Harian Umum
EDISI: 162, TAHUN KE-70
SELASA, 3 APRIL 2018
Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
16 Rajab 1439 H
REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com
MAHUPIKI DAN FH UNAND GELAR SIMPOSIUM NASIONAL
Menanti Tuah Hukum Pidana Adat MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoli, Guru Besar Emiretus Unpad Romli Atmasasmita, dan Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan menjadi pemateri dalam simposium nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, dipandu Guru Besar Hukum Unand Elwi Danil, Senin (2/4). ISHAQ
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) KUHP baru tengah dibahas oleh lembaga legislatif (DPR RI). RUU yang merupakan buah pemikiran para ahli selama puluhan tahun itu memberi ruang kepada hukum pidana adat tidak tertulis, agar berlaku sejajar dengan hukum dalam KUHP yang telah dipraktikkan selama ini di Indonesia.
Oleh: JULI ISHAQ PUTRA
KETUA Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) yang juga Guru Besar Emeretus Universitas
>> MENANTI hal 07
PROSES HUKUM KASUS SPJ FIKTIF JILID II
Bareskrim Periksa 30 Pejabat Sumbar
P
ROSES hukum kasus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif terus berjalan di Bareskrim Polri. Langkah ini untuk mengungkap secara utuh siapa saja yang mesti bertanggung jawab atas ‘hilangnya’ Rp62,5 miliar uang negara dalam kasus yang baru menyeret satu orang itu. Dalam waktu dekat, tersangka baru akan segera ditetapkan. PADANG, HALUAN — Sejumlah pejabat Sumbar diperiksa Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri dalam tahap penyelidikan kasus SPj fiktif jilid II. Dalam waktu dekat, penyelidik akan melakukan gelar perkara untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab selain Yusafni yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Padang.
Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto d idampingi AKBP Rahmat menyebutkan, proses kasusnya masuk tahap penyelidikan, dan sekarang penyidik sedang mengumpulkan data-data terkait persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun serta
>> BARESKRIM hal 07
UNJUK RASA – Ratusan pedagang SIM card menggelar unjuk rasa di DPRD Sumbar, Senin (2/4) siang. Aksi ini sebagai penolakan pembatasan kepemilikan SIM card, yang dianggap merugikan usaha mereka. (Berita terkait halaman 2). IRHAM
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An Nisaa Ayat 7)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
05.12 12.34 15.45 18.37 19.47
WIB WIB WIB WIB WIB
Praperadilan Wabup Pessel Kembali Ditolak PADANG, HALUAN — Praperadilan kedua yang didaftarkan Wakil Bupati Pessel ke Pengadilan Jakarta Pusat ditolak hakim. Penolakan ini sekaligus mengandaskan perjuangan orang nomor dua di Pessel itu untuk melepaskan status tersangkanya yang disematkan penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kasus dugaan pengeru
>> PRAPERADILAN hal 07
advertorial
Bank Nagari Lirik Pembiayaan RSUD PADANG, HALUAN — Bank Nagari menawarkan pembiayaan/ kredit kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) utamanya yang sudah masuk ke dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemarin, Senin (2/4) di
Hotel Mercure, Bank Nagari melaksanakan “Edukasi, Sosialisasi dan Gathering dengan Pemangku Kebijakan Pelayanan Kesehatan se-Sumbar. Dikatakan Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan, rumah
sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Rumah sakit dituntut
>> BANK NAGARI hal 07
BANK Nagari melaksanakan edukasi, sosialisasi dan gathering dengan pemangku kebijakan pelayanan kesehatan seSumbar di Mercure Hotel, Senin (2/4). Hadir Dirut Bank Nagari Dedy Ihsan, Direktur Kredit Hendri dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. AFRIANITA
PARA saksi yang dihadirkan JPU dalam kasus dugaan korupsi Rp62,5 miliar memberikan keterangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, Senin (2/4). YUHENDRA
DESAKAN OMBUDSMAN
Buka Crisis Center ‘Korban’ PT BMP PADANG, HALUAN — Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mendesak Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar membuka posko layanan pengaduan untuk ribuan jemaah umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP), yang tidak jelas kapan akan diberangkatkan ke tanah suci. Hingga sekarang, tidak ada kepastian kapan jadwal keberangkatan 1.325 jemaah umroh yang sudah menyetorkan uang ke PT BMP. Pembukaan posko pengaduan sebenarnya bukan hal yang baru dalam polemik jemaah umrah dengan biro travel yang bermasalah. Hal yang sama pernah dilakukan Mabes Polri untuk korban First Travel yang menghebohkan pertengahaan 2017 lalu. Posko ini gunanya untuk menampung setiap pengaduan, sekaligus untuk mendata para jemaah. Dengan adanya posko pengaduan, persoalan ini bisa lebih mudah diatasi. “Seharusnya Kemenag dan BMP sama-sama membuka posko pengaduan untuk melayani para jemaah yang sampai sekarang belum pasti jadwal keberangkatannya. Jumlahnya mencapai 1.325 jemaah. Nan terjadi sekarang ini tidak begitu. Malah kantor PT BMP di Ulak Karang tutup ketika kami datangi. Padahal, calon jemaah butuh kepastian karena mereka sudah menyetorkan uang,” tutur Kepala Ombudsman RI Wilayah Sumbar, Adel Wahidi ketika mendatangi Kanwil Kemenag Sumbar, Senin (2/4) siang. Selain meminta Kemenag membuka layanan pengaduan, Ombudsman juga meminta data pasti berapa biro umrah yang memiliki izin dan beroperasi di Sumbar. Data 2016, di Sumbar setiap tahunnya, ada sekitar 60 biro perjalanan yang memberangkatkan jamaah umrah ke tanah suci. Parahnya, dari
>> BUKA CRISIS hal 02 www.harianhaluan.com
Redaktur: Bhenz Maharajo
Layouter: Irvand