Haluan 31 Maret 2018

Harian Umum

EDISI: 159, TAHUN KE-70

SABTU, 31 MARET 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

13 Rajab 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

TERTAHAN DI ARAB SAUDI

Puluhan Jemaah Sumbar Diselamatkan KJRI

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

(QS An Nisaa Ayat 7)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.12 12.34 15.45 18.37 19.47

WIB WIB WIB WIB WIB

P

ERSOALAN terkait tertahannya ratusan jemaah umrah yang berangkat melalui PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) belum usai.

Setelah ditelisik, rupanya tak hanya di Kuala Lumpur, ratusan jemaah juga tertahan di Arab Saudi, dan tak bisa pulang ke tanah air. Sebagiannya diselamatkan oleh KJRI Jeddah.

PADANG, HALUAN —Setidaknya, ada sebanyak 84 jemaah umrah asal Sumbar yang diselamatkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Para jemaah sudah tertelantar sejak Rabu (28/3). Selain dibe-

rikan penginapan, jemaah rencananya juga akan segera dipulangkan ke tanah air.

“Alhamdulillah, permasalahan kami di sini telah diselesaikan oleh pihak KJRI. Insya Allah Jumat ini (kemarin-red) kami akan berangkat pulang ke Indonesia,” kata Vicky Masril, salah satu jemaah umrah.

Ditanya soal barang-barang yang ditahan oleh pihak hotel tempat jemaah menginap, Vicky menuturkan bahwa semua biaya hotel sudah diselesaikan pihak KJRI Jeddah. Barang-barang jemaah yang sempat ditahan pihak hotel, sekarang sudah di tangan para jemaah. “Kami berterima kasih kepada KJRI. Kalau tidak ada pihak KJRI yang menyelesaikan persoalan ini, tidak tahu lagi

nasib kami entah bagaimana.

Hari ini kami akan ke Jeddah dulu dan setelah itu baru langsung ke Tanah Air,” ujarnya.

Dijelaskan jemaah, pada Rabu, setelah makan malam, tiba-tiba manajemen hotel tempat jemaah menginap tidak memperbolehkan jemaah untuk masuk ke kamarnya masing-masing. Manajemen hotel menyebut bahwa pihak BMP yang memberangkatkan jemaah, belum membayar uang sewa hotel sebesar 60.000 Riyal, setara dengan Rp300 juta. Akibatnya, puluhan jemaah tersebut telantar dan terpaksa tidur di lorong hotel dan musala yang ada di sekitar hotel.

Penyelamatan puluhan

>> PULUHAN hal 07

AKSI KAMISAN PADANG—Sejumlah mahasiswa menggelar aksi kamisan di depan gedung DPRD Sumbar, Padang, Kamis (29/3). Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya menolak pembangunan proyek geothermal di Kabupaten Solok yang dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat.

IRHAM

Menolak Proyek Geothermal Lewat Aksi Kamisan PADANG, HALUAN — Upaya penolakan terhadap pembangunan proyek geothermal di Gunung Talang, Kabupaten Solok terus dilakukan.

Masyarakat t urun ke lapangan.

Mahasiswa menggelar unjuk rasa.

Terakhir, puluhan aktivis melakukan aksi kamisan di bundaran, depan DPRD Sumbar.

Dalam aksinya, puluhan maha-

siswa memakai pakaian dan payung hitam. Sejumlah spanduk dan baliho bertuliskan penolakan proyek geothermal dibentangkan. Aksi yang dilaksanakan setiap Kamis tersebut terinspirasi dari aksi kamisan di Jakarta, yang sudah berlangsung sejak 2007 lalu. “Aksi kamisan kali ini sebagai upaya menolak proyek geothermal di Solok. Aksi kali ini

merupakan yang keempat,” terang Dori Asra Wijaya, inisiator aksi, Kamis (29/3).

Aksi ini dilakukan supaya masyarakat di Sumatera Barat mengetahui bahwa ada dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang terjadi di Salingka Gunung Talang, yang merupakan lokasi proyek. “Bukan masalah pemba-

ngunannya yang jadi sorotan, namun pemaksaan kehendak terhadap masyarakat. Secara tegas masyarakat menolak hadirnya p royek panas bumi itu di negeri mereka dan tetap memilih untuk bertani. Namun, penolakan tak didengar,” kata Dori.

Menolak proyek dan tetap men-

>> MENOLAK hal 07

advertorial

TERKAIT SARDEN MENGANDUNG CACING

Ketua DPRD Sumbar: Segera Lakukan Penelusuran!

MAJELIS hakim sidang dugaan korupsi SPj fiktif akhirnya menetapkan jadwal sidang selama dua kali seminggu. Sebelumnya, dalam seminggu, sidang hanya digelar satu kali. IRHAM

Sidang Korupsi Rp62 Miliar Kembali Ditunda

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang bersama dinas terkait melakukan penelusuran terhadap adanya kemungkinan peredaran produk sarden mengandung cacing parasit di tengah masyarakat. Jika ditemukan, penarikan diminta untuk dilakukan.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan 27 merek ikan makarel atau sarden kalengan positif mengan dung parasit cacing atau cacing jenis Anisakis Sp. Pada temuan pertama hanya ada t iga merek ikan sarden yang mengandung cacing. Namun setelah pemerik-

SEJUMLAH jemaah umrah yang berangkat dengan agen PT BMP menunggu kepastian nasib di lobi hotel, pascapersoalan uang akomodasi yang terjadi antara agen dan pihak hotel. IST

Polisi Selidiki Polemik PT BMP PADANG, HALUAN – Penyelidik Satreskrim Polresta P adang akhirnya turun tangan menyelidiki kasus penelantaran jemaah yang berangkat lewat PT Bumi Minang Pertiwi (BMP). Penyelidikan dilakukan setelah petugas menerima laporan dari seseorang yang mengaku bekerja sama dengan PT BMP. Adanya upaya penyelidikan tersebut disampaikan Kasatreskrim Polresta Padang, AKP Edrian Wiguna kepada sejumlah wartawan kemarin. “Memang benar sedang dalam proses. Langkah penyelidikan dilakukan setelah ada laporan yang masuk ke Polresta Padang. Persoalannya memang bersangkut dengan tertelantarnya puluhan jemaah umrah di Malaysia,” terang AKP Edrian.

Pelapor diketahui bernama Nalhendri (40). Dalam laporan bernomor 792/K/III/2018/SPKT UNIT II, terlapor adalah Direktur PT BMP Edi Kurniawan.

Persoalan utama terkait pelanggaran perjanjian kerja sama. Dimana, PT Rindu Baitullah tempat Nalhendri bekerja, sebelumnya bekerja sama dengan PT BMP untuk

>> POLISI hal 07

>> KETUA hal 07 HENDRA IRWAN RAHIM

PADANG, HALUAN – Sidang dugaan korupsi Rp62 miliar dengan modus pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif kembali tertunda. Sedianya, sidang dilaksanakan pada Kamis (30/3), namun tak bisa terlaksana dikarenakan Yusafni Ajo, terdakwa tunggal dalam kasus ini masih dirawat di Rumah Sakit Siti Rahmah.

Sidang sempat dibuka. Namun, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang terpaksa menunda karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menghadirkan Yusafni. “Terdakwa masih menjalani perawatan medis. Kami sudah berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya. Secara fisik terdakwa sudah sembuh, namun harus menunggu hasil labor terlebih dahulu. Kalau hasilnya baik maka Yusafni sudah diizinkan pulang sore ini,”kata Munandar dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Selanjutnya, mengingat masa tahanan terdakwa dan proses persidangan masih lama, majelis hakim meminta kepada jaksa dan penasehat hukum terdakwa untuk ke

>> SIDANG hal 07 www.harianhaluan.com

 Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

BIROKRASI SAKIT

Menpan-RB Beri Enam Resep SIJUNJUNG, HALUAN — Mengimplementasikan reformasi birokrasi menjadi satu-satunya obat untuk menghilangkan penyakit pada tubuh birokrasi di Indonesia. Setidaknya, ada enam resep untuk mengatasi penyakit tersebut. Keenam resep itu dipaparkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam arahannya pada Rakor Reformasi Birokrasi Pemda di Sijunjung, Kamis (29/3).

PERMINTAAN TAK DIGUBRIS

Warga Kota Padang Keluhkan Banjir PADANG, HALUAN — Hujan deras yang mengguyur Kota Padang Jumat (30/3) siang menyebabkan sejumlah titik di Kota Padang terendam banjir. Hujan yang turun sekitar tiga jam itu membuat jalan dan rumah warga terendam banjir.

Hal ini dialami warga RT02/ RW03 Jalan Gunung Ledang, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Banjir merendam jalan dan perumahan warga karena tersumbat dan penyempitan aliran drainase.

Warga Kelurahan Gunung Pangilun, Asnidar (63), menuturkan, kawasan tempat ia tinggal memang langganan banjir. Hujan yang mengguyur hanya beberapa jam saja sudah merendam jalan dan rumah warga, sehingga dapat mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan berbagai penyakit.

“Kalau hujan sudang datang maka kami siap-siap menerima banjir. Hujan dua sampai tiga jam saja maka jalan dan rumah warga sudah digenangi banjir. Kejadian ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu,” ujarnya kepada Haluan saat ditemui di kediamannya.

Ia melanjutkan, keluhan masyarakat sudah disampaikan ke instansi terkait, mulai dari ke kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota.

“Bahkan surat sudah dilayangkan juga ke dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetapi belum ditanggapi serius,” katanya.

Dikatakannya, bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sudah melakukan peninjaun langsung tetapi belum digubris pihak terkait. “Sehingga masyarakat kami berinisiatif menyelesaikan sendiri masalah ini, tapi belum bisa memberi solusi sepenuhnya. Bahkan kalau hujan tetap saja banjir,” paparnya.

Hal s enada juga d ikatakan Garin Masjid Alfa Izin, Irfan. Ia mengatakan, banjir juga merendam

BANJIR — Pengendara melewati genangan air di kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Jumat (30/3). Hujan yang deras beberapa saat melanda kota Padang sejak siang hari menyebabkan banjir di beberapa wilayah, hal itu di sebabkan karena saluran drainase tersumbat. IRHAM

masjid dan akan mengganggu warga untuk beribadah karena air langsung masuk kedalam masjid.

“Kami berharap kepada pemerintah dan dinas lainnya untuk segera mencarikan solusinya, supaya jika terjadi hujan tidak lagi terkena banjir,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang Fatriarman Noer melalui Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Fadelan mengatakan, kawasan Gunung Panggilun tersebut terkoneksi ke pembuangan utama dan saluran sejajar rel yang menuju Batang Kuranji. “Target penuntasan banjir di kawasan ini tahun depan,”kata Fadelan, Jumat (30/3).

Dikatakan Fadelan, untuk tahun ini pekerjaan yang dilakukan untuk

pengentasan banjir di kawasan Gunung Panggilun adalah dengan pengerukan sedimen drainase di Jalan Gajah Mada, dan juga saluran sekundernya. “Pengerukan sedimen drainase sudah mulai kita kerjakan. Jadwal untuk Jalan Gajah Mada sekitar bulan Juli,”jelasnya.

Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menghimbau masyarakat untuk terus waspada dengan cuaca yang saat ini tidak bisa diprediksi.

“Saya menghimbau agar waspada terhadap cuaca saat ini. Karena saat ini cuaca susah diprediksi,” kata Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan BPBD Kota Padang, Sutan Hendra, kepada Haluan Jumat (30/3).

Lanjutnya, ia mengatakan, biasakan budaya gotong royong di

lingkungan masing-masing. Terutama pembersihan riol-riol. “Karena salah satu penyebab air tergenang karena kurang lancarnya debit air yg mengalir di riol-riol atau selokan,” ujarnya.

Sampai pukul 16.30 WIB, ia mengatakan tidak ada banjir signifikan yang terjadi di Kota Padang.

Hanya ada genangan air di jalan.

“BPBD turun ke lapangan kalau banjir sudah berdampak buruk kepada masyarakat dan juga ada masyarakat yangg terjebak banjir dan perlu evakuasi,” ungkapnya.

Selain genangan air. Ia mengatakan, terjadi pohon tumbang di rt 3 rw 4 kelurahan Gunung pangilun.

“Saat ini sudah selesai kami bersihkan. Dan belum ada info pohon tumbang yang lainnya,” katanya. (h/mg-mal/mg-ddv/mg-mel)

HILANG TIGA HARI

Ditemukan Tak Bernyawa di Kebun Sawit D H A R M A S R A YA , HALUAN — Tiga hari hilang, Fendri Nofrizal (24), Warga Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, ditemukan warga sudah menjadi mayat di salah satu kebun sawit warga setempat.

Informasi dirangkum Haluan dari salah seorang keluarga korban, Afni (43), mengatakan, sebelumnya pada hari Selasa (27/3), sekitar pukul 12.30 WIB, saat makan siang korban mendapat telpon dari Orang Tidak Dikenal (OTK). Tanpa ada pesan kepada istri dan keluarga,

korban menemui OTK tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya.

Semenjak kepergian itu, hingga larut malam hingga pagi hari korban tak juga kunjung pulang ke rumah.

Melihat ada yang tidak beres, pihak keluarga bersama masyarakat setempat langsung melakukan pencarian terhadap korban. Kepanikan itu pun memuncak ketika handphone korban sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak siang itu.

Barulah pada hari Jumat (30/3), pukul 08.00 WIB, upaya pencarian warga berha-

sil. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kebun sawit Jorong Sungai Limau, Kenagarian Sungai Limau, dengan posisi tertelungkup ditutupi daun sawit.

“Saat pencarian warga mencium bau busuk di dalam kebun sawit. Saat ditelusuri ternyata benar mayat korban sudah ditutupi dengan daun kelapa sawit,” terang Afni.

Kuat dugaan, korban meninggal karena kekerasan.

Bahkan jasad korban sudah membusuk dan dihinggapi belatung. Di tubuh korban juga ditemukan luka bekas bacokan di bagian kepala

sebelah kiri. Sepeda motor serta handphone milik korban hilang.

Berdasarkan temuan ini, pihak keluarga langsung memberitahukan ke pihak kepolisian setempat. Tidak beberapa lama baru lah anggota Satreskrim Polres Dharmasraya datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan membawa mayat korban ke RSUD Sungai Dareh dengan menggunakan mobil Ambulance Nagari Sungai Limau, dibantu warga setempat untuk di lakukan visum.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Roedy Yoelianto, didampingi Kasatreskrim Polres

Dharmasraya, AKP Ardhy Nasution, membenarkan adanya penemuan mayat kuat yang diduga korban pembunuhan.

“Saat ini kami tengah melakukan olah TKP guna mengungkap motif dibalik penemuan mayat diduga dibunuh, “ ujar Kasat.

Sementara itu pihak keluarga korban juga meminta dilakukan otopsi guna mengungkap fakta yang sebenarnya agar kasus ini dapat diungkap.

“Kalau memang keluarga kami korban pembunuhan, kami berharap pelaku dapat segera ditangkap,” ujar Afni. (h/mg/bdr)

“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sakit itu harus diobati. Ini harus diterapkan setiap instansi dari tingkat daerah hingga pusat,” kata Asman.

Di antara penyakit birokrasi yang perlu diobati itu, sebut Asman antara lain, belanja pemerintah daerah yang didominasi belanja internal dibandingbelanja publik, tingkat korupsi yang cukup tinggi, Inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan, belum optimalnya k ualitas ASN untuk mendukung kinerja pemerintah, organisasi pemerintah yang cenderung besar, dan kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik.

“Ditambah lagi perilaku ASN yang belum profesional.

Padahal, SDM ASN merupakan unsur terpenting dalam birokrasi. Bukan hanya dalam pengertian fisik, tetapi menyangkut seluruh aspek yang melekat pada pegawai, mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas atau soft skill lainnya. Masih banyak ASN yang berpikir bukan sebagai pelayan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan,” ujarnya lagi.

Enam resep untuk mengobati penyakit tersebut, lanjut Asman, pertama, memperbaiki manajemen kinerja, di mana program dan kegiatan harus dirancang untuk menghasilkan outcome yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. “Tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan siluman, yang diselipkan dalam program yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan outcome,” tegasnya.

Kedua, Pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Diharapkan unit kerja yang nantinya mendapat predikat WBKWBBM dapat menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi bagi unit-unit kerja lain-

nya.

Ketiga, melakukan penyederhanaan organisasi pemerintahan. Pada tahun 2014 di awal pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah telah membubarkan 10 Lembaga Non Struktural (LNS), pada 2015 dibubarkan 2 LNS, pada 2016 dibubarkan 9 LNS, dan pada 2017 dibubarkan 2 LNS. Sehingga, antara 2014 sampai dengan 2017 total 23 LNS sudah dibubarkan. ”Pembubaran ini mengingat tugas dan fungsi LNS tersebut sudah dilaksanakan kementerian/ lembaga teknis,” terangnya.

Resep keempat, mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) secara terintegrasi. Ini perlu dilakukan mengingat pengembangan e-government dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap instansi membangun sistem e-government mereka sendiri, sehingga terjadi pulaupulau sistem elektronik dalam satu instansi yang mengakibatkan pemborosan belanja infrastruktur.

Resep kelima, jelas Asman lagi, pemerintah harus meningkatkan kapasitas ASNmelalui perbaikan sistem rekruitmen, percepatan penetapan peraturan teknis sebagai pelaksanaan UU ASN, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan terhadap penerapan sistem merit.

Sedangkan resep keenam adalah melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dikatakannya, untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik, maka perlu dilakukan terobosan-terobosan di bidang penyelenggaraan pelayanan. Saat ini inovasi pelayanan publik sudah sangat berkembang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal ini antara lain terlihat dari antusiasme unit pelayanan dalam mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2014 tercatat hanya 515 inovasi yang mengikuti kompetisi. Pada tahun 2015 meningkat dua kali lipat menjadi 1.189 inovasi. Pada tahun 2016 jumlah inovasi terdaftar kembali meningkat dua kali lipat menjadi 2.476.

Terakhir, tahun 2017sebanyak 3.054 inovasi tercatat sebagai peserta kompetisi. (h/isq)

TINDAK LANJUT PROGRAM PEMERINTAH

Poli Energi-Pertambangan Sawahlunto Beroperasi 2019 SAWAHLUNTO, HALUAN — Menindaklanjuti program pemerintah untuk memperbanyak pendirian sekolah vokasi, Politeknik Energi dan Pertambangan Sawahlunto dipro-

www.harianhaluan.com

yeksikan resmi pada 2019 nanti. Penerimaan mahasiswa angkatan pertama pada kampus yang diinisiasi Kementerian ESDM ini direncanakan mulai dilakukan tahun ini.

Dalam kunjungannya ke bakal Kampus Poli Enerdi dan Pertambangan, Wakil Menteri ESDM RI Arcandra Tahar menjelaskan, dalam penyelenggaraan pendidikannya, kampus tersebut akan fokus pada pembekalan ilmu pertambangan kepada mahasiswanya.

Untuk itu, perlu dijalin pula kerja sama dengan universitas lainnya di Sumbar.

“Perkuliahaannya menempati gedung Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) Sawahlunto. Ini sudah sesuai intruksi Presiden Jokowi yangingin memperbanyakpendidikan vokasi. Mungkin nanti akan dijalin kerja sama juga dengan Andalas (Unand.red).Kamiharapkan Unand dan universitas lain nanti siap membantu,” kata Arcandra.

Untuk tahap awal, Politeknik Energi dan Pertambangan Sawahlunto direncanakan untuk menerima sebanyak 60 mahasiswa baru. Sistem penerimaan terlebih dahulu memprioritaskan masyarakat sekitar tambang di Sawahlunto dan perserta didik asal Sumatra Barat. Nantinya akan tersedia tiga program studi antara

 Redaktur: Isra Hermanto

lain, Teknologi Pertambangan, Survei dan Pemetaan, serta Perawatan Alat Berat di Pertambangan.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM, IGN Wiratmaja Puja menerangkan, pemerintah siap memberikan beasiswa bagi peserta didik yang diterima di Politeknik Energi dan Pertambangan Sawahlunto. ”Setelah lulus kita bantu mencari pekerjaan melalui jaringan dengan industri sektor ESDM,” sebutnya.

BDTBT sendiri saat ini telah memiliki fasilitas yang cukup representatif seperti, gedung perkuliahan, lapangan olahraga, wisma, alat praktik modern, dan lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan akan menunjang aktivitas perkuliahan.

Keberadaan Poli Energi dan Pertambangan ini juga dinilai sejalan dengan rencana menjadikan BPSDM ESDM sebagai Satuan Kerja dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (h/isq/rel)  Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

OLAHRAGA

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

3

KNPI Cup II Gunakan Aturan Fun Game PADANG, HALUAN — Piala KNPI Padang Cup II KU-11 dan KU 13 menggunakan aturan fun game. Aturan ini berbeda dari pada turnamen biasa lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada para pemain untuk bermain sepakbola. Pertandingan akan digelar di lapangan Imam Bonjol Padang, 32 Maret- 1 April.

“kalau diturnamen biasanya seperti Piala Danone, pemain yang sudah keluar tidak bisa bermain lagi. Namun di turnamen KNPI Cup ini kami menggunakan aturan pemain yang sudah keluar boleh masuk lagi untuk bermain,” ujar panitia pertandingan Yulius Dede, Kamis (29/3).

Untuk KU-11 waktunya 1x15 menit dengan jumlah pemain 12 pemain. KU-13 waktunya 2x10 menit dengan jumlah pemain 15 orang. ”Jumlah tim peserta KU-11 sebanyak 23 tim dan KU-13 sebanyak 25 tim. Di babak penyisihan menggunakan

sistem grup. Di babak selanjutnya menggunakan sistem gugur hingga final. Jika terjadi seri di babak gugur akan dilanjutkan dengan adu penalti sampai menghabiskan semua penendang,” sebutnya lagi.

Yulius Dede mengatakan jika ada tim yang terbukti menggunakan pemain yang lewat umur maka akan mendapatkan sangsi yang berat. “Sangsinya adalah tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan selama dua kali d an itu akan kami laporkan ke PSSI,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga

KNPI Padang Robi Malvinas mengatakan kalau turnamen ini akan digelar setiap tahunnya. “Di turnamen selanjutnya kami mengusahakan ada peningkatan seperti kelompok umurnya dan cakupan turnamennya.

Bisa jadi tahun depan kami akan menggelar antar se-SSB se- Sumbar. Namun tahun ini masih antar SSB se-Kota Padang,” Sebut Robi Malvinas.

Lebih jauh dijelaskanya saat turnamen pertama hanya mempertandingkan satu kelompok umur saja. “Di turnamen yang pertama hanya mempertandingkan KU-

11 saja. Namun kami dari panitia perlu menambah kelompok umur lainnya. Makanya kami adakan juga untuk KU-13,” bebernya.

Ada beberapa tujuan digelarnya turnamen ini. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan berkompetisi kepada SSB di Kota Padang.

Kompetisi merupakan bagian penting dalam pembinaan. Yang kedua yaitu pemantauan pemain untuk mengikuti berbagai kejuaraan yang akan diikuti Kota Padang. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan generasi muda dari pengaruh negative. (h/san)

MIAMI MASTERS

Azarenka Terhenti di Semifinal FLORIDA, HALUAN — Kiprah Victoria Azarenka di Miami Masters kandas di semifinal. Azarenka gagal melangkah ke final setelah dikalahkan petenis tuan rumah, Sloane Stephens.

Dalam pertandingan di Crandon Park, Key Biscayne, Florida, Jumat (30/3) dini hari WIB, Azarenka sempat merebut set pertama lebih dulu. Namun ia akhirnya kalah 6-3, 2-6, 1-6.

Sepanjang pertandingan, Azarenka membuat 40 kali unforced error. Mantan petenis nomor satu dunia itu juga enam kali melakukan double fault.

“Sejujurnya saya tidak merasa oke sama sekali di sepanjang pertandingan. Saya merasa sedikit lambat,” Azarenka mengatakan seperti dikutip situs resmi WTA. “Saya hanya lebih segar di set pertama dan memukul bola tepat waktu. Dan kemudian saya berhenti mengejar bola.

Saya berhenti memukul dengan seharusnya. Anda tahu, dia akan memanfaatkannya. Dia punya pukulan yang luar biasa.”

www.harianhaluan.com

MIAMI MASTERS — Azarenka gagal ke partai final Miami Masters setelah kalah dari Sloane Stephens di babak semifinal dengan 6-3,2-6 dan 1-6. NET

Sementara itu bagi Stephens, ini akan jadi final pertamanya di Miami. Juara

grand slam Amerika Serikat Terbuka 2017 itu juga memangkas catatan head-to-head dengan Azarenka menjadi 23. Kemenangan di Miami mengulang sukses Stephens di Indian Wells pekan lalu. Ia juga mengalahkan Azarenka di babak kedua.

“Saya tahu saya harus berjuang terlepas dari apa yang terjadi pekan lalu. Ini adalah seseorang yang sudah mengalahkan saya tiga kali sebelum pekan lalu. Jadi saya harus berjuang dan memainkan tenis terbaik saya hari ini,” Stephens mengatakan.

Di partai final Sloane akan menghadapi Ostapenko. Ostapenko ke final setelah mengalahkan Danille Colins dengan skor 7-6 (1) dan 6-3. Untuk mengalahkan Collins, Ostapenko mengemas 33 winner dan 28 unforced error. Collins kalah agresif dengan hanya membuat 12 winner dan mem-

 Redaktur: Arda Sani

bukukan 24 unforced error.

“Dia [Collins] bermain bagus di laga-laga sebelumnya dan sering memukul di dekat garis.

Aku hanya berusaha keras dan berjuang untuk setiap poin, dan itu banyak membantuku,” kata Ostapenko usai pertandingan.

Duel antara Ostapenko dan Stephens akan menandai pertarungan antara dua juara bertahan Grand Slam; Ostapenko menjuarai Prancis Terbuka 2017 sementara Stephens berjaya di AS Terbuka.

Ini juga akan menjadi pertemuan pertama kedua petenis.

Di kelompok putra, unggulan keempat Alex Zverev melangkah ke semifinal setelah mengalahkan Borna Coric asal Kroasia dua set langsung 6-4, 64. Zverev, yang memenangi dua turnamen Masters di Roma dan Kanada 2017, akan berhadapan dengan Pablo Carreno Busta usai menumpas Kevin Anderson 64, 5-7, 7-6 (6). (h/dtc)

 Layouter: Luther

4

POLITIK

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

Gatot: Prabowo Bukan Pesimistis Polres Pessel Ajak Insan Pers Kawal Pemilu 2019 PAINAN, HALUAN — Kepala Polisi Resor Kabupaten Pesisir Selatan (Kapolres Pessel), mengajak seluruh insan Pers turut mewujudkan jalannya pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman, damai, adil dan demokratis melalui pemberitaan sehat dan berimbang. “Untuk menciptakan pemilihan yang kondusif, bukan saja menjadi tugas dari Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Namun, pihak keamanan, pers dan semua elemen masyarakat juga berkewajiban mengawalnya,” sebut Kapolres Pessel AKBP Fery Herlambang di Painan. Jumat (30/3).

Menurut Kapolres, seiring perkembangan teknologi yang canggih, maka dunia internet dipastikan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi atau berita dari Media Online terkait Pemilu 2019 atau Pilwana yang dihelat nantinya. Untuk itu, agar suhu politik tidak memanas di daerah itu, maka sangat diperlukan peran Pers sebagai salah satu pemberi informasi yang akurat dan terpercaya kepada seluruh masyarakat.”Jadi, Pers harus mampu memberikan kesejukan disaat suhu politik memanas. Pers harus mampu mencerdaskan masyarakat luas.

Jangan menyajikan berita tanpa fakta. Sebab, media harus mampu menyajikan berita yang berimbang dan akurat,” ungkapnya.

Dikatakannya, peran Pers sangat diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu, yakni mampu memberikan informasi kepada masyarakat, membantu melakukan sosialisasi berbagai tahapan dan memberikan pemahaman tentang politik. Sebab, indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Pileg 2019 mendatang adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, setiap tahapan berjalan lancar, sehingga angka pelanggaran terhadap Pemilu menjadi rendah.”Kalau seandainya ada temuan dilapangan, Pers bisa langsung berkoordinasi dengan bagian Reserse, karena disana ada tim Saber. Jadi, peran Pers dalam mengawal Pemilu sangat kita harapkan,” ujarnya.

Ditambahkannya, kepada masyarakat pengguna internet ia berpesan agar bisa menjadi pengguna media sosial (Medsos) yang bijak dan cerdas. Sebab, secara tidak langsung masyarakat juga turut andil memberikan informasi yang benar dan tidak hoax di jejaring sosial.”Pada tingkatbawah kitajuga punya anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Mereka siap bermitra dengan masyarakat.

Sehingga kita harapkan mampu menciptakan suasana tetap aman dan kondusif jelang pelaksanaan Pilwana atau Pemilu 2019 mendatang,” harap Kapolres. (h/kis)

www.harianhaluan.com

JAKARTA, HALUAN — Mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, bagi dirinya Prabowo Subianto adalah seorang patriot. Gatot pun tidak setuju dengan tudingan dari berbagai pihak, yang menganggap Prabowo seorang pesimistis pascamenyampaikan pidato soal Indonesia kemungkinan bubar pada 2030.”Yang saya tahu Pak Prabowo seorang patriot dan negarawan yang taat hukum. Pada saat pilpres kemarin beliau mencalonkan dan ikut hadir bersama Pak Jokowi, tidak ada sifat permusuhan,” kata Gatot saat berkunjung ke kantor Republika, Rabu (28/3).

Menurut dia, pernyataan Prabowo Subianto terkait ancaman Indonesia bisa bubar pada 2030, bukan pernyataan seorang pesimistis. Sebab, kondisi itu sangat mungkin terjadi. Bahkan, kata Gatot, bisa terjadi lebih cepat.

Terlepas dari apa yang disampaikan bersumber fiksi atau ilmiah, Gatot sering kali menekankan, di dunia saat ini terjadi perang yang lebih berbahaya. Perang yang sedang berlangsung itu bukan angkat senjata, tetapi ketika tidak diketahui di mana musuhnya, yang sering ia sebut proxy war.

Dalam pergulatan proxy war tersebut, TNI tidak bisa masuk karena tidak memiliki kewenangan di dalam kehidupan masyarakat.

Mengapa berbahaya, karena masyarakatnya tidak paham bahwa perang itu sedang berlangsung dan tiba-tiba hasilnya sangat merugikan bangsa dan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia.

“Kita pernah mengalami itu, contoh lepasnya Timor Timur menjadi negara yang namanya Timor Leste. Pada saat itu bisa dibayangkan, provinsi kita lepas jadi negara, tapi rakyatnya tepuk tangan seolah mendapatkan pembenaran. Tidak ada sedih dan penyesalan, itulah hasil dari proxy war,” ujar mantan pangkostrad ini.

Itu belum ancamanlain yang saat ini terus berlangsung merusak Indonesia, seperti narkoba. Saat ini, ia mengungkapkan, pasokan narkoba

KUNJUNGAN — Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kabupaten Bandung, Jumat (30/3). Prabowo bertemu dengan ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra. ROL

masuk ke Indonesia dari Cina dalam jumlah besar. Ia juga mengingatkan proxy war itu sedang terjadi karena ancamankrisis pangan,energi, dan air.

Banyak orang, menurut Gatot, menilai apa yang ia sampaikan ini tidak benar. “Orang bilang, mana ada krisis air. Padahal sekarang di Cape Town, Afrika Selatan, krisis air itu terjadi. Di sana orang membayar mahal hanya untuk air,” ucap Gatot.

Apa yang ia ungkapkan dari hasil analisis seorang prajurit TNI inilah yang sering kali disalahpahami oleh orang awam. Apa yang disampaikan seolah hanya khayalan dan tanpa analisis mendalam.

Jadi, terkait soal 2030 seperti yang

disampaikan Prabowo, menurut dia, kalau publik membaca pesannya terputus-putus, yang didapat hanya seolah ancaman.

“Tapi harus dilihat konteksnya dengan jernih, seorang Prabowo Subianto mengatakan itu pasti ada analisa yang mendalam. Tapi ini kan namanya juga tahun politik, bisa dibawa ke mana-mana,” ujar Gatot.

“Maka saya bilang malah bisa lebih cepat, kenapa? Ada pengalaman di dunia, sebuah negara Uni Soviet pecah hanya hitungan kurang dalam empat tahun. Tidak ada yang memprediksi sebelumnya.

Padahal, Soviet itu perbedaan penduduknya hanya di tingkat ekonomi,

bahasa, sama agama,” ujarnya.

Karena itu, Gatot mengingatkan kalau kemiskinan dan kesenjangan terus dibiarkan makin tinggi, kepastian hukum tidak ada, itu jalan yang mudah membuat masyarakat frustrasi. Maka, benih-benih perpecahan dan wilayah yang ingin merdeka kembali muncul.

“Walaupun Indonesia tidak hilang tenggelam, tidak. Negaranya ada, tapi dalam bentuk yang lain.

Jadi, kalau berpikiran positif, pernyataan itu sebagai peringatan saja. Jadi, jangan dikaitkan dengan pemerintahan sekarang gagal sehingga 2030 Indonesia tidak ada, tidak ke sana,” ujarnya. (h/rol)

DINILAI MERUGIKAN PASLON

KPU Laporkan Kehilangan APK ke Polresta Padang PADANG, HALUAN — Dinilai rugikan pasangan calon karena pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak berimbang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang laporkan kehilangan APK ke Polresta Padang.

“Tadipagikamimelaporkan ke Polres, disambut langsung oleh Wakasat dan Kasat Intel. Kami melaporkan kehilangan dua umbul-umbul atas nama paslon Emzalmi-Desri, karena sebelumnya pemasangan lengkap dan sama banyak,” ungkap Koordinator Divisi Logistik KPU Padang Mahyudin, Rabu (28/3).

APK tersebut dipasang pada Jumat tanggal 23 Maret, namun selang beberapa hari tanggal 27 Maret (Selasa sore jumlah APK tidak lengkap lagi). Untuk mengimbangi APK yang terpasang, maka KPU membuka umbul-umbul pasangan Mahyeldi-Hendri agar tidak timbul kesalahpahaman. ”Supaya adil, kami buka saja umbul-umbul pasangan Mahyeldi-Hendri. Agar tidak menimbulkan

berbagai prasangka nantinya,” ulasnya.

Dengan kejadian ini, pihak KPU meminta pada kepolisian agar membantu memberikan pengaman untuk semua APK yangterpasang oleh KPU di seluruh kecamatan.

Ia juga menceritakan kondisi APK yang rusak oleh oknum, tangan-tangan jahil.”Kami juga ceritakan kondisi sejumlah apk yang rusak, sobek dan sebagainya. Kemungkinan karena kondisi cuaca, atau bisa jadi oleh tangan-tangan jahil. Namun APK yang rusak tersebut sudah kami perbaiki, dan sudah dipasang kembali ditempat yanglebih aman,”

jelas Mahyudin.

Untuk kedua Paslon, KPU memasang sebanyak 5 baliho, 440 umbul-umbul, 208 spanduk. Apk ini dipasang di masingmasing kecamatan, umbul-umbul 5 titik, di satu titik dipasang 4 pasang calon, spanduk di dua titik per kelurahan, baliho juga sudah lebih awal dipasang diantaranya smatek

lubuk kilangan, KAN Kuranji, Sawahan, depan kantor NPM Padang Barat, mutiara putih Koto Tangah. “Bahan kampanye sudah diserahkan pada masing-masing Paslon, diberikan 25 persen dari jumlah KK yang ada di Padang yakni 61.514 lembar, 4 item poster, selebaran, brosur dan pamflet,” tambahnya. (h/rin)

 Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter: Luther

OPINI Selektif Memilih Agen Umrah

B

IRO Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), akhir-akhir ini tumbuh bak cendawan di musim hujan.

Puluhan banyaknya. Setidaknya, setiap tahun, data Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar, ada 2.500 masyarakat Sumbar yang menunaikan umrah ke tanah suci, dan 300 lainnya naik haji lewat jalur haji plus.

Panjangnya antrean haji menjadi alasan utama kenapa umat muslim memilih umroh untuk melepaskan buncahan rindunya pada tanah suci. Celah inilah yang dimanfaatkan para pebisnis untuk mereguk untung. Birobiro perjalanan saling berebut menawarkan promo menarik untuk menggaet calon jemaah. Saling menekan harga, hingga fasilitas mewah jadi jualan. Pada akhirnya, umrah bukan lagi hal yang ekslusif. Siapa saja bisa pergi, dengan biaya yang bagi sebagian orang tak begitu mahal.

Jika satu jamaah umrah membayar Rp28 juta untuk sekali perjalanan, uang yang beredar mencapai Rp70 miliar per tahunnya. Taksiran secara nasional, bisnis umrah berpotensi menghasilkan pendapatan negara hingga Rp7,2 triliun per tahun. Pengamat Ekonom Syariah, Affan Rangkuti, bahkan memperkirakan, angka itu kian naik setiap tahunnya. Tingginya berputaran uang inilah yang membuat tergiur banyak pengusaha biro perjalanan, hingga berlomba-lomba membuka program umrah dengan bermacam tawaran pelayanan plus.

Namun ironisnya, data yang dimiliki Kemenag di Sumbar tahun 2016, setiap tahunnya, ada sekitar 60 biro perjalanan yang memberangkatkan jamaah umrah ke tanah suci. Parahnya, dari sebanyak itu, cuma lima biro yang berizin. Selebihnya, merupakan biro bodong.

Biro-biro bodong inilah yang merusak bisnis, sekaligus merusak sisi religius dari umrah itu sendiri. Dengan hasrat mengumpulkan keuntungan besar, kadang mereka lupa ada hal-hal yang bisa saja terjadi di luar dugaan. Mereka seolah kalap dalam berbisnis. Padahal, bisnis umrah semestinya diistimewakan dari bisnis perjalanan lainnya.

Ini bukan hanya soal travelling semata, tapi juga terkait ibadah dan jalinan ikatan antara yang dicipta dengan Pencipta.

Masyarakat semestinya lebih jeli dalam melihat dan menyeleksi biro umrah.

Jangan hanya gara-gara tergiur promosi khusus, harga murah, lalu dengan mudah menjatuhkan pilihannya begitu saja.

Perizinan penting dikroscek, latar belakang penyelenggara juga menjadi bagian yang mesti ditelusuri. Rentetan kasus travel umrah yang terjadi belakangan harus benar-benar jadi pijakan. Di sisi lain, Kementerian Agama juga perlu melakukan evaluasi mendalam terkait regulasi umrah agar tak ada lagi kasus-kasus yang merugikan jemaah terjadi nantinya. (*)

SABTU, 31 MARET2016 2018 KAMIS, 27 OKTOBER 13 Rajab1438 1439HH 26 Muharram

5

Literasi dan “Guru Pohon Pisang” di Era Millennial G URU sebagai pembelajar sepanjang hayat (long life education) haruslah berupaya secara berkelanjutan mengasah kemampuan untuk menghasilkan karya, terutama berkenaan dengan usaha menyajikan gagasan dalam bentuk karya tulis, melalui karyalah guru dapat dikatakan sebagai guru hebat yang menginspirasi, menggerakkan, dan melahirkan ribuan orang hebat.

Di era millennial peran guru tidak hanya sekadar memenuhi kompetensi yang disaratkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, seperti kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Namun, lebih dari itu guru juga dihadapkan pada tantangan global abad 21. Binklay (2012) dalam Assessment and Teaching of 21st Century Skills mengatakan bahwa salah satu kecakapan skill yang disyaratkan adalah kecerdasan dalam hal Information and Communication Technology (ICT) Literacy Skill. Hal ini berarti guru dituntut untuk terampil memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memperkaya literasi, melalui keterampilan ini guru dapat mengakses berbagai informasi melalui pemanfaatan teknologi internet untuk mendapatkan sumber dan bahan belajar siswa.

Abad 21 selain mensyaratkan penguasaan pada ICT juga menuntut guru untuk kreatif (creative) dan inovatif (innovative), keberadaan guru tidak sekedar hanya tahu dan pintar dalam bidang yang dikuasainya namun memiliki pemahaman luas lintas keilmuan, seperti yang dikatakan Merryfield (1997) dalam Preparing Teacher to Teach Global Perspectives bahwa guru mesti memiliki pemahaman konsep-

V

tual yang luas mengenai beragam keilmuan, pemahaman tersebut kemudian dapat diimplementasikan dalam keterampilan pedagogis praktis.

Melalui tuntutan demikian diharapkan guru tidak hanya bertumpu pada bagaimana melaksanakan pendidikan di ruang kelas dengan segala macam model pembelajaran, melainkan juga akan berpandangan keluar mengenai pendidikan dalam perspektif global.

Salah satu bentuk kreatifitas dan inovasi seorang guru di abad 21 dapat berupa karya tulis yang dihasilkannya, baik berbentuk paper ilmiah maupun tulisan di media massa.

Karya tulis tersebut akan mempertegas profesionalisme guru yang bukan hanya sekadar dapat mendidik siswa di sekolah melainkan juga mendidik masyarakat luas, seperti kata orang bijak bahwa “guru mulia karena karya”. Oleh sebab itu, orientasi guru di abad ini harus dikukuhkan melalui berbagai ide dan gagasan yang tertuang dalam bentuk karya tulis.

Saat ini sudah seharusnya orientasi guru berubah dari yang hanya sebatas “tukang ngajar” di kelas menjadi guru produktif yang “berbuah karya”, upaya-upaya demikian agar guru terhindar dari stigma negatif dengan anggapan seba-

Uun Lionar Awardee Beasiswa LPDP RI Univ. Pendidikan Indonesia, Bandung Penggiat Kerinci Institute

gai “guru pohon pisang” yang hanya “membuahkan” karya tulis satu kali seumur hidup berupa skripsi untuk mendapatkan ijazah gelar sarjana, kemudian tak berbuah lagi ,”layu”, dan “mati”. Kita layak cemas jika mind set seorang calon guru yang sedang membekali diri di perguruan tinggi masih hanya berkutat pada strategi mengajar di kelas, secara normatif hal demikian tidaklah salah karena akan memperkuat kemampuan pedagogik, akan tetapi di tengah penguatan gerakan literasi saat ini sudah sewajarnya guru hadir sebagai pelopor terdepan gerakan tersebut melalui berbagai karya tulis yang terpublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, eksistensi sebagai guru tetap terdepan dalam menghadapi zaman yang berubah.

Peran Strategis Peran guru idealnya bukan

sekadar teladan (panutan) bagi siswa dan masyarakat luas.

Kalimat yang hingga kini masih populer dalam dunia pendidikan Indonesia ing ngarso sung tulodo, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi kekuatan) sejatinya juga mempertegas peran guru sebagai “lokomotif zaman”, yang berarti akan mengantarkan anak zaman menuju tujuan mulia yakni tentang imagined community yang dicita-citakan bersama.

Menjadi “lokomotif” peran guru sangat strategis sebagai penggerak yang akan menentukan cepat atau lambatnya laju sebuah generasi bangsa dalam menghadapi persaingan global, bahkan jikalau lokomotif berjalan dengan lamban hal yang dimungkinkan akan terjadi adalah melemahnya daya saing bangsa hingga berlarut pada keterpurukan.

Sejarah telah membuktikan ketika kota Nagasaki dan Hirosima dibom oleh tentara sekutu pada bulan Agustus 1945, negara Jepang lumpuh total, jutaan orang meninggal, hingga membuat negara ini harus menyerah pada sekutu. Dalam keadaan darurat Kaisar Jepang Hirohito tidak menanyakan berapa jumlah pasukan tentara yang tersisa, ia malah menanyakan berapa banyak guru yang masih hidup. Hingga sekarang Jepang pun kembali tumbuh sebagai negara maju di kawasan Asia bahkan dunia.

Pertanyaan kaisar di atas sejatinya masih relevan dalam konteks kekinian untuk merefleksikan betapa strategisnya peran guru sebagai “modal” penting bagi suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia yang

lebih-lebih diprediksikan akan mendapat bonus demografi pada 10-30 tahun kedepan atas mayoritas penduduk yang berusia produktif, pada posisi ini guru akan sangat berperan sebagai katalisator perubahan, maka tak heran Anies Baswedan suatu ketika mengatakan “kekayaan sebuah bangsa bukan terletak pada sumber daya alamnya, melainkan pada manusianya” yang di dalamnya juga termasuk sumber daya guru.

Menuju Imagined Community Hasil penelitian dari Most Littered Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 menerangkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara soal minat membaca. Sementara itu, Program for International Students Assessment (PISA) pada akhir tahun 2016 melansir indeks literasi membaca siswa Indonesia yang hanya naik satu poin: 396 pada 2012 dan 397 pada 2015.

Hasil survey di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal literasi, walau survey dilakukan pada siswa akan tetapi hal ini secara implisit juga menjelaskan keberadaan guru yang belum optimal sebagai katalisator penggerak budaya literasi tersebut.

Namun, terkait masalah ini kita tidak dapat menyalahkan guru secara totalitas, mengingat ada kompleksitas masalah yang perlu ditinjau dan diselesaikan mulai dari “akar” hingga “pucuk” dari “batang tubuh” penyelenggara pendidikan.

Agar ketertinggalan tersebut tidak berlarut, penting bagi guru untuk menggerakkan budaya literasi, mengingat perannya sebagai role model maka guru pun harus menjadi contoh dari praktek-praktek tersebut, yakni berupaya tampil sebagai guru otentik yang menggerakkan siswa-siswa untuk terbiasa dekat dengan tradisi membaca dan menulis.

Menjadi guru penulis secara tidak langsung akan menjadi guru yang gemar membaca, karena karya tulis yang dihasilkan adalah wujud representasi dari kedalam penguasaan bahan bacaan. Sejatinya tidak akan mungkin lahir generasi cerdas literasi dari tangan guru yang masih tergolong sebagai “guru pohon pisang”. Oleh sebab itu, tradisi membaca dan menulis haruslah digalakkan oleh guru sebagai kebiasaan bahkan hobi, sehingga guru saat ini hadir bukan hanya sebagai teladan di sekolah, melainkan juga “lokomotif zaman” yang menggerakkan masyarakat menuju imagined community.

HALUANISME  Puluhan Jemaah Sumbar Diselamatkan KJRI 

lWe’e nan salah, negara nan manangguang

 Menolak Proyek Geothermal Lewat Aksi Kamisan  Kok tiok hari ba,anyo?

www.harianhaluan.com

Tertibkan Biro Umrah Tak Berizin Kepada Kementerian Agama terutama Provinsi Sumbar tolong tertibkan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang tidak memiliki izin. Karena sekarang kembali marak kasus pembatalan keberangkatan haji. Mohon ini jadi perhatian pak, karena hampir setiap tahun kasus seperti ini terjadi.

Kasihan yang sudah menabung bertahun tahun agar bisa ke tanah suci, tetapi gagal berangkat.

081266219***

 Redaktur: Bhnez Maharajo

 Layouter: Yohanes

6

EKBIS

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Wuling Resmikan Diler di Padang PADANG, HALUAN — PT Maju Global Motor Wuling Indonesia meresmikan dilernya di Padang, Kamis (30/3).

Perusahaan tersebut membuat diler di Padang untuk mewarnai pasar otomotif di Sumatra Barat. Selain meresmikan diler, Wuling meluncurkan Cortez pada hari itu.

Demikian dikatakan Sales Manager PT Maju Global Motor Wuling Indonesia, Alwan Apriansyah, saat meresmikan diler Wuling di Padang yang berada di kawasan Tabing, depan Lanud TNI AU. Ia mengutarakan, Wuling menghadirkan konsep mobil murah yang dilengkapi fitur teknologi

yang patut diperhitungkan untuk masyarakat Sumatra Barat.

“Di tengah ketatnya persaingan saat ini, kami ingin memberikan pilihan pada masyarakat tentang ketersediaan mobil yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Alwan, Wuling memiliki momentum yang

tepat kaerna masyarakat Padang cenderung memilih mobil yang bisa memuat banyak penumpang dan memiliki ruang yang luas.

“Keputusan kami hadir di Padang setelah melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang meningkat dan kebutuhan pasar,” tuturnya.

Di Padang, kata Alwan, Wuling menyediakan dua produk mobil baru jenis multi purpose vehicle (MPV) dengan harga terjangkau, yakni Confero dan Cortez.

Pihaknya menjual Confero, mobil berkapasitas mesin 1485 cc, seharga Rp146 sampai Rp183 juta. Se-

PERESMIAN DILER WULING — Diretktur After Sales PT SAIC-GM-Wuling Automobile Company Limited (SGMW) Indonesia, Taufiq Arif, Sales Manager PT Maju Global Motor Wuling Indonesia, Alwan Apriansyah, dan jajarannya memperlihatkan produk baru Wuling, Cortez, saat peresmian diler tersebut di Padang, Kamis (30/3). RENDI HAKIMI SADRI

mentara itu, pihaknya membanderol Cortez, mobil berkapasitas mesin 1798 cc, dengan harga Rp229 hingga Rp275 juta.

“Meski harganya t erjangkau, Confero dan Cortez memuliki desain bodi yang elegan yang dibuat

menggunakan teknologi yang mumpuni,” ucapnya.

Direktur After Sales PT SAIC-GM-Wuling Automobile Company Limited (SGMW) Indonesia, Taufiq Arif, mengatakan, Wuling Indonesia hadir dengan membawa strategi layanan purna-

jual yang terpadu. Perusahaan tersebut memberikan layanan yang mudah dijangkau konsumen. Mulai dari jaminan ketersediaan suku cadang serta harga servis yang lebih hemat 20 persen dibandingkan dengan produk mobil lainnya.

“Selain itu kami juga

memberikan garansi selama 3 tahun atau 100 ribu kilometer, dan garansi mesin serta transmisi selama 5 tahun. Khusus untuk produk Cortez, kami memberikan garansi secara keseluruhan selama 5 tahun,” tuturnya. (h/mg-rei)

PT Suka Fajar Resmikan Relokasi Diler Mitsubishi Fuso PADANG, HALUAN — Pangsa pasar truk dan bus Mitsubishi di Sumatra Barat pada 2017 71,3 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding market share nasional dengan angka 45 persen.

Karena itu, PT Suka Fajar, diler resmi Mitsubishi di Sumbar, meningkatkan target penjualan pada tahun ini. Target penjualan mobil tersebut ditetapkan berdasarkan prediksi makin membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Hal itu dikatakan Assistant to President Director PT Suka Fajar, Yuta Rinelda, dalam konferensi pers peresmian relokasi Mitsubishi Fuso Dealer PT Suka Fajar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (29/3).

Yuta mengutarakan, penyediaan kendaraan niaga membuktikan kontribusi perusahaan tersebut dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Sumbar. Menurutnya, kerja sama dengan konsumen dan perusahaan pembiayaan menjadi faktor penting pencapaian PT Suka Fajar sejauh ini.

“Bangunan ini relokasi diler. Di sini khusus pelayanan penjualan (sales) saja. Konsumen di sini ditemani marketing profesional untuk mengecek langsung contoh unit yang ada. Kami akan memandu konsumen dalam menentukan unit yang pas untuk usahanya.

Untuk aftersales masih di Diler Suka Fajar Veteran Nomor 14 A. Pelayanan 3S: sales, service, dan sparepart, lengkap di sana,” tuturnya.

Di Sumbar, Suka Fajar memiliki diler di Padang, Kota Solok, Payakumbuh, dan Lubuak Sikapiang.

Selain itu, diler Suka Fajar

DIRECTOR of Sales and Marketing PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Duljatmono; Presiden Direktur PT Suka Fajar, Zairin Kasim; dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Jefrinal Arifin; menggunting pita pertanda diresmikannya relokasi Mitsubishi Fuso Dealer PT Suka Fajar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (29/3). JULI ISHAQ

juga terdapat di Kota Jambi, Muaro Bungo, dan Muaro Tebo (Jambi); dan Kota Pekanbaru, Duri, Teluk Kuantan, dan Rengat (Riau).

“Untuk pengembangan, tentu ada perhitungan untuk itu, terlebih saat ini pemerintah sedang giat membangun. Jika mungkin dilakukan penambahan lokasi, tentu akan dilakukan,” ucap Yuta.

Sementara itu, Director of Sales and Marketing PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Duljatmono, mengatakan, selama 2017, penjualan Fuso di Indonesia mencapai 42.300 unit. Jumlah itu meningkat 28 persen dibandingkan dengan penjualan selama 2016. Karena itu, pihaknya mempertahankan posisi saat ini sebagai pemimpin pasar truk di Indonesia sehingga menjadi absolute market leader.

“Tanpa diler tentu ini tak akan tercapai, apalagi Mitsubishi telah memisahkan unit bisnis jadi dua: Mitsubishi Passanger Car dan Mitsubishi Truck and Bus Corporation. Peresmian relokasi gedung diler ini kami harapkan meningkatkan motivasi kerja dan kinerja PT Suka Fajar yang saat ini telah berkontribusi besar dalam penjualan,”

ujarnya.

Pada tahun ini, kata Duljatmono, pihaknya memasang target penjualan menengah 50 persen lebih tinggi daripada penjualan 2017. Ia meyakini pertumbuhan ekonomi di Sumbar yang diperkirakan lebih besar tahun ini melalui sektor perkebunan, pertanian, dan pariwisata, membuat target tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

“Kami berharap permintaan terus tumbuh, PT Suka Fajar selalu kami support,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Jefrinal Arifin, mengatakan, kontribusi PT Suka Fajar terhadap pembangunan di Sumbar sangat besar karena mustahil pembangunan akan bergerak tanpa alat transportasi.

“Bagi Sumbar, PT Suka Fajar adalah aset. Keberadaan alat transportasi tentu mendorong bergeraknya seluruh sektor dalam pembangunan,” tuturnya.

Peresmian relokasi diler tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur PT Suka Fajar, Zairin Kasim, jajaran komisaris dan direksi PT Suka Fajar, perusahaan pembiayaan, pengusaha, dan bank. (h/isq)

KPN Pengayoman PN Tanjung Pati Gelar RAT LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pengayoman Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Limapuluh Kota, menggelar rapat anggota tahunan (RAT) dan melantik pengurus periode 2018—2020 di Aula Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Kamis (29/3).

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Hery Cahyono, meminta semua anggota KPN Pengayoman untuk berinovasi menambah produk unggulan dengan menggunakan salah satu ruang kantor untuk kantin jual makanan dan minuman.

“Setiap kali sidang, banyak pengunjung yang datang. Mereka akan berbelanja makan dan minum. Peluang ini harus kita manfaatkan unt uk perkembangan koperasi,” ujarnya.

Hery berharap kepada pengurus koperasi yang dilantik untuk bekerja sesuai dengan amanah sehingga bisa menyejahterakan anggota dan keluarga koperasi tersebut, terutama masalah pendidikan.

Pengurus yang dilantik itu www.harianhaluan.com

adalah Junter Sijabat (ketua), M. Ihsan (sekretaris), dan Andisa Masdiah (bendahara), sementara pengawasnya adalah Evikson (ketua), Basdi Alman dan Anisah Hanim (anggota).

Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Limapuluh Kota, Ali Hasan, mengatakan, RAT merupakan kewajiban bagi koperasi yang aktif dan sehat dalam rangka mengevaluasi perkembangan dari neraca keuangan koperasi. Dengan demikian, koperasi tersebut diketahui perkembangannya oleh anggota dan masyarakat tempat koperasi tersebut berdiri.

“RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi untuk memutuskan perjalanan koperasi ke depannya, sekaligus salah satu kewajiban bagi pengurus untuk mempertanggung jawabkan amanah yang diemban dan salah satu indikator koperasi itu aktif,” tuturnya.

Dalam mengelola suatu koperasi, kata Ali, banyak tantangan yang dihadapi, terutama menjaga

kualitas supaya perkembangan koperasi lebih baik.

Mengenai keberadaan koperasi di Limapuluh Kota, Ali mengatakan, tidak perlu banyak koperasi, tetapi tidak aktif. Menurutnya, tidak apa-apa jumlah koperasi sedikit, tetapi aktif dan beraktivitas untuk menyejahterakan anggota.

Menurut Ali, syarat koperasi menjadi sehat dan aktif, harus secara rutin melakukan RAT minimal setiap tahunnya. Sebuah koperasi berjalan apabila selalu berpegang pada azaz koperasi, sementara perolehan Sisa hasil usaha koperasi dibagikan kepada anggota secara adil tanpa pandang bulu.

Di Limapuluh Kota, kata Ali, salah satu koperasi yang aktif melaksanakan RAT tiap tahun adalah KPN Pengayoman Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Selain melaksanakan RAT, koperasi itu maju. Buktinya, pada tahun buku 2017, terdapat penambahan modal sekitar 13.92 persen dibandingkan dengan 2016, dan memiliki modal sebesar Rp.362.079.432. (h/zkf)

 Redaktur: Holy Adib   Layouter: Luther

UTAMA

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

7

Polisi............................................... Dari Halaman. 1

Perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan dicabut izinnya.

OKEZON

Tak CnC, Tambang Dilarang Beroperasi JAKARTA, HALUAN — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan segera berhenti beroperasi.

Pasalnya, dirinya akan segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut.

Arcandra menambahkan, dicabutnya izin keberadaan tambang non CnC dikarenakan bisa menganggu aktivitas pertambangan. Sebab, tidak ada standar penerapan keselamatan para pekerja yang diterapkan oleh tambang non CnC. “Yang tidak CnC akan kita cabut. Yang CnC yang akan kita kasih izin. Tidak ada excuse. Siapa yang terganggu?

Kita semua. Nyawa manusia itu

sama, makanya standar keselamatannya harus sama,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (30/3).

Selain itu, tambang non sering kali terjadinya tumpang tindih lahan hingga titik koordinat di lapangan yang tidak sesuai perizinan pada tambang non CnC. Data terakhir yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat masih terdapat 2.595 IUP yang belum berstatus CnC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara untuk menertibkan tambang rakyat, Pemerintah menganjurkan agar menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.

“Alangkah indahnya jika tambang rakyat itu juga mengikuti peraturan yang ada. Peraturan itu

dibikin bukan untuk mempersusah. Ikuti standar keamanan,” ucapnya dikutip dari Okezone.com.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebanyak 6.565 IUP telah dinyatakan CnC. Sementara itu, dari hasil koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain IUP yang telah CnC tersebut, terdapat 2.595 IUP yang dicabut pada periode 2015-2017. Tambang yang berstatus non CnC tersebut, tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Di Kalimantan Selatan 343, Jawa Barat 289, Kalimantan Timur 244, hingga Jambi 198.

Sedangkan sisanya tersebar merata di hampir setiap provinsi dengan jumlah mencapai 2.509. (h/ben)

38 Anggota DPRD Tersangka JAKARTA, HALUAN — Sebanyak 38 orang anggota DPRD Sumatera Utara masa bakti 20092014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013 oleh mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho.

Penetapan status tersangka itu diketahui dari surat pemberitahuan bernomor B/227/DIK.00/23/ 03/2018 yang ditujukan Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua DPRD Sumatera Utara, Wagirin Arman tertanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Surat pemberitahuan itu sudah beredar luas di kalangan wartawan di Medan, Jumat (30/3).

Ke-38 anggota DPRD Sumut itu, yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, dan Dermawan Sembiring.

Lalu Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi,

Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, tidak menampik adanya surat yang beredar terkait penetapan 38 tersangka baru dalam kasus suap kasus suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013 oleh Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Pihaknya pun berencana untuk melanjutkan kembali penyidikan terkait kasus suap tersebut. “Rencana memang KPK akan melanjutkan sisa kasus yang ada di DPRD Sumut,” ucapnya ketika dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Jumat (30/3).

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman masih enggan banyak komentar. Dia mengaku belum mendapat surat tersebut. “Sabar yah rekan-rekan, saya kan masih libur nanti Senin ke kantor,” kata Wagirin Meski begitu Wagirin percaya dengan isi surat yang beredar itu. Menurutnya, tidak akan mungkin ada yang bermain-main dengan KPK. “Saya tau infotmasi ini. Saya sudah kroscek ke beberapa orang yang bisa dipercaya. Saya juga berterima kasih dengan informasi ini,” tandasnya. (h/ben)

Ketua .............................................. Dari Halaman. 1 saan d ikembangkan, temuan bertambah menjadi 27 merek.

Ketua DPRD menyebut, pemerintah daerah wajib melindungi masyarakat dari produk yang tak layak kosumsi. Karenanya dinas berwenang seperti halnya BBPOM dan dinas perdagangan harus mengambil langkah cepat menindaklanjuti informasi BPOM pusat tersebut. Dalam rangka melakukan penelusuran atas produk tak layak ini, ulas Hendra, kordinasi antar dinas terkait harus berjalan dengan baik. Dengan demikian langkah pengawasan yang d iambil akan berjalan maksimal. “Kita juga minta yang ditelusuri jangan hanya swalayanswalayan saja, tapi pasar tradisional dan toko-toko yang biasa menjual produk sarden ini harus diperiksa. Ini tak bisa dianggap sepele, sudah berkaitan dengan kesehatan masyarakat, “ tegas Hendra, Kamis (29/3).

Untuk masyarakat, Hendra mengimbau agar lebih berhatihati serta cermat dalam mengkonsumsi produk pangan, obat dan kosmetik. Jika ditemukan adanya produk yang mencurigai, baik menyangkut kemasan, label, izin edar, masyarakat diminta berinisiatif melaporkan ke pihak BPOM. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat juga meminta, penertiban terhadap produk tak layak kosumsi yang ada di masyarakat hendaknya tak berjalan hanya sampai proses pemusnahan saja.

Namun proses hukum juga harus dijalankan.

Disebut Hidayat, saat peredaran barang tak layak kosumsi atau tidak terdaftar hanya ditindak hingga titik pemusnahan oleh BPOM, itu tak a kan mampu memberi efek jera pada pelaku.

Namun ketika diproses secara hukum, Hidayat yakin itu akan

jadi kabar menakutkan bagi mereka yang melakukan perdagangan ilegal atau pihak yang dengan sengaja membiarkan produk-produk tersebut beredar.

“Selain proses hukum, pengawasan ketat tentu harus dilakukan oleh BPOM. Dalam melakukan pengawasan ini, BPOM juga tak bisa jalan sendiri-sendiri, semua pihak harus dilibatkan. Mulai dari bea cukai, dinas perdagangan, serta bantuan pengawasan di pintu masuk laut, darat, serta udara oleh pihak terkait,” ujar Hidayat.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Padang Martin Suhendri mengatakan akan turun ke lapangan. Semua team pemeriksaan dan pengawasan akan langsung turun ke semua daerah di Sumbar.

“Kita baru kemarin dapat suratnya, jadi Senin depan (2/4), tim akan turun ke semua daerah,” ujarnya. (adv)

Menolak .......................................... Dari Halaman. 1 jadi petani, menurut Dori merupakan hak masyarakat, dan negara tidak bisa memaksa masyarakat.

Dalam kasus ini terkesan pemerintah tidak transparan dan menutup-nutupi beberapa persoalan kepada mayarakat. Padahal, dari awal masyarakat telah menyatakan sikap menolak. Lebih lanjut dikatakannya, setelah melakukan aksi kamisan tersebut. Pihaknya juga turun kelapangan, untuk langsung menemui masyarakat.

Upaya penolakan proyek geothermal beberapa kali memicu bentrok. Terakhir, sebanyak tujuh masyarakat terluka usai terlibat bentrok dengan aparat. Bentrokan ini terjadi saat masyarakat mengadakan aksi damai menolak pembangunan geothermal di Gunung Talang. Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan.

Mereka menderita luka-luka.

Ketujuh korban luka tersebut terdiri dari dua laki-laki, tiga www.harianhaluan.com

perempuan dan dua anak-anak.

Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang menolak pembangunan geothermal dan menamakan diri Salingka Gunung Talang. Bentrokan ini terjadi usai perusahaan pembangunan geothermal yang dikawal aparat memaksa masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan.

Era menerangkan aksi penolakan ini telah dilakukan sejak Juli 2017. Masyarakat Salingka Gunung Talang, kata Era, menolak pembangunan tersebut karena menilai telah melanggar prinsipprinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent).Ia mengungkapkan ketegangan terkait pembangun geothermal di Gunung Talang ini pernah terjadi pada 20 Oktober 2017.

Menurutnya, peristiwa kekerasan yang melukai tujuh orang kali ini menambah daftar panjang kekerasan aparat dalam rangka mengamankan kepentingan in-

vestasi. Era menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah menolak berdialog dengan pihak manapun, namun bukan dalam kondisi mereka dikriminalisasi seperti saat ini. “Dialog mesti dilakukan dalam keadaan setara dan seimbang. Seharusnya pemerintah dan aparat yang menjaga hal ini bukan malah melakukan kekerasan kepada masyarakat,” kata Era. Atas kejadian ini, Era mengungkapkan pihaknya menuntut Presiden Joko Widodo mengevaluasi investasi panas bumi di Gunung Talang sebagai proyek strategis nasional. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghentikan kekerasan serta kriminalisasi terhadap masyarakat Gunung Talang. “Lembaga Independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak untuk turun melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Gunung Talang,” tegasnya. (h/mg-hen)

mengirimkan jemaah umrah dari Sumbar ke Arab Saudi. Kerja sama itu dibuat dalam surat perjanjian bernomor 054/BMPT&T/VI/2017 tertanggal 3 Juli 2017.

Selanjutnya PT BMP memberangkatkan sebanyak 91 jemaah umrah dari PT Rindu Baitullah. Persoalan muncul setelah jemaah PT Rindu Baitullah terlantar di Malaysia. Dalam kasus ini PT Rindu Baitullah mengaku mengalami kerugian sebanyak Rp 1.743.000.000 karena jemaah yang dibawa oleh PT BMP terlantar. “Saya membawa 91 orang dijanjikan berangkat 26 Maret 2018. Tiba di Kuala Lumpur untuk berangkat Selasa (27/3), ternyata tiket tidak bisa dicetak, padahal biaya sudah dibayar lunas,” kata pimpinan PT Rindu Baitulah, Epi Santoso.

Ia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan PT BMP untuk memberangkatkan 91 jemaah dan sudah membayar lunas paket senilai Rp 1,7 miliar atau Rp19 juta per orang, tetapi batal berangkat. Akibatnya, kata Epi pihaknya harus menanggung biaya penginapan seluruh jemaah, dan karena tidak ada kepastian berangkat ia harus mengeluarkan uang untuk biaya kepulangan

seluruh anggota ke Padang. “Kami dikhianati oleh BMP, padahal sudah dua tahun bekerja sama baik-baik saja,” kata dia.

Sehubungan dengan iti, pada Kamis 29 Maret 2018, beberapa orang diduga keluarga korban umrah yang terlantar di Malaysia sejak dua hari yang lalu satu persatu berdatangan ke Kantor Pusat PT Bumi Minang Pratiwi di Padang. Beberapa keluarga korban menghampiri Kantor Pusat yang beralamat di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

Salah seorang keluarga korban yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa keluarganya saat ini terlantar di Malaysia.

“Keluarga saya terlantar di sana ada empat orang dan keadaannya saat ini tidak ada uang dan untuk makan harus mengeluarkan uang pribadi,” ujarnya.

Akibat Lemahnya Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menilai bahwa kejadian tersebut karena lemahnya pengawasan dari Kementerian Agama RI terhadap perusahaan swasta yang bergerak di bidang perjalanan

ibadah umrah. “Ombudsman menyesalkan hal ini terjadi, perjalanan umrah memang dilakukan oleh perusahaan swasta, akan tetapi pelaksanaannya di atur dan awasi oleh pemerintah,” ujar Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi, Padang.

Informasi yang diperoleh Ombusman, tiket belum dipesan saat jemaah di berangkatkan ke Malasyia dan tiket untuk jemaah yang kembali dari Makkah menuju Indonesia, sedangkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 bahwa jadwal penerbangan ke Arab Saudi di urus terlebih dahulu oleh oleh Biro Travel dengan memperlihatkan bukti tiket.

“Ini realita pelaksanan keberangkatan jamaah umrah saat ini, oleh sebab itu Ombudsman menduga telah terjadi penyimpangan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 oleh PT BMP dan mitranya dan Kanwil Kemenag Prov Sumbar harus segera membuka layanan aduan masyarakat soal penelantaran jamaah umrah tersebut, selain itu Kanwil harus menindaklanjuti masalah ini,” ujarnya. (h/ben)

Puluhan........................................... Dari Halaman. 1 jemaah oleh KJRI itu belum menuntaskan persoalan. Data yang diterima Haluan, ada 200 jemaah umrah PT BMP yang masih tertahan di Jeddah. Kilah manajemen PT BMP, persoalan hanya disebabkan permasalahan administrasi. Salah satunya terkait biaya operasional dengan pihak yang bekerja sama dengan PT BMP di Arab Saudi.

Hingga saat ini, Direktur PT BMP Edi Kurniawan memberikan informasi terbatas seputar tertahannya ratusan jemaah di Arab Saudi dan Malaysia karena persoalan administrasi. Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri mengaku telah memanggil Dirut PT BMP tersebut, guna menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Melalui aplikasi perpesanan, Jumat Pukul 15.09 WIB, seorang jemaah mengatakan, ia dan rekanrekannya tengah tertahan di atas bus menuju Bandara. Pihak berwajib di Saudi menahan bus tersebut dengan alasan PT BMP belum membayar biaya operasional transportasi tersebut. “Terima kasih perhatiannya pak. Untuk wawancara lebih jauh maaf saya tidak bisa karena intinya sama dengan berita-berita sebelumnya.

Kondisi dan situasi kami belum normal, pak. Masih dalam suasana cemas dan takut,” tulis jemaah umrah yang meminta identitasnya disembunyikan kepada Haluan.

Kabar yang beredar sebelumnya, lebih kurang 200 jemaah umrah yang diberangkatkan PT BMP ke Arab Saudi, tidak bisa mengakses hotel tempat mereka menginap karena menurut pengakuan pihak hotel, biaya sewa untuk kamar-kamar tersebut belum dibayarkan oleh PT BMP selaku penanggung jawab jemaah.

Selain itu, kabar lain menyebut-

kan, ratusan jemaah PT BMP juga tertahan di Malaysia.

Dirut PT BMP Edi Kurniawan menyebutkan, pihaknya telah mulai mengatasi persoalan tertahannya ratusan jemaah di dua negara tersebut. Ia mengaku, semua jemaah sudah akan dipulangkan ke Indonesia. Namun, ia tak menjelaskan apa persoalan yang menyebabkan tertahannya ratusan jemaah tersebut. Edi juga menyampaikan permintaan maaf atas penundaan keberangkatan jemaah selanjutnya ke tanah suci.

“Keputusan diambil karena PT BMP tengah menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini.

Untuk keberangkatan selanjutnya, kami mohon maaf, belum bisa dilaksanakan,” ungkap Edi. Pada intinya, Edi menyampaikan empat poin pekerjaan yang harus ia tuntaskan. Pertama, memaksimalkan proses pemulangan jemaah BMP yang berada di Saudi dan Kuala Lumpur. Kedua, menjadwal ulang keberangkatan jemaah selanjutnya. Mulai keberangkatan tanggal 28 Maret 2018, diundur ke Bulan Oktober, November, dan Desember 2018. Ketiga, pihaknya telah mendapatkan jaminan pemberangkatan dari mitra travel untuk tiga bulan terakhir di tahun ini. Keempat, meminta seluruh cabang mengkonsolidasikan informasi tersebut ke para jemaah.

“Nanti akan diadakan pertemuan dengan jemaah, bersama PT BMP, penjamin mitra travel, Kemenag, dan pihak kepolisian. Untuk kepastian dan keamanan jemaah,” tutupnya dalam tulisan tersebut.

Dipanggil Kemenag Sumbar Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar Hendri mengaku turut berduka atas terta-

hannya ratusan jemaah yang diberangkatkan PT BMP di Saudi dan Malaysia. Sesuai kewenangan yang dimiliki, pihaknya telah melakukan verifikasi ke Kantor BMP di Padang, dan telah memanggil secara resmi pimpinan perusahaan tersebut untuk memberi penjelasan. “Ini musibah, kami turut berduka untuk jemaah yang tertahan. Tim kami sudah berkunjung untuk memverifikasi kebenaran kejadian itu Kamis lalu. Di kantor di Padang hanya ada staf IT-nya. Kepada kami mereka membenarkan ada jemaah yang tertahan. Di Malaysia 121 jemaah, 90 sudah dipulangkan ke Sumbar, 31 lainnya menurut kabar, hari ini dipulangkan (Jumat). Selain itu ada sekitar 200 jemaah lagi di Saudi. Dirutnya mengaku masih komunikasi dengan KBRI,” kata Hendri.

Hendri menjelaskan, PT BMP memang telah cukup banyak dan berpengalaman memberangkatkan jemaah umrah ke Mekkah, dan selama ini tidak ada persoalan dalam aktivitas tersebut. Hendri pun memastikan PT BMP telah mengantongi perizinan dari kementerian sebagai biro resmi.

Namun begitu, terkait peristiwa yang terjadi saat ini, perusahaan tersebut tetap harus diproses sesuai aturan yang berlaku. “Kami dari Kanwil telah memanggil secara resmi Jumat ini, ternyata dirutnya masih di Jakarta mengurus masalah. Mereka minta undur ke Minggu, dan telah kami jadwal ulang. Kami minta pimpinannya datang untuk menjelaskan dan mengklarifikasi, apa yang sebenarnya terjadi, apa masalahnya. Di samping itu, laporan ke kementerian di pusat juga telah kami sampaikan terkait kejadian ini,” tutup Hendri. (h/isq)

Sidang ............................................. Dari Halaman. 1 depannya sidang dua kali dalam satu minggu. Hal itu disanggupi oleh keduanya. “Kita terima sidang dua kali. Sidang yang akan datang kami akan mendatangkan saksi dari penerima ganti rugi tanah. Banyaknya sepuluh orang.

Setelah itu dilanjutkan pada proses pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang juga didakwa oleh JPU terhadap terdakwa,” tutur Munandar.

Informasi yang dihimpun Haluan, Yusafni sudah dizinkan dokter untuk kembali ke Rutan Anak Air Padang pada Kamis (29/ 3) sore. Dia pulih secara fisik. Hasil laboratorium juga telah keluar. Dia dilarikan ke rumah sakit sejak Sabtu pekan lalu dengan kondisi ujungujung jari yang membiru. Nafasnya sesak dan mengeluarkan keringat dingin. Sampai di rumah sakit, terdakwa korupsi Rp62 miliar di lingkungan Pemprov Sumbar itu mendapatkan perawatan serius. Dia terserang jantung. Beruntung nyawanya tertolong. Kondisi Yusafni mengkhawatirkan, dan mesti cepat dapat penanganan. Dia adalah sosok penting dalam upaya pengungkapan mega korupsi yang diduga melibatkan banyak orang penting.

Sakit jantungnya kumat usai berolahraga ringan di Rumah Tahanan (Rutan) Anak Aia, Padang. Ketika dibezuk Haluan, Yusafni terbaring lemah di dipan, Ruang Arafah, dengan fasilitas Very Important Person (VIP).

Memakai kaos tipis warna biru, wajah Yusafni kuyu. Dia ditemani anak gadisnya. Dua petugas Rutan Anak Aia juga tampak berjaga di depan ruang Yusafni dirawat. Tim medis yang merawat Yusafni

sesekali masuk ruangan untuk memastikan kondisi pasiennya.

Sejak dirawat hingga Senin sore, sudah enam botol infus dihabiskan pejabat penting di Dinas Prasjaltarkim Sumbar itu.

Dituturkan Yusafni, sebenarnya sudah sejak lama dia sudah merasakan sakit di dada. Dia memang memiliki riwayat penyakit jantung, bahkan dulu sudah disuruh memasang ring, namun dia tidak mau. “Sejak Kamis itu saya sudah minta izin ke petugas Rutan agar diizinkan berobat ke luar karena dada kian sesak. Tapi tidak mendapatkan izin. Puncaknya Sabtu siang. Saya sudah kesulitan bernafas, dan akhirnya dilarikan ke sini RS Siti Rahmah.

Dulu, sewaktu pertama didiagnosis jantung, juga dirawat di RS ini,” papar terdakwa korupsi yang sudah mulai buka-bukaan terkait alur uang yang diduga dikorupnya.

Ketika ditanya apakah sakit jantungnya kumat karena persoalan yang dihadapi, Yusafni tidak mau menjawab. Nan pasti dia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. “Seperti yang saya sebutkan dulu, apa yang saya perbuat, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Saya juga berjanji memberikan keterangan semaksimal yang saya tahu,” ulasnya.

Dalam dakwaan JPU yang dikatakan, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan secara bersama. Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafnidisebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta

 Redaktur: Bhenz Maharajo

membuat SPj fiktif lebih dari satu.

Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan car a memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan. Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni. Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat. Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang.

Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Consrtuction Raya. Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusafni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan. (h/mg-hen)  Layouter: Irvand

8

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

PENDIDIKAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DIRESMIKAN WABUP PARIAMAN

Guru SMP IT ICBS Peringkat 1 OGN Bahasa Inggris PAYAKUMBUH, HALUAN — Tak hanya siswanya yang berprestasi, guru SMP IT Insan Cendekia Boarding School (ICBS) Payakumbuh turut menunjukkan kualitasnya.

Guru SMP IT ICBS Payakumbuh Melya Isda Sari berhasil memperoleh peringkat terbaik dalam ajang seleksi Olimpiade Guru Nasional (OGN) 2018 bidang studi Bahasa Inggris tingkat SMP se-Kota Payakumbuh yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh di SMK 3 Payakumbuh, Kamis (22/3).

Dari pengumuman tertanggal 24 Maret, 2018, tim penguji Yetti Zainil menetapkan Melya Isda Sari sebagai peraih posisi teratas dengan nilai 80. Posisi kedua diraih Suci Sri Lestari dari SMPN 4 Payakumbuh dan posisi ketiga diraih Rahmi Hayati dari SMPN 8 Payakumbuh yang sama-sama menorehkan nilai 79.

Berdasarkan hasil tersebut, Melya berhak untuk mewakili Kota Payakumbuh untuk mengikuti seleksi OGN tingkat Provinsi Sumbar yang akan digelar pada 28-29 Maret 2018 di Hotel Axana, Padang.

Kepala Sekolah SMP IT ICBS Payakumbuh, Zulherman Syafril mengucapkan selamat kepada para juara OGN, khususnya Melya Isda Sari yang sudah mengharumkan nama ICBS Payakumbuh. (h/mg-ari)

Gedung PAUD Nurul Ilmi Dibiayai Swadaya Masyarakat PADANG PARIAMAN, HALUAN — Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Ilmi, Rimbo Dadok, Kecamatan Enam Lingkung, diresmikan Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Jumat pekan lalu.

PERESMIAN GEDUNG — Pendiri PAUD Nurul Ilmi, Binjai Chaniago, Wakil Bupati Suhatri Bur, Camat Enam Lingkung, serta tokoh masyarakat foto bersama dengan anak-anak setelah peresmian gedung baru. BUSTANUL ARIFIN

Dua Pelajar SMKN 1 Guguak Menuju LKS Nasional LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Setelah mengikuti ajang bergensi di tingkat Sumbar pada awal Maret lalu, yaitu Lomba Keterampilan Siswa (LKS), akhirnya SMKN 1 Guguak mampu memenangkan dua medali emas. Kedua medali sebagai juara 1 tersebut diraih masing-masing dari kategori keterampilan las dan keterampilan perkayuan.

“Dua siswa kita, berhasil melaju di LKS tingkat nasional setelah memenangkan LKS di tingkat Sumbar yang diikuti seluruh SMK yang ada,” terang Antoni, Kepala SMKN 1 Guguak pada pekan lalu.

Dikatakan Antoni, dari 13 katergori LKS yang diikuti Kabupaten Limapuluh Kota, tujuh kategori diwakili SMKN 1 Guguak, di antaranya Joinery, Cabinet Making, Cadd Building, Listrik, Welding, Otomotif dan Elektronika.

Dari tujuh bidang yang dilombakan, cuma tiga yang berhasil mendapatkan juara, yakni juara 1 lomba welding atau pengelasan oleh Agus Sutrisno, juara 1 lomba cabinet making oleh Bagas Sumbara dan juara 2 lomba otomotif oleh Sigit Saputra.

“LKS nasional direncakan pada

awal Mei mendatang. Setelah menang di provinsi, akan dilakukan pembekalan kepada dua siswa yang akan mengikuti LKS nasional ini,” terang Antoni.

Diakui Kepala SMKN 1 Guguak itu, LKS bukan pertama kali diikuti oleh sekolah kebanggan bagi masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota tersebut. Pada 2016, tiga pelajar SMKN 1 Guguak juga berhasil melenggang ke LKS nasional di Solo, untuk mewaliki Sumbar.

Ketiganya itu, dari kategori lomba cabinet making, otomotif dan desain grafis. “Alhamdulillah, pada LKS 2016, SMKN 1 Guguak berada di peringkat V secara nasional,” ucap Antoni lagi. Juara V tersebut diperoleh dari kategori lomba desain grafis.

Pada LKS 2018, Antoni berharap kedua pelajarnya yang berhasil menang di tingkat Sumbar, mampu membawa baik nama Kabupaten Limapuluh Kota di tingkat nasional.

“Ini kebanggaan kita, mudah-mudahan kedua anak kita mampu menjadi yang terbaik secara nasional. Setidaknya, mereka mampu membawa baik nama Kabupaten Limapuluh Kota atau Sumbar secara umum,” ucapnya lagi. (h/ddg)

DUA pelajar SMKN 1 Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, mewaliki Sumbar ke LKS Nasional di Mataram, Mei mendatang. IST www.harianhaluan.com

Bangunan sekolah ter sebut dibiayai dari swadaya masyarakat. Selain syukuran pembangunan gedung, juga dilakukan pelepasan anak didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar (SD).

Pada acara tersebut juga dihadiri Camat Enam Lingkung beserta tokoh masyarakat dan para undangan lainnya.

Pendiri PAUD Nurul Ilmi, Binjai Chaniago mengucapkan terima kasih kepada Bupati Padang Pariaman yang diwakili wakil bupati, camat dan para undangan lainnya untuk menyempatkan hadir pada acara syukuran penggunaan gedung baru, serta pelepasan murid PAUD Nurul Ilmi yang memasuki SD. “Gedung baru ini dibangun dari hasil swadaya masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Kendati belum siap, tapi sudah bisa kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar. Kita berharap dengan kondisi fasilitas pendidikan PAUD seperti ini diharapkan para umara-umara yang hadir bisa turut serta menjadi donatur di PAUD Nurul Ilmi ini dan sekolah PAUD memang untuk kaum duafa sekolah gratis,” sebutnya.

Sementara itu, Wabup Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan, awalnya heran apa yang dilakukan oleh pak Binjai dan buk Zaitun, pasangan wartawan yang selalu serasi dan kelihatan bersama setiap saat. Setelah bincang-bincang baru tahu, niat mereka sangat mulia yaitu menjembatani anak kaum duafa untuk mendapatkan pendidikan layak seperti mereka yang mampu.

“Sekolah itu dia buat gratis yang biayanya mereka peroleh dari laba koran dan setelah saya berbincang-bincang lebih dalam kendala yang dihadapinya, maka saya secara aktif mendukung programnya meski waktu itu saya belum jadi wakil bupati, sehingga saya kontak dinas pendidikan provinsi yang kebetulan pemegang mandat PNF adalah kakak saya, maka apa yang diharapkan pak Binjai terealisasi,” ujarnya.

Dengan ini, katanya, juga ada Subrianto, mantan wakil sekretarisnya di Karang Taruna Sumbar yang kebetulan menjadi anggota CSR di PT Semen Padang membuat terobosan, maka berdirilah bangunan yang sekarang diduduki ini, meski belum berdinding tetapi berkat ide kreatif dengan memberi sekat spanduk, gedung ini bisa digunakan untuk mengajar. “Semua biaya dihimpun dari para donatur dalam jangkauan teman kita,” katanya.

“Ide kreatif mereka merupakan aset Padang Pariaman yang muncul dari korong sebuah nagari yang saya ada di dalamnya bukan karena wakil bupati, tetapi memang daerah kampung halaman saya Enam Lingkung. Ini perlu dibantu dan didukung penuh, agar masyarakat kita terbebas dari pendidikan rendah,” ujar Suhatri Bur. Subrianto selaku personil CSR Semen Padang mengatakan, sekolah ini akan dijadikan pilot projek percontohan sekolah kaum duafa gratis yang mandiri. “Untuk itu, kami minta dukungan penuh masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera ekonomi dan sejahtera wawasan lingkungan dan sejahtera keimanan, bila ini tercapai maka program CSR yang 80 persen notabene diperuntukkan bagi kaum duafa boleh dikatakan berhasil,” ujar Subrianto.

Toni Akbar, Wali Nagari Rimbo Dadok sangat berterima kasih akan peran serta CSR dalam memajukan kualitas sumber daya manusia. “Meski yang belajar di sini 80 persen dari luar Kecamatan Enam Lingkung, tetapi mereka adalah tanggungjawab kita dan saya selaku wali nagari sangat senang dan bangga, karena di wilayah teritorial kepemimpinan saya berdirinya sekolah gratis untuk umat ini yang secara tidak langsung mengangkat martabat Nagari Koto Tinggi dimata dunia pendidikan,” ujar Toni Akbar. (h/bus)

 Redaktur: Nasrizal

 Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

9

31 MARET BATAS LELANG

83 Paket Belum Disampaikan OPD PADANG,HALUAN—Pada tahun 2018, ada 124 paket pengerjaan konstruksi yang masuk ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Padang.

MENGISI BBM—Seorang petugas SPBU di Kota Padang sedang melayani pembeli bahan bakar jenis bio solar, kemarin. Stok BBM bersubsidi di Sumbar 1.000 kiloliter dan diperkirakan cukup hingga beberapa hari ke depan. IRHAM

Namun demikian, baru 41 paket yang sudah di proses lelang. Padahal, batas akhir untuk lelang konstruksi adalah 31 Maret.

“Setiap tahunnya batas akhir lelang konstruksi itu 31 Maret. Itu berarti masih ada 83 paket pengerjaan yang belum disampaikan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk diproses BLP,” ujar Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Padang Yoga Nathasa Amin saat pertemuan OPD di Media Center Balai Kota Padang, Rabu (28/3).

Dikatakan Yoga, untuk 83 paket konstruksi ini paling banyak berada pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang.

Pagu anggaran 83 paket konstruksi itu mencapai Rp278 miliar. Paling banyak dibandingkan dengan paketpaket lainnya.

Pihaknya berharap agar OPD terkait bisa segera menyampaikan 83 paket konstruksi kepada BLP untuk

dilelang sehingga nantinya pekerjaan bisa segera dilakukan, agar target pun dicapai sesuai dengan perencanaan.

“Kalau cepat selesai proses lelangnya tentu pengejaan bisa dilakukan segera sehingga akhir tahun paket pekerjaan semuanya bisa tuntas,”kata Yoga kepada Haluan.

Meskipun demikian, pihaknya optimis hingga batas akhir lelang konstruksi bisa dipenuhi. Sebab alasan OPD yang belum menyampaikannya hanya tinggal menyesuaikan standar analisa belanja (SAB) baru dan penyesuaian kenaikan upah minimum regional (UMR).

“Kita sudah menerima laporan dari OPD terkait, bahwa akan segera memasukan ke proses lelang paling lambat Jumat ini,” sebutnya.

Ditambahkan Yoga, berdasarkan pengalaman tahun lalu, hanya ada beberapa paket yang tercecer proses lelangnya. Namun, pada anggaran perubahan semua paket lelang konstruksi terproses seluruhnya oleh BLP. (h/mg-mel)

DILANTIK KAPOLDA SUMBAR

Dua Pengedar Ganja Diringkus PADANG, HALUAN — Dua orang pemuda ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polresta Padang saat tengah bersantai di warung Jln. Gurun Laweh Air Pacah Koto Tangah, Kota Padang.

Penangkapan terhadap 2 tersangka tersebut dikarenakan mereka penikmat daun ganja kering.

"Iya, telah kami lakukan penangkapan terhadap kedua tersangka itu pada Rabu tanggal 28 Maret. Mereka pemakai narkotika jenis Ganja,"ungkap Kasat Resnarkoba Polresta Padang, Abriadi ketika membenarkan pristiwa itu pada Haluan, kemarin (30/ 3).

Dijelaskan juga Identitas kedua tersangka Hendri Mardison panggilan Hen, Umur (29) Pekerja Swasta, Alamat rumah Jln. Gurun Laweh Air Pacah Koto Tangah, Kota Padang.

Tersangka yang kedua adalah Ijep panggilan Jep (29) yang bekerja sebagai pekerja atau buruh harian kepas, dengan alamat rumah Jln. Dadok Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Koto Tangah Kota Padang.

"Barang bukti yang berhasil kita dapatkan dari kedua tersangka adalah satu paket besar narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kantong plastik bening.

Satu pak kertas nasi warna coklat. Dua pak kertas paper. Satu unit handphone merek Nokia Warna Hitam dan satu unit Handphone Lipat merek Samsung Warna hitam," ungkap Abriadi.

Diketahui bahwa penyelidikan yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polresta Padang berawal dari informasi yang dilaporankan masyarakat setempat bahwa tersangka merupakan pengedar narkotika jenis daun ganja.

Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang berada disebuah warung di Jalan Gurun Laweh selanjutnya Team melakukan pengembangan.

Alhasil setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat di rumah tersangka yang tidak jauh dari tempat tersangka diamankan, ditemukan di dinding kamar tersangka satu buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan satu paket besar narkotika jenis daun ganja.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang guna penyidikan lebih lanjut. Penangkapan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polresta Padang Abriadi dan Kanit Resnarkoba Nofridal. (h/mg-rei). www.harianhaluan.com

AKBP Yulmar Jabat Kapolresta Padang PADANG, HALUAN — Pekan lalu, setelah keluarnya telegram Kapolri bernomor ST/667/III/ KEP/2018, terkait mutasi dan promosi jabatan sejumlah Perwira Menengah di lingkungan Polda Sumbar, Polda Sumbar melakukan upacara serah terima jabatan (sertijab) di ruang pertemuan utama (rupatama) Mapolda Sumbar, Jln. Jenderal Sudirman Nomor 55, Padang

kemarin (29/3).

Adapun yang dilantik oleh Kapolda Sumbar diantaranya, AKBP Yulmar Try Himawan yang sebelumnya menjabat sebagai Wadir Resnarkoba Polda Sumbar akan menggantikan posisi KBP Chairul Aziz yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Padang.

Chairul dimutasikan ke Bareskrim Polri sebagai Kabag-

visilap Rowassidik Bareskrim Polri. Garis Merah dipundaknya otomatis berganti warna menjadi coklat.

Selain Chairul, Kapolres Payakumbuh AKBP Kuswoto juga digantikan oleh AKBP Endrastiawan Setyowibowo.

“Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, untuk bisa bekerja dengan baik dan terus mengawal keamanan dan ke-

tertiban masyarakat. Kepada pejabat sebelumnya, Kapolda mengucapkan terimakasih, atas pengabdiannya selama ini,” kata Kapolda Sumbar, Irjen Fakhrizal dalam amanatnya.

Prosesi serah terima dua Kapolres tersebut, dihadiri seluruh pejabat utama Mapolda Sumbar, para Kapolres di Sumbar serta jajaran Bhayangkari Polda Sumbar. (h/mgrei).

POLDA Sumbar melakukan upacara serah terima jabatan (sertijab) di ruang pertemuan utama (rupatama) Mapolda Sumbar, Jln. Jenderal Sudirman Nomor 55, Padang, kemarin (29/3).RENDI

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

TENTUKAN ZONA PRIORITAS

DPRD Minta Rutin Keruk Drainase PADANG, HALUAN — Penanganan persoalan banjir di Kota Padang, bukan cuma tanggung jawab Pemko Padang. Akan tetapi seluruh elemen masyarakat.

ABS-SBK Mengantisipasi Pekat PADANG,HALUAN— PADANG,HALUAN—Seiring berjalannya waktu, perilaku masyarakat di minangkabau mulai pudar.

Tidak dapat dipungkiri, saat ini sudah mulai terjadi pergeseran sistem nilai dan pola perilaku pada masyarakat, akibat terpengaruh arus globalisasi.

Hal ini dapat dilihat dalam gaya hidup masyarakat minangkabau, khususnya di daerah perkotaan yang jauh dari pola hidup Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah(ABS-SBK).

Seperti, wanita yang berpakaian ala barat, pergaulan bebas dengan lawan jenis maupun sesama jenis, serta sopan santun yang mulai tergerus dengan sikap-sikap yang tidak baik.

Untuk itu, keberadaan ABS-SBK perlu digali, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan, terutama bagi generasi muda.

“ABS-SBK merupakan kerangka pandangan hidup orang minangkabau yang memberi makna hubungan antara manusia, Allah maha pencipta dang alam semesta,”ujar Pjs Walikota Padang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Padang Medi Iswandi saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas dan pemahaman nilainilai ABS-SBK terhadap pewaris adat/ generasi muda, Kamis (29/3).

Dikatakan Medi, ABS-SBK bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang mampu menggerakan ruang lingkup kehidupan.

Penerapan ABS-SBK merupakan kolabirasi antara adat dan agama yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial budaya minangkabau.

Hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan generasi muda di surau-surau, dan masjid yang ada disetiap keluarahan.

“Kegiatan seperti itu akan melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan agama, adat, dan falsafah hidup orang minangkabau,”kata Medi kepada Haluan.

Selain itu, penerapan ABS-SBK dalam kehidupa sehari-hari, disebutkan Medi dapat mengantisipasi penyakit masyarakat yang sering terjadi belakangan ini.

Contohnya saja kenalan remaja, judi, miras, narkoba, dan pelecehan seksual.

Fenomena ini terjadi karena rendahnya pemehaman dan pengamalan ajaran agama, h/ adat dan budaya pada generasi muda. (h/ mg-mel)

RUMAH KEBANJIRAN —Rumah warga kebanjiran di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Hujan yang deras yang melanda Kota Padang Jumat (30/3) siang , menyebabkan banjir di beberapa wilayah karena saluran drainase tersumbat. IRHAM

Polisi Tangkap Pengedar Sabu PADANG, HALUAN — Anggota Satrestesnarkoba Padang menangkap seorang laki-laki dewasa penyalahguna narkotika jenis sabu, pada pukul 15.30 WIB, Jln. Arai Pinang RT 02 RW 07, Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, kemarin (29/3).

Identitas tersangka diketahui bernama Subardi panggilan Imet (35), Alamat tempat tinggal Jln. Arai Pinang RT 02 RW 07, Batung Taba Lubuk Begalung, Kota Padang.

Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 [empat] paket kecil narkotika

jenis sabu, dibungkus plastik klip bening. Dua paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening. 1 pak plastik klip bening. 1 kotak rokok Surya. 1 set alat hisab sabu (bong). 1 Sendok dari ootongan pipet. 1 unit HP lipat warna hitam merek Samsung.

Sebelumnya petugas melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga setempat bahwa Subardi alias Imet merupakan pengedar narkotika jenis sabu.

"Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang berada di dalam sebuah

rumah, langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RW dan warga setempat. Ditemukan di saluran pembuangan air kamar mandi barang bukti yang sepertinya sengaja d isembunyikan tersangka,"ungkap Kasat Resnarkoba pada Haluan.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang guna penyidikan lebih lanjut.

Penangkapan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polresta Padang Kompol Abriadi dan Kanit Resnarkoba IPda Nofridal. (h/mg-rei).

RUMAH TAHFIZ BUSTANUL QURAN

Fasilitasi Anak Miskin Belajar Quran PADANG, HALUAN — Untuk memfasilitasi anak yang kurang mampu dalam belajar Alquran, Rumah Tahfidz Bustanul Quran yang bertempat di Jalan Lapau Banjung Balai Baru Gunung Sarik menerapkan biaya subsidi silang. Rumah tahfidz ini sendiri sudah mulai beroperasi semenjak Maret 2017.

Pendiri dan Ustadzah Rumah Tahfidz Bustanul Quran, Malidar Tanti, mengatakan, untuk bisa ikut hanya tergantung dari niat anak dan dukungan dari kedua orangtua. "Kalau dari biaya nanti kami bisa akali, namun yang terpenting saat ini niat belajar dan dukungan dari orangtua masingmasing," ungkapnya.

Untuk keluarga yang mempunyai kecukupan materi, ia mengatakan, akan

www.harianhaluan.com

dikenakan biaya Rp120.000 per bulan. "Sekarang memang belum resmi didaftarkan ke dinas. Namun, nantinya kami merencanakan akan mendaftarkannya," katanya.

Ia mengatakan, apabila Rumah Tahfidz ini berkembang nantinya Rumah Tahfidz ini akan dijadikan berbentuk yayasan. "Tapi, untuk sekarang masih berjalan seperti ini. Alhamdulillah," ujarnya.

Saat ini, ia mengatakan, peminat dan murid dari Rumah Tahfidz Bustanul Quran selalu bertambah.

"Awalnya kami hanya membuka untuk anak-anak. Namun setelah berjalan banyak orang tua yang juga ingin ikut," katanya.

Saat ini ada dua kelas yang disediakan untuk orang tua yang juga ingin

belajar hafalan dan bacaan Alquran. "Ada 12 orangtua yang saat ini juga mau belajar," ungkapnya.

Sedangkan untuk anakanak yang aktif berjumlah 29 orang dan dibagi menjadi 5 kelas. "Sebenarnya ada sekitar 40an anak, namun saat ini yang aktif belajar cuma 29 orang," katanya.

Saat ini, ia mengatakan, sedang memfokuskan anakanak untuk bisa membaca Alquran dengan bagus dan benar. Sebelumnya, anakanak sudah belajar hafalan.

"Program perbaikan bacaan ini akan kami jalankan selama dua bulan ke depan.

Karena tidak bagus juga anak-anak hafal Alquran, namun salah ketika membacakannya," katanya.

Program menghafal, ia mengatakan, sudah berjalan

“Soal banjir jangan hanya menyalahkan Pemko P adang. Tapi tanggung jawab bersama,” tegas Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi, Minggu (30/3).

Dikakataknnya, jangan hanya saling menyalahkan, tetapi semua harus terlibat, mulai dari DPRD, Pemko Padang dan masyarakat.

Ditambahkannya, persoalan banjir ini merupakan warisan terdahulu, yang tidak pernah tuntas. Jadi jangan saling menyalahkan.

Salah satu solusi terbaik mengatasi dampak banjir adalah dibuat aturan mengenai sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. " Sehingga ada efek jera.

Jangan kalau banjir saling menuding, itu sama saja lempar batu sembunyi tangan,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Muzni Zein minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) ketika tidak hujan deras, sedimentasi segera dikeruk, muara-muara sungai aliran dari hulu ke hilir diperbaiki sehingga air mengalir deras.

Untuk Dinas Perumahan,

harus memperhatikan kawasan perumahan yang tidak punya bozem (tempat penampung luapan air), Dinas Lingkungan Hidup juga harus melihat Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari perumahan-perumahan itu.

"Jika ada perumahan yang tidak cukup persentase RTH-nya diberi teguran atau sanksi,” katanya.

Ada dua penyebab banjir yang terjadi selama ini yakni, kondisi alam di mana terjadi hujan dengan intensitas ekstrem. Lalu, ketidaksiapan dalam mengelola sungai dan saluran air.

“Kalau saat dikeruk pas hujan deras, airnya tentu meluber. Jadi, misalnya tidak ada hujan dalam sehari, sebaiknya segera dikeruk serta berikan zonasi mana yang pantas dibersihkan.

Antisipasi dari parit hingga pembuangan ke laut,” tambahnya.

Ia berharap, ada konsentrasi penanganan banjir di tiap kecamatan melalui UPT PU. "Mestinya ada atau tidak ada banjir, pengerukan sungai atau drainase terus dilakukan," tambahnya.(h/ ade)

7 Wanita Terjaring Razia Pol PP PADANG,HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menertibkan 7 orang yang diduga bekerja sebagai karyawan kafe, Jumat (30/3) dini hari.

Mereka terjaring petugas Satpol PP saat melakukan pengawasan di tempat hiburan malam dan tempattempat rawan maksiat.

Diantaranya, petugas mengamankan dua orang perempuan di kafe kawasan Anak Air Koto Tangah.

Kemudian di kafe kawasan Sungai Barameh juga diamankan dua orang wanita. Mereka bersembunyi di bawah meja saat petugas datang. Mencoba untuk kabur, tetapi perbuatan mereka mengelabui petugas tidak berhasil.

Sedangkan di kawasan Atom Center, Imam Bonjol dua wanita yang diduga PSK juga diamankan, meski sempat kabur. Namun gerak mereka kalah gesit oleh petugas penegak perda Pemko Padang ini.

Satpol PP melanjutkan pengawasan ke kawasan Bukit Lampu. Diketahui di kawasan ini ada beberapa tempat kafe ilegal yang sengaja beraktifitas.

Namun saat petugas sampai di lokasi kafe tersebut dalam keadaan tutup tanpa ada aktifitas. Diduga mereka telah mengetahui kedatangan petugas, sehingga menutup kafenya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison mengatakan, mereka yang tertangkap tersebut akan diproses melalui penyidik dan ketentuan yang berlaku. Apakah akan diberikan pembinaan atau dikirim ke Andam Dewi Solok.

“Disesuaikan dengan hasil BAPnya nanti,”ujar Yadrison, Jumat (30/3).

Dikatakan Yadriso, Satpol PP akan terus gencar melakukan operasi dan pengawasan, terhadap hal-hal yang dapat menganggu ketertiban umum, serta perbuatan maksiat. (h/mg-mel)

ANAK-anak sedang belajar di Rumah Tahfidz Bustanul Quran yang bertempat di Jalan Lapau Banjung Balai Baru Gunung Sarik. AKMAL

setahun belakangan. Namun harus dihentikan untuk sementara sampai anakanak mempunyai bacaan yang baik.

"Saat ini sudah ada anakanak yang hafalannya sudah

satu sampai dua juz. Perkembangan menghafal dalam satu tahun ini bisa dikatakan tidak terlalu nampak.

Makanya dimaksimalkan di bacaan terlebih dahulu," ujarnya. (h/mg-mal)

POL PP menjaring 7 wanita saat razia , Jumat (30/3) dini hari. MELATI

 Redaktur:Afrianita

 Layouter: Rahmi

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

11

Hotel Rumah RB Direnovasi Kiriman : Yeni, Padang Demi meningkatkan layanan kepada tamu-tamu yang akan datang, Hotel Rumah RB sekarang sedang direnovasi untuk membuat lobby, restoran dan ruang meeting yang representatif.

Kapasitas kamar yang ada sekarang 28 kamar dengan harga yang terjangkau bagi tamu.

Hotel Rumah RB mulai dibangun tahun 1967 oleh ayahanda Rifai RB di lahan dengan luas sekitar 2500 M2.

Awalnya diperuntukkan sebagai rumah tinggal untuk keluarga besar Rifai

RB dan istri tercintanya Yulinar yang memiliki 14 orang putera-putri.

Sebagian besar putera-putri Rifai RB dan Yulinar tumbuh dan besar sampai sekolah menengah atas di rumah yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 4B Simpang Parak Kerakah Kelurahan Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Rumah tinggal ini sering disebut Rumah RB karena ada inisial huruf RB yang cukup besar di dinding bawah atap dan dapat dibaca dengan cukup jelas dari kejauhan. Inisial RB merupakan singkatan dari Rajo Batuah yang merupakan gelar adat suku minang dari Ayahanda Rifai RB setelah menikah yang artinya raja atau pemimpin yang memiliki tuah atau kesaktian yang bermanfaat buat banyak orang.

Sehingga sebagian besar tetangga dan masyarakat sekitar lebih suka menyebutnya dengan nama Rumah RB. ***

Modal Usaha Produktif Kiriman : Syahyudi, Padang Alhamdulillah, Penyaluran Modal Usaha Produktif utk Ibu Nita, berupa satu unit gerobak, peralatan masak, peralatan jus,

meja sudah dilaksanakan pekan lalu. Ibu Nita sehari-hari jualan jus dan gorengan di Tunggul Hitam.

Terima kasih Kpd Bpk/Ibu Donatur yang telah menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui Kami Mitra Ummat Madani.

Semoga hartanya berkah dan bertumbuh...

Dan semoga bantuan yang telah diberikan kepada yang membutuhkannya, bisa menjadikan si penerima makin berkembang dan maju usahanya. Aamiin. ***

Berjihad di Pedalaman Kiriman : Hamidah, Padang

A

DA hal yang sangat menarik dari pembukaan Rakernas Badan Kontak Majelis Taklim, Kamis (29/3) kemarin di Jakarta. Dalam aktualisasi dakwah , ada seorang Ibu BKMT di Kalimantan Timur berjihad dengan dakwah kepelosok terpencil pakai perahu di atas

air yang ada buayanya . Tanpa honor tentunya.

Ia berjihad ke daerah pedalaman di Kalimantan Utara desa Pulungan pakai perahu kecil dengan jarak tempuh sekitar satu jam setengah. “Demi tegaknya syiar Islam,” kata ibu ini semangat.

Usaha yang dilakukannya tentu patut diberi penghargaan. Kami bangga bisa berfoto bersamanya. ***

IWAPI Tingkatkan Kapasitas Perempuan Kiriman : Bunga Manggiasih, Jakarta

P

ENINGKATAN kapasitas perempuan pengusaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci untuk memberdayakan mereka agar dapat mengakses potensi dalam pengadaan publik. Terlebih, peluang semakin terbuka karena di era digital ini, makin banyak pengadaan dila kukan secara elektronik (e-procure ment).

Untuk itu, Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) telah

www.harianhaluan.com

melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas untuk pengusaha perempuan dalam mengakses pengadaan publik. Pelatihan ini adalah tindak lanjut Survei Penyedia Berbasis Gender yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia sebagai bagian dari Proyek Modernisasi Pengada an MCA-Indonesia.

“Kesenjangan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan rendahnya partisipa si pengusaha perempuan dalam pengada an barang dan jasa pemerintah. Sedang kan minat pengusaha perempuan untuk berpartisipasi sebetulnya sangat tinggi,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-

Faiz.

“Kerja sama ini menjadi titik awal bagi IWAPI untuk memberdayakan anggotanya yang tersebar di 32 provinsi dan 255 kabupaten untuk makin mening katkan pengetahuan dan keterampilan nya dalam mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dengan sistem pengadaan pemerintah yang semakin transparan dan modern,” ujar Ketua IWAPI, Dyah Anita Prihapsari.

“Kami berharap modul ini bisa diimplementasikan penggunaannya bagi seluruh pengusaha perempuan di Indonesia sehingga pengusaha perempuan dan lakilaki dapat bersaing secara adil dalam mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.” ***

 Redaktur: Atviarni

 Layouter:Yohanes

12

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Pemko Payakumbuh Batasi Aktivitas Orgen Tunggal PAYAKUMBUH, HALUAN — —Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, akhirnya mengeluarkan surat edaran yang mengatur terkait penyelenggaraan keramaian di tengah masyarakat. Ia mengeluarkan surat ederan itu untuk menanggapi aspirasi masyarakat sehubungan gangguan karena aktivitas orgen tunggal pesta pernikahan yang berlangsung hingga lewat tengah malam,

SERAHKAN LKPD — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, menyerahkan LKPD itu kepada Kepala BPK Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, di Aula Gedung BPK Sumbar di Padang, Kamis (29/3). IST

Pemkab Limapuluh Kota Serahkan LKPD ke BPK LIMAPULUH KOTA, HALUAN— Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Kamis (29/3). Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, menyerahkan LKPD itu kepada Kepala BPK Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, di Aula Gedung BPK Sumbar di Padang.

Dalam penyerahan LKPD, Irfendi Arbi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada BPK. Ia mengatakan, perjalanan suatu pemerintahan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan agar pemerintahan berjalan baik.

“Hal ini merupakan salah satu

upaya untuk memperkuat kemakmuran rakyat dan turut mempercepat pembangunan di Sumbar, khususnya Limapuluh Kota,” ujar Irfendi. Saat itu, ia didampingi Kepala Badan Keuangan Limapuluh Kota, Irwandi; Assisten Pemerintahan, Dedi Permana; dan Kepala Inspektorat Limapuluh Kota, Azwardi.

Menurut Irfendi, penyerahan LKPD harus dilakukan sebagai suatu kewajiban aparatur pemerinta yang memerlukan akuntabilitas dalam bidang keuangan.

“Penyerahan laporan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah ke BPK setiap tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Pemut Aryo Wibowo mengutarakan, kewajiban pemerintah daerah untuk mela-

Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Riza Falepi pada 18 Maret 2018, disebutkan bahwa pesta pernikahan, akikah, serta acara lainnya yang menggunakan hiburan organ tunggal dan musik lainnya sebagai hiburan, dibatasi paling lama sampai 21.00 WIB di Payakumbuh.

Dalam surat edaran tersebut, ada enam poin instruksi dari wali kota dalam upaya mewujudkan ketertiban umum serta mencegah penyakit masyarakat maupun maksiat.

Pertama, sebelum kegiatan dilakukan, warga diminta mengurus izin keramaian ke kepolisian. Kedua , tidak melanggar nilai-nilai agama, norma, dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Ketiga, pesta pernikahan, akikah, dan sejenisnya yang menggunakan organ tunggal dan musik lainnya sebagai hiburan dibatasi paling lama pukul 21.00 WIB. Keempat, kegiatan pesta rakyat/resepsi peringatan hari besar dan sejenisnya dibatasi paling lama sampai 24.00 WIB. Kelima, kegiatan

hiburan yang dilaksanakan tidak boleh mengandung unsur pornografi, pornoaksi, perjudian, narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya.

Keenam, apabila ditemukan pelanggaran dari surat edaran ini akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Payakumbuh menggelar sosialisasi kepada camat dan lurah se-Payakumbuh di Aula Lantai III, Balai Kota Payakumbuh di Bukik Sibaluik, Kamis (29/3).

“Surat edaran ini dikeluarkan karena ada laporan dari masyarakat terkait kegiatan atau aktivitas keramaian yang telah menganggu ke nyamanan, keamanan, dan ketertiban umum. Selama ini, kita sudah ada aturan terkait perizinan keramaian yang dimulai dari izin keramaian dari ketua RT hingga lurah dan kepolisian dengan syarat-syarat tertentu. Namun, karena kurangnya pengawasan dan pengawalan, perlu diperkuat lagi dengan

surat edaran wali kota,” ujar Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, dalam pertemuan itu.

Terkait dengan aturan jam tampil orgen tunggal dalam acara pesta pernikahan atau pesta rakyat lainnya, Erwin mengatakan, aturan itu terpaksa dibuat karena adanya sebagian pengelola orgen tunggal yang aktivitasnya sampai larut malam dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Erwin mengimbau aparat kelurahan untuk meningkatkan pengawasan terkait dengan surat edaran tersebut. Ia mengatakan, lurah harus mengetahui kegiatan di kelurahannya. Lurah harus memastikan kegiatan yang digelar tersebut sudah memiliki izin dari lurah.

Kepala Satpol PP dan Damkar Payakumbuh, Devitra, mengatakan, ia telah memerintahkan anak buah nya untuk melakukan patro li pengawasan orgen tunggal yang masih beraktivitas sampai tengah malam.

“Di mana pun orgen tunggal itu main, asal di wilayah Payakumbuh dan melewati jam main serta melanggar syarat yang diten tukan, kami menertib kannya,” ucapnya.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kasat Intel Polres Kota Payakumbuh dan Kanit Intel Polsek Kota Payakumbuh. (mg-ari)

porkan LKPD telah diamanatkan undang-undang. BPK diberi kewenangan untuk memeriksa laporan tersebut sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

“Kami akan memeriksa pelaksanaan anggaran pada tahun 2017 dan akan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota di Sumbar. Pemeriksaan LKPD akan sampai pada kesimpulan opini BPK,” tuturnya.

Pada hari itu, selain Pemkab Limapuluh Kota, ada juga pemda lain yang menyerahkan LKPD ke kantor BP K Sumbar, yakni Pem ko P adang P anjang dan Pariaman. (h/zkf) PEMKO Payakumbuh Batasi Aktivitas Orgen Tunggal.

Bupati Beri Nagari Peluang Mekar LIMAPULUH KOTA, HALUAN- Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, memberi nagari di kabupaten itu peluang untuk mekar. Karena itu, kabupaten tersebut diperkirakan memiliki lebih dari seratus nagari beberapa tahun mendatang sebab saat ini ada nagari yang mempersiapkan diri untuk mekar.

“Buat administrasi dan ajukan pemekaran nagari guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari di Limapuluh Kota. Pemekaran nagari tidak akan mudah karena membutuhkan proses yang panjang, termasuk memiliki peraturan daerah (Perda),” ujar Irfendi dalam acara Sosia lisasi Pemendagri Nomor 1 Tahun 2017 di Sarilamak belum lama ini.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memaknai pemekaran nagari sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk

kesejahteraan warga dengan mendekat kan pelayanan kepada masyarakat di setiap kenagarian. Menurutnya, penata an dan pemekaran nagari harus terwujud karena jumlah masyarakat saat ini tidak sebanding lagi dengan pelayanan yang dapat diberikan. Misalnya, satu nagari saat ini terdiri dari puluhan ribu jiwa. Hal itu menyebabkan pelayanan tidak bisa diberikan secara maksimal oleh satu pemerintah nagari.

“Penataan desa/nagari oleh pemerintah pusat bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan daya saing,” tuturnya.

Belum lama ini Nagari Harau di

Kecamatan Harau dimekarkan menja di dua nagari, yakni Harau dan Ulu Air. Selain itu, Nagari Maek dimekarkan menjadi dua nagari.

Saat ini, kata Irfendi, rencana pembuatan n agari di Limapuluh Kota sebanyak 34 nagari di 11 kecamatan, kecuali Kecamatan Situjuh dan Suliki. Sebanyak 34 nagari baru itu adalah 1 nagari di Kecamatan Gunuang Omeh, 2 nagari di Kecamatan Bukik Barisan, 5 nagari baru di Kecamatan Guguak, 4 nagari baru di Kecammatan Mungka, 4 nagari baru di Kecamatan Akabiluru, 1 nagari baru di Kecamatan Payakum buh, 3 nagari baru di Kecamatan Luak, 4 nagari baru di Kecamatan Lareh Sago Halaban, 6 nagari baru di Keca matan Harau, 3 nagari baru di Keca matan Pangkalan Koto Baru, dan 1 nagari baru di Kecamatan Kapur IX. (h/zkf)

Payakumbuh Harus Punya Cetak Biru Penataan LH PAYAKUMBUH, HALUAN—Penataan Lingkung an Hidup merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu ditempatkan sebagai prioritas urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kota Payakumbuh harus memiliki cetak biru atau rencana program (blueprint) penataan lingkungan hidup.

“Lingkungan hidup itu sangat strategis dan prioritas utama. Tanpa mengecilkan dinas lain, jika hanya ada lima kedinasan di Kota Payakumbuh, Dinas Lingkungan Hidup masuk salah satunya.

Demikian pentingnya posisi dinas ini,” ujar Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, dalam kegiatan “Sosialisasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosis www.harianhaluan.com

tem” di Aula Lantai III, Balai Kota Bukik Sibaluik, Paya kumbuh, Kamis (29/03).

Erwin menginginkan Kota Payakumbuh memiliki cetak biru yang jelas untuk sebuah penataan lingkungan. Rencana program itu harus terwujudkan secara nyata di tengah masyarakat.

“Kota Payakumbuh layak dijual dengan prediket Kota Sehat, Kota Adipura, dan lain-lain betul-betul diwujudkan dalam arti yang sesungguhnya sebab orang bisa lihat dan pantau keadaan kota kita melalui teknologi hari ini, seperti apa kota sehatnya Payakumbuh itu,” tuturnya.

Menurut Erwin, berbagai prediket tersebut harus hadir dalam arti yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat

sehingga Kota Payakumbuh menjadi contoh dan rujukan bagi kota lain di Indonesia.

“Salah satu ciri kota sehat itu adalah keteraturan, seperti kawasan pedestrian yang layak bagi pejalan kaki, jumlah kendaraan bermotor yang berimbang luas jalan, adanya kawasan hutan kota dengan udara yang segar, serta masih banyak indikator lain yang perlu kita wujud kan,” ucapnya.

Erwin berharap penataan lingkungan hidup di Kota Payakumbuh makin baik.

Pihaknya ingin kawasan hijau yang sudah dimiliki secara kuantitas tidak berubah mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wiyalah. Ia megnatakan, jika persentasenya bisa dijaga, bahkan diperhijau, Paya-

 Redaktur: Holy Adib

kumbuh betul-betul bisa menjadi Kota Sehat yang sesungguhnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh, Jhon Kenedi, mengutarakan, kota itu telah menyelesaikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sesuai dengan undangundang tersebut, pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah termasuk lingkungan hidup,” katanya. (h/mg-ari)      Layouter: Yohanes

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

13

Pemko Bukittinggi Serahkan LKPJ Walikota ke Dewan BUKITTINGGI, HALUAN — Pemko Bukittinggi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota tahun 2017 kepada DPRD Bukittinggi.

LKPJ tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang berlangsung di gedung dewan setempat, Kamis (29/3).

GOTONG royong warga Palembayan menimbun jalan yang berlubang. KASRA SCORPI

Warga Palembayan Goro Timbun Jalan Provinsi AGAM, HALUAN — Pemuda dan masyarakat Nagari Ampek Koto Palembayan kembali melakukan gotong royong menimbun jalan provinsi yang berlobang, untuk melancarkan arus transportasi, Rabu (28/3). Ruas jalan yang digorokan sekitar 5 km dari Pasar Palembayan menuju Kampung Duku, yang kondisinya rusak parah dan banyak berlobang.

Menurut Ketua Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Palembayan (GPPKP) yang mengkoordinir kegiatan ini, Rusman Hakim, goro dilakukan untuk menimbun jalan dengan sirtu supaya rata, sehingga transportasi lancar.

“Untuk mengambilan dan pengangkutan sirtu dibantu dengan truk oleh oleh pengusaha setempat. Goro seperti ini sudah sering dilakukan dan ini untuk kesekian kalinya” kata Rusman, kemarin.

Ruas jalan yang digorokan merupakan jalur Palembayan-Simpang Patai, Kecamatan Palupuh, yang telah dinaikan statusnya dari jalan kabupaten ke jalan provinsi, namun belum kunjung diperbaiki, sehingga kondisinya masih parah seperti semula.

Dengan kondisi demikian, transportasi dari dua jorong yang berada di pinggiran jalan tersebut, yakni Jorong Piladang dan Banban Koto Tinggi ke Pasar Palembayan sebagai pasar utama dan tempat berdirinya sekolah menengah sering tersendat.

Pada musim hujan, lobang-lobang pada jalan digenangi air, membuat kendaraan yang melewatinya mogok, bahkan pengendara roda dua sering terjatuh.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Ampek Koto, Junaida menyebutkan, jalan Palembayan-Simpang Patai cukup ramai dilewati oleh kendaraan pengangkut hasil tani dan kendaraan siswa yang sekolah di jorong Pasar Palembayan.

“Masyarakat sudah lama berharap agar jalan ini segera diperbaiki, karena sangat penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga sekitar,” ujar Junaida.

Hasil tani masyarakat sekitar jalan tersebut, beras, karet, damar, kulit manis dan durian paling banyak saat musimnya. (h/ks)

SERAHKAN LKPJ — Wakil Walikota Irwandi serahkan LKPJ tahun 2017 kepada Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Trismon pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Kamis (29/3). GATOT

Peningkatan Manajemen Kebencanaan Rehab Rekon Penting AGAM, HALUAN — Dalam rangka peningkatan tugas pokok dan fungsinya di b idang r ehabilitasi dan konstruksi BPBD, Provinsi Sumatera Barat melaksanakan perpanjangan tangan melalui rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, Kamis (29/3) di Aula BPBD Agam.

Kabid RR Yuhaidios mengatakan, melalui rapat bersama bagaimana peningkatan peran BPBD memfasilitasi pemda kabupaten/ kota dalam penanggulangan bencana. Baik saat pra bencana, saat bencana dan pascabencana.

Dikatakannya, saat ini BNPB membuka peluang dalam pengajuan proposal yang dibutuhkan, tidak saja untuk infrastruktur, tetapi termasuk pengajuan proposal lima sektor lainnya, antara lain sektor ekonomi produktif, perumahan, sosial dan sektor lainnya termasuk infrastruktur.

Kasubbid Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat, Muliarson memaparkan betapa pentingnya peningkatan manajemen kebencanaan rehab rekon. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 24

tahun 2007 tentang penanggulangan bencana termasuk lima sektor lingkup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Situasi bencana dibagi tiga kegiatan bencana, yaitu pra bencana, pada saat bencana dan pascabencana. Oleh sebab itu, BPBD harus siap. Sasaran utama dari rehab rekon adalah normalisasi berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

“Rehabilitasi sebagai perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik/masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana,” katanya.

Ditambahkan Kalak BPBD Agam, Mhd Lutfi berterima kasih atas kunjungan tim BPBD Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan informasi manajemen pemulihan pascabencana, termasuk saran dan masukan yang perlu dibawa ke tingkat provinsi dan sampai ke pusat melalui BNPB. (h/yat)

KALAK BPBD Agam, Mhd Lutfi berdiskusi saat kunjungan tim BPBD Provinsi Sumatera Barat di Aula BPBD Agam, Kamis (29/3). DAYAT

Murid SDN 21 Durian Kapeh Dibekali Simulasi Gempa AGAM, HALUAN – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 21 Durian Kapeh, Kecamatan Tanjung Mutiara, di mana menjadi salah satu s ekolah yang pe r nah ter kena d amp ak gempa mendapatkan latihan simulasi gempa bumi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam.

Kepala SDN 21 Durian Kapeh, Ernawati mengatakan, sekolah mereka turut merasakan

efek gempa yang terjadi beberapa tahun silam. Ia mengaku sangat beruntung, murid mereka mendapatkan simulasi gempa.

“Kami sangat berterima kasih atas latihan simulasi yang diberikan oleh BPBD Agam, mengingat sekolah dua blok atas dan bawah, di mana saat gempa terjadi murid langsung berlarian dengan melampaui dua anak t angga,” katanya.

Dikatakannya, simulasi ini sangat bermanfaat, sehingga anak-anak mendapatkan ilmu.

Salah satu yang menjadi kekhawatiran, antara lain murid terjatuh dan memang ada yang jatuh saat berlarian keluar kelas apabila terjadi gempa. Dengan adanya simulasi ini, diharapkan hal seperti ini tidak akan terulang.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Agam, Yunaidi S ber-

sama Kasi Pencegahan Martiyas mengatakan, simulasi gempa di SDN 21 Durian Kapeh dipandu tim BPBD Kabupaten Agam berlangsung tertib aman dan lancar.

“Dalam rangka memperingati hari kesiapsiagaan bencana tahun 2018 kita turun ke sekolah, kemudian memasyarakat perlunya kesiapsiagaan bagi setiap diri dan keluarga,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan

HKB 2018 melalui sekolah dilaksanakan 100 sekolah di Agam bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Agam, terutama di kalangan pelajar.

“Untuk tanggap darurat bencana semua unsur dilibatkan, termasuk siswa dan guru sebagai masyarakat sekolah.

Jadi, pengetahuan yang diberikan bisa diterapkan,” ungkapnya. (h/yat)

Paripurna Istimewa DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Trismon didampingi Wakil Ketua Yontrimansyah, yang dihadiri wakil walikota, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, niniak mamak, bundo kanduang, BUMN, BUMD dan sejumlah tamu undangan lainnya.

LKPJ walikota itu diserahkan Wakil Walikota Irwandi kepada Wakil Ketua DPRD Trismon.

Dalam kesempatan itu, Irwandi menyampaikan apresiasi kepada DPRD, seluruh intansi vertikal, masyarakat, pelaku usaha dan seluruh stakeholder yang telah menjalin komonikasi dan kerja sama yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi.

LKPJ Walikota Bukittinggi tahun 2017 yang disampaikan, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Semoga segala upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat memperoleh hasil yang maksimal.

“Pemerintah daerah sangat mengharapkan masukan-masukan, s erta pemikiran yang kontruktif dan inovatif dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap LKPJ yang disampaikan ini, khususnya bagi kemajuan Kota Bukittinggi pada umumnya,” kata Irwandi.

Ia menejelaskan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Bukittinggi tahun 2017 berbasis urusan pemerintahan daerah, yang meliputi 23 urusan wajib, empat urusan pilihan, enam fungsi penunjang urusan pemerintahan dan satu urusan pemerintah umum.

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang sangat mendasar, berkaitan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai kondisi dan potensi daerah.

Diakui Irwandi, capaian kerja sepanjang tahun 2017 dari segi penyerapan anggaran sudah baik, yakni rata-rata setiap penyelenggara urusan mampu menyerap angaran di atas 75 persen. Namun demikian, 23 urusan wajib, empat urusan pilihan, enam fungsi penunjang urusan pemerintahan dan satu urusan pemerintah umum, secara garis besar banyak serapan di bawah angka 90 persen. Hal ini diakuinya sebagai bentuk efisiensi anggaran dari sejumlah kegiatan. Selain itu, juga ditenggarai dengan lambatnya juklak dan juknis dari penggunaan DAK. “Efisiensi penggunaan anggaran, plafon bukan berarti harus dihabiskan. Dalam realisasi belanja, kita harus tekan biaya seminimal mungkin. Kegiatan yang juga tidak terlaksana tahun lalu, juga didasarkan pada terlambatnya masuk juklak dan juknis penggunaan DAK,” terang Irwandi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trismon menjelaskan, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ yang disampaikan menjadi dasar bagi anggota dewan untuk melakukan pembahasannya.

“Setelah paripurna, kami langsung mengadakan rapat gabungan komisi, di mana semua anggota dewan sepakat membahas LKPJ walikota tahun 2017 dengan membentuk tiga pansus. Tiga pansus ini nantinya akan bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk membahas lebih dalam lagi terhadap LKPJ yang disampaikan itu bersama mitra kerja,” ujar Trismon. (h/tot)

Imigrasi Kelas II Agam Gelar Rapat Timpora AGAM, HALUAN — Guna memperketat pengawasan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Kelas II Agam, Kantor Imigrasi Agam membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di tingkat kabupaten/kota.

Timpora yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) nomor 50 tahun 2016, serta Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pembentukan timpora untuk menjaga stabilitas nasional dari dampak negatif yang timbul akibat adanya perlintasan orang antar negara.

“Pembentukan timpora dilakukan oleh kantor imigrasi seluru h Indonesia.

Dengan tujuan supaya keberadaan orang asing mudah ter pantau dan diketahui, karena pengawasannya lebih banyak yang mengawasi,” kata Kepala Imigrasi Kelas II Agam diwakili Kepala Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) www.harianhaluan.com

Deny Haryadi, ketika menggelar Rapat Timpora Kota Payakumbuh di Ballroom Kolivera Hotel Payakumbuh, Selasa (27/3).

Dikatakannya, untuk melakukan pengawasan orang asing dibutuhkan banyak elemen terkait. Karena itulah kantor imigrasi membentuk timpora yang keanggotaannya tidak hanya dari pihak imigrasi saja, tetapi juga melibatkan pihak terkait lainnya, seperti dari kodim, polres, kejaksaan, badan intelijen dan dinas terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Timpora yang dibentuk bertugas berdasarkan ketentuan, seperti mengadakan koordinasi sesama anggota tim dan int ansi lainnya.

Kemudian mengadakan rapat dalam rangka memecahkan permasalahan di bidang pengawasan orang asing, serta mengajukan saran dan pertimbangan mengenai upaya pengawasan orang asing.

Melalui timpora ini, diharapkan antar instansi dapat

menjalin koordinasi yang baik sesama anggota tim sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena timpora adalah untuk kedaulatan NKRI dalam menjaga gangguan orang asing yang tinggal dan melakukan aktivitas di Indonesia.

Dengan terbentuknya timpora di tingkat kabupaten/ kota di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Agam, yang meliputi delapan kabupaten/ kota di Sumbar, maka ke depannya Imigrasi Kelas II Agam juga akan membentuk timpora di tingkat kecamatan.

“Untuk tahun ini, rapat timpora akan dilakukan di wilayah kerja Imigrasi Kelas II Agam dan Kota Payakumbuh merupakan daerah pertama untuk rapat timpora.

Setelah dilakukannya rapat timpora, mungkin ke depannya akan ada operasi gabungan oleh timpora apabila ada informasi yang memungkinkan terhadap pergerakan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Kelas II Agam,” terang Deny.

Ia menambahkan, hingga saat ini kasus pelanggaran orang asing di wilayah kerja Imigrasi Kelas II Agam semakin menurun. Tahun 2016 ada sekitar 20 orang yang ditindak oleh pihak imigrasi dan pada tahun 2017 ada 15 kasus yang diselesaikan dan semuanya itu juga telah dideportasi. Sedangkan tahun 2018 masih dalam progres.

Dalam rapat Timpora Payakumbuh, juga disampaikan program dari direktorat jendral imigrasi dalam penerapan dan pemanfaatan sistem QR (Quik Respon) kode dalam rangka pengawasan orang asing. QR tersebut berisi tentang data dan identitas orang asing, data perlintasan dan jalur masuknya orang asing.

Dengan QR itu, pihak imigrasi bisa mengetahui pergerakan orang asing.

Artinya, ketika ada pengawasan di Kota Payakumbuh, ketika discan melalui handphone atau alat lain untuk membaca QR itu, secara

IMIGRASI Kelas II Agam menggelar Rapat Timpora Kota Payakumbuh di Ballroom Kolivera Hotel Payakumbuh, Selasa (27/3). GATOT

online data orang asing itu terkonek dengan pusat di mana posisi dan keberadaan orang asing itu.

Sementara itu, Kasubid Inteldakim Kanwil Kemenkumham Sumbar, Welhelmus Meligun mengatakan, pembentukan timpora sudah jadi program pemerintah, dalam hal ini program Kemenkumham. Hingga saat ini, sudah terbentuk timpora pusat, timpora provinsi dan timpora kabupaten/kota.

Dengan adanya timpora ini, pengawasan orang asing tidak hanya bertumpu pada  Redaktur: Nasrizal

imigrasi, namun semuanya berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Ke depan diharapkan akan terbentuk timpora kecataman. Karena pihak kecamatan lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki banyak informasi yang dapat disampaikan kepada timpora kota/kabupaten, serta provinsi. Dengan terjalinnya komunikasi yang intens, tentu dapat menimbulkan sinergisitas antar timpora seluruh tingkatan dengan pihak imgrasi,” jelasnya. (h/tot)  Layouter: Syamsul Hidayat

14

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

RIAU DAN KEPRI

27 Merek Sarden Positif Bercacing PBBKB di Riau Turun Menjadi Lima Persen PEKANBARU, HALUAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk segera menindaklanjuti penurunan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), khususnya jenis pertalite. Selain itu, Pemprov juga diminta untuk menyiasati capaian target pendapatan daerah akibat dampak penurunan pajak PBBKB tersebut.

Penurunan PBBKB tersebut dipastikan melalui sebuah Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Pengesahan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kamis (29/3).

Salah satu poin yang direvisi adalah Pasal 24 ayat (2) Perda tersebut, yakni berkaitan dengan tarif PBBKB jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum yaitu Pertalite, yang awalnya 10 persen menjadi 5 persen. Diperkirakan paling lama sepekan setelah pengesahan revisi Pajak Daerah, penurunan pajak pertalite segera terea lisasi.

“Kita semua tentunya mengharapkan ini cepat diproses, sehingga harga pertalite yang baru bisa segera direalisasikan,” ujar Ketua Pansus Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Erizal Muluk, seraya berharap Pemprov Riau segera berko ordinasi dengan pihak PT Pertamina untuk merealisasikan hal itu.

Dengan turunnya tarif PBBKB itu, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan hal ini akan berdampak pada capaian pendapatan daerah. “Tidak hanya Pemprov, tapi juga 12 kabupaten/kota.

Apalagi pembangiannya daerah dapat lebih banyak, yakni 70 persen, dan provinsi 30 persen. Semoga ini bisa disiasati oleh Pemprov Riau dan juga masing-masing daerah, agar bisa meningkatkan potensi pajak pada bidang lain,” harap Legislator asal Kota Pekanbaru itu.

Sebelumnya, Soniwati selaku Juru Bicara Pansus, mengatakan, dengan tuntasnya revisi Perda tersebut, selanjutnya pihak Pemprov Riau diminta segera menyiapkan peraturan teknis terkait pajak baru tersebut.

“Pemprov Riau diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan menyiapkan peraturan teknis pajak baru pertalite tersebut,” ujar Soniwati.

Selain itu, katanya, Pansus juga meminta agar pihak Pertamina memenuhi standarisasi kuota BBM di Provinsi Riau, sehingga setelah pajak diturunkan nantinya tidak ada lagi persoalan kekurangan pasokan.

“Kami juga meminta kepada pemerintah daerah, agar lebih aktif dalam mencari potensi pendapatan lainnya, sehingga pendapatan pajak dari sektor lainnya dapat ditingkatkan,” lanjut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Aherson, mengatakan penerapan PBBKB yang baru, akan berlaku paling lambat sepekan setelah ditetapkan. “Selanjutnya masyarakat bisa membeli dengan harga Rp7.750 nantinya,” imbuh Aherson.(h/dod)

www.harianhaluan.com

DEMO-Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi BEM se Riau berunjukrasa ke DPRD Riau Kamis. Mere menuntut mafia minyak di Riau ditangkap.

SEGMEN

SUPRIYADI DIVONIS SEUMUR HIDUP

Bakar dan Bunuh Pacar yang Hamil PEKANBARU, HALUAN-Meski dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan cara membakar pacarnya, Ema Desrita (21) yang tengah hamil, Supriyadi lolos dari hukuman mati sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Oleh majelis hakim, pria berusia 27 tahun itu hanya dihukum seumur hidup.

Pembacaan putusan itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (29/3) sore.

Dalam putusannya, majelis hakim menjerat Supriyadi dengan Pasal 340 KIHPidana tentang Pembunuhan Berencana, sebagaimana tuntutan JPU. Namun terkait putusan, majelis hakim tidak sepakat dengan JPU yang meng-

inginkan Supriyadi divonis hukuman mati.

“Menghukum terdakwa Supriyadi dengan pidana penjara seumur hidup,” ungkap Hakim Ketua Bambang Myanto dalam amar putusannya.

Adapun hal memberatkan hukuman, perbuatan Supriyadi sudah mengakibatkan keresahan dan menghilang kan nyawa orang lain. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Atas hukuman tersebut, Supriyadi menyatakan pikir-pikir untuk melaku kan upaya hukum selanjutnya. “Pikirpikir yang mulia,” kata Supriyadi lirih.

Hal yang sama juga disampaikan JPU Budi Darmawan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. “Kami juga pikir-pikir,” tanggap JPU Budi Darma wan.

Sementara itu, Penasehat Hukum terdakwa, Azman Hadi, menyebutkan

hukuman yang dijatuhkan manjelis hakim sudah setimpal dengan perbua tan yang dilakukan kliennya. “Huku man itu sesuai bagi terdakwa, tapi kita tetap pikir-pikir untuk melakukan langkah hukum selanjutnya,” ujar Azman usai persidangan.

Dalam dakwaan JPU, pembunuhan dilakukan Supriyadi terjadi pada 15 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso KM 08, RT 01 RW 09, Kelurahan Umban Sari, Keca matan Rumbai Kota Pekanbaru. Se belumnya, terdakwa janjian bertemu dengan korban.

Setelah menjemput korban, Sup riyadi membawanya ke Jalan Yos Su darso KM 8. Di sana, mereka bermes raan dan melakukan hubungan ba dan.( h/dod)

PEKANBARU, HA LUANBerdasarkan hasil pengu jian yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Penga wasan Obat dan Makanan RI, tertanggal 28 Maret, dari 66 merek sarden yang diuji, 27 diantaranya positif mengandung parasit cacing. Terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 sisanya merek produk luar negeri.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru meminta pihak distributor dan importir dari 27 merek sarden untuk menarik produk dari peredaran. “ Kita minta distributor a tau importir segera menyikapi keputusan dari BBPOM. Tarik produk dari peredaran. Ini demi kebaikan kita bersama. Kalau berdasarkan informasi produsen importir sudah disurati, mereka meminta waktu satu bulan untuk melakukannya. Pedagang kita minta untuk tidak memajang produk, kalau kedapatan kita sanksi sesuai aturan,”imbuh, Kepala DPP Pekanbaru, Ingot Hutasuhut, Jumat,(30/3).

Dalam waktu dekat setelah berkoordinasi dengan pihak BBPOM, DPP berencana akan kembali melakukan pengawasan ke lapangan terkait peredaran produk ikan sarden tersebut.

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.

27 Merek sarden tersebut terdiri dari, ABC, ABT, Ayam Bran, Botan, CIP, Dongwon, DR Fish, Farmerjack, Fiesta Seafood dan Gaga.

Selanjutnya, Hoki, Hosen,IO, King Fisher, Jojo, LSC, Maya, Nago/ Nagos, Naraya dan Pesca. Kemudian, Ponh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC dan TSC. (h/her).

DEMO DPRD RIAU

Aliansi BEM Nilai Pansus Lamban PEKANBARU, HALUAN-Pengesahan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dinilai melewati target yang disepakati. Dimana sebelumnya, DPRD Riau berjanji merealisasikan hal itu pada 22 Maret 2018 lalu.

Hal itu diungkapkan salah seorang orator dari Aliansi BEM Se-Riau kala menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Riau usai Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kamis, (29/3).

Massa aksi yang diperkirakan mencapai 800 orang itu, memulai aksinya sekitar pukul. 14.30 WIB, dengan berkumpul di luar gerbang masuk Gedung DPRD Riau. Di sana, secara bergantian perwakilan menyampaikan orasi, dan menginginkan agar mereka bisa masuk ke dalam kompleks rumah rakyat tersebut.

Namun keinginan mereka

saat itu dihalangi oleh petugas kepolisian yang mengawal berjaga di gerbang masuk.

Sekitar setengah jam, terlihat sejumlah anggota Dewan, yaitu Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, dan sejumlah anggota Pansus Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seperti Erizal Muluk, Ramos Teddy Sianturi, EV Tenger Sinaga, Nasril, Musyaffak Asikin, Marwan Yohanis dan Suhardiman Amby, menemui peserta aksi.

Kepada anggota Dewan, pendemo menyampaikan keinginannya untuk mendengarkan secara langsung hasil rapat paripurna di dalam kompleks Gedung DPRD Riau. “Kami ingin m endengarkan hasil paripurna di dalam rumah kami,” teriak salah seorang mahasiswa.

Akhirnya, setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya diputuskan ratusan mahasiwa diperkenankan masuk. Namun setelah menunggu sekitar 5

menit, gerbang tak kunjung dibuka, dan hal itu memancing kemarahan mahasiswa yang memaksa untuk masuk. Tak ayal aksi dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga pun terjadi.

Tak berlangsung lama, pintu gerbang akhirnya dibuka, dan mahasiswa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Riau masuk, dan berkumpul di bawah tangga utama pintu masuk Gedung Dewan. Sejumlah anggota Dewan yang tadi menyambut mereka, sementara ratusan aparat kepolisian tampak siaga mengawal jalannya aksi mahasiswa tersebut. “Kita hanya ingin mendengarkan langsung berita baik dari bapak-bapak (anggota Dewan,red).

Kendala kami, premium langka padahal stok premium mencukupi. Kita negeri penghasil minyak, mengapa BBM bisa langka. Siapa pemainnya itu? Tangkap mafia minyak di Riau,” teriak orator dari UIR memulai penyampaian aspi-

rasi.

Sementara itu, perwakilan dari STMIK Hangtuah Pekanbaru mengatakan pihaknya telah mendengar kabar bahwa DPRD Riau telah menurunkan PBBKB menjadi 5 persen.

Meski begitu, katanya, mereka ingin mendengar secara langsung dari anggota Dewan.

Selanjutnya, orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dari UIN Suska Riau, STMIK-AMIK Riau, Stikes Hangtuah Pekanbaru, UMRI dan STIE Bangkinang.

“Dulu mereka (anggota Dewan,red) janji menurunkan PBBKB ini pada 22 Maret.

Namun ini mundur sampai 29 Maret 2018,” sindir salah seorang orator.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Erizal Muluk menyampaikan permohonan maafnya atas keterlambatan ini. Namun menurutnya, pansus yang dipimpinnya telah bekerja dengan maksimal dengan keputusan menurunkan PBBKB

menjadi 5 persen.

“Saya selaku Ketua pansus meminta maaf, mungkin dianggap terlambat.. Namun ini merupakan kerja pansus tercepat, dalam 15 hari bekerja.

Sementara pansus yang lainnya bisa lebih dari 30 hari kerja,” terang Erizal Muluk.

Di hadapan ratusan mahasiswa, Politisi yang akrab disapa Ermul itu menyampaikan poin penting dari raperda yang baru saja disahkan DPRD Riau. “Berkat dukungan mahasiswa dan rakyat Riau, kami telah menurunkan pajak pertalite dari 10 menjadi 5 persen,” tegas Ermul disambut gemuruh tepuk tangan ratusan mahasiswa.

Sebelum membubarkan diri, mahasiwa berharap keputusan itu dapat direalisasikan dalam waktu satu minggu.

“Jika dalam 1 minggu tidak menurunkan harga, kami akan datang dengan 10 kali lipat untuk menumbangkan Perta mina dan DPRD,” ancam pende mo.(h/dod)

 Redaktur: Dodi Nurja    Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

15

WARGA SIKUCUA

129 Kader Dasawisma Terima Baju Seragam DHARMASRAYA, HALUAN - Ketua TPPKK Kabupaten Dharmasraya, Ny Dewi Sutan Riska menyerahkan baju seragam untuk 129 kader Dasawisma dan Posyandu di Kecamatan Padang Laweh, Rabu (29/3).

Penyerahan baju seragam yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Padang Laweh itu turut disaksikan oleh Camat Padang Laweh, Suherdi.

“Semoga dengan baju seragam ini, kader dasawisma dan kader posyandu di Kecamatan Padang Laweh bisa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam menjalankan tugas di lapangan,” harap Dewi.

Dikatakan, kader Dasa Wisma mempunyai peran yang sangat besar dan strategis.

Mereka menjadi ujung tombak untuk menggerakkan 10 program pokok PKK di masyarakat. Itulah kenapa, keberadaan kader Dasa Wisma jangan dipandang sebelah mata.

Begitupun dengan kader posyandu, sambung Dewi, mereka juga berada di lini terdepan dalam membantu pemerintah dibidang kesehatan.

“Untuk itu, besar harapan saya, agar para kader Dasa Wisma dan kader Posyandu terus diberikan dukungan dalam menjalankan tugas di lapangan,” pungkas Dewi.

Kepada para kader dasawisma dan kader posyandu, Dewi juga berharap, agar senantiasa tulus ikhlas dalam menjalankan perannya, membantu pemerintah, dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. (h/mg-bdr)

BPK Sumbar Terima LKPD dari Daerah TANAH DATAR, HALUAN - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanah Datar, diserahkan ke BPK RI perwakilan Sumbar untuk diperiksa. Realisasi dari penggunaan anggaran daerah tersebut diserahkan Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma dan diterima langsung Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo, Kamis (29/3) di kantornya di Khatib Sulaiman, Padang.

Turut mendampingi saat penyerahan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Hendri, Inspektur Altri Suandi, Kabag Humas dan Protokol Syahril dan beberapa perangkat daerah beserta staf.

Usai penyerahan dokumen tersebut, Zuldafri ucapkan terima kasihnya atas pemeriksaan awal BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tanah Datar siap untuk audit lebih lanjut,” katanya.

Mengenai dokumen LKPD ia mengatakan, bahwa persiapannya telah sedemikian rupa dan selalu dipantau oleh OPD teknis dari Inspektorat. “Nanti kita berharap agar opini terbaik dapat kita raih,” katanya.

Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Pemut Aryo Wibowo menyebutkan, saat ini tuntutan masyarakat semakin kuat dan semakin hari terus meningkat, untuk itu ia akan menambah sampel dan semakin cepat dalam menyelesaikan pemeriksaan, katanya.

“Kami pun harus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ini maksimal 60 hari. Jadi teman-teman tim (auditor) akan berangkat ke Tanah Datar Senin besok untuk melakukan audit, saya minta tolong pemerintah daerah mensupport supaya kinerjanya lebih cepat dan lancar. Soal prediket WTP murni bukanlah merupakan sebuah prestasi lagi, namun sudah merupakan keharusan bagi daerah,” tutur Pemut Aryo.

Hari yang sama, bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dharmasraya tahun 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat, Kamis (29/3).

Turut mendampingi bupati dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Masrul Ma’as, Plt Sekda, Leli Arni, Asisten Bidang Administrasi Umum, Martoni, dan sejumlah Kepala OPD terkait.

“Mudah-mudahan opini WTP dapat kita pertahankan,” pungkas bupati yang turut diamini oleh Ketua DPRD dan Plt Sekda. (h/ fma/mg-bdr)

www.harianhaluan.com

Goro Bangun Jembatan Darurat PADANG PARIAMAN, HALUAN - Pasca rusak nya jembatan Kampung Paneh di Sikucua akibat dihantam banjir Batang Alahan Tabek, Senin (26/ 3) lalu, kini jembatan tersebut sudah bisa dilalui kembali.

JEMBATAN DARURAT - Kondisi jembatan Kampuamg Paneh Sikucur pasca banjir beberapa waktu lalu, kini sudah bisa dilalui kembali. TRISNALDI

Jembatan yang rusak tersebut diperbaiki langsung oleh warga dengan cara gotong-royong mem buat jembatan darurat dari batang kelapa yang dibelah. Ini dilakukan warga agar daerah mereka tidak terisolasi akibat putusnya jemba tan tersebut.

Jembatan Kampuang Paneh yang putus, sempat mengganggu hubungan lalu lintas ke daerah Duriang Angik dan Air Sonsang dan sebaliknya.

Wati, salah seorang warga Aia Sonsang, ketika jembatan itu putus merasa cemas. Namun seka rang ia mengaku kembali lega karena jembatan tersebut sudah bisa dilalui kembali. “Alhamdu lillah sudah dapat dilalui lagi, walaupun kondisinya masih sederhana,” sebutanya, Kamis (29/3).

Namun, pantauan Haluan,

biarpun kondisi jembatan sudah bisa dilalui, tapi yang namanya darurat tetap saja kita agak waswas menempuhnya. “Kita berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan kembali menjadi jembatab permanen lewat sentuhan pembangunan pemerintah,” harap Wati.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, Muswendri yang dihubungi Haluan, menjelaskan, sarana infrastruktur fisik yang hancur akibat banjir di Padang Pariaman ini sudah sangat banyak. Ada jembatan, bendungan dan bahagian badan jalan di sejumlah titik di kawasan V Koto Kampung Dalam.

“Data kerusakan sarana dan prasarana di Padang Pariaman ini sudah kita kirim ke pusat, ke Dirjen PSDA Kementerian PUPR untuk minta bantuan penanganan,” sebutnya.

Saat ini pihaknya bersama Balai Sungai sudah melakukan evaluasi prasarana yang terdam pak kencana alam tersebut. “Kini kita tingal menunu realisasi dari pihak pusat saja. Mudah-mudahan pembenahan terhadap infrastruk tur yang rusak pasca banjir bis acepat dilaksanakan,” pungkas nya. (h/tri)

Pasaman Optimis Pertahankan WTP PASAMAN, HALUAN - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumbar terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tahun angggaran 2017 untuk diaudit.

LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama, didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Mulyatmin, Inspektorat Daerah, Rosben Aguswar dan sejumlah pejabat terkait.

LKPD tersebut diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo di Gedung BPK-RI Perwakilan Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (29/1).

Menurut wabup, penyerahan LKPD penting untuk dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota. Itu, kata dia, sebagai suatu kewajiban aparatur pemerintah yang memerlukan akuntabilitas dalam bidang keuangan.

Ia berharap, semoga pemerintah Kabupaten Pasaman

dapat meningkatkan kinerja akuntabilitas dan transparansi demi kemajuan daerah.

“Bukan hanya semata-mata untuk mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun juga bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ucap Wabup Atos saat dihubungi.

Dikatakan, perjalanan suatu pemerintahan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga suatu daerah tersebut nantinya dapat berjalan de-

ngan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penyerahan LPKD merupakan salah satu upaya kita dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Pasaman tercinta,” katanya.

Dengan telah diserahkan nya LKPD itu kepada BPK RI Perwakilan Sumbar, wabup menaruh optimistis predikat opini WTP tetap dapat dipertahankan untuk kali kelimanya.

“Insyaallah, kita optimis.

Untuk itu bimbingan sangat pent ing untuk terwujudnya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi terwujudnya masyarakat Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo mengatakan, penyerahan LKPD telah diamananatkan oleh undangundang. BPK diberi kewenang an untuk melakukan pemerik saan keuangan daerah. (h/mgyud)

Dishub Solok Gelar Lomba Bongkar Pasang Ban Mobil Dinas AROSUKA, HALUAN - Sebanyak 28 orang sopir dari berbagai OPD di Kabupaten Solok berpacu menunjukkan keahliannya dalam lomba keterampilan dan keselamatan lalu lintas bagi kendaraan dinas di lingkup Pemkab Solok di lapangan parkir Kantor Bupati Solok Arosuka, Kamis (29/3).

Lomba tersebut digelar oleh Dinas perhubungan Kab Solok dalam rangka memeriahkan HUT Kab Solok ke-105 yang jatuh pada 9 April 2018 mendatang.

Lomba keterampilan sopir itu dibuka oleh sekda Kab Solok Aswirman dan dihadiri oleh Kepala Balai Trasportasi

SOPIR Dinas PUPR Kab Solok menunjukkan ketangkasannya dalam membongkar pasang ban mobil dinas yang diken darainya, dalam lomba keterampilan dan keselamatan lalu lintas bagi kendaraan dinas di lapangan Kantor Bupati Solok Arosuka, Kamis (29/3). WANDI MALIN

Darat Provinsi Sumbar, Ariandi Arius, Kadishub Kab Solok, Eva Nasri dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Kab Solok.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat, karena berdampak langsung terhadap tugas di lapangan,” kata Sekda Azwirman.

Sekda menambahkan, meskipun tanpa mengikuti lomba, setiap sopir d inas sejatinya tetap harus memahami tugas dan pengetahuannya terhadap pentingnya menjaga keselamatan beserta kelengkapan atribut keselamatan pendukung lainnya. Pihaknya berharap setiap sopir dinas, wajib untuk menambah wawasan dan pengetahuannya terhadap aturan keselamatan lalu lintas, agar tugas di lapangan tidak terkendala atau melanggar aturan yang berlaku.

“Kalau mereka (sopir di-

nas) tak paham dengan tugas, bagaimana mereka akan menjaga keselamatan pejabat daerah yang dibawanya di lapangan. Kita tak ingin, para sopir dinas melanggar aturan karena kelalaian atau ketidaktahuannya t erhadap aturan yang berlaku. Jangan hanya tahu dan pandai membawa mobil saja, tapi membongkar ban saja tak bisa,” kata Sekda.

Sementara itu, Kadishub Kab Solok, Eva Nasri menyebutkan, lomba ini sejatinya tak hanya menjadi seremonial dalam memeriahkan HUT Kab. Solok ke 105 semata. Namun utamanya adalah memberikan pembinaan dan mengukur kemampuan para sopir dinas dalam menjalankan tugasnya sehari- hari. Selain beradu cepat dan ketelitian d alam keterampilan bongkar-pasang ban mobil, pengetahuan ten-

tang rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan peralatan kendaraan dan kondisi laik jalan kendaraan jadi penilaian utama dalam lomba ini.

“Bocor ban di tengah jalan kerap ditemui dalam sebuah perjalanan, kalau mereka tidak terampil, tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dinas. Apalagi kalau kondisi waktu perjalanan mepet pula, tentu akan berbengaruh terhadap urusan kedinasan,” terangnya.

Sementara terkait hasil lomba, pihaknya akan mengumumkan hasil pada saat malam puncak peringatan HUT Kab Solok pada 9 April mendatang.

“Setelah ini para juri akan rapat dulu untuk membahas hasil lomba. Hasilnya akan kita umumkan nanti waktu puncak HUT Kab Solok,” pungkasnya. (h/ndi)

Bule Swiss Pecinta Songket Sambangi Solsel SOLOK SELATAN, HALUAN Bernhard Bart (71), bule asal Swiss seorang pencinta Songket Minangkabau berkunjung ke Solok Selatan (Solsel).

Hampir seluruh sentra songket di Sumbar sudah dikunjungi.

Kedatangannya di Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) berdasarkan kajiannya bahwa Muaralabuh dulunya sebelum

perang dunia kedua (1942) merupakan salah satu sentra tenun yang menghasilkan songket yang berkualitas.

“Sebelum perang dunia kedua, ada 15 sentra tenun di Sumbar. Salah satunya adalah Muaralabuh. Saya memiliki 50 koleksi foto songket yang diakui merupakan motif asli Muaralabuh,” ujarnya dengan Bahasa Indonesia fasih, Rabu (28/3).

Kecintaannya pa da songket telah dimulai sejak 1977, saat berkunjung ke Indonesia untuk per tama kalinya. Dan pada 1996, Bernhard pun memutuskan un tuk meninggalkan pekerjaannya seba gai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumbar. “Kami sudah berkeliling Asia

untuk melihat songket di setiap nya. “Song ket ini berbahan ga 2 bulan saja. “Kami ingin negara, dan kami berkesim- sutera ulat dan merupakan menarik minat para anak muda pulan songket Minangkabau replika dari songket jaman di Sumbar khususnya Solsel adalah yang terbaik,” katanya. dulu yang saat ini berada di untuk kembali mencintai Kedatangannya disambut Museum Leiden (belanda), Songket Minangkabau. Dan oleh Bupati Solsel, H.Muzni Museum di Los Angeles (Ame- kami bersedia untuk melatih Zakaria yang diwakili oleh rika Serikat), dan di Museum dan menyediakan alat tenun di Asisten III, Yul Amri. ”Kami adityawar man,” tuturnya. sini,” tambahnya. sangat ingin menghidupkan Songket berkualitas tinggi Menuritnya, untuk bisa kembali kerajinan tenun di dan sangat halus tersebut ia menjadi petenun yang handal, Solsel, karena hal ini mendu- akui berharga lebih dari Rp 10 butuh waktu 3 hingga 4 tahun kung ekonomi kreatif bidang juta perhelainya. Dan sangat bagi seseorang bisa menghaPariwisata yang sedang gencar- diminati oleh masyarakat, silkan songket yang berkualigencarnya kami bangun,” ujar terutama masyarakat minang tas tinggi. “Jangan sampai Yul Amri. yang berada di rantau. Ia juga songket minangkabau ini hiAsisten III juga mengung- sudah berhasil membuat alat lang oleh kehidupan modern, kapkan komiten Bupati terha- tenun yang mampu memperce sumbar memiliki kekayaan dap usaha Bernhard untuk pat penyelesaian kain songket, budaya yang sangat tinggi. mewujudkan kembali songket dari yang sebelumnya 3 hingga Mari kita jaga bersama,” tukaskhas Solsel. Bernhard Bart 4 bulan menjadi hanya 1 hing- nya. (h/jef) menyatakan siap untuk terjun langsung mendampingi dan melakukan pengembangan songket di Muara Labuh khususnya dan Solsel pada umum nya. “Bupati, mendu kung anda, karena hal ini sejalan dengan pem bangunan pari wisata di Solsel,” kata nya.

Pada kesempatan tersebut, Bernhard meSTNK sepeda motor BA 6046 B nunjukkan hasil karya a/n Yossi Andrianti. Hilang songket yang dibuat oleh pemuda-pemudi disekitar Kota Padang. Bagi Minangkabau di studio yang menemukan harap lapor Palantaloom yang telah BERNHARD saat menunjukkan motif songket asli Solsel yakni ke pos polisi terdekat tiga tahun dibangun songket Kampuah (selimut) gadang. JEFLI  Redaktur:Heldi Satria  Layouter: Yohanes

16

SUMBAR

SABTU, 31 MARET 2018 13 Rajab 1439 H

PBK Upaya Menekan Angka Pengangguran di Pessel PAINAN, HALUAN — Ketua TP-PKK Pessel, Lisda Hendrajoni menghadiri pembukaan pelatihan berbasis kompetensi dengan tema “Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Kejuruan Teknik Membatik (2 Paket)” di Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kamis (29/3).

Lisda mengatakan, program tersebut bertujuan untuk mengentaskan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Pessel, sesuai dengan program nasional.

“Alhamdulillah kita sangat mengapresiasi kegiatan ini, semoga ke depan menjadi sebuah keterampilan bagi pencari kerja.

Setidaknya untuk menekan angka pengangguran dan menjadi solusi dari ledakan angkatan kerja yang menjadi permasalahan di negara berkembang saat ini,” sebut Lisda dalam sambutannya.

Lebih jauh diharapkan, melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), maka diharapkan benar-benar mampu mempersiapkan tenaga kerja yang handal, terampil dan kompeten, sesuai dengan kebutuhan industri berkembang saat ini, sehingga masyarakat mampu mengisi lowongan kerja yang ada di industri atau membuka lapangan pekerjaan untuk usaha mandiri.

“Selain itu, tujuan kegiatan ini juga untuk membentuk sikap mental bagi para peserta dalam menghadapi persaingan bisnis secara global,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Sumbar, Syamsi Harry mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memaksimalkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan. Menurutnya, PBK adalah untuk menciptakan kecakapan hidup (life skills training) bagi para pekerja dan wirausahawan.

“Jadi, dapat juga kita simpulkan sebagai upaya pemberian kemampuan kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan. Kemudian bisa diterapkan sebagai bekal untuk bekerja atau berwirausaha,” terangnya. (h/mg-kis)

www.harianhaluan.com

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Jembatan Gantung Dusun Salak Segera Dibangun PAINAN, HALUAN — Karena kebutuhan mendesak, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan segera merealisasikan pembangunan satu unit jembatan gantung di Dusun Salak, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas.

“Benar, kita akan bangun jembatan gantung di Dusun Salak, anggarannya sudah tersedia tahun 2018 ini lebih kurang Rp700 juta. Saat ini sudah masuk proses tender,” sebut Bupati Hendrajoni usai menghadiri raker bupati/walikota dan Ketua DPRD se-Indonesia di Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut bupati, pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu proyek infrastruktur prioritas pemerintah pusat. Sebab, dinilai sangat penting untuk meningkatkan akses dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sejumlah kawasan perbukitan atau daerah terpencil sekalipun.

“Pada bulan Maret 2017, Kecamatan Batang Kapas telah mengusulkan pembangunan jembatan Dusun Salak sebagai usulan prioritas pada Musrenbang. Jadi, saat ini telah masuk dalam RKPD 2018 dan kegiatannya telah disetujui

MENYEBERANG SUNGAI — Terlihat sejumlah masyarakat Dusun Salak, Kenagarian IV Koto Hilie saat menyeberangi aliran sungai Batang Jalamu, Kecamatan Batang Kapas. OKIS MARDIANSYAH

oleh DPRD,” jelasnya.

Dijelaskannya, dengan anggaran daerah yang sangat terbatas, Pemkab Pessel terus berupaya memaksimalkan kebutuhan masyarakat secara bertahap. Salah satu cara adalah menggencarkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menjadi ke-

OKS 2018 Sijunjung Hasilkan 42 Surat Tilang SIJUNJUNG, HALUAN — Pelaksanaan Operasi Keselamatan Singgalang (OKS) 2018 yang berlangsung sejak 5 hingga 25 Maret 2018 berakhir sudah. Satlantas Polres Sijunjung dalam OKS 2018 tersebut berhasil menilang 42 kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang menyalahi dan melanggar peraturan dan perundangundangan tentang lalu lintas.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Sijunjung, AKBP Imran Amir didampingi Kasat Lantas Afrino Chan, Rabu (28/3).

Imran Amir menyebutkan, s elama OKS 2018 jajaran Satlantas sudah

Harian Umum

menilang 42 kenderaan R2 dan R4 yang melakukan pelanggaran selain itu juga mengeluarkan 636 teguran kepada pelanggar.

“Sebanyak 636 teguran juga dilayangkan, dan pada umumnya pelanggar pengendara R2 dan R4,” terangnya.

Dijelaskan, selama OKS 2018 digelar telah terjadi 5 kasus laka lantas. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian secara material akibat lakalantas di wilayah hukum Polres Sijunjung mencapai Rp18,2 juta dengan korban luka ringan 5 orang dan kasusnya sudah ditangani Satlantas Polres Sijunjung.

M en ur u t n ya , kepedulian masyarakat pemakai/pengguna jalan di wilayah Kabupaten Sijunjung dalam hal membantu dan mendukung tugas Polri terutama dibidang lalu lintas. masih terbilang rendah.

“Misalnya, masih ada diantara warga yang enggan/tidak mau bersaksi memberikan keterangan akibat tabrak lari dan terindikasi ada juga sengaja melindungi tersangka dan menyembunyikan barang bukti dan menghindar dari tanggungjawab, selain itu masih kurangnya kesadaran pengguna kendaraan terutama roda dua untuk menggunakan helm serta

butuhan dasar masyarakat.

“Bahkan, melalui dinas terkait kita juga intruksikan untuk melobi anggaran ke pusat. Jadi, akan kita lihat mana yang betul-betul menjadi prioritas, nanti itu kita dahulukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tasman (63) warga Dusun Salak, Kenagarian

IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, sangat berharap pembangunan sebuah j embatan di daearah itu. Menurutnya, sebanyak 30 KK yang tinggal diseberang sungai tersebut, mendambakan kelancaran akses transportasi untuk membawa hasil tani keluar daerah dan memudahkan anak-

anak pergi sekolah tanpa harus menyeberang sungai.

“Kapankah impian kami ini bisa terwujud. Dikampung ini memang tak ada orang-orang yang hebat atau berpangkat tinggi. Kepada siapa lagi kami harus mengadu,” ucapnya saat disambangi Haluan beberapa bulan lalu. (h/mg-kis)

Bus Penumpang Wajib Masuk Terminal Panti perlengkapan kendaraan demi keselamatan pengguna jalan itu sendiri,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kasat Lantas AKP Afrino Chan mengimbau kepada seluruh warga yang a da di wilayah hukum Polres Sijunjung agar menggunakan helm saat berkendara roda dua, melengkapi kelengkapan kendaraan seperti surat-surat, spion dan knalpot standar serta taat dan tertib dalam berkendara dijalan raya serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

“Itu semua adalah demi keselamatan dan kenyamanan kita dan pengguna jalan lainnya dalam berkendara di jalan raya, serta bagi orangtua harap memperhatikan keselamatan anaknya yang menggunakan kendaraan roda dua,” imbaunya. (h/ogi)

PASAMAN, HALUAN — Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman mulai mewajibkan seluruh bus penumpang masuk Terminal Panti.

Pemberlakuan bus masuk terminal ini mulai diterapkan, Kamis (29/3) hingga seterusnya. Sebelumnya, para sopir bus ini enggan masuk ke terminal. Minimnya sarana prasarana, fasilitas umum, hingga tidak adanya pedagang berjualan di area terminal menjadi alasan mereka.

Para sopir ini lebih suka memarkirkan kenderaannya disembarang tempat. Seperti, di badan jalan depan terminal lama Panti, depan bundaran dan pertigaan SMA Panti. Akibatnya, mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman, Asril Amir mengatakan, seluruh bus angkutan umum, mulai dari Angdes, AKDP dan travel diharuskan masuk terminal Panti terlebih dahulu. Itu, tidak hanya pada

KONDISI jalan umum Panti, Minggu (29/3) tampak sepi.

Biasanya puluhan bus menumpuk dan parkir disepanjang badan jalan karena enggan masuk terminal. IST

hari pasar saja, melainkan setiap harinya.

“Seluruh angkutan umum harus masuk terminal setiap hari. Terminal disini, akan dijaga empat orang petugas setiap hari untuk pungut retribusi. Kita buka mulai pukul 06.00-18.00 WIB,” kata Asril Amir.

Asril menegaskan, seluruh bus penumpang yang selama ini parkir di badan

 Redaktur:Heldi Satria

jalan, kini dilarang. Seruan Dishun itu, kata Asril harus dipatuhi seluruh sopir jika tidak ingin mendapatkan sanksi tegas dari pihaknya.

“Bus tidak boleh lagi parkir disembarang tempat.

Harus masuk keterminal ini.

Kita akan buatkan ramburambu dan pemberitahuan agar seluruh sopir tahu dan patuhi peraturan kenderaan masuk terminal,” tukasnya.

Dikatakan Asril, selama ini para sopir angkutan ini enggan masuk terminal karena fasilitas terminal belum memadai. Selain itu, kata dia, tidak adanya pedagang berjualan di area terminal, keamanan kenderaan menjadi alasan.

“Keluhan itu sudah kita benahi, pedagang kita anjurkan berjualan agar para sopir terlayani untuk makan-minumnya. Terminal, juga sudah kita rehab pada 2017 untuk perbaikan sarana prasarana serta fasilitas di terminal senilai Rp195 juta,” imbuhnya.

Sementara Camat Panti, Aswar menyambut baik upaya penertiban angkutan umum dan pemanfaatan kembali terminal Panti tersebut oleh Dishub setempat. Menurut Aswar, terminal itu harus dimanfaatkan agar angkutan umum tidak lagi parkir sembarangan. “Percuma terminal ini dibangun mewah dan dengan dana yang besar, tapi belum termanfaatkan. Dengan kerja bersama, saya sayin persoalan ini dapat kita tuntaskan,” kata Aswar.

Dengan difungsikannya lagi terminal ini, kata Aswar, maka bus, trayek Panti-Rao, Rao-Bukittinggi maupun Panti-Simpangampek tidak boleh lagi menaik dan menurunkan penumpang disembarang tempat. (h/mg-yud)  Layouter: Rahmi