Haluan 4 Oktober 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,

4 Oktober 2017 / 14 Muharram 1439 H / Edisi: 003, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

DIRJEN GAKKUM KLHK KE TELUK BAYUR

PT Wira Inno Mas Terancam Sanksi Pidana PADANG, HALUAN — Hari kelima pascabocornya tangki penampungan Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) milik PT Wira Inno Mas di Pelabuhan Teluk Bayur, Kamis (28/9) silam, gumpalan minyak yang awalnya mengapung, sudah mulai tenggelam dan merusak karang.

Buntutnya, PT Wira Inno Mas terancam sanksi berat. Termasuk sanksi pidana.

Persoalan ini jadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Lingkungan (Gakkum KLHK), Rasio Ridho Sani turun langsung meninjau lokasi yang terdampak tumpahan minyak PFAD PT Wira Inno Mas. Dia menemukan berbagai pen-

cemaran laut dalam radius hingga beberapa kilometer dari Teluk Bayur. Seperti halnya di garis bibir pantai Pulau Pasir Gadang, Sinyaru dan Bungus dipenuhi gumpalan minyak PFAD yang sudah tenggelam karena bercampur pasir. Bahkan minyak juga sudah mengendap ke dalam pasir. Hal ini terlihat saat petugas mencakul

>> PT WIRA hal 07

SISA TUMPAHAN — Sejumlah nelayan masih berusaha membersihkan sisa Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) milik PT Wira Inno Mas yang tumpah ke laut, Selasa (3/10). Walau sudah banyak yang dibersihkan, naun gumpalan minyak yang awalnya mengapung mengendap ke dasar dan melingkupi karang. ANGGA Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk). (QS Kaaf ayat 43) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.59 12.19 15.31 18.22 19.31

WIB WIB WIB WIB WIB

Panglima TNI: Saya Berpolitik Negara JAKARTA, HALUAN – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik.

Namun, politik yang dia jalankan merupa

>> PANGLIMA hal 07

RESMIKAN PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU

Jokowi ke Sumbar Lagi SELAIN meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, Jokowi akan meresmikan penggunaan pabrik Indarung VI Semen Padang” Irwan Prayitno Gubernur Sumbar

PADANG, HALUAN — Presiden RI, Jokowi akan ke Sumbar sekitar dua minggu lagi. Pada kunjungan kerja ke Sumbar pertengahan Oktober mendatang, Jokowi akan menghadiri lima kegiatan. Salah satunya, meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru dan meresmikan penggunaan pabrik Indarung VI Semen Padang.

Kepastian kedatangan presiden itu diungkapkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Selasa (3/10). “Saya ditelepon

Menteri PUPR tadi malam. Beliau memberi informasi bahwa presiden akan ke Sumbar dua Minggu lagi.

Persisnya pada 14 atau 15 Oktober, dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru,” ujar gubernur sebelum memulai rapat koordinasi kedatangan presiden di Auditorium Gubernuran, Selasa (3/10).

Irwan mengutarakan, Jokowi akan meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru

DIDESAK BATALKAN

LAPORAN KEUANGAN CAPAI STRANDAR TERTINGGI

Pemprov Sumbar Kembali Terima Penghargaan

GATOT NURMANTYO

>> PEMPROV hal 07

>> JOKOWI hal 07

DPRD Sumbar

advertorial

PADANG, HALUAN – Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diberikan karena Sumbar memiliki laporan keuangan dengan capaian tertinggi pada 2016.

“Saya mendapat mandat dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk menyerahkan langsung ke

yang akan dimulai dari Sicincin – Bukittinggi pada awal 2018. “Selain meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, Jokowi akan meresmikan penggunaan pabrik Indarung VI Semen Padang, meresmikan gedung Balai Diklat Pelayaran di Padang Pariaman, meresmikan dimulainya proyek pengendalian banjir Batang Anai, dan meluncurkan program pemberian sertifikat

Pelesir ke Tiga Benua

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno, menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Ade Rahman di Istana Gubernuran Sumbar, Selasa (3/10). IST

PADANG, HALUAN — Rencana keberangkatan Anggota DPRD Sumbar untuk melakukan perjalanan dinas ke tujuh negara di tiga benua mendapat sorotan tajam oleh masyarakat. Para wakil rakyat diminta untuk membatalkan rencana kunjungan yang menghabiskan anggaran miliaran itu.

Para aktivis anti korupsi menganggap, kepergian tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran. “Kepergian 59 dari 65 orang anggota DPRD ke tujuh negara di tiga benua merupakan pemborosan anggaran. DPRD Mesti membatalkan keberangkatan ini,” terang aktivis anti korupsi, Arier Paderi.

Peneliti Lembaga Integritas, Antoni Putra menambahkan, dalam Permendagri Nomor 29 tahun 2016, anggota DPRD memang diberi lampu hijau melakukan perjalanan dinas ke keluar negeri, namun diatur bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan sangat

>> DPRD SUMBAR hal 07

Kapolda Dukung Futsal Haluan Cup III PADANG, HALUAN — Setelah sukses melaksanakan Futsal Haluan Cup II tahun 2016 lalu. Tahun ini, Haluan kembali menggelar Haluan Cup III 2017 yang akan diikuti Perguruan Tinggi (PT) se-Sumbar. Kegiatan ini didukung penuh oleh Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal.

Haluan Cup III 2017 akan memperbutkan Piala bergilir Kapolda Sumbar rencananya digelar pertengahan 15-17 November mendatang. Kegiatan ini adalah rangkaian dari ulang tahun Haluan ke-69 yang jatuh pada tanggal 1 Oktober kemarin. “Untuk kegiatan seperti ini, saya selalu men-

>> KAPOLDA hal 07 www.harianhaluan.com

KAPOLDA Sumbar menerima proposal Haluan Cup III 2017 yang diserahkan Pimpinan Umum Harian Haluan, Zul Effendi didampingi Pimpinan Perusahaan, David Ramadian dan Pemimpin Redaksi, Ismet Fanany MD. Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Layouter: IRV@ND

2

UTAMA

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

LIMA PEGAWAI BPN GUGAT POLDA SUMBAR

Penetapan Tersangka Tak Sesuai Logika Hukum Suwarnadwipa Pakai Terumbu Karang hingga 15 Kubik PADANG, HALUAN — Sidang pengrusakan terumbu karang dengan terdakwa Eks Dirut Suwarnadwipa selaku pengelola pulau wisata Suwarnadwipa mengungkap hal baru. Dalam agenda pemeriksaan saksi di PN Padang, Selasa (3/10), ternyata pulau wisata itu menggunakan terumbu karang hingga 15 kubik.

Dalam sidang ini, Jaksa Penutntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi. Saksi pertama yakni Jefalino Andika adalah tukang bangunan yang mengaku hanya diperintah langsung oleh terdakwa untuk mengumpulkan batu karang.

“Pekerja waktu itu sebanyak 15 orang dan masingmasing nya sudah dibagi bagian pekerjaannya. Saya bekerja untuk mengumpulkan batu karang dari tepi pantai, untuk membangun dua kamar mandi dan shower disana,” kata Andika.

Tambahnya, berdasarkan intruksi terdakwa, pertama diperintahkan untuk mengumpulkan batu di tepi pantai, membangun dua kamar mandi dan shower. Kemudian dalam pembangunan kamar mandi, batu karang yang telah dikumpulkan digunakan hanya sebagai hiasan saja. Sedangkan struktur utama tetap bahan standar “Terumbu karang itu di-

TERUMBU KARANG — Sidang lanjutan kasus dugaan perusakan terumbu karang oleh pengelola Pulau Wisata Suwarnadwipa mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Ada 15 kubik terumbu karang yang mereka pakai untuk membangun kawasan wisata pulau itu. YUHENDRA

kumpulkan di tepi pantai dikawasan itu pak, terumbu karang itu terkumpul hingga 15 kubik lebih kurang,” terangnya.

Selanjutnya saksi menyebutkan bahwa dari hasil pekerjaannya sebagai tukang bangun, ia digaji Rp 120 ribu perharinya, itu langsung diberikan oleh terdakwa.

Kemudian ketika hakim menanyakan terkait dalam pembangunan penahan ombak, saksi mengaku tidak ikut serta.

Menurutnya, semenjak awal dibangun nya PT itu awalnya hanya membangun cottage.

Begitu halnya dengan pengambilan batu karang hidup dari dasar laut, saksi mengaku juga tidak ikut setelah ditanyai hakim. Namun yang jelas, ia hanya sebagai tukang sekaligus orang

mengumpulkan batu karang yang ada di tepi pantai.

Sedangkan saksi Hendri Long mengaku dirinya melakukan kerjasama dengan terdakwa Irawan Gea di PT. Suwarnadwipa Wisata Mandiri di bidang pariwisata pada tahun 2015. Tak hanya itu saksi juga menambahkan bahwa pulau tersebut, milik masyarakat yang bernama pulau muaro dua dan disewa oleh terdakwa.

Ia juga menambahkan dirinya datang ke resort hanya dua bulan sekali. Waktu membangun PT. Suwarnadwipa kita sama-sama ke lokasi termasuk dengan terdakwa.

Namun Penasihat Hukum (PH) terdakwa Dr. AM. Mendrofa memperlihatkan pesan singkat (sms) saksi ke HP terdakwa yang berisikan ada

perintah bahwa bahan belum masuk, tapi dibantahnya.

Sementara Saksi Hendri AW menuturkan bahwa, dirinya diajak kerja sama oleh terdakwa.Ia mengaku kerja cuma mengantar tamu, ia digaji oleh terdakwa sebulan sekali besar gaji yang saya terima Rp 4 juta. “Waktu itu saya hanya mengantarkan bahan-bahan makanan kepada para pekerja.” terangnya.

Namun, Irawan Gea mengatakan tidak mungkin ia menggaji Hendri AW sebesar itu kalau hanya untuk membawa tamu, lagian Suwarnadwipa belum siap. “Hendri Aw adalah kepala tukang, yang mencarikan tukang dan yang menyuruh orang untuk bekerja,” kata Irawan Gea membantah saksi. (h/mg-hen)

TERINDIKASI NARKOBA

Tiga THL Pessel Diberhentikan PAINAN, HALUAN — Tiga tenaga harian lepas (THL) Pemkab Pessel akan diberhentikan karena terindikasi positif narkoba hasil tes urine beberapa waktu lalu. Ketiganya, berdinas di Pol PP, PU dan Perhubungan.

Menurut Kabag Kesbangpol Rinaldi, sebelumnya, penanganan ketiganya akan diberikan pada masing-masing OPD terkait. Diharapkan, hal ini bisa menimbulkan efek jera bagi seluruh pegawai di Pemkab Pessel.

“Atas komitmen itu, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait mengambil langkah cepat dan tegas. Mereka yang terin-

dikasi mengkosumsi Narkoba selanjutnya akan dilimpahkan perkara lanjutan kepada penegak hukum setempat,” jelasnya.

Ditambahkannya, sanksi tegas siap menunggu siapa saja yang kedapatan mengkosumsi Narkoba, termasuk pejabat teras sekalipun.

“Benar, kita tak pandang bulu. Jika terbukti positif narkoba, maka akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kita tak main-main dalam hal ini, sebab merupakan instruksi Bupati,” tegasnya.

Sebelumnya, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

sejumlah kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Pessel menjalani tes urine mendadak, di Mako Pol PP. Selasa, (26/9).

Kegiatan saat itu, melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, melalui Kabid Pemberantasan AKBP Emrizal Anas, SH dan Kabid Rehabilitasi Drs. Suryadi Boy. Sasaran pemeriksaan serentak dilakukan pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan target sebanyak 1.045 ASN dilingkungan Pemkab Pessel.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rinaldi menyebutkan, langkah

tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencegah peredaran Narkoba di Pessel, khususnya di kalangan para pejabat dan ASN. “Dari hasil yang kita peroleh, maka sebanyak tiga orang saat itu dinyatakan positif.

Sebelumnya target kita adalah sebanyak 1.045 orang ASN. Namun, baru 723 yang kita lakukan tes urine. Sebanyak 318 berhalangan hadir, dengan alasan sakit, dinas luar, lepas dinas, dan adapula yang mengaku sedang mengikuti pelatihan,” jelas Rinaldi di ruangannya Rabu, akhir September lalu. (h/mg-kis)

PADANG, HALUAN — Kuasa Hukum lima pegawai Kantor BPN Kota Padang menilai, penetapan status tersangka kepada kliennya oleh Polda Sumbar sebagai tindakan yang bukan pada tempatnya, dan tak sejalan dengan logika hukum yang benar.

Sebab, dalam proses penetapan tersangka, terdapat beberapa poin aturan perundang-undangan yang dilanggar.

Hal itu disampaikan Rahmat Wartira.dkk selaku Kuasa Hukum kelima pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, dalam permohonan gugatan praperadilan sehubungan penetapan tersangka tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Selasa (3/10).

Materi permohonan dianggap dibacakan di hadapan Hakim Tunggal Leba Max Nandoko, yang memimpin jalannya sidang gugatan praperadilan tersebut. Kepada wartawan, kuasa hukum membeberkan beberapa poin yang menyebabkan penetapan tersangka kepada kelima pegawai BPN tersebut dinilai tidak tepat.

“Pada pokoknya, gugatan ini kami ajukan sehubungan penetapan tersangka kepada klien kami, dan tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada klien kami, maupun kepada kami selaku kuasa, atau pun kepada keluarga,” kata Rahmat.

Dijelaskan Rahmat, dasar penetapan tersangka terhadap kliennya berawal dari gugatan perdata Lehar.Cs di PN Padang pada 8 Januari 2016 dengan nomor 04/Pdr.G/2016/PN.PDG atas sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Bung Hatta, Soehinto Sadikin, dan Ir. Hendriono selaku tergugat 2, 3, dan 4. Di samping itu, Lehar.Cs juga menggugat BPN Kota Padang yang menerbitkan sertifikat atas tanah di kawasan Bypass tersebut sebagai tergugat 1.

Dalam perjalanan sidang perdata tersebut, lanjut Rahmat, PN Padang memenangkan Lehar.Cs selaku penggugat, dan membatalkan demi hukum ketiga sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN atas nama tergugat 2, 3, dan 4. Di samping itu, PN Padang juga memutuskan melakukan sita jaminan atas objek yang dipersengketakan tersebut.

“Sesuai prosedur hukum yang berlaku, pihak BPN Kota Padang tentu mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Sumbar.

Nah, dalam memasukkan memori banding ini, klien kami yang bertindak dalam jabatannya, atas perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang, memasukkan bukti tambahan yang kemudian hari dianggap sebagai dokumen palsu oleh penyidik di kepolisian, sehingga kelima klien kami ditetapkan sebagai tersangka,” kata Rahmat lagi.

Di tingkat banding tersebut, lanjut Rahmat, Pengadilan Tinggi Sumbar mengabulkan banding BPN Kota Padang dan membatalkan putusan PN Padang. Saat itu, Lehar.Cs melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang juga berakhir dengan penolakan atas kasasi tersebut. Anehnya, menurut Rahmat, penyidik Polda Sumbar malah menetapkan status tersangka kepada kliennya dengan dalih melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu.

Ada pun surat atau dokumen palsu yang

dimaksud adalah surat tambahan bukti yang diajukan BPN Kota Padang dalam memori banding ke Pengadilan Tinggi Sumbar, yang berujung dengan pengabulan banding di Pengadilan Tinggi Sumbar “Persisnya, bukti tambahan yang disangka surat palsu itu adalah surat Ketua PN Padang Nomor W.3 UI.448/HT.04.10/VII/2007, tertanggal 6 Agustus 2007. Dalam surat itu, terlampir sehelai fotokopi gambar berbentuk sketsa seperti surat ukur. Nah, lampiran itu yang disebut palsu, dan menjadi alasan ditetapkannya klien kami sebagai tersangka,” jelas Rahmat Faktanya menurut Rahmat, surat tersebut merupakan produk PN Padang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumbar, serta ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Sumbar. Dan, surat itu diajukan oleh kelima pegawai BPN Kota Padang, dengan status sebagai pemegang kuasa dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum BPN. Surat Palsu Tanpa Pembanding Kelima pegawai BPN Kota Padang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktur Kriminal Umum Polda Sumbar itu antara lain, SR (Kasi Sengketa Konflik dan Perkara), RV (Kasi Survei dan Pemetaan), NV (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), EL (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak) dan GA (Staf Sengketa Seksi Sengketa Konflik dan Perkara).

Sayangnya, lanjut Rahmat, penetapan tersangka terhadap kelima kliennya tersebut menjadi sebuah keanehan dan sungguh tidak beralasan. Salah satunya, alasan dokumen atau surat palsu yang menjadi penetapan status tersangka tersebut tidak dibarengi dengan tindakan Polda Sumbar memerlihatkan surat fisik asli dari dokumen tersebut, atau pun surat pembanding yang asli dari dokumen tersebut.

“Makanya ini kami sebut janggal. Sebab, jika surat itu dianggap palsu, mana versi aslinya, mana pembandingnya. Polda tak bisa memerlihatkannya sampai sekarang,” sanggah Rahmat.

Di samping itu, sambung Rahmat, penetapan pelanggaran atas Pasal 263 ayat (2) mesti menyentuh pula ayat (1) yang ada pada pasal tersebut, yaitu pelanggaran pembuatan surat atau dokumen palsu. “Ini membuat heran.

Penggunanya ditetapkan sebagai tersangka.

Lalu, pembuatnya di mana, sehingga surat itu bisa digunakan,” sanggahnya lagi.

Selain itu, Rahmat juga menyebutkan bahwa penetapan tersangka tanpa adanya pemberian SPDP kepada tersangka mau pun kuasa dan keluarganya, juga melanggar ketentuan berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tertanggal 11 Januari 2017, di mana disebutkan bahwa SPDP wajib diserahkan kepada terlapor atau korban (pelapor, pidana), selambat-lambatnya tujuh hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPP).

“Ujungnya menimbulkan kerugian pada klien kami. Penetapan kelimanya sebagai tersangka telah merampas haknya atas harkat dan martabat, serta hak atas nama baik selama ini. Ini yang kami gugat untuk dipulihkan,” pungkasnya.

Setelah menerima berkas gugatan, Kuasa Hukum Polda Sumbar Iptu Eri Mayendi mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan praperadilan dari kelima pegawai BPN tersebut.

“Kami akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan, kemudian membuat jawaban untuk dibacakan sidang selanjutnya pada Kamis 5 Oktober nanti,” katanya. (h/isq)

DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SUMBAR

Semen Padang Raih Dua Penghargaan PADANG, HALUAN — PT Semen Padang berhasil meraih dua penghargaan Pendidikan Lingkungan dan Produksi Bersih 2016 dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar. Pasalnya, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan yang berbasis di Indarung, Kota Padang itu, dianggap telah menjalankan amanat UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala Biro CSR Semen Padang Muhamad Ikrar mengatakan, kedua penghargaan

www.harianhaluan.com

ini berhasil diraih, tidak terlepas dari konsistensi CSR Semen Padang yang terus menerapkan konsep triple bottom line dalam pengelolaan perusahaan. Dimana, kata Ikrar, terdapat tiga pilar yang menjadi fokus perusahaan. Salah satunya, yaitu pilar planet yang di dalamnya terdapat berbagai program peduli lingkungan.

Kendati demikian, kata Ikrar, penghargaan yang diraih ini tentu saja akan menjadi tolak ukur bagi CSR Semen Padang untuk mengetahui sejauh mana kapasitas pengelolaan CSR. “Jadi

melalui penghargaan ini, kami tahu dimana posisi kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Mudah-mudahan, kedua penghargaan ini menjadi penyemangat perusahaan agar lebih baik ke depan,” kata Ikrar usai menerima penghargaan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Selasa (3/10).

Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Dasril SP menuturkan bahwa dua penghargaan tersebut diberikan, karena PT Semen Padang sudah banyak berkon-

tribusi kepada lingkungan.

“Contohnya, SD Bustanul Ulum di Batu Busuk, Kecamatan Pauh. Bahkan sekolah yang dibina CSR Semen Padang itu, berhasil meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri 2017. Jadi, atas dasar itulah penghargaan Pendidikan Bersih kami berikan kepada PT Semen Padang,” ujarnya.

Sedangkan untuk penghargaan Produksi Bersih, kata Dasril melanjutkan, diberikan karena PT Semen Padang dianggap sebagai perusahaan yang terus melakukan penghe-

matan terhadap sumber daya seperti air dan listrik.

Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kaspasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Petriawati menyebut selain PT Semen Padang, juga ada empat perusahaan lainnya di Sumbar yang diberikan penghargaan, yaitu PT Gersindo Minang Plantion di Pasaman Barat dan PT Tirta Investama di Kabupaten Solok.

Kedua perusahaan itu, diberikan penghargaan Kantor Ramah Lingkungan. (h/rel)

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

3

TAWARKAN 1.369 LOWONGAN KERJA

Pencaker Serbu Solok Job Fair AROSUKA, HALUAN — Guna memberi kemudahan bagi pencari kerja sekaligus menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Job Fair. Bursa lowongan kerja ini digelar selama dua hari di halaman Kantor Bupati Solok, Arosuka, 2-3 Oktober 2017.

Job fair yang pertama kali digelar di Kabupaten Solok itu, diikuti ratusan perusahaan ternama. Sedangkan peluang kerja yang ditawarkan lebih dari seribu lowongan bagi para pencari kerja sesuai kualifikasi keahlian masing-masing.

“Biasanya para pencari kerja harus pergi ke sana ke mari mendatangi perusahaan untuk melamar kerja. Sekarang, kita datangkan perusahaan yang akan mere-

krut karyawannya ke Kabupaten Solok ini. Tentu para pencari kerja, tinggal pilih peluang kerja yang ada sesuai basic dan kualifikasi,” kata Bupati Solok Gusmal saat membuka pameran Job Fair 2017 di Lapangan Kantor Bupati Solok Arosuka, Senin (2/10).

Bupati berharap, Job Fair ini mampu menjadi wadah mengurangi angka pengangguran khususnya di daerah penghasil beras dan markisa

ini. Lantaran itu, pihaknya mengimbau masyarakat pencari kerja, khususnya di Kabupaten Solok untuk dapat memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin.

“Iven ini sangat efektif dalam menekan angka pengangguran di daerah ini, demi percepatan peningkatan pembangunan Kabupaten Solok sesuai empat pilar pembangunan yang kita gulirkan, khususnya pilar ekonomi kerakyatan,” kata bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Erizal mengungkapkan, dari 25 perusahaan yang berperan serta dalam Job Fair Kabupaten Solok tahun 2017 ini menyediakan total

BURSA KERJA — Bupati Solok, Gusmal berdialog dengan salah satu pengelola stan penyedia lowongan kerja di arena Job Fair Kab. Solok 2017, Senin (2/10). Job Fair kali ini menyediakan sekitar 1.369 lowongan kerja. WANDI MALIN

1.369 lowongan kerja.

“Kita mempersiapkan 24 stan ditambah stan utama di tengah-tengah lokasi. Untuk target sendiri, kita mendatangkan 25 perusahaan atau instansi yang ada di provinsi Sumatera Barat,” ungkapnya.

Terkait itu, Ketua DPRD Kab. Solok, Hardinalis Kobal ikut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok yang telah melaksanakan kegiatan Pameran Bursa Kerja (JOB fair) ini. Kegiatan ini mempertemukan perekrut dengan pencaker yang akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Solok.

“Kita harap para mencari kerja ini tak hanya mentok sampai mendapat lapangan pekerjaan saja. Namun juga bisa membuka lapangan kerja baru bagi pencaker lainnya di masa mendatang,” katanya.

Dari pantauan Haluan di lokasi pelaksanaan Job Fair 2017, seluruh stan yang ada diserbu para pencari kerja yang ingin beradu peruntungan mendapatkan kesempatan kerja dari lowongan yang tersedia.

Indri Mutia Sari (25), salah seorang pencaker mengaku, sangat terbantu dengan adanya iven Job Fair di daerah itu.

“Sangat terbantu sekali, karena di sini kita bisa dengan cepat menemukan lowongan yang cocok dengan keahlian dan disiplin ilmu yang kita miliki tanpa harus mendatangi perusahaan yang bersangkutan,” kata gadis asal Muara Panas ini. (h/ndi)

MEMENUHI KEINGINAN WARGA

Minang Mart Hadir di Payakumbuh PAYAKUMBUH, HALUAN —Warga Kota Payakumbuh menyambut baik hadirnya retail waralaba yang dicetuskan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, yaitu Minang Mart. Bahkan, warga Payakumbuh sudah jauh-jauh hari menginginkan adanya Minang Mart di Kota Payakumbuh. Untuk mewujudkan keinginan itu, akhirnya pengelola mendirikan Minang Mart di Kota Payakumbuh.

“Minggu (1/10) kemarin, satu gerai Minang Mart resmi beroperasi di Kota Payakumbuh,” terang Davit Bachri, Camat Lamposi Tigo Nagori, usai peresmian Minang Mart tersebut.

Minang Mart tersebut berada di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Selain berada di lokasi strategis, Minang Mart yang berdiri perdana di Payakumbuh itu, sekaligus berada di kawasan perbatasan antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Sehingga mempermudah masyarakat dua daerah itu dalam memenuhi kebutuhan seharihari.

“Ini Minang Mart perdana yang berdiri di Kota Payakumbuh,” ucap Syafrizal, anggota DPRD Kota Payakumbuh yang sempat hadir saat peluncuran Minang Mart.

David Bachri maupun Syafirzal berharap, dengan

www.harianhaluan.com

hadirnya Minang Mart di Kota Payakumbuh setidaknya berdampak pada pe-

ningkatan ekonomi masyarakat. Berbagai usaha kecil atau usaha rumahan pro-

duksi masyarakat, bisa dipasarkan di gerai Minang Mart tersebut. (h/ddg)

Redaktur: Devi Diany

Layouter:Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp35.000/Kg Rp19.200/Kg Rp10.350/Ltr Rp12.500/Kg Rp18.000/Kg Rp25.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

Update Terakhir 3 Oktober 2017

Pangan Pokok Jangan Diserahkan ke Pasar Bebas JAKARTA, HALUAN — Pangan pokok, termasuk beras, tidak boleh diserahkan ke pasar bebas atau libera. Hal tersebut untuk menjaga industri perberasan yang ramah bagi masyarakat.

“Karena itu Bulog harus difungsikan dan harus mampu menjadi market leader,” ujar Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso dalam acara diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) terkait kritis industri perberasan nasional, Selasa (3/10), melalui keterangan tertulis.

Menurutnya, dalam menata industri perberasan diperlukan adanya sinergi seluruh pihak, bukan hanya membangun sistem kemitraan. Bulog dan pemerintah daerah harus bersinergi, baik dengan pelaku usaha penggilingan padi skala kecil maupun skala besar, sehingga perusahaan pelat merah pangan ini dapat memperbanyak pusat-pusat distribusi pangan sampai ke daerah.

Sebab, sinergi itu lah yang akan menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan beras dalam negeri. “Pemerintah harus membina penggilingan beras kecil dengan revitalisasi dan menyiapkan alat mesin pengering.

Penggilingan skala beras didorong untuk hasilkan beras kualitas ekspor,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta pemerintah untuk tidak melakukan impor beras pecah 100 persen. Lantaran beras kualitas tersebut dapat diproduksi sendiri. “Kita swasembada beras sudah dilampaui, kini pendekatan ke arah kesejahteraan. Harga pembelian pemerintah tidak cocok lagi Rp 3.700 per kg tetapi harusnya dinaikan,” tegasnya.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam mengatur perberasan di tanah air. Penetapan batasan harga atau dikenal dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hingga Harga Eceran Tertinggi (HET) telah tetuang dalam Peraturan Menteri.

Akademisi IPB Edi Satosa yang juga hadir dalam FGD ini menilai, penetapan HET beras merupakan ide baik untuk menata harga beras nasional s ehingga berdampak pada stabilisasi harga. “Dampak penetapan HET membuat petani tulen lebih bergairah tanam padi karena ada kepastian harga,” ujar dia. (h/rol)

Sumbar Harus Siap Terima Wisatawan Asing PADANG, HALUAN — Keelokan alam Sumatra Barat mulai dilirik dunia luar sebagai salah satu destinasi wisata pilihan di Indonesia. Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita) pun telah memasukkan Sumbar sebagai salah satu destinasi wajib bagi para tamu yang mengagendakan perjalanan ke Indonesia. Dengan demikian, kesiapan segala sektor amat dibutuhkan.

Hal itu ditekankan Presiden Asita Indonesia, Asnawi Bahar kepada wartawan, Senin (2/10), saat ikut menyambut kedatangan beberapa wisatawan asal Taiwan yang berkunjung ke Sumbar. Sebelumnya mereka telah melewati trip wisata di Bangka Belitung sebelum mengakhiri trip di Bali nantinya.

“Kalau boleh kami menyebut, hasil pembicaraan sesama pengusaha tour and travel, tentang bagaimana menarik kunjungan wisatawan luar negeri ke Sumbar, telah mulai membuahkan hasil,” kata Asnawi, didampingi Ketua Asita Sumbar, Ian Hanafiah.

Dengan mulai dipilihnya Sumbar sebagai salah satu destinasi pilihan, Asnawi begitu berharap kesiapan seluruh sektor untuk menyambut kedatangan wisatawan tersebut. selain itu juga memerlakukan tamu dengan ramah sehingga berbuah kepada kunjungan tamu-tamu lainnya.

“Segala sektor harus siap, mulai dari pemerintah sebagai

pengelola destinasi, hingga masyarakat yang akan berinteraksi langsung dengan para tamu. Kami di Asita, akan berupaya sebaik-baiknya untuk memasarkan Sumbar. Dengan kedatangan kali ini, kedatangan tamu sebelumnya, dan jadwal kedatangan tamu selanjutnya, adalah bukti bahwa sebenarnya tidak sulit menjual sektor kepariwisataan Sumbar,” katanya lagi.

Dipilihnya Sumbar sebagai salah satu destinasi yang wajib didatangi tamu dari Taiwan tersebut, tak terlepas dari keelokan alam Sumbar, terutama di sektor bahari, di mana Sumbar memiliki pantai dengan pasir putih dan gugusan pulau yang elok dipandang mata. Kondisi ini, sesuai dengan tipikal wisatawan asal Taiwan, yang sangat tergila-gila pada pantai dengan pasir putih.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi yang ikut menyambut kedatangan tamu di restoran Taman Palm tersebut mengemukakan, Kota Padang sebagai pusat

DESTINASI WAJIB — Asita dan Dinas Pariwisata Kota Padang, menjamu wisatawan asal Taiwan yang akan melakukan trip 3 hari 4 malam di Sumbar, Senin (2/10). Asita memasukkan Sumbar sebagai salah satu destinasi wajib bagi para tamu yang mengagendakan perjalanan ke Indonesia. ISHAQ

pemerintahan provinsi juga tengah giat membangun sektor pariwisata bahari. Sehingga, kedatangan para wisatawan asal Taiwan diharapkan menghasilkan pengalaman yang sulit dilupakan.

“Tentu kami berharap, agar para tamu datang dan menikmati Sumbar, khususnya Kota Padang, dengan kesenangan.

Lalu pulang ke Taiwan dan

menceritakan pada rekanrekan di sana soal keelokan pariwisata di sini,” kata Medi.

Salah seorang perwakilan tamu asal Taiwan, Mr. Woo, mengaku sangat senang atas sambutan ramah yang diterima pihaknya sesaat setelah menjejakkan kaki di Sumbar. Ia mengaku, berkunjung ke Sumbar tak lepas dari referensi-referensi tentang keelokan Sumbar yang ia

terima selama ini.

“Sangat indah, untuk wisata keluarga dan honeymoon kami pikir sangat cocok sekali.

Tentunya kami nanti akan menikmati dan berbelanja halhal menarik di Sumbar,” kata Mr. Woo yang akan melakukan trip ke Padang, Bukittinggi, dan Kawasan Wisata Mandeh selama 3 hari dan 4 malam bersama rekan-rekannya. (h/isq)

DEMI BISA EKSPOR SAWIT

HADIRI MUSDA HIPMI SUMBAR

RI Impor Jeruk Pakistan Besar-besaran

Bahlil Protes Pekerja China di Indonesia

JAKARTA, HALUAN — Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, menjelaskan sampai saat ini Indonesia masih membuka lebar keran impor jeruk dari Pakistan. Jeruk jenis kino yang masuk ke Indonesia itu selama ini dibebaskan dari bea masuk.

“Jeruk kami buka besar-besar dari Pakistan. Alasannya, karena perdagangan kita dengan mereka surplusnya besar, kedua karena diancam (Pakistan), kalau enggak dibuka, CPO kita enggak masuk.

Kalau CPO terganggu, neraca kita terganggu,” kata Menteri Perdaga-

PADANG, HALUAN — Untuk menumbuhkan perekonomian, pemerintah harus memprioritaskan dan memanfaatkan pekerja lokal. Boleh saja jika ingin memakai tenaga kerja asing, asal memenuhi spesifikasi dan kriteria yang ditentukan undang-undang.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Daerah XII Hipmi Sumbar, Selasa (3/10) di Premier Basko Hotel.

“Hipmi protes terhadap tenaga kerja China yang tidak memenuhi kualifikasi dan syarat,” ujarnya.

Dikatakannya, pengusaha-pengusaha lokal harus terus dibesarkan pemerintah supaya mereka bisa membuat negara ini makin kuat di bidang perekonomian. Hal tersebut yang selama ini masih terabaikan dan harus dijemput kembali.

“Keberpihakan pemerintah kepada UMKM akan membuka banyak lapangan kerja. Sehingga otomatis mencegah terjadinya pengangguran. UMKM juga akan lebih bisa berkembang, jika mereka disuntik dengan modal besar dengan bunga yang rendah,” tambah Bahlil.

Menurutnya, pahlawan di masa sulit saat ini banyak pengusaha besar menyatakan diri pailit. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika pemerintah di 2018 nanti m enuru nkan bunga kredit

ngan Enggartiasto Lukita di Rakornas Kadin, Jakarta, Selasa (3/10).

Seperti diketahui, dalam perjanjian Prefential Trade Agreement (PTA), Indonesia membebaskan bea masuk untuk jeruk kino asal Pakistan.

Sebaliknya, negara tersebut juga tidak mengenakan bea masuk atas produk CPO Indonesia.

Menurutnya, meski dibuka lebar, jeruk asal Pakistan tidak akan berpengaruh banyak pada jeruk lokal. Jeruk lokal, kata dia, masih lebih enak ketimbang jeruk kino sehingga dirinya tak risau masuknya jeruk kino tak merugikan petani.

“Jeruknya Pakistan asam rasanya. Enggak takut (banjiri pasar), tapi kalau (impor) jeruk mandarin, jangan lagi,” ungkap Enggar. Di depan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin tersebut, Enggar meminta para pengusaha mulai menanggalkan buah impor sebagai panganan di perusahaannya.

“Saya enggak ada lagi di kantor buah impor. Sekarang isinya kacang rebus, pisang rebus. Selain saya suka itu, itu juga karena produksi sendiri.

Makanya pengusaha, tolong di kantor jangan sajikan buah impor,” tandasnya. (h/dtc)

UMKM menjadi delapan persen, agar lebih kuat dan makin berkembang.

“Penguatan dunia usaha sangat penting dalam kerangka untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pendapatan pajak, itu harus dilakukan. Jika dunia usaha maju, maka pajak yang akan diterima negara juga akan banyak,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang membuka kegiatan ini mengatakan banyak sektor yang bisa digarap Hipmi Sumbar. Terutama sektor pariwisata, bisa digarap oleh Hipmi.

“Menurut saya masa kerjanya Hipmi ini hendaknya m enjadi lima tahun, tidak tiga tahun seperti sekarang ini supaya langkah kerja dan hasil bisa lebih tampak. Tapi konsekuensinya tentu harus mengubah AD/ART,” terangnya .

Dikatakannya, Hipmi juga harus memikirkan bagaimana UMKM maju, karena 90 persen UMKM ada di Sumbar.

“Mereka memerlukan modal, Hipmi diharapkan bisa membantu, sehingga dari kaki lima bisa menjadi pengusaha besar dan bisa membawa perekonomian menjadi lebih baik,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemilihan Ketua BPD Hipmi Sumbar masih berlangsung. Dua kandidat, Iqra dan Fadly Amran bertarung untuk melanjutkan kepemimpinan Hipmi sebelumnya yang dipimpin Zigo Rolanda. (h/win)

Iwan & Ita Jual Buah Segar PADANG PARIAMAN, HALUAN — Kedai buahbuahan Iwan & Ita di depan Stasiun Kereta Api, Pasar Pariaman selalu menyediakan beragam buah-buahan lokal, segar dan baru. Di antaranya, ada pisang, melon dan nanas serta buah naga dan semangka.

Semua buah itu digantung dengan rapi sehingga menarik perhatian dan minat orang untuk berbelanja di kedai buah-buahan tersebut. Karena itu tak mengherankan, tak hanya warga setempat tetapi juga pelancong yang datang ke daerah itu menyempatkan membeli buahnya.

“Buah yang kita jual ini dipasok langsung dari daerah penghasil buah-buahan di daerah Sumatera Barat ini.

Jadi buahnya masih segarsegar,” kata Iwan menjawab Haluan, kemarin.

Misalnya saja, jeruk dipasok dari Pasaman, pisang www.harianhaluan.com

buai dari Bukittingi, alpukat dari Solok dan Batusangkar.

Selain itu ada juga buahbuahan yang ada di tokonya didatangkan dari daerah lain, seperti jeruk Medan.

“Sedikitnya ada 20 macam buah-buahan yang kita jual, termasuk apel dan pir yang dipasok dari Kota Padang,” kata dia.

Soal harga, tak dapat dipastikan karena sesuai dengan kenis buahnya. Misal alpukat kita jual Rp15 ribu per kg. Pisang buai/ darek persisir mulai dari harga Rp10 ribu sampai Rp25 ribu/sisir.

“Harga jual kita tidak mahal, sesuai harga pasar.

Yang penting perputaran barang dagangan itu berjalan cepat dan barang yang kita jual terjamin kesegaran,” katanya.

Dari 20 ragam buah-buahan yang dijual di tokonya, ternyata alpukat paling la-

IWAN dikedai buah-buahan miliknya di Pasar Pariaman, depan Stasiun Kereta Api.TRISNALDI.

ku. Dalam sehari dia bisa menghabiskan 100 kg alpukat. Sedangkan buah lainnya sangat bervariasi, tidak bisa ditentukan tingkat keterjualannya.

Menurut Iwan, dia sudah berjualan buah-buahan ini sejak 5 tahun lalu di Pasar Redaktur: Devi Diani

Pariaman. Perkembangan usahanya dariw aktu ke waktu cukup menggembirakan.

Dia mengucap syukur Alhamdulillah atas omzet yang diperolehnya. Sebab dari berjualan buah-buahan itu, dia bisa menghidupi keluarganya. (h/tri) Layouter: Irvand

OPINI Parlemen dan Argumen

A

WAL Oktober ini, publik Sumbar yang adem ayem, seperti terhenyak. Tetiba, kabar kunjungan kerja sebagian besar anggota DPRD Sumbar ke tujuh negara di tiga benua seperti mengabarkan kabar buruk.

Kalkulasi-pun muncul seiring bergulirnya spekulasi dengan segudang argument yang tentunya menyudutkan para wakil rakyat itu.

Dalam laporan yang disampaikan banyak media lokal di Sumbar, ada klaim anggaran tersedot untuk memboyong 59 anggota DPRD Sumbar itu mencapai Rp10 miliar. Nilai sebanyak itu, hanya sebagian dari hal-hal yang dipersoalkan publik terhadap para wakil rakyat ini. Ada beberapa hal lain yang menjadi sorotan mereka.

Banyak kalangan yang menyebutkan, langkah para anggota dewan ini dianggap sebagai modus jalan-jalan alias pelesiran kendati mereka sebenarnya punya sejumlah agenda kerja. Namun rasa peka oleh kondisi daerah terbukti tidak bisa membendung hasrat anggotanya untuk kunker ke luar negeri.

Sebenarnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan DPRD dibanding jalan-jalan ke luar negeri. Tidak ada korelasi langsung yang terbukti antara kunker anggota DPR ke luar negeri dengan produktivitas DPR. Kalau diukur dengan tugas-tugas mereka, perda contohnya, sudah berapa banyak perda yang telah mereka rampungkan sepanjang 2017 ini. Lalu, soal proses R-APBD 2018 yang hendaknya bisa dituntaskan lebih awal, sehingga pembangunan 2018 sudah bisa dimulai sejak 2 Januari 2018.

Anggapan kurangnya integritas, moralitas, etika, dan kepekaan anggota DPR akan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri tetapi tidak bermanfaat bagi kemakmuran bangsa, akan membuat DPR menjadi lembaga yang semakin tidak dipercaya masyarakat.

Itu cap yang muncul, kendati dalam beberapa waktu ke depan, publik akan kembali lupa, atau mungkin terlupakan karena memang publik lebih fokus pada persoalan individu mereka.

Tapi di balik itu semua ada hal yang luput dari pantauan publik. Sebenarnya, apa yang akan dilakukan oleh anggota dewan itu bukan kegiatan yang dadakan. Sudah sejak tahun lalu mereka berencana dan menyiapkannya dalam APBD 2017 yang mereka rancang akhir tahun 2016 lalu. Agar hal ini tak terjadi lagi, maka apa yang terjadi hari ini harusnya menjadi pembelajaran untuk publik dalam mengkritisi langkah anggota dewan di tahun 2018 mendatang.

Selain itu, kepekaan publik juga hendaknya lebih jeli saat pembahasan anggaran. Sorotan tajam justru harus dilakukan saat-saat seperti ini.

Argumen-argumen terhadap parlemen yang kini sebenarnya tengah sibuk dengan urusan anggaran tahun depan, harus dipertajam. Bukan menanti saat para pengguna anggaran mengeksekusi rencana anggaran yang telah ketok palu. Justru, ketika-hal-hal yang telah ketok palu dan dicantumkan dalam peraturan daerah tidak dilaksanakan, akan jadi boomerang untuk mereka, para penyusun anggaran.

Jika anggaran itu tak digunakan, tentunya akan masuk dalam sisa anggaran. Dalam ukuranukuran tertentu, sisa anggaran yang nilainya besar, akan menimbulkan konsekuensi lain terhadap penganggaran daerah ini. Ada ancaman pemotongan guyuran anggaran dari pusat ke daerah.

Namun, di sisi lain, pihak terkait, Eksekutif (Pemprov) dan Legislatif (DPRD Sumbar) juga harus terbuka kepada publik terkait penggunaan dana masyarakat pada APBD. Akses bagi publik untuk tahu soal anggaran, harus dibuka selebarlebarnya sehingga “permainan injury time” ini tak membuat para pengguna anggaran jadi sewenangwenang memperkosa anggaran yang ada. Dan hingga hari ini, publik masih sulit untuk mengaksesnya. (*)

HALUANISME Panglima TNI: Saya Berpolitik Negara.

Lanjut saja Panglima agar seimbang Terkait Narkoba, Tiga THL Pessel Diberhentikan.

Daerah lain masih sibuk tes urine

www.harianhaluan.com

RABU, OKTOBER2016 2017 KAMIS, 274OKTOBER 14Muharram Muharram1438 1439HH 26

5

Tahun Politik yang Terlalu Cepat T

AHUN politik 2018 berlangsung gang Anies-Sandi dan Kiri, Ahoklebih cepat diluar perkiraaan Djarot. Kenyataan dewasa ini, Prabanyak pihak. Na bowo tetap memperema-nama seperti Agus butkan pemilih kanan Oleh: Harimurti Yudhoyono, dan Jokowi pemilih Prabowo Subianto, Zulkiri. Kehadirian Gatot kifli Hasan dan Gatot dalam bursa politik Nurmantyo—tokoh yang nanti, pengaruh Prabodiperkirakan berhadawo bisa saja diambilpan dengan Jokowi panya. Kedekatan Gatot da pilpres 2019. dengan kelompok kaPrabowo Subianto, nan menyebabkan ia Ketua Umum Partai Gejadi alternatif selain rindra, yang sudah lama Prabowo. Sedangkan mempersiapkan diri unAgus akan tetap jadi tuk pilpres 2019. Sekuda hitam. telah kalah pada pilpres Jokowi 2014, Prabowo masih Sebagai petahana Arifki Chaniago dianggab sebagai lawan Jokowi tidak bisa diPengamat Politik sepadan dengan Jokowi anggap sepele. Hal yang pada 2019. sama pernah terjadi Namun, selain Prapada Susilo Bambang bowo Subianto—Ketua MPR, Zulkifli Yudhoyono (SBY). Presiden terpilih Hasan—yang juga Ketua Umum PAN periode 2004-2009—pertarungan disebut sebagai tokoh potensial yang pilpres 2009-2014 telah dibuktiakan menantang Jokowi. Selain mekannya—sebagai petahana dan akhir nimbang posisi PAN yang tidak terlalu nya menang kembali. serius dalam lingkaran Kabinet Kerja.

Jokowi akan melewati “tuah” Secara tegas, Zulkif li Hasan di yang pernah di alami SBY. Terpilih akun media sosial beberapa kali kembali atau kalah. Secara komubersebrangan dengan pemerintah. nikasi politik menarik dari apa yang Yang paling menarik tentang penatelah dilakukan Jokowi untuk bisa yangan Film G30S/PKI—ia mendu- menang kembali pada 2019. Pertama, kung film itu ditonton masyarakat— secara kelembagaan partai—Jokowi alasannya bahwa komunisme tidak ada idola beberapa partai—Golkar, Hatempat di Indonesia. nura, Nasdem, PKPI—menjadikan Secara politik, posisi yang sama Jokowi figur yang dekat dengan dimulai Gatot Nurmantyo, Panglima partai mereka. Kalau PDI-P itu jelas, TNI, yang mendukung penayangan Jokowi adalah kader partai ini.

Film G30S/PKI. Pro kontra tentang Kedua, Jokowi yang difigurkan penayangan film itu kembali dan kita sebagai idola beberapa partai. Dalam saksikan di TV nasional beberapa politik pemilihan kepala daerah, waktu lalu, persepsi publik lebih kuat Nasdem, Hanura dan Golkar cukup dukungannya kepada Gatot. mempertimbangkan pendapat JokoSayangnya, Gatot sebagai panglima wi.

TNI dianggab sebahagian publik Apalagi Pilkada-pilkada kedeberpolitik dan berpolemik dengan pannya penting bagi Jokowi untuk sikapnya itu. Terlebih, ia yang mem- amunisi 2019. Pilkada DKI Jakarta persoalkan tentang 5000 senjata yang 2017 adalah ujian bagi Jokowi. dibeli lembaga lain. Polemik ini sem- Mantan mitranya dan teman satu pat membuat ribut beberapa lembaga partainya kalah:Ahok-Djarot. Padayang dianggab membeli senjata itu. hal dua-duanya adalah petahana.

Pada kesempatan ini Gatot diangPilkada 2018 konstelasi politik gab lagi berpolemik di publik, tapi yang penting bagi Jokowi. Jawa Barat kenyataannya setelah itu—ada lemdan Jawa Timur yang paling utama. baga yang mengaku—seperti yang Apalagi di Jawa Barat pada pilpres dituduhkan Gatot sebelumnya. Sekali 2014 Jokowi kalah. Seringnya Jokowi ke Jawa Barat akhir-akhir ini jika Gatot mendapatkan panggung politik kita melihat beberapa catatan kunyang positif untuknya.

Jadi, wajar Gatot berada di atas jungan Jokowi. angin terkait isu kebangkitan PKI, Makanya, tokoh yang akan menjadi gubernur Jawa Barat nanti penting penayangan Film G30S/PKI membuat bagi Jokowi. Apakah ia akan maju kelompok kiri dan pendukung Jokowi tersudutkan. Pada sisi ini Gatot jelas pada pilpres 2019 nanti atau tidak?. sedang berada dipihak kanan.

Munculnya nama-nama seperti Ridwan Kamil, Dedi Mizwar, Dedi MulBagi saya Gatot tidak sedang berpolitik, ia hanya pintar saja meng- yadi dan Dede Yusuf. Menentukan ambil posisi. Saat Jokowi tidak seim- posisi politiknya, apakah mereka bang membagi kekuasaan politiknya yang terpilih akan mendukung di pemerintahannya. Pada akhirnya, Jokowi pada 2019?.

Daerah yang memiliki lumbung persepsi politik gerakan kanan cendrung menganggab istana dikuasai kelompok suara potensial lainnya: Jawa Timur. kiri.

Khofifah Indar Parawansa diasumsikan calon kuat yang akan maju Sedangkan, Agus Harimurti Yupada Pilkada Jawa Timur. Posisi dhoyono, pasca-kalah di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mulai turun ke daerah, Khofifah sebagai Ketua Muslimah baliho-baliho partai demokrat tidak NU dan Menteri Sosial saat ini bisa menyebabkan Syaifulah Yusuf celagi menampilkan nama SBY, tapi mas. sebagai petahana, ia tahu KhoAgus—anak sulung pendiri demokrat—yang sedang dipersiapkan pada fifah sudah dua kali ikut bursa Pil2019. kada Jawa Timur.

Ketiga, politik pembangunan JoAgus secara politik berada pada kowi adalah keunggulan Jokowi kelompok tengah. Belajar dengan Pilkada DKI Jakarta, sisi kanan dipeyang tidak dimiliki calon lain. Jokowi

telah masuk kepada sisi yang berbeda secara pola pikir dan politik beberapa elit negara ini. Papua yang aksesnya lemah. Pada zaman Jokowi telah berangsur-angsur melakukan pembenahan.

Beberapa kali Jokowi berkunjung ke Papua merayakan tahun baru. Tanda bahwa Jokowi menjaga konstituennya di ujung negara ini. Contoh lain, Jokowi yang kalah di Sumatera Barat, tapi tetap memberikan perhatian yang spesial.

Seperti jalan tol Padang-Pekanbaru yang akan dibangun dalam waktu dekat. Daerah yang memenangkan Prabowo paling tinggi di pilpres 2014.

Gaya politik pembangunan Jokowi ini banyak membantu posisi tawarnya untuk terpilih kembali pada 2019.

Membangun Indonesia dari pinggiran ciri khasnya untuk mencairkan politik indonesia yang selama ini beku.

Yang fokus pada Jakarta dan kota.

Lupa pada daerah lain dan pinggiran.

Dan Jokowi membaca peluang itu— melirik pemilih yang terabaikan.

Kempat, pada 17 Agustus 2017 yang lalu, Jokowi lah presiden yang mampu mengumpulkan mantan-mantan presiden secara lengkap. Hubungan Megawati dan SBY yang buruk beberapa tahun belakang. Menyebabkan, kesempatan dua orang ini bertemu selalu terken dala.

Jokowi lah yang mempertemukan orang berdua ini. Secara politik gaya Jokowi yang memainkan politik sisi tengah. Modal politik yang dimiliki Jokowi menyebabkan pilihan kepada calon lain pada 2019 sulit.

Kelima, Jokowi mampu membaca kebutuhan generasi milineal. Yakni, ikut-ikutannya Jokowi memainkan media sosial dan Vlog. Selain itu, Raisa figur artis top Indonesia Keenam, Bantuan Langsung Tunai (BLT) program populis pemerintahan SBY. Pada zaman Jokowi diganti dengan program Bantuan Langsung Non Tunai (BLNT). Zaman SBY masyarakat mendapatkan uang.

Pada zaman Jokowi : sepeda, sembako dan lainnya.

Politik populis Jokowi ini menarik. Bisa dilihat bahwa program BLNT Jokowi pun ditiru salah satu iklan e-Commerce Indonesia. Ini lah kehebatan Jokowi, ia bisa menjadi kesayangan banyak elemen. Politiknya ringan, mudah dan gampang dicerna banyak pihak.

Jadi, pilpres 2014 Jokowi lah yang berhasil merebut simpati publik dengan slogan Jokowi adalah kita, sebentar lagi tahun 2019—apakah Jokowi kembali jadi presiden kita?— hal ini wajar kita tanyakan sekarang, karena tahun politik telah mulai diluar perkiraan banyak orang.

Lampu Jalan K o n d i s i penerangan jalan dari Rimbo Tarok ke Belimbing dan Kuranji sangat minim. Belum lagi jalan berlubang.

Bahaya pak…., jangan tunggu jatuh korban baru diperbaiki.

085274000***

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Yohanes

6

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

POLITIK

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Bawaslu Sumbar Siap Kawal Pilkada, Pileg dan Pilpres PADANG, HALUAN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menyatakan siap untuk mengawal tahapan pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tahapannya hampir bersamaan dilaksanakan.

“Sesuai dengan program Bawaslu RI, yang petama Bawaslu mendengar masukan, saran dari masyarakat, yang nanti akan dievaluasi dan yang kedua ‘Bawaslu memanggil’ , maksudanya

memanggil putra-putri terbaik untuk menjadi pengawas pemilu baik untuk tingkat Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), termasuk proses perekrutan Panitia Pengawas Kecama-

tan (Panwascam) yang sedang berlangsung di semua kecamatan,” ujar Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, Selasa (3/10).

Khususnya empat daerah yang akan laksanakan Pilkada serentak tahun 2018 nanti, untuk Padang saat ini sedang dalam tahap proses, Sawalunto telah selesai proses rekruitmen dan tinggal mengumumkan hasil, sementara Padang Panjang sedang persiapan, dan Paria-

man sudah melaksanakan seleksi tertulis. “Kemudian telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) di Kota Padang, Pariaman, dan Padang Panjang serta Sawahlunto awal bulan ini,” ujarnya.

Ketua dan anggota Bawaslu yang baru dilant ik tanggal 20 September 2017 kemarin, sebelumnya juga sudah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dari Bawas-

lu RI. Serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan untuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga negara yang bertugas mengawas pesta demokrasi khususnya di Sumbar. “Kami baru kembali ke Sumbar tanggal 27 September, dan tanggal 28 nya kami langsung melakukan konsolidasi internal dengan Sekretariat Bawaslu Sumbar, dan konsolidasi dengan Pan waslu Kabupaten/Kota termasuk sekretarisnya,” ulas

Surya.

Dalam waktu dekat, Bawaslu Sumbar juga akan melaksanakan Bimtek, dan Rapat Koordinasi (Rakor) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

“Namun saat ini masih dirancang, bagaimana teknisnya. Lagipula saat ini kan sedang berlangsung proses perekrutan Panwascam, jadi kita selesaikan tahapannya satu-persatu dulu agar maksimal,” ujarnya. (h/rin)

Surya Efitrimen

KPUD Pasbar Sosialisasikan Verifikasikan dan Sipol PASBAR,HALUAN — Melang Pemilu serentak Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Gelar Sosialiasi Pendaftaran Verifikasi Faktual Partai Politik dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Tingkat Pasbar, kemaren di Aula Hotel Gucci, Kecamatan Pasaman.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak KPUD Pasbar mengundang seluruh pihak-pihak terkait. Seperti diantaranya masing-masing perwakilan Partai Politik, Kesbangpol, Panwas, Pol PP dan Disduk Capil. Pasalnya paska pengesahan Undangundang Pemilu No. 07 Tahun 2017 secara aturan ada yang berubah dari aturan sebelumnya. Sebagai pelaksana Pemilu KPUD Pasbar adakan beberapa tahapan awal agar para peserta Pemilu (Partai Politik) diberikan Sosialiasi jelang pendaftaran untuk Pemilu Tahun 2019 mendatang.

“Kepada seluruh jajaran Pelaksana dan peserta Pemilu agar mempersiapkan

diri untuk mehadapi pemilu mendatang. Karna UU No 7 tentang Pemilu berbeda dengan undang-undang sebelumnya, ada perubahan,” tutur Bupati Syahiran kepada haluan di saat pembukaan Sosialisasi Pendaftaran Verifikasi Faktual Partai Politik dan Sistem Informasi Partai Politik Atas nama Pemerintah Pasbar, kami meminta agar seluruh pihak terkait hendaknya bekerja sama dengan baik agar Pemilu mendatang bisa kita sukseskan bersama sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia, katanya Syahiran.

Sementara itu Ketua KPUD Pasbar, Syafrinaldi juga mengatakan kegiatan ini merupakan gelaran tahapan awal jelang pesta demokrasi Tahun 2019 mendatang.

“Sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan mulai dari tanggal 3-16 Oktober 2017 tentang pendaftaran Parpol, dan rentetan lain hingga penetapan hasil Pemilu serentak 2019 mendatang”, kata Syafrinaldi. (h/idn)

LAPSUS KOTA SOLOK AKTIFITAS KANTOR DIHENTIKAN SAAT AZAN

Solok Kota Beras Serambi Medinah G

ENDERANG yang ditabuh Walikota Solok Zul Elfian dan Wakilnya Reinier menjadikan Kota Solok sebagai Kota Beras Serambi Medinah, semakin dimantapkan.

Kini kota yang berada di jalur trans Sumatera ini semakin memperkokoh jati dirinya sebagai sebuah kota yang Islami dan diberkahi oleh Allah melalui peningkatan Iman dan Taqwa bagi masyarakatnya. Jika sebuah kota sudah diberkahi, musibah akan menjauh, prestasi bisa diraih dengan sukses Untuk mewujudkan Solok Kota Beras Serambi Medinah, kedua petinggi di Kota Solok dan didukung dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan berbagai terobosan dan sosialisasi pada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui spanduk-spanduk, media cetak, elektronik dan media sosial yang ada.

Kendati program tersebut menyentuh langsung

pada kehidupan beragama, namun bukan berarti program pembangunan lainnya tertinggal. Upaya menggerakan roda pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat juga dilaksanakan. Namun khusus untuk menuju kota yang diberkahi selalu dipacu.

Setidaknya ada beberapa program yang sudah digerakan untuk mewujudkan Solok Kota Beras Serambi Medinah, diantaranya gerakan shalat berjemaah, magrib mengaji , safari fajar dan melakukan r ehab mesjid yang kurang layak lagi ditempati.

Gerakan shalat berjemaah sudah dilaksanakan sejak dipercaya memimpin Kota Solok, tahap demi tahap mulai dilaksanakan, metodenya kata Zul Elfian dan Wakilnya Reinier, begitu azan berkumandang pada siang hari yang menandakan masuknya waktu salat zuhur, seluruh aktifitas di kantor dihentikan. Apapun pekerjaan dan bentuk pelaya-

Mesjid Agung Almuhsinin Kota Solok terlihat megah sebagai wujud dalam memantapkan Solok Kota Beras Serambi Medinah www.harianhaluan.com

nan pada masyarakat kecuali yang bersifat urgen distop, pegawai di setiap kantor langsung ke musala ataupun mesjid terdekat.

Para pegawai terutama yang bergama Islam dianjurkan mengikuti shalat berjemaah di mesjid ataupun musala, baik yang ada di kantor masing-masing, maupun di mesjid terdekat dengan kantor, begitu juga saat waktu salat asyar masuk juga diharapkan melaksanakan salat berjemaah. Untuk kegiatan Shalat berjemaah diakui Walikota Solok melalui Kabag Kesra Heppy Darmawan, belum seluruh OPD melaksanakan, terutama bagi OPD yang kantornya tidak memadai melaksanakan shalat berjemaah, namun setidaknya pegawai di OPD bersang kutan menghentikan aktifitasnya untuk melaksanakan shalat.

Sementara dalam kegiatan safari fajar, program itu sebelumnya sudah dimulai juga yang digagas saat Zul Elfian menjadi Wakil Walikota Solok,

karena dirinya yang melun curkan program tersebut maka sekarang saat menjadi walikota kembali dipertajam dan tidak hilang di jalan.

Program safari fajar dilak sanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota serta pimpinan OPD melaksanakan shalat subuh berjemaah di mesjid-mesjid secara bergiliran pada setiap hari Jumat.

Jumat ini mungkin di mesjid A, Jumat besok di mesjid B dan Jumat lusa lagi di mesjid C, begitu lah seterusnya, 5 menit sebelum azan subuh berkumandang, tim Pemda Kota Solok bersama pimpinan OPD sudah

WALIKOTA SOLOK ZUL ELFIAN

berada di masjid yang dituju. Sebelumnya pengurus mesjid, lurah dan camat diberitahu tentang kedatangan tim safari fajar tersebut. Usai shalat subuh berjemaah, dilakukan dialog bersama jemaah mesjid bersangkutan. Dialog yang dilaksanakan me nyang kut pembangunan dan Kota Solok, kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari.

Bermacam perta nyaan dan keluhan disampaikan jemaah mesjid tersebut pada tim safari fajar, keluhankeluhan itu bermacam-macam, ada yang masalah listrik, air bersih, sampah dan got-got yang tersumbat, oleh tim langsung ditanggapi, hanya dalam hitungan jam, keluhan warga bisa diatasi melalui gerakan cepat dari pimpinan OPD Kota Solok.

Tujuan safari fajar, selain mendekatkan diri antara pimpinan dengan masyarakat juga untuk mendengarkan langsung keluhan dalam pelayanan pada masyarakat, Walikota dan Wakil Walikota Solok tidak ingin hanya men dengarkan laporan sepi hak dari pimpinan OPD melainkan mela kukan cros cek si lang.

Khusus tentang program magrib me ngaji, masih dalam tahap sosialisasi namun beberapa kepala keluarga maupun di peru mahan-peru mahan pegawai

Pemda Kota Solok sudah dimulai. Kegiatan magrib mengaji salah satu langkah dalam mendidik anak-anak agar mencintai dan mengamalkan isi kandungan Alqur’an. Caranya, setelah shalat magrib, kepala keluarga bapak/Ibu mengajak anakanaknya membaca Alqur’an sampai m asuknya shalat Isya.

Hal-hal yang bisa mengganggu seperti TV maupun music room lainnya dimatikan, orangtua harus bisa menstop kegiatan hiburan yang ditayangkan melalui pesawat televi maupun music, anak-anak bisa membaca Alq ur ’a n dengan penuh ko s en terasi.

Bukan h a n y a membaca m elai nka n juga bisa mengarti

kan/terjemahan dari isi Alqur’an yang dibaca tersebut.

“Kita menyambut baik program magrib mengaji itu karena selama ini banyak anak-anak yang masih dalam pendidikan selalu berada di depan televisi, pada hal untuk menyaksikan siaran televisi masih banyak waktu yang lain,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solok Afrizal Tahib dalam suatu kesempatan dengan Haluan.

Melalui magrib mengaji, akan lahir qori dan qoriah yang bisa berbicara ditingkat Kota Solok dan Sumatera Barat bahkan bisa ketingkat nasional, pada kegiatan MTQ tingkat Sumatera Barat, rengking Kota Solok tahap demi tahap diperbaiki, apalagi saat ini juga sudah banyak bermun cu lan pondok-pon dok alqur’an se cara swada ya.(h/alf)

WAKIL WALIKOTA SOLOK REINIER

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

SAMBUNGAN

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

7

Kapolda ........................................ Dari Halaman. 1 Pemprov......................................... Dari Halaman. 1 dukung. Kegiatan ini sangat bagus.

Apalagi yang akan menjadi peaertanya itu mahasiswa se- Sumbar,” kata Fakhrizal kepada pada panitia Futsal Haluan Cup di kediamannya di Padang, Sabtu (30/9).

Kapolda akan melibatkan diri dalam Haluan Cup III 2017. Ia berharap, Haluan Cup III bisa menjaring para atlet futsal yang bisa membawa nama baik sumbar di kancah nasional nantinya. ”Futsa olahraga yang baru dan banyak digemari dewasa ini. Juga sudah ada kompetensi s ecara nasionalnya,” ujar Kapolda.

Irjen Fakhrizal memang dikenal sebagai Kapolda yang tak sungkan terjun langsung ke tengah masyarakat. Menurutnya, apa yang dilakukan bagian dari mendekatkan polisi, serta upaya membangun kampung halaman yang sudah lama ditinggalkannya. “Ini adalah bakti saya kepada kampung

halaman. Sudah menjadi kewajiban saya,” sambungnya.

Dijelaskanya, dalam tahun ini sudah berbagai kegitan yang dilakukan, mulai dengan zikir kebangsaan dengan 500 tunanetra yang digelar di halaman Mapolda, pertandingan tenis, bola voli dan sepak bola. “Kita juga gelar kejuaraan tinju amatir, berkerja sama dengan Pertina Sumbar,” sebutnya.

Pada penyelenggaran turnamen Futsal Haluan Cup II tahun lalu, tim mahasiswa UNP berhasil meraih juara setelah mengalahkan tim dari PNP dengan skor 7-1.

Hasil tersebut memastikan tim futsal mahasiswa UNP mempertahankan gelar juaranya di Haluan Cup I. Sedangkan bagi PNP, pencapaian tersebut merupakan peningkatan. Karena pada Haluan Cup I PNP tidak sampai ke babak final. Pada Haluan Cup I, UNP

bertemu dengan tim IPDN Bukittinggi. Namun sayangnya IPDN tidak bisa ikut Haluan Cup II karena jadwal turnamen bertepatan dengan ujian. Sedangkan di tingkat dosen, Unand berhasil meraih juara setelah mengalahkan dosen Universitas Taman Siswa dengan skor 5-1. Tim dosen Unand merupakan juara baru.

Pada Haluan Cup I tim dosen dari UNP. Namun di Haluan Cup II ini dosen UNP tidak mampu berbuat banyak.

Total hadiah yang akan diperebutkan adalah Rp33 juta. Untuk tingkat mahasiswa, juara I meraih hadiah Rp10 juta, juara II Rp7 juta, dan juara III Rp3 juta. Sementara itu, untuk tingkat dosen/staf juara I meraih Rp5 juta, juara II Rp3 juta, dan juara III Rp2 juta. Topskor mahasiswa dan dosen masingmasing akan mendapatkan ganjaran Rp1 juta. (h/mg-hen)

Jokowi ........................................... Dari Halaman. 1 tanah,” papar Irwan.

Pembangunan tahap pertama jalan tol yang menghubungkan Padang di Sumatra Barat dan Pekanbaru di Riau itu bakal mulai dilakukan pada 2018 mendatang.

Dalam pembangunan tahap pertama tersebut, ruas jalan tol yang terbangun akan menghubungkan Kota Padang dengan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

Targetnya, ruas Padang-Sicincin bisa fungsional pada 2019 mendatang. Sebetulnya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ingin agar pembangunan tahap awal bisa tembus ke Bukittinggi.

Namun, permintaan ini masih dikaji Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno beberapa waktu lalu menjelaskan, jalan tol PadangPekanbaru nantinya d ibangun tiga tahap. Tahap pertama adalah ruas Padang-Sicincin, kedua adalah ruas Pekanbaru-Bangkinang, dan terakhir menghubungkan ruang tengah antara SicincinBangkinang. Pemerint ah dan pelaksana proyek, PT Hutama Karya, menargetkan ruas pertama Padang-Sicincin dengan panjang kurang lebih 50 km bisa fungsional pada 2019 mendatang.

Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ruas PadangSicincin sebesar Rp 6-7 triliun.

“Kabupaten dan Kota yang dilalui tol harus kooperatif dalam pembebasan lahan. Soal anggaran tak perlu risau. Pusat sudah sediakan, lewat LMAN (Lembaga Manaje-

men Aset Negara) dan pinjaman JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang),” ujar Irwan dalam rapat koordinasi pembangunan tol Padang-Pekanbaru.

Irwan menyebutkan, pihaknya masih harus menunggu dokumen perencanaan pengadaan lahan yang disusun oleh PT HK dan Kementerian PUPR, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembebasan lahan. Penentuan trase jalan pun masih menunggu finalisasi dari pemerintah pusat. Paling tidak, dokumen pembebasan lahan baru akan diserahkan PT HK kepada Kementerian PUPR pada Februari 2018 mendatang.

Sementara itu, Manajer Senior Bagian Teknik PT Hutama Karya, Dinny Suryakencana mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil konsultan untuk bisa mengebut pengerjaan perencanaan pengadaan tanah dan penentuan trase. Awal 2018 mendatang, ujarnya, dokumen final tentang trase ini bisa diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Tapi tahap pertama yang digarap adalah PadangSicincin ya. Untuk kelanjutannya masih ada kajian karena akan masuk pendanaan dari JICA yang dua minggu lalu sudah ke sini.

Datangnya JICA ke Indonesia membuat rencana trase berubah dari yang sebelumnya pembangunan tol tanpa terowongan, kini direncanakan akan dibangun sejumlah terowongan. Pembangunan terowongan yang diyakini memangkas panjang tol yang

harus dibangun ini sekaligus mengubah perencanaan trase.

“Jepang kemungkinan akan menggunakan teknologi terowongan. Trase awal akan berubah,” katanya.

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru d irencanakan akan menelan biaya besar. Pembangunan jalur tol ini mengacu pada Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017 tentang Program Strategis Nasional Bidang PUPR. Bila pembangunan ruas tol ini rampung, maka jarak PadangPekanbaru bisa ditempuh dalam waktu 3-4 jam saja. Saat ini masyarakat masih harus menempuh jalur berliku dengan lama perjalanan 9-10 jam untuk menuju Pekanbaru dari Padang, atau sebaliknya.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna. Katanya, biaya pembangunan Tol di Sumatera Barat hingga Riau ini cukup tinggi mengingat diperlukan adanya dua terowongan. “Tol Pekanbaru kan memang sedang dilakukan persiapan. Kalau ditotal, biaya konstrusinya Rp 35 triliun,” ujar Herry Trisaputra Zuna.

Herry mengatakan, panjang terowongan ini mencapai 7 kilometer. Adapun pembangunan terowongan ini, imbuh dia, nantinya akan menggunakan teknologi tinggi. Belum dapat dipastikan apa teknologinya, karena pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap jenis tanahnya untuk menentukan bagaimana penanganannya. (h/dib)

Panglima ....................................... Dari Halaman. 1 kan politik negara, bukan politik praktis. Artinya, tindakan yang dia lakukan selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait tudingan manuver politik yang dialamatkan kepada Gatot beberapa waktu belakangan ini. “TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis. Sebagai panglima saya harus melaksanakan tugas sesuai konstitusi. Politik saya politik negara,” ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10).

Gatot menuturkan, selama 72 tahun berdiri, TNI selalu memastikan posisinya di tengah masyarakat. Hal itu, lanjut Gatot, sejalan dengan tema HUT ke-72 TNI tahun 2017, yakni ‘Bersama Rakyat, TNI Kuat’. Ia mengatakan, sejarah telah membuktikan bahwa TNI tidak pernah berjuang sendirian dalam perang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Gatot menegaskan bahwa TNI akan selalu berpihak pada rakyat dan bersikap netral dalam politik praktis. “TNI tidak pernah berjuang sen diri selalu bersama dengan rakyat. Maka sentral kekuatan TNI adalah bersama rakyat. Tanpa rakyat TNI tidak ada apa-apanya,” kata Gatot.

Panglima juga mengaku siap memberikan keterangan ke DPR terkait pernyataannya soal senjata impor. “DPR itu lambang konstitusi. Kalau memanggil, maka saya akan saya memberikan penjelasan,” kata Gatot Nurmantyo.

Gatot mengaku belum menerima surat undangan resmi terkait pemanggilannya oleh lembaga legislatif. “Saya baru membaca di media, bahwa DPR akan memanggil,” ujarnya.

Gatot menambahkan, meski kasus impor senjata jadi perbincangan, hubungan TNI dan Polri masih terjalin hangat. “Saya selalu berkomunikasi dengan Kapolri, bahkan biasa ke rumah,” ujar Gatot.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) www.harianhaluan.com

Fadli Zon, menilai isu pembelian 5.000 pucuk senjata api oleh lembaga non-militer, yang dihembuskan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sangat sensitif.

Fadli mengusulkan ada dua cara menyelesaikan polemik ini.

Pertama, Presiden Joko Widodo memanggil pihak terkait seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga Kepala BIN Budi Gunawan. “Seharusnya pihak yang terkait, mungkin Presiden seharusnya dipanggil semua, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN kemudian secara satu suara informasi itu selesai,” kata Fadli.

Selanjutnya, harus ada penjelasan dari pemerintah kepada DPR terkait hal ini. Untuk itu dirinya mengusulkan untuk menggelar rapat koordinasi antara Komisi I dan Komisi III. Diketahui lembaga yang berwenang memesan dan menggunakan senjata api merupakan mitra kerja Komisi I dan Komisi III. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap, rapat koordinasi digelar usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.

“Mungkin Komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi rapat gabungan Komisi I dan Komisi III. Nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata,” kata Fadli.

Fadli menilai perbedaan informasi antara Gatot, Wiranto, Ryamizard hingga Tito menunjukkan lemahnya koordinasi di level pemerintahan. “Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini,” kata Fadli.

Diketahui, isu impor senjata yang diucapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September 2017 semakin liar seiring informasi senjata dan amunisi impor Kepolisian yang tertahan di Gudang Kargo, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Fadli menilai perbedaan

informasi antara Gatot, Wiranto, Ryamizard hingga Tito menunjukkan lemahnya koordinasi di level pemerintahan. “Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini,” kata Fadli.

Diketahui, isu impor senjata yang diucapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September 2017 semakin liar seiring informasi senjata dan amunisi impor Kepolisian yang tertahan di Gudang Kargo, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai sejumlah pihak sedang m elakukan manuver politik terkait sejumlah pernyataannya. Namun, Gatot berkali-kali membantah bahwa apa yang ia lontarkan adalah manuver poltitik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Gatot, jika sedang bermanuver politik, maka dia hanya akan menyampaikan pernyataan yang baik dan menarik simpati publik.

Sejumlah kritik memang ditujukan kepada Panglima TNI. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik misalnya, yang menganggap pernyataan Gatot soal pembelian senjata merupakan contoh manuver politik. Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas. “Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang.

Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo,” ujar Rachland beberapa waktu yang lalu.

Tak berbeda, Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie meminta Gatot pensiun dini dan bergabung ke partai politik. Connie menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik. “Dalam harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI membuat chaos semacam ini.

Dia senang sekali menggunakan drama politik,” kata Connie dikutip dari detik.com. (h/ben)

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, penghargaan ini,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Sumbar, Ade Rahman, setelah menyerahkan penghargaan tersebut kepada gubernur Sumbar, di istana gubernuran, Selasa (3/10).

Ia menjelaskan, penghargaan itu diberikan pemerintah karena Pemprov Sumbar berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada 2016 dengan capaian standar tertinggi. “Pada 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar kembali m emperoleh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ini capaian luar biasa. Sumbar mendapatkan WTP lima kali berturut-turut,” tuturnya.

Ia mengutarakan, upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar untuk mempertahankan WTP tersebut menjadi dasar Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemprov Sumbar karena tidak mudah mempertahankan WTP yang telah diperoleh

selama 5 tahun berturut-turut sejak 2012. “Semoga penghargaan ini dapat mendorong semangat dari Pemprov Sumbar dalam pencapaian WTP pada tahun berikutnya. Opini WTP yang diperoleh Pemprov Sumbar juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sumbar untuk mendapatkan WTP. Pada 2016, 17 kabupaten/kota di Sumbar mendapatkan WTP. Ini capaian luar biasa,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Keuangan yang telah menyerahkan penghargaan kepada Pemprov Sumbar karena telah be rhasil menyusun dan menyajikan LKPD capaian standar tertinggi, yakninya WTP. “Semoga penghargaan yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui menteri keuangan ini dapat semakin memacu semangat dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertahankan WTP yang telah diperoleh

selama lima tahun berturut-turut ini,” katanya didampingi Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit; Kepala Bappeda Sumbar, Hansasri dan Kabiro Humas, Jasman Rizal.

Sejak menjadi gubernur periode pertama pada 2010, kata Irwan, ia sudah berkomitmen memperbaiki laporan keuangan daerah. Komitmen itu ditunjukkan dengan dibentuknya Biro Aset di bawah Sekretariat Daerah untuk memperbaiki laporan tentang aset yang s ebelumnya bermasalah karena gempa 2009.

“Dengan dukungan seluruh ASN dan OPD, akhirnya WTP dapat kita peroleh sejak 2012 hingga 2016. Semoga opini WTP ini dapat kembali diperoleh pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Gubernur Sumbar kaget mendapatkan penghargaan itu karena tak ada pemberitahuan sebelumnya. “Saya hanya diberitahu akan ada tamu yang datang. Ternyata adalah utusan Menteri Keuangan yang langsung menyerahkan penghargaan ini,” tuturnya. (h/adv)

PT Wira ......................................... Dari Halaman. 1 beberapa titik bibir pantai, terdapat gumpalan besar minyak PFAD di kedalaman 15-25 cm.

Sedangkan gumpalan yang mengapung ditengah laut memang sudah tinggal sedikit. Hanya saja di dermaga pelabuhan Teluk Bayur masih terdapat Oil Bomb yang mengunci penyebaran PFAD karena masih menumpuk dan belum diangkat. Dalam tinjauan ini, Dirjen Gakkum KLHK juga melihat kandungan air laut sudah memiliki kadar lemak yang tinggi dan berminyak. Hal ini dipastikan akan mengganggu ekosistem laut di Teluk Bayur dan sekitarnya.

Dengan masih banyaknya gumpalan yang mencemari laut, Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada PT Wira Inno Mas jika sampai batas waktu pemulihan yang diberikan Pemko Padang habis (7 hari-red) tidak mampu membersihakan laut dan pantai.

Termasuk mengeruk pasir-pasir pantai da mengambil material yang sudah terbenam. “Banyak kehidupan ekosistem laut yang terganggu. Apakah ini berbahaya atau beracun, masih kami dalami.

Sampel-sampelnya sudah diambil dan dikirim ke Jakarta. Jika sampai batas waktu yang diberikan Pemko Padang habis dan perusahaan belum berhasil membersihkan laut dan pantai, kami akan memberikan sanksi,” kata Rasio kepada Wartawan di Pulau Pasir Gadang, Selasa (3/10) Ia juga mengatakan, sanksi yang akan diberikan masih dalam pembahasan internal. Namun, apa sanksinya dipastikan sepadan dengan kerusakan yang ditimbul-

kan. Pasalnya, PFAD sudah mulai tenggelam dan dipastikan karangkarang di sekitar Teluk Bayur akan terganggu perkembangannya. “Sanksi kami ada berupa administratif, pidana dan perdata.

Tapi saat ini, tim masih bekerja untuk beberapa hari kedepan.

Bagaimana sanksinya, saya tunggu dulu hasil rangkuman rekanrekan yang saat ini masih menyusuri pantai dan laut di sekitar Teluk Bayur ini,” kata Rasio.

Dijelaskan Rasio, Sanksi administrasi bisa berupa pencabutan izin operasional perusahaan. Sedangkan untuk pidana, akan dibahas sampi sejauh mana kerusakan lingkungan terjadi akibat kebocoran tangki PFAD ini. Dan untuk perdata, pihak perusahaan harus mengganti kerugian para nelayan dan masyarakat dalam bentuk materi dengan tercemarnya laut.

Sementara itu Manager Operasional PT Wira Inno Mas, Hendra Leo menyebutkan pihaknya sudah semaksimal mungkin melakukan pemulihan dan mengangkat PFAD dari laut dengan menerjunkan sekitar 250 personil yang terdiri dari masyarakat, karyawan, Pol Air dan Marinir. “Intinya kami terus fokus kepada penanganan pasca kejadian. Kami diberi selama 7 hari untuk masa pemulihan dan itu akan diupayakan semaksimal mungkin. Target kami, laut dan pantai benar-benar bersih,” katanya.

Ditambahkan Leo, dalam penanganan sampai saat ini pihaknya tidak mengalami kesulitan.

Hanya saja, penyebaran PFAD yang sulit dipantau dan dikendalikan. Hal ini karena sampai saat

ini belum ada teknologi untuk membaca dan menganalisa arus laut. “Kendala tidak ada. Hanya saja arus laut yang tidak bisa kami tebak. Makanya penyebaran PFAD ini tidak bisa terbaca oleh kami,” katanya.

Dalam investigasi internalnya, Hendra Leo mengatakan kebocoran tangki ini diakibatkan getaran gempa bumi yang membuat lempengan baja tangki saling bergesekan dan membuat keropos. Jika Ditjen Gakkum LKHK akan memberikan sanksi karena perusahaan mengabaikan standar operasional, pih aknya mengaku akan patuh dan taat pada aturan. “Kami siap mengikuti proses hukum dan akan selalu taat pada aturan. Namun perlu dipertimbangkan, kerusakan tangki bukan kesalahan kami.

Namun, karena faktor alam yakni gempa bumi yang membuat tangki keropos,” katanya.

Salah seorang nelayan yang diberdayakan PT Wira Inno Mas untuk mengangkat minyak PFAD, Ujang menuturkan selama mengangkat PFAD, nelayan menerima upah dari perusahaan sebesar Rp250 ribu/orang. Upah ini diluar makan, minum dan fasilitas. Sedangkan bagi nelayan yang memiliki kapal, perusahaan menyewanya antara Rp 1 – 2,5 juta perhari. “Nelayan di sini ada 220 orang yang diberdayakan oleh perusahaan. Kami diupah Rp 250 ribu dan diberi makan, minum dan beberapa fasilitas. Untuk kapal, ada 30 milik nelayan yang disewanya. Mulai dari satu hingga dua setengah juta perhari,” katanya. (h/ang)

DPRD Sumbar ............................... Dari Halaman. 1 selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi. “Pertanyaannya, apakah kepergian anggota DPRD Sumbar ke Jerman untuk menyaksikan pameran pariwisata merupakan agenda yang selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas? Tentu tidak. Jumlah anggaran yang terpakai, Rp10 miliar tidak sedikit. Hal ini tentu akan sangat bertentangan dengan instruksi presiden dan Mendagri yang meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran,” tutur Antoni.

Bila dikaitkan kepergian anggota dewan yang dilakukan secara bertahap itu dianggap tidak berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD Provinsi. “Hal ini, tentu akan berimplikasi terkait dengan penggunaan anggaran. Jika penggunaan anggaran tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas, maka penggunaannya sangat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.

Seharusnya DPRD lebih berpikir jauh. Batalkan saja kunjungan tersebut,” sebut Antoni.

Lembaga Integritas mendesak agar Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah menolak izin perjalanan dinas yang diajukan oleh 59 anggota DPRD Sumbar dan mengimbau penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran terkait rencana perjalanan dinas 59 anggota DPRD Sumbar tersebut. “Kalau ada yang janggal, proses hukum mesti dijalankan,” ucap Antoni.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas Nurul Fikri juga menyebutkan tidak setuju atas perjalanan dinas anggota DPRD

Sumbar ke tujuh negara di tiga benua tersebut. Ia menilai, hal tersebut tidak priopritas yang harus dilakukan DPRD Sumbar saat ini. “Tidak setujunya ia terhadap hal tersebut karena yang pertama, kunjungan tersebut akan memakan anggaran sebanyak Rp10 miliar. Kedua, sifatnya hanyalah mendampingi, masih banyak yang bisa dilakukan oleh DPRD Sumbar dengan uang Rp10 miliar Kami merasa itu belum prioritas yang harus dilakukan DPRD Sumbar saat ini. Uang sebesar Rp10 miliar itu tidak sedikit, banyak program yang lebih bermanfaat yang dapat dilakukan dengan anggaran sebanyak itu,” katanya, Selasa (3/10).

Ditambahkan Nurul, apalagi hari ini kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif sedang menurun seiring kasus yang membelit DPR RI. Alangkah lebih baik jika DPRD Provinsi Sumbar tidak melakukan perjalanan dinas ini, yang terlalu banyak menghabiskan uang rakyat.

“Jangan rusak kepercayaan kami, dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,” sebutnya.

Pimpinan DPRD Gelar Rapat Terkait sorotan tersebut, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis menyebut, DPRD akan melakukan rapat gabungan pimpinan, Rabu (4/10). “Besok (hari ini-red) ketua akan rapat gabungan pimpinan dengan saya. Tentang kunjungan ke luar negeri. Apakah akan dilanjutkan atau bagaimana. Besok saja informasinya,” ujar Raflis kepada Haluan, Selasa (3/10).

Raflis menambahkan, dari 59 anggota DPRD Sumbar yang

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

disebut-sebut akan berangkat ke luar negeri, baru empat yang pasti akan terbang Jumat (5/10) mendatang. Yakninya Hidayat sebagai Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon Sekretaris Komisi II, Afrizal Ketua Komisi III, sementara Ketua Komisi IV M Nurnas batal berangkat karena alasan tersendiri.

Negara tujuan keberangkatan perdana rombongan DPRD adalah Jerman. Agendanya menghadiri pameran pariwisata.

Tentang keberangkatan anggota DPRD yang lain, yang mana disebut-sebut sekitar 59 anggota DPRD akan pergi bertahap, Raflis mengatakan belum bisa memaparkan secara jelas jadwal masingmasingnya. “Kita tak bisa sampaikan sekarang karena jadwalnya belum didapat. DPRD sifatnya kan mendampingi, jadi menunggu undangan dari Pemprov,” tegas Raflis.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat menuturkan kunjungan kerja DPRD ke luar negeri adalah untuk mendampingi OPD Pemprov dalam rangka promosi daerah. “Anggarannya tak sampai Rp100 juta seperti yang diberitakan, sekitar Rp70 jutaan perorangan. Jadi kalau ditotal semuanya tak sampai lah Rp10 miliar,” lugas Hidayat.

Di lain sisi, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri, Akmal ketika dihubungi mengaku belum dapat informasi tentang rencana kunker anggota DPRD Sumbar ke luar negeri. “Maaf saya belum tahu, coba ditanya ke DPRD nya ya,” tukas Akmal saat dikonfirmasi persoalan ini. (h/len/ ben/mg-mel) Layouter: IRV@ND

8

PENDIDIKAN

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PASCA PERALIHAN 600 SMA/SMK

DPRD Desak Disdik Bentuk Cabang PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendesak dinas pendidikan segera membentuk cabang dinas guna mendukung dinas terkait menyelenggarakan urusan pendidikan menengah yang sekarang jadi tanggungjawab provinsi.

Seiring pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi yang resmi diberlakukan awal 2017 lalu, kinerja dinas pendidikan (Disdik) dinilai akan semakin berat tanpa adanya cabang dinas.

“Urusan pendidikan tingkat menengah yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota tidaklah mungkin dapat dikendalikan dinas pendidikan saja, harus ada cabang dinasnya,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano saat rapat paripurna DPRD Sum-

bar, Senin (2/10).

Ditambahkan Arkadius, ketika telah dibentuk cabang dinas, maka pelaksanaan pendidikan SMA/ SMK di kabupaten/kota juga bisa diawasi agar berjalan maksimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Ali Asmar mengatakan, sekitar 600 lebih SMA/SMK yang ada di 19 kabupaten/kota menjadi wilayah kerja dinas pendidikan sejak kewenangan sekolah menengah pertama beralih ke provinsi.

“Untuk kelancaran kinerja dari dinas pendidikan, minggu kemarin telah disetujui Kementerian Dalam Negeri kita boleh membentuk delapan cabang dinas di daerah,” ulas sekda.

Karena, cabang dinas yang dibentuk hanya sekitar delapan, urusan SMA/SMK ini ada yang digabung antara kabupaten/kota yang satu dan yang lain. Satu cabang dinas mengurusi sekitar satu sampai tiga daerah.

“Kecuali Mentawai, karena jauh cabang dinasnya akan berdiri sendiri,” ulas sekda. Lebih lanjut sekda menyampaikan, saat ini pendirian sejumlah cabang dinas t adi tengah dalam proses. Paling lambat akhir tahun semuanya ditarget telah bisa beroperasi. (h/len)

SISWI SMPN 2 BAYANG

Siti Raih Juara 2 Pelajar Berprestasi PAINAN, HALUAN — Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bayang, Kecamatan Bayang, Siti Fuja Dwiyani meraih juara 2 untuk kategori siswa/siswi berprestasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Perlombaan pelajar berpretasi tersebut, langsung diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pessel yang diikuti seluruh sekolah menengah pertama yang ada di daerah itu.

Kepala Sekolah SMPN 2 Bayang, Alwis mengatakan, prestasi yang diraih pelajarnya tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi pihak sekolah. Hal itu, kata dia, tak terlepas dari kerja keras semua pihak, serta hubung- TERIMA HADIAH — Siti Fuja Dwiyani menerima hadiah secara simbolis atas perolehan juara an yang baik antar kepala 2 untuk kategori pelajar berprestasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). IST sekolah, para pelajar dan majelis guru di Sekolah. pannya, SMPN 2 Bayang tanpa kursi. Sementara terhadap para pelajar.

“Hal ini merupakan mampu menjadi yang ter- pada 21 lokal lainnya, “Dari keseluruhan mosuatu kebanggaan bagi baik pada tingkat provinsi masih ada yang meng- biler yang ada di sekolah kita semua. Sebab, baru hingga nasional,” sebutnya. gunakan kursi plastik un- ini, diperkirakan hanya 10 pertama kali sekolah kami Dijelaskannya, jumlah tuk proses belajar menga- persen saja yang layak meraih prestasi seperti pelajar di sekolah ada jar,” jelasnya. pakai. Terkait kondisi ini, ini,” kata Alwis di Painan, sebanyak 601, dengan juDitambahkannya, saat saya berharap kepada peSenin (2/10). mlah lokal sebanyak 23. ini keadaan mobiler di se- merintah daerah melalui Menurutnya, perlom- Dari keseluruhan lokal itu, kolah itu tidak seluruhnya dinas terkait, agar membaan pelajar berprestasi menurutnya, yang memi- bisa dimanfaatkan oleh berikan solusi dan bantuyang diikuti seluruh SMP liki kursi dan meja hanya pelajar dalam melaksana- an terhadap kondisi ini. se-Kabupaten Pessel itu 21 lokal saja, sementara kan proses belajar me- Seh ingga ke dep annya diselenggarakan baru-baru dua lokal lainnya masih ngajar. Sehingga dengan pelajar dapat belajar dengini oleh Dinas Pendidikan minim pelengkapan be- minimnya sejumlah pe- an nyaman saat proses dan Kebudayaan Pessel lajar mengajar. ralatan tersebut tersebut, belajar mengajar berlangselama dua hari penuh.

“Dua lokal ini, bisa akan memicu terganggunya sung,” tutupnya seraya “Kami berharap ke de- dikatakan pelajar belajar proses belajar mengajar berharap. (h/mg-kis)

PARIWARA DPRD PASBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DPRD Jemput Aspirasi Masyarakat D

EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat melakukan kunjungan lapangan (Reses) untuk menjemput aspirasi masyarakat.

Menurut Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K, reses yang dilakukan anggota dewan merupakan rangkain kewajiban untuk mengakomodir apa yang diinginkan masyarakat terkait dengan pembangunan masyarakat Pasbar.

“Sementara masa reses merupakan masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung, menjumpai konstituen (rakyat) di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring,

menampung aspirasi konstituen, serta melaksanakan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan anggota dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok,” papar Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K. Menurut Daliyus K, kegiatan reses telah diatur dalam UU nomor 27 tahun 2009 pada pasal 318 ayat (2) dan (3). Dasar pelaksanaan reses, antara lain adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU RI No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, dan UU RI

DALIYUS K

FETRIS OKTRI HARDI

EDRI SYAHRINAL

Ketua DPRD Pasbar

Wakil Ketua DPRD Pasbar

Wakil Ketua DPRD Pasbar

No. 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah.

“Tujuan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disidangkan sebelum aspirasi itu diusulkan masuk ke dalam program pembangunan pemerintah Pasaman Barat,” Kata Daliyus K. Menurut Daliyus K, melalui kegiatan reses yang dilakukan ini anggota DPRD dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan di Pasaman Barat.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, menurutnya, kegiatan reses ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPRD Pasaman Barat. Se-

KETUA DPRD Pasaman Barat, Daliyus K ketika kunjungan dinas ke Rutan Talu www.harianhaluan.com

bagaimana diketahui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, serta menuntut anggota DPRD untuk memiliki kemampuan yang cepat dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

“Dari kegiatan reses, akan dapat masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan, semua masukan yang dihasilkan dari reses harus menjadi catatan bagi anggota DPRD, lalu dibawa kemasa persidangan reses untuk dipertimbangkan, serta ditindaklanjuti sekiranya

BIMBINGAN teknis (Bimtek) DPRD Pasaman Barat.

aspirasi itu dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun depan,” ulas Daliyus K. Selain menyerap aspirasi

MELAKUKAN kunjungan kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dan pembangunan di Pasaman Barat

YUN Syahiran satu-satunya anggota dewan perempuan dari Pasaman Barat

masyarakat di dapil masingmasing, juga sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sambil melihat kondisi daerah, serta melihat persoalan apa yang sedang terjadi ditengahtengah masyarakat, lalu disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Oleh sebab itu, usulan masyarakat saat reses akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk masuk dalam program pembangunan tahun depan,” tegasnya.

Pelaksana reses DPRD biasanya dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan difasilitasi sekretariat DPRD. Para peserta reses

tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat, antara lain camat, TNI/Polri, organisasi politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, LSM, serta kelompok masyarakat lainnya.

“Untuk Pasaman Barat, saat ini masyarakat kita masih banyak membutuhkan pembangunan dari segala aspek, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Serta ada beberapa daerah di Pasbar yang masih dalam kategori daerah tiga T (terpencil, terluar dan tertinggal). Selain itu, tugas kita untuk saling mendukung agar Pasaman Barat keluar dari daerah tertinggal,” ungkapnya. (h/ows)

SALAH satu kegiatan reses DPRD Pasaman Barat Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

9

RETRIBUSI HINGGA SEPTEMBER 2017

Dinas Perdagangan Raup Rp4,1 Miliar PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal menyampaikan, hingga 30 September 2017 realisasi retribusi sudah mencapai Rp4,1 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibanding tiga tahun belakangan.

“Jika kita lihat pada tiga tahun sebelumnya pada bulan yan sama kit cukup bebangga. Karena usaha keras kita membuahkan hasil yang baik dan punya nilai posisitif,” ujar Endrizal.

Dikatakannya, pada tahun 2014 retribusi terealisasi pada angka Rp2,1 miliar, naik pada

tahun 2015 terealisasi Rp2,5 miliar dan pada tahun 2016 terealisasi pada angka Rp3 miliar serta meningkat tajam pada tahun 2017 terealisasi Rp4,1 miliar.

Semuanya dihitung sama per tanggal 30 September.

“Retribusi diperoleh dari harian oleh Pedagang Kaki Lima

(PKL), bulanan oleh kios dan toko, wc, royalti Plaza Andalas dan berkaitan tera ulang serta bidang kemetrologian,” tuturnya.

Endrizal optimis dalam waktu tiga bulan ke depan retribusi akan meningkat dan berjalan lancar.

Tambahannya pada tahun ini yaitu retribusi tera ulang dan minuman beralkohol.

“Pada tahun lalu belum ada karena masih lingkupnya Dinas Pasar. Namun sekarang sudah ada retribusinya,” pungkas Endrizal. (h/win)

BANGUN JEMBATAN— Sejumlah pekerja tengah merangkai kerangka besi yang akan digunakan untuk pembangunan Jembatan Layang di Lolong belakang Pangeran Beach Gotel Padang, Selasa (3/10). Pembangunan ini sempat terhenti cukup lama dan saat ini mulai dilanjutkan kembali. huda putra

10 Pelajar Terjaring di Warnet PADANG,HALUAN—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang berhasil mengamankan sepuluh orang pelajar yang sedang asyik bermain game online dan Play Station (PS). Mereka diamankan karena bermain disaat jam pelajaran sekolah sedang berlangsung. ”Kita tangkap dari warung internet (warnet) Warior, dan Warnet Ozi di Jalan Adinegoro Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah sekitar pukul 10.00 WIB,”ujar Plt Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison saat ditemui Haluan, Selasa (3/10).

Pantauan Haluan, usai dia-

www.harianhaluan.com

mankan pelajar tersebut dibawa ke Markas Komando (Mako) Satpol PP di Jalan Tan Malaka. Dari 10 pelajar tersebut, dua diantaranya masih merupakan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sepuluh pelajar yang berhasil diamankan yakni AR dari SMP 15, AV SMK 5, II SMK Indonesia Raya, MA SMP 13, BR SMK10, AC SMK10, GR SMA Pertiwi.

Kemudian, GA SMK 5, AD SMA Baiturahmah, dan YG dari SMK 6.

Dikatakan Yadrison, lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah merupakan sebagai pemicu utama masih maraknya pelajar

Redaktur:Afrianita

yang kedapatan berkeliaran warnet dan PS saat jam pelajaran tengah berlangsung. ”Kesibukan orangtua karena pekerjaan membuat anak-anaknya yang masih berstatus sebagai pelajar menjadi tidak terawasi dan terkontrol,”sebutnya.

Ditambahkannya, pelajar yang diamankan saat ini tidak hanya sekali tertangkap saat bermain warnet di jam pelajaran.

Untuk itu, pengawasan dari sekolah juga sangat dibutuhkan.

Agar siswanya tidak bolos saat jam pelajaran, sehingga diamankan oleh Satpol PP. (h/mg-mel)

Layouter: Rahmi

10

PADANG

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

23 Kelurahan Tergolong Kumuh PADANG,HALUAN — Kawasan pemukiman kumuh di Kota Padang mencapai 107,96 hektare. Sebanyak 23 kelurahan dari 104 kelurahan yang ada termasuk kedalam kawasan kumuh.

KEMPESKAN BAN — Dishub Kota Padang melakukan penggembosan (pengempesan) ban mobil-mobil yang parkir di ruas badan jalan khatib Sulaiman, kemarin (2/10). Hal ini sebagai bentuk sanksi kepada pemilik kendaraan yang membandel karena tetap memarkir kendaraannya di badan jalan yang jelas-jelas ada rambu dilarang parkir. HUDA PUTRA

Damkar Seleksi 590 Pegawai Kontrak Kesuksesan Progul Tergantung Budaya Kerja ASN PADANG, HALUAN — Walikota Padang menilai, kesuksesan sepuluh program unggulan (progul) Mahyeldi dan Emzalmi (Mahem) sangat bergantung kepada budaya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. ”Budaya kerja yang diformulasikan akan menguatkan kesatuan visi, obsesi dan spirit kebersamaan dalam mewujudkan organisasi pemerintah yang lebih baik,”kata Mahyeldi saat memberikan arahan dalam kegiatan Workshop Formulasi Budaya Kerja di salah satu hotel di Padang, Senin (2/10). Dikatakan Mahyeldi, untuk menyampai kesuksesan progul tersebut dibutuhkan lima rumus budaya kerja yang harus diterapkan. Yakni agamis, terpercaya, kejujuran, keteladanan dan transparansi. ”Budaya kerja ini hendaknya mengakar dalam setiap ASN di lingkungan Pemko Padang, sehingga amanah menjalankan program mendapatkan hasil yangsesuaidenganharapanmasyarakat,”ujarWako kepada Haluan. Selain itu disebutkan Wako, kesamaan budaya kerja juga akan mendatangkan kesamaan persepsi dalam menyikapi beragam permasalahan dalam kerja.Saat ini Pemko Padang sedang berpacu untuk menyelesaikan 10 progul yang ada. Sekitar 75 persen pelaksanaan progul telah berjalan. ”Semua sudah terlaksana. Tinggal beberapa poin yang terkendala karena aturan dan hal teknis lainnya. Tapi letak keterlambatan bukan dari Pemko Padang melainkan karena berkaitan dengan aturan pusat seperti pemberian santunan kematian dan pembangunan terminal tipe A,” jelas Mahyeldi.(h/mg-mel

TES terhadap 590 orang calon tenaga kontrak Damkar di Gelanggang Olahraga (GOR) H Agus Salim Padang, Selasa (3/10). IMAM

PADANG, HALUAN — Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang melakukan tes terhadap 590 orang calon tenaga kontrak Damkar di Gelanggang Olahraga (GOR) H Agus Salim Padang, Selasa (3/10).

Sekretaris Dinas Damkar Kota Padang Syukral mengatakan 590 peserta ini yang lulus admistrasi dan dipanggil untuk mengikuti tes fisik dan jasmani hingga hari Kamis.

“Kemarin semua peserta tes

sudah kita kumpulkan, hari dipanggil untuk tes 210 orang, sisanya besok (red, hari ini) dan kamis,” kata Syukral kepada Haluan saat melihat langsung proses tes tersebut.

Semua peserta akan mengikuti tiga tahapan seleksi, yang pertama fisik dan jasmani, pantokir dan narkoba.

“Nanti, akan diterima sebanyak 75 orang yang akan menempati posisi sebagai regu pemadam, mekanik dan juga

sopir. Untuk regu pemadam, syaratnya harus tamatan SLTA atau sederajat dan umur maksimal 25 tahun, untuk sopir harus memiliki SIM B1. Sedangkan mekanik harus berpengalaman memperbaiki mobil besar,” tambah Syukral.

Jumlah tersebut masih banyak kekurangan, standar dari pemadam keabakaran saat ini Damkar Padang membutuhkan 200 orang personi. Sedangkan saat ini hanya ada 54 regu pemadam.

“Tahun ini baru 75 orang, seharusnya kita butuh sekitar 150 orang lagi. Tapi harus bagaimana lagi, hal ini dikarenakan anggaran yang terbatas,” ujarnya Sementara, Kepala Bidang Damkar Kota Padang Basril mengatakan personil yang baru ini akan ditempatkan di mako Jalan Rasuna Said dan juga disebar di pos-pos Damkar yang ada.

“Kita punya 4 pos selain di mako, yaitu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Bungus dan Kecamatan Koto Tangah,” terang Basril yang juga hadir melihat proses seleksi tersebut.

Diakuinya, saat ini Damkar menerima paling banyak dibandingkan penerimaan sebelumnya. Walau jumlah tersebut belum memenuhi kekurangan yang ada, namun pihaknya tetap melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya.(h/mg-hen)

90 Botol Miras Disita Satpol Pamong Praja

SEJUMLAH petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang mengamankan 90 botol minuman keras dari salah satu kedai di kawasan Adinegoro, Padang, Senin (2/10) malam.

Penertiban ini bertujuan untuk memberantas minuman keras yang masih banyak beredar di warung-warung pinggir jalan tanpa kepemilikan ijin jual. HUDA PUTRA

PADANG, HALUAN —Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang mengamankan puluhan botol minuman keras (miras) di toko Metro kawasan Lubuk Buaya Padang Kecamatan Koto Tangah.

“Sekitar 90 botol miras berhasil kita sita dari Toko Metro tersebut. Kita melakukan razia Senin (2/9) malam sekitar pukul 23.30 WIB dan berhasil menyita www.harianhaluan.com

puluhan botol miras hanya dari satu toko atau kedai saja,”ujar Plt Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison, saat ditemui Haluan, Selasa (3/9).

Dikatakan Yadrison, puluhan botol minuman keras disita karena pedagang yang berada di Jalan Adinegoro Lubuk Buaya tersebut, tidak memiliki izin untuk menjual minuman sejenis alkohol. Namun NT

(si pemilik toko) masih kedapatan menjual minuman haram itu.

“Petugas sudah sering memberikan peringatan kepada pedagang agar tidak lagi menjual minuman keras, tetapi si pemilik tidak mengindahkan aturan yang telah ada. Sehingga puluhan botol minuman keras tersbut terpaksa dibawa ke mako satpol PP untuk dijadikan barang bukti,”kata Yadrison di Markas Komando Satpol PP di Jalan Tan Malaka.

Ditambahkan Yadrison, pihaknya akan terus mengawasi tempat-tempat penjual minuman beralkohol. Sebab, banyak kriminalitas juga dipicu akibat generasi muda yang terpengaruh mengkonsumsi miras. ”Saat ini Satpol PP Kota Padang tengah fokus untuk pemberantasan miras dan perizinan yang tidak ada, ”sebutnya.

Tercatat, hingga Agustus tahun 2017 penertiban yang melanggar peraturan daerah (Perda) yang sudah dilakukan Satpol PP Kota Padang mencapai 5.210 kasus.

Dikatakan Yadrison, ada

28 jenis kegiatan penegakan perda yang dilakukan Satpol PP. Hingga agustus, pelanggaran yang paling banyak yakni miras mencapai 1.500 kasus.

“Meskipun sudah seringkali dilakukan razia

terhadap penjualan miras.

Namun sebagian pedagang masih tetap membandel dengan kembali penjual minuman haram tersebut,”ujar mantan Kepala Bidang di Dispora ini. (h/mg-mel)

“Terbanyak di Batang Arau Kecamatan Padang Selatan yang mencapai 16,71 hektare,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Herman di Padang, Selasa (3/10).

Tak hanya Batang Arau, di Padang Selatan banyak kelurahan tergolong kawa san kumuh. Yakni Kelurahan Seberang Palinggam sekitar 5,5 ha, Kelurahan Seberang Padang 5,03 ha, Kelurahan Mata Air 7,1 ha, Kelurahan Pasa Gadang 3,8 hektare, dan Kelurahan Batang Arau 16,71 hektare.

“Pemerintah Kota Padang menargetkan penanganan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh selama tahun 2017 mencapai 30 persen sehingga, pada 2019 diharapkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Padang,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Herman, untuk penanganan lokasi kumuh mendapatkan bantuan dana investasi (BDI).

BDI merupakan bantuan pemerintah yang diberikan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui direktorat pengembangan kawasan permukiman, direktorat jenderal cipta karya kepada kelompok masyarakat dan kelembagaan yang dibentuk masyarakat

bersama pemerintah daerah.

Disebutkan Herman, Kota Padang mendapatkan BDI sebesar Rp6,5 miliar. Hingga saat ini realisasi pengerjaan fisik manual baru sekitar 5,2 persen. Ditargetkan hingga akhir tahun 2016, sebanyak 30 persen penanganan kawasan kumuh di Kota Padang dapat terealisasi.

“Bagi lokasi kelurahan yang belum melaksanakan pemanfaatan BDI agar segera dilaksanakan. Mengingat batas akhir kegiatan sampai bulan November serta Desember 2017 untuk penyiapan LPJ dan serah terima kegiatan,”katanya.

Sementara itu, team leader program Kotaku KMW Provinsi Sumatera Barat Bajang Ahmadi mengatakan, program kota tanpa kumuh atau kotaku adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/kota di 34 provinsi.

Menjadi Platform atau basis penangganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan.

“Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, ”sebutnya. (h/mg-mel)

Belum Ada Uji Kelayakan Selter PADANG, HALUAN—Hingga bulan Oktober 2017 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang belum jadi untuk melakukan uji kelayakan shelter yang ada. Padahal sebelumnya, BPBD berencana akan memulai uji kelayakan terhadap 73 shelter yang ada tahun ini.

“Belum, belum ada uji kelayakan yang kita laksanakan,”ujar Kepala BPBD Kota Padang Edi Hasymi saat ditemui Haluan dikantor BPBD di Jalan By Pass.

Dikatakan Edi, belum terlaksananya uji kelayakan shelter akibat tidak adanya anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian. Padahal pengujian kelayakan shelter sangat perlu dilakukan mengingat Kota Padang adalah kota yang rawan bencana terutama gempa.

“Direncanakan uji kelayakan shelter akan dilakukan pada 2018 mendatang,”tutur Edi. Lebih lanjut ia menuturkan, saat ini Kota Padang memiliki sebanyak 73 bangunan shelter yang tersebar di daerah pantai atau zona merah untuk mitigasi bencana, terutama tsunami.

Sebab, keberadaan shelter sangat penting bagi masyarakat Kota Padang karena 60 persen dari sekitar satu

Redaktur:Afrianita

juta penduduk Kota Padang tinggal dan beraktifitas di pinggir pantai atau zona merah.

“Sehingga mereka harus memiliki tempat perlindungan yang dekat jika terjadi gempa yang menyebabkan tsunami. Ada sekitar 600 ribu warga tinggal dan beraktivitas di zona merah, ketersediaan shelter yang layak wajib adanya, “ujar Edi. Edi menjelaskan dari 73 shelter yang tersedia kebanyakan berupa gedung hotel, sekolah, masjid dan kantor. Hanya tiga shelter yang benar-benar berfungsi sebagai mana mestinya, yakni shelter yang terdapat di Parupuak Tabing Kecamatan Koto Tangah, di Ulak Karang, dan dekat asrama haji.

“Pengecekan terhadap kondisi shelter wajib dilakukan. Karena shelter yang ada harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jangan sampai shelter hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Seperti bangunan hotel yang banyak dijadikan shelter, ”tambahnya.

Kedepan, pihaknya akan memasang plang informasi di depan gedung yang memiliki shelter agar masyarakat tidak bingung harus kemana saat terjadi bencana. (h/mg-mel)

Layouter: Syamsul Hidayat

11

KAMPUS

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MULAI TAHUN AKADEMIK BARU

ITP Siap Wisuda Tiga Kali Setahun PADANG, HALUAN — Intitut Teknologi Padang (ITP) mulai tahun akademik 2017-2018 menerapkan nuansa baru dilingkungannya yaitu pekan sidang. Nuansa baru tersebut diciptakan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa tahap akhir.

Rektor ITP Ir. Hendri Nofrianto MT yang didampingi oleh Wakil Rektor I Ir. Drs. H Anrinal MT, Selasa (3/ 10) mengatakan, pekan sidang tersebut perdana dimu-

lai pada tahun ini. Ada sebanyak 218 mahasiswa tahap akhir yang disidang skripsinya selama satu minggu.

“Pekan sidang ini dimulai Senin-Sabtu (2-7/10).

20 Kampus di Indonesia Ikuti NSAC JAKARTA, HALUAN — Sekitar 62 tim dari 20 perguruan tinggi (PT) yang ada di Indonesia mengikuti National Stock Analysis Competition (NSAC) dalam acara The 3rd National Investment Day yang diselenggarakan di UBM Hall dan The UBM Grand Auditorium Universitas Bunda Mulia, Jalan Lodan Raya No.2, Jakarta Utara, Senin (2/ 10).

Acara ini merupakan bentuk selebrasi ulang tahun Galeri Investasi BEI-UBMMNCS yang ke-4ý. Dimana nantinya 62 tim (1 tim terdiri dari 3 orang) yang telah mengumpulkan research paper akan dipilih 15 paper terbaik yang akan di presentasikan di depan dewan juri.

“Ini satu rangkaian acara galeri investasi UBM yang sudah menginjak empat tahun dan ini satu rangkaian anniversary dan ini melombakan papeýr yang dikumpulkan peserta,” kata Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal, Senin (2/10).

Mengingat persaingan yang begitu ketat, yang masuk dalam 15 besar yang terpilih pun bertambah karena ketatnya penilaian dari para peserta. “Karena nilai yang begitu ketatnya jadinya bukan 15 besar yang terpilih tapi 22 tim karena ada nilai yang terpaut dan double hasilnya bagus. Itu jadi ada 22 tim dan setelah itu mereka melakukan persentasi, dimana ada 11 tim di dua juri di ruang terpisah-pisahý,” katanya.

Adapun juri dari national Stock Analysis Competition ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bunda Mulia Kandi Sofia Senastri Dahlan, ýHead Of Institutional Research MNC Sekuritas Thendra Crisnanda, Ketua Umum Asosiasi Analisis Efek Indonesia Haryajid Ramelan, dan Direktur Utama PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee.

Dari ke 15 tim yang melakukan persentasi hanya akan ada tiga pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa rekening efek dan sertifikat yaitu juara mendapatkan hadiah Rp4.000.000, peringkat dua mendapatkan Rp2.500.000 dan peringkat tiga mendapatkan Rp1.000.000.

Sedang 52 tim lainnya yang tak terpilih masih berkesempatan mengikuti Mini Competition: Capital Market Test, dimana setiap peserta diberikan waktu 90 menit untuk mengerjakan soal seputar pasar modal dan bagi tim terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000 (berupa rekening efek) dan sertifikat. (h/sdn)

Semua kelas digunakan untuk sidang mahasiswa sehingga mahasiswa lainnya diliburkan untuk kuliah,” ujar Rektor.

Dikatakannya, dengan terjadwalnya sidang mahasiswa tahap akhir, maka tingkat kosentrasinya juga terjaga. Dengan begitu hasil yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut juga optimal dan berkualitas. Sehingga, ke depan peningkatan kualitas

lulusan di ITP semakin terjaga.

Hendri juga menyampaikan, pada hari terakhir sidang, akan langsung diumumkan hasilnya. Tidak hanya itu, yudisium kelulusan juga akan diumumkan pada saat itu juga.

“Perubahan akan pelayanan tersebut tak lain demi mendapatkan hasil yang optimal dan bermutu tinggi. Sehingga, lulusan

berdaya saing dan siap terjun ke medan t empur selanjutnya,” tambahnya.

Dengan adanya pekan sidang ini, ITP juga akan mewisuda mahasiswa nya sebanyak tiga kali dalam setahun. “Tahun ajaran baru ini hingga seterusnya kita akan mewisuda mahasiswa sebanyak tiga kali dalam setahun karena meningkatnya jumlah mahasiswa tahun ini,” pungkasnya. (h/win)

HENDRI NOFRIANTO

STKIP PGRI Beri Pembekalan Calon Wisudawan PADANG, HALUAN—Sebanyak 943 calon wisudawan dari 13 program studi (Prodi) STKIP PGRI Sumbar, ikuti pembekalan wisuda ke 55 untuk menambah pemahaman mengenai kiat sukses memasuki dunia kerja.

“Ini bertujuan untuk memberikan bekal dan motivasi bagi wisudawan, yang akan masuk ke dunia kerja. Selain itu, juga memberikan informasi lowongan kerja atau bagi lulusan yang ingin memperoleh beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya,” ungkap Ketua Pelaksan Erisman Amri, Senin (2/10).

Ke depan, ia berharap para alumni dapat memberikan informasi terkait dengan dunia kerja dan lowongan kerja serta peluang beasiswa untuk melanjutkan studi.

“Semoga kegiatan kita ini bermanfaat, baik bagi alumni, perguruan tinggi dan lulusan STKIP PGRI sumbar nantinya,” ulasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I STKIP PGRI Sumbar, Sri imelwaty PhD atas nama pimpinan mengucapkan terimakasih pada calon wisudawan, karena sudah empat tahun bersama saling berintraksi.

“Kadang-kadang ada hal yang manis dilalui maupun yang kurang berkenan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya berharap kita semua saling memaafkan dan saling berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam me-

PEMBEKALAN — Sebanyak 943 calon wisudawan dari 13 program studi (Prodi) STKIP PGRI Sumbar, ikuti pembekalan wisuda ke 55 untuk menambah pemahaman mengenai kiat sukses memasuki dunia kerja, Senin (2/10).

ngikuti perkuliahan di STKIP PGRI Sumbar para mahasiswa dibekali ilmu solf skill, tujuannya agar mahasiswa bisa berwirausaha dibidang lain apabila peluang menjadi guru cukup sedikit.

“Semoga semua wisudawan

menjadi orang yang berhasil.

Jadikan kesempatan ini jadi satu momen untuk menambah wawasan semuanya,” ujar Sri imelwati usai membuka acara pembekalan bagi wisudawan tersebut.

Pada kesempatan itu, para wisudawan juga memberikan

sumbangan dana kepada kampus STKIP PGRI sebesar Rp 47.150.000. Kemudian masing-masing Prodi yang ada di kampus, juga memberikan kenang-kenangan mereka pada pihak kampus.

STKIP PGRI Sumbar mem-

berikan pembekalan untuk lulusan yang akan diwisuda Sabt u depan, agar mantap memasuki dunia kerja dengan pemahaman mengenai kiat sukses memasuki dan menjalankan dunia kerja. (h/ rin)

Mahasiswa UT Ikuti Tutorial Perdana BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 175 orang mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Pendidikan Dasar (Dikdas) Kelompok Belajar Kota Bukittinggi m el a k s a n a k a n kegiatan tutorial perdana di SDN 04

Birugo Bukittinggi, Minggu(01/10).

Ketua Kelompok Belajar UT Bukittinggi Azrif Gusman Dt. Gunuang dalam keterangannya mengatakan setelah seluruh mahasiswa mendapat bimbingan/ orientasi belajar maka kegiatan ini merupakan

tutorial perdana.

Kegiatan tutorial ini jelas Azrif Gusman, akan berlangsung selama delapan kali pertemuan. Selama tutorial, mahasiswa akan dibimbing oleh para tutor sesuai dengan bidang keahliannya. ”Saat ini kelompok belajar

UT di Kota Bukittinggi hanya melayani mahasiswa pendidikan dasar (dikdas) yaitu program S1 PAUD dan S1 PGSD sebanyak 7 rombongan belajar,” jelasnya.

Kehadiran kelompok belajar UT di Kota Bukittinggi sambung Azrif Guzman, sangat

membantu guru yang mengajar di PAUD atau di SD yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/Akta IV. “Sampai saat ini sudah lebih tiga ratus orang guru yang telah menamatkan pendidikan S1nya sesuai dengan tempat mengajarnya,”ungkapnya.(h/ wet)

PMII Siap Tangkal Radikalisme Kampus JAKARTA, HALUAN — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengukuhkan 100 orang lebih, sebagai pengurus baru yang tersebar di seluruh perguruan tinggi.

Jumlah tersebut merupakan pengurus harian, baik PB PMII maupun Korps PMII Putri (Kopri).

Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang

www.harianhaluan.com

mengatakan, momen Hari Kesaktian Pancasila dijadikan pelecut semangat pengurus, untuk menangkal radikalisme. Pancasila sebagai azas tunggal dalam berorganiasi.

“Tidak ada lagi azas yang lainnya dalam berorganisasi dan bernegara,” tegas Agus, Jakarta, Senin (2/10).

Agus menegaskan, PMII dipastikan berkomitmen

menjadi garda terdepan dalam proses deradikalisasi di kampus.

Dia menyayangkan adanya organisasi yang ngotot menggantikan Pancasila dan munculnya radikalisme di dunia pendidikan.

Dengan keberadaan PMII yang sudah memiliki 230 cabang dan 24 koordinator cabang di seluruh Indonesia, kata Agus, bukan hal yang

tak mungkin jika organisasi ini bisa menangkal radikalisasi di kalangan kampus.

“PMII akan mampu memperkenalkan Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin,” kata dia.

Menurut Agus, PB PMII memiliki empat agenda besar. Antaralain, membumikan ahlusunnah wal jama’ah di internal kampus, fokus modulasi dalam gerakan

Redaktur: Atviarni

advokasi, mendorong gerakan enterpreneurship, dan memperkenalkan Islam yang ramah dalam ranah internasional, terutama di forumforum internasional.

“Untuk itu, diharapkan para pengurus bisa menjaga kekompakan. Di mana, kekompakan menjadi syarat dan modal dalam bergerak,” tandas Ketua Umum PB PMII. (h/lpt)

Layouter:Rahmi

12

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

JANUARI – SEPTEMBER 2017

22.451 KPM Terima Bantuan Rastra LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota terus dipacu. Sampai bulan September tahun 2017 ini, diperkirakan sebanyak 22.451 jiwa keluarga miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan Beras Sejahtera (Rasta).

Begitu juga terhadap wanita rawan sosial ekonomi dan Korban Tindak Kekerasan (KTK , mereka memperoleh pelatihan keterampilan menjahit sekaligus bantuan mesin jahit.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Limapuluh Kota, Akmal, S.Sos ketika dihubungi di ruang kerjanya, Selasa (3/10) mengatakan, selain memberikan pelatihan, Dinas Sosial setempat juga menyalurkan sebanyak 40 unit mesin jahit sebagai bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Bantuan peralatan tersebut, kata Akmal diharapkan bakal mampu untuk membuka lapangan usaha. “Dengan harapan bakal bisa meningkatkan perekonomian warga utamanya para pengrajin jahitan, serta perluasan kesempatan kerja bagi KPM di daerah Luak nan Bungsu ini, sekaligus akan mengurangi angka pengangguran,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Akmal, daerah ini juga bernasib baik mendapatkan bantuan pemerintah pusat, berupa kegiatan keserasian sosial (KS) berupa pembangunan saluran irigasi pada Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Bukit Barisan yang masing -masingnya sepanjang 200 meter.

“Program keserasian sosial berupa pembangunan jaringan irigasi tersebut merupakan upaya untuk membangun keserasian sosial dan harmoni di tingkat nagari untuk mencegah terjadinya konf lik sosial,” terang Akmal lagi.

Tak hanya itu, masyarakat miskin di daerah ini juga kebagian Pr ogram Keluarga Harapan (PKH) dengan penerima manfaat tahap 1 sebanyak 8.072 keluarga, tahap

MENYERAHKAN BANTUAN - Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, didampingi Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Akmal ketika menyerahkan bantuan kepada siswa sekolah beberapa hari yang lalu. ZUL

II bagi 8.052 penerima, tahap III buat 8.027 kaluarga dengan total bantuan sekitar Rp4 milar setiap tahapnya. Sedangkan untuk tahap IV masih dalam proses pemutakhiran data.

Menurut Akmal, program PKH tersebut, diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan di Limapuluh Kota. Selain akan mampu untuk peningkatan ekonomi, bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga penerimanya. Selin itu, program PKH dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat. Artinya, dengan bantuan ini diharapkan tidak ada lagi anak yang putus seko-

lah.

Lebih jauh Akmal menjelaskan, dalam tahun ini Dinas Sosial juga telah menyalurkan melaksanakan kegiatan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia. Kegiatan ini berupa bantuan kursi roda sebanyak 86 unit, tongkat ketiak 22 unit dan tongkat netra sejumlah 29 unit.

Begitu juga bagi keluarga yang belum memiliki rumah layak huni, tahun ini sebanyak 253 keluarga kebagian bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni ((RTLH). Bantuan RTLH ini berupa bahan bangunan dengan senilai Rp15 juta setiap unitnya. Bantuan RTLH ini

tengah berlangsung dan kita mengharapkam bulan ini sudah tersalurkan kepada seluruh penerimanya.

Disamping itu, tahun sekarang Dinas Sosial juga menyediakan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi 58 kelompok dengan nilai bantuan masing-masingnya Rp20 juta dan total sebanyak Rp1,4 milar. Sedangkan KUBE yang didanai APBD bagi 7 kelompok dengan nilai Rp20 juta pe r kelompok “KUBE ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif, khususnya dalam peningkatan pendapat an,” tutur Akmal. (h/zkf)

SD Payakumbuh Wakili Sumbar di LCC Nasional PAYAKUMBUH, HALUAN — SDN 04 Kota Payakumbuh mewakili Sumatera Barat (Sumbar) dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) bidang agama Islam di tingkat nasional pada 2017, setelah tiga pelajar sekolah tersebut meraih juara pertama dalam lomba yang sama tingkat provinsi itu.

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi di Payakumbuh, Senin mengatakan sekolah

yang beralamat di Labuah Baru Payakumbuh Utara akan berkompetisi dalam lomba yang diselenggarakan di Aceh pada 8 hingga 13 Oktober 2017 Wako berpesan kepada para siswa agar tetap melakukan yang terbaik serta optimis menghadapi perlombaan. Selain itu jangan takut gagal dantakut untuk tidak mampu.

“Jika orang lain bisa,

tentu kita juga bisa. Kuncinya berjuang,” kata dia dalam pertemuan dengan ketiga siswa bersama Kepala Kantor Kementerian Agama setempat Asra Faber, Kepala Dinas Pendidikan Agustion, serta pihak sekolah di balai kota yang bertempat Bukik Sibaluik.

Riza juga berpesan agar para siswa jangan merasa terlalu tertekan untuk menjadi juara. Kita doakan

berprestasi terbaik, apapun hasilnya santai atau “easy going” saja.

“Yang penting tetap berusaha. Jika selesai satu urusan, segera lakukan urusan yang lain,” kata politis PKS itu.

Terakhir, Wako menginstruksikan dinas pendidikan agar memberikan bantuan biaya untuk kelancaran siswa menghadapi perlombaan tersebut. (h/zkf)

2019, Seluruh Puskesmas Limapuluh Kota Terakreditasi LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Puskesmas merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu, serta terdepan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dasar. Untuk itu seluruh Puskesmas yang ada harus bisa meningkatkan mutu pelayanannya. ”Salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan adalah melalui akreditasi. Lagi pula Akreditasi diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas tersebut,” ujar bupati Limapuluh Kota,

www.harianhaluan.com

diwakili Ir. M. Yunus,MT dalam acara Pres-Conference Survei Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Partama (FKTP) 2017 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuh Basiang Payakumbuh, kemaren.

Salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan adalah melalui akreditasi. Sebab Akreditasi itu kita harapkan dapat mendorong peningkatan mutu dan kinerja di seluruh Puskesmas yang ada, di Kabupaten Limapuluh Kota ini.

Menurutnya, kehadiran program akreditasi FKTP dari Kementerian Kesehatan

diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab, akreditas itu antara lain mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

“Selain itu, akreditasi itu juga untuk tujuan meningkatkan perlindungan bagi sumberdaya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungan, serta untuk meningkatkan kinerja puskesmas dalam pelayanan kesehatan perorangan atau kesehatan masyarakat,” tutur Yunus lagi.

Penyelenggaraan akreditasi FKTP ini merupakan tahun yang kedua berlangsung di Kabupaten Limapuluh Kota ini. Sebelumnya 2016 sudah dilaksanakan pada empat Puskesmas yang masing-masingnya Puskesmas Tanjung Pati, Kecamatan Harau dengan akreditasi Madya, Puskesmas Mungo Kecamatan Luak, Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Banja Laweh Bukik Barisan dengan akreditasi Dasar.

Sedangkan tahun 2017 ini akreditasi dilakukan pada enam Puskesmas diantaranya, Puskesmas Dangung-Dangung Kacamatan Guguk, Puskesmas Suliki, Taram Kecamatan Harau, Batu Hampa, Piladang Akabiluru dan Puskesmas Halaban Kacamatan lareh Sago Halaban. Sesuai rencana, akreditasi itu akan dilanjutkan bertahap 2018,

Redaktur:Heldi Satria

diperkirakan tuntas tahun 2019.

“Sesuai rencana, tahun 2019 semua Puskesmas di daerah ini sudah terakreditasi. Bagi Puskesmas yang tidak memiliki akreditasi sampai tahun 2019 tersebut, tidak akan diperbolehkan beroperasi. Sebab, pelayanan standar itu sudah harus berlaku di seluruh Puskesmas pada tahun 2019,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kot, dr. Tien Septino, M.Kes, didampingi Sekretarisnya ,dr. H. Iza. Melalui akreditasi tersebut, Puskesmas di daerah ini, diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang standar bagi masyarakat. Sebab, akreditasi itu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja FKTP, ulas Tien Septino menambahkan.

“Penilaian akrediatasi ini dimulai awal Oktober ini.

Survei akreditasi dilakukan surveyor akreditasi yang kompeten untuk melakukan survei akreditasi secara objektif, didasarkan pada standar, kriteria, dan elemen penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penilaian antara lain terkait dengan fasilitas kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan, serta administrasi dan manajemen,” terang Tien. (h/zkf) Layouter: Rahmi

AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Basamo Mako Manjadi

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

13

Terlambat, APB Nagari Bakal Dipotong AGAM, HALUAN — Pemberlakukan pemotongan bakal dilakukan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) nagari, apabila nagari yang bersangkutan terlambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) nagari pada 2018.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Nagari (DPMN) Agam Gusri Noval di Lubuk basung,

Selasa membenarkan, pemerintahan nagari harus menyusun APB nagari secepat mungkin, sehingga menjelang akhir 2017 seluruh APB nagari sudah selesai.

Dikatakannya, apabila penyusunan APB nagari belum selesai pada 31 Desember 2017, maka dana desa akan dipotong sebesar tujuh

persen. “ Pemkab Agam bakal memberi sanksi kepada nagari yang terlambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) nagari pada 2018, seperti pemotongan,” jelasnya.

Dikatakannya, biasanya APB itu terlambat karena tidak sejalannya wali nagari badan musyawarah nagari

oleh sebab itu hal ini harus dihindari. Untuk meminimalisir hal ini pihaknya juga akan memberikan pendampingan kepada nagari untuk penyusunan APB tersebut.

Selain memberi sanksi kepada nagari yang terlambat dalam menyusun APB, nagari yang berlebih dana desa diatas 30 persen juga akan dikurangi

untuk tahun depan. Hal ini sangat tidak baik bagi pembangunan karena dana yang tidak dicairkan menjadi silva dan berada di khas daerah.

Realisasi alokasi dana nagari (ADN) yang bersumber APBD Agam sebesar Rp54,92 miliar dari Rp84,92 miliar. 82 nagari di daerah itu telah mencairkan

dana desa tahap pertama dengan total Rp42,46 miliar dari Rp70,77 miliar.

“Pada 2017 juga ada puluhan nagari yang dipotong dana desa sebesar tujuh persen. Seperti Ampek Koto Palembayan, Malalak Barat nagari itu terlambat dalam penyusunan APB,” ungkapnya. (h/yat)

Wabup Pimpin Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Sosialisasi KTR Bagi Sekolah Terus Ditingkatkan AGAM, HALUAN — Dinkes Agam bersama Disdikbud Agam meningkatkan sosialisasi KTR ( Kawasan Tanpa Rokok ) bagi Kepala sekolah SD, SMP dan SMA di Kabupaten Agam. Kegiatan Sosialisasi KTR akan dilakukan di semua Kecamatan.

Pemberlakuan Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SD/MI, SMP/ MS DAN SMA/MA di Kabupaten Agam masih minim dan nampaknya belum diterapkan menyeluruh ditempat proses belajar mengajar tersebut.

Diharapkan dari sosialisasi ini para Kepala Sekolah di Kabupaten Agam bisa menyiapkan dan sekaligus menerapkan pemberlakuan KTR melaui Surat Keputusan ( SK ) yang diterbitkan oleh Kepala sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Agam, melalui Bidang pemkes, Hendri, Selasa mengatakan, tujuan dari pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok disekolah adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.

“Sosialisasi terus dilakukan, mudah-mudahan tuntas 16 Kecamatan pada akhir Oktober ini. Terakhir kita melakukan di Kecamatan Palembayan pada hari Kamis, 28 Sept 2017 yang bertempat di Aula Kantor Camat,” ungkapnya.

Sekolah bebas rokok dimak sudkan bahwa lingkungan sekolah terbebas dari perdagangan atau penjualan segala jenis rokok baik itu di kantin warung sekolah maupun di koperasi sekolah. Tidak ada hendaknya mengkonsumsi rokok di areal lingkungan sekolah tanpa terkecuali.

Selain itu, lingkungan sekolah tidak diperbolehkan menjadi tempat untuk mempromosikan segala jenis produk rokok dan pihak sekolah tidak diperbolehkan menjalin kerjasama atau menjadikan perusahaan rokok sebagai sponsor dalam kegiatan apapun.

Dengan diwujudkannya sekolah sebagai KTR, maknanya adalah sekolah diharapkan mampu mencegah, melarang dan meniadakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan bahaya rokok. “Seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan siswa) begitu juga tamu hendaknya tidak merokok di sekolah,” jelasnya. (h/yat)

AGAM, HALUAN — Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria, Dt. Tumangguang pimpin Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2017, di halaman Kantor Bupati Agam, Senin (2/10). Melalui peringatan tersebut diharapkan semakin menumbuhkan semangat kehidupan berbangsa.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Agam bertindak sebagai pembaca Ikrar Hari Kesaktian Pancasila dihadiri Kepala OPD, Forkopimda, Camat, ASN Agam, PGRI, TNI, Polri, TP-PKK Agam, Pramuka, dan Siswa.

S elaku inspektur dalam kesempatan itu Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan mengatakan, salah satu pengalaman sejarah yang berharga dialami bangsa indonesia yang menggunakan ideologi pancasila adala pemberontakan G30S/ PKI. Gerakan tersebut merupakan upaya ingin menenggelamkan, dan merubah falsafah dasar Pancasila. Namun pancasila berhasil keluar dari rongrongan ideoilogi PKI yang jelas bertangan dengan Pancasila. Ideologi pancasila diuji.

“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut, terus diperingati tiap tahun.

Hendaknya peringatan ini tidak hanya seremonial tetapi harus dihayati sebagaimana para pahlawan dan perintis negara ini menjaga Pancasila,” jelasnya.

Trinda menekankan Agar moment itu dijadikan sebagai

SERAHKAN PENGHARGAAN — Wakil Bupati Agam Trinda Farhan saat menyerahkan penghargaan pasar tradisonal usai upacara hari kesaktian Pancasila

momentum berharga untuk menghidupkan, dan menggelorakan terus nilai dasar kehidupan berbangsa bagi

generasi muda di Indonesia, khususnya di Kaupaten Agam.

Ia mengatakan, Pancasila memiliki nilai yang sebenarnya

bisa menuntun, dan mengarahkan kehidupan kita ke yang lebih baik, mulai dari segi keagamaan, ketuhanan, kea-

dilan. “ Jadikan P ancasila sebagai pandangan dan falsafah dalam hidup,” ujarnya. (h/ yat)

Tim PKK Agam Ikuti Jambore Nasional

TIM PKK Agam berfoto bersama sebelum berangkat ke Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2017.

AGAM, HALUAN — Sebanyak 16 orang Kader PKK

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

DIJUAL MOBIL

Kabupaten Agam mengikuti kegiatan Jambore Nasional

BROTHER MASSAGE,Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub.0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

Kader PKK Tahun 2017, kader PKK Agam mendapatkan kepercayaan mengikuti lomba parade anggota (defille).

Rombongan didampingi langsung oleh Ketua TP-PKK Agam Ny. Vita Indra Catri bersama Wakil Ketua PKK Ny. Candra Trinda Farhan Satria, Senin (2/10) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Jambore dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua umum TP PKK Pusat, Erni Gundarti Tjahjo Kumolo.

Ny. Vita melalui pesan

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2.

Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679 PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

singkat, mengatakan, ajang ini diharapkan semakin meningkatkan semangat para kader dalam mengaplikasikan tugas Pokok Kader PKK. Ia yakin Ia berharap semoga para kader yang diutus dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik bagi Provinsi Sumbar dan Kabupaten Agam “Pada Kesempatan kali ini kader kita mendapat kepercayaan dari p rovinsi untuk mengikuti lomba parade anggota (defille). Sebelumnya kepada peserta sudah dipersipkan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Ketua Umum PKK Pusat,

Erni Gundarti Tjahjo Kumolo mengatakan, wawasan dan motivasi juga sebagai ajang silaturrahmi dan salah satu bentuk penghargaan kepada kader PKK se Indonesia. Tema yang kita angkat, adalah budaya hidup sehat dengan kesadaran deteksi dini kanker pada perempuan Ia menambahkan, kegiatan jambore berlangsung selama tiga hari ini sejak 2 sampai 4 Oktober. Tercatat sebanyak 1.600 orang kader yang berpartisipasi dakam kegiatan ini.

Diharapkan kader bisa memanfaatkan kegiatan inj dengan sebaik mungkin dalam menempa diri. (h/yat)

SATU UNIT BPBK MOBIL TOYOTA NEW A VANZA WARNA PUTIH DENGAN NOPOL BA 1691 KN NOSIN.MB56515, NOKA. MHKM1BA3JDK152682 A/N EDRAWATI D/A JORONG K P.BARU NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG. HILANG DALAM PERJALANAN DARI TANAH BEDANTUNG MENUJU MUARO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI POS POLISI TERDEKAT. SATU UNIT BPKB SEPEDA MOTO R HONDA REVO TYPE NF 100 TD NOPOL BA 6259 HS DENGAN NOSIN.MH1HB62138K423851 DAN NOKA. HB62E1418580 A/N EDRAWATI KR.SIMPANG TIMUR KENAGARIAN KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK.HILANG DALAM PERJALANAN DARI TANAH BEDANTUNG MENUJU MUARO SIJUNJUNG. BAGI YANG MENEMUKAN AGAR MENGHUBUNGI POS POLISI TERDEKAT.

KEHILANGAN Kehilangan STNK BA 1408 AA a/n Yuplin Samta. Hilang disekitar Kota Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat Redaktur: Atviarni

Kehilangan sertifikat tanah a/ n Syamsi ST. No. Hak HM 00086. Ekor Lubuk. Luas 4.061 M2. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat Layouter:Rahmi

14

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

PARLEMENTARIA DPRD SIJUNJUNG

WAJAR 9 TAHUN GRATIS

Kasus Putus Sekolah Masih Jadi Persoalan SIJUNJUNG, HALUAN — Pemerintah daerah Sijunjung terus mendorong kualitas pendidikan, termasuk salah satunya menggiatkan program wajib belajar (wajar) 9 tahun secara gratis.

Namun masalah-masalah yang d ihadapi dunia pendidikan masih menjadi tugas penting pemerintah.

Salah satunya adalah masalah anak putus sekolah yang masih terjadi sampai saat ini. Padahal, pemerintah sudah membebaskan biaya

pendidikan.

Muslim, anggota DPRD Sijunjung dari Partai Hanura mengatakan, bahwa saat ini masih banyak anak-anak Sijunjung yang putus sekolah karena dilatarbelakangi oleh faktor keluarga dan faktor lingkungan

DPRD Siap Dukung Kemajuan Pembangunan Sijunjung SIJUNJUNG, HALUAN — DPRD Sijunjung akan terus mendorong pembangunan dan peningkatan untuk kemajuan Kabupaten Sijunjung, terlebih untuk sektor kesehatan dan pendidikan AMRIZAL yang menjadi program prioritas demi kemajuan secara intelektual masyarakat. Selain itu, DPRD Sijunjung pun berkewajiban untuk membantu peningkatan anggaran di Kabupaten Lansek Manih tersebut.

Anggota DPRD Sijunjung Amrizal mengatakan bahwa untuk menyinergikan dan membantu kemajuan wilayah Kabupaten Sijunjung diperlukan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan DPRD Sijunjung.

Karena itu, DPRD Sijunjung mendorong pembangunan di wilayah kabupaten secara menyeluruh dan baik. Pasalnya, perkembangan dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan yang cukup pesat dari berbagai sektor.

“Kerja sama antar lembaga pemerintahan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kemajuan pemerintah daerah. Hal itu tidak terlepas dari peran serta para anggota dewan yang berada di daerah pilihan (Dapil) sebagai putra daerah. Khususnya program yang berkaitan dengan kesehatan dan sarana kepentingan publik menjadi prioritas dalam upaya dewan untuk membantu peningkatan pembangunan di wilayah Kab. Sijunjung,” ujarnya.

Bukan hanya itu, lanjut politisi dari Partai Nasdem tersebut, berbagai aspirasi dari masyarakat pun harus direspon dengan baik agar pembangunan tersebut terealisasi dengan baik. Masyarakat menjadi corong untuk meningkatkan kinerja dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Sudah sepantasnya pula dewan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus dalam penyusunan anggaran untuk tiap-tiap wilayah yang ada di Kabupten Sijunjung. Pasalnya, potensi kebijakan baik di dewan maupun di Pemkab Sijunjung tidak luput dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga hal itu berpengaruh pada alokasi anggaran bagi setiap wilayah, di mana yang menjadi prioritas dalam penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.(h/ogi)

www.harianhaluan.com

(pergaulan) serta faktor ekonomi.

“Kita menyadari, bahwa masih banyak anak-anak Sijunjung yang tidak sekolah, dalam hal ini orangtua mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, faktor keluarga bisa saja dipengaruhi oleh masalah ekonomi, di mana orangtua mempunyai keterbatasan dana untuk menyekolahkan anak mereka sehingga memutuskan untuk berhenti dan tidak

kebutuhan hi dup seharihari,” tutur Muslim.

Anggota Komisi III DPRD tersebut juga menambahkan, selain faktor lingkungan, kemiskinan juga membuat tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga tidak begitu memperhatikan pendidikan anak mereka. Karena menurutnya, kadang-kadang mereka berMUSLIM pikir buat apa sekolah tinggimungkin bahwa si anak ke- tinggi kalau akhirnya mudian terpaksa membantu senasib dengan orangtuaorangtua untuk memenuhi nya.

“Pemikiran seperti itu harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah, karena bisa membawa dampak negatif bagi perkembangan SDM Sijunjung,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar keluarga, masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif untuk dapat mengupayakan para generasi muda Sijunjung untuk mempunyai keinginan yang kuat agar bisa terus mengenyam pendidikan se-

cara formal.

“Masih banyak lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang dapat memberikan program berupa beasiswa bagi siswa yang kurang mampu secara finansial tetapi memiliki kualitas intelektual yang baik. Harus selalu ditanamkan bahwa bekal ilmu pengetahuan akan membawa kehidupan yang lebih baik jika kita mau selalu berusaha untuk belajar,” pungkasnya. (h/ogi)

DPRD Minta OPD Fokus Pembangunan Prioritas

DASWANTO SIJUNJUNG, HALUAN — Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fokus pada program pembangunan prioritas pemerintah daerah, sebagai upaya mempercepat kemajuan di daerah Kabupaten Sijunjung.

“Program pembangunan prioritas saat ini di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan prasarana umum hendaknya mendapat perhatian serius instansi terkait daerah ini,” kata Anggota Komisi II DPRD Sijunjung H Daswanto SE.

Menurutnya, Sektor pembangunan seperti jembatan, drainase di pemukiman penduduk, pengelolaan persampahan, penataan kota, pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan ketenagakerjaan diharapkan menjadi fokus dalam pembangunan lima tahun ke depan.

“Kita berharap berharap Pemkab Sijunjung melalui OPD diharapkan bergerak cepat menangani sektor pembangunan pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas tersebut,” sebutnya.

Politisi PBB tersebut juga meminta agar anggaran lebih diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana, khsusnya jalan pemukiman, jalan yang menghubungkan kecamatan dengan Kenagarian, jembatan, drainase dan fasilitas umum lainnya.

“Kondisi sebagian jalan, jembatan dan drainase di Kabu-

paten Sijunjung masih memprihatinkan, dan banyaknya usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan, padahal sebenarnya perlu diperbaiki sehingga perekonomian masyarakat bergerak cepat di masa mendatang,” ujarnya.

Pihaknya j uga meminta pemkab melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, terutama terkait upaya peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan hasil ujian akhir nasional (UAN) kelulusannya meningkat di masa mendatang.

Selain itu, pengawas sekolah diminta meningkatkan kinerjanya dan mengusulkan biaya op erasional p engawasan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pungutan, dan komite sekolah diminta m engacu pada per aturan setiap merencanakan kegiatan yang memerlukan biaya. (h/ogi)

KUNJUNGAN LAPANGAN — Ketua Komisi II DPRD Sijunjung Aprisal PB beserta anggota saat melakukan kunjungan lapangan ke Nagari Silokek, dalam rangka pembukaan serta perbaikan jalan baru dari Kenagarian Muaro ke Kenagarian Silokek dan Durian Gadang, bersama Dinas PUPR, beberapa waktu lalu.

RENCANA PEMBANGUNAN JALAN MUARO-SILOKEK

DPRD Adakan Pertemuan dengan Pemilik Lahan SIJUNJUNG, HALUAN — DPRD Kabupaten Sijunjung menggelar pertemuan dengan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Nagari Muaro dengan Nagari Silokek, Jumat (29/9), di ruangan rapat DPRD Sijunjung.

Pada pertemuan tersebut, pemilik lahan meminta ganti rugi Rp50 ribu permeter serta tanaman yang terkena imbas pembangunan jalan, namun belum menemui kata kesepakatan.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sijunjung Aprisal Putra Bungsu, dihadiri oleh anggota DPRD Muklis Rasyid, Sumanto ST, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Budi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hardiwan, Kabag Hukum Wandri Fahrizal, Kepala Kesbagpol Yunani, serta tokoh masyarakat pemilik

lahan yang terkena pembebasan jalan.

Ketua Komisi II DPRD Sijunjung Aprisal Putra Bungsu mengatakan bahwa DPRD berinisiatif menggelar pertemuan tersebut karena pemilik lahan dengan pemerintah daerah belum menemui kata kesepakatan soal ganti rugi tanah, karena harga yang terlalu tinggi dari nilai apraisal yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk itu pemerintah akan membawa masalah tersebut ke pengadilan supaya permasalahan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tersebut tuntas.

Menurutnya, masyarakat di daerah Durian Gadang dan Silokek kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan ruas jalan MuaroSilokek tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat sehingga barang kebutuhan sulit masuk ke dua nagari tersebut.

APRISAL PUTRA Pada kesempatan itu, DPRD berharap agar pemerintah daerah menyelesaikan ganti rugi pembebasan lahan berkenaan dengan adanya pembangunan jalan tersebut sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri serta meminta agar masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah demi kebaikan bersama demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

“Kita berharap, ada kata kesepakatan pada pertemuan ini, supaya pembangunan ruas

jalan Muaro-Silokek terlaksana pada tahun ini, serta mari kita semua berkerja sama demi kemajuan daerah yang kita cintai ini. Kami dari DPRD berusaha untuk menjadi penengah a tau penghubung komunikasi antara pemda dengan masyarakat,” ungkap Ketua Komisi II Aprisal Putra Bungsu.

Ia menyebutkan, bahwa lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tersebut berguna untuk pembangunan masyarakat yang akan melakukan aktifitas.

Saat ini, terangnya, masyarakat di dua nagari masih terisolir, lantaran sulitnya perhubungan ke dua nagari tersebut yakni Nagari Silokek dan Nagari Durian Gadang.

Sementara Hardiwan, Kepala BPBD menyebutkan, bahwa a nggaran untuk pembangunan jalan telah tersebut sebanyak Rp2,2 miliar.

Anggaran tersebut berasal dari BPBD pusat dan dua kali diperpanjang, lantaran belum juga terlaksana hingga batas yang telah ditentukan.

“Kita telah melakukan perpanjangan waktu, dan tahap ini berakhir tanggal 17 Oktober.

Jika belum juga terlaksana, anggaran tersebut akan balik kembali ke BPBD pusat,” ungkap Hardiwan.

Hardiwan menyebutkan, anggaran sebesar Rp2,2 miliar tersebut sesuai dengan rencana anggaran yang diminta pemerintah daerah.

Namun, kenyataannya, lahan untuk pembangunan ruas jalan tersebut belum juga selesai. Jika tidak terlaksana pada tahun ini dan anggaran tersebut kembali pada BPBD pusat, kemungkinan pemer intah daer ah kesulit an untuk meminta anggaran lagi jika terjadi bencana daerah. (h/ogi)

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

15

9 Anggota DPRD Kembalikan Mobnas BINTAN, HALUAN — Sebanyak 9 anggota DPRD Kabupaten Bintan mengembalikan mobil dinas (mobnas) bermerk Toyota Rush warna hitam, kemarin (2/10).

Lingkar

Camat dan Lurah Jalani Tes Urine BATAM, HALUAN — Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menjalani tes urine, kemarin. Tes dilaksanakan di aula Lantai IV Kantor Walikota Batam, pasca apel gabungan.

“Camat dan Lurah dites karena dia pimpinan di wilayah kerjanya,” kata Walikota Batam, Muhammad Rudi yang turun langsung menyaksikan pelaksanaan tes urine tersebut.

Selain camat dan lurah yang berjumlah 76 orang, tes urine juga diberlakukan terhadap pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta Sekretariat Dewan (Setwan).

Menurut Rudi, tidak ada alasan khusus kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini ditunjuk untuk tes urine. Namun menurutnya, lebih karena alasan jumlah pegawainya dua OPD ini cukup banyak.

Tes urine ini, kata Rudi, sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pegawai Pemko Batam. Dengan adanya tes urin diharapkan bisa menimbulkan efek jera.

Pelaksanaan tes urine bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam. Hasil tes urine ini juga akan diperiksa oleh tim BNN. Apabila ada pegawai yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, akan ditindaklanjuti sesuai aturan.

“Tak perlu diekspos, cukup saya yang kasih pembelajaran. Kedapatannya apa, tingkatannya apa. Kalau misal cukup rehabilitasi, ya rehab sajalah. Lihat tingkatan penggunaannya. Misal harus rehab tapi punya jabatan, kita lepas dulu jabatannya,” tutupnya.

Sesuai dengan janji Walikota Batam, bahwa ia menyambut baik gagasan tes urin di kalangan PNS Pemko Batam, karena beberapa waktu lalu ia berjanji akan melakukan tes urin diseluruh jajarannya, mulai dari pejabat hingga honorer.

“Saya instruksikan seluruhnya akan menjalani tes urin, ini untuk memastikan Pemko Batam bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (h/hk)

Pengembalian sehubungan dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang hak administrasi dan hak keuangan anggota dan pimpinan DPRD Bintan beberapa waktu lalu. Menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Bintan Edi Yusri, berdasarkan kesepakatan para anggota dewan yang ada di Bintan, pengembalian mobil dinas ke pemerintah rencananya akan selesai dalam pekan ini.

Ia menambahkan, dengan dikembalikannya kendaraan dinas ini para anggota dewan sebagaimana yang diatur dalam perda akan diganti dengan tunjangan transportasi dan perumahan. Besarannya kata Edi, belum dibahas lebih lanjut.

“Karena perlu aturan turu nan yang ditegaskan dalam Perbup (Peraturan Bupati) dan itu masih dalam pembahasan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setwan Bin-

Karimun Terima 158 Guru

KANTOR BUPATI — Kantor Bupati Karimun. Kabupaten Karimun dimulai dari sebuah kota kecil dengan nama Tanjung Balai Karimun dan berstatus kecamatan dengan luas daerah 275 Km2. Tanjung Balai Karimun, dari sisi sejarah tidak dapat dipisahkan dari kabupaten utamanya, yaitu Kepulauan Karimun. Berdasarkan Keputusan Pemerintan Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah pada 18 mei 1956 bergabung dengan Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status otonomi daerah tingkat II yang mengendalikan empat kecamatan. IST

Dua Lagi JH Debarkasi Batam Wafat BATAM, HALUAN — Dua lagi Jamaah Haji (JH) Debarkasi Batam wafat yakni Dayang Sudarmaningsih Abang Adam (54) nomor paspor B6578306 asal Melawi, Kalimantan Barat, tergabung dalam Kloter 14.

Almarhumah wafat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah pada 30 September 2017 pukul 18.20 WIB dan dimakamkan di Baqi Madinah, Arab Saudi.

Lalu Ahmad Jahari Syafei (72) nomor paspor B5399771 nomor porsi 0500033544 asal Kerinci, Jambi, tergabung dalam Kloter 24. Almarhum wafat pada, Senin (2/10) di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) Embarkasi Batam pukul 06.50 WIB dan makamkan di Kerinci, Jambi.

Dengan demikian, sudah 52 JH Debarkasi Batam yang

www.harianhaluan.com

tan Nafriyon menambahkan, sebanyak 25 mobil dinas yang dipakai anggota dewan rencananya akan dikembalikan semuanya dalam pekan ini.

“Intinya semua sudah sepakat untuk dikembalikan, dan dalam minggu ini juga semua sudah mengembalikan,” katanya.

Setelah dikembalikan, mobil-mobil bekas dewan Bintan ini akan diserahkan kepada Dinas Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bintan untuk dijadikan aset daerah.

“Setelah kita serahkan nanti, nanti peruntukannya dikelola oleh DPPKAD,” tandasnya.

Pantauan di halaman parkir Kantor DPRD Bintan, lima mobil dinas yang sudah dikembalikan terparkir di halaman belakang. Kondisinya beragam, ada yang sudah kotor karena lumpur yang masih menempel, ada juga ban mobilnya yang sudah licin alias botak, adapula kaca spionnya yang sudah hilang. (h/hk)

wafat, dimana 51 diantaranya wafat di Arab Saudi dan satu JH wafat di RSOB Embarkasi Batam.

Sampai kemarin, sebanyak 25 Kloter JH sudah tiba di Debarkasi Batam, yang ditandainya dengan landingnya pesawat Saudi Arabian Airlines (SAA) yang membawa 446 JH Kloter 25 Debarkasi Batam, pada Senin (2/10) pukul 19.30 WIB. Dengan tibanya Kloter 25, maka sebanyak 11.136 JH Debarkasi Batam telah di Tanah Air. Dengan demikian, Debarkasi Batam menyisakan dua Kloter lagi untuk musim haji 1438 H/2017 ini.

Sehari sebelumnya, JH Kloter 24 Debarkasi Batam tiba di Batam lebih cepat 19 menit dari jadwal semula.

Pesawat Saudia Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV5118 yang mem-

bawa 447 Jamaah Haji asal Provinsi Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 19.41 WIB atau lebih cepat dari jadwal semula pukul 20.00 WIB, Minggu (1/10) malam.

JH Kloter 24 merupakan gabungan JH asal dari Kabupaten Kerinci 237 jamaah, Tebo 201 jamaah, Merangin 3 jamaah dan Kampar, Riau 1 jamaah, ditambah lima petugas kloter yang mendampingi jamaah.

Terdapat satu jamaah haji Kloter 24 yang wafat di Arab Saudi, atas nama Sainun Mat Gading Nomor Porsi 0500033183 asal Tebo, Jambi.

Dan terdapat dua jamaah haji Kloter 24 yang masih dirawat di Arab Saudi, antara lain, Atarman Jalil Syeh Gendok nomor porsi 0500033845 asal Kerinci, Jambi, dan Mursida Muhammad Saman

nomor porsi 0500032708 asal Tebo, Jambi.

Lalu, terdapat pula satu jamaah haji yang mutasi masuk ke Kloter 24, a.n Jarimin Tilu Kawik nomor porsi 0400067584 asal Kampar dari Kloter 18. Seluruh jamaah haji Kloter 24 asal Provinsi Jambi langsung dipulangkan ke daerah menggunakan tiga kali penerbangan masing-masing pada, Minggu (1/10) pukul 23.00 WIB, 23.15 WIB, dan 23.30 WIB. Diketahui, seluruh jamaah haji Jambi masuk dalam ‘Embarkasi Antara’, dimana JH hanya transit di Bandara Hang Nadim Batam.

Sedangkan, JH Kloter 24 asal Kampar, Riau dipulangkan ke daerah pada, Senin (2/10) pukul 13.30 WIB siang kemarin.

Selama masa kepulangan

ini, untuk memantau kesehatan jamaah yang baru kembali dari Arab Saudi, Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Batam memasang alat pemindai suhu tubuh (thermal scanner) di Bandara Hang Nadim Batam yang diletakkan di area yang akan dilalui jamaah haji setelah keluar dari pesawat. Alat ini akan berbunyi bila suhu tubuh jamaah haji mencapai 37,05 °C. Sementara itu, menurut jadwal, pada hari , Selasa (3/ 10), Kloter 26 akan landing di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 19.20 WIB malam nanti. Diketahui, Kloter 26 merupakan gabungan JH asal Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, Siak, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pekanbaru. (h/hk)

KARIMUN, HALUAN — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) menempatkan 158 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GDD) dari 6.296 orang guru yang direkrut secara nasional. Satu orang guru dalam keadaan sakit, hingga 157 orang yang datang ke Karimun.

Surat Keterangan (SK) pengangkatan CPNS guru garis depan tersebut diserahkan Bupati Karimun Aunur Rafiq di Gedung Serbaguna Nilam Sari Pemkab Karimun, Senin (2/10) pagi.

Para guru yang umumnya berasal dari Sumatera itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Karimun. ”Hari ini kami menyerahkan SK CPNS guru garis depan yang dikirim oleh MenPAN RB. Mereka akan dikirimkan ke 12 kecamatan di Karimun.

Jumlah mereka sebanyak 158 orang. Namun, yang datang ke Karimun baru 157 orang. Satu orang lagi dalam perjalanan karena sebelumnya sakit,” ungkap Aunur Rafiq.

Kata Rafiq, kehadiran guru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Karimun. Mereka harus melakukan pengabdian sebagai aparatur sipil negara secara baik, profesional dan memajukan dunia pendidikan hingga meningkatnya sumber daya manusia (SDM) di

Redaktur:Afrianita

Kabupaten Karimun.

“Mereka akan disebarkan di seluruh sekolah di 12 kecamatan di Karimun, biar tidak terjadi penumpukkan di daerah tertentu. Kami berharap, kehadiran para guru garis depan di Kabupaten Karimun ini bisa meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan sumber daya manusia di daerah kita,” jelas Rafiq.

Dijelaskan, dalam SK yang dikirimkan oleh MenPAN, para guru garis depan tersebut harus mengabdi selama 10 tahun di daerah yang sudah ditentukan.

Jika selama rentang waktu yang ditentukan itu mereka ternyata tidak mampu, maka para guru itu harus menyatakan untuk mengundurkan diri.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kabupaten Karimun, Sudarmadi menambahkan, dari 158 guru tambahan yang dikirim oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan.

“Kami memang mengajukan penambahan guru untuk kelas, namun yang dikirimkan oleh MenPAN RB adalah guru bidang studi. Artinya, ada yang tidak sesuai dengan pengajuan kita. Meski begitu, mereka akan kita tempatkan di sekolah-sekolah di 12 kecamatan yang ada di Karimun,” ungkap Sudarmadi. (h/hk)

Layouter: Syamsul hidayat

16

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARIWARA PEMKAB PASBAR

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

17

DUET SYAHIRAN-YULIANTO

Membangun untuk Kesejahteraan Masyarakat Pasbar S

EKITAR satu tahun tujuh bulan kepempimpinan Bupati , H Syahiran bersama Wakil Bupati H Yulianto sejak dilantik Februari 2016, Pasaman Barat (Pasbar) semakin maju dan berkembang disegala bidang.

Tidak saja pembangunan fisik yang semakin pesat, pembangunan di bidang sumber daya manusia juga terus meningkat yang berpedoman pada visi misi “Terwujudnya Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, serta berwawasan Lingkungan”.

Visi dan misi itu itu mengandung arti dan makna yang tersirat sangat dalam. Seluruh elemen, Sikap, Sosial, Budaya serta percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Visi itu merupakan penyederhanaan niat dan tekad untuk memimpin Pasaman Barat. Melalui visi itu pula terciptanya ritme pembangunan yang baik, terarah dan terkontrol. Bahkan, selama kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati cukup mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.

“Dengan niat yang tulus dan dukungan semua pihak pembangunan di Pasaman Barat dapat dilakukan dengan baik. Berbagai pembangunan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesjehateraan masyarakat,” tutut Syahiran pada suatu kesempatan.

Sejak awal kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, telah melakukan upaya harmonisasi kelembagaan. Tidak saja dengan lembaga eksekutif, unsur Muspida dan instansi vertikal lainnya, tetapi juga dengan seluruh pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh perantau, ualama dan penyuluh agama, dan komponen masyarakat lainnya.

Berbekal masukan, saran, pendapat, bahkan kritikan yang diperoleh, bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, bupati memulai pekerjaan besar.

“Jangan ragukan kepemimpinan kami karena dengan niat tulus dan kerja sama yang baik maka segala pembangunan bisa dilakukan dengan baik. Jangan

mudah terpecah belah dan mari bersatu membangun kampung halaman ini yang lebih baik lagi,”ujar dia.

Sejak awal tahun 2016 hingga saat ini Pemkab Pasaman Barat terus mengucurkan dana yang besar untuk pembagunan nagari. Hal itu bertujuan agar pembangunan pro rakyat dan berbasiskan nagari tetap kita lakukan, sebutnya.

Sejalan dengan itu, untuk pengentasan kemiskinan, Syahiran juga mencanangkan seribu pembuatan jamban, seribu renovasi rumah tidak layak huni, seribu sambungan listrik, dan seribu tanam pohon buahan. Yang disingkat dengan slogan program 4 X 1000, yang dilaksanakan setiap tahun.

Searah dengan infrastruktur pembangunan pada bidang lainya tetap digalakkan, seperti pembangunan wilayah tertinggal dan terisolir serta penanggulangan kemiskinan. Saat ini, sebut Syahiran.

Pemkab Pasbar sedang melakukan penataan nagari 19 induk menjadi 91 nagari. Dengan tujuan agar pelayanan dan pembangunan nagari bisa lebih dekat.

“Menjelang berakhir periode pembangunan jangka menengah 2016-2021 kita menargetkan terdapat pengurangan angka kemiskinan dari 7,08 persen menjad 5,74 persen. Dan untuk daerah tertinggal kita menetapkan target pada tahun 2019 Kabupaten Pasaman Barat keluar dari status daerah tertinggal dan pada 2021, semua wilayah jorong di Pasaman Barat telah keluar dari ketertinggalan dan keterisoliran,” imbuh Syahiran.

Program strategis telah dirancang untuk hal tersebut yaitu, pembangunan jalan jembatan di daerah terpencil dan terisolir, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat seperti pasar dan sarana tele-

Syahiran - Yulianto nampak akrab.

komunikasi, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, sanitasi dan air besih, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja dan pembangunan BLK dan penyediaan ruang belajar, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan di sektor pertanian, perikanan industri, dan pengelolaan ekonomi kreatif.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangun Pasbar dengan motto “Tuah Basamo” lebih maju itu, imbuh Syahiran, tidak terlepas dari dukungan partisipasi semua masyarakat. Sehingga visi “Terwujudnya Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, serta berwawasan Lingkungan”.

“Kami yakin dengan kebersamaan Pasaman Barat akan semakin maju,” tukuk Syahiran.

Lebih jauh dijelaskan Syahiran, dalam RPJMD Pasaman Barat acuan untuk percepatan pembangunan telah disiapkan, sehingga diharapkan akan menjadikan pembangunan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Program yang telah dirancang sebagai berikut, pembangunan pasar tradisional percontohan yang representatif, optimalisasi RSUD Jambak, dan Pembangunan RS di Ujung Gading, pembangunan irigasi pertanian, pembagunan jembatan, pembangunan hutan kota dan taman kota, pembagunan mes pemda,pembangunan jalan lintas gunung melintang, serta jalan lingkar yang ada di kecamatan-kecamatan se Pasbar, serta pembangunan infrastruktur jalan tembus Madina, dan lainnya.

Di bidang keaga ma an dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan anakanak Pasbar maka Pemkab telah menempakan Da’i nagari di setiap nagari baik nagari induk maupun persiapan. Da’i nagari itu bertugas untuk memberikan pelajaran kepada anak dan cucu kemenakan agar pandai baca tulis Alquran.

“Semua kepala sekolah diharuskan menerima siswa baru harus memiliki sertifikat pandai baca tulis Alquran.

Sehingga kedepannya tidak ada lagi warga Pasbar yang tidak pandai baca tulis Alquran,”beber dia.

Sedangkan dibidang olah

SYAHIRAN Bupati Pasaman Barat Resmikan salah satu kantor wali nagari persiapan.

SYAHIRAN tinjau layanan kesehatan gratis di salah satu daerah kampung KB di Pasaman Barat.

BUPATI Pasaman Barat Syahiran pantau pelayanan publik grstis didaerah pedesaan.

SYAHIRAN, Yulianto, Dandrem Sumbar, Dandim 0305 Pasaman terlihat akrab saat peninjauan pembagunan WC di salah satu nagari di Pasbar.

Ny. Yun Syahiran di dampinggi Ny. Harnina Manus Handri serahkan bantuan kepada salah seorang masyarakat.

WAKIL Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Kepala Perhubungan Pasaman Barat Andrinaldi saat memyaksikan uji coba kapal di pelabuhan teluk tapang Pasbar.

BUPATI Pasaman Barat Syahiran, Kepala Kejaksaan Teguh Wibowo, Dandim 0305 Pasaman, Kepala Perhubungan Pasaman Barat Andrinaldi, Kadis Pariwisata Armen dan Kabag Umum Pemkab Pasaman Barat Paisal saat penyerahan transportasi laut di Air Bangis.

SYAHIRAN Bupati Pasaman Barat Serahkan Bantuan kepada korban banjir bandang di banjar bahal.

Ny Yun Syahiran didampinggi Ny Nelvi, Sekda Pasaman Barat Manus Handri serahkan bantuan kepada masyarakat.

TERLIHAT akrab antara Syahiran, Ny Yun Syahiran, Sekda Pasaman Barat dan Waka Polres Pasaman Barat di salah satu acara pembukaan pawai pembagunan di Pasaman Barat.

BUPATI Pasaman Barat Syahiran didampingi Asisten II Yudesri, Kadis PU Rafaan saat monitoring pembagunan jalan bukit malintang.

BUPATI Pasaman Barat Syahiran tinjau langsung lokasi pembagunan atar kecamatan belum lama ini.

TERLIHAT sabar Bupati Pasaman Barat Syahiran sedang menunggu jamaah haji asal pasaman barat di bandara internasinal minang kabau.

www.harianhaluan.com

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

18

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

OLAHRAGA

Solok FC Resmi Diluncurkan PADANG, HALUAN — Tim sepakbola Solok FC secara resmi diluncurkan, Selasa (2/10) di Gedung Serba Guna Kubung 13 Solok. Diharapkan dengan adanya tim Solok FC mampu mengangkat nama Sumatera Barat di pentas sepak bola nasional nantinya.

Solok FC ini di kelola oleh kalangan profesional dengan ownernya Very Mulyadi. Lima tahun kedepan Solok FC diharapkan berlaga di pentas tertinggi Liga Indonesia.

Tim yang bakal didukung dari tiga daerah ini, Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan ini memiliki julukan Pendekar Gunung Talang. Sedangkan homebase nya adalah Stadion Merdeka di kota Solok.

Tim Solok FC akan dilatih oleh Herman Pulalo yang merupakan mantan pemain Semen Padang.

Walikota Solok Zul Elfian mengatakan tim Solok FC ini mempersatukan tiga daerah. “Daerah Solok tidak bisa di pisahkan. Namun yang membedakan hanya administrasi saja. Namun dengan tim Solok FC ini kembali mempersatukan Solok,” beber Zul Elfian.

Zul Efian sendiri sangat mendukung pendirian dari Solok FC ini. “Untuk mencari bibit pemain, nanti kami dari pemerintah daerah akan mendirikan akademi. Para pemain ini akan dibiayai oleh pemerintah daerah. Bibit pemain tersebut bisa dimanfaatkan oleh Solok FC,” bebernya.

Solok FC ini diharapkan oleh Zul Elfian agar bisa secepat mungkin untuk tampil dikancah tertinggi sepakbola Indonesia. “Kami dari pemerintah daerah akan menyediakam stadionnya. Masyarakat Solok sudah sangat ingin menyaksikan putra terbaiknya untuk tampil di pentas tertinggi sepakbola Indonesia,” jabarnya.

Sementara itu salah satu Exco PSSI pusat Refrizal mengharapkan Solok FC ini bisa menciptakan pemain sepakbola yang andal dan berkontribusi ke timnas Indonesia nantinya. “Untuk mencari pemain berbakat harus sejak dari kecil. Messi saja ditemukan sejak dia masih kecil. Lalu bakatnya diasah oleh Barcelona sehingga dia bisa menjadi pemain besar,” sambungnya.

Solok FC akan menggunakan jersey garis-garis vertikal hijau dan putih di kostum utamanya.

Sedangkan jersey keduanya bewarna kuning dengan garis hijau di dada. Tim Solok FC akan mendapat dukungan dari sporternya yang bernama Kubung Mania. (h/san)

TIM Solok FC resmi diluncurkan Selasa (2/10) di Gedung Serba Guna Kubung Solok. IST

KAPOLDA CUP — Salah satu pertandingan kejurda Kapolda Cup I. Kejurda ini diikuti 110 petinju dari 18 kabupaten dan kota se-Sumbar dan telah dibuka secara resmi oleh Kapolda Sumbar, Selasa (3/10). IMAM

110 Petinju Ikuti Kapolda Cup I PADANG, HALUAN — Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal secara resmi membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) tinju amatir Kapolda Cup I, Selasa (2/3) di GOR Universitas Negeri Padang (UNP). Kejurda yang diikuti 110 peserta ini berlangsung dari 3-7 Oktober mendatang. 10 klas putra dan enam klas putri dipertandingkan pada kejuaraan yang diikuti 18 kabupaten dan kota se-Sumbar ini. Usia petinju untuk mengituki Kejurda ini adalah 17 sampai 25 tahun.

Di samping menumbuhkan atletatlet berbakat, kejuaraan tinju amatir tersebut dijadikan sebagai ajang pra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2018 yang akan di helat di Kabupaten Padang Pariaman.

Irjen Pol Fakhrizal mengatakan ia akan terus berupaya mengembangkan prestasi atlet serta gairah olahraga yang ada. Hal itu bertujuan untuk mencari bibit berbakat. “Kita semua

ingin membangkitkan gairah olahraga, semua cabang akan kami upayakan, kita mendambakan atlet tinju yang tangguh dari Sumbar, dan dapat berprestasi di kancah nasional maupun internasional,” sebutnya Fakhrizal.

Ia sangat mengapresiasi pelaksanaan kejuaran tinju. “Nanti pemenang pada kejuaraan ini akan dilakukan pembinaan, dan akan mewakili

Sumbar di tingkat nasional, kedepannya diupayakan terus bergulir dan begitu juga cabang olahraga lainnya,” tambahnya.

Diakuinya, kegiatan tersebut didasari perkembangan masyarakat yang semakin komplek. Hal itu diiringi dengan meningkatnya kejahatan.

“Selama ini tinju cenderung hanya latihan dan sangat jarang ada kejuaraan. Kalau berlatih saja tentu sangat kurang motivasi, kejuaran ini mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan dan kami berjanji akan melaksanakan kejuaran yang lebih besar lagi dengan melahirkannya prestasi membanggakan” sebut Kapolda.

Kejuaraan tinju amatir ini adalah cabang olahraga ke empat yang digelar oleh kapolda dalam waktu dekat ini.

Sebelumnya ia pernah menggelar tenis, voly dan juga sepakbola.”Nanti

akan juga digelar kejuaraan menembak, kerjasama dengan Perbakin.

Tidak hanya itu, bulan November juga akan digelar futsal tingkat mahasiswa se-Sumbar, bekerja sama dengan Haluan,” ujarnya.

Ketua Pertina Sumbar Togi Tobing mengatakan kejuaran ini bagian dari pengembangan atlet untuk pembinaan tinju Sumbar. “Kapolda sangat memahami pembinaan prestasi, tentunya dengan kejuaraan ini akan melahirkan atlet yang berprestasi yang nantinya dapat berkiprah di tingkat nasional maupun internasional,” cetusnya.

Di samping itu itu, dengan adanya kejuaraan tersebut akan dapat melahirkan talenta berbakat dalam rangka mempersiapkan atlet Sumbar untuk berkiprah di Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.(h/ mg-hen)

LFN SUMBAR RESMI DITABUH

16 Tim Berebut ke Tingkat Nasional PADANG, HALUAN — Liga Futsal Nusantara (LFN) Sumatera Barat resmi ditabuh, Selasa (3/10) di lapangan futsal Rafhely By Pass Padang. Turnamen yang menjadi agenda resmi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Sumbar ini dibuka secara resmi oleh Sekum PSSI Sumbar Hendra Dupa. LFN akan digelar dari tanggal 3-9 Oktober.

Turnamen ini diikuti sebanyak 16 tim yang dibagi dalam empat grup. Dua tim teratas di babak penyisihan lolos ke babak delapan besar.

Babak delapan besar hingga final menggunakan sistem gugur.

Grup A dihuni oleh PSR Sumbar, Adrenaline, Ikasmandu, dan Kota Bukittinggi. Grup B dihuni oleh Kota Payakumbuh, Kun Fayakun, Luhak Nan Tuo dan Futsal Pasaman. Grup C dihuni oleh De Javu FC, Kota Sawahlunto, Rafhely FC dan Cendana Andalas. Grup D

www.harianhaluan.com

dihuni oleh Padang Pariaman, Satelite Futsal, Kota Pariaman san MHS Padang.

Juara dari tingkat Sumbar akan bertanding di tingkat nasional. Empat tim teratas akan promosi ke Liga Pro. ” Untuk tingkat 34 besar regional, Sumbar kembali di percaya menjadi tuan rumah.

Sedangkan babak delapan besar akan digelar di Bandung. Tingkat regional akan digelar pada 18 November besok,” sebut Ketua AFP Sumbar, Yasman Yanusar, kemarin.

Yasman Yanusar menuturkan LFN untuk Sumbar sudah dua kali dilaksanakan, tahun 2015 dan 2016. Tahun pertama, tim futsal PSR Kota Padang muncul sebagai pemenang dan melangkah sampai babak 8 Besar Nasional. Capaian yang sama juga dialami juara LFN 2016 Sumbar, Rafhely FC. Melewati babak 34 Besar dan 8 Besar Nasional, tinggal selangkah lagi meraih tiket

menuju peserta Liga Pro, langkah Rafhely FC terhenti di babak 8 besar.

Untuk LFN 2017, ada perubahan regulasi terkait pemain, yaitu tidak boleh mendaftakan dan memainkan pemain yang sudah bermain di klub Liga Profesional

tahun sebelumnya. Jadi murni bagi pemain amatir. “Ada sedikit perubahan regulasi pemain. Semua klub tidak boleh memainkan pemain yang pernah mengikuti kompetisi Liga Profesional tahuntahun sebelum 2017. Selebihnya sama, dibatasi usia

dibawah 23 tahun, tepatnya batas kelahiran Januari 1995,” terang Sekretaris Panpel, Yosrizal.

Sementar a itu Sekum PSSI Sumbar, Hendra Dupa mengapresiasi AFP Sumbar yang mampu menggelar LFN

Redaktur: Arda Sani

dengan rutin. “ Harapan kita tentu ada nanti tim dari Sumbar yang berlaga di liga pro nantinya,” bebermya. (h/san)

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARIWARA DPRD KOTA PADANG

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

19

SUSUNAN PANSUS I DPRD PADANG Koordinator Pansus I: Wahyu Iramana Putra Ketua Pansus

: Emnu Azamri

Wakil Ketua Pansus : Miswar Jambak

ELLY THRISYANTI

ASRIZAL

KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAHYU IRAMANA PUTRA WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

MUHIDI

SYAHRUL

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

SEKWAN DPRD KOTA PADANG

Sekretaris Pansus

: Rafli

Anggota Pansus I

: Usman Ismail, Ilham Maulana, Arpendi Dt Tan Bagindo, Dasman, Hadison, Wismar Panjaitan, Amrizal Hadi, Azirwan, Muzni Zen, Yandri Hanafi, Fakhri Bahar

DPRD Dukung Investor di Padang P

A N I T I A Khusus (Pansus) I DPRD Kota Padang bidang pendapatan dan pembiayaan mengunjungi beberapa objek investasi di Kota Padang, seperti Transmart dan Padang Landmart di kawasan Khatib Sulaiman, serta Aston Hotel di Simpang Kinol, Pondok.

Dalam kunjungan itu, Pansus I menemukan berbagai persoalan yang dialami investor dalam melakukan kegiatannya. Tak itu saja, Pansus I juga menyigi terkait persoalan perizinan dan lainnya.

Koordinator Pansus I DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, di Transmart banyak persoalan yang terjadi, seperti masalah parkir, bongkar barang, serta perizinan. Ia menduga, ada indikasi penyimpangan pihak Transmart terhadap izin yang diberikan Pemko Padang.

Ia ingin meluruskan, menyamakan presepsi, tidak ada maksud lain dan tidak ada kalimat menyalahkan.

“Kami hanya mempertanyakan apakah ada unsur ke-

sengajaan pengaturan parkir di luar pekarangan Transmart, bukannya dimasukkan ke basement yang telah ada,” ujarnya.

Pasalnya, pada hari libur kunjungan melimpah akibat banyaknya kendaraan parkir di luar area Transmart dan ini sangat menganggu kenyamanan masyarakat pengg una jalan raya maupu n trotoar yang dijadikan lahan parkir.

“Ini mengakibatkan PAD Kota Padang berkurang.

Selain itu, adanya oknum masyarakat yang melarang kendaraan masuk ke parkiran yang disediakan Transmart,” katanya.

Bahkan, ada isu tentang ditampungnya semua keinginan masyarakat sekitar.

Juga, adanya back up aparat soal parkir. DPRD hanya ingin mengantisipasi, karena lahan Transmart berada pada kawasan pusat perkantoran.

“Bahkan dugaan di Transmart ada pungli yang luar biasa, dari seluruh gerai Transmart, ternyata di Kota Padang biaya bongkar barangnya paling tinggi. Ini tentu perlu keseriusan pihak

terkait,” ujarnya.

Disamping itu, ketika Transmart memotong pohon pelindung, apakah ada surat dari Transmart dan sisa kayu itu ditaruh di mana. “Pohon pelindung yang ditebang itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, kemana perginya,” katanya.

Anggota Pansus I DPRD Kota Padang, Amrizal Hadi mengatakan, masalah parkir dia meminta kepada Transmart mengurangi tarif perjam sesuai kesepakatan.

“Mungkin masalah tarif perjam ini, yang menjadi kecenderungan masyarakat untuk parkir di luar Transmart,” ujarnya.

Anggota Pansus I DPRD Kota Padang, Azirwan mengatakan, dinas PUPR harus mengawasi perubahan kawasan itu, baru direncanakan dan jelas keberadaan Transmart sudah melanggar RTRW. General Manager Transmart, Aris menyikapi semua pertanyaan Pansus I DPRD Kota Padang itu, bahwa seluruh pertanyaan dari wakil rakyat akan dikoo rdinasikan d engan pimpinan pusat dan

berjanji dalam waktu dekat akan mengkonfirmasikannya dan jawaban pertanyaan di atas.

Terkait pembangunan Padang Landmart, keterlambatan pembangunan nya karena pihak Padang Landmart tidak bisa melaksakan pekerjaan mulai pagi hingga siang. “Karena lokasi yang bersebelahan dengan itu a da d ua se kolah, yakni Al Azhar dan SMK, sehingga jika dilaksanakan pekerjaan sejak pagi, kegiatan belajar terganggu, kar ena getaran yang diakibatkan pekerjaan,” ujar Wahyu.

Pun begitu dengan Aston Hotel, di kawasan Simpang Kinol. Keterlambatan pembangunan, karena adanya rescedule dan perubahan rancangan bangunan. Di lokasi Aston itu, ia meminta penjelasan terkait persoalan tanah.

Karena di lokasi itu ada tanah Pemko Padang yang diduga terpakai oleh Aston.

“Kami minta penjelasan secara rinci dari pihak manajemen untuk diserahkan ke DPRD secepatnya,” pungkasnya. (*)

KOORDINATOR Pansus I, Wahyu Iramana Putra bersama anggota pansus saat meninjau lokasi pembangunan Padang Landmart.

KOORDINATOR Pansus I, Wahyu Iramana Putra bersama anggota pansus saat mendengarkan penjelasan pembangunan tanpa izin di Gunung Pangilun.

DINKES KOTA SAWAHLUNTO

PENCANAGAN belkaga tahun kelima Kota Sawahlunto ditandai dengan pelepasan balon.

Wujudkan Bebas Filariasis MENUNTASKAN pemberian obat ditahun terakhir Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Bel-kaga) 2017, dengan cara pemberian obat masal anti penyakit filariasis atau kaki gajah menjadi target yang harus dituntaskan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pencanangan Belkaga tahun kelima atau yang terakhir dilakukan serentak pada Oktober 2017 ditandai dengan pelepasan balon oleh Walikota Sawahlunto didampingi wakil walikota, ketua DPRD, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Forkopimda dan minum obat yang diawali oleh Walikota Ali Yusuf.

“Ini tidak bisa dibebankan kepada OPD terkait saja, tapi juga diharapkan peran dari OPD dan lintas sektor lainnya, sehingga tuntas belkaga ini dengan 100 persen masyarakat meminum obat kaki gajah itu,” kata Wako Ali Yusuf.

Meski kasus kaki gajah sangat kecil ditemukan di Sawahlunto, yakni hanya tiga kasus saja, namun bapak tiga itu menegaskan bahwa penyakit ini menjadi prioritas untuk diberantas. Minum obat anti kaki gajah, sebutnya, merupakan investasi kese-hatan jangka www.harianhaluan.com

panjang masyarakat, agar terhindar dari kecacatan permanen yang diakibatkan oleh cacing filariasis tersebut. Memasuki tahun kelima pelaksanaannya, ia me-minta seluruh SKPD dan lintas sektor lainnya untuk total men-dukung dan mensukseskannya, karena manfaatnya juga bagi masyarakat itu sendiri.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Dr Hj Merry Yuliesday, MARS menyebutkan, Dinkes Sumbar mencatat 298 warga provinsi itu yang menderita penyakit kaki gajah hingga Oktober 2016.

“Kegiatan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) pada dasarnya untuk memutus mata rantai penularan di daerah endemis sekali setahun dan dilakukan minimal lima tahun,” sebutnya.

Terkait upaya meminimalisir jumlah penderita filariasis, ia mengimbau semua pihak khususnya petugas kesehatan di puskesmas bekerja optimal meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meminum obat filariasis. Di daerah pengobatan massal perlu dipastikan seluruh warga yang masuk sasaran pengobatan minum obat itu serta terus Redaktur: Nasrizal

menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sawahlunto, Yasril SKM, MKM, didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kesmas P2P) dr Al Anshari, Kasi P2 Sriwaresky Ismal SKm dan Pengelola Program Mulya Cahyana, SKM, menerangkan, setelah minum obat selama lima tahun berturut-turut, diharapkan akan terjadi eliminasi atau kasusnya menjadi kurang dari 1 per 10.000.

“Kalau diminum sampai tuntas, obat ini akan membuat kita kebal terhadap penularan penyakit kaki gajah. Jadi harapannya tidak sampai putus di tengah jalan, karena pemerintah sudah menyediakannya secara gratis,” kata Yasril.

Dari evaluasi pelaksanaan dari tahun pertama hingga tahun keempat lalu terjadi peningkatan konsumsi target yang cukup baik, di mana tahun awal pencanangan hanya bisa menyentuh 69 persen dari jumlah pen-duduk dan tahun 2016 sentuhan tersebut naik menjadi 82,6 persen. (adv) Layouter: Syamsul Hidayat

20

KOTA PARIAMAN

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

Truk Sampah Perlu Ditambah PARIAMAN, HALUAN — Pemko Pariaman kekurangan sarana pengangkut sampah.

Sementara produksi sampah organik dan anorganik di kota tabuik itu mencapai 84 kubik/hari.

Sampah tersebut berasal dari sampah dari rumah tangga dan sampah dari Pasar Pariaman yang dibuang ke tempat pengolahan sampah di Tungkal Selatan, Pariaman Utara.

Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Bakri kepada Haluan Selasa (3/10) menjelaskan, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir hanya 30 persen jadi kompos.

Sedangkan sisanya ditimbun, karena di tempat pengelolaan sampah itu memakai sistem kontrol landvil.

“Kita masih kesulitan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah ini. Contohnya truk tahun 2015 sudah dilelang satu unit dan sampai kini tidak ada gantinya,” katanya.

Kekurangan sarana itu mengganggu operasional di lapangan. Hingga kini mobil sampah yang ada hanya 3 unit truk, 3 ambrol dan becak.

Setiap tahun pihaknya selalu mengajukan penambahan sarpras tersebut, tetapi selalu

Wagub Apresiasi Hoyak Tabuik

gagal.

“Jadi kita jalan dengan memaksimalkan truk pengangkut sampah yang ada.

Sementara pada puncak Pesona Hoyak Tabuik, Minggu (1/10), volume sampah naik 16 kubik yang didominasi sampah anorganik,” katanya.

Memang usai tabuik, tampak sampah berserakan.

Pada Senin (2/10), petugas kebersihan bekerja sampai malam hari. Pada Selasa pagi (3/10), mereka masih membersihkan sampah. Jelang tengah hari dapat dipastikan sudah bersih. ”Ke depan langkah agar sampah tidak berserakan di lokasi objek wisata ini, kita akan menyusun langkah penanganan sampah kearah yang lebih efektif,” katanya.

Contohnya, setiap pedagang di sepanjang Pantai Pariaman wajib menyediakan karung sampah. Dan kalau tidak dihiraukan, tentu ada sanksi paling tidak akan bersampak kepada uzin usahanya.

Dia juga berharap adanya perluasan tempat pengolahan sampah pada 2018. Sebab, luas lokasi pembuangan sampah yang ada sekarang hanya 1,25 hektar dan itu hanya bisa bertahan 4 sampai 5 bulan ke depan. (h/tri)

PARIAMAN, HALUAN — Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menutup rangkaian Pesona Hoyak Tabuik 2017, di Pantai Gandoriah, Minggu sore (1/10). Iven tahunan itu diakhiri dengan dibuangnya 2 (dua) tabuik ke laut, yaitu Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang.

Wagub Nasrul Abit mengapresiasi alek Tabuik tersebut. Pemko Pariaman dinilai sangat serius menggarap potensi pariwisata di daerahnya. Apresiasi tersebut berdasarkan kemajuan pembangunan termasuk infrastruktur untuk kemajuan pariwisata.

“Sumatera Barat sampai kini sangat serius mengelola potensi pariwisata, karena daerah ini kaya akan potensi tersebut, sehingga sektor ini perlu dimajukan,” katanya.

Sektor pariwisata paling banyak diminati wisatawan dan itu sudah dibuktikan dengan tingkatan kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Karena itu Nasrul Abit minta, setiap kabupaten dan kota di Sumbar agar dapat melihat peluang ini.

Konsep wisata di daerah harus jelas, termasuk soal penganggarannya. Pemprov Sumatera Barat ikut memberikan dukungan, termasuk memberi dana pendampingan.

“Tabuik Piaman merupakan warisan budaya sejak lama dan akan terus diselenggarakan setiap tahun dengan memanfaatkan pendanaan APBD daerah. Diharapkan, hal ini menjadi magnet bagi wisatawan yang datang dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara,” harap Nasrul Abit.

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman mengatakan, bahwa Tabuik Piaman adalah warisan budaya, sehingga harus dipertahankan demi kelangsungannya untuk generasi mendatang.

“Kota Pariaman tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa dijadikan pemasukan daerah. Hanya pariwisata yang dapat digarap sebagai salah satu sumber pemasukan daerah ini,” katanya.

Karena pariwisata sebagai andalan daerah, maka diharapkan masyarakat dapat menjadikannya peluang untuk meningkatkan perekonomian. Manfaatkan efek ganda yang diperoleh dari alek wisata tersebut. (h/tri)

Hanifal Huda Juara III FLS2N PARIAMAN , HALUAN — Hanifal Huda, siswa Kelas IX SMPN 1 Pariaman, meraih Juara 3 Ajang Cipta dan Baca Puisi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Ajang kreativitas siswa ini dilaksanakan di Kota Surabaya dari tanggal 24 - 30 September 2017.

Saat ditemui di Dinas Kominfo Kota Pariaman, Senin (2/10), Hanifal Huda menuturkan tentang prestasi yang ia raih. Anak dari Erizal dan Asmurni itu, sejak kecil memang sudah banyak meraih prestasi, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional.

“Diantara prestasi yang pernah diraih adalah, Juara 3 Lomba Musabaqah Syahril Qur’an (MSQ) tingkat Sumatera Barat, Juara 1 Baca Puisi tingkat Kota Pariaman dan Provinsi Sumbar, Juara 1 Lomba Baca Puisi dalam rangka memperingati Maulid Nabi di MAN Padusunan,” katanya.

Tentang kegiatan FLS2SN selama 6 hari di Kota Surabaya, banyak hal yang menjadi penga-

HOYAK TABUIK — Duo tabuik saling bersanding sebelum di buang ke laut sebagai akhir dari pelaksanaan Pesona Hoyak Tabuik. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menutup iven wisata itu, Minggu (1/10). TRISNALDI

UPACARA KESAKTIAN PANCASILA SISWA SMPN 1 Pariaman, Hanifal Huda meraih Juara III pada ajang FLS2N tingkat Nasional di Surabaya. TRISNALDI

laman yang berharga bagi Hanifal Huda, karena banyak wawasan dan rekan yang didapat.

“Dari ajang ini, bayak pelajaran yang dapat saya petik, sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru bagi saya, termasuk teman-teman baru yang saya dapat dari seluruh penjuru nusantara,” katanya. (h/tri)

Wako: Jangan Lupakan Sejarah Bangsa PARIAMAN, HALUAN — Upacara Hari Kesaktian Pancasila yangdilaksanakan Pemko Pariaman, berjalan khidmat, Minggu (1/10).

Kegiatan itu berlangsung di halaman Kantor Balaikota Pariaman dengan inspektur upacara Walikota, Mukhlis Rahman dengan Dan Perwira Upacara, Kapten Inf Syamsi Siswanto, Komandan Upacara Kapten Inf Supriono dan Korsik dari SMPN 3 Pariaman.

Pada upacara itu, dibacakan ikrar dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin. Ikrar itu berisi kebulatan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan dan menegakkan kebenaran, dan keutuhan demi keutuhan NKRI. Mukhlis Rahman menegaskan

perlunya mengenal sejarah bangsa.

Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawanya. Hal ini juga sangat berguna bagi generasi penerus bangsa.

“Kita jangan sampai melupakan sejarah (jas merah). Seperti yang sering disebutkan oleh para pendiri bangsa ini, sehingga sejarah kelam bangsa yang terkenal dengan G30S PKI, akan terus kita ingat, dan kita waspadai, jangan sampai peristiwa

ini, terulang kembali,” tuturnya.

Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila diikuti mulai dari aparat TNI, Polri, Pol PP, Damkar, ASN, Pramuka dan Pelajar SD-SMA. “Mari t erus kita pupuk dan pelihara semangat nasionalisme yang tinggi, sehingga dapat mengawal Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, yang telah diakui oleh dunia,” jelas Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman. (h/tri)

DIIKUTI 26 TIM

Liga Pelajar Indonesia Tingkat Kota Pariaman Ditabuh PARIAMAN, HALUAN — Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Indra Sakti membuka Kejuaraan Sepakbola Liga Pelajar Indonesia tingkat Kota Pariaman, di Lapangan Sepakbola Pauh Kuraitaji, Kecamatan Pariaman Selatan, Selasa (3/10).

Kejuaraan yang berlangsung

dari tanggal 3-13 Oktober 2017 itu, bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sportivitas para pelajar dalam mengikuti sebuah perlombaan itu, menjadi salah satu cara untuk mengarahkan pelajar menyibukkan diri dengan hal positif, selain menjaga kebugaran dan kesehatan pelajar.

“Dalam kejuaaraan ini, kita akan mencari bibit-bibit atlet untuk dipersiapkan dalam ajang seleksi atlet Sepakbola Kota Pariaman yang akan berlaga di Porprov ke 15 di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018,” terang Indra Sakti.

Karena itu, pihaknya mengimbau agar semua pihak yang ter-

libat menjunjung tinggi sportivitas dan rasa kebersamaan. Sehingga hal-hal yang memicu terjadinya ketidaksportivan dari para pelajar, dapat kita minimalisir.

Sementara Kepala Disdikpora Kota Pariaman, Kanderi mengatakan, kejuaraan LPI tingkat Kota Pariaman ini diikuti 26 tim, ma-

sing-masing 12 tim SMA/SMK/ MA se Kota Pariaman dan 14 tim dari SMP/MTS se Kota Pariaman.

“LPI ini digelar dengan sistem setengah kompetisi, dibagi dalam 4 group. Nanti akan dipilih para pemuncak group untuk masuk ke perdelapan final,” katanya.

LPI tingkat Kota Pariaman ini

dilaksanakan sudah untuk yang ke 4 kalinya, sejak tahun 2012. Namun pada tahun 2015 dan 2016, pelaksanaan kejuaraan ini sempat terhenti karena defisit anggaran. Lalu tahun 2017 kembali di gelar. Pembukaan pertandingan ditandai dengan tendangan pertama oleh Sekdako Pariaman Indra Sakti. (h/tri)

TAMPIL PADA PEMBUKAAN LPI

Atraksi Gandang Tasa Murid SD Memukau

MURID SD 01 Pauh Kurai Taji, Kota Pariaman memberi hormat kepada penonton sebelum unjuk kebolehannya memainkan gandang tasa pada pembukaan kejuaraan Liga Pelajar Indonesia tingkat Kota Pariaman. TRISNALDI

www.harianhaluan.com

PARIAMAN, HALUAN — Penampilan gandang tasa kreasi oleh pelajar SD pada pembukaan kejuaraan Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat Kota Pariaman di lapangan sepakbola Nagari Pauh Kurai Taji, Selasa (3/10) memukau penonton.

Gandang tasa kreasi dari murid SD 01 Pauh Kurai Taji dan SD 02 Bato itu, memberikan kesan tersendiri bagi mereka yang hadir menyaksikan pembukaan pertandingan sepakbola pelajar tersebut.

“Sangat memberi nuansa tersendiri terhadap gebyar pembukaan acara ini. Aksi mereka luar biasa,” kata Andi yang berdiri di pinggir lapangan me-

nyaksikan pertunjukkan itu.

Untuk meregenerasikan gandang tasa memang harus demikian, anak-anak harus ditampilkan, bukan hanya sekedar latihan saja di sekolah, lanjutnya. Tampilan pada acara seperti ini akan memberikan spirit bagi anak-anak untuk giat berlatih.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Jafriki menjawab Haluan usai pembukaan kejuaraan Liga Pelajar mengatakan, suatu langkah yang bagus dalam mendorong anak-anak untuk lebih berani tampil dengan beratraksi.

“Penampilan itu bisa Redaktur: Devi Diany

juga sebagai evaluasi bagi sekolah untuk lebih baik dalam berkarya ke depan.

Selain menambah spirit, kegiatan itu juga wujud dari pelestarian gandang tasa dari generasi ke generasi,” katanya.

Pelatihan gandang tasa di sekolah sudah inklud dengan kegiatan ekstra kurikuler. Pihaknya berharap kondisi itu akan terus terkoordinir dengan baik dalam berlatih gandang tasa di sekolah.

Sementara Kepala SD 01 Pauh Kurai Taji mengatakan, bahwa anak-anak yang tampil sekarang adalah anak-anak yang tampil pada lomba gandang tasa kreasi beberapa hari yang lalu di Pantai Gandoriah. (h/tri) Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

21 RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

PEMKAB SIJUNJUNG UKIR SEJARAH

Keterbukaan Informasi Dana Desa Dinilai Tim LKIDD SIJUNJUNG, HALUAN - Sebanyak sembilan orang anggota Tim Lomba Keterbukaan Informasi Dana Desa (LKIDD) tingkat Kecamatan Lubuk Tarok secara maraton, mulai Selasa s/d Kamis (3-5/10), melakukan penilaian terhadap 6 nagari.

Tim dipimpin Drs. Dody Katim, MM (camat) selaku penanggungjawab, Drs. H. Yanto, SH (sekcam) selaku ketua tim, Asrijal,SH (Kasi PPM) sekretaris dengan anggota, Busnedi, S.PKP (Kasi P dan K), Irmaison (Kasi KPT), Zulfitri,S.Ag (Kasi KS & PK), Nofrita Roza, SE (Plt Kasi Ekonomi & Pembangunan), Irham Syahl, S.Kom (Pendamping Desa) dan Saptarius (Wartawan).

Camat Lubuk Tarok, Drs. Dody Katim, MM, mengatakan, penilaian lomba keterbukaan informasi dana desa itu, berdasarkan surat Plt Sekda Kabupaten Sijunjung, bernomor: 414.2/775/DPMN-2017, tertanggal 18 September 2017. “Kegiatan tersebut berkaitan dengan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 dan dalam penilaian kegiatan BBGRM tahun 2017. Pada tahun 2018, Sumbar juga dipercaya sebagai tuan rumah HPN,” kata Dody Katim.

Disebutkan Dody, penilaian itu diawali dengan penilaian tingkat kecamatan. “Penilain itu meliputi verifikasi, validasi, konfirmasi dan kunjungan kelapangan,”terang camat.

Penilaian yang melibatkan unsur pers itu di mulai Selasa (3/10) yakni Nagari Lalan dan Lubuktarok.Kemudian Nagari Kampung Dalam dan Buluh Kasok, Rabu (4/10).Sementara Nagari Latang dan Silongo dilaksanakan, Kamis (5/10).(h/azn)

Peningkatan Produksi Jagung Tertinggi di Sumbar SIJUNJUNG, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Sijunjung mencatat sejarah dalam peningkatan produksi jagung di Provinsi Sumatera Barat.Tahun 2016 lalu, produksi jagung di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih ini naik menjadi 5.852 ton.

“Tahun 2016, produksi jagung kita mengalami kenaikan lebih 201,81 persen.Ini kenaikan yang luar biasa,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, Ir.Ronaldi didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ning Wisma Utama kepada Haluan melalui WhatsApp, Selasa (3/10).

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, produksi jagung di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2016 sebesar Rp5.852 ton.Dibanding produksi tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar 3.913 ton atau naik sebesar 201,81 persen. “Tahun 2015, produksi jagung di Kabupaten Sijunjung hanya 1.939 ton, dan tahun 2016 naik menjadi 5.852 ton.Ini kenaikan yang luar biasa,” ucap Ronaldi lagi.

Kenaikan produksi yang cukup tinggi membuat Kabupaten Sijunjung keluar sebagai juara pertama peningkatan produksi jagung diatas 50 persen di Provinsi Sumatera Barat.

TP PKK Nagari Studi Komfaratif ke Surakarta IJUNJUNG, HALUAN- Tim Penggerak PKK Nagari di Kabupaten Sijunjung bakal melakukan studi komparatif ke Kota Surakarta.Rencananya, studi komparatif tersebut dimulai Kamis s/d Minggu (5-8/10).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung, Syukri membenarkan, TP PKK Nagari di Kabupaten Sijunjung akan melaksanakan studi komparatif.”Benar, TP PKK Nagari akan melaksanakan studi komparatif ke Kota Surakarta,” ucap Kepala DPMN. Ia mengatakan, keberangkatan seluruh TP PKK Nagari bersama TP PKK Kecamatan ke Kota Surakarta akan didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung dengan beberapa anggota serta pejabat dari DPMN. Tujuan studi komparatif ke Kota Surakarta, sebut Syukri, untuk mengadopsi keberhasilan PKK Kota Surakarta dalam melaksanakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Disamping itu, kata dia, guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan TP PKK Nagari selaku Bunda PAUD Nagari tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kota Layak Anak.

“Kita juga akan mengadopsi keber hasilan Surakarta sebagai Kota Layak Anak.Apa yang didapat dari studi kom paratif ini akan diterapkan di Kabupaten Sijunjung sehingga bisa membawa peru bahan ke arah yang lebih baik bagi program PKK baik di nagari, kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.(h/azn)

LUAR BIASA - Pemerintah Kabupaten Sijunjung mencatat sejarah dalam peningkatan produksi jagung di Provinsi Sumatera Barat.Tahun 2016, peningkatan produksi jagung mencapai 201,81 persen atau tertinggi di Sumbar. AZNELDI

MENUJU MTQ SUMBAR

Sijunjung Siap Terjunkan 42 Kafilah SIJUNJUNG, HALUAN-Meng hadapi alek Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXV ii Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman, kontingen Sijunjung akan menurunkan 42 kafilah terbaiknya. “MTQ di Kora Pariaman, kita menurunkan 42 qari dan qoriah,” kata Kepala Bagian Kesra Setdakab, M.Hasbi didampingi Kasubag Agama, Jufri kepada Haluan diruang kerjanya, Selasa (3/10).

Ke- 42 kafilah tersebut akan mengikuti sembilan dari sebelas cabang yang d iperlombakan dalam alek keagamaan yang dijadwalkan dimulai tanggal 4 hingga 11 November mendatang.

Delapan cabang yang akan dikuti, sebut Jufri, cabang Tlawah, Qira’ah, Tahfiz, Tartil, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khut-

bah Jumat dan Azan, Khitab Standar serta M2IQ. Sementara dua cabang lainnya, yakni cabang Tafsir dan Khat, Sijunjung tidak ikut ambil bagian dikarena tidak memiliki qori dan qoriah.”Pada MTQ di Kota Pariaman nanti, Sijunjung akan mengikuti sembilan cabang, dua cabang lainnya tidak ikut,” ucapnya.

Para kafilah itu, sambung Jufri, merupakan kafilah terbaik Kabupaten Sijunjung.Sebab, pihaknya telah melakukan berbagai seleksi jauh hari, mulai dari pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten. “Berbagai seleksi sudah mereka lalui, mulai dari MTQ tingkat Kabupaten hingga dua kali TC, dan akhirnya mengerucut menjadi 42 orang,” ulasnya.

Menyinggung target, Jufri belum mau berkomentar lebih

jauh.Namun menurutnya, dari sembilan cabang yang akan diikuti kontingen Sijunjung, ada beberapa cabang yang menjadi andalan dan diprediksi bakal meraih medali emas. “Dari sembilan cabang ini, ada beberapa cabang yang diprediksi meraih medali emas, yakni Cabang Tilawah golongan anak-anak dan dewasa, Tilawah golongan Canetra, Tahfiz 5 Juz Tilawah dan Non Tilawah, Tartil golongan dasar dan umum serta M2IQ,” sebutnya.

Kontingen Sijunjung yang terdiri dari 42 kafilah.Rinciannya, 21 qori dan 21 qoriah.Para qori dan qoriah ini telah mengikuti TC sebanyak 2 kali.”TC 3 dan TC pemantaan akan dilaksanakan dalam wakt u dekat ini.TC mendatangkan pelatih dari provinsi,” ujarnya. (h/azn)

Wabup Arrival Boy Bantu Korban Kebakaran SIJUNJUNG, HALUAN - Wakil Bupati, Arrival Boy menyambangi lokasi rumah yang t erbakar di Jorong Taratak Malintang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII, Minggu dini hari (1/10).

Selain itu, orang nonor dua di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih ini juga memberikan bantuan kepada anak korban.Bantuan yang diberikan yakni berupa peralatan dapur, makan siap saji dan

lainnya.

Bantuan itu diterima anak korban, Welhendra. Welhendra, adalah satu-satunya anak korban, yang menetap di Bogor.Ia pulang begitu mendapat kabar kedua orang tua

BANTUAN Wakil Bupati Sijunjung, Arrival Boy bersama kepala OPD dan Ketua Baznas memberikan bantuan kepada keluarga korban kebakaran di Jorong Taratak Malintang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII, Senin (2/10). AZNELDI www.harianhaluan.com

tewas terbakar beserta rumah dan isinya.

Wakil Bupati Sijunjung, Arrival Boy mengatakan, kegiatan seperti ini sebegai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap korban kebakaran. “Semoga bantuan ini bisa meringankan dan bermanfaat bagi keluarga korban,” ucap Wakil Bupati Arrival Boy didampingi Kepala Dinas Sosial PP dan PA, Ahmatullah, Kepala Dinas PP dan Damkar, Mashariyanto dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sijunjung, Hardiwan, Ketua Baznas, Yusri dan Camat Koto VII, Veri Satria, Senin (2/10).

Sekedar diketahui peristiwa kebakaran terjadi di Jorong Taratak Malintang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII, Minggu dini hari (1/10) sekitar pukul 02.00 WIB. Hanya dalam hitungan jam, rumah yang ditempati pasangan sua mi isteri, Mutrizal (62) dan Gusna yetti (55) beserta isinya dan dua unit sepeda motor dan satu unit mesin bajak dilahap habis si jago merah.

Api baru dapat dikendalikan setelah warga menghubungi Damkar Sijunjung.Dalam hitungan menit kobaran api berhasil dijinakan Damkar sehingga api tidak melebar ke rumah tetangga lainnya.(h/azn)

Atas prestasi itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan ketanahan pangan kepada Kabupaten Sijunjung.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubenur Sumatera Barat, Irwan Prayitno kepada Bupati Yuswir Arifin pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII tingkat Provinsi Sumbar yang digelar di lapangan Segi Tiga Kota Sawahlunto.

Sementara, Posisi kedua di susul Kabupaten Dharmasraya dengan produksi jagung 2.590 ton atau mengalami kenaikan produksi sebesar 192 persen dari tahun 2015 yakni 887 ton.

Kemudian, Kabupaten Padang Pariaman dengan kenaikan produksi sebesar 84,46 persen, yakni dari 29.735 ton pada tahun 2015 naik menjadi 54.848 ton ditahun 2016.

Sedangkan Kabupaten Solok, mengalami kenaikan produksi 59,73 persen, dari 2.245 ton pada tahun 2015 naik menjadi 3.586 pada tahun 2016.(h/azn)

Upacara Hari Kesaktian Pancasila Berlangsung Khidmat SIJUNJUNG, HALUANKomandan Kodim 0310 SSD, Letkol Inf.Irvan Yusri menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Sijunjung, Senin (2/10).

Sementara komandan upacara adalah Danramil 08/Sumpur Kudus, Kapten Dwi Budianto.Upacara berlangsung pukul 07.30 WIB berlangsung khitmat dan dihadiri Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Wabup Arrival Boy, unsur forkopimda dan kepala OPD serta peserta upacara, PNS, Polri dan TNI serta siswa SLTP dan SLTA. Upacara tanpa pidato diawali dengan, pembacaan Pancasila, teks pembukaan UUD 1945.Setelah pembacaan teks pembukaan UUD 105 dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Yusni Darti.

Bunyi ikrar yang dibaca kan ketua DPRD Yusnidarti, “dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya, bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Re-

publik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri mau pun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh kelengahan, kekurang waspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(h/azn)

KOMANDAN Kodim 0310/SSD Letkol Inf Irvan Yusri, S.I.P menjadi inspektur upacara dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Halaman Kantor Bupati Sijunjung, Senin (10/2).

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

22

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

LAPSUS TANAH DATAR

DPRD dan Pemkab Tanah Datar Sepakati KUPPAS APBD Perubahan 2017 D Bupati Tanah Datar.

Wakil Ketua DPRD, Irman.

PIMPINAN Sidang Paripurna KUPPAS.

www.harianhaluan.com

PRD Tanah Datar bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tandatangani nota ke sepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Angga ran Sementara (KU dan PP AS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPPAS tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar, Senin lalu dimana dari DPRD diwakili Wakil DPRD Irman, MSi dan Saidani SP sedang dari pemerintah Kabupaten langsung ditandatangani Bupati, Irdinansyah Tarmizi.

Dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Irman MSi tersebut terkuak Anggaran KU dan PPAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 sebesar Rp.1, 263 triliun sebagaimana disampaikan konsep Nota Kesepakatan oleh Sekwan, Elizar.

Elizar, Sekretaris DPRD membacakan Konsep KU PPAS.tif

Penandatanganan Kesepakatan KUPPAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 yang dihadiri sebanyak 22 orang anggota DPRD dan juga dihadiri Forkopimda dan Pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Tanah Datar, berlangsung aman dan lancar.

Namun demikian perjalanan pengajuan Rancangan KU PPAS dilalui dengan proses pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama tim TAPD yang cukup

alot untuk menetapkan skala perioritas untuk kelanjutan pelaksanaa pembangunan dan pemerintahan.

Pada sidang sebelumnya Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengungkapkan anggaran tersebut turun 3,91 persen dari APBD 2016 disebabkan karena berkurangnya penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer atau perimbangan, Dalam KU-PPAS APBD 2017 disepakati pendapatan asli daerah meningkat dari APBD 2016 sebesar Rp.13,16 miliar (11,42 persen), dan lainlain pendapatan yang sah sebesar Rp.22,71 miliar (25, 51 persen), sementara dana perimbangan turun sebesar Rp.85,79 miliar (3,91 persen).

Ditambahkan Bupati total belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp.1,31 triliun terjadi penurunan sebesar Rp87,02 miliar (6,23 persen) dari tahun sebelumnya karena berk urangnya penda-

patan dan kecilnya proyeksi Silpa akhir tahun 2016.

Belanja tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.508,568 miliar meningkat sebesar Rp.38,24 mi liar (8,14 persen) dan tidak langsung Rp.801,92 miliar mengalami penurunan sebesar Rp.125,28 miliar (13,51 persen).

Untuk belanja tidak lang sung, katanya, dibagi menja di enam yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 612,31 miliar, hibah Rp.10, 6 miliar, bansos Rp.2,05 miliar, bagi hasil pada Peme rintahan Nagari Rp.2,76 miliar, bantuan keuangan kepada Pemnag dan Parpol Rp.164,24 miliar dan belan ja tak terduga sebesar Rp.10 miliar.

Irdinansyah Tarmizi menyebutkan untuk KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pemerintah kabupaten Tanah Datar bersama DPRD Tanah

Datar sepakati yaitu Penda patan sebelumnya Rp.1,226 Triliun menjadi Rp.1,263 Triliun, Belanja Daerah sebelumnya Rp.1,306 triliun menjadi Rp. 1,343 triliun , dengan rencana belanja lebih besar dari rencana pendapatan akan terdapat defisit sebesar Rp.83,75 miliar.

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilainilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Irman mengatakan tim badan angga ran bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan pada 21 s/d 24 sehingga 25 September 2017 ini dilaksana kan agenda penanda tanganan Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 (h/ydv)

PESERTA Rapat Sudang Paripurna KU PPAS.

„ Redaktur: Dodi Nurja

„ Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Enam Rumah Karyawan PT Gresindo Hangus Terbakar PASBAR, HALUAN - Enam unit rumah karyawan dan dua unit sepeda motor, ludes dilalap api dalam kebakaran yang terjadi di perumahan PT Gresindo, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (3/ 10) pagi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pasaman Barat Edi Mardani mengatakan, kebakaran terjadi di pemukiman karyawan semi permanen. Akibatnya, 6 unit rumah, 2 unit kendaraan dan puluhan barang elektronik kariawan PT. Gresindo ludes dilalap sijogo merah.

“Asal api di duga dari konsleting arus listrik,” kata Edi Mardani kepada haluan melalui pesan pendek.

Edi mardani menuturkan kejadian tersebut terjadi sekita pukul 10.00 WIB ketika kariawan PT.Gresindo sedang asik bekerja di perusaan tersebut.

Sebanyak 2 unit pemadam kebakaran diluncurkan ke lokasi. Si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 11.00 WIB. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran ini sekitar Rp600 juta.

“Tak ada korban jiwa pada peristiwa ini.

Hanya saja satu petugas Damkar Pasaman Barat yang sedang bekerja memadamkan api terjatuh dari atas mobil, akibat itu petugas yang bernama Reski Ricardo mengalami lecet pada tangan dan kaki bagian lutut,” sebut Edi Mardani.

Senada yang disampaikan salah satu masyarakat Kecamatan Pasaman Repi (30 tahun), api menjalar begitu cepat. Semua kariawan terkejut dan berhamburan keluar rumah. Sebelum petugas pemadam kebakaran datang warga sempat mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi karna hari panas dan ber angin api cepat membesar dan mehanguskan enam uni rumah, dua unit sepeda motor dan alat elektronik serta perabotan rumah tangga, katanya “Saya bersama masyarakat lain coba memadamkan api dengan alat seadanya.

Akhirnya api cepat menjalar ke rumah yang satu ke yang lain,” pungkasnya. (h/mg-idn)

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

23

32 Kasus Filariasis Ditemukan di Pariaman PADANG PARIAMAN, HALUAN - Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang terbanyak ditemukan kasus filariasis dari sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Hal itu dikatakan Sektretaris Daerah Kabapaten Padang Pariaman, Jonpriadi saat sambutan pecanangan bulan kelima pencegahan filariasis di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (3/10).

Katanya, untuk daerah ini ada sekitar 32 kasus filariasis ditemukan yang penderitanya

tersebar di seluruh kecamatan.

Untuk itu katanya, pencega han penyakit filariasis yang

juga menjadi program nasional tersebut telah dilaksanakan setiap tahun di Padang Pariaman semenjak 2013 lalu dengan pemberian obat gratis kepada masyarakat.

Untuk tahun 2017 ini merupakan tahun kelima atau yang terakhir. Apabila masih ditemukan penyakit menular tersebut di masyarakat maka daerah itu akan terus melakukan pencegahan selama dua

tahun yang dananya tidak dari pemerintah pusat lagi tapi dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Aspinuddin mengatakan setelah pencanangan pencegahan filarisasis bulan kelima di Padang Pariaman di tingkat kabupaten dilaksanakan maka akan dilanjutkan ditingkat kecamatan.

Untuk itu katanya, kepada

LEPAS BALON - Sekda Padang Pariaman, Jonpriadi melepaskan balon tanda dimulainya pencanangan pencegahan filariasis tahap lima, dihalaman Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (3/10). BUSTANUL ARIFIN

masyarakat mau meminum obat yang telah diberikan karena apabila satu saja warga yang tidak minum maka penyakit tersebut tidak akan hilang di Padang Pariaman.

“Kepada masyarakat agar menjaga kehidupan sehat serta membuang wadah penampung air yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan dentik nyamuk sebagai penyebar penyakit menular itu,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuesday menyebut, di provinsi ditemukan 10 kabupaten dan kota yang dinyatakan daerah endimis filarisasis dengan jumlah penderita 298.

Untuk daerah itu katanya, Agam, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Padang, Bukittinggi, Limapuluh Kota, Mentawai, Pesisir Selatan, Sawahlunto, dan Sijunjung. ”Limapuluh Kota telah bebas dari penyakit tersebut pada tahun lalu tinggal daerah lainnya,” kata dia.

Sedangkan daerah yang telah melaksanakan pencanangan bulan pencegahan filariasis tahap lima di tahun ini yaitu Sawahlunto pada Minggu lalu, lalu disusul Padang Pariaman, sedangkan Mentawai tinggal menetapkan waktu pencanangannya. (h/ bus)

Logo Pariwisata Solsel Resmi Diluncurkan SOLOK SELATAN HALUAN Bupati Solok Selatan (Solsel), Muzni Zakaria didampingi Wakil Bupati, Abdul Rahman dan Forkopimda Kab Solok Selatan resmi meluncurkan logo pariwisata Solsel, usai pelaksanaan upacara hari kesaktian pancasila di halaman Kantor Bupati Solsel, Senin (2/10).

Logo yang menampilkan ciri khas kabupaten tersebut, dibuat oleh putra asli daerah solsel, yang juga salah satu staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Solsel.

Secara khusus bupati mengapresiasi perancang logo tersebut.

“Logonya sangat indah dan sangat mewakili Solsel dan Minang kabau,” ujar bupati saat penempelan stiker logo pariwisata di mobil

www.harianhaluan.com

dinasnya.

Bupati mengatakan, dalam logo tersebut terdapat tiga karakteristik yang mencerminkan kabupaten solok selatan. Disitu terdapat banyak gonjong rumah gadang, yang mencerminkan Kabupaten Solsel sebagai Nagari Saribu Rumah Gadang.

Juga terlihat gambar orang yang sedang menari tempurung, dimana salah satu tarian tradisional Solsel adalah Tari Tampuruang.

Gambar selanjutnya adalah motif itiak pulang patang yang melambangkan kesepakatan dan persatuan yang kokoh.

Senada, Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman juga mengapresiasi logo tersebut, ia menjelaskan,

tagline “Heart of Minangkabau” dalam logo tersebut memang sudah cocok dan melekat dengan Solsel.

“Salah satu ciri khas di Minangkabau adalah rumah adat nya, dan rumah adat terbanyak dalam satu kawasan, jadi ungkapan Solsel sebagai jantungnya minangkabau adalah sudah sangat cocok karena kita disini punya saribu rumah gadang,” ungkap wabup.

Dan yang sangat istimewa, tagline tersebut mempresentasikan kekuatan dan ragam budaya Minangkabau yang ada di Solsel, dimana ada Empat orang raja adat untuk fungsi dan tugas yang berbeda-beda dmengan dasar filosofi ABS SBK yaitu adat basandi sarak,

sarak basandi kitabullah.

Satu-satunya di dunia ada empat orang raja di teritori yang sama bisa berkoordinasi satu sama lain dalam mengurus tatanan masyarakatnya untuk satu teritori yang sama. Contoh keberagaman ditingkat yang sama untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Solok Selatan sudah lama melakukan hal itu di Ranah Minangkabau.

Sementara itu Kabid Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Yolni Hendra mengatakan bahwa sebelumnya penetapan logo terse but telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan pihak Dinas Pariwi sata Provinsi serta Kementerian Pariwisata di Jakarta. (h/jef)

BUPATI Solok Selatan (Solsel), Muzni Zakaria didampingi Wakil Bupati, Abdul Rahman dan Forkopimda pasang logo pariwisata Solsel pada salah satu kendaraan dinas, Senin (2/10). IST

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Yohanes

24

RABU, 4 OKTOBER 2017 14 Muharram 1439 H

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

UPTD Sawahlunto Segel 66 Petak Toko SAWAHLUNTO, HALUAN — Sebanyak 66 petak toko di blok B dan C Pasar Sawahlunto akhirnya disegel permanen oleh UPTD Pasar Dinas Koperindag setempat.

Sebelumnya sebanyak 73 kios di blok B dan C lantai I dan II Pasar Baru Sawahlunto disegel sementara dikarenakan pemegang kios tidak melakukan aktivitas perdagangan lebih dari 4 tahun dan belum membayar

tunggakan uang kunci kios.

Kepala UPT Pasar, Ahmad Zaini menjelaskan, penyegelan kali ini bersifat permanen, karena sudah melewati batas tempo waktu yang diberikan pihaknya yakni pada 10 September

2017 kemarin. Padahal jika ada itikad baik saat penyegelan sementara, maka pemilik kios masih bisa mendapatkan kiosnya kembali apabila telah menyelesaikan tunggakan uang kunci dan tunggakan sewa hingga September, setidaknya 25 persen dari jumlah tunggakan.

“Kami (UPT Pasar) terpaksa harus menyegel secara

SEGEL TOKO - UPTD Pasar Sawahlunto menyegel permanen 66 toko di Blok B dan C, karena tidak melakukan aktivitas perdagangan dan tidak melunasi kewajibam uang kunci serta sewa kios, Selasa (3/10). RIKI YUHERMAN

permanen karena sudah tahunan menungggak dan tak menjalankan aktifitas perdagangan. Dari semenjak menerima kunci sebagaian kios tidak buka dan tidak menjalankan kewajiban meski sudah diberikan peringatan sampai tiga kali , bahkan setelah dilakukan penyegelan sementara, hanya 7 orang pemilik yang beritikad baik,” tutur Zaini kepada Haluan, Selasa (3/10).

Sebelumnya, dijelaskan Zaini, penyegelan kios yang menunggak pembayaran karena pemilik kios pasar di blok B dan Blok C sudah melanggar Peraturan daerah (Perda) nomor 13 tahun 2016 terkait pasal 23 ayat 1 huruf d, yakni akan ditarik kepemilikan kunci kios apabila pedagang pasar tak memanfaatkan atau beraktifitas perdagangan selama empat bulan, sementara kenyataan yang dilihat hingga kini sebagian besar kios sejak menerima kunci tak kunjung beraktifitas sejak 4 tahun silam.

“Kita tidak langsung menyegel kios tersebut, na-

mun telah melewati tahapan dengan mensosialisasikan aturan yang mengikat serta memberikan teguran pertama, kedua serta sebelum menjatuhkan teguran ketiga

terlebih dahulu dipanggil serta diberi tenggat satu bulan sebelum dijatuhkan sanksi dan penyegelan sementara dan penyegelan permanen. Untuk selanjutnya

pihak UPT Pasar akan mulai membuka permohonan baru bagi pedagang yang berminat pada 16 Oktober 2017 mendatang,” terangnya. (h/ mg-rki/hel)

Petani Pessel Diimbau Tak Jual Beras ke Luar PAINAN, HALUAN — Untuk menjamin ketersediaan stok pangan di Kabupaten {Pesisir Selatan (Pessel), tidak saja dilakukan melalui peningkatan produksi padi. Namun yang terpenting adalah bagaimana bisa menghilangkan kebiasaan masyarakat menjual hasil panen keluar daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) sendiri.

Bupati Pessel Hendrajoni, mengatakan, hasil produksi pertanian khususnya padi yang melimpah ruah di daerah itu, belum bisa dijadikan jaminan bagi masyarakat untuk ketersediaan stok pangan pada akhir musim.

“Kalau kebiasaan menjual hasil panen belum bisa dihilangkan oleh masyarakat petani, tentu saja dae-

www.harianhaluan.com

rah kita akan kekurangan stok terus hingga akhir musim tanam,” jelas bupati di Painan, Selasa (3/10).

Menurut bupati, Pessel merupakan salah satu sentra penghasil gabah terbesar di Sumbar. Oleh sebab itu, maka sangatlah tidak wajar jika masih ditemui ada petani yang mengaku kehabisan stok pangan untuk keluarga.

“Jangan sampai petani mengeluh kehabisan beras setelah panen. Dikarenakan kebiasaan menjual hasil panen keluar daerah. Hal ini kita sampaikan, agar kedepannya petani tidak kekurangan stok pangan (beras) ketika menghadapi musim kemarau panjang,” ungkap bupati.

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Hortikultura

Pessel, terus berupaya mendorong masyarakat petani agar meningkatkan produktivias lahan pertanian di daerah itu. Hal itu bukan saja dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) petani, namun lebih kepada bantuan berbagai alat mesin pertanian (Alsintan).

Kadis Pertanian dan Hortikultura, Jumsu Trisno mengatakan, hingga akhir tahun 2017 ini, produktivitas lahan pertanian khusus tanaman padi di daerah itu, telah mencapai angka 5,7 ton per hektare.

“Saat ini produksi padi rata-rata masih sebesar 5,7 ton per hektare. Namun kita akan berupaya untuk bisa mencapai target 7 ton per hektare. Khusus pada lahan-

lahan yang memiliki saluran irigasi lancar dan stok air terjamin. Selain itu, kita akan menyediakan bibit unggul dan menerapkan sistem teknologi pertanian yang handal,” sebutnya.

Untuk di Pessel sendiri, kata dia, rata-rata masyarakat turun ke sawah dua kali dalam setahun begitupun dengan musim panen. Pencapaian itu, pada luas lahan yang dimiliki, yakni sekitar 30.344 hektare.

Menurutnya, agar lahan yang ditanami terbebas dari hama, dan segala jenis serangan serangga lainnya, maka pihaknya melalui petugas lapangan akan memandu para petani untuk menyelenggarakan tanam serentak di daerah itu. (h/mg-kis)

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Rahmi