Haluan 02 April 2018

Harian Umum

EDISI: 161, TAHUN KE-70

SENIN, 2 APRIL 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

15 Rajab 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

TUMBANG DI PTTUN MEDAN OLEH ERISMAN

Gubernur Kalah Beruntun

S

ENGKETA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banding Gubernur Sumbar terkait gugatan Erisman, eks Ketua DPRD Padang mental di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Kekalahan ini merupakan yang keempat kalinya bagi Gubernur Sumbar di PTUN. PADANG, HALUAN — Kekalahan demi kekalahan ini m enjadi bukti lemahnya dasar hukum gubernur dalam mengeluarkan kebijakan sebagai pejabat tata usaha negar a. Dalam mengambil keputusan, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno seolah tidak mengacu kepada aturan yang mengikat pejabat dalam setiap menelurkan kebijakan.

Data Haluan, sudah empat kali gubernur tumbang di PTUN. Satu di

penghujung 2016, tiga kali di tahun 2017. Mulai dari gugatan Irvan Khairul Khairul Ananda yang tak terima dirinya dicopot sebagai Kepala Kesbanglinmas Pemprov, gugatan fiktif positif LBH Padang terkait tambang non Clear and Clean (CnC), perlawanan fiktif positif persoalan pencatatan direksi PT AMT, hingga penolakan banding gubernur di PTTUN Medan pada Maret lalu. Sebelumnya, Erisman juga menang di PTUN

Padang. “Ini menandakan kalau dalam mengambil kebijakan, Gubernur Sumbar tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku,” terang pengajar ilmu hukum Universitas Andalas (Unand) Dr Suharizal SH MH, Minggu (1/4).

Dijelaskan Suharizal, semestinya dalam mengambi keputusan, gubernur tidak hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan semata, namun juga azas pemerintahan yang baik. “Ini merupakan sinyal kelemahan

di banyak daerah, termasuk Sumbar sendiri. Ke depannya mesti ada evaluasi.

Bisa juga Pemprov Sumbar membuat semacam regulasi, seperti Perda dalam menelaah persoalan-persoalan menyangkut kebijakan. Memang harus ada Perda tentang tata cara pembentukan

>> GUBERNUR hal 07

PASANG APK – Pekerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di kawasan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sesuai aturan, KPU membatasi penambahan atribut atau alat peraga kampanye (APK) peserta Pilkada 2018 sebanyak 150 persen dari jumlah yang disediakan. IRHAM Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

(QS An Nisaa Ayat 7)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.12 12.34 15.45 18.37 19.47

WIB WIB WIB WIB WIB

PEMPROV MENUNGGU KEJELASAN

Presentasi KEK Mentawai Terhalang Persyaratan PADANG, HALUAN — Hingga saat ini, kejelasan persiapan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai di Pulu Siberut belum

advertorial

PT Mitra Kerinci Dukung Pembangunan Masjid Agung SOLOK SELATAN, HALUAN — PT Mitra Kerinci mendukung program Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria untuk membangun Masjid Agung di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Mitra Kerinci. Namun dalam prosesnya, PT Mitra Kerinci berharap semua pihak mengikuti peraturan yang berlaku.

GM HRD & GA PT Mitra Kerinci, Agusman Siallagan menyampaikan, pihaknya ingin melusurkan terkait dengan isu-isu yang muncul belakangan

di sejumlah media cetak dan elektronik terkait rencana pembangunan Masjid Agung.

“Kita mendukung, tapi prosedur untuk pelepasan asset milik negara waAGUSMAN SIALLAGAN jib dilakukan GM HRD & GA sesuai prosedur dan peraturan perundangan. Meski hal ini akan dilakukan oleh pemerintah

>> PT MITRA hal 07

mencapai titik terang. Menurut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Perusahaan calon pengelola, PT Mahakarya Putra Sentosa masih belum melengkapi persyaratan yang diminta Dewan KEK Nasional.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian, kepada Haluan menerangkan, dari segi dokumen ia melihat segala persyaratan telah terpenuhi. Namun, PT Mahakarya melakukan komunikasi langsung dengan Dewan KEK Nasional, yang menyatakan ada beberapa item dari 18 item yang belum dilengkapi dan harus dilengkapi. “Makanya gubernur belum bisa persentasi soal perencanaan itu di kementerian. Ada beberapa item yang tidak terpahami oleh Dinas Pariwisata, kami sudah sampaikan itu kepada Bappeda untuk mengkoordinirnya. Sebab, perusahaan pengusul ini komunikasi langsung dengan Dewan KEK. Saat kami tanyakan langsung ke perusahaan tersebut, item apa yang belum lengkap, mereka tidak menerangkan secara jelas,” kata Oni, Minggu (1/4).

Pada dasarnya, lanjut Oni, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya bersifat mendorong agar segala persyaratan tersebut lekas terpenuhi. Namun, karena tidak mendapat keterangan yang jelas dari pihak perusahaan, pemda tidak bisa berbuat banyak dan terpaksa menunggu kelengkapan persyaratan tersebut. “Secara lisan mereka sampaikan pertemuan dengan Dewan KEK itu membahas item belum lengkap.

Kami coba tanya ke Dewan KEK saat membahas status tanah dan permodalan, itu juga tidak disampaikan Dewan KEK kepada kami. Janji perusahaannya bulan lalu, dalam dua minggu syarat itu akan dipenuh i. Tapi ini sudah sebulan. Padahal ini ‘kan kepentingan perusahaan itu juga,” terang Oni lagi.

Sebelumnya, beberapa catatan disampaikan oleh Komisi Amdal yang dibentuk di Sumbar, untuk membahas rencana pembangunan KEK Mentawai. Komisi yang berisikan orang-orang dari berbagai latar belakang

PJS WAKO Padang Panjang Irwan didampingi Plt Sekdako Padang Panjang Indra Gusnady, Inspektorat Ervic Rinaldy, Kepala Dinas Kominfo Marwilis menyerahkan LPKD Padang Panjang kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. APIZ

>> PRESENTASI hal 07

>> PJS WAKO hal 07

advertorial

Pjs Wako Serahkan LKPD Pemko Padang Panjang ke BPK PADANG PANJANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang Panjang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumbar, Kamis (29/3) lalu. LKPD

BMP Tak Jamin Pengembalian Uang Jemaah PADANG, HALUAN — Pascapersoalan tertelantarnya ratusan jemaah umar PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) di Kuala Lumpur dan Arab Saudi, pihak perusahaan berjanji akan mengatur ulang jadwal pemberangkatan 1.325 jemaah lainnya yang telah melakukan pembayaran. Termasuk di dalamnya 121 jemaah yang sebelumnya tertelantar dan gagal berangkat. Soal pengembalian uang, PT BMP tidak bisa memberikan jaminan.

Hal itu dipastikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kakan Kemenag) Sumbar Hendri, kepada Haluan usai menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT BMP di Kanwil Kemenag, Minggu (1/3). www.harianhaluan.com

DIRUT PT BMP, Edi Kurniawan memberikan klarifikasi ke Kepala Kanwil Kemenag Sumbar terkait masalah terlantarnya puluhan jamaah umrah yang berangkat lewat travel PT BMP. Persoalan ini kian pelik setelah Edi dilaporkan ke Polresta Padang. HUMAS KEMENAG

Kemenag Sumbar meminta BMP mengajukan komitmen pemberangkatan itu secara tertulis, agar ada kepastian bagi jemaah.

“Kami langkah cepat untuk ini. Pertemuan dengan PT BMP sudah dilakukan tadi. Dirutnya memenuhi pemanggilan. Sebelumnya  Redaktur: Bhenz Maharajo

kami minta menghadap Jumat lalu, tapi karena sedang di Jakarta, Dirutnya baru bisa

>> BMP TAK hal 07  Layouter: Irvand

2

UTAMA

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

SEMPAT TERKENDALA MASALAH LAHAN

Normalisasi Batang Lembang Dilanjutkan PADANG, HALUAN — Sebanyak Rp8,5 miliar anggaran disediakan melalui Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN tahun 2018 untuk normalisasi Batang Lembang yang terletak di Kabupaten Solok dan Kota Solok.

Namun, persoalan lahan yang selama ini kerap mengganjal proyek strategis pemerintah, diharapkan tidak kembali menghambat proyek normalisasi ini.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar berharap masyarakat bisa mendukung setiap pembebasan lahan yang dilakukan untuk normalisasi Batang Lembang tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, mengatakan, setiap tahunnya Batang Lembang hampir selalu dianggarkan di APBD Provinsi. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah pada masyarakat Kabupaten Solok dan Kota Solok yang terus terdampak banjir tahunan Batang Lembang.

“Tahun sekarang ada Rp3 miliar disediakan APBD provinsi dan Rp5,5 miliar dari APBN, totalnya Rp8,5 miliar. Masyarakat kami harap mendukung setiap pembebasan lahan yang dilakukan sehingga anggaran tidak jadi silpa,” ucap Suwirpen saat kunjungan kerja rombongan Komisi IV DPRD Sumbar, ke proyek Batang Lembang, Sabtu (31/3).

Ditambahkan Suwirpen, agar masyarakat mendukung pembebasan lahan ini disampaikan pihaknya karena normalisasi Batang Lembang kerap terkendala lahan. Seperti tahun 2017 lalu, jelas dia, sejumlah dana telah digelontorkan untuk normalisasi Batang Lembang, namun karena terkendala lahan, pekerjaan tak bisa dilaksanakan pada titik-titik yang telah direncanakan.

POHON TUMBANG — Petugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Padang sedang memotong pohon yang menimpa sebuah rumah, Selasa pekan lalu di Padang. Pohon tumbang disebabkan badai yang terjadi pada malamnya. Beruntung tidak ada korban karena rumah dalam keadaan kosong. IRHAM

MAKAN KORBAN

DPRD Sumbar Sorot Masalah Pohon Tua di Kota Padang PADANG, HALUAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Padang, Albert Hendra Lukman, menyoroti masalah pohon tua di Kota Padang. Pasalnya, pohon tua yang ada disepanjang jalan kota menjadi sangat berbahaya ketika tidak diurus dengan baik.

Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang segera melakukan pemangkasan atau menebang pohon pelindung yang telah tua dan condong ke badan jalan. Sebab ini dinilai akan membahayakan pengendara.

Disebut Albert, jika ada korban jiwa yang disebabkan oleh tumbangnya pohon, maka dinas terkait dapat dituntut secara hukum. Ia menambahkan, kondisi banyaknya pohon pelindung jalan yang telah lapuk sangat membahayakan pengendara, ditambah bulan sekarang telah memasuki musim penghujan serta angin kencang. “Ini harus mendapat perhatian dan kajian oleh Pemko. Segeralah lakukan penebangan,” tegas Albert, Minggu (1/4).

Ia menuturkan, sesungguhnya banyak masyarakat yang ingin berinisiatif melakukan penebangan

pohon secara swadaya. Namun karena ada regulasi yang mengatur tentang tidak boleh menebang pohon sembarangan, maka masyarakat menjadi takut melakukan tindakan tersebut.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi gabungan PDIP PKB dan PBB DPRD Sumbar ini mengatakan, dinas terkait harus melakukan pengecekan berkala terhadap pohon yang telah lapuk.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Dapil Kota Padang lainnya Yuliarman menyampaikan, kenyamanan merupakan hak masyarakat yang berdomisili di suatu daerah, adanya pohon yang condong ke jalan raya akan menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan.

Menurutnya, masyarakat juga harus melakukan sinergi dengan pemerintah dengan mematuhi aturan, jangan ada bangunan non permanen yang dibangun di sekitar pohon pelindung. Selama ini bangunan non permanen banyak dibangun di sekitar pohon pelindung untuk melakukan aktivitas ekonomi, walaupun yang jatuh ranting atau pun batang pohon, menurut dia itu sama membahayakan

bagi masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Al Amin, mengatakan, bahwa pohon tumbang yang terjadi di Kota Padang adalah murni kecelakaan. Karena, semua pohon terus diperiksa secara berkala soal kelayakannya.

“Itu murni insiden dan tidak kita inginkan. Banyak masyarakat saat ini yangg membakar batang pohon.

Akibatnya jika ada angin kencang maka pohon akan tumbang dengan sendirinya,” terangnya pada Haluan, Minggu (1/4).

Soal peremajaan pohon kata Al Amin, tidak ada waktu tetapnya.

Karena peremajaan harus sesuai dengan kondisi, data dan pemeriksaan. Jika memang setelah diperiksa memang tidak layak maka akan ditebang dan diremajakan.

“Kita tidak bisa sembarang menebang pohon karena harus sesuai dengan data dan pemeriksaan. Pohon itu rata-rata ada yang berumur 20 tahun dan ada juga 25 tahun. Tidak mungkin sembarang tebang saja,” tambahnya.

Al Amin berharap kepada masyarakat supaya ikut menjaga pohon-

pohon yang ada di Kota Padang.

“Kita berharap dan meminta masyarakat bisa ikut menjaga dengan tidak membakar batang pohon. Mari bersama kita menjaga untuk keselamatan dan ketertiban,” tukasnya.

Ia juga menyampaikan, jika ada yang hendak melakukan penggalian yang akan bisa terkena urat atau badan pohon maka dilaporkan ke DLH. Maka, yang berhak menebang pohon ataupun memberikan izin jika akan membahayakan nantinya adalah DLH. “Jika tanpa sepengetahuan kita pohon-pohon kota terancam dan tiba-tiba tumbang maka itu salah.

Kita berharap masyarakat bisa bekerjasama dengan DLH terkait pohon kota,” pungkasnya.

Sebelumnya, , dua orang pengendara tertimpa pohon di Jalan Hamka (50 meter dari Simpang Gia). Hal ini terjadi pada Kamis (29/ 3) lalu. Pohon pelindung yang ada di sepanjang jalan itu tiba-tiba jatuh dan menimpa pengendara motor.

Informasi yang diterima Haluan satu orang meninggal dunia dan satu lagi kritis di RSUP DR. M Djamil, Padang. (h/len/mg-win)

KPU Sumbar Cari Komisioner yang Bisa ‘Berlari’

APK Rusak Bukan Tanggung Jawab KPU PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan dan kehilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) walikota dan wakil.

KPU beralasan jika sudah dilakukan serah terima maka kerusakan APK menjadi tanggung jawab Paslon tersebut.

“Kalau APK sudah terpasang dan kami sudah serah terima dengan Paslon maka jika terjadi kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab Paslon,” ungkap Koordinator Divisi Logistik KPU Padang, Mahyudin, Minggu (1/4).

Berbeda halnya seperti kejadian beberapa waktu lalu saat pemasangan APK belum keseluruhan dan KPU belum

serah terima dengan Paslon maka kerusakan menjadi tanggungjawab KPU. “Seperti yang kita laporkan beberapa hari lalu dimana ada APK yang rusak kami perbaiki. Untuk yang hilang juga sudah kami laporkan ke Polres,” ulasnya.

Untuk keamanan APK Paslon, selain dari pengawasan dari KPU juga bekerjasama dengan pihak kepolisian agar menjaga keamanan APK tersebut khususnya dari gangguan tangan-tangan jahil.

“Kita juga minta pada PPS dan PPK untuk mengawasi APK tersebut, begitu juga dengan tim pemenangan kedua Paslon,” ujarnya.

Terkait kerusakan APK, KPU Padang juga meminta pada masing-masing PPS dan

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Padang sedang memasang APK (Alat Peraga Kampanye) di Ulak Karang, Kota Padang, Senin pekan lalu. KPU memasang APK tersebut dibagi per Kecamatan dan per Kelurahan dan pemasangan APK ini sudah berjalan selama 3 hari. IRHAM

PPK untuk melaporkan kondisi kerusakan APK Paslon dan titik-titik pemasangan APK yang rusak tersebut.

“Hari ini PPK dan PPS melaporkan ke KPU, nanti kami akan meneruskan ke Paslon agar diketahui dan dicarikan

“Karena adanya masalah lahan di tahun 2017, titik pengerjaan terpaksa dialihkan pada tempat lain yang lahannya sudah bebas. Memang perlu kerja keras dari pemerintah Kabupaten Solok dan Kota Solok memberi pengertian pada masyarakat terkait lahan, kami harap itu bisa berjalan,” tukas Suwirpen.

Sementara itu, Kabid Sungai, Pantai, dan Konservasi Dinas PSDA Sumbar, Andy Ikhvan menyampaikan, anggaran Rp8,5 miliar yang disediakan untuk normalisasi Batang Lembang pada tahun sekarang akan dipakai untuk penguatan tebing sungai sepanjang 250 meter.

Menurut dia, penguatan tebing sepanjang 250 meter ini merupakan kelanjutan pekerjaan tahun 2017 lalu.

Disebut Andi juga, dengan terus berkembangnya Kota Solok dan Kabupaten Solok, aliran Batang Lembang yang selalu meluap ke pemukiman memang sudah mengancam infrastruktur di tengah masyarakat. Maka dari itu, terang dia, setiap tahunnya Batang Lembang selalu selalu dianggarkan di APBD dan maupun APBN. “Normalisasi Batang Lembang telah mulai dilakukan sejak sepuluh tahun belakangan. Tahun 2018 sekarang persoalan lahan sudah tidak ada, yang bermasalah adalah tahun 2017, kami harap tahun-tahun selanjutnya lahan memang tidak lagi jadi kendala,” pungkas Andi. (h/len)

solusi untuk permasalah tersebut,” ulasnya.

Ia juga mengatakan, KPU pada dasarnya hanya memfasilitasi dan memantau APK untuk kedua Paslon bukan bertanggungjawab selamanya untuk kebutuhan dan kerusakan APK. “Hari ini kami juga turun melihat kondisi APK di sejumlah titik, termasuk juga di tempat-tempat yang APK nya rusak dan tumbang,” ujarnya.

Dari 11 kecamatan yang ada di Padang, hanya tinggal 1 kecamatan lagi yang belum selesai dilakukan pemasangan APK secara menyeluruh, yakni Bungus Teluk Kabung.

Pemasangan APK belum selesai mengingat kondisi daerahnya yang jauh dan membutuhkan waktu yang lebih. (h/rin)

PADANG, HALUAN — Hari ini, Senin (2/4) tim seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akan melaksanakan pleno, untuk mengerucutkan 27 nama komisioner menjadi 10 nama saja.

Diharapkan akan lahir komisiner KPU yang bertanggung jawab dan berintergritas.

Sekretaris KPU Sumbar, Firman saat dihubungi Haluan Minggu (1/4), mengatakan, 27 nama ini sebelumnya sudah mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 26, 27, 28, 29 Maret kemarin di salah satu hotel di Padang.

“Hari ini Timsel pleno, setelah itu baru diumumkan.

Kemungkinan Selasa sudah tahu siapa nama-nama 10 orang tersebut. Selasa itu langsung diumumkan siapa yang lolos seleksi wawancara,” ungkap Firman.

Ditambahkan Sekretaris Tim Seleksi komisioner KPU Sumbar, Erika Sari, dari

sekian banyak calon yang sudah mendaftar diharapkan akan ditemukan sosok yang berintegritas dan amanah.

“Kar ena merekalah nanti yang akan menjadi penyelenggara dalam memilih calon kepala daerah,” katanya.

Selain itu, sosok komisioner yang dicari oleh Timsel adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan dua tugas berat yang sudah menanti yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.

“Kami benar-benar mencari orang-orang yang berintegritas, bertanggungjawab, serta bekerja maksimal karena tahun 2019 dua pekerjaan sekaligus yang akan dilaksanakan. Jadi, bukan mencari orang yang bisa berjalan lagi, tapi berlari mengingat tahapan saat ini juga sudah berjalan dan mereka nanti masuk pada masa tahapan berikutnya,” jelasnya. (h/rin)

SOAL CACING IKAN MAKAREL

YLKI Nilai Komunikasi Kemenkes Bikin Bingung JAKARTA, HALUAN — Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan pernyataan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang menyebut cacing dalam produk Ikan Makarel Kalengan tidak berbahaya merupakan cara komunikasi publik yang gagal total. Sebab, selain membuat bingung masyarakat ‘pernyataan makan cacing kaya protein’ juga mengindikasikan ada persoalan internal antara Kemenkes dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Iya, masyarakat dibuat bingung saja. Kalau ada soal internal antara Kemenkes dan BPOM selesaikan diinternal www.harianhaluan.com

saja, jangan ke luar ke publik.

Apalagi pihak yang berwenang sebuah barang dipasarkan — yakni sebelum dan sesudah dipasarkan — adalah pada BPOM, bukan Kemenkes. Merekalah yang menguji di laboratorium untuk memberi ijin d an mengontrol sebuah bahan makanan, obat, atau sejenis lainnya. Kalau begini cara komunikasinya suasana masyarakat malah bisa bisa hancur jadinya,’’ kata Tulus Abadi, di Jakarta, Minggu (1/4).

Di publik, lanjut Tulus, kini ada gambaran jelas bahwa antara Kemenkes dan BPOM ada persoalan serius. Ini tercermin dari pernyataan Menkes soal ‘protein dalam

Iya, masyarakat dibuat bingung saja.

Kalau ada soal internal antara Kemenkes dan BPOM selesaikan diinternal saja, jangan ke luar ke publik.

TULUS ABADI cacing’ yang justru mengecilkan arti dan keberadaan Kepala BPOM. ”Soal ini makin rumit karena soal ‘cacing dalam

makanan olahan’ bukan hanya menyangkut selera dan kesehatan. Mungin maksudnya pernyataan itu benar. tapi jelas ada soal lain yang serius, yakni soal keagamaan atas sebuah makanan: halal dan haram.

Ingat sebagaian ulama menyatakan cacing karena menjijikan haram di makan. Jadi soal yang juga sangat serius bukan?,’’ ungkap Tulus.

Dia mengatakan sangat memahami keresahan di masyarakat yang tercermin dalam percakapan di media sosial.

Bahkan, kini sudah ada seorang yang mengaku apoteker menulis surat terbuka ke Menkes dan diunggah di media sosial. “Jadi jelas itu merupakan ekpresi dari kege-

 Redaktur: Isra Hermanto

lisahan masyarakat,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek mengatakan bahwa cacing pada ikan makarel kaleng yang heboh belakangan ini tidak berbahaya selama makanan itu diolah dengan benar.

Menurut Nila, cacing justru mengandung protein.

“Setahu saya itu (ikan makarel) kan enggak dimakan mentah, kita kan goreng lagi atau dimasak lagi. Cacingnya matilah. Cacing itu sebenarnya isinya protein, berbagai contoh saja tapi saya kira kalau sudah dimasak kan saya kira juga steril. Insya Allah, enggak kenapa-kenapa,” kata Nila di Gedung DPR RI, Kamis (29/3), lalu. (h/rol)  Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

3

Pegadaian Rilis Layanan Tanpa Bunga JAKARTA, HALUAN — PT Pegadaian (Persero) meluncurkan Pegadaian Digital Service (PDS/Layanan Pegadaian Digital) dan Agen Pegadaian. Ini adalah layanan gadai tanpa bunga untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mereka yang membutuhkan dana kecil, termasuk mahasiswa.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Sunarso,

dalam acara peluncuran PDS Gadai Tanpa Bunga dan

Agen Pegadaian sekaligus acara Puncak HUT Ke-117 Pegadaian di Lapangan Aldiron, Jakarta, Minggu (31/ 3) pagi, mengatakan, peluncuran dua layanan baru itu menjadi cara bagi perusahaan untuk mendukung program inklusi keuangan.

“Kami berharap program ini dapat memperluas basis nasabah kami hingga kalang-

an milenial, mahasiswa, dan buruh pabrik,” ujarnya, seperti dilansir dari Bisnis.com.

Sunarso mengutarakan, PDS dan Agen Pegadaian merupakan aplikasi yang dikembangkan perusahaan itu untuk memperluas jangkauan sekaligus mempermudah pelayanan kepada nasabah.

“Dengan aplikasi ini diharapkan kami dapat meningkatkan jumlah nasabah yang dilayani dari 9,5 juta orang pada 2017 menjadi 11,5 juta nasabah pada 2018,” katanya.

Perayaan HUT juga diwarnai dengan kegiatan Zumba Peduli, yaitu senam zumba yang diikuti pengukuran kalori yang dikeluarkan sekitar 6.000 peserta.

Hasil pengukuran itu akan dikonversikan dalam jumlah uang yang dikonversikan dalam jumlah uang yang disumbangkan ke berbagai lembaga sosial di berbagai wilayah Indonesia.

Total dana yang disiapkan sebanyak Rp2,5 miliar untuk disumbangkan di 59 lokasi, termasuk untuk membantu sarana dan prasaran sekolah bagi anak-anak pemulung di Bantang Gebang

LAYANI KONSUMEN — Karyawan Pegadaian melayani konsumen. Pegadaian meluncurkan Layanan Pegadaian Digital dan Agen Pegadaian untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. IST

senilai Rp500 juta.

“Kami juga melakukan PKBL bertajuk Pegadaian Bersih-Bersih yang terdiri dari Program Bersih Administrasi, Bersih Hati, dan Bersih Lingkungan sebagai bentuk kepedulian sosial Pegadaian kepada masyarakat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama hadir Menteri BUMN, Rini Soemarno, dan para direktur utama BUMN. Soemarno menyampai-

kan terima kasih yang mendalam sebagai kuasa pemegang saham atas kinerja BUMN gadai tersebut sehingga mampu mencatatkan pendapatan hingga Rp10,5 triliun tahun lalu dengan laba bersih Rp2,5 triliun.

“Pegadaian telah melakukan transformasi digital.

Saya mengucapkan terima kasih deviden Rp1 triliun lebih. Saya menekankan meski Kementerian BUMN baru ulang tahun ke-20,

tetapi untuk BUMN sudah banyak yang berumur di atas 100 tahun,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya untuk sinergi antarBUMN agar bisa berbuat terbaik bagi bangsa sehingga ekonomi Indonesia makin baik hingga makmur dan sejahtera rakyatnya.

“Tahun depan tidak ada lagi BUMN yang rugi dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya. (h/bcm)

BNI Gandeng ITS Terbitkan Kredit Pendidikan JAKARTA, HALUAN — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bekerja sama dalam pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan layanan perbankan yang terintegrasi.

Pada saat yang sama, diluncurkan program untuk pembiayaan dalam bidang pendidikan, yaitu BNI FleksiPendidikan.

Langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden Jokowi yang menghendaki perbankan Indonesia men-

www.harianhaluan.com

yediakan produk pembiayaan khusus untuk mendukung dunia pendidikan.

Produk pinjaman khusus pendidikan ini dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah keuangannya, penyelesaian tugas pendidikan dan proyek penelitian.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Adi Sulistyowati, mengungkapkan, produk BNI Fleksi-Pendidikan yang diluncurkan kali ini merupakan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan untuk kegiatan pendidikan bagi do-

sen dan juga mahasiswa.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi biaya pendidikan Sarjana (S1) hingga mahasiswa tingkat doktoral (S-3) di lembaga pendidikan dalam negeri dan luar negeri.

Peluncuran produk ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa dan dosen di Indonesia. “ Kerja sama ini juga merupakan terobosan BNI dalam memberikan fasilitas pinjaman untuk membiayai penelitian para dosen, yaitu BNI Fleksi Program Biaya Penelitian Dosen. Ini merupakan fasilitas pinjaman lunak yang diperuntukkan bagi seluruh dosen ITS yang akan dipergunakan sebagai dana penelitian yang telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari ITS,” ujar Adi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (30/3), seperti dilansir dari Sindonews.com.

Pola pemberian BNI Fleksi-Pendidikan bagi dosen dan mahasiswa dibagi menjadi dua. Pertama, BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi yang merupakan dosen dan mahasiswa aktif S-1/S-2/S-3 penerima beasiswa.

Beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain adalah penyaluran beasiswanya tersebut dilakukan melalui BNI, melampir kan surat rekomendasi dari ITS yang menjelaskan bahwa dosen peneliti adalah penerima beasiswa, dan memiliki kontrak dengan pemberi beasiswa.

Kedua, pola BNI Fleksi Mahasiswa dimana penerima BNI Fleksi merupakan dosen dan mahasiswa aktif S2 dan S-3 yang telah bekerja dan menyalurkan gajinya melalui BNI. Penerima pola pembiayaan ini dapat memperoleh skim grace period

 Redaktur: Holy Adib

(skema yang memungkinkan Dosen Penelitihanya membayar bunga dalam kurun waktu tertentu) atau skim reguler.

“BNI juga menyalurkan pembiayaan bagi dosen ITS yang melakukan penelitian selama jangka waktu tert ent u, dengan cicilan ringan yang berlaku untuk segala jenis penelitian,” katanya.

Pada kesempatan acara yang sama, BNI juga menyal ur kan b antuan p en didikan atau beasiswa berupa dana pendidikan kepada 20 mahasiswa S-1 ITS yang kurang mampu. Total dana pendidikan yang disiapkan u ntuk keperluan satu tahun tersebut mencapai total biaya Rp180 juta.

Adapun kriteria mahasiswa S-1 ITS yang menerima beasiswa atau bantuan dana pendidikan adalah memiliki Indeks Prestasi Kumulat if terakhi r minimal 3,0 dan merupakan mahasiswa atau mahasiswi kurang mampu.

Selama ini, kerja sama BNI dengan ITS telah berjalan pada berbagai pelayanan perbankan lainnya, seperti penampungan pembayaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); penggunaan produk Giro, Deposito, dan Taplus; penyediaan Kartu Tanda Mahasiswa dan Tappa; Penerbitan Ka r tu Kredit Af finity (yaitu ITS Card dan IKA ITS Card); pengelolaan gaji (Payroll) untuk civi tas akademika I TS; Pinjaman Konsumer.

Selain itu, kerja sama juga dilaksanakan dalam bentuk pemakaian Smartcard ITS mahasiswa, dosen dan karyawan, Program BNI Fleksi Penelitian, dan Program BNI Fleksi Mahasiswa. (h/snd)

 Layouter: Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

PROMOSIKAN PRODUK KERAJINAN UNGGULAN

Pelaku UKM Diminta Manfaatkan Gedung Smesco TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas Beras Gula Minyak goreng Tepung terigu Kedelai Daging sapi Daging ayam Telur ayam Cabai Bawang Susu Jagung Ikan Garam Mi instan Kacang Ketela pohon

Sat 10.906 12.371 11.416 9.328 10.328 117.800 31.626 23.229 43.584 31.150 10.523 7.241 81.093 10.274 2.448 24.581 5.773

kg kg Lt kg kg kg kg kg kg kg 385 Gr kg kg kg Bks kg kg

Update Terakhir 29 Maret 2018 Mata Uang

Kurs Jual

Kurs Beli

AUD BND CAD CHF CNH CNY DKK EUR GBP HKD JPY KRW KWD LAK MYR NOK NZD PGK PHP SAR SEK SGD THB USD VND

10,581.66 10,541.36 10,700.46 14,462.81 2,197.44 2,192.84 2,286.48 17,042.08 19,465.60 1,761.62 12,971.48 12.95 46,222.00 1.67 3,576.97 1,759.51 9,944.32 4,354.88 264.34 3,686.67 1,657.59 10,541.36 442.54 13,825.00 0.61

10,474.66 10,432.16 10,592.83 14,312.45 2,175.16 2,170.95 2,263.29 16,866.49 19,264.45 1,743.97 12,839.59 12.82 45,684.25 1.65 3,537.61 1,741.86 9,842.32 4,106.10 261.70 3,649.77 1,640.46 10,432.16 437.98 13,687.00 0.60

www.harianhaluan.com

JAKARTA, HALUAN — Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, meminta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memanfaatkan Gedung Smesco di Jakarta sebagai lokasi promosi produk kerajinan lokal unggulan.

Ia mengutarakan, Gedung Smesco yang berada di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, ini m enjadi miniatur Indonesia dalam bidang kerajinan baik fashion, alas kaki hingga kuliner. Sektor-sektor ini disebut menjadi daya pikat turis sehingga dapat diekspor.

“Di sini tidak ada saingan [produk asing]. Semua produk unggulan masing-masing provinsi ada di sini. Jadi semua produk Indonesia dapat ditemukan di Gedung Smesco,” ujar Puspayoga usai mengikuti peluncuran ulang Produk Unggulan Provinsi di Smesco, Sabtu (31/3), seperti dilansir dari Bisnis.com.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah menyampaikan hal tersebut kepada pelaku UKM di daerah masing-masing, apalagi ada tiga lantai yang khusus disediakan bagi para UKM secara gratis.

Adapun untuk lokasi pameran kerajinan provinsi dibuka di dua lantai. Lantai pertama

terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Bali, Sumatra Utara, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, lantai kedua diperuntukkan bagi Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Jawa Barat, Kalimantan, dan DI Yogyakarta.

“Produk unggulan provinsi di samping punya nilai edukasi tentu juga harus dijadikan sebagai tempat wisata kuliner, berbelanja. Nilai yang paling dapat ditarik adalah bagaimana memupuk rasa nasionalisme menjaga NKRI,” tutur Puspayoga.

Relaunching Produk Unggulan Provinsi ini dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Mufidah Jusuf Kalla. Ia mengapresiasi revitalisasi Gedung Smesco yang akhirnya dapat

PROMOSI PRODUK UMKM — Ketua Dekranas, Mufida Jusuf Kalla, meninjau salah satu stan provinsi pada peluncuran ulang Produk Unggulan Provinsi di Gedung Smesco, Jakarta. Menteri Koperasi dan UKM meminta pelaku UMKM di tiap provinsi untuk memanfaatkan gedung tersebut untuk mempromosikan produk kerajinan lokal unggulan. IST

menjadi pusat kerajinan dari semua provinsi di Indonesia.

Menurut Mufidah, langkah pemerintah untuk memusatkan seluruh produk UKM Nusantara

sebagai komitmen pemerintah untuk mendorong seluruh produk dapat berdaya swing menghadapi pasar global.

“Pelaku usaha kecil dan

menengah di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja,” ucapnya. (h/bcm)

OJK Rilis Aturan Bank Sistemik Wajib Tambah Modal JAKARTA, HALUAN —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan penetapan bank sistemik dan capital surcharge. Aturan ini berlaku mulai 26 Maret 2018.

Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang penetapan bank sistemik dan biaya tambahan modal (capital surcharge).

Dalam aturan itu, OJK menyebutkan bank yang ditetapkan bank sistemik wajib membentuk biaya tambahan modal.

Aturan itu menjelaskan bank sistemik merupakan bank dilihat dari ukuran aset, modal kewajiban, luas jaringan dan kompleksitas transaksi atas jasa perbankan,serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain yang dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan.

Hal tersebut baik secara operasional maupun keuangan, jika bank tersebut mengalami gangguan dan gagal. Demikian dikutip dari laman OJK, Minggu (1/4).

Sementara itu, biaya tambahan modal merupakan tambahan modal yang berfungsi

untuk kurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi ketiga terjadi kegagalan bank sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam serap kerugian.

OJK akan berkoordinasi dengan BI untuk menetapkan bank sistemik dan capital surcharge. Penetapan tersebut dilakukan setiap semester pada Maret dengan menggunakan laporan Desember tahun sebelumnya dan September dengan menggunakan posisi Juni tahun berjalan.

OJK menggunakan metodologi penetapan bank sistemik antara lain dengan pakai indicator ukuran bank, kompleksitas kegiatan usaha dan keterkaitan dengan sistem keuangan. Metodologi penetapan bank sistemik tersebut

 Redaktur: Dodi Nurja

sebanyak satu kali dalam tiga tahun.

OJK pun menetapkan capital surcharge dalam lima kelompok. Adapun besaran capital surcharge pada setiap kelompok yaitu satu persen dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok satu, kemudian 1,5 persen dari ATMR bagi bank sistemik yang d igolongkan dalam kelompok dua.

Selanjutnya, dua persen dari ATMR bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok tiga. Serta 2,5 persen dari ATMR bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok empat. Kemudian, 3,5 persen dari ATMR bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok lima. (h/rel)

 Layouter: Irvand

OPINI Sengketa Tak Berkesudahan

P

ERIODE 2014 – 2019 seperti menjadi periode kelam DPRD Padang. Sejak dilantik hingga sekarang, polemik tak pernah berhenti tercipta di lingkungan para wakil rakyat yang berkantor di Gedung Bundar Sawahan, Kota Padang. Mulai dari persoalan bongkar pasang alat kelengkapan dewan, saling lapor polisi, hingga yang terhangat, saling berebut jabatan ketua. Para wakil rakyat menunjukkan sisi lain mereka dalam menyelesaikan masalah.

Persoalan berebut kursi Ketua DPRD Padang sudah terjadi sejak awal pelantikan.

Mulanya, kursi panas ini untuk sementara diduduki Emnu Azamri, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra. Sebagai pemenang di Pileg, kader Gerindra memang berhak menduduki jabatan kursi ketua. Aturan ini berbeda dengan yang diberlakukan di DPR RI, dimana jabatan Ketua DPR RI dipilih berdasarkan voting atau mufakat. Setelah habis masa ‘sementara’, DPP Gerindra memutuskan untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan ke Erisman.

Surat penunjukan Erisman ditandatangani langsung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Erisman dilantik pada 1 Oktober 2014. Pelantikan inilah yang pada akhirnya jadi awal “perebutan” kursi. Selama menjabat, Erisman terus digoyang bermacam isu oleh pihak-pihak yang ingin melengserkannya. Mulai dari ijazah palsu hingga dugaan perselingkuhan. Kepemimpinan Erisman hanya berumur 2,5 tahun. Puncaknya, pada 10 Juli 2017, Erisman lengser dan digantikan Elly Thrisyanti.

Namun, persoalan belum tuntas sampai di situ. Erisman balik menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Objeknya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar terkait pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Padang yang dinilai cacat hukum. Gugatan itu berhasil. Hingga ke PTTUN Medan, Erisman menang. Surat gubernur dibatalkan majelis hakim.

Kini bola panas ada di tangan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Keputusan Irwan menjadi penentu dalam kisruh ini. Jika legowo terhadap keputusan PTTUN Medan, gubernur mesti membuat surat pengangkatan Erisman kembali sebagai Ketua DPRD Padang. Jika tidak dan merasa masih memiliki upaya hukum, gubernur bisa saja melakukannya, dengan skenario tetap bersikukuh pada SK lama dan tidak mengeluarkan surat pengangkatan baru.

Kedua putusan ini pelik. Jika SK baru dikeluarkan, Erisman dipastikan tidak akan bisa memimpin dengan tenang karena DPC Gerindra Padang sudah mengusulkan pemecatan dirinya sebagai anggota DPRD Padang.

Ini akan menjadi babak baru hiruk pikuk di DPRD Padang. Jika tidak mengeluarkan SK baru, Erisman dipastikan bakal terus memperjuangkan haknya. Gubernur juga bisa terancam sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sanksinya bisa berupa pembayaran uang ganti gugi, atau pemberhentian sementara dengan atau tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Pun demikian, gubernur mesti menentukan sikap.

Nan pasti, sengketa ini tak boleh dibiarkan berlarut. Para pengambil kebijakan sudah sepatutnya mencarikan jalan terbaik agar kisruh bisa diatasi. Bertahun-tahun konflik ini terjadi, yang dirugikan adalah masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada wakilnya yang duduk di dewan merosot tajam. DPRD tidak bisa bekerja maksimal dalam melayani masyarakat, sementara mereka dipilih sebagai pelayan. Para pihak yang berkepentingan hendaknya juga menyadari, konflik yang tercipta hanya menimbulkan mudaratnya saja. Alangkah baiknya jika setiap masalah dituntaskan dengan kepala dingin, dan jalur musyawarah. (*)

SENIN, 2 APRIL 2016 2018 KAMIS, 27 OKTOBER 15 Rajab1438 1439HH 26 Muharram

5

Merawat Persatuan

M

ENURUT (Alm) Nurcholish Madjid (1995: 67), “Masyarakat yang terkotak-kotak dengan masing-ma-sing penuh curiga kepada satu sama lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokratis, tapi juga dapat menjurus kepada lahirnya pola tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokrasi.

Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianisme), dan tingkah laku penuh percaya kepada iktikad baikkepada orang dan kelompok lain mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimistis.”

Dengan demikian, kebangsaan Indonesia ialah ekspresi rasa syukur atas desain sunnatullah (hukumTuhan). Segala puji bagi Tuhan atas segala karunia kekayaan-kemajemukan dan keindahan negeri ini, dan segala bakti bagisesama demi kebahagiaan hidup bersama.

Puji dan bakti itu kita lakukan dengan menjunjung tinggi kesetaraan kemuliaan manusia.

Lewat usaha mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa, melalui perwujudan demokrasi permusyawaratan berlandaskan semangat persatuan yang berorientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Negara persatuan Indonesia, sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; bu-

V

kan hanya membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnik, agama atau kelas sosial apa mereka.

Usaha mewujudkan negara persatuan dapat diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dengan dilandasi prinsipprinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan nondiskriminatif.

Dalam memperkuat daya gotong royong itu, keinginan hidup menjadi satu bangsa tidak akan mengarah pada nasionalisme yang sempit dan tertutup. Kedalam, kemajemukan dan aneka perbedaan yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang secara negatif sebagai ancaman yang bisa saling menegasikan.

Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebaga ilimpahan karunia yang bisa saling

NOFI CHANDRA A nggot a Dewa n Perw akil a n Daerah Republi k Indonesia/ DPD RI

memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan lewat proses penyerbukan silang budaya.

Puncak-puncak kebudayaan daerah dan hasil persilangan antar budaya daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa yang dapat memperkuat kepribadian nasional. Bahasa daerah serta penyerapan bahasa antardaerah bisa menjadi sumber pengayaan bahasa nasional.

Mengupayakan persatuan dari masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Sejak awal berdirinya Republikini, para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa proses nation building merupakan agenda penting yang harus terus dibina dan ditumbuhkan. Bung Karno, misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membang-

kitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan ‘suatuiktikad, suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa’.

Dengan mengacu pada pendapat Ernest Renan, Bung Karno m engatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa (une nation est un âme). Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est un grand solidarité). Kebangsaan tidak bergantung pada persamaan bahasa meski dengan adanya bahasa persatuan bisa lebih memperkuat rasa kebangsaan.

Kalau begitu, apakah gerangan yang mengikat manusia menjadi satu jiwa? Dengan mengutip Renan, Soekarno mengatakan bahwa yang menjadi pengikat itu adalah kehendak untuk hidup bersama (le désir d’ être ensemble). “Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa.”

Lantas bagaimana kondisinya saatini? Jujur harus dikatakan kalau hati kita kerap tersayat sembilu kesedihan, apabila kita berbicara tentang persatuan. Sebagaimana halnya kita sering melihat dan membaca berita perkelahian antarkelompok di negara ini, mulai dari tawuran antarkampung, tawuran pelajar, tawuran supporter sepak bola, hingga tawuran antarsuku dan lain-lain, atau melihat fragmentasi dan polarisasi kepentingan politik yang

kian tajam.

Dalam perspektif common sense, rasanya memang tidak ada untungnya semua itu. Apalagi, kerap juga berujung pada jatuhnya korban nyawa. Tetapi, sudahlah, itu merupakan bagian dari ekspresi psikologis masyarakat majemuk yang secara alami akan selalu hidup dalam berbagai benturan akibat perbedaan-perbedaan.

Lebih mengerikan lagi misalnya, ada pihak yang seperti memiliki kepentingan pribadi dan kelompok yang terselubung lalu memainkan isu SARA dengan instumen hoaks dan ujaran kebencian. Contoh yang paling mutakhir adalah isu yang berhembus dan bergulir di seputar peristiwa politik pilkada yang benarbenar cukup mengkhawatirkan.

Untunglah konf lik yang mencuat pada pilkada tidak meluas dan bertambah rumit.

Dan lebih untung lagi pihak keamanan sigap dan terus mengatur cara-cara yang elegan, baik secara t erbuka maupun tidak, untuk meredam segala potensi konflik yang mengkhawatirkan itu.

Padahal, sangat jelas kalau peniup isu SARA, benar-benar membuka peluang atau pintu bagi masuknya pihak asing yang memiliki kepentingan tersendiri untuk lebih merusak tatanan kemajemukan bangsa itu. Untuk itu, generasi muda atau generasi penerus, hendaknya terus mengobarkan spirit persatuan dan kesatuanbangsa, tanpa mudah t erprovokasi untuk ikut merusak tatanan tersebut. Karena, NKRI, biar bagaimana pun telah menjadi sebuah harga mati.***

HALUANISME  Gubernur Kalah Beruntun 

Alah bara skornyo?

 BMP Tak Jamin Pengembalian Uang Jemaah  Kalau alah masalah pitih ko yo sulik .

www.harianhaluan.com

Sulitnya Mencari Premium Premium atau bensin di Kota Padang sudah menjadi barang langka. Mencari bahan bakar subsidi ini sangat sulit. Beberapa SPBU memang tidak menyediakan premium. Sementara SPBU yang biasanya menyediakan bensin sering tertulis pada pengumuman “Premium Habis”. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi Pertamina.

08537614****

 Redaktur: Bhnez Maharajo

 Layouter: Sawal Marjuni.HRP

6

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

PARIWAR PEMKO PADANG

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RAIH PRIA AWARDS 2018,

Pemko Padang Terpopuler di Media PENGHARGAAN yang diterima oleh Pemko Padang.

KABAG Humas Pemko Padang Imral Fauzi, Asisten Administrasi Didi Ariyadi, Kepala Diskominfo Suardi bersama dengan Ketua KPK yang juga menerima penghargaan.

KABAG Humas Pemko Padang Imral Fauzi, Asisten Administrasi Didi Ariyadi dan Kepala Kominfo Kota Padang Suardi sebelum menerima penghargaan

KABAG Humas Pemko Padang Imral Fauzi bersama Asisten Administrasi Didi Ariyadi, Kepala Diskominfo Kota Padang dan Kasubag Pemberitaan dan Kerjasama Media, Tafrizal usai menerima penghargaan PRIA 2018.

www.harianhaluan.com

P

emko Padang berada di deretan atas Pemerintah Kota Terpopuler di media massa versi PR Indonesia yang bekerjasama dengan Isentia. Posisi itu mengantarkan pemerintahan dipim pin Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi (Walikota dan Wakil Walikota petahana yang sedang cuti menghadapi pilkada), meraih Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018.

Penyerahan penghargaan digelar pada malam puncak apresiasi pelaku humas seIndonesia di jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (29/3).

Acara ini bersamaan dengan festival rakyat “Mlaku-mlaku nang Tunjungan” yang diselenggarakan Pemko Surabaya selaku tuan rumah.

Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Didi Aryadi yang maju ke panggung menerima tropi penghargaan mendedikasikan prestasi tersebut kepada Bagian Humas dan insan media serta masyarakat Kota Padang.

Menurutnya, Bagian Humas dan insan media telah berhasil membangun sinergi yang baik, sehingga setiap kegiatan pelaksanaan

program, kinerja positif dan hasil-hasil pembangunan terinformasikan kepada masyarakat. “Penghargaan ini sebagai hasil kerja Bagian Humas yang bersinergi dengan media menginformasikan setiap program dan kegiatan Pemko Padang, “ujar Didi usai menerima tropi, didampingi Kepala Dinas Komimfo Kota Padang Suardi, Kepala Bagian Humas Imral Fauzi beserta Kasubag Pemberitaan dan Kerjasama Media, Tafrizal.

Sementara itu, Kabag Humas Pemko Padang Imral Fauzi menyampaikan terimakasih kepada berbagai media yang telah bermitra.

Ucapan terima kasih, terutama disampaikan kepada insan pers yang memiliki perhatian dan kepedulian terkait informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. “Pemko Padang dalam hal ini Bagian Humas menyampaikan terimakasih kepada media yang telah banyak memberitakan Pemko Padang, baik berita yang positif maupun yang berupa kritikan,” ujar Imral.

“Kepemimpinan yang Menginspirasi” menjadi tema sentral malam penghargaan PRIA 2018. Tema itu terinspirasi dari cara kerja Walikota Surabaya dan dari Pemko yang menjadi penerima penghargaan kali ini.

Acara ini menunjukkan prestise yang tinggi. Bahkan Ketua KPK dan Ketua KPU RI juga meraih penghargaan serupa dengan kategori berbeda. Sedangkan untuk ka tegori pemerintah kota terpopuler di media dengan

ASISTEN Administrasi Pemko Padang Didi Ariyadi menerima penghargaan dari Founding dan CEO PR Indonesia Award Asmono Wikan.

sub kategori kota satu-satunya dinobatkan ke Kota Padang.

Ada sembilan kategori yang dipertandingkan. Mulai dari kategori Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Laporan Tahunan, hingga Terpopuler di Media.

Khusus kategori Terpo puler di Media, PR INDO NESIA bekerja sama dengan PT ISENTIA, melakukan monitoring pemberitaan korporasi/lembaga/kemen terian/pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia.

“Kami menghimpun data sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2017 untuk mencari korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah terpopuler.

Maka berdasarkan monitoring dan analisa kualitatif yang dilakukan, kami menetapkan Pemerintah Kota Padang sebagai Pemenang PR INDONESIA Awards Kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media 2017,” kata Asmono seperti dirilis PR Indonesia.

Asmono menambahkan, kepemimpinan adalah elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi, termasuk di wilayah PR. “Tanpa pemimpin yang memahami pentingnya

PR dan memberikan ruang strategis kepada tim PR untuk berkembang, mustahil PR dapat memberikan kontribusi optimal, “sebutnya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini selaku tuan ru mah juga memberikan kata sambutan. Ia mengucapkan selamat datang dan menyampaikan selamat kepada para pemenang sekaligus berharap seluruh tetamu nyaman berada di Kota Pahlawan itu. “Kepemimpinan yang Meng inspirasi” menjadi tema sentral malam penghargaan PRIA 2018.

Tema itu terin spirasi dari cara kerja Wali kota Surabaya dan dari Pem ko yang menjadi penerima penghargaan kali ini. (h/adv)

 Redaktur:Dodi Nurja   Layouter: Yohanes

SAMBUNGAN

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

7

PT Mitra ......................................... Dari Halaman. 1 Pjs Wako......................................... Dari Halaman. 1 daerah dengan pemerintah pusat, kedua belah pihak harus mengikuti undang undang dan peraturan yang berlaku,” terang Agusman.

Oleh karena itu, PT Mitra Kerinci yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menunjuk Kejaksaan Negeri Solok Selatan selaku jaksa pengacara negara untuk mengawal percepatan proses pelepasan HGU ini.

Dalam wawancara pascademo penyampaian aspirasi di Kebun Liki Rabu 28 Maret 2018, Siallagan menjelaskan tuntutan masyarakat untuk menghibahkan lahan untuk dijadikan areal Masjid Agung tidak dapat dilakukan, kecuali ada ganti rugi atau tukar guling sesuai kesepakatan bersama di atas materai niniak mamak, Pemkab, Forkompinda dengan pihak perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.S155/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Larangan Hibah Aktiva Tetap BUMN. Lebih lanjut menurut Siallagan, dari awal adanya permintaan lahan, manajemen Mitra Kerinci terus berupaya proaktif untuk mempercepat masalah ini. Rapatrapat yang dilakukan di Jakarta untuk meminta pendapat hukum dari berbagai lembaga negara, konsultasi-konsultasi untuk memenuhi aspek legalitas, sampai dengan pencarian alternatif lahan pengganti. Juga dilakukan untuk memuluskan program kerja Bupati Solok Selatan ini. Direksi perusahaan juga telah meminta ijin kepada pemegang saham untuk

menyetujui proses ini dan telah diberikan, dengan syarat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Permeneg BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 pemindahtanganan aktiva tetap BUMN selain dilakukan dengan mekanisme tukar menukar, dapat dilakukan juga dengan mekanisme ganti rugi (dalam bentuk uang dan/atau barang) dilengkapi dengan kajian legal dan ekonomis. Permeneg ini juga sudah ditawarkan kepada Pemda Solsel sebagai alternatif untuk percepatan proses ini.

Siallagan mewakili manajemen berharap, segala isu yang berkembang dapat disikapi dengan arif dan bijaksana. Diakhir wawancara, Siallagan menyampaikan, agar jangan sampai permasalahan ini menyebabkan perpecahan dan perbedaan pendapat di masyarakat dan ninik mamak. “Segala permasalahan dapat dicarikan jalan keluar terbaik agar proses ini dapat terlaksana dengan cepat,” paparnya.

Kapolres Solok Selatan, AKBP. Mochamad Nurdin menegaskan, dengan telah adanya titik terang lokasi pembangunan masjid agung Solok Selatan dari pihak perusahaan PT Mitra Kerinci, diharapkannya agar jangan ada lagi isu negatif yang muncul di tengah masyarakat. “Setelah diadakan pertemuan dengan berbagai pihak akhirnya semua memahami bahwa perusahaan telah bersedia melepaskan lahan dan sedang melengkapi persyaratan dengan pemerintah daerah.

Sebab itu, diimbau untuk saling

menjaga suasana kondusif,” ujarnya.

Sekilas PT Mitra Kerinci PT Mitra Kerinci merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang mengelola sekitar 2.025 hektar Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Teh di Jorong Sungai Lambai Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat. Perkebunan Teh Liki (sebutan untuk kebun teh PT Mitra Kerinci) pertama kali dibangun oleh Kolonial Belanda pada tahun 1940 dan yang selanjutnya dikelola menjadi anak perusahaan PT.Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mulai tahun 1990.

Karakter tanahnya yang unik, berada di antara zona kering dan basah pada ketinggian 600 – 1100 m di atas permukaan laut, membuat teh dari perkebunan Liki memiliki kualitas yang tinggi, quick brewing, kadar tannin yang tinggi, seduhan warna yang menarik dan dengan karakter rasa sepet yang kuat. Teh hasil dari perkebunan Liki memiliki komposisi tannin tertinggi dibanding umumnya perkebunan teh di Indonesia, yaitu sebesar 17 persen. Tannin ini merupakan zat anti oksidan yang tinggi sekaligus memperkuat rasa teh itu sendiri. Kini perkebunan teh Liki berhasil menghasilkan 18 juta Kg daun teh segar setiap tahunnya yang diolah menjadi 5 juta Kg teh untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. Dengan kapasitas produksi sebanyak 75 ribu Kg teh hijau per hari, Perkebunan Teh Liki merupakan penghasil teh hijau terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. (adv)

Gubernur ........................................ Dari Halaman. 1 produk hukum daerah, sehingga apa yang terjadi saat ini tidak terjadi lagi. Dalam hal ini Sumbar boleh dikatakan tertinggal dari daerah lain,” sebut Suharizal Terkait gugatan Erisman, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan akhirnya menolak gugatan banding yang dilayangkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Dalam putusan bernomor: 4/B/2018/PT.TUNMDN, majelis hakim yang diketuai Hendro Puspito dengan anggota Achmad Romli dan Asmin Simanjorang menguatkan putusan PTUN Padang bernomor 11/ G/2017/PTUN-PDG tertanggal 1 November 2017. Selanjutnya menghukum gubernur membayar biaya perkara sebesar Rp250 ribu.

Majelis hakim PTUN Padang sebelumnya membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar bernomor: 171-578-2017 tentang pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang dan mewajibkan gubernur selalu termohon untuk mencabut suratnya.

Gubernur juga diwajibkan merehabilitasi serta memulihkan kedudukan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang dan mengembalikan hak-haknya. Caranya dengan menerbitkan kembali surat keputusan pengangkatan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang. Tak terima putusan tersebut, gubernur akhirnya mengajukan banding.

Dengan kekalahan tersebut, SK Gubernur Sumbar dinyatakan tak berlaku. Jabatan Ketua DPRD Padang yang kini diduduki oleh Elly Thrisyanti, sesuai dengan putusan mesti diserahkan kembali ke Erisman. Karena, putusan tersebut tidak hanya menggugurkan surat pemberhentian Erisman, tapi juga membatalkan SK pengangkatan Elly sebagai Ketua DPRD Padang sisa masa jabatan 204 – 2019. “Alhamdulillah, banding yang dilayangkan Gubernur Sumbar terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Padang ditolak oleh majelis Hakim PTTUN Medan. Dalam putusannya, majelis malah menguatkan putusan PTUN Padang yang menerima permohonan saya terkait upaya pemberhentian sebagai Ketua DPRD Padang yang tidak sesuai aturan,” terang Erisman, Minggu (1/4) siang.

Dengan adanya putusan ini, Erisman berharap Gubernur Sumbar segera mencabut SK bernomor bernomor: 171-578-2017 yang menjadi dasar dirinya diberhentikan sebagai Ketua DPRD Padang. Dalam artian, jabatan Ketua DPRD Padang mesti dikembalikan ke Erisman. “Kita yakin dan percaya Gubernur Sumbar memiliki integritas yang terukur, serta menerima putusan ini sebagai acuan dalam mengoreksi kesalahan. Akan menjadi janggal kalau gubernur tidak melaksanakannya,” ungkap Erisman.

Bagi Erisman, perjuangannya dalam menggugat SK Pemberhentian dirinya tak sekadar memenuhi syahwat jabatan. Namun hal ini merupakan bagian memperjuangkan harga dirinya. “Ini soal martabat dan harga diri saya.

Bukan hanya tentang jabatan www.harianhaluan.com

semata. Selama ini saya terzalimi, dianggap salah dan diterpa isu yang tak sedap dari pihak-pihak lain. Putusan ini adalah bukti kalau persoalan yang terjadi bukan dari kesalahan saya, dan isu yang digemborkan ke tengah masyarakat tidak benar. Semua pihak yang terkait keputusan PTTUN Medan saya harapkan menghormatinya dan legowo jika terdampak. Tunjukanlah sikap negarawan, dengan menghormati putusan hakim ini dan tidak membuat manuver-manuver politik yang nantinya bisa merugikan banyak pihak, termasuk Partai Gerindra yang sedang bersiap menghadapi Pemilu,” harap Erisman.

Erisman mengaku sudah berkirim surat ke Ketua DPD Gerindra Sumbar, Nasrul Abit terkait putusan PTTUN Medan. Dalam suratnya, Erisman memohon dukungan Ketua DPD Gerinda Sumbar agar Gubernur Sumbar segera melaksanakan putusan tersebut dan menetapkan kembali dirinya sebagai Ketua DPRD Padang.

Ardyan SH MH, penasihat Hukum Erisman juga berharap yang sama. Dia meminta gubernur untuk menerima putusan dan tidak lagi mencari celah untuk kasasi. Merujuk pada Pasal 45 a, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/ PUU/V/2007 tertangal 2008, putusan PTUN, menurut Ardyan tidak memenuhi syarat untuk di kasasi. “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuanya. Sementara perkata Tata Usaha Negara (TUN), yang objek gugtanya berupa keputusan pejabat daerah, yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah tidak memenuhi syarat untuk di kasasi,” papar Ardyan SH MH. Dengan begitu, menurut Ardyan, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan gubernur. Jalan satu-satunya adalah dengan m enerbitkan kembali Surat Keputusan (SK) pengangkatan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang. “Dengan diputusnya perkara ini oleh PTTUN Medan, maka perkara ini telah mempunyai putusan hukum tetap.

Kita sudah menyurati gubernur untuk segera menerbitkan putusan pengangkatan Erisman kembali sebagai Ketua DPRD Padang,” papar pengacara yang pernah dua periode menjabat sebagai komisioner KPU Sumbar itu.

Ardyan berharap gubernur bisa berpikir jernih dan tidak termakan oleh masukan pihak lain, yang nantinya bisa berefek buruk bagi gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. “Gubernur pasti bisa memahami mekanisme yang terjadi dan tidak termakan hasutan pihak lain yang dalam perkara ini sudah tidak objektif serta tidak berdasarkan hukum. Jika itu diperturutkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah, dan tentunya menjadi

perseden buruk bagi gubernur,” ucap Ardyan.

Ditambahkan Ardyan, sebagai kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya di tahun 2020, Irwan Prayitno semestinya meninggalkan citra yang baik selama menjabat. “Dengan kekalahan di PTUN Padang dan PTTUN Medan saja sudah meninggalkan kesan buruk sebagai pejabat tata usaha negara. Itu bisa saja tak terjadi jika gubernur legowo. Atau mungkin gubernur masih saja diberikan keyakinan kalau tetap bisa kasasi ke Mahkamah Agung? Semoga dengan adanya putusan ini, kekisruhan tidak lagi berlanjut dan gubernur bisa bekerja tanpa terbebani lagi.

DPRD Padang dengan Erisman sebagai Ketua DPRD juga bisa bekerja dan melunasi utang pengabdian kepada publik,” Ardyan SH MH. Belum Tentukan Sikap Pemprov Sumbar mengaku belum menentukan sikap atas penolakan permohonan banding Gubernur Sumbar Irwan Prayitno oleh Pengadilan Tinggi Tat a Usaha Negara (PTTUN) Medan, atas putusan PTUN Padang yang mengabulkan permohonan Mantan Ketua DPRD Kota Padang Erisman tentang pembatalan SK Gubernur tentang pencopotan dirinya sebagai Ketua DPRD. Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar Enfita Djinis kepada Haluan menyatakan, dalam beberapa hari ke depan Pemprov/Gubernur Sumbar akan menyampaikan sikap yang akan ditempuh tersebut secara resmi, terkait kekalahan gubernur di PTTUN Mendan, yang merupakan rentetan dari kekalahan sebelumnya di PTUN Padang. “Tunggu saja sikap resmi pemprov Sumbar dalam beberapa hari ke depan. Nanti akan kami sampaikan sikap tersebut,” kata Enfita.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada Kamis 2 Oktober 2017 lalu juga sempat mengutarakan, pihaknya berencana mengadukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang ke Komisi Yudisial (KY) RI. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa catatan pemerintah provinsi terhadap perilaku para hakim melalui beberapa putusannya.

Salah satu yang menjadi catatan gubernur adalah terkait proses peradilan yang dijalankan PTUN Padang, yang dinilai melangkahi kewenangan Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) Medan. Namun, tidak dijelaskan secara eksplisit, ‘kewenangan dilangkahi’ seperti apa yang dimaksud gubernur tersebut. “Tolong dicatat, kami provinsi sedang menyiapkan surat ke komisi yudisial, tentang perilaku hakim di PTUN Padang.

Banyak hal yang sudah kami catat, di antaranya pengambilan kewenangan PTTUN Medan oleh PTUN Padang, dan ada beberapa yang lain, nanti akan kami sampaikan. Sedang disiapkan bahannya,” kata Irwan saat itu. Namun hingga kini, belum jelas sampai di mana proses perencanaan itu berjalan. (h/isq/mg-hen)

diserahkan langsung oleh Pjs Walikota Padang Panjang Irwan dan diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo.

LKPD tersebut nantinya akan diaudit oleh BPK RI d engan menurunkan tim ke lingkungan Pemko Padang Panjang. Setelah itu akan menentukan capaian, apakah Pemko Padang Panjang kembali meraih opini WTP nantinya atau tidak. “Pada LKPD Tahun Anggaran 2016, Pemko Padang Panjang berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Semoga LKPD Tahun Anggaran 2017 kita kembali meraih opini yang sama,” harap Irwan yang didampingi Plt Sekdako Padang Panjang Indra Gusnady yang juga Kepala BPKD, Kepala Inspektorat Ervic Rinaldy, Kepala Dinas Kominfo Marwilis dan pejabat

terkait lainnya..

Irwan menyatakan, Pemko Padang Panjang akan tetap berusaha melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. “Apapun hasilnya kita serahkan kepada BPK. Tetapi kita optimis, Padang Panjang akan kembali meraih Opini WTP seperti tahun lalu,” ucap Kabiro Organisasi Setdaprov itu optimis.

Irwan pun tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga bisa berjalan dengan baik. “Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban kita selaku aparatur pemerintah. Keuangan yang digunakan harus akuntabel dan benar-benar ber-

orientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo mengatakan, LKPD telah diamanatkan undang-undang dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap LKPD tersebut. “Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan, kami akan memeriksa pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan juga memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masingmasing pemerintah kabupaten/kota di Sumbar,” katanya.

Menurut Pemut, akhir dari pemeriksaan itu nantinya BPK akan mengeluarkan kesimpulan atau opini, misalnya wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP). (h/ adv/pis)

Presentasi ....................................... Dari Halaman. 1 tersebut umumnya meminta kejelasan terkait persoalan Amdal, yang belum menampakkan keberpihakan pembangunan KEK Mentawai kepada masyarakat yang terpapar langsung atas pembangunan tersebut.

Komisi Amdal Lost Control Namun hingga kini, beberapa anggota komisi pembahas mengaku tidak pernah diberi tahu lagi bagaimana perkembangan perbaikan Amdal, yang disebut perusahaan akan menampung segala masukan dan usulan komisi pembahas.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCCM) yang juga anggota perkumpulan Qbar Rivai Lubis, termasuk dalam anggota komisi pembahasan waktu itu.

Menurutnya, sampai saat ini ia tak mengetahui lagi bagaimana perkembangan perbaikan Amdal yang dilakukan perusahaan. Apakah sudah betul-betul mengadopsi segala masukan dari komisi pembahas atau belum.

Kepada Haluan beberapa waktu lalu Rivai menyebutkan, pihaknya setuju bahwa sudah saatnya sektor pariwisata dikelola serius, sehingga mengangkat harkat dan martabat masyarakat Mentawai.

Namun, apakah KEK betul-betul untuk orang Mentawai. Berdasarkan analisis, pihaknya masih ragu “Jangan sampai kemalangan orang Mentawai pada rencana pengembangan sektor kehutanan kembali terulang saat pemerintah merencanakan pengembangan sektor pariwisata ini. Jangan sampai pembangunan ini berbasis pemodal, tapi harus berbasis kerakyatan,” kata Rivai menegaskan.

Dalam rapat komisi Amdal KEK Mentawai, ia tidak menemukan bahwa KEK Mentawai telah menjamin terkelolanya masyarakat asli Mentawai secara sosial dalam proyek KEK. Terlebih masyarakat Siberut, yang notabene masih banyak yang kagok pada perubahan sosial. Rivai memastikan, tidak ada kesiapan kelola sosial dalam pembangunan KEK

Mentawai, yang notabene merupakan tanggung jawab perusahaan pengelola. Sehingga, setelah izin KEK didapatkan, kontruksi dilakukan, masyarakat tergusur dari lahan, bangunan menggantikan tumbuhan, maka tidak akan ada kejelasan nasib masyarakat Mentawai setelah itu. “Misalkan, ada hitam di atas putih, nanti yang mengelola transportasi itu masyarakat Mentawai, atau yang mengelola kuliner itu orang Mentawai.

Ini kan bisa ditempuh. Jangan-jangan nanti malah orang baru yang datang. KEK itu seperti gula, semut akan datang mengerubungi.

KEK itu kulitnya, boleh. Tapi tulang, rangka, dan dagingnya harus ada Mentawai,” tandasnya.

Selain Rivai, Koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbar Khalid Saifullah kepada yang juga ikut dalam Rapat Komisi Amdal KEK Mentawai juga mengaku belum mengetahui, apa tindak lanjut perusahaan atas masukan yang diterima selama rapat Komisi Amdal digelar.

Menurut Khalid, faktor yang mesti dipikirkan masak-masak adalah ancaman banjir yang sedang penduduk-penduduk yang berada di sekitar kawasan KEK. Ia menilai, kawasan tersebut akan berpotensi banjir disebabkan runoff meningkat dan terjadi sedimentasi. Saat itu, sungai menjadi dangkal, sehingga saat curah hujan tinggi, permukaan sungai akan naik.

Ia menjelaskan lagi, dalam pembahasan komisi Amdal, pihaknya bertanya tentang bagaimana perusahaan membangun sistem drainase untuk menjawab perubahan tutupan lahan tersebut. Hal itu ia tanyakan karena tak ada penjelasan yang rinci dalam Andal dan dalam Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL), yang dipaparkan pihak pengembang. Sehingga, potensi terjadinya banjir sangat mengintai perkampungan-perkampungan yang berada di luar KEK nantinya.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dalam pertemuan juga menegaskan kalau KEK bukanlah wadah menghilangkan identitas masyarakat Mentawai. Namun sebaliknya, dengan KEK, budaya, alam dan adat Mentawai akan dijaga dengan baik, serta dikenalkan ke dunia luar. “Identitas Mentawai akan tetap melekat sampai kapan pun. KEK bukan menghilangkan itu. Malah lebih terjaga. Saya pastikan jati diri Mentawai tidak akan tergerus.

Kalau ada yang bertanya, kenapa akhirnya KEK itu di Mentawai, itu karena budaya, alam dan adatnya. Tidak mungkin itu dihilangkan,” sebut Bupati.

Terkait daya serap tenaga kerja, Yudas memastikan, masyarakat Mentawai akan menjadi prioritas. Tidak hanya kelas buruh, tapi juga pengelola. “Sekarang kita sedang menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Anak-anak Mentawai disekolahkan, dikuliahkan keluar agar bisa bersaing d engan tenaga yang bukan orang Mentawai asli. Setamatnya nanti, mereka bekerja di fasilitas yang ada di dalam KEK. Tidak sebagai pekerja kasar, tapi di manajemen. Hal ini sejalan dengan impian saya untuk menjadikan Mentawai bermartabat. Agar masyarakat Mentawai nantinya bisa menepuk dada di tengah keramaian,” tutur Yudas lagi.

Diketahui, Yudas adalah pencetus berdirinya Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), yang selama ini menjadi corong bagi masyarakat Mentawai dalam menyuarakan ketidakadilan. Politisi PDIP kelahiran Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan pada 24 Februari 1964 juga merupakan aktor yang menjadikan Mentawai mandiri dan terpisah dari Kabupaten Padang Pariaman. Dengan kredibelitas yang dimilikinya, Yudas meyakinkan masyarakat Mentawai, para aktivis jika dirinya memiliki nawaitu membangun Mentawai, bukan menjual atau menggadaikannya ke asing. (h/isq)

BMP Tak ......................................... Dari Halaman. 1 hari ini. Pada intinya, mereka berkomitmen bertanggung jawab atas semua permasalahan yang muncul ini,” kata Hendri.

Menurut pengakuan Edi Kurniawan selaku Direktur Utama PT BMP, lanjut Hendri, sebanyak 121 jemaah umrah yang berangkat melalui biro tersebut memang gagal berangkat setelah sampai Kuala Lumpur Malaysia. 90 di antara jemaah tersebut berasal dari perusahaan rekanan PT BMP, dan 31 lainnya merupakan jemaah PT BMP dari Padang Panjang.

Selanjutnya, sebanyak 201 jemaah yang telah berangkat ke tanah suci mengalami permasalahan dalam operasional selama di Saudi, sehingga jadwal kepulangannya diatur ulang setelah pihak Konsulen Jenderal Republik Indonesia (KJI) Jedah membantu proses tersebut.

Secara rinci, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sumbar Afrijal menerangkan, 201 jemaah yang terlantar di Saudi tersebut, 40 di antaranya berasal dari Duri yang telah dipulangkan hari ini (1 April) ke Indonesia, 85 jemaah dari Sumbar dijadwalkan pulang pada 3 April, 42 jemaah dari Pekanbaru juga diberangkatkan pada 3 April, dan 34 jemaah umrah plus Turki akan dipulangkan pada 5 April. “Yang 201 itu sudah tidak ada masalah. Sudah dijadwalkan kepulangannya. Masalahnya itu yang 121 jemaah yang terlantar di Malaysia dan gagal berangkat itu. Ditambah jemaah yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 1.325 orang. Tapi, BMP sudah komitmen tanggung jawab penuh, mereka akan jadwal ulang pemberangkatannya di Oktober, No-

vember, dan Desember tahun ini,” kata Afrijal.

Ditambahkan Afrijal, Kakanwil Kemenag Sumbar sudah meminta PT BMP memastikan laporan dan kontrak tertulis soal panjadwalan ulang tersebut, sehingga terdapat kepastian bagi jemaah yang saat ini masih tersebar di daerah masing-masing, yang pada mulanya dijadwalkan berangkat ke tanah suci pada April, Mei, dan Juni. “Mitra penjaminnya juga harus jelas.

Memang mereka saat ini mengaku tengah masa recovery perusahaan.

Itikad baiknya patut dihargai.

Tapi tetap kami minta laporan dan kontrak itu diserahkan secepatnya untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada Dirjen Haji Kemenag RI,” tambah Afrijal.

Opsi Pengembalian Uang Sementara itu, Dirut PT BMP Edi Kurniawan menerangkan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan persoalan dan mereschedule jadwal keberangkatan seluruh jemaah, dan meminta maaf atas permasalahan yang telah terjadi dan merugikan jemaah dan pihak-pihak terkait lainnya. “Kami bertanggung jawab penuh.

Sekarang kami tampung dulu semua keluhan jemaah. Kami harap jemaah tidak risau. Insya Allah kami tanggung jawab. Kantor tetap buka. Cuma saja, untuk permintaan pengembalian uang, itu belum bisa kami jamin,” kata Edi. Sementara itu, pesoalan terlantarnya ratusan jemaah di Malaysia, Edi mengaku hal itu terjadi berawal proses konfirmasi tiker yang terkendala. Pihaknya mengaku telah menyerahkan deposit pembayaran tiket pesawat kepada

 Redaktur: Bhenz Maharajo

rekanan di Malaysia, tetapi karena suatu alasan pembayaran tersebut tidak dikonfirmasi biro perjalanan tersebut.

Sanksi Butuh Telaahan Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri juga menjelaskan, pihaknya belum bisa menetapkan status atau sanksi atas keteledoran pengelolaan jemaah umrah dari PT BMP yang telah memiliki izin dari Dirjen Pusat sejak 3 Februari 2017 tersebut. Ia mengaku akan menelaah dulu laporan dari PT BMP, dan menyerahkan laporan berikut hasil telaahan kepada Dirjen Haji Kemenag RI. “Untuk sanksi itu tentu sesuai aturan yang berlaku. Namun ini tidak bisa tergesa-gesa. Kami pelajari dulu. Lalu kami konsultasi ke pusat. Nanti pusat yang putuskan apakah ada sanksi atau apa pun itu namanya. Masalah ini kan jelas, kalau ada penelantaran, tentu ada yang salah dalam pengelolaan manajemen dan operasionalnya. Itu yang kami pelajari dulu. Izinnya ada samapi 3 Februari 2020,” tutup Hendri.

Sementara itu, salah seorang jemaah yang sebelumnya terlantar di Mekah, Vicky, mengaku melalui pesan singkat menyatakan telah sampai di Tanah Air. Ia dan rekannya mengaku sangat berterima kasih atas bantuan KJRI yang berkomunikasi dengan Kemenag RI yang telah secara penuh membantu pemulangan mereka ke Indonesia. “Tiket pulang sudah sada dari BMP jauh-jauh hari, sebelum ada masalah ini. KJRI membantu kami menyelesaikan soal sewa hotel dan bus. Kami berterima kasih untuk itu,” ungkapnya. (h/isq)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

Gustin: Hadapi UN, Galakkan Try Out PADANG, HALUAN — Pada bulan April 2018 mendatang, siswa SD, SMP dan SMA bakal mengikuti Ujian Nasional (UN) dan berbagai persiapan pun dilakukan, seperti penambahan jam belajar, les atau pun try out, serta latihan mengerjakan soal UN. Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Gustin Pramona mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Padang agar fokus dengan persiapan menghadapi UN, dengan mengarahkan sekolah untuk menggalakkan try out dan menambah jam pelajaran. “Bahkan, siswa sendiri pun harus giat belajar di rumah,” ujarnya.

Menurutnya, jika anak-anak sudah terbiasa mengerjakan soal UN atau try out, secara tidak langsung sudah melatihnya untuk beradaptasi dengan UN. “Sehingga, saat UN nanti tidak terkejut, karena sudah terbiasa,” katanya.

Ia berharap, orangtua siswa mengawasi anak-anaknya di rumah dan mengurangi waktu bermain. Karena UN itu harus disiapkan dari jauh hari dan tidak boleh terkesan mendadak atau satu minggu jelang UN baru mulai belajar. “Orangtua wajib mengawasi, jika ada kegiatan anak yang kurang bermanfaat, maka kurangi dan bujuk anak untuk belajar, baik anaknya yang duduk di bangku SD, SMP dan SLTA,” tambahnya. Ia berharap, tingkat kelulusan mencapai seratus persen.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Helmi Moesim menegaskan, peserta ujian nasional tidak perlu membawa alat-alat tulis berjimat. “Cukup ikhtiar dan berdoa saja. Percaya terhadap kerja keras dan hasil belajar yang sudah dilakukan selama ini.

Insyaallah, lebih bermanfaat,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh siswa agar tidak menggunakan contekan atau apapun untuk membantu mempermudah mengerjakan soal ujian. Hal itu tak ada gunanya. Tiap siswa, harus mempersiapkan diri menghadapi UN. Persiapan mental dengan berdoa, tak kalah penting.

Sebab, sukses tidaknya dalam UN nanti, juga bergantung kepada kuasa Allah.

Ia mengatakan, semua sekolah agar disosialisasikan untuk mematangkan kesiapan peserta didik sambut UN. “Try out agar diikuti oleh siswa SD, SMP hingga SMA sederajat. Sehingga anak didik terbiasa dalam pengerjaan soal-soal,” ucapnya. (h/ade)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SDN 17 Pakan Kurai Dibangun Tiga Lantai BUKITTINGGI, HALUAN — Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, mulai dilaksanakan. Pembangunan sekolah ini dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kota Bukittinggi, mengingat bangunan SDN 17 Pakan Kurai tidak lagi representatif untuk proses belajar dan mengajar.

Kepala SDN 17 Pakan Kurai, Eti Erianti mengatakan, pembangunan baru SDN 17 Pakan Kurai mulai dilaksanakan tahun ini. Untuk saat ini, proses pembangunannya telah diawali dengan pembongkaran sebagian bangunan lama sejak sepekan kemarin. Direncanakan, sekolah ini dibangun tiga lantai sesuai d engan saran Walikota Bukittinggi.

Menurut Eti, pembangunan kembali SDN 17 Pakan Kurai memang sudah menjadi harapan bagi pihak sekolah dan masyarakat Pakan Kurai, mengingat kondisi bangunan yang sudah tidak representatif lagi.

Berkat perjuangan yang dilakukan pihak sekolah bersama anggota DPRD Bukittinggi, Edison Katik Basa yang juga merupakan tokoh masyarakat Pakan Kurai, maka keinginan untuk pembangunan kembali dapat terwujud tahun ini.

“Pembangunan kembali SDN 17 Pakan Kurai dilatarbelakangi minimnya halaman untuk upacara bendera dan tempat bermain anak. Di samping itu, juga terbatasnya ruangan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Untuk saat ini, SDN 17 Pakan Kurai memiliki 12 rombel dengan jumlah siswa se-

banyak 306 orang,” kata Eti Erianti ketika anggota DPRD Bukittinggi, Edison Katik Basa meninjau pembongkaran bangunan sekolah tersebut, Kamis (29/3).

Dengan dilakukannya pembongkaran sebagian bangunan sekolah, kata Eti, maka empat rombel murid terpaksa dipindahkan belajar sementara ke MDTA Asyhabirin, yakni murid kelas IV dan V. Sedangkan untuk murid kelas VI masih belajar dibangunan yang lama, karena belum dilakukan pembongkaran. Begitu juga dengan murid kelas I, II dan II yang masih menggunakan lokal yang lama dengan sistim paralel.

“Alhamdulillah, pembangunan kembali SDN 17 Pakan Kurai mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Kami sangat berterima kasih atas perhatian Pemko Bukittinggi untuk pembangunan ini. Pihak sekolah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Edison Katik Basa yang telah memperjuangkan pembangunannya di dewan. Dengan dilaksanakannya pembangunan baru ini, tentunya akan memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru dalam proses belajar

TINJAU PEMBANGUNAN — Anggota DPRD Bukittinggi, Edison Katik Basa meninjau pembongkaran bangunan sekolah didampingi kepala sekolah dan komite SDN 17 Pakan Kurai. GATOT

dan mengajar,”ungkap Eti. Sementara itu, anggota DPRD Bukittinggi, Edison Katik Basa menyampaikan, bangunan SDN 17 Pakan Kurai memang sudah seharusnya dibangun, baru mengingat bangunannya yang juga sudah tua.

Di samping itu, kondisi ruangan yang dimiliki sekolah juga tidak memadai untuk proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga halaman untuk upacara dan halaman untuk bermain anak yang sempit.

“Alhamdulillah, kita sangat bangga dan berterima kasih kepada Pemko Bukittinggi yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan baru SDN 17 Pakan Kurai melalui APBD Bukit-

tinggi. Karena sebelumnya bangunan sekolah memang kurang representatif untuk proses belajar mengajar anak,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD. Dengan pembangunan tiga lantai ini, ulas Edison, tentunya ke depan sekolah ini memiliki fasilitas pendukung untuk kemajuan dan perkembangan anak dalam belajar.

Karena nantinya sekolah ini dilengkapi dengan labor, ruangan IT, pustaka dan ruangan lainnya yang bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan.

“Kita berharap agar pembangunannya sesuai dengan yang direncanakan dan selesai seperti yang diharapkan. Sehingga nantinya anak-anak merasa nyaman dan tentram

belajar di sekolah. Kita juga berharap ke depan agar sekolah ini m enjadi s ekolah ramah anak di Bukittinggi,” harap anggota DPRD dari daerah pemilihan Guguk Panjang ini.

Ia menambahkan, tahun 2017 lalu ia juga telah mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) dirinya selaku anggota DPRD sebesar Rp50 juta untuk pengadaan alat drumband SDN 17 Pakan Kurai. Tahun ini dana pokir tersebut bias direalisasikan. “Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemko, karena sudah merespon terhadap yang kita perjuangkan. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bersama bagi masyarakat Pakan Kurai,” pungkas Edison Katik Basa. (h/tot)

FAKA Sawahlunto Ambil Bagian dalam Musrenbang

Dua Atlet Renang Dharmasraya Ikut Seleksi Nasional

SAWAHLUNTO, HALUAN — Ada yang menarik dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Sawahlunto tahun 2019. Tidak hanya melibatkan tokoh dan lembaga masyarakat, serta instansi pemerintah, tetapi juga menghadirkan generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah.

Generasi muda yang duduk di bangku sekolah itu hadir mewakili organisasi Forum Anak Kota Arang (FAKA) Sawahlunto, yang turut berpatisipatif memberikan pendapat dalam musrenbang yang digelar selama dua hari itu. Setidaknya terdapat enam poin penting yang diusulkan FAKA Sawahlunto dalam musrenbang yang akan dituangkan dalam Rancangan APBD Sawahlunto tahun 2019 mendatang.

Keenam poin itu, diuraikan Ketua FAKA Sawahlunto, David Orlando, mulai dari pengadaan bus sekolah, kegiatan patroli malam untuk mencegah tindakan negatif dan penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak Sawahlunto.

Poin keempat terkait tindak lanjut sterialisasi rokok, peningkatan dan

DHARMASRAYA, HALUAN — Dua atlet renang Dharmasraya ikut dalam seleksi nasional di Padang yang diwakili oleh siswa SMPN 2 Sitiung, yakni atas nama Alviga dan Sintia. Hal tersebut dikatakan Kepala SMPN 2 Sitiung, Dody Rahmat.

“Ya, dua anak kami ikut seleksi nasional kejurnas di Padang,” kata Dody Rahmat yang didampingi Pembina OSIS Endri Yuni kepada Haluan di Sitiung, kemarin, saat pelepasan para atlet tersebut.

Dikatakannya, dalam pelepasan tersebut ia berpesan kepada anak didiknya agar menjaga nama baik daerah dan sekolah di samping memberikan yang terbaik untuk daerah. Ia juga berharap kedua anaknya tersebut lolos seleksi dan berangkat ke tingkat nasional.

www.harianhaluan.com

penegasan kawasan tanpa rokok, serta penanganan masalah kesehatan anak terhadap dampak abu PLTU Sijantang. “Kami forum anak cukup puas dengan tanggapan pemerintah terhadap saran dan usulan kami dalam musrenbang dan hendaknya apa yang telah kita musyawarahkan ini dapat ditindaklanjuti,” ujar David Orlando ber- FORUM Anak Kota Arang (FAKA) Sawahlunto turut sama rekan-rekannya. berpartisipasi dalam Musrenbang Sawahlunto 2019. NTO David mengungkapSementara itu, Ketua DPRD Sawahkan, kehadiran FAKA Sawahlunto dalam lunto, Adi Ikhtibar mengapresiasi Musrenbang Kota Sawahlunto memiliki kehadiran FAKA Sawahlunto dalam makna yang sangat penting. Sebab, generasi Musrenbang Sawahlunto. Adi berharap, muda hari ini, terangnya merupakan calon FAKA Sawahlunto terus berkontribusi pemimpin di masa depan. dalam pembangunan kota ke depan.

Kehadiran FAKA Sawahlunto, “Semua lapisan masyarakat dapat menurut Kepala Barenlitbangda Andy turut serta dan berkontribusi dalam Rastika, sebagai bagian dari menyerap pembangunan. Mulai dari perencanaan aspirasi generasi muda, khususnya hingga pelaksanaan dan evaluasi, begitu mereka yang masih duduk di bangku juga dengan generasi muda yang masih sekolah dalam pembangunan. duduk di sekolah,” pungkasnya. (h/nto)

DUA atlet renang Dharmasraya mengikuti seleksi nasional dari SMPN 2 Sitiung, Alviga dan Sintia didampingi guru pendamping Endri Yuni dilepas ke Padang. MARYADI

Sebelumnya, SMPN 2 Sitiung juga meraih peringkat kedua pada cabang re-

 Redaktur: Nasrizal

nang O2SN SMP atas nama Rivaldo dan Vera. Untuk tahun depan, kata Dody yang diamini Endri Yuni, SMPN 2 Sitiung kembali akan mewakili Kabupaten Dharmasraya dalam ajang O2SN tingkat provinsi, karena sejak dini ia sudah mempersiapkan anak didiknya pada cabang renang tersebut.

Karena, katanya, tahun tahun sebelumnya, untuk cabang renang, SMPN 2 Sitiung selalu mewakili Kabupaten Dharmasraya ke tingkat provinsi.

Terpisah, Ketua PRSI Dharmasraya, Syamwil menjelaskan, iven seleksi nasional tersebut merupakan iven untuk menghadapi lomba renang atau kejuaraan renang tingkat nasional di Surabaya pada akhir April ini.

Dalam seleksi tersebut, ia membawa 15 orang atlet, yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan motivasi kepada anak asuh renang di bawah klub HB Swimming.

Untuk target, katanya, yang utama adalah untuk menambah pengalaman kepada anak-anak. Sedangkan dua nama diharapkan dapat lolos dalam seleksi, yaitu Alviga dan Zelfi. “Apabila lolos seleksi, maka berangkat mengikuti kejurnas mewakili Sumbar,” tutupnya. (h/mdi)  Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

9

Dua Pasangan Mesum Terjaring PADANG,HALUAN— PADANG,HALUAN—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali menjaring dua pasangan ilegal di Hotel 68 Pondok, Kecamatan Padang Selatan.

Mereka terjaring Satpol PP saat melakukan pemeriksaan Minggu (1/4) pagi sekitar pukul 10.30 WIB. “Kita dapat laporan dari masyarakat bahwa ada pasangan ilegal yang menginap di Hotel 68,”ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison kepada Haluan.

Dikatakan Yadrison, dilakukan pengecekan ke lokasi ternyata benar, petugas menemukan dua pasang, yang tidak bisa memperlihatkan surat nikah.

Pasangan yang mengaku masih berstatus pacaran ini diduga melakukan perbuatan tercela. Diangkut petugas ke Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka Padang untuk diproses sesuai aturan oleh PPNS Satpol PP. Saat dilakukan pendataan di Mako Satpol PP ternyata pasangan laki-laki ini berstatus adik kakak, GR (17) dengan Kakaknya MH (23)warga kelurahan Koto Baru, Banuran Kecamatan Lubuk Begalung.

Sedangkan pasangan perempuan nya IY (23) masih warga Banuaran dan satu lagi VP (19) yang beralamat di Lapai Kecamatan Nanggalo.

Dengan rasa menyesal dan bersalah kedua pasangan yang dimabuk asmara ini mengakui kesalahannya.

Berjanji kedepan tidak mengulangi perbuatannya, yang dapat mencoreng nama baik keluarga.

Melihat banyaknya kasus dugaan mesum belakangan ini, Yadrison mewanti-wanti kepada pemilik penginapan agar jangan menerima tamu pasangan yang bukan suami istri. Jika masih kedapatan, penginapan akan di beri sanksi.

“Kami mengimbau dengan tegas kepada seluruh pemilik penginapan melati agar melakukan aktifitas sesuai aturan yang berlaku, dan tidak menyimpang dari izin yang telah di berikan. Karena Satpol PP setiap hari akan melakukan pengawasan,”sebutnya. (h/mg-mel)

PASAR RAYA — Penataan pedagang di Pasar Raya Inpres IV sudah mulai terlaksana. Minggu (1/4), para pedagang di Pasar Raya Padang mulai menempati kios mereka sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemko melalui Dinas Perdagangan. IRHAM

JEMBATAN GUNUNG NAGO RUSAK

Perbaikan Butuh Waktu 2 Bulan PADANG,HALUAN—Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang sedang berupaya melakukan perbaikan Jembatan Gunung Nago.

Jembatan yang m enghubungkan Kelurahan Lambuang

Bukik dan Kapalo Koto Kecamatan Pauh ini kondisinya rusak parah.

Jembatan yang juga menghubungkan antara dua kecamatan itu, kini hanya bisa dilewati pejalan kaki dengan berhati-hati.

“Saat ini kita sedang perbaiki jembatan tersebut,”ujar Kepala DPUPR Kota Padang Fatriarman

Noer kepada Haluan, Minggu (1/4).

Dikatakan Fatriarman perbaikan jembatan membutuhkan waktu paling lama dua bulan, asalkan cuaca mendukung atau tidak hujan sehingga pekerja bisa dengan cepat menyelesaikan perbaikan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Padang hanya bisa melakukan perbaikan Jembatan Gunung Nago tersebut. Namun untuk mengganti jembatan yang lebih representatif, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan tersebut.

“Jembatan itu aset Provinsi Sumatera Barat. Pemko tak ada

kewengan untuk menggantinya,”jelas Fatriarman.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemesanan besi jembatan untuk diperbaiki.

Perbaikan jembatan dapat selesai dalam waktu satu bulan, dan paling lama dua bulan kedepan.

Anggaran untuk perbaikan jembatan ini, disebutkan Hendri Zulviton sebesar Rp150 juta. Hingga saat ini, ia mengaku tidak ada kendala dalam upaya perbaikan jembatan.

“Anggaran berasal dari kegiatan rehab rutin setiap tahun,”katanya.

Fitra warga sekitar berharap pihak terkait yang sedang melakukan perbaikan agar memfokuskan untuk memperbaiki salah satu besi fondasi yang nyaris putus di pangkalnya.

“Mohon segera diperbaiki karena jembatan ini sangat dibutuhkan sebagai a kses penghubung dua kecamatan,”katanya.

Sebelum mengalami kerusakan, kendaraan roda dua maupun roda empat serta truk masih bisa melewati jembatan tersebut. (h/mg-mel)

BISA BAHAYAKAN PENUMPANG

Petugas Copot Paksa Stiker Angkot

PETUGAS gabungan menindak angkot yang menggunakan stiker berlebihan, Minggu (1/4). RENDI

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Akibat menggunakan stiker yang berlebihan, sebanyak 50 angkutan kota (angkot) di Kota Padang ditindak oleh Dinas Perhubungan dan polisi.

Razia yang dilakukan Minggu (1/4) itu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang bersama Dinas Perhubungan Kota Padang.

"Kegiatan ini dilakukan karena stiker yang berlebihan tersebut telah mengganggu pemandangan pengendara maupun penumpang," ujar Kasat Lantas Polresta Padang, Kompol Asril Prasetya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa dengan kaca mobil yang gelap akan mempermudah pelaku pencopetan dalam melancarkan aksinya.

"Kegiatan ini dilakukan juga karena banyaknya pelaku pencopetan yang beraksi di angkot. Kalau kacanya terang, akan mengurangi kedempatan mereka dalam

 Redaktur: Afrianita

mencopet," lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut ia mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan penilangan, melainkan hanya m ener tibkan st iker yang berlebihan di angkot.

"Kami menyuruh pengendara untuk langsung membuka stiker tersebut dan dibantu oleh Dishub saat melakukan penertiban," sambungnya.

Salah seorang penumpang yang ditemui Haluan, Rajab (25) mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi pihak kepolisian dan Dishub dalam penindakan tersebut.

"Saya pernah menjadi korban pencopetan di angkot, dengan kaca mobil yang terang, setidaknya pencopet bisa diketahui wajahnya," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat terbantu dengan penertiban yang d ilakukan oleh pi hak kep olisi an dan Dishub Padang itu. (h/mgrei).

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

UNTUK TAHUN 2018

Padang Alami Masalah Pangan PADANG,HALUAN — Terus bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan kebutuhan pangan pun meningkat.

Akibatnya, hingga saat ini Pemerintah Kota Padang masih menghadapi beberapa permasalahan terkait ketahanan pangan.

“Permasalahan itu diantaranya, belum stabilnya harga pangan pokok, konsumsi pangan belum beragam dan mutu pangan yang belum terjamin,” ujar Pjs Walikota Padang diwakili Staf Ahli Pemko Padang Dian Fakri saat membuka kegiatan Sosialisasi Program Ketahanan Pangan Kota Padang di salah satu hotel di Kota Padang, kemarin.

Menurut Dian perlu dilakukan koordinasi sinergis terkait penyusunan kebijakan ketersediaan , distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pencapaian pemantapan ketahanan pangan.

Selanjutnya mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi dan pengawasan pangan. Termasuk mendorong peran masyarakat, swasta dan kelembagaan masyarakat.

“Mengoptimalisasikan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan kelurahan mandiri pangan bisa jadi salah satu cara, " kata Dian.

Pemanfaatan lahan pekarangan perlu dirancang dengan baik dan sistematis dalam pengembangannya terutama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

"Ketahanan dan kemandirian pangan harus dimulai dari rumah tangga melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, "sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kota Padang Zalbadri menambahkan, dalam konsep KRPL , pengembangan kelurahan mandiri pangan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal.

"Jika pelaksanaannya bisa dilakukan secara meluas maka kegiatan pengembangan kawasan kelurahan mandiri pangan ini dapat menurunkan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin, "jelasnya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan sosialisasi ini menurut Zalbadri adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat tentang pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan yang ada dapat berjalan dengan baik. (h/mg-mel)

BLP Terima 249 Paket Lelang PADANG,HALUAN — Di tahun 2018, Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Padang menerima 249 paket lelang.

Total pagu anggaran untuk 249 paket tersebut senilai Rp359,52 miliar.

“Pada tahun 2017, kita

menerima sebanyak 238 paket lelang,”ujar Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Padang Yoga Nathasa Amin

170 paket belum disampaikan OPD untuk diproses BLP. Sambung Yoga, status 79 paket tersebut sebanyak 29 paket lelang telah selesai.

Sedangkan 28 paket lelang dalam proses persiapan lelang atau belum diumumkan, dan 22 paket lelang sedang dalam proses lelang.

Dibandingkan tahun 2017, pada waktu yang sama jumlah paket lelang yang masuk lebih banyak ketimbang 2018.

Kata Yoga, pada Februari 2017 tercatat sudah masuk sekitar 55 persen paket lelang ke BLP, sedangkan 31 Maret 2017 sudah hampir 80 persen paket lelang masuk.

“Tahun 2017 sepertinya OPD berpacu-pacu untuk segera memasukan paket lelang ke BLP,”jelasnya.

Tambah Yoga untuk nilai pekerjaan atau pembelian barang dibawah Rp200 juta, OPD terkait bisa melakukan langsung melalui e-katalog, sudah diberlakukan semenjak tahun 2015.

Pihaknya berharap agar OPD terkait bisa segera menyampaikan sekitar170 paket lagi kepada BLP untuk dilelang. Sehingga nantinya pekerjaan bisa segera dilakukan, agar target pun dicapai sesuai dengan perencanaan. (h/mg-mel)

Seorang Pria Ditusuk di Kafe PADANG, HALUAN — Diduga karena permasalahan pribadi beberapa waktu yang lalu, seorang pria harus mendapatkan tusukan di punggung dan anggota tubuh lainnya di Den Hot Cafe di Jln. Hangtuah Nomor 162, Padang, Jumat dini hari, (30/3).

Korban diketahui bernama Bambang (38), warga jalan Parak Gadang, Kecamatan Pa-

dang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Penganiayaan yang dilakukan oleh korban diterima secara bersama-sama pada malam berdarah tersebut.

“Kejadian berawal pada saat korban dan rekannya bernama Budi datang ke kafe tersebut dan disaat memarkir sepeda motor, beberapa tenaga pengaman tempat hiburan malam, dimana salah seorangnya

WARGA Koto Pulai antusias ikut senam sehat dalam rangka Koto Tangah Sehat 2018, Sabtu (31/3). ADE BUDI

www.harianhaluan.com

“249 paket lelang tersebut Kita terima d ari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Padang,”jelas Yoga.

Lanjutnya, hingga saat ini sudah ada sekitar 79 paket atau 30 persen yang sudah diproses oleh BLP. Sisanya sebanyak

MERAJUT JARING — Seorang nelayan tampak sedang merajut jaring penangkap ikan di Pantai Muaro Lasak, Kota Padang, Minggu (1/4). Salah satu aktivitas nelayan di Pantai Padang disaat tidak melaut adalah memperbaiki bagian jaring yang rusak. IRHAM

Warga Koto Pulai Ikut Senam Sehat

PADANG, HALUAN — Warga Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah mengikuti kegiatan senam sehat, dalam rangka Koto Tangah Sehat 2018 yang digelar di lapangan sepakbola, Sabtu (31/3).

Kegiatan ini tergabung dalam Group Senam Sehati, juga diikuti Anggota DPRD Kota Padang Elvi Amri dari Fraksi Hanura selaku pembina beserta Ibu-ibu PKK, Majelis Taklim, tokoh masyarakat.

Anggota DPRD Kota Padang Elvi Amri saat itu, menyerahkan bantuan baju olahraga untuk menunjang senam sehat bagi ibu-

kepada Haluan, Minggu (1/4).

Dikatakan Yoga, dari 249 paket itu terdiri atas empat jenis pengadaan. Untuk jenis pekerjaan konstruksi ada 124 paket, jasa konsultasi 79 paket, pengadaan barang 23 paket, dan jasa lainnya juga 23 paket.

ibu dan doorprize. " Saya harap kegiatan senam sehat ini berlangsung setiap bulan, selain bermanfaat bagi tubuh dan menjadi sehat serta wargapun senang bahagia.

Saat ini ada sekitar 1.500 anggota senam sehati ini, " ujarnya.

Sebelumnya pada anggaran 2017, pokok-pokok pikirannya sudah terealisasi pada 2018 diantaranya 1 unit Betor di RW I Kelurahan Balai Gadang.

Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, dimana sampah yang ada di perumahan warga diambil petugas yang sudah ditetapkan.

Ini tentu, meringankan beban warga serta kebersihan lingkungan dan pekarangan dapat terlihat.

Kemudian, bantuan sarana prasarana puskesmas seperti alat timbang bayi dan peralatan penunjang lainnya.

Ini terealisasi, agar bayi yang ditimbang tidak menggunakan kain lagi serta tidak diikatkan melalui dinding.

Tahun 2018 ini, ia menganggarkan pokirnya Rp1,5 Miliat yang kegunaannya sebagai peningkatan perekonomian UMKM Rp500 juta, bidang fisik Rp500 juta dan sosial

budaya Rp500 juta.

Ia menerangkan, bidang fisik realisasi anggaran dipangkas untuk beberapa bagian diantaranya, pembelian sound system beberapa rumah ibadah yang ada, rehab tempat berwudhu, dan tikar salat yang baru di 9 masjid dan 21 musala yang ada di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto.

Selanjutnya, ada pembuatan jalan lingkung dan pembuatan pagar sekolah dasar (SD) yang ada di KPIK. Dibidang sosial dan budaya, akan menyalurkan anggaran u ntuk kepentingan majelis taklim, posyandu dan lain sebagainya. " Ini agar peralatan lengkap dimiliki masingmasing bagian, serta kekurangan sarana dan prasarana tidak ditemui lagi," katanya.

Sementara bidang UMKM, realisasi anggaran akan dibagi pada kelompok-kelompok usaha yang ada, baik pertanian, koperasi dan lain-lain. "Tujuannya, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada serta mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, "sebutnya. (h/ade)

Calvin melempar korban dengan botol bir, "ungkap Kasat Reskrim Polresta Padang, Edriyan Wiguna saat dihubungi Haluan, Minggu (1/4).

Dijelaskannya juga berdasarkan informasi yang dihimpunnya, aksi dari pelaku ini buntut dari permasalahan beberapa hari yg lalu yg dilakukan oleh korban sehingga terjadilah keributan dan pisau yang di-

bawa korban diambil pelaku untuk menusuk Bambang.

Sebut Edriyan, pelaku sudah diamankan ke Polresta Padang. Sedangkan salah seorang pelaku lainnya berinisial W alias K melarikan diri. Sementara korban dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Sumbar untuk mendapatkan pengobatan akibat luka tusuk dan pukulan botol bir yang di-

terimanya.

“Informasinya, pelaku ini berjumlah lima orang dan barang bukti yang berhasil kami amankan adalah baju korban yang berlumuran darah, sepeda motor milik korban dan pecahan botol bir,” ungkap mantan Panit 1 Unit 1 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar tersebut. (h/ mg-rei).

9 Mahasiswa UBH ke Jepang PADANG, HALUAN — Universitas Bung Hatta kembali memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengembangkan dirinya ke luar negeri.

Sebanyak 9 mahasiswa dari jurusan Sastra Jepang UBH akan berangkat magang selama satu tahun ke berbagai hotel yang ada di Jepang.

Keberangkatan mahasiswa magang ini untuk periode ketiga yang telah dirintis sejak 2017 ini berkat kerja sama Sastra Jepang UBH dengan Plan Do. Hal ini menjadi nilai tambahnya karena setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk bisa belajar dan bekerja di luar negeri.

Hal ini disebut Rektor UBH Prof. Dr. Azwar Ananda, MA yang didampingi oleh Wakil Rektor III Dr. Diana Kartika dan Dekan Fakutas Ilmu Budaya Dr. Elfiondri, SS, M.Hum, kemarin.

“Selama proses magang ini tidak ada terjadi permasalahan. Untuk itu kepada mahasiswa agar dapat menjaga nama baik alamamter, keluarga tercinta hingga tanah air.

Di Jepang nantinya dapat belajar lebih dalam lagi

REKTOR UBH Prof. Dr. Azwar Ananda, MA yang didampingi oleh Wakil Rektor III Dr. Diana Kartika dan Dekan Fakutas Ilmu Budaya Dr. Elfiondri, SS, M.Hum saat pelepasan hahasiswa magang, kemarin.IST

bahasa dan kebudayaan Jepang. Terpenting juga selalu membangun jejaring dengan berbagai kalangan, baik untuk m elanjutkan studi atau kerja di Jepang selamat berngkat, selamat kembali dan sukses selalu,” pesannya.

Dekan Fakutas Ilmu Budaya Dr. Elfiondri, SS, M.Hum menambahkan untuk membangun networking diperlukan kemampuan berbahasa yang baik. Dengan bekal yang sudah dipelajari di kampus dapat menjadi langkah untuk memperluas hubungan dengan orangorang yang telah dikenal selama di Jepang.

“Tidak banyak perguruan tinggi yang membe-

 Redaktur:Afrianita

rikan kesempatan untuk dapat belajar dan bekerja ke luar negeri, dengan kuliah di UBH peluang tersebut dapat diperoleh.

Dalam waktu dekat ini juga tidak hanya dari Sastra Jepang yang ada program student exchange dan magang ke luar negeri, Sastra Inggris pun sedang merancang program untuk ke Jerman,” imbuhnya.

S ementara i tu, Wakil Rektor III Universitas Bung Hatta Dr. Diana Kartika mengatakan Plan Do merupakan perusahaan yang menyalurkan magang mahasiswa ke Jepang dalam bidang perhotelan berkelas hotel bintang empat dan bintang lima. (h/ita)

 Layouter: Rahmi

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Unand Akan Ikuti University Fair PADANG, HALUAN — Dalam meningkatkan kerjasama University Partnership dan rencana promosi perguruan tinggi di Filipina, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila berkunjung ke Universitas Andalas pada Rabu (28/3) di Ruang Rektor Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang.

Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA dalam keterangan persnya kepada Haluan akhir pekan lalu mengatakan, Unand sangat berterima kasih atas kedatangan Atdikbud Manila ke Unand dalam rangka mengundang menjadi peserta dalam University Fair yang akan diseleng garakan pada bulan Oktober di Manila mendatang.

“Terima kasih atas kedatangan Atdikbud KBRI Manila ke Universitas Andalas serta mengundang menjadi peserta dalam University Fair. Ini kesempatan baik agar diirik di internasional karena merupakan kesempatan besar dalam memperluas promosi ke luar negeri yang diselenggarakan di Filipina,” tuturnya.

Semenetara itu, Dr.Lili Nurlaili selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Manila mengatakan bahwa Universitas Andalas merupakan universitas terbaik khususnya di Kota Padang.

Oleh karena itu, kedatangannya bermaksud untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka University Partnership dan rencana promosi perguruan tinggi dalam kegiatan University Fair di Filipina.

“Dalam kegiatan tersebut, memang universitas terbaik yang diundang agar dapat merasakan manfaatnya bagi kedua belah pihak,” tutupnya.

Menindaklanjuti undangan tersebut, Universitas Andalas akan mempersiapkan semaksimal mungkin persiapannya dalam kegiatan University Fair. (h/rel)

PNP Jalin Kerja Sama dengan Hipmi PADANG, HALUAN— Dorong mahasiswa mengikuti kompetensi bisnis mahasiswa yang diadakan Kemenristekdikti, Politeknik Negeri Padang (PNP) menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Direktur PNP Surfa Yondri usai penandatangan kerjasama dengan Hipmi Sumbar menyebutkan antusias mahasiswa mengikuti kompetensi ini cukup besar. Terbukti tahun lalu terdapat 5 judul proposal yang tembus dari 25 proposal yang boleh diajukan masingmasing perguruan tinggi.

“Karena ketatnya persaingan kami menggandeng Hipmi untuk memberikan masukan, “ terang Surfa.

Terkait kompetensi ini, dana yang akan dikucurkan mulai dari Rp10 juta hingga Rp40 juta. Jika dana yang dibutuhkan ternyata lebih besar, mahasiswa mencari pendanaan dari sumber lain.

Ia juga mengatakan, tahun ini PNP berkesempatan menjadi tuan rumah Workshop Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2018, Sabtu (31/3) yang diadakan Kemenrisrekdikti. Peserta workshop tidak hanya dari Sumatera Barat juga terdapat dari Medan. “Dikti membatasi, peserta hanya 100 orang untuk setiap workshop, “ terangnya.

Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti Bapak Drs. Ismet Yus Putra mengatakan tujuan kegitan ini untuk menanamkan karakter wirausaha kepada mahasiswa. “Mahasiswa memiliki ide kreatif dibandingkan masyarakat biasa, “ sebutnya.

Sementara itu ketua Hipmi Sumbar Iqra Cissa mengatakan siap memberikan bantuan pendampingan kepada mahasiswa PNP untuk mengikuti kompetisi kewirausahaan yang diadakan oleh kemenristekdikti. “Kami dari Hipmi mendorong mahasiswa untuk berwirausaha. Jika para mahasiswa tersebut mengalami kendala dalam berwirausaha kami siap memberi bantuan,” ujar Iqra Cissa. (h/san)

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

11

WAMEN ESDM ARCHANDRA

Dukung Berdirinya Politeknik BDTBT SAWAHLUNTO, HALUAN - Wakil Menteri ESDM RI Archandra Tahar dukung berdirinya politeknik Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) Sawahlunto.

Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke BDTBT Sungai Durian Sawah-

lunto, Kamis (29/3).

Politeknik BDTBT sendiri mulai menerima mahasiswa baru pada pertengahan 2018 ini dengan 3 program pendidikan (prodi) yakni, teknik teknologi pertambangan, teknik survey pemetaan dan teknik alat berat.

“Penting rasanya keberadaan BDTBT sebagai salah satu balai di bawah naungan Kementrian ESDM untuk lebih mengembangkan diri. Berkontribusi menciptakan sumber daya manusia handal, tidak sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah saja,” ungkapnya.

Ditambahkan Wamen yang urang awak itu, BDTBT harus lebih inovatif mengembangkan fasilitas yang dimilikinya.

Sebagai satu satunya diklat tambang bawah tanah semes-

MELIHAT - Wamen ESDM, Archandra Tahar saat melihat kelengkapan fasilitas BDTBT Sungai Durian Sawahlunto, Kamis (29/ 3).RIKI YUHERMAN

tinya BDTBT Sungai Durian ini sudah memiliki fasilitas international dan profesional sehingga sasarannya tidak saja tenaga kerja lokal tapi juga dari manca negara.

“Kita harus banyak belajar dari negara lain, bagaimana mengembangkan sesuatu fasilitas, apalagi fasilitas diklat, sehingga lebih terkenal luas hingga manca negara,” katanya.

Di hadapan karyawan BDTBT Wamen juga menyoroti terkait keberadaan tambang batubara yang dilakukan oleh rakyat atau tambang rakyat.

Wamen Archandra menegas kan bahwa tambang rakyat juga harus mengikuti peraturan pertambangan yang berlaku sehingga tidak berakibat fatal seperti kecelakaan tambang yang banyak merenggut jiwa

pekerjanya.

Kepala Badan Pengembangan Energi dan Sumner Daya Mineral Wiratmaja menambahkan, selain memdirikan politeknik pihaknya juga tengah mengupayakan lahan lubang bekas tambang Sawahluwung milik PT. BA sebagai lokasi praktek peserta diklat dan mahasiswa politeknik dan juga akan mengakuisisi tam-

bang pingkir milik PT. Antam yang habis pada 2020 nanti juga sebagai tempat pendidikan.

“Hal itu kita lakukan dalam upaya menambah kelengkapan tempat pendidikan dan juga praktek diklat, sehingga kedepannya BDTBT lebih profesional menghasilkan SDM tambang,” ujarnya didampingi kepala BDTBT Indra Lubis.(h/ rki).

PERIZINAN USAHA INDUSTRI,

27 Pegiat Amdal Raih Sertifikat PPKLH UNP PADANG, HALUAN — Kegiatan pembangunan memberikan dampak lingkungan, baik besar maupun kecil. Saat ini aktifitas kegiatan terkecil diperkotaan (mall, pom bensin, gedung/ruko, perumahan) hingga kegiatan industri lainnya akan memberikan dampak lingkungan sehingga perlu dibuat suatu kajian dampak lingkungan.

Tak hanya itu, jajaran pemerintah juga mesti melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Atas PP tersebut sa-

ngat lah jelas Peraturan pemerintah terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan untuk syarat perijinan, dimana hasil study Amdal akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan izin usaha/ kegiatan.

Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PPKLH) UNP memberikan kesempatan kepada 27 peserta Training adalah peminat lingkungan hidup terutama Amdal, konsultan, swasta, Dinas Instansi terkait mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Amdal Ang-

katan I. Sebanyak 27 peserta itu yang mengikuti Latdas Amdal mulai Kamis 29 Maret hingga 1 April 2018.

“Pelatihan di desain untuk memahami pengertian, proses dan manfaat Amdal. Memahami Identifikasi, Prakiraan, Evaluasi dan Mitigasi Dampak Lingkungan (IPEM dalam Amdal). Dan memahami kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan Amdal serta memahami proses penyusunan dan

SEBANYAK 27 peserta itu mengikuti Latdas Amdal mulai Kamis 29 Maret hingga 1 April 2018 di UNP.

penilaian Amdal, serta penerbitan izin lingkungan,” ujar Dr, Endang Dewata, M,Si, Ketua PPKLH UNP saat memberikan sambutan pada pembukaan Latdas Amdal Angkatan I, Kamis (29/3) di Ruang Sidang Pasca Sarjana UNP. Ditambahkannya, pelatiah yang baru pertama kali diadakan PPKLH UNP ini juga mendesain peserta mampu memahami pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan Amdal, mampu memahami etika penyusun dan penilai Amdal serta memahami sistem informasi Amdal.

Latdas Amdal Angkatan I PPKLH UNP diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumbar, baik dari Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta.

Pelatihan berlangsung selama 4 hari dibuka oleh Rektor UNP, Prof Ganefri diwakil Prof Rusdinal, Ketua LP2M UNP, turut hadir Prof Eri Berlian, salah satu pemateri.

Setelah acara pembukaan dan penjelasan pelatihan, peserta menik mati coffee break yang telah disedia kan. Pelatihan Dasar-Dasar Amdal Ke-1 hanya satu kelas. Setelah menik mati coffee break, peserta mengikuti pelatihan yang diisi dengan pemberian materi oleh para ahli di masing-masing bidang. (h/rel)

FKIP UMSB

Gelar Uji Kompetensi Siswa SLTA PADANG,HALUAN — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, bekerja sama dengan Alumni dan Civitas Akademika melaksanakan Uji Kompetensi Siswa SLTA se Sumatera Barat. Uji Kompetensi tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kompetensi siswa SLTA khususnya siswa kelas III tahun pelajaran 2017/ 2018 mengakhiri masa studinya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketua pelaksana Afdal memaparkan, Uji Kompetensi ini dilaksanakan untuk memotivasi siswa dalam membekali diri menyongsong ujian nasional yang akan dilaksanakan satu bulan lagi oleh pihak Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. Acara yang diikuti dengan semangat oleh siswawww.harianhaluan.com

siswa SLTA se-Sumbar, berlangsung Jumat, (30/3) di Kam pus UMSB Padang Panjang.

Sementara itu, Koordinator pelaksana Dr. Zulfardi Darussalam, MPd dalam kata sambutannya menjelaskan, Uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BEM FKIP Universitas Muhammadiyah di Padangpanjang juga merupakan satu usaha oleh FKIP sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam memetakan kemampuan siswa SLTA se Sumatera Barat dalam mempersiapkan dirinya memasuki gerbang pendidikan tinggi.

“Uji Kompetensi ini dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis dengan tiga meteri ujian yaitu bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris,” kata Zulfardi Lebih jauh dijelaskan nya, Kompetensi yang diukur dalam uji ketiga mata pelajaran tersebut disesuai

kan dengan ujiaan masuk perguruan tinggi yang dilak sanakan setiap tahun oleh Kemenristekdikti dalam men jaring calon mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. “Sebanyak 120 sekolah SLTA se Sumbar, pada Uji Kompetendsi kali ini. Dan keluar sebagai peraih peringkat pertama adalah utusan SMA Negeri 4 Bukittinggi atas nama Abdul Razi, Peringkat kedua diraih oleh utusan Madrasah Aliyah Swasta Tanjuang Barulak kabupaten Tanah Datar atas nama Sartika Dewi dan peringkat ketiga diraih oleh utusan dari Mad rasah Aliyah Negeri 4 Pasa man Barat atas nama Egy. Kepada para peraih pering kat utama ini diberi hadiah berupa tropi dan tabanas oleh panitia, di samping itu untuk seluruh peserta Uji Kompetensi panitia juga memberikan sertifikat,” pa-

par Dr. Zulfardi Darussalam, M.Pd. Zulfardi yang dosen sastra di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMSB menghimbau kepada para siswa yang telah menyempatkan diri mengi-

kuti Uji Kompetensi tersebut untuk memiliki semangat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai satu usaha untuk membekali diri dengan ilmu dan keterampuilan. Dalam kesempatan tersebut beliau

PARA peraih peringkat terbaik pezserta Uji kompetensi Siswa SLTA se Sumatera Barat beserta panitia Pelaksana, foto bersama usai uji kompetensi.

juga mengingatkan kepada para siswa yang akan menamatkan pendidikannya di SLTA sebentar lagi, untuk memiliki kecerdasan dalam mengerjakan soal-soal ujian.

Kecerdasan menjawab soal tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual semata, tetapi banyak hal yang berperan di dalamnya termasuk kecerdasan dalam menyiasati waktu saat ujian berlangsung.

Dalam pesan selanjutnya, ia juga menegaskan kepada siswa untuk berhati hati memilih perguruan tinggi. Seringkali ketiadaan informasi dan ketidaktahuan akan minat atau bakat kerap menyebabkan masalah dan penyesalan di kemudian hari. Misalnya, perguruan tinggi pilihan ternyata kualitasnya tidak sesuai harapan, tidak dapat mengikuti materi kuliah dengan baik karena tidak tertarik di bidang  Redaktur: Atviarni

pilihanya, serta tidak dapat menyelesaikan kuliah dengan baik ataupun diganjar drop out oleh perguruan tinggi tempat kuliah karena masa studi telah lewat atau indeks prestasi tidak mencapai standar yang ditetapkan.

Karena itulah, pemilihan tempat kuliah dan jurusan yang tepat sedini mungkin harus mulai dipertimbangkan. Seiring denga hal tersebut doktor Sastra itu menghimbau kepada para siswa yang memiliki minat menjadi guru atau tenaga pendidik untuk datang ke FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang memiliki tiga program studi sarjana yang telah terakreditasi B. Ketiga program studi tersebut adalah pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pendidikan Matematika, serta Pendidikan Bahasa Inggeris.(h/rel)  Layouter:Yohanes

12

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Subuh Berjemaah Terus Digulirkan PAYAKUMBUH, HALUAN — Gerakan Subuh Berjemaah (GSB) yang dicetuskan oleh Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dua tahun lalu, sampai saat ini terus bergulir.

Bahkan baru-baru ini, Pemko Payakumbuh memperkuat Gerakan tersebut melalui surat edaran safari GSB bagi yang melibatkan para Kepala OPD di Kota Payakumbuh.

Dalam Surat Edaran Wali Kota Payakumbuh Nomor 451/07/SE/2018 tentang Pelaksanaan Safari Gerakan Subuh Berjamaah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2018, Wali Kota meminta setiap pimpinan OPD dan para ASN di lingkungan Pemko Payakumbuh untuk menjadi lokomotif dan berperan aktif dalam mengajak diri, keluarga dan lingkungannya untuk meramaikan masjid serta menyukseskan Safari GSB ditempat tinggal mereka masingmasing.

“Seperti di Turki, kami ingin suatu saat jumaah Sholat Subuh di Payakumbuh seramai jamaah Sholat Jum’at, sehingga Islam sebagai rahmatan lil’alamin itu akan dirasakan oleh warga Kota Payakumbuh,” kata Riza Falepi beberapa waktu yang lalu.

Kepala Bagian Kesra Kota Payakumbuh, Ul Fakhri menyampaikan, program GSB merupakan agenda rutin Pemko Payakumbuh sebagai ikhtiar untuk memakmurkan masjid sekaligus membentuk warga kota yang religius dan berakhlak mulia.

“Kegiatan ini bagian dari rencana kerja bagian Kesra dan dilaksanakan secara berkala melibatkan pimpinan daerah serta para kepala OPD. Diharapkan dengan hadirnya kepala daerah serta para kepala OPD dalam GSB ini, maka masyarakat juga akan terbawa bersemangat memakmurkan masjid mereka,” ujar Ul Fakhri saat dihubungi melalui seluler, Minggu (01/ 4).

Pada pelaksanaan GSB Sabtu (31/ 03), ada sebanyak dua tim yang turun.

Tim satu dipimpin langsung oleh Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi didampingi Sekdako Benni Warlis dan beberapa pimpinan OPD. Mereka mengunjungi Masjid Istiqomah Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Sementara Tim Dua, dipimpin oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz didampingi Asisten II, Amriul Datuak Karayiang, dan beberapa kepala OPD. Tim mengunjungi Masjid Baiturrahim Padang Kaduduk, Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara.

“Alhamdulillah, kegiatan berlangsung dengan lancar dan respon jamaah sangat positif dengan adanya GSB ini. Mudah-mudahan kedepan program ini bisa terus bergulir dan memberi manfaat kebaikan bagi masyarakat dan Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Realisasi PAD 2017 Payakumbuh Lebihi Target PAYAKUMBUH, HALUAN — Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2017 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, Sabtu (31/3).

PERTUNJUKAN SENI — Atraksi seni dan budaya pada pekan budaya tahun lalu yang juga dilaksanakan di Kantor Bupati Bukik Limau Sarilamak. IST

Pekan Budaya Limapuluh Kota Segera Digelar LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Pendiikan dan Kebudayaan setempat, segera menggelar Pekan Budaya tahun 2018 mulai tanggal 13 sampai 18 April mendatang.

Perhelatan daerah itu, sudah menjadi wahana pelestarian nilai-nilai seni dan budaya anak nagari utamanya Luak Limo Puluah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota, Hj. Indrawati, S.Pd, MM.Pd didampingi Kasi Kesenian dan Nilai Tradisi Dedi Iswandi kepada wartawan di Tanjung Pati, beberapa hari yang lalu menuturkan, kegiatan Pekan Budaya juga akan menggelar festival budaya yang merupakan salahsatu upaya pelestarian sekaligus promosi beragam potensi seni dan budaya di daerah ini.

“Karena itu, kita berharap event seni dan budaya itu menjadi salahsatu upaya melestarikan dan mempromosikan budaya daerah ini. Tak kalah pentingnya, untuk menggali, membina dan mengembangkan serta menanamkan nilai-nilai budaya terhadap generasi muda,” ujar

Indrawati.

Menurut Indrawati, dewasa ini tidak sedikit generasi muda yang lebih mengenal serta menyukai budaya asing.

Sehingga mulai jarang yang meminati dan mencintai seni budaya daerah. Jika ini dibiarkan terus, kemungkinan lambat laun kekayaan seni dan budaya dari nenek moyang tersebut akan hilang ditelan masa.

“Menyikapi fenomena itu, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan pekan budaya sebagai sarana untuk menggali, dan mengembangkan serta melestarikan seni dan budaya tersebut,” ujar Indrawati menambahkan.

Dikatakan, alek daerah itu bakal digelar di komplek kantor bupati di Bukit Limau Sarilamak, akan dibuka pada Jumat (13/4) siang. Sedangkan seni dan budaya yang diperlombakan antara lain festival randai, lomba tari Minang kreasi, alua pasambahan, talempong pacik, qasidah rebana dan lagu pop Minang, serta lomba baju kuruang basiba tradisi dan modifikasi.

Sedangkan peserta lomba antara lain berasal dari masyarakat umum, utusan kecamatan, sekolah dan sanggarsanggar seni budaya anak nagari. Festival randai misalnya akan diikuti utusan kecamatan. Begitu juga dengan lomba alua pasambahan bakal diikuti utusan sekolah disamping juga utusan kecamatan dan nagari,” sela Dedi Iswandi.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi, yang dihubungi terpisah menyebut, Pekan Budaya tersebut tidak hanya untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah, namun juga menjadi ajang kompetisi dan suport bagi generasi muda, sanggar seni dan seniman di Luak Limopuluah.

“Selain untuk ajang kompetisi, iven seni dan budaya itu tentunya juga menjadi moment penting untuk mengenalkan kekayaan seni dan budaya kita, utamanya yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat daerah ini dan masyarakat daerah lain serta wisatawan,” tutur Irfendi. (h/zkf)

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Wawako menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Payakumbuh 2017 ditargetkan Rp114.778.257.966, namun realisasinya ternyata melewati target yakni sebesar Rp116.596.302.337 atau 101, 58 %.

Sementara, Dana Perimbangan yang semula sebesar Rp604.578.849.781 sampai tahun anggaran berakhir direalisasikan Rp601.830.078.683 atau 99.55 %.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ditargetkan Rp609.533.394.835, sampai tahun anggaran berakhir terealisasi Rp596.081.338.107. Pada sektor Belanja Daerah tersebut seperti yang dijelaskan Erwin Yunaz, terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.299.864.067.041 sampai akhir tahun anggaran d i r e a l i s a s i k a n Rp276.055.631.402, atau sekitar 92.06 %.

Sedangkan untuk Belanja Lansung ditargetkan sebesar Rp450.084.700.234, namun sampai tahun anggaran berakhir direalisasikan sebesar Rp418.168.172.525 atau sekitar 92.91%. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Payakumbuh, Tahun 2012 – 2017 yakni, Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota yang Maju, Sejahtera dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarka Basandi Kitabullah.

Maka pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 juga disejalankan dengan Misi Kota yang terbagi dalam tujuh misi yakni, Menjadikan Kota Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan bebas KKN. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan

menjunjung tinggi nilainilai agama ditengah masyarakat dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarka Basandi Kitabullah.

Sejalan dengan itu, mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral, Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagan masyarakat adat local dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh serta mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai rencana tata ruang wilayah Kota Payakumbuh.

Visi dan MIsi Kota Payakumbuh sebagaimana yang tersebut dioperasionalkan dalam 9 prioritas pembangunan Tahun 2017 yakni, peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, Penyelenggaran Pemerintah yang Baik, Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis UMKM, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Kemudian, peningkatan Iman dan Taqwa, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota, penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah. Namun diakuinya masih banyak kekurangan yang harus menjadi perhatian bersama untuk kemajuan Kota Payakumbuh ”Kami menyadari, dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan belum memenuhi tuntutan kesempurnaan dari berbagai pihak. Namun kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan maupun percepatan terutama pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan Payakumbuh maupun agenda Nasional,” ulas Wawako. (h/zkf)

KISAH BAKHTARUDDIN

36 Tahun Jadi PNS, ke Kantor Masih dengan Motor (bagian 1) Laporan: DADANG - Payakumbuh 36 tahun berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukanlah waktu yang singkat. Selama itu pulalah profesi yang dilakoni oleh Bakhtaruddin, PNS Kota Payakumbuh sebagai abdi negara sejak 1981 silam. Berbagai suka duka dan pahit-manisnya hidup sebagai PNS sudah dirasakan pria kelahiran Pariaman 5 Maret 1960 itu.

BAKHTARUDDIN

H

ampir separuh hi dup nya , dimanfaatkan pria dengan sapaan akrabnya Batar itu untuk kepentingan daerah. Kini, menginjak usianya yang ke-58 tahun, status PNS ditinggalkan Bakhtaruddin. “Mulai 1 April 2018 ini, saya sudah pensiun. Tidak PNS,” ucap Bakhtaruddin pada Minggu (1/4) siang di Kota Payakumbuh.

Ada yang unik dari sosok Bakhtaruddin meski sudah 36 berdinas. Selama jadi PNS, untuk pergi ke kantor dirinya tidak pernah dengan mobil seperti kawankawannya lain yang sudah ada jadi pejabat tinggi. Sepeda motor berplat merah, jatah dari pemerintah, itu lah kendaraan satu-satunya www.harianhaluan.com

yang manfaatkan Batar untuk hilir mudik dalam menjalankan tugas.

Bakhtaruddin memulai karirnya sebagai abdi negara ketika diangkat pada 1 Maret 1982 pada instansi Departemen Penerangan Kodya Payakumbuh atau 12 tahun setelah berdirinya Kota Payakumbuh ditahun 1970.

Itupun ketika dirinya baru menginjak umur 22 tahun.

Bakhtar pun menceritakan bagaimana kisah hidupnya hingga pensiun sebagai PNS. Bakhtaruddin merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Bapaknya merupakan ‘ompak’ Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota bernama Nasruddin dan ibunya dari Pariaman bernama Samsinar.

Dari 11 saudara itu, kata Bakhtar, satu meninggal dunia. Yakni adik laki-laki nomor 4. “Kami 11 bersaudara dan sekarang masih hidup 10 orang. Adik nomor 4 meninggal kena musibah ketika masih kuliah di Unand pada tahun 1987.

Ketika itu, beliau melakukan ekpsedisi Mapala Unand ke

Mentawai. Tetapi naas, ketika hendak menyeberang sungai dengan perahu, perahu yang ditumpangi adik saya terbalik,” katanya.

Dari 3 penumpang, dua diantaranya meninggal dunia terbenam didalam sungai disana. “Adik saya berupaya menolong temannya yang tidak bisa berenang ketika perahu terbalik. Tapi karena kondisi medan yang sulit dan membahayakan sehingga adik sayapun ikut tewas,” terang Bakhtar lagi.

Sehari setelah itu, barulah jasad adik kandungnya berhasil ditemukan didasar sungai kedalam 5 meter lebih. Singkat cerita, Batar dan saudara yang lain dibesarkan dari keluarga pamong.

Bapaknya merupakan pegawai di Lembaga Permasyarakatan di Padang. Dari 10 kakak beradik, 7 diantaranya berstatus PNS. Ketika ditanya, kenapa Bakhtarruddin tertarik jadi PNS, jawabannya singkat saja.

Ia ingin meneruskan pengandian orang tua sebagai abdi negara. Sebelum jadi PNS, berbagai pekerjaan berat pernah dilakoni Batar. “Bapak PNS maklum waktu itu penghasilan belum seberapa. Adikadik juga banyak yang sedang sekolah dan membutuhkan biaya. Terpaksa, usai tamat SMA saya tidak kuliah demi adik-adik,” ucapnya.

Dari bertukang hingga

 Redaktur: Heldi Satria

berjualan keliling pernah dilakukan Batar ketika baru tamat dari SMA PGRI 1 Padang pada 1981. Hendak kuliah tetapi kondisi keluarga tidak mengizinkan.

Dirinya mengalah demi kesuksesan adik-adik.

Ketika belum ada pekerjaan tetap, Batar berusaha mencari pekerjaan di berbagai perusahaan di Kota Padang. Setelah menerima ijazah, berkas tersebut diperbanyak Bakhtar untuk disodorkan ke berbagai perusahaan. Dengan tekad yang kuat, dirinya mencoba mengadu nasib melamar pekerjaan kesana-sini. ”Kebetulan tak berapa lam usai tamat SMA, ada lowongan penerimaan PNS di Padang. Dan saya coba pula memasukkan lamaran kesana sambil menunggu panggilan dari perusahaan lain yang sudah dimasuki lamaran,” ucapnya.

Karena berkat sabar dan usaha yang keras, nasib baik berpihak pada dirinya. Bakhtaruddin lolos untuk seleksi tahap awal sebagai CPNS ketika itu.

Usai tes dan mengikuti serangkaian pendidikan CPNS, Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai PNS keluar. Batar sangat senang, dirinya ditempatkan di Departemen Penerangan Kodya Payakumbuh saat itu. (bersambung)      Layouter: Rahmi

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Ratusan Pebalap Jajal Ganasnya Gunung Silayang AGAM, HALUAN — Ratusan pebalap dari berbagai daerah di Indonesia menjajal Gunung Silayang, dalam iven XGas#1 Extreme Minggu, (1/4). Acara yang dipusatkan di Sungai Pua, Lubuk Basung, penuh sesak.

Acara dibuka bupati Agam diwakili Kapolres Agam AKBP. Ferry Suwandi didampingi Sekab Agam H. M. Dt. Maruhun mendapat apresiasi luas banyak kalangan.

Ajang ini juga mendapatkan antuasias sangat baik dari masyarakat dengan datang dan menyaksikan acara tersebut. Sementara pebalap juga antusias bahkan ada yang datang sejak sejak Jumat (30/3).

Kapolres Agam AKBP. Ferry Suwandi saat prosesi pelepasan mengatakan, event trabas XGAS#1 Gunung Silayang merupakan iven positif dan memiliki multi efect bagi seluruh elemen masyarakat.

Ia juga mengapresiasi terobosan yang dilakukan panitia dan LBM. Menurutnya event trabas apalagi di wilayah Agam khususnya di Lubuk Basung arena yang dimiliki sangat menantang dan mengesankan.

“Ajang ini tidak hanya sebagai ajang penyaluran hobi, tapi juga memperkenalkan daerah dan potensi yang dimiliki,” katanya.

Dalam kesempatan itu Kapolres Agam itu juga menyampaikan pesan-pesan khusus terkait kamtibmas, bahaya narkoba dan hoax serta meminta seluruh peserta bahkan seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kebersamaan serta menjunjung tatanan yang h/yat) ada. (h/yat)

192 Atlet SD Agam Ikuti O2SN AGAM, HALUAN — Sebanyak 192 orang atlet SD dari 16 kecamatan di Agam bertarung memperebutkan medali dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten yang berlangsung di Lubuk Basung Sabtu(30/3)-Minggu(1/4).

Cabang yang dipertandingkan dalam O2SN atletik, bulutangkis, renang, karate, pencak silat dan senam.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana O2SN,Melki Efendi, para pemenang akan mendapatkan hadiah untuk juara I medali emas, juara II perak, dan juara III perunggu, ditambah piagam penghargaan dari Dinas Pariwista Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, serta tropi bergilir Bupati Agam bagi kontingen peraih medali terbanyak.

Para juara nantinya akan menjadi duta olahraga Agam ke lomba O2SN tingkat Provinsi Sumatera Barat pada April 2018 di Kota Padang, selanjutnya bagi yang berprestasi akan mewakili provinsi ke O2SN tingkat nasional di Jogjakarta pada September 2018 mendatang.

Pembukaan O2SN Agam di GOR Rang Agam Lubuk Basung Sabtu(30/3)oleh Sekda Agam Martias Wanto berlangsung meriah turut dihadiri Asisten I Setda Agam Isman Imran, Kepala Disparpora Agam Jetson, dan Kepala Disdikbud Agam Isra , acara ditandai h/ks) dengan pemukulan tambua. (h/ks)

SEKDA Agam Martias Wanto membuka O2SN tingkat SD

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

13

PASKA PENYAMPAIAN LKPJ

DPRD Agam Gelar Rapat Pansus AGAM, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ tahun 2017 tentang Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pembentukan tersebut Guna menyikapi Nota Penjelasan Bupati Agam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 yang telah disampaikan bupati pada rapat paripurna, Kamis (29/3) lalu, DPRD Agam bentuk.

Ketua Pansus Arman J Piliang, Minggu (1/4) mengatakan, seluruh anggota pansus serius dalam setiap pembahasan. Ia mengatakan pansus diketuai dirinya, Wakil Ketua Pansus Novi Irwan dan Sekr etaris Pansus Ridwan Suhaili.

“Pada Jumat (30/3) pansus telah menggelar rapat pansus untuk mengatur jadwal pem- BENTUK PANSUS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam membentuk Panitia bahasan tersebut LKPJ ter- LKPJ tahun 2017 tentang Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. sebut. Kegiatan berjalan lancar,” katanya pada Haluan, Agam Hasneril. guna untuk mendapatkan in- liang. kemarin..

“Ini merupakan salah satu formasi terkait LKPJ Bupati Ketua DPRD Agam, Marga Rapat yang dipimpin oleh tugas DPRD dalam menjalan- Agam tahun 2017.

Indra Putra, didampingi Kaitu, turut dihadiri oleh Ketua kan fungsi kontrol dan pe“Kita akan melakukan RDP subag Humas, Hasneril, meDPRD Agam Marga Indra Putra, ngawasan terhadap Pemda,” mulai dari Sekda, Asisten, ngatakan, kepada Pansus LKPJ S.Pd, anggota pansus, Kabag ujar Arman J Piliang.

Kepala OPD, Kabag serta Ka- untuk memberikan catatan atas Anggaran Nasrial, pendamping Ia m enyebut, p ihaknya bid terkait dengan nota Bupati temuan-temuan di dalam redari Sekretariat DPRD Agam akan melakukan Rapat Dengar Agam tentang LKPJ tahun 2017 komendasi u ntuk ditindak serta Kasubag Humas DPRD Pendapat (RDP) dengan Pemda tersebut, “ kata Arman J Pi- lanjuti di tahun anggaran be-

Khusus (Pansus) pembahasan

rikutnya.

Dikatakannya, menyikapi LKPJ Bupati Agam tahun 2017, DPRD konsisten mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 yang di amanatkan melakukan pembahasan secara internal sesuai dengan mekanisme yang ada. (h/yat)

P2TP2A Sumbar Tingkatkan Kapasitas SDM

JALAN jorong Muaro Palintangan nagari Sungai Puar kecamatan Palembayan yang longsor.

Jalan Muaro Palintangan Longsor AGAM,HALUAN — Sepanjang lebih kurang 20 meter ruas jalan di jorong Muaro Palintangan nagari Sungai Puar kecamatan Palembayan yang longsor beberapa bulan lalu makin memprihatinkan.

Masyarakat meminta Dinas PUPR segera memperbaikinya, agar longsor tidak bertambah parah.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat nagari Sungai Puar, Antonai Sikumbang, ruas yang longsor itu hingga saat ini masih dapat dilewati kendaraan roda dua, tapi kondisinya sangat memprihatinkan, longsor bisa bertambah dan dapat menghabiskan seluruh badan jalan bila datang musim hujan.

“Jalan ini sepanjang lebih kurang 1 Km ini merupakan penghubung jorong Muaro Palintangan dengan jalan utama, sejak longsor pada musim hujan

lalu tidak pernah diupayakan untuk memperbaikinya, padahal telah disampaikan ke pemerintah, bahkan pernah ditinjau aparat dai PUPR, awal Maret lalu juga telah dibicarakan dengan camat Palembayan,” kata Antoni.

Ditambahkannya, Jika jalan ini putus, maka masyarakat harus berjalan kaki menuju jalan utama dan ke pasar untuk menjual hasil tani, karena tidak ada jalan lain.

Masyarakat Jorong Muaro Palintangan yang berjumlah ratusan jiwa bermatapencaharian, tani dan kerajinan apa besi (pandai besi).

Hasil apa besi pengrajin Muaro Palintangan berupa alat pertanian seperti cangkul, singka bajak, pisau, sabit dan sebagainya laris di pasar-pasar tradisional Palembayan dan sekitarnya. (h/ks)

BUKITTINGGI, HALUAN — Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumbar, melakukan pertemuan dengan pengurus P2TP2A Kota Bukittinggi, Kamis (29/3). Pertemuan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) P2TP2A kabupaten/kota se -Sumbar Tahun 2018.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua P2TP2A Propinsi Sumbar Nevi Irwan Prayitno beserta pengurus lainnya, Ketua P2TP2A Kota Bukittinggi Yessi Ramlan Nurmatias, Bundo Kanduang, LKAAM, pemerhati perempuan dan anak, pengurus P2TP2A Bukittinggi serta SKPD terkait.

Ketua P2TP2A Kota Bukittinggi Yesi Ramlan Nurmatias mengatakan, sebagai kota Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Bukittinggi rentan dengan permasalahan sosial dan permasalahan keluarga.

Bahkan akhir-akhir ini juga sudah mulai mencuat sejumlah persoalan sosial yang menyangkut masalah perempuan dan anak.

Menyiikapi persolan tersebut, tentu tidak bisa dibiarkan dan butuh penanganan yang serius dari semua pihak yang dimulai

dari upaya pencegahan. “Untuk saat ini, program terbaru dari P2TP2A Bukittinggi dalam mengatasi persoalan sosial itu adalah menggandeng lembaga dan instansi terkait dalam program sekolah keluarga. Dengan harapan akan merubah dan menekan kondisi negatif yang mulai terjadi ditengah masyarakat,” kata Yesi Dalam program sekolah keluarga yang telah dicanangkan itu ujar Yesi, ada materi tentang dasar- dasar perkawinan, cara mendidik anak dan cara berperilaku di rumah tangga. Selain itu juga ada pengetahuan hukum, pengetahuan adat dan pengetahuan umum lainnya. Untuk tahap awal, sekolah keluarga yang dikembangkan tersebut dimulai satu kelas di kelurahan.

Setelah itu akan dievaluasi kembali dan dikembangkan.

“Dengan sekolah keluarga kita harapkan anak-anak warga Bukittinggi dapat diurus dengan lebih baik dan lebih sempurna. Termasuk mencegah perkawinan yang rentan kekerasan, serta pelecehan seksual yang marak akhir-akhir ini. Melalui sekolah keluarga d iharapkan angka perceraian juga dapat menurun,” harap Yesi.

Sementara Ketua P2TP2A Sumbar Ny. Nevi Irwan

Prayitno mengatakan, saat ini pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dituntut untuk berinovasi dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di daerah. Inovasi sekolah keluarga yang digagas P2TP2A Kota Bukittinggi dinilai sangat bagus dan menjadi percontohan dalam mengatasi persoalan sosial. Namun demikian kegiatan magrib mengaji, subuh berkah dan program-program lainnya juga perlu ditingkatkan.

Menurutnya, sekolah keluarga yang dibuat untuk menyelesaikan masalah keluarga. Karna masalah keluarga ini tidak bisa hanya lewat sosialisasi dan edukasi saja, tapi juga dibutuhkan regulasi dan penanganan yang diharapkan dapat memberikan hasil lebih nyata. ”Negara tanpa ketahanan keluarga yang kuat ibarat bangunan gedung dengan batu bata yang lapuk.

Suatu saat akan mudah roboh dan ambruk. Untuk itu kita harus kompak dalam menyelesaikan masalah sosial di dalam masyarakat.

Seperti kompak antara ulama, pemimpin dan kaum adat. Karna kita tidak bisa bekerja sendirian, perlu kerjasama dari berbagai pihak,” ujar Nevi. (h/tot)

TERPILIH SECARA AKLAMASI

Ramlan Nurmatias Pimpin Pordasi Sumbar BUKITTINGGI, HALUAN — Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia (Pordasi) Provinsi Sumbar periode 2018-2022.

Dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke- X Pordasi Sumbar tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Nikita Bukittinggi, Jumat (30/3), Ramlan dipercaya oleh seluruh peserta Musprov untuk memimpin Pordasi Sumbar.

Musprov Pordasi dipimpin oleh Yontrimansyah selaku ketua sidang pleno, Gusrial sekretaris dan M.Nazuardi anggota.

“Kita patut bersyukur karena Pordasi berhasil melaksanakan Musprov X yang berjalan dengan aman dan lancar. Sehingga Musprov yang dilaksanakan berhasil memilih Ketua Umum Pordasi secara aklamasi untuk periode berikutnya,” ujar Ramlan ketika memberikan sambutan www.harianhaluan.com

dalam Musprov tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ramlan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada panitia, peserta Musprov dan pengurus Pordasi Sumbar, yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin Pordasi Sumbar.

“Atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, maka amanah ini harus saya emban. Tidak ada yang tidak bisa sepanjang kita bersama – sama melaksanakannya,” ujar Ramlan yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Harian Pordasi Sumbar.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pengurus yang lama yang sudah bekerja dan berjuang untuk kemajuan Pordasi Sumbar. “Kedepan apa yang diharapkan dan menjadi cita-cita kita bersama dalam memajukan dan melestarikan pacuan kuda yang telah menjadi tradisi dan kebanggaan masyarakat Sumbar,

akan kita lakukan secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama dari seluruh pengurus dan stakeholder lainnya,” ungkap Ramlan.

Sementara itu Ketua Pordasi Sumbar sebelumnya Azmi Sjahbuddin menyampaikan, Musprov X Pordasi Sumbar yang dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Pordasi Sumbar Periode 2014-2018. Kepengurusan periode 2014 – 2018 terbentuk berdasarkan Musprov Pordasi Sumbar pada bulan Februari 2014 lalu di Padang Panjang, serta dikukuhkan pada tanggal 22 April 2014.

“Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya antara lain, melaksanakan Rakerda setiap akhir tahun serta rapat – rapat penting lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian mensosialisasikan AD/ART, program kerja dan peraturan

FOTO BERSAMA — Walikota Ramlan Nurmatias, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pordasi Provinsi Sumbar periode 2018-2022. Ia terpilih dalam Musprov X Pordasi Sumbar tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Nikita Bukittinggi, Jumat (30/3). GATOT.

pacu kuda Pengurus Pordasi Sumbar. Untuk keanggotaan Pordasi, saat ini sudah ada 8 pengurus cabang Pordasi ditingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Musprov X Pordasi Sum-

bar tahun 2018 mengambil tema “ Kita Tingkatkan Semangat Petani Peternakan Kuda, Menuju Prestasi Nasional”. Usai pemilihan Ketua Umum, selanjutnya dibentuk tim formatur yang

akan membantu ketua terpilih dalam membentuk struktur kepengurusan baru . Tim Formatur ini terdiri dari Busrizal Ja’afar, Gusrial, Edzimal Dt.Rajo Magek dan Adrialis. (h/tot)  Redaktur: Atviarni

 Layouter: Rahmi

14

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

PARLEMENTARIA DPRD KAB. SOLOK

Kesetaraan Gender itu Bukan Hadiah AROSUKA, HALUAN — Kesetaraan gender dan keadilan gender saat ini masih sangat sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan yang bergerak di bidang politik.

Anggota DPRD SUHENDRI Kabupaten Solok, Suhendri di Arosuka, Sabtu (31/3), mengatakan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik memang mengisyaratkan tentang partisipasi dan keterwakilan perempuan 30% dari total seluruh calon legislatif.

Undang-undang itu juga mewajibkan dalam pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% kaum perempuan. Selain itu, kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.

Kalau dilihat dari undang-undang, memang kaum perempuan sudah diberikan kemudahan. Namun sangat disayangkan pada tahap pelaksanaan di lapangan kaum perempuan tetap saja menjadi sekedar pemenuhan persyaratan. Kaum perempuan yang direkrut sudah diprediksi bisa dijadikan bumper elit partai.

Kesetaraan gender itu bukan hadiah atau berkah dari langit, tetapi sesuatu yang diperoleh melalui perjuangan berat. Agar kesetaraan gender itu lebih bisa ternikmati, kata Suhendri, maka tak ada jalan lain selain kaum perempuan harus selalu meningkatkan kapasitas dirinya secara terus menerus.

Peningkatan kapasitas itu bisa melalui pendidikan formal, non formal maupun melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

“Kesetaraan gender dan keadilan itu seperti barang antik, sangat sulit ditemui.

Padahal, kesetaraan gender itu sangat penting dalam mewujudkan kualitas hidup dan dalam peningkatan pembangunan,” ujar Suhendri. Dikatakannya, kaum perempuan saat ini masih harus memperjuangkan posisinya di dalam proses pembangunan.

Budaya lokal, etnisitas, kesukuan, status sosial, agama masih menjadi hambatan untuk mempengaruhi kesetaraan perempuan di dalam proses pembangunan.

Pendidkan dan bimbingan teknis adalah salah satu cara yang ampuh untuk memperluas wawasan kaum perempuan. Dengan wawasan yang luas itu pulalah kaum perempuan secara bertahap membebaskan diri dari ikatan budaya lokal, etnisitas, kesukuan dan status sosial yang selama ini membelenggu. (h/eri)

SEDEKAH KAMBING — Anggota DPRD Kabupaten Solok, Dendi MAg SAg menyerahkan bantuan sedekah kambing untuk anak yatim. IST

Musrenbang Harus Jawab Kebutuhan Rakyat AROSUKA, HALUAN — Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sejatinya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Musrenbang harus mampu merumuskan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang perlu diprioritaskan.

Anggota DPRD Kabupaten Solok Patris Chan di Arosuka, Sabtu (31/3), mengatakan, dengan adanya Musrenbang RKPD ini, berbagai persoalan yang dikemukakan masyarakat dapat diidentifikasi kemudian dicarikan solusinya dalam bentuk program, sehingga program yang muncul benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat

dan bukan keinginan OPD. Dengan demikian nantinya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Musrenbang RKPD ini perlu diselaraskan dan disepakati program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi Arosuka plan, mulai

dari Musrenbang nagari dan Musrenbang kecamatan serta merupakan tahapan penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan daerah guna penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

“Hasil kesepakatan dalam Musrenbang ini, ditambah dengan hasil reses anggota dewan harus jadi acuan perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi pemerintah daerah di tahun anggaran 2019 mendatang,” ujar Patris Chan.

Dikatakannya, hasil perencanaan dua kegiatan itu wajib dijadikan sebagai bahan dan dasar dari penganggaran. Itu penting supaya semangat dari anggaran itu memang men-

jawab kebu tuhan masyarakat bukan atas dasar dari keinginan pemerintah daerah semata.

Memang diakui persoalan itu erat kaitannya dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun tiPATRIS dak serta merta hasil musrenbang itu gugur begitu saja. Maka dari itu DPRD berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembangunan yang aspiratif itu bisa terealisasi dengan kewenangan penganggaran yang ada di lembaga.

“Kami tetap berharap mar-

wah pelaksanaan musrenbang itu kembali ditegakkan, partisipasi warga sangat kami hormati. Sebab pembangunan yang sesungguhnya itu adalah pembangunanyang berawal dari aspirasi maCHAN syarakat,” ujar Patris Chan.

Politisi PPP ini menegaskan, APBD itu milik rakyat, digunakan untuk membiayai program milik rakyat juga, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat bersinergi dengan program milik pemerintah. (h/eri)

59 Anak Yatim Terima Sedekah Kambing GANTUNGCIRI, HALUAN — Gerakan gemar bersedakah yang digerakkan anggota DPRD Kabupaten Solok, Dendi SAg pada tahap awal sempat terseok-seok dan diragukan banyak orang.

Karena gerakan gemar bersadakah yang digagas ustaz Dendy ini agak tergolong aneh, karena yang disedekahkan bukanlah uang, melainkan hewan ternak berupa kambing. Setelah setahun perjalanan, ternyata gerakan ini mampu menyumbang 59 ekor kambing untuk 59

www.harianhaluan.com

orang anak yatim.

“Dari 120 orang anak yatim yang ada di Nagari Gantung Ciri, kami telah berhasil membantu 59 orang di antara mereka. Kita berharap tahun ini seluruh anak yatim kebagian satu ekor kambing betina,” ujar Dendi di Gantung Ciri, Minggu (1/4).

Dikatakannya, sadakah kambing ini tidak hanya untuk anak yatim tetapi juga untuk keluarga miskin, akan tetapi diprioritaskan untuk anak yatim terlebih dahulu. Kalau seluruh anak yatim sudah

kebagian, baru digalang lagi untuk keluarga miskin.

Dengan program ini, katanya, masyarakat Nagari Gantung ciri diimbau untuk mengubah kebiasaan bersedekah dalam bentuk uang dan menggantinya dengan barang atau hewan.

Alasannya, sedekah berupa uang membuat kaum miskin berperilaku konsumtif, sementara sedekah berupa kambing mendorong kaum miskin memiliki jiwa kewirausahaan.

“Bersedekah itu tak harus dengan uang, bersedekah

berupa barang atau hewan juga boleh, bahkan lebih bermanfaat,” ujar Dendi.

Dijelaskannya, sedekah dengan uang lebih banyak menyebabkan penerima sedekah berperilaku konsumtif dan berpotensi menjadi pengemis. Bahkan ada diantaranya menjadikan pengemis sebagai profesi.

Dari hasil mengemis itu, ada di antara mereka yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan pegawai negeri. Pada tahapan ini, kebiasaan mengemis itu tak

bisa lagi dihentikan karena sudah menjadi candu dan mereka tak lagi mempertimbangkan harga diri.

Akan tetapi sedekah dengan barang atau hewan bisa merangsang penerima sedekah berusaha untuk mandiri. Mereka tumbuh menjadi peternak dan malu menjalani profesi sebagai pengemis. Mereka lebih cenderung mandiri dan memiliki harga diri yang tinggi.

Dengan alasan itu, masyarakat Nagari Gantungciri menggulirkan program Ge-

mar Beersedekah, dan menjadikan kambing sebagai objek sedekah.

Dengan memelihara satu ekor kambing selama 7 tahun diharapkan kambing sudah berkembang biak. Dengan memelihara kambing itu, secara tak langsung anak yatim telah diajari dalam berusaha secara mandiri.

Dengan hasil beternak itu diharapkan mereka bisa memenuhi biaya pendidikan.

Jika kambing anak yatim itu sudah berkembang biak dan seiring pula dengan

pertambahan usia anak yatim itu, mereka akan dibimbing dalam beternak sapi.

Dengan program gemar bersedekah ini diharapkan di masa datang tak ada anak yatim yang tumbh menjadi pengemis, akan tetapi justru menjadi pengusaha tangguh dan mandiri.

“Pada kesempatan ini, kami atas nama pengurus mengucapkan terimaksih kepada donatur dan insya Allah kami akan berusaha sekuat tenaga semoga semua anak yatim punya kambing,” ujar Dendy. (h/eri)

 Redaktur: Nova Anggraini    Layouter: Syamsul Hidayat

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Tingkat Hunian Rusun Meningkat BATAM,HALUAN BATAM,HALUAN— Pada awal tahun 2018 tingkat hunian Rumah Susun (Rusun) BP Batam mengalami kenaikan, tercatat dari bulan Januari ke Februari terjadi peningkatan okupansi sebesar 6 persen, walaupun pada tahun 2017 terjadi penurunan diangka 50 persen.

"Tahun lalu tingkat hunian sekitar 50 persen dimana berkurang setiap bulannya, namun pada bulan Januari ke Februari naik sebesar 6 persen dan ini tidak pernah terjadi," ujar Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar di gedung BP Batam, kemarin.

Dia menyampaikan berkurangnya tingkat hunian Rusun pada tahun 2017 diakibatkan oleh penurunan aktivitas ekonomi pada beberapa sektor, sehingga berimbas terhadap Batam karena banyak industri sedang mengalami sepi job dan mengakibatkan pekerja terpaksa harus berhenti bekerja.

Dendi menjelaskan Rusun BP Batam tersebar pada lima lokasi dengan rincian, Rusun Batuampar sebanyak 4 Twin Block (TB) dengan 256 jumlah kamar, Rusun Sekupang sebanyak 3 TB dengan 192 jumlah kamar, Rusun Mukakuning 9 Tb jumlah kamar sebanyak 576. Selanjutnya di Kabil terdapat 7 TB dengan jumlah 618 kamar dan Tanjung Uncang 2 TB dengan 160 kamar.

Jumlah Rusun yang dihuni oleh masayarakat sendiri pada Desember 2017 sebanyak 2.672, Januari 2018 terjadi pengurangan menjadi 2661 dan pada Februari langsung meningkat menjadi 2.822 jika diubah dalam persentase menjadi 6 persen.

"Rusun telah difasilitasi dengan tempat tidur dan lemari, warga tinggal pilih kamar sesuai keinginan karena tiap tingkat memiliki perbedaan harga paling murah satu kamar Rp127.500," katanya.

Dendi menambahkan keberadaan Rusun BP Batam bukan ditujukan untuk sektor komersil yang mengacu kepada untung, melainkan upaya dari BP Batam dalam mendukung kegiatan ekonmi dengan cara memberikan rumah layak kepada masyarakat dengan harga murah.

Kendati demikian sektor Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) dari Rusun BP Batam cukup mejanjikan, misalnya pada tahun 2017 dimana okupansi mengalami penurunan sektor ini bisa menyumbang sebesar Rp7,6 miliar pertahun. "Pada tahun 2017 sekitar Rp7,6 miliar," tutup Dendi.

Ditempat sama Kasubdit Pemanfaatan Hunian BP Batam, Adsel Hamzah menjelaskan bahwa Rusun BP Batam sendiri bisa menjadi solusi untuk peningkatan taraf hidup para pekerja di Batam, dengan cara bisa mengurangi biaya sewa tinggi jika tinggal diluar Rusun.

Selain itu juga, Rusun BP Batam dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi pengguna Rusun, misal keberadaan aula dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta sarana untuk olahraga seperti yang terdapat di Sekupang. (h/hk)

www.harianhaluan.com

15

Bintan Bebaskan Denda PBB BINTAN,HALUAN — Bupati Bintan Apri Sujadi, belum lama ini menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada 1.006 warga di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.

PULAU PENYENGAT— Inilah Pulau Penyengat, salah satu tempat wisata andalan di Tanjungpinang . IST

Penyengat Jadi Pusat Peradaban Islam TA N J U N G P I N A NG , HALUAN — Gubernur Kepri Nurdin Basirun ingin Kepri dengan budaya Melayu yang kuat dan peradaban Islam harus semakin dipertegas.

Pulau Penyengat salah satu tempat yang tepat untuk mempertegas semua itu.

“Harus terus kita kembangkan agar Kepri punya ciri khas yang melekat di bidang keagamaan,” ujar Nurdin saat meninjau Pulau Penyengat usai melaksanakan safari subuh di Masjid Sultan Pulau Penyengat, kemarin.

Banyak hal yang harus dilakukan dalam menjaga kegemilangan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata tersebut. Salah satunya kebersihan baik di darat maupun di sekitar lautnya.

“Penyengat harus terus kita jaga kebersihan lautnya, kebudayaanya serta tempattempat bersejarahnya,” lanjut

Nurdin.

Selain itu, Nurdin juga ingin promosi daerah harus terus digalakkan, agar para wisatawan dari dalam maupun luar tertarik untuk datang kesini.

Dalam peninjauannya Nurdin diajak salah satu tokoh pemuda setempat untuk melihat lokasi yang rencananya akan dibangun pondok tahfiz qur’an.

Nurdin menyambut baik lokasi yang dulunya merupakan bekas kompleks perumahan kerajaan itu dijadikan pondok tahfiz. Hal ini sebagai upaya menjadikan Penyengat sebagai Pulau Penghafal AlQur’an.

Di tepi lautnya Nurdin juga ingin diperbaharui. Rencanaya akan dibangun jalan lingkar yang mengelilingi Pulau Penyengat.

“Pakai tiang pancang saja jangan ditimbun,” tegas Nur-

din. Hal itu dilakukan karna ia tidak ingin membangun tapi malah merusak lingkungan sekitar. Nurdin ingin penambahan tanpa menghilangkan jejak asli di lokasi tersebut.

Tokoh Pemuda Penyengat Adi mengatakan bahwa nantinya jika jalan lingkar tersebut jadi maka panjangnya akan kurang lebih tiga kilometer.

Lebar jalan sendiri di proyeksikan dapat memuat 3 becak.

Peninjauan selanjutnya ditujukan di tempat yang akan dibangun mini museum dan rumah singgah. Di sana Nurdin juga setuju akan dibangun gedung tersebut karna akan menambah daya tarik wisata setempat.

Sebelum kembali ke Tanjungpinang, berjalan menuju pelabuhan Nurdin juga berencana akan memperbaharui gapura masuk Pulau Penyengat. (h/hk)

Kepri Cari 6 Pejabat Eselon II TANJUNGPINANG ,HALUAN — Pemerintah Provinsi Kepri membuka pendaftaran untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas. Pendaftaran mulai dibuka 28 Maret hingga 18 April 2018 mendatang.

Hal ini disampaikan Koordinator Panitia Seleksi Burhan Bungin, dalam surat pengumuman, kemarin. " Terdapat enam j abatan eselon II yang kosong, dan melalui open bidding ini bakal

dipilih dan ditetapkan," ujar Burhan.

Keenam jabatan tersebut, Kepala Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"S etiap pelamar dapat

Sekolah Satap Akan Dipisah BINTAN,HALUAN — Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan berencana akan memisahkan sekolah-sekolah satu atap (Satap) yang ada di Bintan, seperti sekolah satap di Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang.

Kepala Disdik Bintan Tamsir , mengatakan saat menyampaikan laporan rapat koordinasi pendidikan bertemakan restrukturisasi tata kelola pendidikan menuju pendidikan yang berdaya saing di Bhadra Resort Jalan Kawal Km 25 Toapaya, beberapa hari lalu.

Disdik Bintan berke-

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

inginan untuk meningkatkan dan mengembangkan sekolah-sekolah satap.

Hal ini sekaligus menjawab segala tantangan kualitas dan mutu pendidikan di era globalisasi sekarang.

Bintan sebagai Kabupaten Induk dianggapnya perlu memiliki terobosan besar agar nantinya bisa menjadi contoh untuk pendidikan di daerah lain.

"Kita ini Kabupaten induk, harus kita punya sekolah model yang bisa jadi percontohan. Kedepan sekolah satu atap yang ada di daratan akan kami pisahkan agar bisa lebih

berkembang. Kemudian, ada banyak lagi hal lainnya yang perlu mendapat perhatian lebih," ujar Tamsir.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menyampaikan bahwa pemerintah daerah memang menaruh perhatian besar terhadap bidang pendidikan.

Tidak sekedar fasilitas dan kemudahan dalam bersekolah, yang tak kalah penting adalah komitmen bersama agar mutu pendidikan serta pembelajaran yang diberikan pun berkualitas.

"Pendidikan di Bintan memang tidak buruk, tapi

mendaftar pada maksimal dua JPT berdasarkan prioritas tersebut," ungkap Burhan.

Ia menuturkan, seleksi tersebut tidak hanya dapat diikuti PNS di lingkungan Pemprov Kepri saja, namun juga membuka peluang bagi PNS dari kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri.

"Untuk persyaratan seleksi tersebut dapat dilihat melalui situs kepriprov.go.id dan kominfo.kepriprov.go.id., " kata Burhan. (h/hk)

Program gratis yang diinisiasasi pemerintah pusat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), mendapat respon baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

Apri mengatakan, PRONA merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk melegalkan dan mengakui kepemilikan tanah sebagai alas bukti kepemilikan yang diakui keabsahannya. Sehingga sambungnya, dapat memperkecil terjadinya konflik kepemilikan tanah.

Seakan tak mau kalah dengan program dari pemerintah pusat, Apri pun menegaskan bahwa Pemkab Bintan telah meluncurkan program guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2), berupa penghapusan denda administrasi.

Ia menjelaskan, masyarakat dalam membayar PBB-P2 tidak perlu khawatir akan denda yang dibebankan.

Sebab, Pemkab telah menjamin denda mulai dari periode tahun 1993 hingga tahun 2010 telah dihapuskan 100 persen, itu artinya masyarakat hanya membayar piutang pokok tanpa denda.

"Kalau tahun 1993-2010 pembebasan sanksi administrasinya 100 persen, untuk piutang pokok pajak dari tahun 2010-2015 diberikan pembebasan sanksi administratif sebesar 50 persen saja," ujar Apri.

Sementara itu, Lurah Kijang Kota, Anton Hatta Wijaya mengatakan bahwa dirinya berharap agar program kemitraan antara Pemkab Bintan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Tentunya kami mengapresiasi program ini karena sebagai bentuk legalitas terhadap tanah yang dimiliki masyarakat, sehingga sertifikat ini merupakan bentuk pembuktian legitimasi hukum yang sempurna dimata pengadilan," tukasnya. (h/hk)

Segera Atasi Pencemaran Limbah TANJUNGPINANG,HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri mendesak agar instansi terkait dapat mengatasi pencemaran limbah yang terjadi di perairan Bintan dan Tanjungpinang.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kepri Syarifah Elvyzanah di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

"Sudah bertahun-tahun pencemaran limbah ini terjadi, seharusnya ada solusi.

Tidak mungkin limbah itu jatuh dari langit, pasti ada pelaku yang membuangnya ke perairan Bintan dan Tanjungpinang," katanya.

Syarifah mengatakan, pencemaran limbah tidak dapat ditangani sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup Kepri.

Harus bersinergi dengan instansi terkait lainnya, termasuk aparat yang berwenang.

"Jika berhubungan de-

ngan kejahatan internasional, Pemprov Kepri segera melaporkan permasalahan itu kepada pemerintah pusat," ungkap Politisi Demokrat ini.

Syarifah berharap pemerintah serius menangani permasalahan pencemaran limbah tersebut karena sudah mengganggu aktivitas nelayan, mematikan ekosistem laut dan mengancam sektor pariwisata.

"Tidak ada alasan menunggu lama. Ini permasalahan serius yang harus dituntaskan segera secara terkoordinasi," tegasnya.

Sementara itu, Pendiri LSM Kepri Corruption Watch, Abdul Hamid, mengatakan limbah hitam itu sudah mengotori perairan Teluk Keriting d an Tepi Laut Tanjungpinang.

"Saya merasakan dampak dari limbah hitam tersebut," kata Hamid yang tinggal di Teluk Keriting. (h/hk)

Pendapatan 2017 Rp2,158 Triliun seharusnya kita bisa lebih dari sekarang. Ini bukan hanya tugas bapak dan ibu selaku Kepala Sekolah, tapi ini juga tanggungjawab kami selaku pemerintah daerah. Koordinasi kita bersama yang harus selalu terbangun agar apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud," ujarnya.

Rapat koordinasi pendidikan yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah TK/ sederahat, SD/sederahat dan SMP/sederajat yang ada di Bintan diharapkan dapat memberi input lebih bagi kepala sekolah dalam membina sekolahnya masing-masing. (h/hk)

BATAM,HALUAN — Pendapatan daerah Kota Batam tahun 2017 terealisasi 91,73 persen dari target Rp2,352 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Wali kot a Bat am , Amsakar Achmad dalam pari pur na penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di DPRD Kota Batam, Kemarin.

"Target pendapatan daerah Kota Batam tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.352.145.967.331,55, dengan realisasi sebesar Rp 2.157.662.190.348,08,atau terealisasi sebesar 91,73

persen dari target," kata Amsakar.

Realisasi pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp974,124 miliar atau 89,65 persen dari target Rp1,086 triliun.

Kemudian Pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1,009 triliun, terealisasi Rp 962,5 miliar, atau 95,38 persen.

Dan lain-lain pendapatan yang sah, terealisasi Rp221,037 miliar atau 86,18 persen dari target Rp256,478 miliar.

Amsakar mengatakan secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi serta kebijakan pemerintah pusat yang pengaruhi pendapatan asli daerah.

Sedangkan penerimaan yang be rasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya terealisasi karena adanya tunda salur dari beberapa sektor penerimaan.

Sebab lainnya yaitu penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, realisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur karena adanya tunda salur.

Serta belum optimalnya pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib pajak/ retribusi.

Sedangkan belanja daerah, kata Amsakar, dipergunakan dalam rangka mendanai urusan peme ri ntahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam.

Terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintahan dan urusan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam menentukan besaran belanja yang di anggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran sesuai dengan skala prioritas,” kata dia.

Arah kebijakan belanja langsung pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 meliputi alokasi bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan b idang Pendidikan.

Kemudian bidang kesehatan 10 persen, dan infrastruktur minimal 30 persen dari belanja langsung.

Tahun 2017, Pemerint ah Kota Batam mengalokasikan Rp1 miliar untuk kegiatan pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan melalui kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

Nilai ini naik dari tahun sebelumnya Rp750 juta per kelurahan. (h/hk)

 Redaktur:Afrianita   Layouter: Rahmi

16

SENGGANG

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BAND METAL REGGAE

ROOTS Akan Luncurkan Album

INDRA Catri bersama siswa SMP Negeri 3 Ampek Angkek, ia mengajak setiap orang tiap bulan membeli buku.

INDRA CATRI

Tiap Bulan Beli Buku AGAM, HALUAN- Bupati Agam Indra Catri sangat mengapresiasi program satu guru satu buku dan satu siswa satu buku (Sagusabu dan Sasisabu) di SMP Negeri 3 Ampek Angkek, Kamis (29/3). Inovasi ini sangat memberikan kontribusi yang bagus dalam pendidikan.

Dalam kesempatan itu ia juga mengimbau biasakan dalam sebulan satu keluarga membeli buku. Harus ada anggaran m embeli buku dalam setiap bulannya. Jangan hanya makanan dan minuman saja yang dibeli, tetapi buku terlupakan. Dengan banyak membaca akan mendorong untuk menulis. “ Buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Orang tua yang berpengetahuan, pastilah akan menganggarkan keuangan keluarga untuk membeli buku. Kalau belum ke depan biasakan me nambah koleksi buku setiap bulannya,” katanya.

Dikatakannya, SMP Negeri 3 Ampek Angkek yang telah mampu mengembangkan budaya menulis di kalangan siswa dan guru. “Sehingga lahir 8 buku yang akan kita launching pada kesempatan ini,” katanya.

Indra Catri juga menyampaikan keuntungan menulis, antara lain aktivitas menulis pada dasarnya memungkinkan untuk bisa mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Dengan kata

lain, bisa mengeluarkan uneg-uneg yang dimiliki secara bebas melalui tulisan.

“Dalam tulisan kita dapat menyampaikan berbagai ide, gagasan, perasaan, dan segala yang ada dalam hati kita. Namun, kenyataan yang ada, kita selalu memandang bila menulis adalah kegiatan yang sulit. Sebenarnya tidak,” ungkapnya.

Dengan menulis buku, bisa membangun citra diri sebagai orang yang berwawasan, memiliki intelektua litas tinggi, dan berkualitas. Artinya tulisan yang dibuat sebenarnya menjadi iklan tentang diri sendiri yang nantinya akan dilihat oleh orang lain.

Melalui tulisan, seseorang bisa mempengaruhi puluhan hingga jutaan pemikiran orang lain. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan tulisan itu sendiri.

Penulis secara bebas justru bisa menuangkan gagasan atau ide melalui tulisan yang kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. “ Kepada Kepala Sekolah, guru-guru, karyawan/ karyawati dan seluruh siswasiswi SMP Negeri 3 Ampek Angkek saya harapkan launching Satu guru satu buku dan satu siswa satu buku jadi modal dasar bagi munculnya inovasi-inovasi lain, dan berbagi dengan sekolah lain, semakin banyak berbagi semakin kental ilmu yang kita miliki,” jelasnya. (h/yat)

S

EJAK menge luarkan minialbum ber tajuk Faith pada 2012, ROOTS sibuk tampil mengisi pentas seni (pensi) SMA di Jabodetabek dan panggung musik di beberapa kota di Indonesia. Sejak tahun itu, band metal reggae tersebut belum mengeluarkan album lagi kecuali satu lagu berjudul Manusia Beringas pada 2016.

Pada tahun ini, band silang genre itu akan menerbitkan satu album berjudul Rising Sun. “Album ini berisi 9 lagu baru dan 1 lagu daur ulang.

Saat ini, sudah 8 lagu yang selesai direkam. Kami berencana meluncurkan album ini setelah Lebaran,” ujar Bayu Setiawan, vokalis sekaligus gitaris ROOTS, di rumahnya, Koto Gadang, Kabupaten Agam, kepada Haluan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (31/3).

Bayu menceritakan, ia mengambil tajuk album kedua ROOTS itu dari salah satu judul lagu pada album tersebut: Rising Sun. Rising Sun merupakan harapannya akan kebangkitan semangat anak Minang yang sebagian telah melupakan “akar”-nya.

Baginya, orang Minang akan bangkit dengan mencintai budaya dan negerinya.

“Orang Minang harus kembali ke akarnya, ROOTSnya, dengan kembali ke buda yanya. Oleh karena itu, orang

(Dari kiri ke kanan) Personel ROOTS, Ori, Diko, Rudy, dan Bayu berfoto dalam satu sesi foto di Bukittinggi belum lama ini. Band metal reggae tersebut berencana meluncurkan album setelah Lebaran tahun ini. FOTO ARSIP PRIBADI

Minang harus menjaga buda ya dan membangun kam pung halamannya,” kata pria kelahiran 12 Juli 1973 itu.

Rising Sun merupakan lagu berbahasa Minang dengan lirik yang berisi cerita kepulangan seorang perantau Minang dan membangun impiannya dari kampung halaman. Lagu ini curahan kisah pribadinya yang membangun band dari kampung tanpa harus merantau.

“Lagu ini salah satu pem buktian saya bahwa ketika pulang kampung, sesuatu berubah menjadi lebih baik dibandingkan saat di rantau.

Saya sudah belasan tahun merantau ke Jakarta dan Bandung untuk main band.

Setelah pulang ke Koto Gadang pada Oktober 2017,

saya merasa lebih sukses membangun band dari di kampung dan melahirkan banyak lagu. Saya keluar dari kampung kalau diundang manggung ke daerah-daerah lain, seperti pada April ini, manggung di Tegal, roadshow di Merauke, dan pensi SMA di Jakarta,” tuturnya.

Selain Rising Sun, lagu ROOTS pada album barunya yang tentang Minang adalah lagu berjudul Roehana Koe ddoes. Bayu membuat lagu ini sebagai dedikasinya untuk Roehana Koeddoes, tokoh pers nasional dan wartawan perempuan pertama Indonesia asal Koto Gadang, Sumatra Barat.

Untuk menghormati Koto Gadang sebagai kampung halamannya dan tokoh-tokoh yang berasal dari nagari

itu, Bayu m embuat lagu berjudul Koto Gadang. Ia membuat lagu tersebut bersama Ted Ramnez, musisi reggae Minang di Bukittinggi. Ia berencana memasukkan lagu Koto Gadang dan Jam Gadang sebagai lagu bonus pada album baru nya. Jika rencana tersebut terwujud, ada 12 lagu pada album baru ROOTS itu, 3 di antaranya berbahasa Minang, yakni Rising Sun, Koto Gadang, dan Jam Gadang.

Pada album baru ini, Bayu juga akan memperkenalkan dua personel baru ROOTS, yakni Rudy Eka Putra (pemain gitar) dan Ori Novian Pahlevi (pembetot bass). Adapun penabuh drum band ini adalah Diko Jhonston. Dari empat personel ROOTS, hanya Diko

yang merupakan orang Garut, Jawa Barat, sedangkan selebihnya adalah orang Sumatra Barat (Rudy asal Lubuk Basung, sedangkan Ori asal Bukittingi). Namun, Diko ingin menjadi sumando orang Minang.

Sekadar informasi, Bayu telah berkiprah dalam dunia musik Tanah Air sejak 1997.

Pada tahun itu, ia membuat REACTION di Jakarta. Ber sama band nu metal itu, ia membuat dua album kaset tape. Setelah band itu bubar pada 2000, ia bergabung dengan Gangstarasta pada 2004 sebagai gitaris. Bersa ma band reggae itu, ia berta han satu album, yakni album Unity. Pada 2008, ia keluar dari Gangstarasta. Setahun kemudian, ia mendirikan ROOTS di Bandung. (h/dib)

LIPSUS SMA NEGERI 2 SUGAI LIMAU SMA NEGERI 2 SUNGAI LIMAU

HIJAUAN di SMA Neg 2 Sungai Limau yang terlihat rapi dan asri.

RUANG guru di SMA Neg 2 Sungai Limau.

KADIS Pendidikan Kebudayaan Kab Pariaman, Ramang sedang meletakkan baru pertama pembangunan gedung sekolah TK Aisyiyah yang baru. www.harianhaluan.com

D

Bidik Prestasi Akademik Terbaik

i tengah sarana prasarana siswa. (sarpras) sekolah yang Sementara siswa yang terpan tau mulai membaik, SMA lanjut ke Perguruan tinggi negeri Negeri 2 Sungai Limau di dan swasta tahun 2016, 41%, tahun Sungai Sirah, Kecamatan Sungai 2017 meningkat lebih kurang 67%.

Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018, menurut Syaiful terus berupaya membidik prestasi Hendra, Sabtu (31/3) sekolah ini akademik terbaik. memasang target hanya naik 20% Memang kini prestasi mulai dari tahun lalu. Seperti target siswa tampak, tapi kita ingin yang terbaik yang lulus dari sekolah ini untuk di peroleh anak - anak dalam lanjut ke perguruan tinggi ada menuntut ilmu di melebihi target sini. sedikit.

Langkah yang Syaiful Hen dilakukan terhadra menuturkan, dap siswa membekeber ad aan rikan pelajaran tam ruang belajar di bahan terutama sekolah ini juga bagi siswa kelas terus membaik XII, termasuk men untuk kenyama jalin kerjasama de nan siswa belajar ngan lembaga pen dan guru menga didikan swasta jar, kini sudah (Bimbel) dan menada 22 ruang badatangkan motijar dari tahun 20vator dari pergu16 hanya 18 loruan tinggi ke sekal. kolah untuk siswa.

“Untuk pemSementara terbangunan itu, kihadap tenaga penta jangkau dana didik di sekolah, pusat dan prosetiap 1 kali da- KEPSEK SMA Neg 2 Sungai vinsi. Namun kiLimau, Syaiful Hendra dengan lam 3 bulan diberi ni kita masih bubimbingan ino- piagam adiwiyata tingkat Kabu- tuh kelengkapan paten Padang Pariaman. vasi-inovasi pem labor kimia. Ker belajaran terjasama semua masuk kurikulum 2006 dan 2013, pihak, warga sekolah kita jalin, nara sumber dari LPMP Sumbar dan sehingga keluaran sekolah-sekolah Dinas Pendidikan Sumbar. sesuai perjalanan tahun terus de“SMA Negeri 2 Sungai Limau ngan mutu yang tinggi. Dengan saat ini sudah punya 6 guru tamatan jumlah 67 orang tenaga pendidik, S2, dan kita terus mensupport para kemauan siswa belajar, disokong tenaga pendidik yang sekolah ke pengawasan orang tua siswa d i S2,” kata Kepala Sekolah, SMA Neg rumah, kepedulian warga sekolah 2 Sungai Limau, Syaiful Hendra. dan masyarakat lingkungan, prestaMeski tingkat kelulusan siswa si akademik berkilau akan terus kelas XII setelah ujian terakhir, dua lahir dari sekolah ini,” kata Syaiful tahun ini masih fluktuasi, tahun Hendra.

2016, lulus 100% dengan jumlah Di lingkungan sekolah juga ada siswa 167 siswa. Dan tahun 2018 TK Aisyiyah. Sekolah ini juga eksis lulus 99% dari jumlah siswa 194 tapi kini sudah mulai membangu-

LINGKUNGAN HIJAU — Lingkungan hijauan sekolah yang tertata baik. Ini merupakan salah satu upaya SMA Neg 2 Sungai Limau untuk meraih Adiwiyata

nan gedung baru, hanya sekitar 100 meter dari SMA Neg 2 Sungai Limau.

Peletakan batu pertama sekolah TK Aisyiyah itu dilakukan Bupati Padang Pariaman, diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Ramang, Kamis (22/3).  Redaktur:Atviarni

Menurut Panitia pembangunan, Taufik, pembangunan gedung sekolah sampai selesai akan menelan biaya Rp450.juta, dengan lama pembangunan 3 bulan.

Hadir ketika acara peletakan batu pertama pembangunan sekolah TK Aisyiyah tersebut, pemuka ma syarakat dan undangan lainya.(h/tri)  Layouter: Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

LIPSUS DINAS SOSIAL SUMBAR

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

17

Sosialisasi Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

D

ALAM rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi program pengelolaan sumber dana bantuan sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial pada tahun 2018 terus berusaha melakukannya secara optimal. Hal dimaksud juga berkaitan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta ketentuan yang mengaturnya.

H.ABDUL GAFAR,SE,MM

Dra .ELVITA ra.ELVITA

(Kadinsos Sumbar)

Ketua Pelaksana

H. Abdul Gafar, SE, MM, Ibu Hj. Estie Pratiwi, SH, MH dan Ibu Dra. Elvita. saat menyayikan lagu Indonesia Raya

Untuk itu, Dinas Sosial Pr ovinsi Sumatera Barat mengadakan sosialisasi, pertengahan Februari lalu, Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dengan menghadirkan nara sumber yang juga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Estie Pratiwi, SH, MH. saat sosialisasi, memaparkan masyarakat perlu memahami arti, maksud serta tujuan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) secara luas.

Estie Pratiwi, SH, MH menambahkan, PUB itu merupakan setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan UU nomor 9 tahun 1961 dan selanjutnya dijelaskan juga bahwa Undian Gratis Berhadiah (UGB) merupakan undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan dengan perbuatan lain seperti promosi barang maupun jasa.

Dalam hal ini, lanjutnya, UGB terbagi dalam dua hal, Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung (UGBTL)

KADIS Sosial Sumbar H. Abdul Gafar, SE, MM sedang memberikan sambutan kepada pesrta sosialisasi PUB dan UGB

yaitu undian yang penentu pemenangnya dilakukan secara diundi pada waktu tertentu setelah berakhir masa berlakunya. Kemudian, Undian Gratis Berhadiah Langsung (UGBL) merupakan undian penentu pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkan, terang Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumbar ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Hj. Estie Pratiwi, SH, MH sedang memaparkan materi tentang sosialisasi program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Sementara itu, Kadis Sosial Sumbar H. Abdul Gafar, SE, MM mengatakan, sejauh ini banyak hal yang menjadi titik lemah dan menjadi faktor tidak berhasilnya penyampaian informasi kepada masyarakat tentang UGB dan PUB. Menindak lanjuti hal tersebut, tambah Abdul Gafar, maka Pemprov Sumbar melalui Dinas Sosial perlu mengadakan sosialisasi serta penyebarluasan informasi

penyelenggaraan UGB dan PUB melalui kegiatan program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial tentunya dengan harapan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan UGB dan PUB oleh masyarakat, harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Kegiatan sosialisasi ini

SALAH seorang dari unsur tokoh masyarakat mengajukan pertanyaan terkait manfaat serta program Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

kami harapkan kepada seluruh peserta bisa memperoleh hasil yang optimal, baik untuk pengawasan undian maupun sebagai bahan informasi bagi masyarakat, agar dapat terhindar dari penipuan berkedok undian dan sebagainya,” harap H. Abdul Gafar.

Ketua Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Dra. Elvita menambahkan, dengan adanya kegiatan ini, diharapakn peserta sosialisasi dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PDSBS) yang secara massif harus secara berkelanjutan dilakukan. Tujuannya, agar dapat mengurangi kasus tindak penipuan berkedok Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang sering dan marak terjadi ditengah-tengah masyarakat kita. Pungkas Elvita. (h/***)

PARIWARA PEMKAB PESSEL KONSER AMAL BERSAMA MELLY GOESLAW

Donasi Pessel Untuk Palestina Rp800 Juta Lebih

HENDRAJONI Bupati Pessel

LISDA HENDRAJONI Ketua TP-PKK

MELLY GOESLAW Duta Kemanusiaan Indonesia ke Palestina www.harianhaluan.com

K

ONSER Kemanusian bertajuk dari ”Pessel Untuk Palestina” yang diselenggarakan oleh Aliansi Pessel Peduli (APP) di panggung utama Carocok Painan, Sabtu malam (31/3), berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp875.947.600.

Bupati Pessel Hendrajoni dalam sambutannya, mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya konser amal digelar untuk memaksimalkan penggalangan dana bagi warga Muslim Palestina yang saat ini tengah mengalami konflik dan krisis.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Melly Goeslaw beserta seluruh tim Qupro yang sudah berkesempatan hadir di Pesisir Selatan.

Alhamdulillah kegiatan ini terlaksana berkat kerja keras panitia dan s eluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Konser ini gratis, sebab Melly tidak mau dibayar, katanya ikhlas untuk membantu Palestina,” sebut Hendrajoni.

Bupati mengingatkan, sesama saudara Muslim sudah sepatutnya saling tolong menolong. Dukungan terhadap rakyat Palestina dari Pesisir Selatan adalah wajib hukumnya, sebab salah satu negara yang memiliki umat muslim terbesar dibelantaran dunia dan terdapat Masjid Al-Aqsa sebagai simbol keutuhan agama Islam.

“Walaupun kita di Pessel

termasuk golongan miskin, namun belum seberapa jika dibandingkan dengan kondisi warga Palestina. Jadi, saya harapkan berikan sumbangan terbaik kita kepada saudara kita di Palestina, mudah-mudahan dibalas setimpal oleh Allah SWT dan Pessel kedepan terhindar dari segala ancaman dan bahaya,” harap Bupati.

Ketua TP-PKK Lisda Hendrajoni sekaligus penggagas kegiatan konser kemanusian tersebut, mengajak seluruh masyarakat Pessel untuk berpartisipasi dan berdoa untuk warga Palestina agar diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi cobaan tersebut.

“Apa yang kita lakukan hari ini, adalah sebagai bentuk kecintaan terhadap rakyat Palestina. Sebelumnya ada yang bertanya kenapa kok Palestina? Jawabannya adalah karena kita sesama Muslim memang wajib tolong menolong. Namun, bukan bearti harus melupakan yang dekat (Pessel). Sedangkan yang jauh saja kita bantu, apalagi yang dekat,” ungkap wanita tangguh itu.

Lebih lanjut kata Lisda, umat Islam di seluruh dunia harus menunjukkan sikap

Terlihat raut wajah sedih bercampur haru Bupati Hendrajoni beserta Istri Lisda Rawdha usai pemutaran video konflik kemanusian yang terjadi di Palestina.

solidaritasnya sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah sesama muslim untuk membantu Palestina. Menurutnya, keberadaan Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang istimewa dan suci setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, sehingga dari sanalah umat Islam bisa menunjukkan bentuk pembelaan terhadap tempat suci agamanya, yang sedang direndahkan oleh zionis Israel.

“Berapapun sumbangan yang terkumpul nantinya akan kita terima. Sebab,

itulah yang akan kita bawa untuk meringankan beban saudara kita di Palestina dan tentunya akan dibalas setimpal oleh Allah SWT. Semoga dengan kegiatan ini terbuka pintu hati kita semua untuk membantu saudara kita di Palestina,” ungkapnya penuh harap.

Sementara itu, Melly Goeslaw penyanyi yang dipercaya sebagai Duta Kemanusiaan Indonesia ke Palestina, mengaku bangga kepada masyarakat Pesisir Selatan yang begitu peduli terhadap kondisi warga Pa-

lestina.

“Jadi yang terpenting itu bukan tempatnya, namun niatnya. Sebab, kegiatan ini menurut saya adalah sangat luar biasa. Terkait kondisi warga Palestina saat ini, siang tadi saya masih mendapat kabar oleh sahabat yang disana ada 16 orang yang syahid dan sekitar 500 orang luka-luka, bahkan mungkin lebih,” terangnya.

Melly menambahkan, sebagai salah satu duta kemanusian dirinya ditunjuk Sahabat Palestina Memanggil (SPM) untuk me-

ngemban tugas mulia tersebut. Menurutnya, ia sangat bersyukur telah ditakdirkan bersama SPM untuk menyerahkan langsung bantuan yang selama ini dikumpulkan untuk Palestina.

“Hal terpenting yang harus kita lakukan saat ini berbuat terbaik untuk Palestina. Jadi, apapun agamamu, siapapun kamu, berapapun gajimu, sudah sepatutnya kita membantu warga Palestina. Karena pada sebagian harta kita disana juga ada hak orang lain,” ungkapnya mengingatkan. (h/kis)

 Redaktur: Arda Sani     Layouter: Irvand

18

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

OLAHRAGA LIGA 2 BELUM JELAS

SPFC Ingin Hadapi Tim Satu Level Sitiung Juara Umum O2SN Dharmasraya DHARMASRAYA, HALUAN — Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Dharmasraya sudah selesai dilaksanakan pekan lalu. Lima cabang yang pertandingan kan sukses dilaksanakan selama dua hari.

Secara keseluruhan, juara umum diperoleh oleh Kecamatan Sitiung, sedangkan untuk cabang renang, Kecamatan Pulau Punjung sebagai pemuncak, dengan tiga medali emas. Tiga medali emas tersebut diraih oleh Febri dari SMP 6 Pulau Punjung, Zelvi Elfiska dari SMP N 2 Pulau Punjung dan Salbia dari SD 14 Pulau Punjung.

Dengan tuntasnya O2SN tingkat Kabupaten Dharmasraya cabang renang, maka empat nama akan mewakili Kabupaten Dharmasraya cabang renang adalah Febri untuk putra SMPN, Zelfi Elfiska untuk putri SMP, sedangkan untuk tingkat SD, akan mewakili Kabupaten Dharmasraya adalah Rahmat untuk putra dan Salbia untuk putri.

Ketua Panitia O2SN Kabupaten Dharmasraya, Hendri Yamtiko Jati, mengatakan O2SN tingkat Kabupaten Dharmasraya sudah ditabuh oleh Wakil Bupati G Amrizal dt Rajo Medan, Rabu pekan lalu dengan lima cabang yang di pertandingkan.

Perjalanan pertandingan kelima cabang tersebut berjalan lancar, tinggal lagi persiapan untuk ajang yang lebih tinggi yaitu O2SN tingkat provinsi. ”Mudah mudahan untuk tahun ini, Dharmasraya akan dapat bicara lagi pada tingkat nasional,”tutupnya. (h/mdi)

PADANG, HALUAN — Manajemen Semen Padang FC (SPFC), sampai saat ini masih menunggu kabar tentang kepastian bergulirnya Liga 2 Indonesia.

Memanfaatkan itu, Semen Padang FC berencana melakoni satu laga uji coba lagi untuk melihat kualitas pemain.

“Sebelumnya kan memang ada kabar kalau Liga 2 akan digulirkan tanggal 7 April ini. Namun sampai saat ini belum dapat dipastikan,” ujar Manajer Semen Padang FC, Win Bernardino kepada Haluan, Minggu (1/3).

Manajemen Semen Padang masih menunggu infor-

masi pasti dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator resmi Liga 2 terkait waktu kick off. ”Sampai (Sabtu, 30/3) kami belum menerima email dari PT LIB terkait kapan manager meeting dilaksanakan dan kapan verifikasi stadion akan dilakukan. Jadwal dan waktu kick off juga

belum kami terima,” katanya.

Karena belum dilaksanakan manajer meeting dan verifikasi stadion, ia mengatakan, kickoff Liga 2 kemungkinan akan diundur karena masih banyak yang harus diselesaikan oleh PT LIB. ”Setelah dilakukan verifikasi stadion, tentunya tim yang memang harus memperbaiki stadionnya akan meminta waktu,” ujarnya.

Belum adanya kepastian dari PT LIB cukup merugikan tim, dari sisi persiapan tidak adanya kejelasan kapan liga digulirkan dikhawatirkan membuat para pemain men-

jadi jenuh dan bosan. “Dari sisi keuangan tentu ini cukup merugikan karena gaji pemain dan biaya operasional tetap dikeluarkan,” katanya.

Pelatih Kepala Semen Padang FC, Syafrianto Rusli mengatakan, masih akan melakukan laga uji coba dengan satu tim yang mempunyai level sepadan. ”Kalau memang masih ada waktu kami akan menggelar uji coba tamabahan menghadapi tim yang memang memiliki level permainan sama dengan Semen Padang,” katanya.

Ia mengatakan, uji coba terakhir menghadapi Gasliko

timnya terlihat sudah semakin baik, terutama dari sisi penyerangan. Bergabungnya beberapa pemain baru mampu membuat lini serang Kabau Sirah lebih tajam. Namun demikian, untuk pertahanan timnya belum sepenuh mendapat ujian yang berarti dari tim lawan.

“Ya, karena memang level permainan lawan masih berada di bawah. Karena itu, menghadapi tim satu level akan baik untuk menguji lini pertahanan sekaligus melihat kompisi lini depan saat harus berhadapan dengan pertahanan lawan yang lebih solid,” katanya. (h/mg-mal)

SERAHKAN PIALA — Wakil Jaksa Agung RI, Arminsyah didampingi Wako Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyerahkan piala kepada Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal di Gelanggang Bukit Ambacang, Sabtu (31/3). YURSIL

BUKITTINGGI WISATA DERBY

Kuda Kapolda Sumbar Juara Satu BUKITTINGGI, HALUAN — Kuda pacu milik Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal bernama Kamang Chrome keluar sebagai juara 1 Pacu pada Kelas II Handycam jarak 1.800 meter pada Pacuan Kuda Bukittinggi Wisata Derby 2018 di Gelanggang Bukik Ambacang Sabtu, (31/3).

Kamang Chrome milik Kapolda Sumbar yang merupakan kuda kebanggaan Bukittinggi telah menorehkan prestasi juara nasional tahun 2017 lalu. Kali ini kuda itu turun di kelas 1.800 meter. Alhasil, kuda milik Kapolda Sumbar itu kembali mendominasi dan menjadi juara di kelasnya.

Kuda pacu di Kelas Utama atau Bukittinggi Wisata Derby dengan jarak tempuh 1.700 meter. Keluar sebagai juara 1 Kuda Attaya Guti milik Andi Usman Manan (Guti Stable) dari Bukittinggi Agam, juara II kuda Perpeta King milik Errizal Ahmad dari Bukittinggi Agam dan juara III kuda Jihad Arafah milik Erwan Yunus dari Padang Panjang.

Kelas Utama memperebutkan piala dari Kapolda Sumbar dan Walikota Bukittinggi dengan total

hadiah Rp100 juta yang diikuti delapan ekor kuda. Pada hari pertama selain diikuti kuda milik Kapolda Sumbar terlihat juga kuda Puti Situmbuk milik Arminsyah Wakil Jaksa Agung RI. Kuda Bukittinggi Bold milik Ramlan Nurmatias Walikota Bukittinggi dan Kuda Fujiyama milik Sutan Riska Tuanku Kerajaan Bupati Dharmasraya.

Namun sayang, kuda milik Wakil Jaksa Agung maupun kuda milik Walikota Bukittinggi serta kuda milik Bupati Dharmasraya belum beruntung. Kuda Walikota Bukittinggi yang berpacu dirace 11 atau race terakhir tidak turun gelanggang karena sakit kaki.

Acara yang berlangsung selama dua hari Sabtu dan Minggu dibuka secara resmi Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah. Dalam sambutannya, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, iven tersebut merupakan agenda Pordasi Cabang Bukittinggi–Agam yang diikuti 82 ekor kuda berasal dari Riau, Sumut dan Sumbar.

“Pacuan kuda ini merupakan olah raga peninggalan nenek moyang kita. Bahkan, Bukik Am-

bacang, merupakan galanggang nomor dua tertua di Indonesia yang dibangun Belanda tahun 1889,” kata Ramlan.

Wakil Jaksa Agung RI, Arminsyah mengapresiasi pelaksanaan Pacu kuda Bukittinggi Wisata Derby tahun 2018 ini. Pacuan kuda dari dulunya diselenggarakan secara gratis untuk menghibur warga.

“Pacu kuda dari dulunya memang murni hiburan warga dan dilaksanakan secara gratis untuk warga. Pelaksanaan di Bukittinggi sudah sesuai sejarah. Semoga kedepan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Ketua Panitia Pelaksana Aldiasnur menuturkan, meriahnya pelaksanaan iven Pacu Kuda Bukittinggi Wisata Derby ini tidak terlepas dari matangnya persiapan yang dilaksanakan tim panitia pelaksana, dan publikasi yang dimaksimalkan, terutama imbauan melalui mobil unit Bagian Humas Setdako Bukittinggi, serta pemasangan baliho di tempat strategis yang memancing minat masyarakat untuk datang melihatnya. (h/ril)

WAKETUM I Perkemi Sumbar Indra Jaya(ketiga dari kanan) beserta pengurus lainnya saat gashuku di GOR Bermawi Bukittinggi. IST

Perkemi Sumbar Gelar Ghasuku PADANG, HALUAN — Perkemi Sumatera Barat menggelar gashuku (Pemusatan Latihan) dan ujian naik tingkat untuk Kenshi Sumbar di GOR Bermawi Bukittinggi,Sabtu (31/3) sampai Minggu (1/4). Gashuku dan ujian naik tingkat ini diikuti kenshi dari 15 kabupaten dan kota di Sumbar.

Pembukaan gashuku dan ujian kenaikan tingkat shorinji kempo se-Sumbar ini, di buka secara Resmi oleh Ketua Umum Perkemi Kota Bukittinggi, Drs. Ibentaro Samudra, MM yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) www.harianhaluan.com

Perhubungan Kota Bukittinggi, Waketum Perkemi Sumbar Indra Jaya dan ketua pelaksana gashuku I shorinji Kempo 2018 Perkemi Sumbar Darwin, SH, MH. “Iya, ini merupakan agenda rutin dari Perkemi Sumbar setiap tahunnya,” ujar Waketum Perkemi Sumbar, Indra Jaya, kemarin.

Ia berharap, dengan menggelar gashuku rutin ini, akan berdampak besar untuk perkembangan kempo di berbagai daerah di Sumbar.

Momentum ini sekaligus untuk ajang mencari bibit atlet yang akan membela daerah dalam berbagai  Redaktur: Arda Sani

iven dan kejuaraan.”Ujian ini juga menjadi ajang untuk memantau potensi atlet,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturrahmi bagi para khensi yang ada di Sumbar. Karena menurutnya hirarki dalam olahraga beladiri Kempo lebih mengedepankan persaudaraan antara sesama anggota dojo.”Di Kempo kita semua berdaudara, silaturrahim itu harus tetap terbangun antar sesama khensi. Meskipun mereka berasal dari dojo, ethnis yang berbeda,” ungkapnya. (h/mg-mal)  Layouter: Luther

Harian Umum

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

DHARMASRAYA

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

19

PD Aisyiyah Gelar TOT dan Pelatihan Kader Mubalighat DHARMASRAYA, HALUAN — Guna mengasah kompetensi dan pengembangan sumber daya Mubalighat Aisyiyah, Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) Mubalighat Aisyiyah di Kompleks TK Aisyiyah Pulau Punjung, Sabtu (31/3).

BUPATI Sutan Riska Tuanku Kerajaan serahkan LKD tahun 2017. BADRI

Bupati Serahkan LKD ke BPK RI

DHARMAARAYA, HALUAN — Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyerahkan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat, Kamis (29/3).

Turut mendampingi bupati dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Masrul Ma’as, Plt Sekda Leli Arni, Asisten Bidang Administrasi Umum Martoni dan sejumlah kepala OPD terkait.

Penyerahan LKD oleh Bupati Sutan Riska ini diterima langsung oleh Ketua BPKRI Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo di ruang kerjanya. Pemut menilai, penyerahan LKD ini tepat waktu sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Usai penyerahan LKD, Bupati Sutan Riska optimis Kabupaten Dharmasraya akan kembali meraih prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya. ”Mudah-mudahan opini WTP dapat kita pertahankan,” pungkas bupati yang turut diamini oleh ketua DPRD dan Plt sekda. (h/mg-bdr)

443 Kader Dasawisma dan Posyandu Sitiung Diberi Pembinaan DHARMASRAYA, HALUAN — TP PKK Kabupaten Dharmasraya melaksanakan kegiatan pembinaan bagi kader Dasawisma dan kader posyandu di Kecamatan Sitiung, Rabu (28/3). Kegiatan yang dilaksanakan di GPU Kecamatan Sitiung itu diikuti oleh 443 kader dan turut dihadiri oleh Camat Sitiung, Hamidi.

Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny Dewi Sutan Riska dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para kader Dasawisma dan posyandu. “Peran kader Dasawisma dan kader posyandu sangat penting. Maka dari itu, pengetahuan dan wawasan para kader perlu senantiasa ditingkatkan, agar lebih optimal dalam menjalankan perannya,” ujar Dewi.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Dewi juga menyerahkan baju seragam bagi para kader Dasawisma dan kader posyandu se-Kecamatan Sitiung.

“Semoga dengan baju seragam ini, kader Dasawisma dan kader posyandu di Kecamatan Sitiung bisa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam menjalankan tugas di lapangan,” kata Dewi. (h/mg-bdr)

GELAR TOT — PD Aisyiyah Kabupaten Dharmasraya gelar training of traineng yang dihadiri wabup di Kompleks TK Aisyiyah Pulau Punjung, Sabtu (31/3). BADRI

Bawaslu Gelar Peningkatan Pemahaman Partisipasi Pemilu DHARMASRAYA, HALUAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya menggelar acara peningkatan pemahaman pengawasan pemilu partisipatif bagi stakeholder di Kabupaten Dharmasraya, Kamis (29/3).

Acara yang dilaksanakan di Aula Hotel Gunung Medan itu

dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan. Hadir dalam kesempatan itu unsur Forkopimda, KPU, pimpinan partai politik dan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan, untuk pelak-

BAWASLU Dharmasraya menggelar acara peningkatan pemahaman pengawasan pemilu partisipatif bagi stakeholder di Kabupaten Dharmasraya. BADRI

sanaan pemilu legislatif dan Presiden tahun 2019, memang perlu dilakukan pemahaman terhadap pengawasan pemilu bagi pemangku kepentingan, agar pelaksanaan pemilu di Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan lancar sesuai tahapan yang telah ditentukan.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mendukung program kerja KPU dan Bawaslu dan meminta perangkat daerah, camat, serta wali nagari agar mendukung rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawaslu,” ujar wabup.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya, Laila Husni dalam kesempatan itu mengatakan, dengan keterbatasan personil panwaslu, ia berharap dukungan dan bantuan dari seluruh stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Dharmasraya.

“Dengan dukungan seluruh stakeholder, mudah-mudahan pelaksanaan pemilu di daerah kita berjalan dengan lancar dan aman,” pungkasnya. (h/mg-bdr)

Kegiatan yang mengusung tema “Melalui TOT dan Pelatihan Kader Mubalighat, Kita Tingkatkan Peran Serta Aisyiyah dalam Membina Umat Menuju Perempuan Berkemajuan” itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan.

Ketua Panitia Pelaksana, Nafliana dalam laporannya menyampaikan, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari itu, 31 Maret sampai 1 April diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari PD Aisyiyah, guru TK Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, utusan cabang Aisyiyah, utusan ranting Aisyiyah dan utusan majelis talim.

Menurut PD Aisyiyah Kabupaten Dharmasraya, Djusnimar, kegitan ini merupakan tindaklanjut dari TOT dan pelatihan kader Mubalighat Aisyiyah di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

“Ini merupakan program prioritas Aisyiyah, untuk melahirkan kader-kader mubalighat yang handal, cerdas, tanggap dan kritis dalam menyikapi segala permasalahan sosial kemasyarakatan, serta tantangan akhir zaman yang semakin dahsyat,” papar Djusnimar.

Sementara itu, Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan TOT dan pelatihan bagi kader mubalighat ini merupakan momentum yang cukup penting bagi eksistensi lembaga dakwah di Kabupaten Dharmasraya.

Saat ini, sebut wabup,

suasana dakwah dan kegiatan-kegiatan keislaman di Kabupaten Dharmasraya sudah semakin berkembang.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam bermunculan di berbagai tempat, studi dan pencerahan keagamaan sering kali digelar dan dikunjungi oleh kaum muslimin.

“Ini menunjukkan bahwa kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat kita telah semakin baik. Untuk itu, organisasi dan lembaga dakwah di Kabupaten Dharmasraya sangat dinanti gebrakannya, agar menjadi organisasi terdepan yang dapat berperan secara maksimal dalam rangka turut membumikan ajaran Islam di daerah yang kita cintai ini,” tutur wabup.

Maka dari itu, wabup berharap, kegiatan ini betulbetul dapat meningkatkan wawasan keislaman para mubaligh yang bernaung dalam setiap lembaga dakwah.

“Tentunya dengan dilandasi niat yang tulus dalam menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar di Kabupaten Dharmasraya yang kita cintai ini,” tandas wabup.

Turut pula hadir dalam kesempatan itu Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Provinsi Sumatera Barat, Abriliyus dan PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, Sol Safat. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pulau Punjung sebagai TK Percontohan di lingkungan TK Aisyiyah tahun 2018. (h/mg-bdr)

Pemkab Gelar Rakor Bidang Perekonomian DHARMASRAYA, HALUAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya melalui Bidang Perekonomian dan SDA menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Ekonomi di Auditorium Kabupaten Dharmasraya, Senin (26/3).

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adlisman dan diikuti oleh kepala OPD terkait, camat, wali nagari, pimpinan perbankan, Kepala Bulog Divre Solok, dan LPM se-Dharmasraya.

Rapat yang mengusung tema “Upaya dan Strategi Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H Guna Peningkatan Kesejahteraan

PEMKAB Dharmasraya menggelar rapat koordinasi bidang ekonomi. BADRI

Masyarakat” itu , menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian dan Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Novhendry menyampaikan, rakor yang dilaksanakan tersebut adalah untuk membahas pelaksana-

an kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada semester I tahun anggaran 2018.

Kemudian melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, stakeholder perdagangan dan masyarakat dalam persiapan ketersediaan dan keterjangkauan harga sembako dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H/2018 M.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adlisman dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan bidang perekonomian tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, melainkan butuh kerja sama lintas sektor. Inilah yang mendasari pentingnya dilaksanakan rakor tersebut.

“Selain itu, rapat koordinasi ini juga sangat strategis sebagai langkah untuk mengantisipasi persoalanpersoalan bidang perekonomian yang mungkin terjadi ke depan dan menyiapkan langkah solutif jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Adlisman.

Selain itu, Adlisman juga menekankan, OPD terkait agar rutin melakukan monitoring guna memantau harga dan ketersediaan pangan di masyarakat jelang memasuki

bulan Ramadhan.

“Pemerintah harus berperan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat,” jelas Adlisman.

Adapun beberapa poin yang menjadi bahan pembicaraan dalam rapat tersebut adalah terkait pengendalian inflasi daerah, pengawasan pupuk bersubsidi dan LPG 3Kg, pengembangan produk unggulan daerah, pengawasan bahan berbahaya dalam pangan, gerakan pensejahteraan petani, distribusi rastra/raskin, dukungan kebijakan pemakaian dan bibit bermutu, pengembangan kawasan wisata, pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, forum pengembangan ekonomi daerah dan penyaluran kredit usaha rakyat. (h/mg-bdr)

O2SN dan FLS2N Kabupaten Dharmasraya Digelar

WABUP buka secara resmi acara O2SN dan FLS2N tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Dharmasraya tahun 2018. BADRI

DHARMASRAYA, HALUAN — Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan www.harianhaluan.com

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SD dan SMP se-Kabupaten

Dharmasraya tahun 2018 resmi d imulai. Kegiatan yang dipusatkan di GOR Basket Sport Center Dharmasraya itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amriza Dt Rajo Medan.

Ratusan siswa dari berbagai SD dan SMP berkompetisi dalam kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari pada 28-29 Maret.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan, selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah dengan penuh optimis menyambut baik penyelenggaraan O2SN dan FLS2N tersebut. Menurutnya, kegiatan ini meru-

pakan momen yang tepat dan sangat berharga bagi anak-anak untuk dapat berkreasi, berinovasi, berprestasi dan berkompetisi secara sehat. zrta untuk tetap menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Semangat kerja sama, rasa persaudaraan dan persatuan sesama peserta hendaknya dipelihara dengan baik, dengan mengedepankan semangat sportifitas yang tinggi,” ujar wabup, kemarin.

Kegiatan O2SN dan FLS2N yang digelar secara rutin setiap tahun, sambung wabup, tidak hanya berorientasi

pada kejuaraan, akan tetapi esensinya terletak pada nilai pendidikan, yaitu menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman belajar.

“Memang benar dalam O2SN dan FLS2N ini ada ajang kompetisi dan unjuk kemampuan. Akan tetapi, pada dasarnya kegiatan lomba tersebut merupakan ajang pembelajaran terutama dalam hal olah pikir, olah hati dan olah rasa, serta pengembangan sikap dan kepribadian siswa. Kalah atau menang dalam ajang ini bukanlah tujuan, tetapi jadikan sebagai motivasi dalam rangka mencapai tujuan,” pungkas wabup. (h/mg-bdr)

PEKKA Dharmasraya mengikuti Wisuda Akademi Paradigta.

BADRI

45 Kader PEKKA Ikut Wisuda Akademi Paradigta DHARMASRAYA, HALUAN — Sebanyak 45 kader Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) asal Kabupaten Dharmasraya mengikuti Wisuda Akademi Paradigta di Center PEKKA, Jorong Sungai Ampang, Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Baru, Kabupaten Sijunjung, Rabu (28/3). Acara wisuda ini turut dihadiri Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan.

Wabup dalam sambutannya, mengucapkan selamat dan apresiasi atas diwisudanya para kader PEKKA Dharmasraya. ”Perlu kita pahami, bahwa wisuda bukan akhir dari sebuah pendidikan, tapi adalah awal dari penerapan ilmu di masyarakat,” ujar wabup.

Maka dari itu, wabup berharap, kader PEKKA yang sudah menjalani pendidikan di Akademi Paradigta agar dapat menerapkan ilmunya dan terlibat aktif dalam proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga di wilayahnya.

Saat ini, sebut wabup, jumlah perempuan kepala keluarga di Dharmasraya mencapai 5.599 orang. Jumlah ini diperkirakan mencapai 10 persen dari total jumlah KK di Dharmasraya.

“Ini jumlah yang cukup signifikan untuk jadi perhatian kita bersama. Untuk itu, kader PEKKA diharapkan dapat mendukung keterlibatan perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga,” tutur wabup.

Selain wisuda, dalam kesempatan itu juga dilaksanakan For um Wilayah Sarikat PEKKA Sumbar dan dialog perlindungan sosial dengan tema “Memperkuat Suara dan Pengaruh Komunitas Perempuan Kepala Keluarga dalam Sistem Perlindungan Sosial” bersama Sekr etaris Nasional PEKKA Jakarta, fasilitator lapangan PEKKA, anggota sarikat PEKKA Sumbar dan sejumlah OPD terkait. (h/mg-bdr)

 Redaktur: Nasrizal     Layouter: Syamsul Hidayat

20

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

38 Rumah Gadang Dihibahkan Pemiliknya ke Pemkab SOLOK SELATAN HALUAN — Dari 40 unit rumah gadang yang akan direvitalisasi dengan dana APBN, sudah 38 pemilik rumah gadang yang bersedia menghibahkan rumah gadangnya. Selain itu, masih ada 5 pemilik rumah gadang lagi yang berminat menghibahkan rumah gadangnya.

Hal itu disampaikan Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Solok Selata (Solsel), Yance Bastian, kepada Haluan beberapa waktu lalu. Ia mengutarakan, rumah gadang itu akan direvitalisasi oleh Kementerian PUPR, sedangkan pihaknya hanya memfasilitasi supaya program tersebut berjalan.

“Untuk kesiapan, kami memiliki seratus orang tukang khusus (tukang lamo) untuk merevitalisasi rumah gadang. Para tukang ini memahami betul model rancangan rumah gadang sesuai dengan bentuk aslinya.

Sementara itu, ketersediaan kayu sebagai material masih ada hutan yang bisa diambil kayunya,” ujarnya.

Untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pemilik rumah gadang, kata Yance, pihaknya dengan intensif memberikan sosialisasi dan melakukan survei melalui tim.

“Sesuai dengan perintah bupati, kami hingga saat ini masih di lapangan menghitung secara garis besar berapa kerusakan rumah gadang di luar yang ditangani kementerian.

Sambil survei, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif,” tuturnya.

Yance menjelaskan, dalam proses hibah, rumah gadang dihibahkan pemiliknya kepada pemerintah, tetapi pengelolaannya masih pada kaum adat.

“Artinya, apa pun kegiatan adat atas nama kaum rumah gadang bisa dimanfaatkan atau tidak mesti meminta persetujuan kepada pemerintah. Untuk rumah gadang yang dijadikan homestay nanti akan diatur melalui peraturan bupati mengenai retribusi sebab biaya perawatan bakal menjadi tanggungan pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Solsel, Muzni Zakaria, mengatakan, pihaknya siap secara teknis untuk mendukung serta bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk merevitalisasi rumah gadang di kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG). (h/jef)

SOLOK SELATAN

Pemkab Luncurkan Slogan Pariwisata Solsel SOLOK SELATAN, HALUAN — Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, mengatakan “jantung” pariwisata Sumatra Barat diambil alih oleh Solok Selatan (Solsel).

Ia mengatakan hal itu saat menghadiri kerja sama Pemkab Solsel dengan Direktur Hotel Indonesia Natour serta peluncuran Promosi dan Slogan Pariwisata Solsel di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (28/3). Slogan yang diluncurkan itu adalah “Jantung Minangkabau”.

Menurut Nasrul, pemkab kabupat en/kota di Sumbar berjualan wisata, tetapi tidak ada konsepnya. “Alhamdulilah sekarang kelihatan mana yang peduli dan yang tidak, terutama Solsel, larinya cepat sekali . Ini baru diluncurkan pada peringatan Hari Pers Nasional bulan yang lalu,” ujarnya.

Nasrul mengatakan, harus ada bupati/wali kota yang fanatik dengan daerahnya. Menurutnya, salah satu bupati di Sumbar yang fanatik dengan daerahnya adalah Bupati Solsel.

“Saya lihat Bupati Solsel sangat fanatik dengan daerahnya. Alhamdulillah, ia sangat serius menggarap pariwisata daerahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Solsel, Muzni Zakaria, berterima kasih kepada Group Hotel Indonesia Natour yang telah menyatakan kesiapannya membantu mempromosikan wisata Solsel, khususnya kawasan Saribu Rumah Gadang.

FOTO BERSAMA — Wagub Sumbar, Nasrul Abit; Bupati Solsel, Muzni Zakaria; dan Direktur Hotel Indonesia Natour, Iswandi Said, berfoto bersama saat peluncuran slogan pariwisata Solsel di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (28/3). IST

“Mudah-mudahan Solok Selatan makin dikenal dengan adanya kerja sama ini,” ujarnya.

Muzni mengatakan, kawasan SRG sudah mendapatkan perhatian langsung oleh Presiden Jokowi dalam bentuk bantuan revitalisasi senilai ratusan miliar rupiah lebih.

Pihaknya menyambutnya dengan baik dan termotivasi

karena perhatian itu.

Sekt or Pariwisata, kata Muzni, akan membantu percepatan kesejahteraan masyarakat Solsel, apalagi kabupaten itu dikenal dengan sebagai unlimited tourism dengan objek wisata yang begitu banyak.

“Ada SRG, Goa Batu Kapal, puluhan air terjun, pendakian ke Gunung Kerinci, dan bany-

ak lainnya. SRG adalah pintu masuk ke objek wisata lain di Solsel,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Hotel Indonesia Natour, Iswandi Said, menyatakan, pihaknya siap bekerja sama mempromosikan berbagai objek wisata di Solsel.

“Kami mempunyai 48 hotel se-Indonesia. Grand Inna

Padang adalah salah satunya dengan convention center terbesar di Sumbar yang mampu menampung sampai 3.000 orang. Dengan semua itu, kami siap mempromosikan wisata Solsel. Datang ke Padang menggunakan airline dan menginap di Grand Inna Padang, dan turnya ke Solsel,” tuturnya. (h/jef)

NASIONAL Kepala Daerah Tak Main-Main Susun Anggaran JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, merasa prihatin terhadap 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatra Utara yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Padahal, Tjahjo menyatakan tak pernah bosan mengingatkan agar pemangku kebijakan, termasuk DPRD untuk memahami area rawan korupsi. Salah satu area rawan korupsi itu, terkait dengan masalah perencanaan dan penyusunan anggaran.

Menurutnya, sudah banyak contoh kasus korupsi di sektor ini dan seharusnya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pihak yang berkepentingan.

“Saya kira harus hati-hati karena area itu yang dicermati oleh KPK, kejaksaan termasuk BPK dalam audit anggaran ini juga yang berkaitan dengan perencanaan anggaran,” ujar Tjahjo, dalam kegiatan di Palembang, Sumatera Selatan, seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Sabtu (31/3).

Hal tersebut juga berlaku bagi kepala daerah agar tak main-main ketika menyusun anggaran dengan DPRD. Jangan tergoda oleh jalan pintas, apalagi jika jalan pintas itu berisi permintaan yang tak sesuai aturan.

Hal semacam itu menurut dia lebih baik ditolak. Kalaupun tak ada kesepakatan dengan DPRD, lanjut Tjahjo, sesuai aturan anggaran masih bisa disahkan lewat Pergub.

“Sedikit ada penyimpangan apalagi ada penyalahgunaan, apalagi ada pembagian, pasti terbongkar sebagaimana yang dialami oleh teman-teman teman Pemda dan DPRD di Sumut,” tutur Tjahjo.

Ia yakin, KPK tentu tak sembarangan menetapkan seseorang jadi tersangka.

Pastinya, telah mengantongi alat bukti kuat.

Karena itu, ia minta kasus di Sumut dan kasus serupa lainnya, dijadikan pelajaran, agar hati-hati dan paham area rawan korupsi.

Tapi karena ini baru status tersangka, maka asas praduga tak bersalah yang harus dikedepankan.

“Sepanjang yang bersangkutan belum mempunyai penetapan hukum tetap bagaimana keputusan pengadilan, saya kira belum bisa diganti. Kalau dia sudah mendapat kekuatan hukum tetap, lalu untuk PAW-nya parpol diberikan tembusan untuk mengisi penggantinya,” ucapnya. (h/kcm) www.harianhaluan.com

Pemerintah Tak Bisa Talangi Kerugian Korban Biro Umrah DEPOK, HALUAN — Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan, pemerintah tidak bisa bertanggung jawab dalam pengembalian uang para calon jemaah umrah yang jadi korban penipuan biro perjalanan umrah. Ia menyoroti hal ini karena banyaknya korban dari travel umrah bermasalah.

SURAT EDARAN — Ketua MA, Hatta Ali. MA mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang buronan mengajukan prapreadilan. NET

Menurut Jusuf Kalla, kasus penipuan yang dilakukan sejumlah perusahaan travel umrah itu murni harus diselesaikan melalui proses hukum. Kerugian para calon jamaah yang gagal berangkat juga menjadi tanggung jawab pemimpin perusahaan biro perjalanan.

“Ini kan masalah swasta, bukan pemerintah. Jadi, pemerintah tidak bisa menalangi juga karena ini tanggung jawab swasta,” ujar Jusuf Kalla usai menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Thohir di Cimanggis, Depok, Sabtu (31/3).

Ia menepis anggapan sejumlah pihak yang mengatakan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan travel umrah itu lemah. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan upaya pengawasan semaksimal mungkin.

Salah satu yang dicontohkan JK dengan membuat ketentuan biaya minimal perjalanan umrah sebesar Rp20 juta.

“Saya pikir pemerintah sudah membuat aturan-aturan. S ebenarnya kan sudah ditetapkan (ongkos perjalanan umrah), jangan lebih rendah dari 20 juta,” ucapnya, seperti dilansir dari Vivanews.co.id. (h/vvn)

MA Larang Buronan Ajukan Praperadilan JAKARTA, HALUAN —Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran pelarangan tersangka hukum yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan untuk mengajukan praperadilan. Larangan tersebut tertulis pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Dalam Surat Edaran Mahakamah Agung yang diterima pada Minggu (1/4) tersebut tertulis: Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.

Dalam surat edaran tersebut, hakim juga harus menjatuhkan putusan bahwa perkara tidak

dapat diputuskan bila praperadilan diajukan keluarga atau kuasa hukum tersangka buron.

Lalu pihak tersangka juga tidak bisa mengajukan langkah hukum terkait putusan itu.

Surat edaran itu ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

Dengan demikian, jika permohonan praperadilan tetap diajukan oleh penasihat hukum dari buron, hakim pun tidak bisa menerimanya.

“Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hokum.” Demikian yang tertera dalam surat edaran tersebut.

Juru Bicara MA Suhadi, membenarkan surat tersebut. Menurutnya,  Redaktur: Holy Adib

larangan itu untuk menindaklanjuti adanya buron yang kerap mengajukan praperadilan. “ Mengingat statusnya adalah buron yang artinya ia telah berupaya menghindari proses hukum. Maka perlu adanya kepastian hukum diwujudkan lewat larangan ini,” ujarnya, seperti dilansir dari Republika.co.id. (h/rol)  Layouter:Syamsul Hidayat

VARIA PADANG PANJANG Musrenbang RKPD Diharapkan Mampu Tekan Angka Kemiskinan PADANG PANJANG, HALUAN— Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Plt.Sekretaris Daerah Indra Gusnady, di Hall Lt. III Balaikota, Rabu (28/3) lalu.

Indra Gusnady dalam sambutannya menyampaikan, musrenbang adalah proses penganggaran yang partisipasif, tentunya juga menyediakan ruang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada Pemerintah Daerah. Proses musrenbang sebelumnya telah dilalui mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota.

Musrenbang RKPD Padang Panjang kiranya dapat berkomitmen untuk menyeim bangkan prinsip pembangunan antara fisik dan non fisik. Kegiatan pembangunan yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

“Pembangunan yang mengarah pada penyediaan infrastruktur tersebut guna untuk mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan, tentu juga harus didukung dengan pembangunan bidang non fisik, terutama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan derajat keseha tan masyarakat serta pengurangan masyarakat miskin,” jelas Indra.

Hal tersebut sesuai dengan tema yang diangkat “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”. Dengan begitu, penyusunan RKPD tidak lepas dari keikutsertaan peran masyarakat. (h/pis)

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

21

DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF

Selenggarakan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu PADANG PANJANG, HALUAN—Untuk meningkatkan pemahaman serta penge tahuan tentang pariwisata sekaligus membu ka peluang usaha sebagai pemandu wisata yang profesional dan beretika, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pariwi sata Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu yang berlangsung selama selama tiga hari dari Selasa, (27/3 s/d Kamis (29/3) kema rin, di PDIKM Kota Padang Panjang.

Acara diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pemandu wisata yang sudah ada, para pelaku usaha travel, pemilik hotel, pemilik resetoran, POKDARWIS, serta dari unsur media.

Hadir pada acara tersebut, Plt Walikota Padang Panjang yang diwakili oleh Plt Sekda Indra Gusnady, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Hendri Fauzan dan pejabat lainnya.

Pjs. Walikota Padang Panjang Irwan yang diwakili oleh Plt. Sekda Indra Gusnady me-

nyampaikan, Pamandu wisata merupakan ujung tombak dari pariwisata suatu daerah,” ketika orang merasa senang dengan apa yang kita lakukan maka itu akan menjadi catatan sehingga mereka mau untuk datang lagi,” katanya.

Dikatakan,Pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar. Walaupun ada Industri namun Pariwisata tetap menjadi suatu hal yang penting untuk dikembangkan dalam menghasilkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), apalagi ber-

PELASTIHAN - Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu yang di gelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di PDIKM Kota Padang Panjang. HUMAS

bagai potensi wisata di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang terbilang banyak untuk dikembangkan.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Hendri Fauzan menyampaikan Pemandu wisata mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan kesan bagi para

wisatawan yang datang ke Kota Padang Panjang. “ Jika Pemandunya bagus tentunya akan memberikan efek positif untuk pengembangan pariwisata kedepan, orang akan makin banyak datang ke Kota Padang Panjang, sehingga dinas pariwista menganggap pelatihan pemandu wisata ini sangat

penting dilaksanakan,” Katanya Menurutnya, Angka kunjungan wisata ke Kota Padang Panjang meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya kunjungan tersebut tentunya harus sejalan dengan pelayanan serta fasilitas yang ada di Kota Padang Panjang itu sendiri.

Salah satunya adalah kemam piuan SDM Pariwista yang handal. SDM nya itu adalah pemandu wisata.

Pengembangan Pariwisata merupakan sinergi antara peme rintah dan masyarakat. Masya rakat merupakan elemen penting dalam menunjang pariwisata disuatu daerah. “masyarakat bisa menjadi pendukung hal yang bersifat positif maupun negatif bagi pariwisata tersebut,” katanya Adapun narasumber dari acara tersebut, Muhammad Iqbal – Sekrekatris DPRD HPI Sumatera Barat, Mulyandri dari ASITA, serta Roni Fahrian dari PHRI.(h/pis)

OPD se-Kota Padang Panjang Ikuti Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Dengan ANRI PADANG PANJANG, HALUAN – PJS Walikota Padang Panjang Irwan, S.Sos, MM membuka secara resmi acara Bimtek/Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Pengelola Kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Padang Panjang, di ANRI Jakarta beberapa hari yang lalu.

Irwan dalam sambutannya mengatakan, Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan dite-

rima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan perusahaan dan lain sebagainya.

“Setiap lembaga pemerintahan dan non pemerin tah harus berusaha menge lola arsip mereka dengan baik, maka dari itu perlu kita adakan bimtek pengelolaan arsip dinamis ini,” ujar Irwan.

Sebagai lembaga teknis, lembaga kearsipan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja keras menjalankan tugas dan fungsi lembaga.

“Keberadaan pejabat

fungsional arsiparis di lem baga kearsipan adalah satu hal yang tidak dapat ditawar, tanpa arsiparis lembaga kearsipan ini tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal,’ jelas Irwan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan setiap OPD yang ada memiliki tenaga arsiparis yang diberi tanggung jawab dan memahami arti pentingnya sebuah pengarsipan setiap agenda kegiatan yang ada di OPDnya.

“Saya minta kepada selu ruh peserta yang ikut Bimtek

ini dapat memahami, mempelajari setiap materi yang disampaikan, dan tentunya para peserta juga akan dipersiapkan sebagai tenaga professional di OPD masingmasing guna membantu dalam memberikan layanan kearsipan dan menempatkan diri sebagai arsiparis OPD disamping menjalani tupoksi masing-masing,” harap Irwan.

Semoga dengan adanya kegiatan ini “Kita bias mewujudkan penataan kearsipan di Kota Padang Panjang lebih baik lagi kedepannya,” tutup Irwan.

Sedangkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Alvi Sena, ST, MT mengatakan, tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk pembenahan system pengelolaan tata kearsipan pada setiap OPD, baik pengurusan naskah dinas, penataan dan penyimpanan arsip sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Kita bermaksud untuk memperbaiki tata kearsipan kita selama ini, dan juga kita ingin meningkatkan tertib arsip atau tertip administrasi, serta kita juga akan menyamakan persepsi tentang

system kearsipan guna mengamankan arsip vital dan arsip statis OPD,” jelas Alvi Sena.

OPD sebagai pencipta arsip harus mampu mengelola arsipnya sendiri yaitunya arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang diciptakan dan digunakan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan.

“Arsip dinamis dapat menjadi aset penting yang dikelola sebagai suatu kekayaan organisasi,” kata Alvi Sena.

Kegiatan Bimtek ini akan dilaksanakan selama dua hari mulai hari ini 27 Maret

hingga besok. kegiatan ini akan dilaksnakan dengan pemaparan materi dan prak tek lapangan yang di bim bing langsung oleh Direktur Kearsipan Daerah II ANRI, Drs. Asep Mukhtar Mawardi, M.Hum. “Saya harap kedepannya setelah kita laksanakan Bim tek ini semua OPD sudah bias memahami betapa pen tingnya arsip dinamis yang kita ciptakan ini,” harap Alvi Sena.

Acara diakhiri dengan penyerahan cindramata dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Direktur ANRI. (h/pis)

POLITIK KISRUH PARTAI HANURA

Editiawarman Bantah Surat Pemberhentiannya PAINAN, HALUAN - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kabupaten Pesisir Selatan Editiawarman, membantah Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya sebagai ketua partai di daerah itu.

Hal itu diungkapkan, saat ia mendapat surat siluman yang disebarkan melalui jejaring sosial media Facebook oleh salah satu akun milik oknum DPRD setempat yang sekaligus pengurus partai. Menurutnya, surat pemberhentian yang dikeluarkan terhadap dirinya terkesan sepihak dan tidak melalui mekanisme

www.harianhaluan.com

AD/ART Partai Hanura. “Jadi, surat pemberhentian itu kami ketahui melalui akun Facebook anggota DPRD dari partai kami. Dalam surat pemberhentian itu hanya ditandatangani olen Wakil Ketua DPD Sumbar,” sebutnya saat bertatap muka dengan sejumlah wartawan di Painan, Sabtu (31/3).

Ia menjelaskan, terkait

keputusan dalam pemilihan pimpinan atau pemberhentian DPC maupun DPD, maka harus dibentuk berdasarkan azas Musyawarah Luar Biasa dan mengacu kepada Anggaran Dasar Partai Hanura yang tertera dalam Pasal 34 Poin 4 Huruf K. Dimana dijelaskan penetapan dan pemberhen tian Pengurus serta memberikan Surat Keputusan Kepengurusan terhadap DPC mau pun DPD merupakan kewenangan dari DPP. “Nah, sementara suratnya hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD saja. Tentu ini harus kita pertanyakan, ada apa sebenarnya,” ungkapnya.

Menurutnya, pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPC Partai Hanura periode (2016-2021), telah sesuai dengan AD/ART Partai Hanura dimana dilakukan secara Musyawarah dan turut dihadiri sebanyak 11 PAC Partai Hanura Pessel. “Saya waktu itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC Partai Hanura Pessel.

Sementara surat pemberhentian itu tidak jelas arah dan tujuannya. Terkesan hanya sepihak dan menyalahi aturan tertinggi dalam sebuah Partai,” terangnya.

Lebih lanjut kata dia, dalam waktu dekat pihaknya

akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, KPU, Kejaksaan dan juga Panwaslu terkait dengan kisruh Partai Hanura Pessel.

Menurutnya, jika tidak segera diperbaiki maka akan memberikan dampak negatif tethadap perkembangan Partai Hanura dan sejumlah kader di Pessel, ditambah lagi akan memperburuk mar wah Partai Hanura dimata publik. “Apalagi kita akan menghadapi Pileg 2019.

Tentu dengan kondisi galau saat ini harus segera dicarikan solusinya. Hal ini harus difikirkan secara bijak oleh

seluruh pengurus Partai, jangan sampai berdampak terhadap perolehan kursi pada Legislatif nantinya,” tuturnya.

Ia menambahkan, terhadap polemik pada pengurusan DPC Partai Hanura di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak ada dualisme. “Kembali kita tegaskan, disini tidak ada dualisme. Kita akan selesaikan dengan cepat persoalan ini. Nanti siapa yang benar dan siapa yang melenceng dari aturan partai, maka akan terlihat de ngan sendirinya,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehat DPC Partai Hanura Pessel Sabarudin, menegaskan telah

 Redaktur: Dodi Nurja

menolak mentah-mentah Surat Pemberhentian Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel. Ia menilai surat tersebut janggal dan terkesan sepihak. “Saya menilai ini sudah tidak benar lagi. Saya sudah melihat suratnya dan terkesan hanya sepihak bahkan tidak berlandaskan kepada AD/ ART Partai,” ucapnya.

Terkait kondisi itu, ia akan membicarakan dengan seluruh PAC yang ada diwilayah Pesisir Selatan. Menurutnya, apapun hasilnya nanti akan dikoordinasikan dengan pihak KPU, Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda. (h/kis)

 Layouter: Yohanes

22

SENIN, 26 MARET 2018 8 Rajab 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

SENIN, 2 APRIL 2018 / 15 Rajab 1439 H

DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Miliaran Dana Desa Mengendap di Kas Daerah LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Memasuki bulan ke IV pada 2018 ini, Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi nagarinagari di Kabupaten Limapuluh Kota, tak kunjung juga cair untuk tahap awal.Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB-Nagari) yang disusun oleh masingmasing nagari belum siap.

Hampir seluruh nagari di Kabupaten Limapuluh Kota belum menerima dana yang bersumber dari APBN tersebut. ”Ya, DD untuk tahap awal ini, belum sampai ke nagari. Masih ada di kas daerah,” terang Irmaizar Walinagari Sungai Kamuyang

pada Minggu (1/4) siang.

Menurutnya, belum ditransfernya dana dari pemerintah pusat itu ke masingmasing nagari, disebabkan belum siapnya salah satu syarat utama dalam pencairan dana tersebut. Yaitu, belum siapnya Anggaran Penda-

patan Belanja Nagari (APBNagari) yang disusun oleh masing-masing nagari.

Menurutnya, dari 79 nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota belum satupun nagari menerima Dana Desa itu. “Meski ada beberapa nagari yang siap APBNagarinya tetapi nagari bersangkutan belum menerima DD nya,” ulas Ketua Persatuan Walinagari Kabupaten Limapuluh Kota itu.

Dijelaskan Irmaizar, untuk penerimaan DD, masingmasing nagari bakal mendapatkan tranferan dana sebesar 20 persen dari total keseluruhannya.

Besaran 20 persen untuk tahap awal tersebut, katanya berdasarkan rapat koordinasi antara pemerintahan nagari/ desa dengan Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI pada awal 2018 lalu.

“Saat rapat disampaikan oleh Dirjen, penyaluran DD tahap awal sebesar 20 persen. Di Kabupaten Limapuluh Kota, masing-masing nagari memiliki DD antara Rp 600juta sampai Rp 900juta. Kalau 20 persen tahap awal, itu sekitar Rp 150juta sampai Rp 190juta. Ini yang belum sampai di kas masing-masing nagari,” terangnya.

Apabila, dirata-ratakan,

DD tahap awal yang diterima satu nagari sebesar Rp 150juta dengan jumlah 79 nagari.

Sehingga, didapat jumlah DD dari Pemerintah Pusat yang masih mengendap di kas umum daerah Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp 11,8 Miliar. Diakui Ketua Walinagari se Kabupaten Limapuluh Kota, salah satu dampak belum cairnya dana desa, yaitu terlambatnya pembangunan di nagari. “Dampaknya, ya pembangunan di nagari jadi terlambat. Pasalnya, Dana Desa masih tertahan untuk pembangunan,”jelasnya lagi.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Berharap Normalisasi Sungai PAINAN, HALUAN — Sekitar 4.500 jiwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berdomisili di Kecamatan Linggo Sari Baganti, saat ini membutuhkan normalisasi alur Sungai yang berada di kecamatan itu, sebab selalu menyebabkan banjir pada saat musim hujan datang.

Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan, Buya Arpen mengatakan, hampir 20 tahun lebih Batang air tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Menurutnya, di Kecamatan Linggo Sari Baganti alur sungai Lagan melewati empat nagari (desa) yakni Lagan Mudik Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, Lagan Padang XI Punggasan Timur dan Punggasan Timur. “Normalisasi sungai lagan ini harus disegerakan, sebab sudah tidak layak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Semangkin hari sungai juga terlihat dangkal dan dipenuhi sampah sepanjang batang air tersebut,” sebut Arpen kepada Haluan. Minggu.

Ia mengatakan, hingga kini alur Sungai Lagan yang berada tepat di tengah pemukiman masyarakat itu, kondisinya semangkin memperihatinkan sehingga selain terus menyempit setiap kali datang musim hujan selalu menyebabkan banjir. “Benar, saat datang musim hujan sungai itu meluap sehingga menyebabkan banjir dan merendam puluhan rumah penduduk, pasar tradisional, fasilitas umum, lahan pertanian dan ternak warga pada empat nagari tersebut,” terangnya.

Tak hanya itu, jika hujan deras, aktifitas masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian juga ikut terganggu. Menurutnya, hasil pertanian seperti karet dan sebagainya tidak bisa diangkut untuk dipasarkan ke luar daerah, sebab jalan kabupaten yang menghubungkan satu nagari dengan tiga lainnya digenangi air dengan waktu yang sangat lama, bahkan bisa ber harihari. “Begitu juga dengan aktifitas perdagangan di pasar tradisional Pasar Jumat, Lagan Hilir Punggasan, akan mengalami lumpuh total akibat lokasi pasar yang terendam banjir yang diperkirakan setinggi paha orang dewasa. Selain itu, banjir juga merugikan masyarakat hingga ratusan juta rupiah karena rusaknya peralatan rumah tangga dan lahan pertanian,” sebutnya lagi.

Hal senada dikatakan, tokoh muda masyarakat setempat Sel Aldi, menurutnya normalisasi Batang Sungai Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, adalah kebutuhan yang sangat mendesak (urgent). Hal itu dikarenakan hampir seluruh masyarakat memanfaatkan Batang Sungai Lagan untuk mandi mencuci dan sebagainya. “Sampai saat ini Sungai tersebut masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Sebab, masyarakat sekitar tidak memiliki sumber air bersih yang disediakan oleh pemerintah seperti Pamsimas atau PDAM. Sementara untuk melengkapi kebutuhan keluarga masyarakat harus membeli air galon setiap harinya,” sebutnya.

Terkait kondisi itu, ia berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera melakukan penanganan normalisasi batang sungai Lagan dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak. “Jika terlalu lama dibiarkan, maka kita takutkan persoalan baru yang akan muncul, seperti penyebaran penyakit Diare, Demam Berdarah (DBD), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa), Malaria dan sebagainya,” tutupnya seraya berharap. (h/kis)

KONDISI Batang Sungai Lagan Hilir Punggasan yang terus saja menyempit akibat belum dilakukan normalisasi. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan air sungai tersebut untuk mandi dan mencuci. OKIS MARDIANSYAH www.harianhaluan.com

Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, Ahmad Zuhdi Perama mengakui, Dana Desa dari Pemerintah Pusat sudah berada di kas umum daerah. Tetapi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari belum bisa mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Keuangan Limapuluh Kota untuk menyalurkan dana tersebut ke masing-masing nagari. “Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2015, mengharuskan nagari untuk menyiapkan APB-Nagari sebelum Dana Desa di transfer ke rekening masing-masing nagari. Untuk saat ini, hanya 3 nagari yang siap APB-Nagari,

15 nagari dalam tahap evalusi dan sisanya masih dalam pembahasan APB-Nagari nya,” ucap Ahmad Zuhdi Perama.

Secara terpisah, Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang dikonfirmasi terkait berapa total anggaran Dana Desa (DD) tahap awal yang belum dan sudah ditransfer ke rekening kas di masing-masing nagari, pihaknya belum bisa memberikan data pasti secara rinci. “Untuk lebih detail jumlah DD, nanti kita lihat dulu. Soalnya sekarang sedang tidak dikantor,” terang Irwandi Kepala Keuangan Limapuluh Kota. (h/ddg)

Bamus Sahkan RAPBNag Batu Kalang

SURAT SUARA — Para panitia Pilwana di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman, sedang melakukan pelipatan surat suara di kantor camat setempat, Minggu (1/4).

DEDI SALIM

PILWANA SERENTAK V KOTO KAMPUNG DALAM

Pelipatan Kartu Suara Dapat Pengawasan Ketat PADANG PARIAMAN, HALUAN — Menghadapi Pemilihan Walnagari (Pilwana) serentak di Padang Pariaman 4 April 2018, masing-masing panitia Pilwana mulai melakukan pelipatan kartu suara.

Menurut pantauan Haluan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Minggu (1/4), pelipatan kartu suara Pilwana dipusatkan di kantor camat.

Pelipatan kartu suara itu langsung diawasi oleh camat V Koto Kampung Dalam, Zulkarnaini, Babinkantibmas dari Polsek, Babin dari Koramil serta masing masing Pj. walinagari yang akan melaksanakan Pilwana. “Untuk menjaga keamanan, kami memang sengaja memusatkan pelipatan di kantor camat ini,” aku Camat V Koto Kampung Dalam, Zulkarnaini pada Haluan,

Minggu (1/4) di ruang kerjanya.

Menurut Zulkarnaini, di kecamatannya ada 6 nagari yang akan melaksanakan Pilwana serentak dari 74 nagari yang ada di Padang Pariaman.

“Pelipatan kartu suar a ini dilakukan oleh masing-masing panitia Pilwana, dan kami hanya mengawasi,” katanya.

Ke-6 nagari yang akan melaksanakan Pilwana tersebut aku Camat merupakan nagari pemekaran. Nagari pemekaran tersebut meliputi, 4 nagari Pemekaran di Nagari Sikucua yakni, nagari Sikucua Timur, Sikucua Utara, Sikucua Tengah dan Sikucua Barat dan 2 nagari pemekaran di Nagari Campago yakni, Campago Selatan dan Nagari Campago Barat. “Alhamdulillah, hingga saat ini seluruh tahapan Pilwana berjalan sesuai tahapan,

aman dan lancar”, lapor camat.

Zulkarnaini yang baru seminggu bertugas sebagai camat V Koto Kampung Dalam, merasa salut dengan para panitia Pilwana dan masyarakat yang sangat mendukung setiap proses Pilwana. “Dukungan masyarakat untu kesuksesan Pilwana ini memang sangat menentukan kesuksesan Pilwana,” katanya.

Dikatakan Camat, dari 6 nagari yang akan melaksanakan terdapat s ebanyak 10.513 orang pemilih. “Berarti ada sekitar 10.513 lebih surat suara yang sedang dilipat”, katanya.

Setelah surat suara selesai dilipat, menurut camat, surat suara ini akan dikirim ke nagari masing- masing sesuai Daftar Pemilih Tetapnya (DPT). (h/ded)

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago, telah menyetujui dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari(RAPBNag) Nagari Batu Kalang Tahun 2018, sesuai menurut Peraturan Bupati (Perbub) Padang Pariaman, tentang penyusunan dan penggunaan perbelanjaan anggaran tahun 2018, Kamis (29/3/2018).

Wali Nagari Batu Kalang, H. Jamarusti menyebutkan, dalam Peraturan Bupati (Perbub) Tahun 2018, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja nagari tahun 2018, banyak perubahan dari Perbub Tahun 2017.

Menurut Jamarusti , perubahan pertama tentang tunjangan Bamus yang selama ini dirasakan anggota Bamus jauh dari standar, kini untuk tahun 2018, naik lebih dari seratus parsen. Kalau pada Perbub Tahun 2017, tunjangan Ketua Bamus hanya Rp. 300 ribu rupiah/bulan, kini dalam Perbub tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 700 ribu rupiah/bulan.

Kemudian tunjangan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Bamus, juga naik dari sebelumnya dengan perincian sebagai berikut, Wakil Ketua Rp. 600 ribu rupiah/bulan, Sekretaris Rp. 550 ribu rupiah/bulan dan anggota Rp. 450 ribu rupiah/bulan.

“Walaupun kenaikan belum sesuai dengan apa yang diinginkan Bamus, tetapi yang jelas Bupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni, telah mendengar apa yang dikeluhkan dan disampaikan Bamus selama ini,” ujar Jamarusti yang akrab disapa dengan Uncu itu.

Ditambahkan Jamarusti,

Bamus selain mendapatkan kenaikan tunjangan, juga mendapat pembelian baju seragam dengan nilai Rp. 300 ribu/stel.

Hal ini dalam Perbub tahun 2017, juga tidak ada, kini dalam Perbub Tahun 2018, diadakan.

Disamping itu untuk wali nagari, sekretaris dan perangkat nagari serta wali korong juga ada kenaikan pendapatan tetap dari tahun sebelumnya.

“Sebagai pemegang amanah masyarakat nagari, kita semua harus bersyukur kepada Allah Swt dan berterima kasih kepada Bupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni, karena dengan bersyukur, muda-mudahan tahun depan ada lagi perubahan tentang pendapatan tunjangan kita semua,” terang Jamarusti lagi.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago, Drs. Amiruddin Tk. Majolelo, MA juga mengatakan, perubahan kenaikan tunjangan Bamus Nagari Kabupaten Padang Pariaman dalam Perbub tahun 2018, merupakan perjuangan dan suara bersama seluruh Bamus se Kabupaten Padang Pariaman, karena memang tunjangan Bamus di Kabupaten Padang Pariaman itu, jauh lebih rendah dari Bamus Kabupaten lain di Sumatera Barat.

“Sebagai umat yang beragama Islam, sekecil apapun perubahan terhadap tunjangan Bamus di Padang Pariaman yang diberikan , Bupati Ali Mukhni duet dengan Wakil Bupati Suhari Bur, wajib disyukuri, karena dengan bersyukur, Allah Swt akan menambah lagi, kalau tidak dari tunjangan mungkin dari pintu yang lain,” ulas Amiruddin. (h /bus)

KETUA Bamus Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Amiruddin menyerahkan RAPBNag 2018 kepada Wali Nagari Batu Kalang, Jamarusti yang disaksikan oleh anggota Bamus, Kamis. BUSTANUL ARIFIN

Lisda Hendrajoni: PBK Upaya Menekan Angka Pengangguran PAINAN, HALUAN — Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan Lisda Hendrajoni, menghadiri pembukaan pelatihan berbasis kompetensi dengan tema “Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Kejuruan Teknik Membatik (2 Paket)” di Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai.

Lisda mengatakan, program tersebut bertujuan untuk mengentaskan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Pessel, sesuai dengan program nasional. “Alhamdulillah kita sangat mengapresiasi kegiatan ini, semoga kedepan menjadi sebuah keterampilan bagi pencari kerja. Setidaknya untuk menekan angka pengangguran dan menjadi solusi dari ledakan angkatan kerja yang menjadi permasalahan di negara

KETUA TP-PKK Lisda Hendrajoni saat memperlihatkan Batik hasil olahan masyarakat Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Pessel. OKIS MARDIANSYAH

berkembang saat ini,” sebut Lisda dalam sambutannya, Kamis (29/3).

Lebih jauh diharapkan, melalui pelatihan berbasis kompetensi (PBK), maka diharapkan

benar-benar mampu mempersiapkan tenaga kerja yang handal, terampil dan kompeten, sesuai dengan kebutuhan industri berkembang saat ini, sehingga masyarakat

mampu mengisi lowongan kerja yang ada di industri atau membuka lapangan pekerjaan untuk usaha mandiri. “Selain itu, tujuan kegiatan ini juga untuk membentuk sikap mental bagi para peserta dalam menghadapi persaingan bisnis secara global,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pessel, untuk menciptakan program pelatihan kerja yang berorientasi pada kompetensi, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam berbagai keahlian dan keterampilan sesuai bidang masing-masing. “Jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, perilaku atau sikap kerja (attitude), maka kedepan diharapkan peserta bisa mengisi berbagai jabatan strategis  Redaktur: Dodi Nurja

yang tersedia pada industri besar ataupun bisa menjadi wirausahawan,” harap Lisda.

Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Sumbar, Syamsi Harry mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memaksimalkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan. Menurutnya, PBK adalah untuk menciptakan kecakapan hidup (life skills training) bagi para pekerja dan wirausahawan.”Jadi, dapat juga kita simpulkan sebagai upaya pemberian kemampuan kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan. Kemudian bisa diterapkan sebagai bekal untuk bekerja atau berwirausaha,” terangnya. (h/kis)  Layouter: Luther

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Disdukcapil Pessel Beri Pelayanan Langsung ke Rumah PAINAN, HALUAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memprogramkan pelayanan langsung dokumen kependudukan ke rumah warga yang berada di daerah pelosok.

“Tahun ini kami akan mengadakan 15 unit sepeda motor, selanjutnya ditempatkan di masing-masing Unit Kerja Layanan yang ada di tiap kecamatan untuk memberikan pelayanan langsung ke daerah pelosok,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Reva F Yuliasman di Painan, Sabtu (31/3).

Sepeda motor itu, tambahnya akan dilengkapi dengan tempat khusus yang dimungkinkan membawa form-form untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan.

Keberadaan sepeda motor juga diharapkan menyentuh masyarakat yang memerlukan dokumen kependudukan namun tidak sanggup mengikuti pelayanan seperti warga yang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, dan lainnya.

Sementara itu, terkait Unit Kerja Layanan yang ada di masing-masing kecamatan akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Kantor hingga aturan peluncuran Unit Kerja Layanan sudah kami siapkan, saat ini hanya menunggu pemindahan jaringan kependudukan dari kantor camat ke kantor Unit Kerja Layanan,” ujarnya.

Sesuai rencana dalam waktu dekat pihaknya juga akan meluncurkan aplikasi kependudukan yang fungsinya masih untuk memudahkan pelayanan kependudukan.

Melalui aplikasi yang bisa diunduh melalui gawai itu masyarakat hanya diminta melakukan pendaftaran, selanjutnya masyarakat bisa mengakses beberapa menu disediakan seperti pembuatan akta lahir, kartu keluarga, dan lainnya.

Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi, masyarakat akan menerima pesan singkat berisikan nomor registrasi online yang didalamnya dimuat kapan dokumen tersebut bisa diambil. (h/mg-kis)

KAMMI Tanah Datar Bantu Korban Banjir Pariaman TANAH DATAR, HALUAN - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tanah Datar kembali lakukan aksi kemanu siaan di Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (30/3).

“Saat kami mendengar info mengenai musibah banjir di Kampung Dalam pada Selasa pagi (27/3), kita tergerakuntuk menggalang dana untuk korban banjir guna meringankan beban masyarakat di sana. Aksi pengggalang dana tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak Rp2.014.000. Jumat (30/3) kemarin kami langsung menyerahkan bantuan ini kepada korban bencana,” ujar Jel Maulana, selaku Koordinator Lapangan.

Aksi ini, sebutnya, murni merupakan aksi solideritas kepedulian kepada sesama. “Kita sebagai umat Islam memang harus peduli kepada sesama, apalagi saudara kita yang kena musibah itu tidak jauh dari lokasi kita.

Semoga dengan aksi kami kali ini bisa meringankan beban dan kesedihan mereka disana, walaupun aksi kami tidak seberapa namun semoga juga membuka pintu hati pemerintah dan warga warga lainnya untuk segera membantu masyarakat di Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman ini,” jelasnya sembari diamini oleh Rusdi Saputra, selaku penanggung jawab aksi ini.

Monica Eka Yulianda, Ketua Umum KAMMI Tanah Datar mengungkapkan, memang harus ada aksi nyata tanpa retorika yang diberikan oleh mahasiswa dan pemuda yang notabenenya adalah iron stock, stock holder untuk menghilangkan penderitaan rakyat dan membawa perubahan di masyarakat. Aksi kami ini juga bertepatan dengan Milad KAMMI yang ke-20. “Semoga dengan bertambahnya usia, gerakan jalanan ini maka semakin jaya dan sejahtera juga rakyat memalui perjuangan kawan-kawan KAMMI,” pungkas Monic. (h/rel/fma)

BPBD Pasbar Ingatkan Warga Waspada Banjir SIMPANG EMPAT, HALUAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat mengingatkan masyarakat yang berdomisili di dekat lima sungai besar di daerah untuk mewaspadai bencana banjir.

“Benar, ada sekitar lima aliran sungai yang menjadi langganan banjir di Pasaman Barat,” kata Kepala BPBD Pasaman Barat, Try Wahluyo didampingi Kepala Bidang PK BPBD, Sudirman di Simpang Empat, Minggu (1/4).

Ia mengatakan di sekitar lima aliran sungai itu banyak pemukiman yang selalu terkena banjir ketika air sungai meluap.

Lima aliran sungai yang rawan banjir itu tersebar di beberapa daerah yakni sungai Batang Pasaman Kecamatan Pasaman, sungai Batang Sikabau, Sungai Batang Bayang Kecamatan Lembah Melintanh, Sungai Batang Batahan Kecamatan Ranah Batahan, sungai Anak Air Haji Kecamatan Sungai Aur. “Setiap hujan lebat maka air sungai itu selalu meluap dan mengenangi rumah warga sekitar,” katanya.

Ia mengajak masyarakat yang berada di titik rawan banjir lebih waspada saat curah hujan tinggi atau hujan di hulu sungai.

Menurutnya selain di lima sungai besar itu, warga yang berada di daerah perbukitan, pegunungan dan di tepi laut agar juga selalu waspada. (h/ows) www.harianhaluan.com

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

23

LIBUR PANJANG

Objek Wisata Pessel Dipadati Pengunjung PESSEL, HALUAN - Kawasan objek wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan banjir pengunjung. Hal ini terlihat dari banyaknya kendaraan berupa bus dan kendaraan pribadi berplat nomor luar Sumbar yang menik mati libur panjang di Pessel.

DIPADATI PENGUNJUNG - Pantai Sago yang berlokasi di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan mulai dibenahi oleh pemerintah setempat. Terlihat, Jumat (30/3) pantai Sago mulai dipenuhi oleh pengunjung yang ingin menyaksikan keindahan pantainya. HELDI SATRIA

Sertifikat Jaminan Nasabah Hilang di Bank SOLOK SELATAN, HALUAN Sertifikat rumah sebagai jaminan pinjaman milik nasabah hilang di tangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Muaralabuh. Hal ini diketahui oleh pemilik sertifikat ketika hendak melunasi pinjaman di bank itu pada Februari 2018 lalu.

Surya Erita sebagai peminjam, menjaminkan sertifikat rumah milik kakaknya bernama Elda Niati yang digunakan sebagai modal usaha.

Saat ditemui Haluan, Sabtu (31/ 3) di rumahnya di Jorong Macam Masam, Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu. Surya Erita melalui kakaknya, Elda Niati mengatakan, dikarenakan ada kelebihan uang, pihaknya melakukan pelunasan sebelum waktu tenggat sebab sertifikat tersebut nantinya bakal dipecah untuk dibagi dengan anak-anaknya.

“Kebetulan ada sedikit uang, kita ingin melunasi pinjaman supaya sertifikat itu nantinya bisa dimanfaatkan,” ujar Elda.

Sekitar Februari 2018 lalu, katanya, saat melakukan pelunasan pinjaman sekitar Rp42 juta, pihak bank memberikan bukti setoran bukan pelunasan, namun untuk pengambilan sertifikat masih menunggu.

“Setelah menunggu sekitar empat

pekan, kita kembali datangi pihak bank dengan tujuan mengambil sertifikat rumah itu. Baru dikatakan pihak bank sertifikat rumah kami hilang,” lanjutnya.

Sehingga, imbuh Elda, duit yang disetorkan sekitar Rp42 juta itu diambil kembali sebab tidak menjadi pelunasan tapi penyetoran pinjaman.

“Apa gunanya, uang kita disitu kalau tidak bisa pelunasan dan kemudian diberikan bukti pengaktifan kembali.

Inikan bertele-tele,” ujarnya.

Elda mengatakan, adiknya melakukan pinjaman pada 2013 dan terhitung 2014 sebesar Rp50 juta dengan lama pinjaman selama empat tahun. Pihaknya mengaku juga pernah mengalami tunggakan angsuran.

Angsuran perbulan sekitar Rp1,8 juta.

“Kemudian pada 2016 diminta bank untuk melakukan pelunasan, tapi dikarenakan belum memiliki uang maka dilakukan perpanjangan waktu pinjaman dengan memperkecil jumlah angsuran menjadi Rp1juta/bulan dengan waktu empat tahun lagi,” jelasnya.

Ia mengaku sebagai pemilik sertifikat tidak terima dengan hilang begitu saja sertifikat miliknya dengan luas tanah 560 meter persegi. “Solusi dari pihak bank mengatakan bakal

melaporkan ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saya memilih untuk melaporkan sendiri namun pihak BPN mengatakan untuk melapor ke pihak kepolisian,” tandasnya.

Terpisah, Pimpinan unit BRI Muaralabuh Reski saat ditemui awak media mengatakan pihaknya selaku pimpinan unit belum sampai tiga bulan sehingga tidak mengetahui pasti kejadian itu. “Terkait persoalan ini, kami telah melakukan koordinasi dengan kantor Cabang Solok dan masih menunggu informasi dari cabang,” ujar Reski.

Selain itu, pihaknya juga bakal melakukan pengurusan ke BPN Solsel untuk menerbitkan sertifikat baru atau sertifikat pengganti milik nasabah itu. “Kita juga sudah mengajukan laporan kehilangan pada kepolisian,” tambahnya.

Ia menyatakan, dari informasi yang didapat pihaknya, kejadian kehilangan ini berawal saat terjadinya banjir bandang di Solsel pada 2016 lalu, menyebabkan perangkat dan brankas terendam air dan lumpur.

“Setelah melakukan pembersihan pasca banjir, semua dokumen dibersihkan dari material lumpur dan dijemur kembali,” ungkapnya. (h/jef)

Selain menambah Pendatapan Asli Daerah ( PAD) dari tiket masuk dan parkir, sedikit banyak peningkatan jumlah pengunjung ini memberikan dampak positif bagi ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pengusaha jasa perahu penyeberangan serta wahana permainan di kawasan obyek wisata carocok ini.

Adi, salah seorang pengunjung asal Kerinci menyebut, dari jauh hari dirinya bersama keluarga telah menyusun agenda untuk berlibur di Pantai Carocok Painan ini.

“Menghabiskan libur panjang saja. Lagian, Pantai Carocok ini merupakan salah satu lokasi wisata unggulan di Sumbar,” ujarnya, Jum at (30/3).

Senanda dengan itu, Oyong, salah seorang pemilik usaha jasa kapal penyeberangan ke Pulau Cingkuak menyambut baik ramainya pengunjung yang datang ke Pantai Carocok kali ini. Ia berharap, kunjungan wisata ke Pantai Carocok tidak hanya ramai pada hari-hari tertentu saja, tapi kalau bisa setiap minggu bisa ramai seperti ini.

Dalam rangka menjaga lonjakan pengunjung, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel juga telah menyiapkan petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP dan Damkar Pesisir Selatan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pessel, Mawardi Roska menyebut, peningkatan kunjungan wisata tidak hanya terjadi di kawasan Pantai Carocok saja, namun juga terjadi dibeberapa lokasi wisata lainnya seperti Kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan, Jembatan Akar di Bayang Sani, Pantai Tan Sridano di Batang Kapas, Kawasan Penangkaran Penyu di Ampiang Parak. “Selain itu, Pantai Sago juga terlihat dipenuhi pengunjung,” ungkapnya.

Di Pantai Sago, pengunjung sebagian berekreasi dibawah pohon cemara yang sejuk. Duduk dengan alas tikar yang disewa, kemudian berkumpul dengan keluarga sambil makan bersama-sama. Pengunjung itu piknik. Mereka senang, ceria dan bahagia kala disepoi angin pohon cemara.

Ia menyebut, untuk terus meningkatkan jumlah pengunjung di Kabupaten Pessel ini, maka masyarakat di sekitar area wisata harus pula meningkatkan sikap keramah-tamahan.

Artinya bagaimana para pengunjung dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman dan tertib.

“Tentunya dengan memberikan pelayanan secara ramah, sopan dan santun dalam menyambut setiap tamu yang datang. Kalau hal ini terus diaplikasikan, percaya saja, wisatawan pasti senang dan bakal tertarik untuk berkunjung lagi di lain kesempatan,” pungkasnya. (h/rel/mjn)

Pemko Padang Panjang Gelar Diskusi Antisipasi Konflik PADANGPANJANG,HALUAN Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar diskusi antisipasi konflik dalam menghadapi Pilwako di Kota berjuluk “Serambi Mekkah” itu. Diskusi yang di gelar di Hall ULP Kota Padang Panjang tersebut, diharapkan menjadi suatu langkah untuk mewujudklan Pilkada aman di Kota Padang Panjang.

“Mari kita wujudkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Padang Panjang ini dengan

aman, damai, tertib dan jauh dari konflik,” tutur staf ahli Pemerintahan Hukum dan Politik, Drs Emir Emil Elmaulid saat acara Diskusi Antisipasi Konf lik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 Emir juga berharap agar semua ASN tidak melibatkan diri dalam kegiatan apapun saat Pilkada nanti. Antisipasi konf lik lebih baik didahulukan supaya pada saat ada konflik tidak ragu lagi melakukan tin

dakan.

“Dengan adanya acara ini semoga kita mendapatkan hasil yang sangat diharapkan tentunya dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada di Kota Padang Panjang. Disamping Itu, pastinya kita berharap kiranya dalam diskusi yang akan kita laksanakan ini, bisa melahirkan sebuah kesimp ulan bersama seb agai langkah kongkrit untuk mengantisipasi d an meredam po t ens i konf lik Pi lka da yang muncul,” jelas Emir.

Disamping itu Kepala BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang, Erizal mengatakan, diskusi kali ini diadakan dengan tujuan bagaimana semua personil dapat memantau pelaksanaan pilkada.

“Dengan situasi politik yang terjadi saat ini kita harus bisa mengantisipasi semua kejadian yang akan terjadi nantinya,” ujar Erizal.

Acara ini juga mengharap kan agar penanganan antisi pasi konflik di pilkada dapat dikendalikan dan tentunya

juga akan menjauhkan Kota Padang Panjang dari Konflik pilkada.

“Semoga pilkada yang kita laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar, aman serta terkendali dengan baik,” tutup Erizal.

Acara juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua KPU Jafri Edi Putra, Bawaslu Kota Padang Panjang, OPD Kota Padang Panjang, camat, lurah, babinsa, dan babin kam tibmas. (h/pis)

Trio Alumni ITB Hiking Bareng di Payakumbuh PAYAKUMBUH, HALUAN Walikota Payakumbuh, Riza Falepi akhirnya bisa reuni kembali dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arcandra Tahar serta mantan Direktur Utama Semen Padang Benny Wendry dalam kegiatan Tour dan Hiking yang digelar oleh Forum Minang Maimbau (FMM), Sabtu (30/03).

Arcandra Tahar, Riza Falepi, dan Benny Wendri merupakan sahabat satu angkatan dan almamater di Institut Teknologi Bandung (ITB), tepatnya angkatan 89. Arcandra tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin ITB angkatan 89. Sementara Wako, Riza Falepi masuk pada tahun yang sama di Jurusan Teknik

Elektro, sedangkan Benny menjadi mahasiswa Jurusan Teknik Kimia ITB. Ketiganya tampak akrab bercengkrama sesekali berdiskusi sambil menyusuri trek menantang dengan suasana perbukitan antara Bukittingi dan Lawang.

Di mata Wali Kota Paya kumbuh Riza Falepi, baik Archandra maupun Benny adalah sosok sahabat yang baik dan rajin sewaktu samasama belajar di ITB. “Pak Wamen kita ini saat kuliah di ITB dulu rajin dan senang ikut acara pengajian. Sampai seka rang juga masih begitu. Kalau pak Dirut, kerjaannya baca buku terus. Kalau saya ketemu beliau, pasti sedang baca buku,” ujar Riza disambut tawa sumringah Archandra dan Ben

ny.

Pasca menyelesaikan studi S1 di ITB, ketiganya menempuh jalur yang berbeda. Riza memilih melanjutkan Magister di ITB, Archandra memperoleh kesempatan melanjutkan studi Magister di Texas AM University, Amerika Serikat, sementara Benny memilih berkarier di PT. Semen Padang yang ke mudian membesarkan namanya.

“Alhamdulillah, melalui acara ini, kami kembali bertemu dan mengenang masamasa indah saat berkuliah di ITB dahulu, semoga dengan pertemuan ini banyak hal-hal positif yang kami peroleh sekaligus membawa dampak bagi pembangunan Kota Payakumbuh,” ujar Riza.

Riza pun tak segan menga-

jak Archandra dan Benny untuk menjajal trek Hiking di Kota Payakumbuh. “Kapankapan kita jajal trek Hiking di Payakumbuh, kita juga punya namanya Puncak Marajo di

kawasan Ngalau, atau di kawasan Harau Limapuluh Kota lumayan menantang,” seru Riza memanggil disambut anggukan sang Wamen. (h/ mg-ari)

WAMEN ESDM, Arcandra Tahar dan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi ikuti hiking bareng yang digelar FMM di Bukittinggi, Sabtu (30/3). ARI  Redaktur: Heldi Satria

 Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

SENIN, 2 APRIL 2018 15 Rajab 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JELANG KEDATANGAN PRESIDEN

Paguyuban Sapu Jagad Akan Hadir di Sawahlunto SAWAHLUNTO, HALUAN — Paguyuban Seni Sapu Jagad Kota Sawahlunto akan menggelar Festival Kota Tua II, 27 - 29 April 2018 nanti. Sebelumnya Sapu Jagad sukses menggelar ajang bertajuk Festival Kota Tua perdana pada 2 - 4 April 2016 yang lalu. Untuk kegiatan akan dipusatkan di Gedung Pusat Kebudayaan dan Lapangan Segitiga setempat.

Menurut pimpinan Paguyuban Seni Sapu Jagad, Iwan Darmawan, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di kota Sawahlunto, sebagai salah satu kota warisan kolonial Belanda yang multi etnis, sehingga kita semua terutama generasi muda kita tidak lupa dengan sejarah serta mengerti adat dan budaya.

“Kegiatan ini telah mendapat dukungan serta bantuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Alhamdulillah, proposal yang kita ajukan dan dibawa langsung oleh kepala Dinas Kebudayaan, Permuseuman dan Peninggalan Sejarah setempat,” katanya.

Untuk tahun ini lanjutnya, akan digelar beberapa jenis perlombaan, diantaranya Festival Tari Kuda Kepang, Netherland and Java Fashion Show, Lomba Dialog Tangsi, Pameran Lukisan, Barang Antik dan Benda Pusaka, serta Bazar Kuliner Tempo Dulu.

Lebih jauh diungkapkan Iwan, festival kota tua tahun ini ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya, dimana pada ajang Festival Kota Tua I diawali dengan Contest motor modifikasi dan pagelaran Festival Rock tingkat Sumatera Barat.

“Pendaftaran bagi peserta akan kita tutup tanggal 26 April, dan kita berharap seluruh stake holder yang ada di kota ini utnuk turut meramaikan dan mensukseskan acara ini,” ungkapnya. (h/mg-rki)

Rildo Ananda Anwar Tinjau Kesiapan Solsel SOLOK SELATAN, HALUAN — Irjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rildo Ananda Anwar berkunjung ke Solok Selatan (Solsel), Jumat (30/3).

Kunjungan tersebut atas perintah Menteri Basuki Hadimuljono untuk menjelaskan tentang revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) pada unsur masyarakat, pemerintah daerah, ninik mamak dan pemilik Rumah Gadang (RG) serta tokoh adat.

“Saya datang ke Solsel diperintahkan langsung pak menteri untuk menjelaskan tentang revitalisasi yang akan dilakukan di kawasan SRG. Nantinya. Kita akan berikan ranji atau silsilah yang akan diletakkan di rumah-rumah gadang yang direvitalisasi,” kata Rildo yang juga merupakan putra Solsel.

Ia berharap kampung halamannya ini menjadi semakin lebih baik apalagi setelah mendapatkan dukungan revitalisasi dari dana APBN. Kunjungan wisatawan yang semakin banyak. “Dengan adanya program revitalisasi ini, bukan hanya wisatawan do-

mestik tetapi juga mancanegara. Kemudian, kedatangan saya sekaligus ingin menyampaikan bahwa bapak Presiden direncanakan berkunjung kesini (Solsel-SRG) pada minggu ke-2 Bulan April ini. Oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan tentang kesiapan kita semua terutama terkait proses revitalisasi ini,” lanjut Rildo.

Selain dukungan revitalisasi kawasan SRG, imbuhnya, Kemeneterian PUPR pada 2018 ini juga anggarkan rehabilitasi rumah masyarakat sebanyak 653 unit. “Baik itu berupa pembangunan baru maupun BERKUNJUNG KE SOLSEL— Irjen KemenPUPR Rildo Ananda Anwar saat melakukan pertemuan peningkatan kualitas, sebagai dengan Bupati Solsel, Muzni Zakaria dan seluruh stakeholder terkait di Masjid Raya Koto Baru, lanjutan rehab rumah pada Solsel, Jumat (30/3). IST 2017 yang telah dikerjakan lebih dari 600 unit,” terangnya. sing-masing juga memiliki Bungo nantinya. Sebab, guna canaan bersama-sama dan diSosialisasi revitalisasi SRG rumah adat. Alhamdulillah, mendongkrak perekonomian butuhkan masukan dari semua juga dihadiri Bupati Solsel, pak Presiden melirik kepada dan juga pariwisata maka akses pihak. Tahun ini fokus pada Muzni Zakaria, Sekdakab, rumah-rumah adat (RG) yang jalan sangatlah dibutuhkan,” infra struktur jalan termasuk Yulian Efi, Wakil Ketua DPRD, ada di daerah kita. Ini berkah lanjutnya. akses masuk dan keluar, lingArmen Syahjohan, perantau, yang luar biasa bagi kita seKetua KAN Koto Baru, kungan, pinggiran sungai, Ketua KAN Koto Baru, Ninik mua,” kata Muzni.

Jalaludin Dt Lelo Dirajo me- rumah gadang yang rusak berat Mamak, tokoh adat dan bundo Ia mengimbau agar masya- ngatakan, pihaknya bersyukur (22 rumah yang sudah dihikanduang serta Ke- rakat ikut mendukung proses dengan adanya bantuan re- bahkan). Rumah Gadang lain pala OPD di lingkup revitalisasi itu, termasuk mem- vitalisasi itu. disentuh tahun selanjutnya,” Pemkab Solsel. Du- berikan kemudahan ketika “Kita bersyukur dan para ucapnya. kungan juga datang pemerintah ingin membuka ninik mamak mendukung peFirdaus menambahkan, kedari Perantau Solsel, akses jalan yang lebar di sisi- nuh rencana revitalisasi yang tika ke kwasan RG Panjang Hermansyah. sisi sungai di kawasan SRG. akan dilaksanakan di kawasan Abai, beliau (Rildo Ananda Bupati Solsel, Kalau bisa hingga 7 meter. SRG,” sebutnya.

Anwar) juga mengungkapkan Muzni Zakaria da- “Jalan Kambang-Muara Labuh Sementara melalui tim Cip- bahwa RG tersebut juga bisa lam arahannya me- juga kita minta untuk diper- ta Karya KemenPUPR ditam- diperbaiki KemenPUPR tentu ngatakan, momen- juangkan dan Ninik Mamak bahkan, Kabag Humas, Firdaus setelah melalui mekanisme tum dan kesempatan akan meminta langsung ke pak Firman dalam revitalisasi RG hibah terlebih dahulu. “Dan tersebut jangan sam- Presiden nantinya. Termasuk akan diperbaiki dengan men- pak Bupati langsung menginpai terlewatkan. “Se- akses jalan Solsel ke Sungai dirikan kios-kios makanan struksikan camat dan wali bab, diantara 600-an Rumbai. Karena ini juga stra- serta memperbaiki lapangan nagari untuk mempelajari kekabupaten/kota se- tegis untuk akses bandara udara terbuka dan infrastruktur jalan mungkinan proses tersebut,” Indonesia, yang ma- yang lebih dekat ke Muaro irigasi di kawasan. “Peren- tutupnya. (Adv/jef)

DPM Pasaman Akan Audit Dana PNPM PASAMAN, HALUAN — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman, M Ikhsan mengatakan, dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan d ikelola oleh UPK ditiap kecamatan di daerah itu berjumlah Rp26 miliar.

“Itu adalah akumulasi dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP), ada diseluruh kecamatan, dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan. Total dana yang dikelola UPK berkisar Rp26 miliar,” kata Ikhsan kepada Haluan.

www.harianhaluan.com

Dana itu sebut Ikhsan, merupakan akumulasi dari bantuan modal dan keuntungan yang diperoleh UPK sejak masuknya program PNPM-Mandiri Perdesaan pada 2007 hingga 2014 lalu.

Program PNPM berhenti dan diganti dengan program Dana Desa.

“Keuntungan yang diperoleh oleh UPK adalah dana tersebut dipinjamkan kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) yang tersebar ditiap kampung di nagari-nagari,” ujarnya.

Dana pinjaman dari UPK itu, lanjut Ikhsan, kemudian dijadikan modal usaha oleh

kelompok SPP, untuk bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk membantu warga desa dalam pengembangan usaha.

“Sedangkan keuntungan yang didapat oleh UPK adalah pengembalian modal dari kelompok SPP juga disertai bunga rendah, sehingga selama beberapa tahun memutarkan uang dari modal awal PNPM-MPd, kini total aset keuangan yang masih berada di masing-masing UPK di 12 kecamatan sekitar Rp26 miliar,” ungkap Ikhsan.

Ikhsan pun membantah dengan tegas bahwa dana perguliran KSPP itu raib alias

 Redaktur: Heldi Satria

tidak jelas keberadaannya.

Dikatakan Ikhsan, tudingan dari sejumlah pihak termasuk LSM itu tidak benar, karena tidak ada data akurat.

“Apa yang dituduhkan oleh LSM Bara Api tempo hari, itu tidak betul. Dana itu tidak raib, dana itu tetap bergulir diseluruh kecamatan.

Cuman pengelolaannya yang kurang dan tidak dilakukan pembinaan dengan baik selama ini,” imbuhnya.

Menurut Ikhsan, berakhirnya program PNPMMPd itu empat tahun lalu tidak dibarengi dengan petunjuk teknis operasional, sehingga tidak ada ketegasan dan kejelasan dari pemerintah pusat terkait pembinaan program tersebut.

“Barulah diakhir 2017 lalu, lewat surat Menteri Desa dan PDTT, yang menyatakan sebelum ada aturan baru soal pengelolaan dana bergulir ini, program itu tetap mengacu pada PTO PNPM yang lama.

Itu artinya, dana eks PNPM ini dikelola oleh UPK di masingmasing kecamatan,” sebutnya.

Dalam surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, disebutkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat agar melakukan tiga hal, yakni mendata posisi terakhir neraca dana bergulir setiap tahun dan aset lain yang dikelola oleh UPK di tiap kecamatan, tetap melaksanakan pembinaan dan mekanisme tata kelola perguliran oleh UPK dan lembaga pendukung lain dan kegiatan perguliran dana atau kegiatan lain yang bersifat antardesa, tetap dikelola melalui UPK di bawah Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) dengan melalui musyawarah antar desa.

“Jadi kita tidak diam, itu akan kita akan audit. Kita sudah meminta tiap UPK untuk segera melaporkan realisasi kegiatan, laporan keuangan secara berkala dari pengelolaan dana SPP ini,” ucap Ikhsan. (h/mg-yud)  Layouter:Rahmi