Harian Umum
EDISI: 163, TAHUN KE-70
RABU, 4 APRIL 2018
Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
17 Rajab 1439 H
REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com
PERMINTAAN KETUA DPR RI
Usut Tuntas Kasus Travel BMP JAKARTA, HALUAN — Persoalan ini menyedot perhatian banyak kalangan. Bahkan, Ketua DPR RI, Bambang Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut berkomentar. Secara langsung, Bamsoet meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) mengusut tuntas persoalan ini. Jika terbukti bersalah, PT BMP mesti diberi sanksi.
“Saya meminta Kanwil Kemenag Sumbar menugaskan tim khusus yang telah dibentuk untuk segera mengusut tuntas persoalan ini. Menindak tegas biro travel yang bermasalah serta mencari solusi terkait terlantarnya ratusan calon jemaah umrah, dan yang belum pasti diberangkatkan. Ini masalah serius, jangan dibiaskan seolah hanya persoalan admi-
K
ASUS penelantaran jemaah umrah oleh PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) kian rumit saja. Selain dilaporkan ke polisi, muncul masalah baru terkait nasib 1.325 jemaah yang sudah mendaftar dan menyetor uang ke PT BMP, namun tidak pasti kapan jadwal keberangkatannya.
nistrasi semata,” tegas Bamsoet, Selasa (3/4). Dia juga meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag untuk segera membuka layanan aduan terkait masalah tersebut, mengingat banyaknya kasus serupa yang merugikan calon jamaah akibat pengelolaan biro perjalanan haji dan umrah
>> USUT hal 07
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An Nisaa Ayat 7)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
05.12 12.34 15.45 18.37 19.47
WIB WIB WIB WIB WIB
Perjuangan Mr Sutan Mohammad Rasjid yang Terlupakan OLEH: YULIA SARJAMUDI
KITA patut bangga dan bersyukur kepada Allah karena Sumbar memiliki banyak tokoh dan pejuang nasional yang telah berjasa dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah seMR SUTAN M. RASJID orang pejuang itu adalah Mr H Sutan Mohammad Rasjid yang berasal dari Pariaman. Perjuangan Sutan Mohammad Rasjid dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah dimulai waktu beliau masih muda dengan aktif dalam pergerakan kepemudaan. Pada saat krisis kemerdekaan, persisnya periode Agresi Belanda. Kala itu, Belanda ingin mencoba untuk kembali berkuasa dan merebut kembali kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tahap awal, penjajah itu mencoba merebut Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota Indonesia. Dalam suasana yang genting, ibu kota dipindahkan ke Sumatera Barat atas perintah atau surat kuasa dari Presiden Sukarno d an Wakil Presiden Mohamad Hatta kepada Mr Syafrudin Prawira Negara pada tanggal 19 Desember 1949, tapi baru diterima 22 Desember 1949. Dari catatan sejarah yang kita baca, adanya inisiatif yang luar biasa dari Residen Sumatera Barat dan para tokoh lainnya di Sumatera Barat untuk mendeklarasikan Pemerintahahn Republik Indonesia (PDRI), sebelum diketahui dan diterimanya surat kuasa untuk melaksanakan Pemerintahan Darurat Republik
>> PERJUANGAN hal 07
TERSANGKA NARKOBA – Jajaran Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap 11 tersangka sejak dua minggu belakangan. Belasan orang itu terlibat dalam tujuh kasus penyalahgunaan narkoba di Sumbar. Tiga orang adalah wanita. IRHAM
DPRD Pertanyakan Keseriusan Pemprov Revisi Perda LGBT PADANG, HALUAN — Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam pencegahan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender dipertanyakan. Persoalan ini sudah memantik kerisauan, sementara draft revisi Perda Maksiat yang nantinya mengakomodir persoalan LGBT tak kunjung diserahkan Pemprov ke DPRD Sumbar. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, Rafdinal menginformasikan, hingga Minggu (1/4), DPRD masih belum menerima usulan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang maksiat dari Pemprov. Perda itu nantinya akan jadi pijakan dalam upaya pencegahan LGBT. “Sampai sekarang tidak kunjung masuk draft revisi Perda tersebut,” terang Rafdinal kepada Haluan. Disebut Rafdinal, karena susunan Bapemperda DPRD Sum-
bar baru berganti, pihaknya memang belum mempertanyakan persoalan ini ke Pemprov. Namun demikian, lanjut Rafdinal ini akan menjadi prioritas pimpinan dan anggota Bapemperda yang baru untuk ditindaklanjuti. “Kita akan dorong Komisi V melakukan follow up,” ujar Rafdinal. Rafdinal berpandangan revisi Perda tentang maksiat memang penting dilakukan. Hal itu mengingat berbahayanya LGBT jika dibiarkan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ia menyebut penyakit seksual menyimpang ini akan merusak generasi masa depan. “Tidak boleh dibiarkan dan memang mesti dicegah. Perda merupakan salah satu payung hukum dalam upa ya pencegahan nantinya,” papar Rafdinal. Belum juga dise
>> DPRD hal 07
KASUS SPJ FIKTIF JILID II
“Jangan-Jangan Yusafni Hanya Tumbal” PADANG, HALUAN — Proses hukum kedua yang dilakukan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi Rp6,2 miliar menandakan adanya pihak lain selain Yusafni yang ikut menikmati uang korupsi puluhan miliar itu. Bahkan muncul kecurigaan dari kalangan mahasiswa kalau Yusafni hanya tumbal dari muslihat jahat yang dilakukan sekelompok orang. Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri Padang, Fitria Walsa meyakini Yusafni hanya pion dalam perkara ini. “Penikmat uang dalam kasus ini mesti dijerat. Yusafni janganjangan hanya tumbal. Penyelidik mesti mengkaji secara utuh persoalan yang terjadi. Uang puluhan miliar tidak mungkin dikorup oleh satu orang saja. Ini bisa jadi berjamaah perbuatan berjamaah,”kara Fitria Walsa, aktivis perempuan asal Pesisir Selatan itu, Selasa (3/4). Mahasiswa, menurut Fitria mewantiwanti agar Bareskrim benar-benar bekerja dengan serius dan bergerak cepat mengungkap
>> JANGAN hal 07
SIMPOSIUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER
Ujaran Kebencian Ancam Tatanan Sosial SUKMAWATI Sukarnoputri mendadak viral setelah membacakan puisinya berjudul Ibu Indonesia. Sebagian netizen menilai puisi tersebut mengandung SARA, bahkan memuat ujaran kebencian. Karena salah satunya, menyebut alunan kidung lebih indah dari lantunan azan. Namun di sisi lain, pemerintah menjamin kebebasan berekspresi warga negara sejak demokrasi menjadi tuan.
PEMATERI Simposium Nasional Revitalisasi Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer yang digelar Bagian Pidana FH Unand dan Mahupiki memaparkan telaahan masingmasing terkait persoalan ujaran kebencian, Selasa (3/4). JULI ISHAQ PUTRA www.harianhaluan.com
Oleh: JULI ISHAQ PUTRA
D
ALAM lanjutan Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer yang digelar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bersama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Kriminolog asal Universitas Padjajaran (Unpad) Widati Wulandari memaparkan pandangannya tentang ujaran kebencian
>> UJARAN hal 07 Redaktur: Bhenz Maharajo
Layouter: Irvand