalunlintas. Dengan begitu kegiatan diatas perlu dilakukan. “Kami ingin semua masyarakat mengetahui tertib berlalu lintas, baik mereka yang tinggal di kota maupun di desa tanpa terkecuali. Kegiatan seperti ini akan kami lakukan secara konstan,” kata perwira polisi yang akrab dipanggil Zube itu. Kegiatan tersebut dikemas dalam berbagai bentuk, di antaranya bentuk dialog formal dan nonformal. Dialog formal dilakukan di kantor desa atau fasilitas resmi lainnya dan yang nonformal dilaksanakan secara door to door. “Di Selamam kami berkumpul dengan masyarakat di kantor Desa, tapi ada juga yang kami datangi secara langsung sambil memberikan mereka brosur dan buku SIM,” ujarnya. Selain memberikan edukasi tertib lalu lintas, tim sosialisasi yang terdiri dari anggota Satlantas dan Blusukan Srikandi Polres Natuna itu juga menyampaikan informasi rekrutmen anggota Polri kepada masyarakat. (h/hk)

PANTAI PELAWAN — Pantai ini terletak di Kelurahan Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Pemandangan yang disuguhkan begitu mempesona dan menenangkan.Deburan ombak yang cukup kuat, hamparan pasir putih, laut yang biru berpadu dengan langit cerah menjadi kekuatan utama wisata ini. IST

TEMUAN SARDEN BERCACING

Dewan Minta Razia Menyeluruh BATAM, HALUAN — Anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota melakukan razia produk sarden kaleng secara menyeluruh di semua toko dan swalayan. Seiring banyaknya temuan sarden terkontaminasi cacing pita dipasaran. “Kita dorong Dinkes Batam lakukan razia ikan sarden kaleng yang mengandung cacing pita di seluruh pasar dan swalayan. Karena produk tersebut membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Anggota Komisi IV ini, kemarin. Menurutnya kebijakan ini perlu dilakukan oleh Dinkes Batam sebab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merilis beberapa produk ikan sarden kaleng yang didapati cacing pita di dalamnya. Sehingga harus ditarik peredarannya dipasaran.

“Kalau tidak ditarik dari peredaran, dikhawatirkan akan dikonsumsi oleh masyarakat Batam karena informasi yang mereka dapatkan tidak utuh. Disinilah peran pemerintah untuk memberikan perlindungan,” ujar Politisi PAN ini. Ia melanjutkan fenomena ikan sarden kaleng mengandung cacing pita sudah terangkat menjadi isu nasional, artinya harus disikapi secara serius sebab yang paling menjadi perhatian utama adalah efek yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat. “Ini kita takutkan, karena efek yang ditmbulkan langsung kepada kesehatan, maka perlu dilakukan pengawasan secara ketat. Tidak cukup itu saja ini berlaku terhadap produk makanan yang belum terjamin kualitasnya,” kata Safari. Dia menambahkan dalam

waktu dekat Pemko Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) harus mengundang seluruh produsen maupun distributor yang menjual produk ikan sarden kaleng yang mengandung cacing pita untuk dimintai keterangan, sekaligus meminta menarik seluruh produknya dipasaran. “Kepada masyarakat Batam kita himbau untuk segera melaporkan kepada instansi terkait apabila ditemukan produk yang telah dilarang tersebut dijual di toko maupun swalayan,” sampainya. Ditempat terpisah, Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi menyampaikan sudah menindaklanjuti himbauan BPOM dengan cara menggerakkan 12 Puskesmas untuk melakukan razia pada beberapa toko dan swalayan yang masih menjual ikan sarden kaleng mengandung cacing pita. (h/hk)

55 Kube Dibantu Rp1,62 Miliar BINTAN, HALUAN — Sebanyak 55 Kelompok Usaha Bersama (Kube) akan mendapat kucuran dana bantuan sebesar Rp1,62 miliar Dana tersebut bertujuan untuk merangsang geliat pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya dalam membuka lapangan pekerjaan. Dinas Sosial (Dinsos) Bintan selaku leading sektor yang menangani masalah Kube mencatat ada 55 Kube dari 78 Kube di Bintan yang akan menerima manfaat dana dekonsentrasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kepala Dinsos Bintan, Naharuddin menuturkan, setiap kelompok yang menerima manfaat dana dekonsentrasi APBN mendapatkan bantuan berkisar Rp 20 juta setiap KUBE. Dana tersebut disalurkan supaya Kube bisa memajukan usahanya. “Bantuan Kube tersebut berasal dari berbagai sumber di-

antaranya melalui dukungan dana dekonsentrasi APBN dan sisanya menggunakan anggaran pemerintah kabupaten,” ujarnya, kemarin. Pihaknya terus mendorong, agar Kube yang ada di Bintan terus berupaya mengembangkan sayap usahanya terutama dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Dengan dana stimulan ini diharapkan, geliat Kube semakin meningkat kedepannya. “Digunakan sebagai penunjang pengembangan usaha masyarakat di daerah,” tandasnya. Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan, Pemkab Bintan saat ini akan menata kembali para pelaku Kube dan UMKM yang tersebar di seluruh daerah. Menurutnya, penataan tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi data yang diperlukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia agar para

pelaku usaha bisa menerima penyebaran penerima manfaat bantuan dari pemerintah pusat. “Agar jumlah pelaku usaha daerah bersinergi dan sinkronisasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian UMKM guna mendapatkan bantuan manfaat yang lebih besar lagi. Hal ini akan kita dorong terus bagi kemajuan para pelaku usaha kemasyarakatan,” imbuhnya. (h/hk)

Untuk merealsasikan penerimaan PBB P2 tersebut, Bapenda Karimun menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada lurah dan kepala desa se Kabupaten Karimun di Gedung Serbaguna Nilam Sari, Senin (2/4). “Target kita dari sektor PBB P2 tahun 2018 ini sebesar Rp5,5 miliar. Untuk mencapai target itu, di setiap desa dan kelurahan sudah ada petugas yang ditunjuk oleh kepala desa dan lurah. Petugas itu, menerima SPPT PBB dari lurah dan kepala desa kemudian menyampaikan kepada wajib pajak (WP) yang berada di masing-masing wilayah,” ungkap Kepala Bapenda Karimun, Kamarulazi, kemarin. Kata Kamarulazi, petugas kemudian menyerahkan lembaran yang diserahkan kepada wajib pajak dan ada lembaran yang dikembalikan kepada Bapenda sebagai bukti kalau petugas itu telah menyerahkan kepada wajib pajak. Setelah itu, tinggal kesadaran dari para wajib pajak membayar PBB nya d engan batas waktu hingga 30 September 2018 yang telah ditentukan. “Upaya yang kita lakukan untuk mendongkrak pendapatan dari sektor PBB ini, kami sudah menyiapkan petugas untuk mengevaluasi penyampaian SPPT P2 ini. Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi dalam bentuk spanduk dan himbauan di radio yang meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun untuk membayarkan PBB nya sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 September 2018,” terang Kamarulazi. Kamarulazi menyebut, ada perubahan pola yang dilakukan dalam penyerahan SPPT PBB P2 kepada lurah dan kepala desa se Kabupaten Karimun. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, Bapenda mengundang seluruh lurah dan kepala desa untuk datang mengambil SPPT PBB nya, maka pada 2018 ini pihaknya hanya mengundang lurah dan kepala desa di Pulau Karimun Besar saja, sambil mengevaluasi tahun yang lalu. “Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita mengundang seluruh kecamatan, maka tahun ini hanya lurah dan kepala desa yang ada di Kecamatan Karimun, Meral dan Tebing saja yang kita

undang, sambil mengevaluasi tahun yang lalu. Ada beberapa faktor perubahan pola ini yang kita lakukan, salah satunya kita juga tengah fokus melaksanakan MTQ di Kecamatan Ungar,” jelasnya. Menurut dia, dengan dilakukannya evaluasi SPPT pada 2018 ini, maka akan diketahui berapa SPPT yang dicetak, SPPT yang telah disampaikan dan berapa SPPT yang wajib pajak bayar. Semua datanya akan mudah didapat dan bisa dicek. Berbeda dengan tahun sebelumnya tanpa diketahui berapa jumlah perbandingan antara SPPT yang dicetak, disampaikan dan yang dibayar oleh wajib pajak. Kamarulazi juga menyampaikan, pengelolaan PBB-P2 sudah dialihkan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Tanjungbalai Karimun ke Pemerintah Kabupaten Karimun sejak 2014 yang lalu. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 lalu, pencapaian realisasi PBB per lahan meningkat dan ditahun 2015 sudah terealisasi sebesar Rp5,2 miliar dari target Rp4,7 miliar. Selanjutnya tahun 2016 lalu, target Rp5,1 miliar yang sudah terealisasi mencapai Rp5,2 miliar. Biasanya, kesadaran masyarakat Karimun untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan makin meningkat menjelang batas waktu pembayaran PBB pada September atau di akhir batas waktu yang ditentukan. Bapenda telah menunjuk bank untuk membayarkan PBB. Bank yang ditunjuk tersebut adalah BNI, Bank Riaukepri, BPR Karimun dan PT Pos Indonesia. “Biasaya, menjelang batas tempo pembayaran PBB yang berakhir pada September tiap tahunnya ini, maka masyarakat akan ramairamai mendatangi bank yang telah ditunjuk. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi wajib pajak akan mulai terlihat sejak awal Agustus hingga akhir September setiap tahun. Dengan begitu, maka jumlah pendapatan Karimun akan semakin meningkat dari sektor PBB,” terangnya. Menurut dia, agar target PAD Karimun dari PBB bisa tercapai, maka dia mengharapkan kepada seluruh wajib pajak untuk segera membayarkan PBB nya di b ank yang t elah ditunjuk. (h/hk)

Panwaslu Buka Posko Pengaduan TANJUNGPINANG, HALUAN — Dalam rangka mensukseskan Pilkada Tanjungpinang Tahun 2018, Panwaslu Kota Tanjungpinang membentuk Posko pengaduan masyarakat yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kantor Panwaslu dan Kantor Panwascam se-Kota Tanjungpinang hingga 7 April 2018. Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini, menegaskan tujuan Posko ini, untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi kepada seluruh warga yang telah memenuhi syar at sebagai pemilih agar terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap www.harianhaluan.com

(DPT), dan menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara pada 27 Juni 2018 nanti. “Silakan melapor ke posko, sampaikan kepada jajaran pengawas kami, bagi warga yang belum dicoklit, belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak sesuai dalam DPS, agar dilakukan perbaikan DPS oleh jajaran KPU di tingkat PPK dan PPS,” ujarnya. Zaini menjelaskan, bahwa Panwaslu menggerakkan Panwascam dan PPL, untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi warga agar masuk perbaikan DPS, dalam masa yang berlangsung sejak pengumuman di kelurahan

tanggal 24 Maret, hingga perbaikan tanggal 7 April. Sekaligus mengimbau masyarakat serta pasangan calon dan tim pemenangan agar proaktif dalam mencermati data pengumuman DPS yang terdapat di setiap kantor kelurahan, mungkin namanya belum masuk, nomor NIK dan KK yang tidak sesuai, ada warga yang sudah tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam DPS atau pemilih potensial tapi tidak punya e-KTP agar disampaikan kepada pihak terkait. Bahwa Bawaslu RI mencatat dari laporan rekapitulasi laporan hasil pengawasan di 171 daerah pe-

milihan, masih ditemukan pemilih yang belum memiliki e-KTP sejumlah 7.418.486 orang. Sementara KPU Tanjungpinang menyampaikan terdapat 144.241 warga yang sudah masuk dalam DPS, dan masih ada 2.796 Jumlah Pemilih Potensial Non e-KTP yang belum masuk DPS. “Berarti masih banyak warga yang harus dijamin dan diakomodir hak pilihnya dalam masa pemutkhiran data pemilih, agar bisa menyalurkan aspirasi kepemimpinannya pada masa pencoblosan nanti,” pungkas Zaini yang juga Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. (h/hk)  Redaktur:Afrianita  Layouter: Syamsul Hidayat


16

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

SENGGANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AZMI SJAHBUDDIN

Sukses Memimpin Pordasi Sumbar M engakhi r i jabatan K e t u a Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Sumatera Barat 2014-2018, Azmi Sjahbuddin (66) untuk tidak transparan. Ia mengakhiri jabatannya dengan pidato pertanggungjawabanya dengan dapat diterima oleh semua Pengcab Pordas se-Sumatera Barat. “Penyelengaraan Mu-

syawarah Propinsi(Musprov) Pordasi Sumbar di Hotel Nikita Bukitttingi, barubaru ini, adalah ajang pengabdian saya terakhir di masyarakat berkuda di Ranah Minang,” ujar Azmi Sjahbudin yang ditemui saat menuju Jakarta di BIM, Senin (2/4). Azmi Sjahbuddin menceritakan, secara keseluruhan selama periode 4 tahun kepemimpinannya di Pengprov Pordasi Sumbar, telah diselenggarakan 26 kali pacuan di wilayah Sumbar,

termasuk di Bukitinggi pada 31 Maret hingga 1 April 2018. Selain itu, Pengprov periode kepemimpinannya juga melaksanakan Kejurnas Minang Derby di Jakarta dua kali berturut-turut. Untuk Kejurnas jangan disebut lagi, setiap iven berskala nasional, namun gagal mempersembahkan medali pada PON XIX di Jawa Barat. Pada tahun 2017, saat mengikuti Kejurnas seri 1 di Salatiga Kuda Kemang Chrome dari Emerald Stable Bu-

JESSICA MILA

WULAN GURITNO

Utamakan Ilmu Pengetahuan

Operasi Rahang

MARAKNYA pendidikan bodong di era ini tentu dilakukan oleh beberapa orang. Tak terkecuali beberapa artis yang diam-diam juga ada yang melakukan pendidikan bodong. Jessica Mila pun merasa hal ini patut diperhatikan. Baginya, diri seseorang tidak hanya dilihat dari apa pendidikannya, namun juga bagaimana karakter yang

terbentuk. “Ya sekarang balik lagi tujuannya dapat ijazah itu apa. Kalau aku sih yang paling penting dari pendidikan itu ya ilmunya sendiri,” ujar Jessica Mila beberapa waktu lalu saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Wanita 25 tahun itu pun juga menyatakan pendidikan bodong hanya didapat untuk sebuah rasa kepuasan saja. “Jadi kalau misalnya kita dapat ijazah palsu ya jatuhnya cuma untuk sesuatu yang gimana gitu. Jadi untuk apa orang juga nantinya akan mikir. Maksudnya udah lulus sarjana tapi kok kayak gini ya,” tambahnya. Justru dengan cara mencoba jujur terhadap status terutama dalam hal pendidikan, akan menimbulkan pandangan positif bagi diri orang tersebut. “Justru banyak yang bilang oh dia nggak sarjana, kok dia pintar banget ya. Kok dia wise banget ya,” tukasnya. (h/dtc)

PENAMPILAN Wulan Guritno tampak beda dari biasanya, rahangnya terlihat agak besar. Apakah itu karena ia tengah melakukan operasi rahang untuk mengubah penampilan? “Bukan operasi, karena rahangku sebelah kiri beda sama sebelah kanan, yang kiri lebih besar agak kotak. Garagaranya aku, mamaku, Shaloom suka gigit-gigit gitu, jadi kayaknya rahangnya kebentuk. Kalau didiemin masalahnya itu rahang bentuknya akan makin berbeda,” kata Wulan di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Akris kelahiran London, Inggris, 14 April 1981 menegaskan jika perubahan bentuk pada rahangnya bukan karena operasi. Namun karena penanganan dokter usai rahangnya terasa sakit. Ia justru ketakutan dengan tindakan operasi. “Operasi serem banget, sekarang sudah canggih enggak perlu dibelekbelek, tapi agak bengkak sedikit mungkin karena baru kemarin, katanya tiga hari kali ya,” terang Wulan. Setelah mendapat penanganan dokter, kini justru ibu tiga anak itu baru merasakan nyeri pada rahang. Bahkan rahangnya juga baru membengkak. “Kalau ini tinggal dianestesi, disodok-sodok dikit apalah itu, kelar dalam waktu lima menit, enggak berasa sakit

kittinggi berhasil meraih juara 1 Indonesia Derby. “Seluruh capaian oleh kepengurusan periode saya merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pengurus dan saya berterimakasih untuk itu dan Alhamdulillah setelah saya memimpin Pengprov Pordasi Sumbar disambut Pak Walikota, Ramlah Nurmatias, semoga prestasi Pordasi Sumbar lebih baik lagi dimasa kepemimpinan Pak Wali kita,” harap Azmi yang pemegang saham salah satu BPR di Kota Wisata ini. (h/rel)

sama sekali, sakitnya baru sekarang udah kelar,” ucapnya. Bintang film Nada Untuk Asa ini menambahkan, setelah memiliki anak ia justru baru punya niat untuk ke dokter membetulkan rahangnya yang bermasalah. “Membahayakan sih enggak, kalau enggak diapa-apain sebenernya enggak apa-apa, cuma kan akunya pengin dibenerin setelah 36 tahun,” demikian Wulan Guritno. (h/inl)

ARTIKA SARI DEVI

Liburan Sambil Belajar LIBURAN adalah salah satu hal yang paling menyenangkan, terutama bagi anakanak. Dimana berlibur tak semata-mata menghibur diri dari sekolah, tetapi berlibur juga bisa menjadi momen belajar yang menyenangkan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Artika Sari Devi. Liburan keluarga, Artika ajak anak-anaknya belajar sambil bermain. Ditemui di Century Hotel, Senayan, Jakarta Pusat,

www.harianhaluan.com

Kamis (29/3), Artika Sari Devi menceritakan pengalaman berlibur sambil belajar bersama anak-anaknya. Pada akun Instagramnya, Artika dan keluarga diketahui tengah berlibur bersama ke Jepang, tepatnya pada bulan Januari yang lalu. Liburan ini sendiri berlangsung selama 9 hari. Lalu pergi kemana saja ya Artika dan keluarga? “Anak-anak iya, tetap ke Disney gitu. Anak-anak tetap

main ke Disneyland, Disneysea, tapi itu kan tokoh-tokoh imajinatif yang mereka temui di masa kanak-kanaknya,” ucap Artika. Tak hanya berlibur, istri dari penyanyi Baim ini mengajak anakanaknya wisata belajar ke museum! “Tapi ada sisi eksploratif yang mereka dapat ketika mereka berkunjung ke museum anak-anak yg di Osaka itu,” sambungnya. “Anak-anak saya Alhamdulillah lebih senang buku ya dibanding gadget dan mereka enggak punya akun sosmed, belum, dan saya sengaja belum kenalkan itu. Memang sesuatu yg menarik buat mereka dunia nyata bukan dunia virtual gitu. Jadi kayak ke museum mereka senang, baca buku, ke mall mereka senang,” ujar pemenang Puteri Indonesia tahun 2004 ini. Mengajak anak-anaknya belajar sambil ber -

 Redaktur:Atviarni

main, Artika menceritakan bahwa ternyata anak-anaknya merasa enjoy! Menurut Artika, “Buat anak-anak malah setiap hari bermain buat mer eka. Saya juga merasakan saya tepat untuk memilih sekolah yang menjadikan proses belajar itu menyenangkan. ... padahal mulai sekolah 8.15 selesai jam 2.45 tapi setiap hari saya tanyakan ada hal baru apa? Selalu excited dia ceritakan.” (h/kpl)

 Layouter: Syamsul Hidayat


B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

17

BARCELONA VS AS ROMA

Hindari Pembantaian BARCELONA, HALUAN — Barcelona akan menjamu AS Roma di Camp Nou pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2017/18, Kamis (5/4) pukul 01.45 WIB. Terakhir kali melawan Roma di tempat ini, Barcelona menang dengan skor yang sangat telak. Untuk itu Roma bertekad menghindari pembantaian. Sebelum ini, Barcelona dan Roma bertemu di fase grup musim 2015/16. Waktu itu, mereka bermain imbang 1-1 di Italia. Gol pembuka

Luis Suarez dibalas oleh gol spektakuler Alessandro Florenzi dari tengah lapangan. Barcelona lalu menang telak 6-1 di Camp Nou, di

mana Luis Suarez dan Lionel M e s s i m a si ng masing mencetak dua gol, sedangkan Gerard Pique dan Adriano masingmasing menyarangkan satu. Roma hanya mendapatkan gol hiburan lewat Edin Dzeko. Kali ini, Barcelona kembali lebih diunggulkan. Namun Roma siap memberikan perlawanan. Akhir

LIONEL MESSI

LUIS SUAREZ

pekan kemarin, Barcelona dan Roma sama-sama terhindar dari kekalahan di liga masing-masing. Barcelona imbang 2-2 di kandang Sevilla berkat gol-gol Luis Suarez dan Lionel Messi di menit-menit akhir. Sementara itu, pasukan Eusebio Di Francesco meraih hasil seri 1-1 di markas Bologna lewat gol penyama kedudukan Edin Dzeko. Selain itu, Roma juga kehilangan gelandang Radja Nainggolan yang dihantam cedera. Anak-anak asuh Ernesto Valverde menghajar Chelsea 3-0 di Camp Nou untuk memastikan kemenangan agregat 4-1 di babak sebelumnya. Kelolosan mereka lebih meyakinkan daripada Roma, yang kalah 1-2 di kandang Shakhtar Donetsk namun mampu lolos setelah gol tunggal Edin Dzeko di Olimpico memberi Giallorossi keunggulan gol tandang dalam agregat 2-2. Susah payah melawan Shakhtar, Roma jelas menjadi underdog saat harus berhadapan d engan Barcelona. Barcelona memenangi semua laga kandang yang sudah mereka mainkan di Liga Champions musim ini (3-0 vs Juventus, 3-1 vs Olympiakos, 2-0 vs Sporting, 3-0 vs Chelsea). Sejak kalah 1-3 menjamu Real Madrid di Supercopa de Espana, Barcelona masih belum terkalahkan di kandang sendiri (M20 S2), dan telah mencetak total 65 gol di Camp Nou. Barcelona mencetak 13 gol dalam enam laga kandang terakhirnya di semua kompetisi. Dalam laga-laga tandangnya di Liga Champions musim ini, Roma hanya sekali menang (M1 S1 K2). Catatannya: 2-1 vs Qarabag, 3-3 vs Chelsea, 0-2 vs Atletico Madrid, 1-2 vs Shakhtar Donetsk. (h/bln)

PARIWARA IKABA POLRI 2002 15 TAHUN PENGABDIAN UNTUK NEGERI

Ikaba Polri 2002 Gelar Reuni dan Musda M

EMPERINGATI ulang tahun yang ke-15, Ikatan Alumni Dikmaba (IKABA) Polri angkatan 2002 Sumatera Barat (Sumbar) menggelar reunian dan Musyawarah Daerah (Musda) di Pantai Carocok dan Hotel Saga Salido, Kabupaten Pessel. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari penuh pada Sabtu-Minggu (31-1/4), juga peduli terhadap pelestarian tukik dengan melepaskan bibit penyu. Dalam reunian ‘15 tahun pengabdian untuk negeri’ itu, juga menggelar bakti sosial dengan penyerahan sembako di dua panti asuhan, yakni Panti Miftahul Jannah Lumpo dan Panti Muhammadiyah. Dalam anniversary itu, juga digelar Musda di Hotel Saga Salido Pessel, dengan tujuan memilih dan mengangkat pengurus Ikaba 2002 Sumbar periode 2018-2020. Dalam Musda itu, terpilih Bripka Riki Mustika, Kanit Dikyasa Polres Pessel, seba-

gai Ketua Umum (Ketum). Kemudian sekretaris dipercayakan kepada Bripka Khairul Azmi, Kaur Minpers Polres Padang Pariaman dan Bendahara Bripka Ardyansah, Kasi Keu Polres Pessel. Menurut Ketua Umum Ikaba Polri 2002 Sumbar terpilih, Bripka Riki Mustika, dalam acara anniversary (ulang tahun) ke-15, pihaknya melakukan pemotongan tumpeng bertanda sudah 15 tahun berdinas di kepolisian, terutama di

KETUA Umum IKABA Polri 2002, Bripka Riki Mustika memberikan sembako kepada salah satu anak yatim piatu. www.harianhaluan.com

KETUA Umum IKABA Polri 2002, Bripka Riki Mustika berjabat tangan dengan Bripka Beni.

PENGURUS IKABA Polri 2002 memberikan bantuan sembako di dua panti asuhan.

jajaran Polda Sumbar. Didampingi Bripka Fadli Jhoni, ketua terpilih mengatakan, kegiatan itu tidak hanya sekadar reunian dan memilih pengurus, tapi juga membagikan kebutuhan sembilan bahan pokok

(sembako) kepada Panti Asuhan Miftahul Jannah Lumpo dan Muhamadiyah. “Selain itu, kami juga ikut meramaikan konser amal yang dilaksanakan Pemkab Pessel, di mana menghadirkan Melly

PENGURUS IKABA Polri 2002 melepes tukik di Pantai Carocok.

Goeslaw. Di sana terkumpul donasi sebesar Rp2.002.000,” ujar Riki, yang juga sebagai ketua pelaksana. Tidak itu saja, sebagai wujud kepedulian pada masyarakat, Bintara angkatan 2002 itu juga

membagi-bagikan helm pada pengendara sepeda motor, sesuai program pemerintah tentang dekade aksi keselamatan di jalan. “Mudah-mudahan kegiatan Ikaba 2002 ini bermanfaat untuk masyarakat,” harap Riki. (*)

KETUA Umum IKABA Polri 2002, Bripka Riki Mustika memasangkan helm kepada pengendara sepeda motor.

KETUA Umum IKABA Polri 2002, Bripka Riki Mustika memotongan nasi tumpeng bertanda sudah 15 tahun dinas di kepolisian.

SUASANA Musda IKABA Polri 2002 Sumbar di Hotel Saga Salido, Kabupaten Pessel.  Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther


18

OLAHRAGA

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

SEMEN PADANG KUNJUNGI PABRIK AYIA

Hari Ini Hadapi Batang Anai PADANG, HALUAN — Semen Padang akan menghadapi juara Liga 3 Indonesia tingkat Sumbar Batang Anai FC, Rabu (4/4) di Stadion H. Agus Salim Padang. Uji coba ini sebagai ajang persiapan bagi Semen Padang untuk menghadapi Liga 2 Indonesia. Laga ini bisa menjadi debut pertama bagi pemain baru Semen Padang Ngurah Nanak. “Pertandingan uji coba tersebut akan memakai peraturan resmi sebuah pertandingan. Bukan peraturan seperti laga uji coba biasanya,” ujar pelatih Kepala Semen Padang Syafrianto Rusli, Senin (2/4). Hal ini, untuk membiasakan pemain untuk bermain penuh. Selain itu, ia mengatakan, hanya aka nada tiga pergantian dalam laga kali ini. “Kami akan terus memantapkan pemain inti. Baik dari kerjasama tim, kualitas individu, dan fisik pemain. Kemungkinan saya hanya akan mengganti pemain pada 15 menit terakhir,” ujarnya. Meski hanya bertajuk laga uji coba, Syafrianto tetap akan menurunkan pemain terbaiknya. Hal itu dilakukan demi menjaga kondisi para pemain. “Kami saat ini sedang maintenance kondisi. Jadi, kami akan tetap memainkan pemain inti,” tuturnya. Untuk laga uji coba setelah ini, ia mengatakan, masih menunggu jadwal

resmi kompetisi. “kalau memang masih ada waktu, kami akan melakukan uji coba lagi. Kalau bisa dengan tim yang selevel lah,” katanya. Semen Padang kehilangan satu pemain yang berposisi di bek kiri, Ardi Idrus yang saat ini menandatangani kontrak dengan Persib Bandung. Untuk itu sendiri, Syafrianto tidak mengambil pusing. “Ardi Idrus bukan pemain inti yang disiapkan, saya menilai, Leo Guntara lebih baik darinya. Dan untuk pemain pelapis kami juga mempunyai beberapa pemain lagi. Jadi, kami tidak perlu mencari pengganti lagi,” katanya. Tim Semen Padang Kunjungi Pabrik Ayia Pemain beserta pelatih dan manajer Semen Padang mengunjungi pabrik Ayia yang merupakan salah satu sponsor Semen Padang, Selasa (3/4) di Kelurahan Lambuang Bukik Kecamatan Pauh Padang. Dalam kunjungan tersebut tim Semen Padang melihat secara lang-

FOTO BERSAMA — Karyawan Ayia dan pemain Semen Padang beserta tim pelatih foto bersama di depan pabrik Ayia, Selasa (3/4). Ayia menjadi sponsor Semen Padang musim ini. AKMAL

sung produksi Ayia yang menjadi minuman bagi pemain dan pelatih, baik saat bertanding maupun latihan. Pemilik Ayia Ivan Erwin mengatakan meski Semen

Padang bermain di Liga 2 Indonesia saat ini, namun Ayia tetap mau menjadi sponsor. “Hal itu disebabkan karena saya sejak dari kecil sudah menjadi pengemar

Semen Padang,” sebut Ivan. Ivan sendiri optimis Semen Padang mampu kembali ke Liga 1 Indonesia musim ini. “Dengan kekuatan yang ada saat ini saya uakin Semen

Padang akan kembali ke kasta tertinggi sepakbola Indonesia,” tuturnya. Dengan menjadi sponsor Semen Padang, Ivan mengatakan cukup mendongkrak

penjualan produknya. “ Meski Semen Padang nantinya tetap bermain di Liga 2 musim depan kami tetap akan menjadi sponsor bagi Semen Padang,” tuturnya. (h/mg-mal)

16 Tim Ikut Kandis Cup

PEMAIN PS Polda Sumbar dan PS Angkasa melakukan tos sebelum dimulainya pertandingan uji coba, Selasa (3/4) di lapangan bola Lanud Sutan Sjahrir Padang. IRHAM

Polda Sumbar Kalahkan PS Angkasa PADANG, HALUAN — PS Polda Sumbar berhasil menang dalam laga uji coba menghadapi PS Angkasa dengan skor 2-1 di Lapangan Bola Lanud Sutan Sjahrir Padang, Selasa (3/4). Laga uji coba ini merupakan salah satu rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) TNI AU ke-72. “Pertandingan uji coba ini tidak mementingkan hasil akhir. Tapi, bagaimana

menumbuhkan keakraban dari personel TNI dan Polri,” ujar Komandan Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kolonel Pnb Eko Sujatmiko kepada Haluan di Lapangan Bola Lanud Sutan Sjahrir Padang, Selasa (3/4). Ia mengatakan, kegiatan ini untuk membina sinergitas antara TNI dan Polri. Sesuai dengan perintah dari panglima TNI. “Diharapkan dengan sinergitas antara TNI

dan Polri bisa membuat kinerja dari keduanya bisa berjalan lebih baik,” ujarnya. Selain itu, ia mengatakan, uji coba ini juga untuk tetap menjaga kesehatan dari kedua personel.”Kami juga sudah melakukan uji coba dengan Lantamal, mahasiswa UNP, dan semua yang ingin melakukan uji coba dengan kami,” ujarnya. Pelatih PS Angkasa, Kap-

ten Kal Agus Hendrawan mengatakan, uji coba ini terlepas dari hasil pertandingan. “Yang jelas bagaimana meningkatkan kedekatan dari kedua personel ini agar bisa bahu membahu menjaga NKRI.” katanya. “Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya berjalan kali ini. Dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, puncak perayaan HUT TNI AU ke-72 ini akan digelar pada 9 April mendatang. “Beberapa kegiatan olahraga seperti bulutangkis, voli, tenis meja, tarik tambang dan dua olahraga militer yaitu koskantri (lari militer) dan menembak. Kemarin kami sudah melaksanakan bulutangkis dan hari ini pertandingan bola voli,” katanya. (h/mg-mal)

LEGEND INTERNASIONAL KARATE CHAMPIONSHIP MALAYSIA

PAINAN, HALUAN — Untuk meningkatkan minat olahraga di Pessel, masyarakat Koto Kandis, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, secara resmi menghelat turnamen bola kaki antar kampung (Tarkam), Kandis Cup, Senin (2/4). Ketua pelaksana kegiatan, Yudi Andro mengatakan, jumlah seluruh tim yang mengikuti turnamen tersebut, sebanyak 16 tim. “Setelah hampir 20 tahun tidak m engadakan open turnamen se-Kecamatan Lengayang. Akhirnya Tarkam Koto Kandis Cup kembali digelar untuk meningkatkan minat olahraga Pessel. Tim yang bertanding saat ini, adalah mereka yang terbaik di Kecamatan Lengayang,” sebutnya. Menurutnya, selain untuk meningkatkan kecintaan terhadap olahraga bola kaki di daerah itu, kegiatan juga bertujuan untuk menjalin silatuhrahmi yang selama ini terkesan hilang. Sebab, sejumlah pemain asal Lengayang pernah di orbitkan menjadi pemain top tingkat kabupaten bahkan

hingga provinsi. “Setidaknya bibit yang dulu pernah muncul dari tingkat kampung hadir kembali menyemarakkan gelanggang olahraga Pessel. Selain itu, silatuhrahmi antar pemuda juga terjalin dan generasi muda juga bisa jauh dari hal-hal yang negatif,” ungkapnya. Sementara itu, Camat Lengayang Zoni Eldo mengatakan, Open Tarkam Koto Kandis Cup tersebut diharapkan mampu menjadi ajang energi positif bagi generasi muda yang ikut bertanding. Ia berharap, kegiatan tersebut terus berkesinambungan sehingga semangat sportifitas olahraga di tingkat kampung terus bergelora dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah. “Kita dari Muspika kecamatan sangat mendukung kegiatan ini. Setidaknya dengan digelar Open Tarkam Koto Kandis Cup, maka generasi muda bisa jauh dari hal-hal yang negatif. Kalau tak ada aral melintang, Insya Allah tahun depan akan kita buka kembali secara resmi dengan Bapak Bupati Pessel,” ujarnya. (h/kis)

Inkanas Sumbar Target Lima Emas PADANG, HALUAN — Inkanas Sumatera Barat menargetkan meraih lima medali emas pada kejuaraan Legend Internasional Karate Championship Malaysia, 5-10 April mendatang. Pada kejuaraan ini Inkanas Sumbar berkekuatan sebanyak 27 orang. “Target tersebut berdasarkan hasil yang dicapai pada Piala Mendagri lalu. Dimana Raja Kurnia, Alfatan Lexem, Amin M. Yasin. Yayu delia safitri dan milio oner berhasil meraih medali di Piala Mendagri tersebut. Mereka ini kami harapkan juga meraih

medali di kejuaraan nanti,” ujar pelatih Inkanas Sumbar Ilham Rahmas Ismael, kemarin. Ketua Inkanas Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pengiriman atlet ini merupakan salah satu program kerja untuk meningkatkan kualitas atlet. “Mereka yang berangkat ini berdasarkan pemantauan atlet lapis satu dan lapis dua,” ujar Irwan Prayitno. Kontingen Inkanas pada kejuaraan tersebut terdiri dari, Edi Karan Priyanto sebagai manajer, Efriadi sebagai asisten manajer, Heri Andrizal dan Subarnito se-

bagai official. Sedangkan tim pelatih yang diberangkatkan adalah Ilham Rahman Ismael, Zelly Heryanto, dan Ronaldo Syahputra. Para atletnya adalah Radja Kurnia, Yayuk Delia Safitri, Iqlimatul Aini, Yonda Arisandi, Alafatan Lexem, Amin N Yasin, Farhan Al Amin, Puti Nurul Atilah, Naufal Dzaki, Tri Kuncoro Yudo, M. Razak, Aldrich Alif Rika, Pragati Wira Andini, Rama Shinta, Afdal Zikra, Zahra, Husuwatun Anisa, Dani Hari Alyusra, Mili Oner dan Fadhila Rahmi. “Kami berharap a tlet yang

bertanding tersebut bisa meraih kemenangan dan mengharumkan nama Indonesia dan Inkanas Sumbar,” tuturnya lagi. Menurutnya mengikuti suatu kejuaraan merupakan suatu hal yang penting bagi atlet. Jika hanya berlatih tanpa mengikuti pertandingan akan membuat sang atlet jenuh untuk latihan. “Dengan adanya kejuaraan ini kami bisa melakukan evaluasi terhadap hasil latihan selama ini. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumatera Barat,’ sebutnya. (h/san)

CAMAT Lengayang Zoni Eldo saat melakukan tendangan pertama pada kegiatan Open Tarkam Koto Kandis Cup. OKIS MARDIANSYAH

O2SN SD Kota Padang Digelar PADANG, HALUAN — Sebanyak 44 siswa SD Kota Padang akan mengikuti

SHM No.114, An. BELDA NIATI. Hilang di Muara Labuh. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat. www.harianhaluan.com

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang akan dilaksanakan 4—5 April. Dalam O2SN kali ini cabang yang dipertandingkan yaitu atletik, karate, silat, renang dan bulutangkis. “Iya, besok (4/3) ini akan dilangsungkan O2SN untuk siswa SD se-Kota Padang selama dua hari berturut-

turut,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius kepada Haluan di Ruangan Dinas Pendidikan Kota Padang, Selasa (3/3). Untuk tempat penyelenggaraannya sendiri, ia mengatakan, akan memakai beberapa lokasi seperti GOR H. Agus Salim, Lapangan Bulutangkis Tabing, dan

Dinas Pendidikan sendiri. “Bulutangkis akan kami pertandingkan di Tabing. renang, atletik, dan karate di GOR H. Agus Salim Padang, dan Silat akan langsung dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Padang,” katanya. Setiap Kecamatan di Kota Padang wajib mengi-

rimkan perwakilannya. “Masing-masing kecamatan mengirim 4 siswa yang terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Jadi, total siswa yang akan mengikuti O2SN kali ini sebanyak 44 siswa,” ungkapnya. Diharapkannya, dengan adanya pelaksanaan O2SN ini bisa meningkatkan minat siswa SD untuk terus

mengembangkan bakatnya di bidang olahraga. “Ini merupakan wadah untuk siswa-siswa di Kota Padang yang mempunyai minat dan bakat di olahraga,” katanya. Sedangkan, untuk O2SN tingkat SMP akan dilaksanakan 9—10 Apri. Ada 6 cabang yang akan diperlombakan yang terdiri

 Redaktur: Arda Sani

dari senam, atletik, karate, silat, renang dan bulutangkis. “Namun sampai saat ini peserta belum direkap. Karena masih ada tenggat waktu untuk m endaftar, mungkin baru bisa dipastikan pada tanggal 8 April nanti,” katanya. (h/mgmal)  Layouter: Luther


Harian Umum

NASIONAL & INTERNASIONAL

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

19

Sukmawati Diminta Jangan Jadi Muslim ‘Sontoloyo’ JAKARTA, HALUAN — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai puisi yang dilantunkan Sukmawati Soekarnoputri mencerminkan ketidakpahamannya tentang Islam. Ia pun menyarankan agar Sukmawati belajar Islam lebih jauh lagi.

PUISI - Guntur Soekarnoputra menegaskan puisi Sukmawati Soekarnoputri tidak mewakili pandangan keluarga Bung Karno.

Kapal Pengungsi Rohingya Tiba di Malaysia KUALA LUMPUR, HALUAN — Sebuah kapal yang membawa puluhan pengungsi Rohingya dari Myanmar telah tiba di Malaysia, pada Selasa (3/4). Menurut otoritas maritim Malaysia, warga minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan tersebut akan diizinkan untuk memasuki negara itu. Kepala Angkatan Laut Malaysia, Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin, menga takan kapal berpenumpang 56 warga Rohingya dicegat oleh otoritas maritim Malaysia di dekat Pulau Langkawi. “Semua nya berjumlah 56 penumpang, kebanyakan anak-anak dan perempuan. Mereka aman tetapi dalam keadaan lelah dan lapar. Kapal dan penumpangnya akan diserahkan ke pihak imigrasi,” kata Ahmad, dikutipThe Guardian. Kedatangan mereka diduga dipicu oleh kondisi kamp pengungsian di Bangladesh yang penuh sesak. Hampir 700 ribu warga Rohingya telah mencari perlindungan di Bangladesh selatan sejak tentara Myanmar melancarkan operasi brutal pada Agustus lalu di Negara Bagian Rakhine. Angkatan Laut dan penjaga pantai Malaysia telah meningkatkan patroli di daerah perairan itu, setelah kapal pengungsi Rohingya tersebut menepi sebentar di sebuah pulau di lepas pantai barat Thailand pada Minggu (1/4). Para penumpangnya mengatakan mereka sedang dalam perjalanan ke Malaysia. Setelah pemerintah Thailand memberangus jaringan perdagangan manusia regional pada 2015, beberapa migran Rohingya masih mencoba melakukan perjalanan ke selatan dengan kapal. Hal itu membuat ribuan migran terpaksa terombang-ambing di perairan terbuka atau terdampar di hutan. Banyak warga Rohingya yang terjerat dalam krisis di dalam kapal pada 2015, yang berakhir di Malaysia atau Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Thailand tunduk pada kebijakan untuk tidak meneri ma kapal pengungsi. (h/rol)

Wajibkan Merek Beras Didaftarkan, Mendag: Ada Undang-undang JAKARTA, HALUAN - Pemerintah mewa jibkan seluruh merek beras yang dijual untuk didaftarkan. Hal itu dalam rangka menurunkan tingginya harga beras menje lang puasa dan Lebaran. Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita, mengatakan kewajiban mendaftar itu sudah sesuai dengan UndangUndang (UU) yang berlaku. Dalam UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur kewajiban mendaf tarkan merek. “Karena Undang-Undang, ada UU, kan mereka harus wajib daftar,” kata Enggartiasto di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (3/ 4). Pendaftaran ke Kementerian Perdagangan dan berlaku bagi seluruh merek beras dalam kemasan. Pendaftaran ini menyertakan informasi mengenai broken (patahan beras), varietas, dan alamat penggilingan. Menurut Enggartiasto, saat ini sudah ada beberapa produsen beras mendaftar merek produknya ke Kementerian Perdagangan. “Sudah ada yang daftar, saya nggak ingat satu per satu,” kata Enggar. Kewajiban mendaftar ini juga dirasa memudahkan pemerintah dalam mengontrol penjualan beras di pasar. Sebab, dengan merek yang didaftarkan bisa mengetahui beras yang dijual kualitas medium atau medium. “Jadi mereka wajib daftar,” jelas dia. (h/dtc) www.harianhaluan.com

Saudi Bicara Hak Israel Hidup Damai di Tanah Mereka RIYADH, HALUAN — Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan bahwa orang Israel berhak hidup damai di tanah mereka sendiri. Ini menjadi pertanda baru bahwa hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv tampak sema kin dekat. Pernyataan itu dibuat dalam wawancara dengan sebuah majalah Amerika Serikat (AS) The Atlantic yang terbit pada Senin (1/4). Ketika ditanya apakah dia yakin orang-orang Yahudi memiliki hak untuk negara-bangsa di setidaknya bagian dari tanah air leluhur mereka, Mohammed bin Salman seperti dikutip mengatakan: “Saya yakin orang Palestina dan Israel memiliki hak untuk memiliki tanah mereka sendiri. Tetapi kita harus memiliki perjanjian damai untuk menjamin stabilitas bagi semua orang dan memiliki hubungan normal.” Arab Saudi yang merupakan tempat kelahiran Islam dan rumah bagi situs-situs tersuci itu pada dasarnya tidak mengakui Israel. Negara itu telah mempertahankan sikap selama bertahuntahun bahwa normalisasi hubungan bergantung pada pena-

PUTRA Mahkota Mohammed bin Salman

rikan Israel dari tanah Arab. “Kami memiliki keprihatinan tentang nasib mas jid suci di Yerusalem dan tentang hakhak orang Palestina. Ini adalah apa yang kami miliki. Kami tidak memiliki keberatan terhadap orang lain,” kata Pangeran Mohammed yang sedang melakukan tur ke Amerika. Peningkatan ketegangan antara Teheran dan Riyadh telah memicu spekulasi bahwa kepentingan bersama dapat mendo rong Arab Saudi dan Israel untuk bekerja bersama melawan apa yang mereka lihat sebagai ancaman umum, Iran. “Ada banyak kepentingan yang kami bagi

dengan Israel dan jika ada perdamaian, akan ada banyak kepentingan antara Israel dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk,” tambah Pangeran Moham med. Arab Saudi membuka wilayah udaranya untuk pertama kalinya ke penerbangan komersial ke Israel bulan lalu. Seorang pejabat Israel memujinya sebagai hal bersejarah setelah upaya yang dilakukannya selama dua tahun. Pada November, seorang anggota kabinet Israel mengungkapkan kontak terselubung dengan Arab Saudi. Ini adalah pengakuan yang jarang dari transaksi rahasia yang lama dirumorkan, yang masih disang kal oleh Riyadh. Arab Saudi mengutuk tindakan Presi den AS Donald Trump untuk mengakui Yeru salem sebagai ibu kota Israel tahun lalu. Tetapi para pejabat Arab mengatakan pada saat itu bahwa Riyadh tampaknya berada ‘satu kapal’ dengan strategi AS yang lebih luas untuk rencana perdamaian Israel-Palestina yang masih dalam tahap awal fase pengembangan. (h/rol)

Jaksa Jerman Ajukan Ekstradisi Mantan Presiden Katalan BERLIN, HALUAN — Jaksa Jerman mengajukan permintaan ke pengadilan pada Selasa (3/4), untuk mengekstradisi mantan Presiden Katalan, Carles Puigdemont, ke Spanyol. Puigdemont menghadapi tuduhan pemberontakan atas upayanya mengkampanyekan kemerdekaan Katalunya. Saat ini Puigdemont ditahan di pusat penahanan di Kota Neumuenster, Jerman utara. Ia telah ditahan selama lebih dari sepekan setelah ditangkap di Jerman pada 25 Maret lalu. Jaksa penuntut di Negara Bagian Schleswig-Holstein mengatakan permintaan ekstradisi Spanyol dinyatakan diterima. “Kasus ini memiliki persamaan yang setara dalam hukum Jerman,” kata jaksa dalam sebuah pernyataan. Jaksa juga meminta Pengadilan Tinggi Wilayah SchleswigHolstein, yang akan memu tus kan ekstradisi, untuk menjaga

Puigdemont di dalam penjara. Hal itu dinilai perlu dilakukan guna mencegah Puigdemont melarikan diri. Lima bulan lalu, Puigdemont melarikan diri dari Spanyol ke Belgia setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memecat pemerintahannya dan memaksakan kekuasaan langsung dari pemerintah pusat di Madrid. Tuduhan yang dia hadapi atas aksinya menyelenggarakan referendum kemerdekaan yang ilegal, dapat mengancamnya dengan kurungan 25 tahun penjara. Pemerintah Jerman bersikeras ekstradisi Puigdemont akan diputuskan di pengadilan. Pekan lalu pengacara Puigdemont, Wolfgang Schomburg, mengatakan dia akan mencari bantuan pemerintah Jerman untuk membebaskan kliennya itu. Menteri Kehakiman Jerman diketahui berhak memveto setiap keputu san ekstradisi. Belum diketahui kapan pe ngadilan Jerman akan

membuat keputusan mengenai ekstradisi Puigdemont. Pada Senin (2/4), Puigdemont mengajukan banding atas tuduhan pemberontakan di Mahkamah Agung Spanyol. Ia mengatakan dia ti dak m ela k ukan tindakan kekerasan untuk membenarkan hal ini. Dia juga mengajukan ban ding a tas tuduhan penyalahgunaan dana publik. Pengadilan Spanyol telah mendakwa 25 pemimpin Kata lan atas tuduhan pemberonta kan dan tuduhan lainnya. Surat perintah penangkapan interna sional telah dikeluarkan untuk menahan empat politikus Katalan yang melarikan diri ke luar negeri tahun lalu, termasuk Carla Ponsati, mantan menteri pendidi kan Katalan. Lima pemimpin separatis Katalan saat ini sudah berada di penjara di Spanyol unt uk m enunggu persidangan. Mereka semua menyangkal telah melakukan kesala han. (h/rol)

“Saran saya ibu Sukmawati banyak membaca dan pelajari Islam, sehingga tidak menjadi orang Islam yang digambarkan oleh ayah beliau mantan Presiden Soekarno, yang menyatakan banyak orang Islam yang tidak paham tentang Islam sehingga pada praktiknya menjadi muslim sontoloyo atau istilah Bung Karno men jadi Islam ‘sotoloyo’,” kata Danhil seperti dilansir dari Republika.co.id, Selasa (3/4). Sebelumnya, di sosial media Twitter miliknya, Dahnil juga sempat berkomentar tentang puisi Sukmawati. Ia menilai orang Islam tidak perlu marah terkait puisi tersebut karena hanya merupakan subyektifitas dan untaian rasa yang diungkapkan putri Bung Kar no ini. “Bagi saya, puisi Bu Sukmawati Soekarnoputri adalah subjektifitas dia. Dia merasa suara azan tak merdu. Bagi ku tak apa, karena suara itu teramat merdu memanggil, aku menghargai kau tak bisa menikmati suara azan. Mudah-mudahan suatu saat kau bisa menikmati suara azan. #TakApa,” tulis Dahnil pada akun Twitter miliknya @Dahnilanzar. “Tidak apa Bu Sukmawati tak memahami syariat Islam, syariat penting sebagai jalan, namun di atas itu ada akhlak. Akhlak Islamku sebagai putra Indonesia menerima Pancasila sebagai prinsip berbangsa dan bernegara dan itu final. Maka, saatnya lah belajar tentang keberagaman, Ibu #TakApa,” lanjut dia. Sementara itu, puisi Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan- bandingkan antara Islam dengan kebudayaan Indonesia dinilai mencerminkan Islamophobia. Menurut Prof. Dr. Sukron Kamil, Guru Besar Sastra Banding dan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatul lah Jakarta puisi yang ditulis

Sukmawati tidak tepat apabila harus menyandingkan antara budaya nusantara dengan syariat Islam. “Ada kecenderungan islamophobia ketika dia membandingkan antara kidung Indonesia dengan azan. Ini problematik secara antologi seni Islam atau kebudayaan Islam. Itu nampak sekali di dalam soal itu,” ujar Sukron Selasa (3/4). Dia menjelaskan, dalam bait puisi ‘Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah, Lebih cantik dari cadar dirimu,’ kalimat tersebut sesungguhnya tidak terlalu bermasalah karena muslim di Indonesia secara umum menggunakan kerudung dan sangat sedikit yang bercadar. Lain soal ketika pada bait selanjutnya, Sukmawati menyebut ‘Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu,’. Dia membandingkan azan dengan kidung, padahal kidung di Indonesia adalah produk dari para Wali Songo, yang merupakan hasil dialog antara keislaman dan keindonesiaan. “Kidung dianggap tidak Islam, itu masalah juga,” katanya. Kemudian dalam bait lainnya, ‘Saat pandanganmu semakin pudar’ Sukron mengartikan bahwa Sukmawati menilai nasionalisme semakin turun. Cara berpikir menghadap-hadapkan Islam dengan nasionalisme ini terkesan memperlihatkan dengan semakin kuatnya keislaman, dapat mengancam keberagaman dan tole ransi di Indonesia. “Agak problematik cara berpikirnya. Itu memperlihatkan dia sedang galau dengan persoalan menurunnya nasionalisme. Seolah menurut dia keislaman saat ini sesuatu yang lebih menarik ketimbang tanah air atau kebudayaan Indonesia,” papar Sukron. (h/rol)

Puisi Sukmawati yang menuai kontroversi Ibu Indonesia Aku tak tahu Syariat Islam Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah Lebih cantik dari cadar dirimu Gerai tekukan rambutnya suci Sesuci kain pembungkus ujudmu Rasa ciptanya sangatlah beraneka Menyatu dengan kodrat alam sekitar Jari jemarinya berbau getah hutan Peluh tersentuh angin laut Lihatlah ibu Indonesia Saat penglihatanmu semakin asing Supaya kau dapat mengingat Kecantikan asli dari bangsamu Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi, dan kreatif Selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia Aku tak tahu syariat Islam Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu Gemulai gerak tarinya adalah ibadah Semurni irama puja kepada Illahi Nafas doanya berpadu cipta Helai demi helai benang tertenun Lelehan demi lelehan damar mengalun Canting menggores ayat ayat alam surgawi Pandanglah Ibu Indonesia Saat pandanganmu semakin pudar Supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati dari bangsamu Sudah sejak dahulu kala riwayat bangsa beradab ini cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan kaumnya.

Cina Minta Pertemuan Korea Utara dan AS Tak Diganggu BEIJING, HALUAN — Pemerintah Cina berharap pertemuan Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS) akan berlangsung lancar. Cina meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas dan menghindari faktor-faktor yang berpotensi mengganggu pertemuan tersebut.

“Kami berharap semua pihak dapat menghargai situasi sulit ini, menjaga momentum kontak dan dialog serta menciptakan kondisi agar dialog dapat berjalan dengan lancar,” kata Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Selasa (3/4). Wang berharap pertemuan antara Presiden Korut Kim

Jong Un dan Presiden AS Donald Tru mp akan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Dia mengatakan, ada perubahan positif di Semenanjung Korea dan terkait pertemuan tersebut. Pernyataan tersebut dilontarkan Wang mengingat cata-

tan sejarah yang kerap mengganggu pertemuan damai di Semenanjung Korea. Cina meminta semua pihak tetap memberikan fokus agar semua gangguan jelang pertemuan itu dapat tereliminasi sehingga negosiasi dapat membuat hasil yang positif. Sebelumnya, Presiden Kim

Jong-un telah menemui Presiden Cina Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, Kim mengaku memberikan komitmennya terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sementara, pertemuan antara Kim Jong-un dan Donald Trump rencananya dilakukan pada Mei tahun ini. (h/rol)

 Redaktur: Nasrizal     Layouter: Yohanes


20

KOTA PARIAMAN

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

Pemko Serahkan LKPD ke BPK PADANG, HALUAN —Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat di Padang, Kamis (29/3). LKPD itu diterima oleh Kepala BPK Sumbar, Pemut Aryo Wibowo. Muhklis berharap pemeriksaan keuangan daerah Pariaman berjalan lancar. Ia juga berap setelah pemeriksaan, tidak ditemukan permasalahan yang mendasar mengenai LKPD. Dengan demikian, ia berharap Pemko Pariaman mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-

tahun sebelumnya. Sementara itu, Pemut Aryo, mengutarakam, penyerahan LKPD diamananatkan undang-undang. Karena itu, BPK berwenang memeriksa keuangan daerah sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara. Selain itu, kata Pemut Aryo, BPK akan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kekayaan daerah yang dikelola tiap pemerintah kabupaten/kota. Dalam penyerahan LKPD ke BPK Sumbar, Mukhlis didampingi oleh Inspektur Pariaman, Lukman Syam, dan sejumlah pejabat lainnya di kota itu. (h/tri)

SERAHKAN LKPD — Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman, bersama jajarannya berfoto bersama Kepala BPK Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, saat menyerahkan LKPD di Kantor BPK Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kamis (29/3). IST

Dinas Pertanian Bagikan Bibit Jengkol dan Petai

Pemko Cari Lahan untuk Bangun Puskesmas PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota Pariaman berencana membangun satu puskesmas lagi di Kecamatan Pariaman Tengah pada tahun depan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Bachtiar, mengatakan, untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya mencari lahan puskesmas tersebut pada tahun ini. Hingga saat ini, pihaknya belum menemukan lahan itu. Bachtiar mengutarakan, untuk membuat satu puskesmas, pihaknya membutuhkan lahan seluas 5.000 meter persegi. Dalam tahun ini, pihaknya terus berupaya mencari lahan tersebut. Ia melanjutkan, Kecamatan Pariaman Tengah merupakan wilayah berpenduduk ramai di Pariaman. Di sana baru ada satu puskesmas. Satu puskesmas tersebut tidak ideal dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, kecamatan itu membutuhkan tambahan puskesmas. “Menurut standar BPJS, satu puskesmas atau satu dokter untuk 5.000 orang. Oleh karena itu, Pariaman Tengah butuh tambahan puskesmas agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal,” ujar Bachtiar, Selasa (3/4). Selain kekurangan puskesmas, kata Bachtiar, Kota Pariaman juga kekurangan dokter, bidan, dan perawat di wilayah tertentu. Untuk mencukupi kekurangan itu, pihaknya melakukan beberapa hal, antara lain, mencari lahan untuk membangun puskesmas dan mengusulkan penambahan tenaga medis. Perihal keberadaan puskesmas, Bachtiar mengatakan, di Pariaman ada 7 puskesmas yang tersebar di 4 kecamatan. Pada 1 kecamatan ada 1 puskesmas. Ada pula 1 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas. Dari 7 puskesmas di Pariaman, kata Bachtiar, 3 puskesmas sudah akreditasi, yaitu Puskesmas Air Santok, Puskesmas Kurai Taji, dan Puskesmas Nareh. Pada tahun ini, pihaknya mengajukan 3 puskesmasn untuk disertifikasi, yakni Puskesmas Pauh, Puskesmas Marunggi, dan Puskesmas Padusunan. Sementara itu, akreditasi satu puskesmas, yaitu Puskesmas Sikapak, diajukan pada 2019. (h/tri)

PARIAMAN, HALUAN—Pada tahun ini, Dinas Pertanian Pariaman melaksanakan program pembibitan 10 ribu batang bibit jengkol dan 10 ribu batang bibit petai. Kepala Dinas Pertanian Pariaman, Agusriatman, menjelaskan, pihaknya melakukan program itu untuk membantu kegiatan perkebunan petani di kota tersebut karena kini banyak pohon jengkol dan petai yang perlu diremajakan. “Selain sebagai tanaman tua dan untuk penghijauan,

jengkol dan petai produktif mengangkat pendapatan jika

sudah berbuah,” ujarnya, Selasa (3/4), didampingi Kabid Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Marlina Sepa. Program pembibitan tanaman jering dan petai, kata Agus, dilaksanakan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan. Jadi, program tersebut merupakan keinginan masyarakat sehingga punya dasar yang kuat u ntuk di-

jalankan. Menurutnya, jengkol dan petai punya nilai ekonomi yang bagus. Harga kedua komoditas tersebut cukup baik dan terlihat secara kasat mata di pasaran. Oleh karena itu, komoditas yang sering dijadikan masakan itu perlu diremajakan. Kedua tanaman itu, kata Agus, dibibitkan di lahan kelompok tani. Dinas Pertanian

KPU Pariaman Optimalkan DPT PARIAMAN, HALUAN —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman akan mengoptimalkan pemilih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Pariaman 2018. Koordinator Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kota Pariaman, Alfiandri Zaharmi, mengatakan, pihaknya

mengoptimalkan data pemilih pada DPT untuk mengantisipasi membeludaknya pemilih yang menggunakan KTP atau Surat Keterangan (suket) pengganti KTP sementara. Menurutnya, membeludaknya pemilih pengguna KTP atau suket dikhawatirkan tidak dapat ditampung dengan kelebihan surat suara 2,5

ILUSTRASI

persen di tiap-tiap TPS. “Jika melebihi kouta surat suara cadangan, pemilih yang menggunakan KTP atau suket tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya di Pariaman, Senin (2/4), seperti dilansir dari Pariamantoday.com. Selain itu, kata Andi, pengoptimilan data pemilih tercantum dalam DPT dapat mencegah kemungkin t erjadinya pemalsuan surat keterangan (suket) yang dilakukan oknum pemilih curang. “Bisa saja ada pihak yang memalsukan suket ini, nah dengan terdaftarnya seluruh pemilih di DPT, kemungkinan kecurangan dengan munculnya pemilih siluman, sulit terjadi,” ucapnya. Ia mengutarakan, KPU Kota Pariaman t elah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 16 Maret. Sebanyak 59.667 pemilih yang terdiri dari 29.286 pemilih laki-laki, 30.381 pemilih perempuan tersebar di 155 TPS di Pariaman. “Masyarakat bisa mengakses DPS di sekretariat PPS dan titik pengumuman. Bagi yang belum terdata di DPS dan telah melakukan perekaman dapat melaporkan ke penyelenggara,” tuturnya. (h/ptd)

PTGMI Sumbar Gelar Musda di Pariaman PARIAMAN, HALUAN — Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Sumatera Barat menyelenggarakan Musyawarah Daerah VI dan Seminar Nasional di Pariaman, Sabtu (31/3). Kegiatan itu digelar pada 31 Maret sampai dengan 1 April. Ketua Umum PTGMI Indonesia, Evi Nopiah, mengatakan, pihaknya menyelenggarakan musda untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan terapis gigi dan mulut. “Sebetulnya, sumpah profesi

Pariaman terlibat langsung untuk menjamin kegiatan pembibitan itu mencapai sasaran. Terkait dengan pembagian bibit kepada masyarakat, Agus menginformasikan, pihaknya membagikan bibit jering dan petai berdasarkan potensi lahan. Ia menambahkan, petani yang mendapatkan bibit jengkol dan petai harus siap menanamnya. (h/tri)

ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Semua profesi wajib melaksanakannya,” ucapnya didampingi Ketua DPD PTGMI Sumbar, Rukma Wati. Pihaknya mengadakan, seminar untuk memperbarui ilmu dan mengembangkannya agar anggota PTGMI tidak ketinggalam informasi. Musda diikuti 50 orang utusan perwakilan PTGMI kabupaten/ kota se-Sumbar. Sementara itu, seminar diikuti 570 orang peserta dari Sumbar, Riau, dan Jambi. Adapun sumpah profesi diikuti

555 orang. Sementara itu, Asisten Perekonomian Setdako Pariaman, Yandri Leza, mengatakan, perhatian semua pihak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat baik, seperti musda dan seminar nasional yang dilakukan PTGMI Sumbar itu. Ia berharap kegiatan tersebut melahirkan berbagai rumusan dan program kerja yang konkret. Selain itu, kegiatan tersebut bisa menjadi kontribusi bagi PTGMI Sumbar dalam meningkatkan pembangu-

nan bidang kesehatan. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain, membangun sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas dan peralatan, dan meningkatkan pelayanan dokter dan tenaga medis. Acara itu dihadiri oleh Kasdim 0308 Pariaman, Mayor Inf. Marjoni Mansar; dan Kadis Kesehatan Pariaman; Bachtiar; Kapolsek Pariaman. (h/tri)

Anggota Babinkamtibmas Sosialisasi Bahaya Narkoba di SD PARIAMAN, HALUAN — Anggota Babinkamtibmas Polres Pariaman, Bripka Afdal Bustami, mengajak semua siswa belajar disiplin sejak dini dan belajar dengan tekun dengan selalu berdoa serta patuh kepada orang tua, taat peraturan tata tertib sekolah untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Afdal menyampaikan hal itu saat menjadi pembina upacara di SDN 04 Kajai, Kecamatan Pariaman Utara, Senin (2/4). Ia juga memberikan pembinaan tentang bahaya rokok terhadap kesehatan siswa. Selain itu, ia menyampaikan bahaya narkoba kepada siswa, seperti merenggut nyawa, rambut rontok, katarak, penyakit jantung, kanker, dan osteoporosis. “Kegiatan ini dilaksanakan agar terjalin kedekatan anggota kepolisian dengan siswa sekolah dasar dan sinergitas dengan majelis guru,” ujarnya. Pada kegiatan tersebut, siswa memperoleh pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan peringatan untuk berhati-hati dalam bergaul. Kepala SDN 04 Kajai, Afdhal Fuady, menyambut positif kegiatan yang dilakukan oleh anggota Babinkamtibmas tersebut. Menurutnya, kegiatan itu membantu majelis guru dalam upaya memberikan pendidikan kepada siswa, khususnya mengenai pengetahuan pada bidang hukum, bahaya narkoba, bahaya merokok, dan upaya menjaga ketertiban. Ia berharap Babinkamtibmas Polres Pariaman berkunjung lagi untuk membina siswa sebagai upaya mencetak generasi unggul dan berprestasi. (h/tri)

Musrenbang RKPD Momentum Tepatkan Sasaran Pembangunan PARIAMAN, HALUAN — Pemko Pariaman melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan PembangunanRencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang-RKPD) untuk 2019, Kamis (29/3). Musrenbang ini dibuka oleh Sekdako Pariaman, Indra Sakti, di Aula Balai Kota Pariaman. Pesertanya www.harianhaluan.com

berasal dari kepala OPD, pemimpin BUMN/BUMD, pengurus PKK, pejabat struktural pemerintahan, camat, kepala desa/lurah sePariaman, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Indra Sakti mengutarakan, pelaksanaan musrenbang-RKPD merupakan im-

plementasi amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. “Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan hari ini tentunya sangat penting dan bernilai strategis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Musrenbang, kata Indra, merupakan momen yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan 019, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). “Musrenbang menjadi acuan dalam penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon APBD Sementara (PPAS), yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pariaman tahun anggaran 2019,” ucapnya. Indra berharap musrenbang tersebut dapat men Redaktur: Holy Adib

capai tujuan diharapkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat Pariaman. Pada musrenbang tersebut, Bappeda Pariaman menghadirkan narasumber dari Bappeda Sumatra Barat, akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dan narasumber dari Bappeda Pariaman. (h/rel)  Layouter:Syamsul Hidayat


Harian Umum

RABU, APRIL 2018 RABU, 14 4FEBRUARI 2018 17 RajabAwal 1439 H H 28 Jumaidil 1439

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

21 21

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

Kesadaran Masyarakat Terus Meningkat SIJUNJUNG, HALUAN HALUAN-Kesadaran masyarakat Kabupaten Sijunjung mengurus dokumen kependudukan semakin meningkat.Hal ini terlihat dari angka perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil) setempat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Sijunjung, Yenuarita mengatakan, hingga akhir tahun 2017, sebanyak 154.813 orang wajib KPT telah melakukan perekaman. “Dari 163.388 warga wajib KTP, sebanyak 154.813 orang sudah melakukan perekaman,” kata Yenuarita kepada warta wan, baru-baru ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan ini, juga tak lepas dari didukung oleh keberadaan mobil pelayanan keliling dari Disdukcapil bantuan pemerintah daerah yang diserahkan oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin pada Januari 2018 yang lalu. Selain mobil pelayanan, sambung mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Sijunjung, keberadaan satu unit mobil operasional APV sangat membantu dalam pelaksanaan kegia tan perekaman di lapangan. “Dengan adanya mobil pelayanan keliling dan mobil opera sional APV, pelayanan perekaman KTP bisa dilakukan dengan sistem jemput bola,” ucap Kadis Dukcapil Sijunjung. Pelayanan jemput bola dengan mengu nakan mobil pelayanan keliling ini, sebut dia dilaksanakan tiga kali seminggu, yakni pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.Dalam pelayanan keliling ini, pihaknya menurunkan personil sebanyak enam orang. Bahkan, pelayanan dokumen kependudu kan dibuka hingga malam hari.Kegiatan rutinan ini tersebar ke titik strategis di nagari dalam kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih “Pelayanan keliling ini tidak mengu rangi pelayanan di Kantor Dukcapil.Bagi yang datang ke kantor tetap kita layani seperti biasa,” jelasnya. (h/azn)

Pemkab Gelar Rakor UKS SIJUNJUNG, HALUAN- Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar rapat koordinasi usaha kesehatan sekolah (Rakor UKS) tingkat Kabupaten Sijunjung di hotel Bukik Gadang, Selasa (3/4). Rakor yang dibuka Wakil Bupati Sijunjung, Arrrival Boy mengangkat tema, “Dengan semangat Trias UKS, mari kita tingkatkan koordinasi dalam pengelolaan manajemen pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah”. Hadir pada pembukaan rakor UKS tersebut, Asisten I Setdakab Sijunjung, Irwandi, Kepala OPD dan instansi terkait serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Arrrival Boy mengatakan, penyelenggaraan UKS secara umum bertujuan untuk menimngkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Secara khusus, sebut dia, UKS ditujukan untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Untuk itu, dengan adanya rakor UKS ini diharapkan dapat membangun sinergitas dan kerja sama baik antara sekolah dan pemerintah.”Kita berharap, dengan adanya rakor ini, dapat mengevaluasi kegiatan UKS yang telah dilaksanakan sebelumnya,” ujar Arrival Boy. Sebelumnya, Kepala Bagian Kesra Setdakab, M.Hasbi menyebutkan, rakor UKS ini diikuti OPD dilingkup Pemkab Sijunjung dan instansi terkait.Rakor UKS ini, sambung dia, dalam rangka menyusun kebijakan dan mengevaluasi pengembangan program UKS di sekolah.”Selain evaluasi kegiatan uks, kegiatan rakor UKS ini juga dalam rangka persiapan penilaian UKS tingkat Provinsi (h/azn) Sumatera Barat,” jelasnya.(h/azn)

MENPAN RB - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur didampingi Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin memberikan keterangan pers usai ceramah umum di hadapan ASN di lingkup Pemkab Sijunjung, di gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, Kamis (29/3).(AZNELDI)

MENPAN RB KUNJUNGI SIJUNJUNG

Nilai Lakip Daerah 2018 Harus B SIJUNJUNG, HALUAN-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur menargetkan Laporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) kabupaten/kota di Sumatera Barat harus memiliki nilai B atau BB. “Target saya tahun ini tidak ada lagi Lakip Pemkab/Pemko di Sumbar nilainya C atau CC,” kata Menpan RB, Asman Abnur ketika memberikan ceramah umum Reformasi Birokrasi dihadapan ASN Pemkab Sijunjung di gedung Pancasila Muaro, Kamis (29/3).

Menurut Menpan RB, jika ada Pemkab/Pemko di Sumatera Barat nilai Lakip masih C dan CC dipastikan anggaran yang dihabiskan sebesar 30 hingga 40 persen tidak jelas manfaatnya. Bahkan, Asman Abnur menilai a nggaran sebesar itu

dihabiskan untuk biaya rapat, studi banding dan pembayaran honor.” Nah, kedepan ini tidak boleh terjadi lagi,” ucap Menpan RB dihadapan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Guspardi Gaus, Bupati Yuswir Arifin, Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy, Sekdakab Zefnihan dan ASN di lingkup Pemkab Sijunjung. Asman Abnur mengaku optimis Lakip Pemkab/Pemko di Sumbar bisa mencapai nilai B atau BB, asalkan mau mela kukan evaluasi terhadap program dan kegiatan. Seperti, di Pemkab Banyuwangi.Dulu

kegiatan di Pemkab Banyuwangi, digambarkan dalam anggaran mencapai 3.200 kegiatan. Kemudian, mereka melakukan evaluasi.Kegiatan yang tidak efisien dan efektif serta tidak mendukung atau menunjang kegiatan u tama mereka pangkas menjadi 1.200 kegiatan.”Sekarang nilai Lakip menjadi A,” pungkasnya. Karena itu, ia minta Sekdakab dan Bapppeda mengawal setiap program dan kegiatan di setiap OPD. Sebelumnya, Bupati Yuswir

Arifin, mengatakan, peme rin tah kabupaten Sijunjung bertekad meraih nilai terbaik dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) 2018.”Kami bertekad merubah nilai Lakip dari CC tahun 2017 lalu menjadi BB pada tahun 2018,” ucap orang nomor satu di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih. Untuk merubah nilai Lakip tersebut, sambung bupati, pihaknya terus berupaya melakukan evaluasi dan membenahi kekurangan sehingga nilai Lakip 2018 meningkat dari tahun sebelumnya.(h/azn)

DISAKSIKAN MENPAN RB

Bupati Sijunjung Nikahkan Putrinya SIJUNJUNG, HALUAN- Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin menikahkan putrinya, dr.Astria Rima Rasa Yuswir dengan dr. Berri Primayana, Sp.An di rumah dinas bupati, Kamis (29/3). Acara pernikahan itu dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Ba rat, Hendra Irawan Rahim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Guspardi Gaus, Wakil Bupati Sijunjung, Arri val Boy, unsur forkopimda, Sekdakab Zefnihan, kepala OPD dan undangan lainnya.

Akad nikah dimulai pukul 11.00 WIB,Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur menjadi saksi pernikahan putri dari Bupati Sijunjung, Yuswir Ari fin, dr.Astria Rima Rara Yuswir. Sementara saksi mempelai pihak laki-laki, dr.Berri Primayana - putra dari Yunanto Masri adalah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irawan Rahim. Asman Abnur hadir dipernikahan Rima dan Berri juga didampingi staf ahli Menpan RB, Shadiq Pasadigoe dan Teguh.Tampak juga kedua orang tua mempelai, Bupati

Yuswir Arifin/ Ny.Endra Yus wir dan Yunanto Masri/Ny. Analisa Tepat pukul 11.00 WIB, akad nikah dimulai.Prosesi akad nikah diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Sayfriwandi.Kemudian dilanjutkan sepatah kata tuan rumah yang disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Selanjutnya akad nikah dipimpin KUA Sijunjung, Buji zar.Sedangkan, khotbah per nikahan dan doa disampaikan, Buya Masoed Abidin. Sementara resepsi pernikahan akan digelar pada tanggal 7 dan 8 Apri 2018 di rumah dinas bu pati.(h/azn)

BUPATI Sijunjung menikahkan putrinya, dr.Astria Rima Rasa Yuswir dengan dr.Berri Primayana, Sp.An di rumah dinas bupati, Kamis (29/3).AZNELDI

Kegiatan Pra TMMD ke-10 Terus Digenjot SIJUNJUNG, HALUAN - Pra TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-101, di Nagari Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat terus digenjot sebelum resmi dibuka, Rabu (4/ 4). Beberapa sasaran fisik, diantaranya pembukaan jalan baru sepanjang 3 kilometer sudah mulai dikerjakan anggota TNI Kodim 0310 SSD bersama warga Nagari Sibakur. Dandim 0310 SSD, Letkol Inf.Irvan Yusri mengatakan semua kegiatan atau sasaran kegiatan TMMD dilaksanakan secara bersama-sama antara TNI dan Masyarakat. “Pra TMMD dimulai tanggal 8 Maret 2018. Hingga kini beberapa sasaran fisik seperti pembukaan jalan baru, perbaikan ruas jalan dan pembangunan gorong-gorong sudah mulai di bagun,” kata Dandim 0310/SSD kepada wartawan, Senin (2/4). Dikatakan, jalan baru yang dibuka yakni sepanjang 3 kilo www.harianhaluan.com

meter.Jalan dengan lebar 7 meter itu adalah jalan lingkar di nagari tersebut.Jalan lingkar tersebut menghubungkan areal persawahan dan perkebunan warga setempat. “Rencana pembukaan jalan baru

itu nanti juga akan dikasih sirtu (koral) sehingga warga bisa merasakan manfaatnya,” kata Dandim. Tak hanya itu, bahkan 2 unit jembatan permanen yang selama

ini tak bisa dilewati roda empat pada TMMD ke-101 itu juga diperbaiki. “Jembatan itu nanti bisa dilewati kenderaan roda empat,” tambah Irvan Yusri. Menelan dana APBD Sijun-

PRA TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-101 di Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang terus digenjot dengan membuka beberapa sasaran atau kegiatan fisik.AZNELDI

jung hanya Rp1 M, tapi hasilnya luar bisa. Bahkan Pra TMMD saja hasil mencapai duakali lipat dari anggaran yang dikucurkan Pemkab Sijunjung. “Itu baru pra TMMD lho, apalagi TMMD kita berharap manfaatnya luar biasa,” imbuh Dandim. Tak hanya itu, dalam kegiatan TMMD itu nanti, Kodim 0310/ SSD bersama lapisan masyarakat juga akan merehap 2 unit rumah warga. “Pada pelaksanaan TMMD itu nanti kita juga akan merehap dua unit rumah warga bantuan Baznas Sijunjung,” tambah Dandim. Selama pra TMMD, lanjut Dandim, pihaknya menerjunkan 30 personil dibantu sekitar 75 orang warga Nagari Sibakur. Hingga kini kondisi pekerjaan selama pra TMMD mencapai 30 persen untuk fisik. Bahkan non fisik dan penyuluhan serta sosialisasi lainnya program Pemkab Sijunjung selama TMMD di Nagari Sibakur juga akan dilaksanakan. Sementara itu, gerakan pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab)  Redaktur: Dodi Nurja

Sijunjung, akan ikut berpartisipasi dalam TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke- 101 di Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang. Ketua Kwarcab Pramuka Sijun jung, Arrival Boy mengatakan, Kwarcab Sijunjung akan menurunkan 250 orang anggota pramuka Kwarcab Sijunjung pada TMMD ke-101 di Nagari Sibakur. “Insya Allah, pramuka Kwarcab Sijunjung bersama TNI Kodim 0310/SSD dan masyarakat akan saling bahumembahu melaksanakan TMMD di Nagari Sibakur,” kata Arrival Boy kepada wartawan, Senin (3/4). Pramuka Sijunjung dibawah naungan Kwartir Cabang Sijunjung, sambung Arrival Boy, segaja mengambil peran dalam pelak sanaan TMMD di Nagari Sibakur Tanjung Gadang. Kegiatan tersebut, lanjut dia, di kemas dalam bentuk Perkema han Wirakarya (PW) yakni perke mahan pramuka Penegak Pandega selama kegiatan TMMD berlang sung.(h/azn)  Layouter: Yohanes


22

SENIN, 26 MARET 2018 8 Rajab 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

RABU, 4 APRIL 2018 / 17 Rajab 1439 H

PENYUSUNAN APBNAG LAMBAN

Pemkab Limapuluh Kota Akhirnya Turun Tangan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Karena belum mampunya nagari dalam menyusun APB-Nagari yang berakibat terhalangnya pencairan Dana Desa, Pemkab Limapuluh Kota akhirnya turun tangan untuk ikut serta mempercepat penyusunan anggaran nagari dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Keuangan Daerah.

Produk BUMDes Dipamerkan di Malaysia JAKARTA, HALUAN — Beragam produk unggulan desa yang dibawa 115 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit usaha pedesaan dipamerkan dalam Indonesia Archipelago Exhibition (Archex) 2018 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Gelaran ini menjadi upaya promosi komoditas unggulan desa di pasar internasional. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid mengatakan, keikutsertaan BUMDes dalam Archex 2018 ini menjadi peluang melebarkan sayap usaha komoditas desa di pasar internasional. “Kami ingin memajukan dan mengembangkan BUMDes di seluruh Indonesia yang berbasis pada sumber daya yang mereka miliki. Kita ke Malaysia karena ingin menangkap peluang bisnis. BUMDes yang sudah maju dan berkembang kita fasilitasi untuk mencari pangsa pasar,” ujar Taufik pada pembukaan Archex 2018 di KBRI Kuala Lumpur. Taufik menambahkan, Kemendes PDTT berharap BUMDes yang turut serta di Archex 2018 memiliki orientasi ekspor. Pemerintah pun mendorong produkproduk desa memiliki nilai kompetitif yang tinggi. Dengan demikian produk mereka dapat bersaing tidak hanya di pasar domestik, melainkan juga di pasar internasional. ”Ada 7 jenis komoditas utama yang kami bawa dalam Archex 2018 ini. Produk yang ikut serta telah menyesuaikan dengan permintaan pasar di Malaysia. Target kami ke depan ada investasi yang masuk ke pedesaan,” sambungnya. Tujuh jenis komoditas tersebut, lanjut Taufik, yakni bahan non pokok (mis. VCO, produk olahan sagu), bahan pokok (beras organik), herbal/ rempah (teh daun sirsak, gula semut), kerajinan, kopi, makanan ringan, dan destinasi wisata. Melalui Archex 2018 ini, Taufik juga berharap produk-produk BUMDes bisa dikenal luas minimal di kawasan Asean. “Ini adalah awal. Ke depan kami akan konsolidasi dengan kementerian dan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar, dan lainnya agar produk BUMDes juga bisa dipasarkan di luar negeri,” ungkap Taufik. Salah satu peserta expo yakni Muhammad Asrul dari BUMDes Mattuju Desa Pitue, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengatakan, dirinya mengapresiasi inisisatif Kemendes PDTT yang mengikutsertakan BUMDes Mattuju dalam Archex 2018 ini. Ia mengungkapkan promosi produknya di pasar internasional menjadi mimpinya. “Produk kami adalah kerupuk kepiting Puang Crab. Menariknya, kami memanfaatkan kepiting kecil yang biasanya dibuang oleh nelayan. Kami berhasil memberi nilai tambah limbah kepiting ini. Harapannya adalah produk kami dikenal dan diminati pasar internasional dan dapat diekspor,” ujarnya. Senada dengan BUMDes Mattuju, Sugeng dari BUMDes Nglanggeran Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, yang memamerkan produk unggulan Cokelat Nglanggeran menilai inisiatif Kemendes PDTT sangat membantu masyarakat desa untuk berjejaring dengan pasar internasional. Selain produk cokelat, BUMDes Nglanggeran juga mengutamakan promosi kawasan wisata yang mereka miliki. “Tentu ini membantu kami untuk bisa mengembangkan sociopreneur masyarakat desa. Ini bukti nyata desa membangun Indonesia,” ujarnya. Kegiatan Archex 2018 berlangsung selama 2 hari, yakni 3 hingga 4 April di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia. (h/dn/tr)

BANTUAN BIBIT — Anggota Keltan Bareco Jaya, Nagari Sungai Pua, Agam melepaskan bibit ikan di kolam kelompok, Selasa (3/4). Ribuan bibit ikan tersebut merupaklan bantuan Bupati Agam dan Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. IST

PERLANCAR AKSES TRANSPORTASI

Sangir Balai Janggo Peroleh Kucuran Rp14 Miliar SOLOK SELATAN HALUAN — Sekitar Rp14 miliar anggaran APBD 2018 Solok Selatan (Solsel) bakal menyentuh daerah sulit untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sangir Balai Janggo. Sehingga daerah pelosok tersebut mudah dijangkau kendaraan roda empat. Supaya memudahkan pengangkutan hasil bumi masyarakat. Titik anggaran Rp14 miliar tesebut, sebesar Rp5,5 miliar di nagari Sungai Kunyit yakni Rp4 miliar di jorong Koto Sungaikunyit, dan Rp1,5 miliar di Jorong Mercu. Kemudian Rp6 miliar di jorong Talunan, Nagari Talunan Maju, serta Rp2,6 miliar untuk nagari Talao. “Adanya kuncuran anggaran dengan skala besar untuk Sangir Balai Janggo, sehingga dapat memperlancar akses transportasi dan memperpendek jarak menuju Padang Aro Pusat kabupaten Solsel,” kata Camat SBJ, Muslim. Ia mengatakan, pada 2017 lalu sekitar Rp35 miliar anggaran APBD Solsel sudah direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini sebagai jawaban dari janji kepala daerah. Sebelum jalan utama kabupaten di hotmix tahun lalu, hampir setiap harinya warga

yang melewati dengan kendaraan mengeluh. Apalagi pihak kecamatan ketika ada urusan penting ke Padang Aro, jadi ini sangat di syukuri warga balai janggo dengan penduduk sekitar 19.434 jiwa. “Tahun ini untuk akses antar jorong bakal di hotmix, dan ditingkatkan di tiga nagari di SBJ. Yakni di Nagari Talao, Nagari Talunan Maju dan dua jorong di Nagari Sungaikunyit dengan dana Rp14 miliar,” sebutnya. Dibenahi secara bertahap infrastruktur jalan ke SBJ oleh Pemerintah lanjut Muslim, memudahkan para wisatawan menuju Goa Batu Kapal yang sedang buming hingga ke manca negara. Perbaikan infrastruktur itu, salah satu bentuk kepedulian pemkab Solsel terhadap keluhan belasan ribu penduduk SBJ yang hendak menuju Padang Aro. Terutama di musim hujan. “Sekarang butuh dua jam dari pusat kecamatan SBJ, menuju Padang Aro. Sebelumnya, butuh 3-4 jam perjalanan dengan mobil. Artinya mimpi masyarakat terwujud dalam menikmati infrastruktur yang bagus,” imbuhnya. Didukung pembangunan infrastruktur, camat terbaik Solsel

itu berharap setiap nagari di daerah itu dapat mengelola objek wisata dengan baik. Serta kemas oleh-oleh daerah di masingmasing nagari, sehingga ada buah tangan khas daerah bagi pengunjung wisatawan. “Bila nagari komitmen benahi objek wisata di daerahnya, maka pertumbuhan ekonomi akan membaik,” terangnya. Terpisah, Wali Nagari Sungai Kunyit, Rusnijal mengatakan, ditingkatkan infrastruktur jalan Koto Sungaikunyit dari Sungaisungkai, maka memperlancar akses menuju pusat kecamatan Sangir Balai Janggo. Apalagi dengan geliat pariwisata, sejumlah rumah gadang yang di bangun oleh niniak mamak setempat. Bisa di jadikan home stay (rumah inap), ketika wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Goa Batu Kapal (GBK) nagari Sungaikunyit Barat dan air terjun talang sepintir di Sungaikunyit. “Di hotmixnya jalan Koto Sungai Kunyit, memudahkan pengunjung menikmati bermalaman di rumah gadang. Juga disana ada pemakaman para raja Istano Balai Janggo, sebagai wisata sejarah bagi Sungaikunyit,” katanya. (h/jef)

Satgas yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari,Kecamatan serta beberapa OPD terkait menyurati masing-masing Walinagari serta perangkat dan Badan Musyawarah Nagari untuk mengikuti bimtek yang berpusat di kantor camat. “Pemkab bentuk satuan tugas untuk persoalan APBNagari ini. Satgas dari beberapa OPD kemudian mengumpulkan perangkat nagari dimasing-masing kecamatan dan memberikan penyuluhan atau bimbingan secara teknik tetapi hanya sebatas penyusunan anggaran saja,” terang Irwandi Kepala Badan Keuangan Kabupaten Limapuluh Kota pada Selasa (3/4) pagi di ruangan kerjanya. Dijelaskan Irwandi, sampai awal April ini, hanya 3 dari 79 nagari yang selesai APBNagari nya. Tetapi, Dana Desa belum diambil oleh nagari yang bersangkutan. Yaitu Nagari Guguak VIII Koto, Nagari Koto Tangah Simalanggang dan Nagari Simpang Sugiran. “Sebenarnya tiga nagari ini sudah bisa mencairkan DD nya . Tetapi ketiganya belum melakukan pencairan,” ucapnya lagi. Irwandi pun merinci, besaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Limapuluh Kota pada 2018 ini. Terhalangnya penyaluran Dana Desa (DD) tahap awal sebesar 20 persen dari kas daerah ke kas nagari tersebut, disebabkan belum selesainya Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB-Nagari) yang disusun oleh masing-masing nagari sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat tersebut. “Dana Desa sudah di kas daerah tetapi belum ditransfer ke rekening 79 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Ini akibat belum selesainya APB-Nagari yang disusun oleh masing-masing nagari,” terang Irwandi. Menurut Irwandi, tidak selesainya pembahasan APBNagari tersebut, diakibatkan masih dipakainya pola-pola lama oleh walinagari nagari dalam penyusunan anggaran tersebut. Yaitu nagari terlebih dahulu mensahkan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya. Kemudian baru menyusun APB-Nagari tahun

berikutnya. “Ini masih pola lama. Seharusnya, APB-Nagari diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian baru menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya. Sehingga, apabila APBNagari selesai, Dana Desa bisa di salurkan dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nagari,” terang Irwandi. Seharusnya, ucap Irwandi lagi, menjelang akhir tahun anggaran, APB-Nagari sudah diparipurnakan antara Walinagari dengan Bamus nagari. Sehingga, tahap awal penyaluran DD dari pemerintah pusat ke kas pemerintah daerah, sudah bisa ditransfer ke rekening masing-masing nagari. Dari 79 nagari, masingmasing nagari mendapatkan Dana Desa sebesar Rp600juta sampai Rp1,2 Miliar dengan total keseluruhan Rp 64,7 Miliar. Untuk penyaluran Dana Desa tahap awal ini, pemerintah pusat sudah mentransfer sebesar 20 persen dari total DD yang diterima. “Sebesar Rp 12,9 Miliar Dana Desa dari pemerintah pusat sudah masuk kas umum daerah. Ini yang belum di transfer ke rekening masing-masing nagari,”jelas Irwandi. Harapannya, dengan dibentuknya Satgas Keuangan Daerah tersebut, setidaknya mampu mempercepat penyusuhan APB-Nagari. Sehingga DD yang sudah tersedia bisa disalurkan ke rekening masing-masing nagari untuk pembangunan. Secara terpisah, salah satu walinagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Yakni Maskar Dt Pobo Walinagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak mengakui, ada beberapa kendala dalam penyusunan APB-Nagari tersebut. Yaitu, pertama dalam pembuatan Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan. Kemudian harus melibatkan orang teknik dalam penyusunan dan masih terjadi pro-kontra penyusunan antara walinagari dengan badan musyarawah nagari.”Ini problem kita yang memperlambat penyusunan APB-Nagari ini. Penyusunan angka-angka di RAB sangat sulit, struktur pada perangkat nagari minim dengan orang teknik dan sering terjadi perberdebatan saat pembahasan anggaran antara walinagari dan badan musyarawah,” ucap Maskar Dt Pobo. (h/ddg)

Nagari Harus Memiliki Buku Pedoman Adat Salingka Nagari AGAM, HALUAN — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam, menargetkan 82 nagari yang ada di daerah itu memilki buku pedoman adat salingka nagari, hingga berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Agam Indra Catri pada 2021 nanti. Kepala Disdikbud Agam Drs. Isra, M.Pd, di Lubuk Basung, Selasa mengatakan, untuk capaian nagari yang telah memiliki buku pedoman adat salingka nagari,

hingga saat ini baru 14 nagari, atau 46,67 persen dari nagari yang ada di daerah itu. “Ini yang harus kita dorong, agar nagari bisa membukukan setiap aturan adat salingka nagarinya, nanti kita akan adakan workshop atau pelatihan bekerjasama dengan LKAAM, dan Bundo Kanduang sebagai narasumber,” ujarnya. Dikatakan Isra, pihaknya menargetkan tahun 2018 minimal 5 sampai 10 nagari memiliki buku pedoman tersebut, sehingga masa akhir pemerintahan Bupati Agam,

82 nagari yang ada sudah miliki buku pedoman itu. Menurutnya, buku pedoman adat salingka nagari sangat penting perannya, karena berisi tentang adat istiadat khas yang dimilii suatu nagari. Jika aturan adat dibukukan, pewarisan kebudayaan kepada generasi berikutnya tidak akan sulit, sehingga tidak ada generasi setelah ini yang tidak mengetahui tentang aturan adat di nagarinya. Upaya Pemkab Agam ini, mendapat dukungan dari senator

Indonesia yang merupakan anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Datuak Bandaro Basa, yang juga merupakan Ketua KAN Nagari Koto Gadang. Menurutnya, aturan adat di masing-masing nagari di Minangkabau memang perlu dibukukan, sehingga ada yang bisa diwariskan pada generasi berikutnya. “Memang adat Minangkabau di masing-masing nagari berbeda, maka ada ungkapan adat salingka nagari. Kalau kita

lihat saat ini, masyarakat nagari mulai kehilangan pedoman, dan ini perlu di rangkum dan dibukukan, katanya. Dikatakannya, yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya memang perlu dilakukan seperti itu. Jadi ia sangat mendukung upaya Pemkab Agam ini, peran tungku 3 sajarangan sangat dibutuhkan untuk hal tersebut,” ujarnya saat menghadiri kegiatan LKAAM beberapa waktu lalu di Lubuk Basung. (h/amc)

Lisda Hendrajoni Sinkronkan Kegiatan PKK dengan Pembangunan Daerah PAINAN, HALUAN — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Selatan Lisda Hendrajoni, mengajak seluruh pemerintah nagari agar bisa mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pelatihan kader dan masyarakat pada masing-masing wilayah kerja. Menurutnya, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan kepada setiap kader mampu berkomunikasi secara aktif dengan pemerintah nagari untuk menganggarkan dana desa dengan berkonsentrasi pada masingmasing kegiatan PKK. Sebab, banyak sekali kegiatan PKK yang bisa disinkronkan dengan dana desa. “Misalnya seperti sarana dan prasarana PAUD, www.harianhaluan.com

Posyandu, Sanitasi Lingkungan, Mobil Ambulance dan beragam program lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat nagari,” sebut Lisda Hendrajoni, saat memberikan pembinaan sekaligus meninjau Dasa Wisma di nagari Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal. Sabtu. Lebih lanjut diharapkan, dengan dukungan anggaran yang cukup, di masing-masing nagari, maka keberadaan PKK dapat lebih memberi arti dan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara luas. Selain itu, melalui pelatihan para kader akan mendapatkan pengetahuan tentang membatik, tata boga, menjahit dan keterampilan lainnya yang dapat dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga dirumahnya masing masing. “Bagi ibu-ibu

KETUA TP-PKK Pessel Lisda Hendrajoni, saat memberikan pembinaan sekaligus meninjau Dasa Wisma di nagari Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal. OKIS MARDIANSYAH

Ketua PKK pada masing-masing nagari, lihatlah apa yang menjadi kebutuhan dasar di lingkungan sekitar, kemudian singkronkan dengan dana desa/nagari. Sehingga kedepan PKK mampu berkontribusi dalam kegiatan pembangunan daerah,” harap Lisda. Dikatakannya, kualitas sumber daya manusia di nagari harus benarbenar dipersiapkan sehingga Ibu-Ibu rumah tangga memiliki keahlian dan keterampilan yang dapat dikembangkan dan kemudian berdampak baik terhadap laju perekonomian masyarakat sekitar. “Jadi, kedepan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu kita minta kepada pemerintah kecamatan agar dapat mengawal anggaran untuk kegiatan pelatihan yang lebih prioritas di nagari,” ungkapnya.  Redaktur: Dodi Nurja

Ditambahkannya, kedepan seluruh ketua TP-PKK kecamatan agar lebih berperan aktif dan kooperatif dalam memberikan pembinaan kepada kader dan masyarakat di tingkat nagari. Hal itu diharapkan, peran serta PKK dalam menyukseskan program pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud secara luas dan nyata. “Kita berharap para kader dapat bekerja lebih semangat dan penuh keikhlasan. Sehingga gerakan PKK berdampak baik bagi kepentingan masyarakat secara luas. Sebab, peran PKK sangat besar dalam membantu dan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, peningkatan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya. (h/kis)  Layouter: Luther


SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

23

CATATAN DPRD SAWAHLUNTO

Pembangunan Gerbang Kota Tak Prioritas SAWAHLUNTO, HALUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menilai, pembangunan gerbang kota yang dilakukan pihak Pemko pada tahun anggaran 2017 lalu tidak pada skala prioritas pembangunan. Hal itu terungkap dalam catatan strategis DPRD terhadap LKPJ kepala daerah 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah Sawahlunto 2013-2018 pada Rapat paripurna istimewa, Selasa (3/4) di gedung dewan setempat.

Lingkar

Wabup Amrizal Apresiasi Program TTIC DHARMASRAYA, HALUAN - Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, menghadiri acara peluncuran Toko Tani Indonesia Center (TTIC) bersama kepala daerah se-Sumatera Barat, di kantor Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Selasa (3/4). Launching TTIC ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dan turut didampingi oleh Wakil Gubernur, Nasrul Abit. Gubernur dalam kesempatan itu menyampaikan, peluncuran TTIC ini merupakan upaya pemerintah untuk pengendalian dan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, TTIC juga menjadi sarana untuk menjawab tantangan dalam pengendalian inflasi daerah. TTIC, sebut Gubernur, membawa misi untuk melindungi produsen dari jatuhnya harga dan di sisi lain melindungi konsumen dari tingginya harga pangan. Sehingga tercipta tata niaga pangan yang berkeadilan. Sementara itu, Wakil Bupati Dharmasraya, mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang meluncurkan TTIC. Menurut wabup, keberadaan TTIC sangat penting dan strategis dalam upaya penye diaan pangan murah, berkualitas dan terjang kau bagi masyarakat. (h/mg-bdr)

Jajaran Kemenag Dharmasraya Disarankan Beralih ke Bank Syariah DHARMASRAYA, HALUAN - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Dharmasraya, Marjanis mendukung pegawai di lingkungannya untuk beralih ke Bank Nagari Syariah. Agar ekonomi syariah di bumi mekar bisa terwujud. “Silahkan pilih mau menerapkan syariah atau tidak. Yang pasti, Bank Nagari Syariah banyak menawarkan manfaat dan kelebihan, sesuai syariat Islam,” katanya didampingi Kepala Cabang Pembantu Bank Nagari Syariah Sikabau, Marten serta Wildi Erdian, Pemimpin Group Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari Sumbar dan nara sumber tunggal, Ustaz Muhammad Ridho Lc, MA, dalam acara sosialisasi Perbankan Syariah di lingkungan Kemenag, Selasa (03/04), di Aula Kemenag setempat. Sementara Wildi Erdian mengemukakan, kesadaran masyarakat untuk menabung di Bank Nagari Syariah, terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Ini setelah gebrakan lewat dakwah dan edukasi digerak kan ke setiap lini kehidupan. Tidak saja itu, konsep syariah yang ditawarkan, baik giro, tabungan dan deposito memanjakan nasabah. Sehingga, aset dan tingkat kepercayaan nasabah pun semakin membaik. Untuk itu, model dakwah ditawar kan ini menjadi familiar di lingkungan masya rakat. Selain itu, kenapa memilih Bank Nagari Syariah, karena banyak alasan. Yakni, permodalan dan perputaran uang membawa keuntungan bagi daerah. Ditambah lagi program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga ada di Bank Nagari Syariah, yakni Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR). “Kini, produk PUR tengah digodok pemerintahan daerah,” sebut Wildi. Kemudian, Marten menjelaskan, aset Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Sikabau, Dharmasraya, berkisar Rp55 miliar lebih. Ada sekitar 900 nasabah pembiayaan. Bank Nagari Cabang Pembantu Sikabau berada di bawah unit kerja Bank Nagari Syariah Cabang Solok. Pemateri Ustaz Muhammad Ridho Lc menekankan, animo masyarakat cukup tinggi untuk menjadi nasabah Bank Nagari Syariah. Sebab, Bank Nagari Syariah bukan lah bank baru, tetapi merupakan bank yang memberikan solusi bagi umat, sesuai syariat. Untuk itu, imbaunya, jangan menjadi tamu di rumah sendiri. Maksudnya, Bank Nagari Syariah milik rakyat Sumbar, serta bersanding apik dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK). “Sangat cocok masyarakat Minang menabung dan memilih Bank Nagari Syariah sebagai transaksi ekonomi. Di sini ada mudharabah dan musarakah. Pokoknya, jangan ragu dengan bank yang satu ini,” tutup Ustaz kondang ini. (h/mdi) www.harianhaluan.com

KETUA DPRD Sawahlunto saat menyerahkan rekomendasi atas LKPJ 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah 2013-2018 kepada Pjs Walikota Sawahlunto, Selasa (3/4) di gedung dewan setempat. RIKI YUHERMAN

Satnarkoba Padang Panjang Ringkus Residivis Pengedar Sabu PADANG PANJANG, HALUAN — Satres Narkoba Polres Padang Panjang berhasil amankan bandar sabu berinisial ZK (31), warga Nagari Tambangan, X Koto, Tanah Datar bersama dua rekannya, TM (23) asal Payakumbuh dan GL (26) asal Singkarak. Ketiganya diamankan di rumah kosong di perkebunan warga di Jorong Padang Galundi, Nagari Tambangan, sekitar pukul, 13.20 WIB, Selasa (3/4). Kasat Narkoba Polres padang Panjang, AKB Budi Mulia menyebut, penangkapan tiga tersangka berawal dari laporan masyarakat t erkait tersangka ,ZK, yang di duga kuat telah mengedarkan narkoba. Tidak hanya meresahkan, tersangka juga merupakan Target Operasi (TO ) Satnarkoba sejak 2017 lalu. “ ZK, adalah TO kami. Pergerakan tersangka ini sudah dalam monitor kami. Begitu ada laporan warga, kita langsung bergerak dan melakukan penangkapan ketiganya di area hutan di sebuah rumah kosong di Jorong Padang Galundi, Nagari Tambangan. Mereka tertangkap tangan saat hendak

menggelar pesta sabu,” sebut AKP Hidup Mulia. Dikatakannya, pada saat penggerebekan, anggota menemukan tiga paket kecil sabusabu. Namun, sebelum penggeledahan lokasi, tersangka sempat mengetahui kedatangan Polisi dan membuang sebagian barang bukti. “Sejumlah barang bukti sempat dihilangkan tersangka dengan membuangnya ke semak semak disekitar lokasi kejadian. Setelah dilakukan penggeledahan anggota menemukan belasan paket sabu yang disimpan didalam kerangka mobil mainan,” ujar Hidup Mulia. Tersangka ZK, merupakan pengedar dan tersangka TM dan GL merupakan konsumen ZK. Kedatangan TM dan GL menemui ZK untuk membeli barang haram itu untuk di kosumsi. Tiga tersangka tersebut akan di jerat pasal berbeda, dimana pengedar ,ZK, dijerat pasal. 112,114, 132 ayat 1 dan 127 ayat 1 huf A, terancam 20 tahun penjara, dua tersangka ,Tm, dan ,GL, terjerat pasal 132 ayar 1 dan 127 huf a. dan terancam 15 tahun penjara. Hidup Mulia juga menutur

kan, ZK merupakan mantan narapidana penganiayaan tahun 2105 silam. Setelah menjalani hukuman 5 bulan penjara, ZK kemudian bekerja sebagai pedagang kaset di Pasar Padang Panjang. ”Beraktifitas di kawasan Pasar, ZK mulai terjerumus ke dunia narkoba dan nekat menjadi pengedar sekaligus memasarkan barang haram itu di kawasan Padang Panjang, Batipuh dan X Koto,” katanya. Sementara dua tersangka lain, masih berstatus pelajar dan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang. “ Hasil Introgasi tiga tersangka telah mengakui perbuatannya dihadapan penyidik. Kasus dikembangkan dan didalami untuk mengusut tuntas kasus ini,” sebutnya. Terpisah, Kapolres Padang Panjang, AKBP Cepi Noval membenarkan telah ditangkapnya tiga tersangka narkoba di wilayah hukumnya. “Terlibat kasus narkoba, kriminal dan pekat, akan berhadapan dengan penyidik. Berani berbuat berani bertanggung jawab,” tegas Cepi Noval. (h/pis)

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Adi Ikhtibar didampingi Wakil Ketua, Weldison dan Hasjoni itu memberikan catatan strategis yang merupakan rangkuman dari pem bahasan dua Pansus yang mem bahas dua LKPJ tersebut. Selain menyoroti prioritas pembangunan yang digawangi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rekomendasi Pansus I yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Hasjhoni, juga memberikan catatan terkait masih meruginya BUMD yang dimiliki kota ini. “Pasar songket yang dibangunan dengan dana yang besar juga dirasakan belum optimal atau biaya pembuatannya tidak sesuai dengan dampak atau manfaatnya. Bahkan pelayanan masyarakat masyarakat ke kantor camat Silungkang juga terganggu semenjak dijadikan pasar songket. Dalam hal ini, pihak Pemko tak pandai melihat skala prioritas,” ungkapnya. Selain masukan bagi pemerintah daerah, DPRD juga memberikan apresiasi atas semua capaian yang telah diraih pada 2017 lalu, salah satunya penurunan angka kemiskinan. Jika di 2016 tercatat sebanyak 2,21 persen angka kemiskinan di kota arang ini, pada 2017, angka tersebut turun menjadi 2,01 persen. “Kami juga mengapre-

siasi dengan diraihnya penghargaan Adipura sebagai gambaran srmakin membaiknya pengelolaan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di kota ini,” ujarnya. Ketua DPRD Adi Ikhtibar menambahkan, catatan strategis ini bukanlah upaya mencari kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetapi merupakan hasil dari peran pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan. “Mudah mudahan ini menjadi pertimbangan bagi jalannya pemerintahan ke depannya,” ungkap Adi. Sementara itu Pjs Walikota Sawahlunto, Abdul Ghaffar mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada segenap anggota dewan atas masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan. Pjs walikota berharap catatan ini akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan pemerintah ke depannya. “Sumbangsihnya baik pikiran dan tenaga yang telah dicurahkan untuk pembahasan LKPJ ini, atas nama pemerintah daerah diucap kan terimakasih dan apresiasinya. Fungsi pengawasan yang telah berjalan baik akan menjadi pertimbangan sehingga akan didapat keberhasilan pembangunan demi kemaslahatan masyarakat Kota Sawahlunto,” ungkapnya. (h/mg-rki)

BEDAH RUMAH - Sejumlah prajurit Kodim 0309 Solok saat melakukan bedah rumah warga miskin di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Minggu (1/4).

Masyarakat Pessel Diimbau di Jaga Kebersihan Daerah Wisata Kodim 0309 Solok Bedah YUTISWANDI

PAINAN, HALUAN – Guna meningkatkan minat pengunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan, Pemkab melalui dinas terkait terus melakukan perubahan dari segala sektor, khususnya pariwisata. “Sebagai daerah kunjungan wisata utama di Sumbar, maka kepada masyarakat dan pedagang kita harapkan saling menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan rasa aman bagi wisatawan,” sebut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pessel, Mawardi Roska di Painan, Selasa (3/4). Dikatakannya, terciptanya lingkungan yang bersih, asri serta mengedepankan perilaku yang ramah tamah terhadap pengunjung, merupakan salah satu pembangunan karakter manusia yang tak bisa dipungkiri pada masing-masing daerah kunjung-

an wisata yang ada di Sumbar. “Untuk mencapai harapan tersebut, maka kita harapkan dukungan dari semua pihak. Termasuk Kelompok Sadar Wi sata (Pokdarwis),” ungkapnya. Menurutnya, sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni memberikan kegiatan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat luas, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar selalu meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan dan bersikap ramah terhadap pengunjung, sehingga kemajuan dunia pariwisata di Pessel terus menggeliat. “Jadi, partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan nyaman pada setiap destinasi wisata sangat diharapkan. Sebab, akan berpengauh terhadap kemajuan pariwisata dan PAD,” ungkapnya.

Kepada Pokdarwis, pihak nya berharap agar selalu gencar memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal itu kata dia, akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan pariwisata. Menurutnya, sebagai daerah yang menjadi kunjungan utama wisatawan di Sumbar, sudah seharusnya sikap dan perilaku masyara kat selalu dijaga. “Sebelumnya, masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan, kita ajak melakukan goro bersama membersihkan kawasan wisata di daerah itu. Jadi, kepada Pokdarwis kita harapkan juga gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, tujuannya agar para wisatawan nyaman kemanapun mereka berkunjung nantinya,” tutupnya. (h/mg-kis)

PENGUNJUNG Pantai Carocok terus menggeliat menjelang sore hari.

OKIS MARDIANSYAH

Rumah Warga Sulit Air AROSUKA, HALUAN - Jelang pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Komando Daerah Militer (Kodim) 0309 Solok mulai menggelar kegiatan pra TMMD dengan melakukan bedah rumah bagi penduduk miskin di daerah itu. Program bedah rumah bagi warga ini merupakan program kerja sama antara Baznas Kabupaten Solok dengan Kodim 0309 Solok dan bentuk kepedulian TNI terhadap masayarakat. Dandim 0309 Solok, Letkol Pnb Priyo Iswahyudi melalui Pasi Intel, Kapten Chb Indra Gunawan kepada Haluan, Selasa (3/4) mengatakan, kegiatan ini telah dimulai sejak dua minggu lalu. Direncanakan akan selesai bersamaan dengan berakhirnya kegiatan TMND di nagari itu 1 bulan ke depan. “Dalam program bedah rumah kali ini, Kodim 0309 bekerja sama dengan Baznas merenovasi satu rumah dan membangun baru tiga rumah warga miskin,” bebernya. Pihaknya menyebutkan, tentara berasal dari rakyat, berbuat untuk rakyat dan akan kembali menjadi rakyat merupakan sebuah semboyan hidup yang terus tersimpan di hati para prajurit TNI. Koramil sebagai garda terde Redaktur: Heldi Satria

pan dalam berbakti untuk bangsa dan negara memberikan wujud kerja nyata kepada rakyat tanpa balas jasa. Program-program bakti sosial seperti terlibat dalam penanggulangan bencana daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sekaligus terlibat di dalam kerja sosial bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan Serda Budi Anaga dan Srd Arpan, Babinsa Koramil 05/ Sulit Air Kodim 0309/Solok. Kedua prajurit TNI ini terlibat langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu. “Peran Babinsa sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat merupakan suatu kewajiban di dalam membantu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat wilayah binaan mereka masingmasing,” terangnya. Terkecuali itu, kata dia, Babinsa sebagai ujung tombak TNI di tengah masyarakat harus lebih sensitif dengan penderitaan masyarakat. Kehadiran tentara di tengah masyarakat selain sebagai pelindung juga menjadi penolong dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. “Sudah seharusnya Tentara (Babinsa) sebagai insan teritorial mengabdikan diri sepenuhnya untuk membantu rakyat disekelilingnya,” tutup Indra Gunawan. (h/ndi)  Layouter:Yohanes


24

SUMBAR

RABU, 4 APRIL 2018 17 Rajab 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DIANGGARKAN RP275 MILIAR

Fortasih Sawahlunto Ajak Masyarakat Hidup Sehat SAWAHLUNTO, HALUAN — Komponen terpenting dalam mencegah menyebarnya penyakit di lingkungan adalah dengan perilaku hidup sehat. Untuk itu masyarakat harus mampu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kesehariannya. Terkait hal itu Ketua Harian Forum Kota Sehat dan Bersih (Fortasih) Kota Sawahlunto, Firman Benardo mengajak masyarakat laksanakan pola hidup bersih dan sehat, karna komponen terpenting dalam mencegah penyakit adalah sebuah perilaku, karena itu adalah hal terpenting dalam adaptasi terhadap lingkungan. “Selain dipengaruhi oleh kualitas lingkungan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, upaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat khususnya di dalam lingkungan keluarga harus dijadikan suatu hal yang wajib dilakukan pada lingkungan masyarakat,” katanya. Firman menilai, jika sudah melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, berarti sudah berperan aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya dan di Kota Sawahlunto khususnya. Fortasih ungkapnya,merupakan wadah bagi masyarakat dalam mendorong semua instansi dan stake holder kota ini untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan. Dan berupaya untuk menyalurkan aspirasinya dan berpatisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan kota ini yang mengintegrasikan berbagai aspek. “Hadirnya Fortasih diharapkan akan dapat berkontribusi mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya,” sebutnya. (h/mg-rki)

Pembangunan Bendungan Bayang Dimulai PASBAR, HALUAN — Pembangunan bendungan Batang Bayang Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp275 miliar dimulai tahun ini. Bendungan tersebut akan mengairi sawah seluas 6.500 hektare yang tersebar di Kecamatan Lembah Melintang Ujung Gading. Wakil Bupati Pasbar, Yulianto ketika melakukan peletakan batu pertama beberapa waktu lalu mengatakan, proyek tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada kerjasama pemerintah dengan masyarakat setempat terutama warga yang memiliki lahan sehingga bersedia untuk dibebaskan. “Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga terutama areal sawah yang akan di tanam padi agar tidak menanam tanaman yang lain. Sehingga pembangunan saluran irigasi ini terlaksana nanti dengan tepat sasaran dan tepat guna,” jelas Yulianto. Kemampuan bendungan

BATU PERTAMA — Wakil Bupati Pasbar, Yulianto melakukan peletakan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan. OSNIWATI

Batang Bayang I yang ada saat ini hanya mampu mengairi 2.800 hektare areal sawah dari total potensi 10.000 hektare. “Oleh karena itu direncanakan pembangunan bendungan baru dengan sumber air dari batang sikabau untuk mengairi areal di batang bayang seluas 6.500 hektare,” urai Yulianto.

Kemudian, dengan pembangunan p rasarana irigasi dapat meningkatkan intensitas tanam dari 110 persen menjadi 180 persen, sehingga pendapatan panen meningkat dari 1,8 ton perhektare menjadi 4,5 ton perhektare. Pembangunan di Batang Bayang akan dibangun di 16 bangunan sadap, 7 buah ba-

ngunan bagi, yang totalnya menjadi 23 bangunan pelengkap termasuk jembatan, cross drain, bangunan talang. “Pada tahun 2013 lalu telah dibangun bendungan batang bayang tahap I yang telah mengairi sawah hanya 2.800 hektare dari total potensi 10.000 hektare. Oleh karena, itu tahun ini dibangun bendungan baru di

Batang Sikabau 6.500 hektare (suplesi) untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelas Yulianto. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Maryadi Utama meminta dukungan kepada pemerintah setempat untuk dapat mengawal proyek tersebut agar pembangunan di Batang Bayang dapat berjalan lancar. (h/ows)

33 Ribu Warga Pasaman Belum Miliki e-KTP PASAMAN, HALUAN — Sebanyak 33.761 warga Kabupaten Pasaman ternyata belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Mereka pun terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak pada 2019 mendatang. Padahal, KTP merupakan identitas diri, paling penting dimiliki oleh setiap orang. Hal ini diduga disebabkan sebagian warga belum melakukan perekaman data, ditambah keterlambatan pasokan blangko KTP elektronik beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pasaman, Sukardi mengatakan, jumlah tersebut merupakan data per 31 Maret 2018. Sukardi memerinci, dari data yang dimiliki Disdukcapil, warga Pasaman wajib memiliki KTP sebanyak 218.219 jiwa dan telah

www.harianhaluan.com

melakukan perekaman baru sebanyak 184.458 jiwa. “Jadi, masih ada sekitar 33.761 jiwa lagi yang belum melakukan perekaman. lni yang m enjadi prioritas kita untuk segera dituntaskan di tahun ini juga,” kata Sukardi kepada Haluan, Selasa (3/4). Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan masih enggannya warga untuk segera mengurus eKTP. Diantaranya, sebagian warga belum memiliki kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan. “Selain itu termasuk yang sudah meninggal tanpa dilaporkan, yang pindah tanpa melapor, org tua yang tdk bisa datang ke tempat perekaman. Hal inilah yang kita jangkau sampai ke kejorongan mulai dari pagi sampai tengah malam,” ujarnya. Kendala lainnya, kata

Sukardi, puluhan ribu warga tersebut tinggal di perkampungan yang sulit diakses dengan kenderaan roda empat. Sehingga dibutuhkan waktu lebih bagi masyarakat untuk melakukan perekaman data. “Kita menargetkan tahun ini selesai semuanya. Sehingga semua warga memiliki dokumen kependudukan secara lengkap,” ujarnya. Hingga saat ini, kata dia, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dipadati warga. Mereka, kata dia, mengantre untuk melakukan perekaman maupun pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) dan kartu keluarga (KK). “Akhir-akhir ini kita melihat tingginya keinginan warga untuk mendapatkan KTP. Harapan kita, agar semua bisa mendorong agar masyarakat

paham tentang pentingnya dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan Akta Kelahiran,” sebut Sukardi. Ia menambahkan, pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan sekolahsekolah dalam pendataan siswa yang telah berumur 17 tahun agar dapat segera diterbitkan e-KTP melalui layanan mobil keliling milik Disdukcapil. Sukardi menambahkan, bahwa pihaknya telah mendistribusikan 3.578 lembar Kartu Keluarga, 4.648 KTP elektronik, 2.068 Akta Kelahiran, 709 surat pindah dan 129 akta kematian kepada masyarakat melalui PT POS. “Itu untuk periode Januari-Februari. Kita d istribusikan lewat POS. Ini juga bagian dari kerjasama kita dalam rangka melayani dan memudahkan warga mendapatkan dokumen kependudukan,” tukasnya. (h/mg-yud)

SUASANA pendaftaran calon anggota Polri di Mentawai. REDI

Polres Mentawai Libatkan PWI Rekrut Calon Anggota Polri MENTAWAI, HALUAN — Sebagai bentuk transparansi perekrutan calon anggota Polri Tahun 2018, Polres Mentawai libatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mentawai mengawasi langsung proses pendaftaran peserta.

Kabag Sumda Polres Mentawai, Kompol Surya Negara, Selasa (3/4) mengatakan, keterlibatan unsur wartawan untuk menghindari kecurigaan masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan yang mengarah kepada Korupsi Kolusi dan

 Redaktur: Heldi Satria

Nepotisme (KKN). Selain P WI pihaknya juga melibatkan Instansi Pemerintah terkait mengawasi langsung proses pendaftaran peserta, seperti Dinas Pendidikan dan Kesehatan. “Semua unsur nanti kita libatkan baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat, seperti Dinas Pendidikan untuk memastikan keabsahan ijazah, kalau ormas atau media nanti juga bisa mempublikasikan ke masyarakat agar pelaksanaan lebih terbuka,” paparnya. Tahun ini, sebutnya, Mentawai mendapatkan jatah kuota 21 orang, diantaranya 19 orang bintara, satu orang Tamtama dan satu orang Akpol. Kendati demikian tetap saja jumlah yang lulus sesuai dengan hasil seleksi. Lebih lanjut ia menyebutkan kegiatan seharusnya dilak ukan di Kep ulauan Mentawai, namun karena keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan seleksi dilakukan di Polda Sumbar, n amun pesert a akan bersaing antar sesama peserta dari Mentawai saja. Untuk diketahui, animo peserta calon anggota Polri yang mendaftar cukup tinggi, sejak dibuka 26 Maret hingga 3 April ini jumlah pesert a yang mendaftar sudah berjumlah 50 orang. Jumlah ters eb u t akan terus bertambah hingga akhir pendaftaran pada 11 april nanti. (h/mg-red)  Layouter:Rahmi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.