Haluan 19 Desember 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SELASA,

19 Desember 2017 / 1 Rabiul Akhir 1439 H / Edisi: 071, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

PROSES HUKUM KASUS MANDEH BERLANJUT

Praperadilan Wabup Pessel Ditolak D PAINAN, HALUAN — Hakim tunggal Muhammad Hibrian, menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, terkait status tersangka yang disandangnya. Dengan begitu, proses hukum kasus perusakan kawasan Mandeh yang menjerat Rusma akan kembali dilanjutkan.

ALAM waktu dekat akan kita masukkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Tadi samasama kita dengar, kalau pengadilan sini tidak punya wewenang untuk memutuskannya” MARTRY GILANG ROSADI PENGACARA WABUP PESSEL.

Sidang terakhir praperadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Painan, Senin (18/12), berbeda dengan hari biasanya. Agenda sidang yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB sempat berjalan molor, sampai pukul 14.30 WIB. Ratusan simpatisan mema-

>> PRAPERADILAN hal 07

Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti (QS At Taubah Ayat 12)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.08 15.33 18.14 19.27

WIB WIB WIB WIB WIB

Seleksi CPNS Bakal Lebih Ketat JAKARTA, HALUAN — Pemerintah segera membuka lowongan sekitar 250.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2018 untuk formasi di instansi pusat dan daerah.

Meski kuota CPNS ini untuk mengganti pegawai yang pensiun, formasi akan berdasarkan prioritas kebutuhan disertai seleksi yang ketat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB) telah memberi deadline hingga akhir Desember ini kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan formasi kebutuhan CPNS. Dalam surat yang dikirim ke daerah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan CPNS di instansi masing-masing.

“Dokumen penetapan itu harus disampaikan melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017,” demikian permintaan Asman dan

DANAU DIATEH – Sekelompok anak-anak menceburkan diri ke air Danau Diateh, Solok, yang tampak bening. Objek wisata ini, sejak dulu terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten Solok. RIKI ZULHENDRA

>> SELEKSI CPNS hal 07

DI GUDANG SUMBER BARU

Belasan Miliar Aset Sumbar Bermasalah

Polda Segel Puluhan Ribu Besi Banci PADANG, HALUAN — Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menggeberek gudang penyimpanan besi banci di Jalan Bypass Kilometer 8, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Puluhan ribu besi beton yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) ditemukan petugas di lokasi penggerebekan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta menyebutkan, gudang tersebut milik Widya Kasuma Lawranzi dan sengaja disimpan di gudang sebelum

NASRUL ABIT

PADANG, HALUAN — Sekitar Rp12,4 miliar dari Rp9,9 triliun total aset yang dimiliki Sumbar masih bermasalah dan dikuasai pihak lain. Parahnya, ada sekitar Rp8,8 miliar aset yang dikuasai pihak lain. Permasalahan ini mesti segera dicarikan jalan keluarnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, selain dikuasai pihak lain, ada aset dalam penelusuran senilai Rp3,5 miliar. “Saat ini telah dibentuk tim penyelesaian permasalahan aset Pemprov Sumbar. Fungsinya adalah melakukan penelusuran terhadap aset yang hilang,” papar Wagub, saat paripurna di DPRD Sumbar, Senin (18/12).

Ditambahkan Wagub, guna menghindari potensi penyelewengan atas asetaset yang dimiliki daerah, DPRD dan Pemprov Sumbar menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ran-

>> BELASAN hal 07

>> POLDA hal 07

JANGAN KELIRU MENELAAH PUTUSAN

MK Tidak Pernah Legalkan LGBT JAKARTA, HALUAN — Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ( KUHP), banyak pihak yang salah dalam memahami putusan tersebut. Menanggapi putusan itu, sejumlah postingan di media sosial menuduh MK telah melegalkan perbuatan zina dan homoseksual.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menegaskan, dalam putusan Nomor 46/PUUXIV/2016, Mahkamah tidak SUASANA sidang pleno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat saat menolak permohonan

>> MK TIDAK hal 07 uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). IST www.harianhaluan.com

 Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

PELANTIKAN BPD HIPMI SUMBAR LANCAR

Bahlil: Pemilihan Ketum Iqra Konstitusional

LANTIK — Ketum BPP Himpi Bahlil Lahadalia melantik Ketum BPD Himpi Sumbar Iqra Chissa yang didampingi Bendum Brian Putra Bastara di Hotel Basko, Senin (18/12). YUHENDRA

PADANG, HALUAN — Iqra Chissa resmi pimpin Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumbar, setelah dilantik langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bahlil Lahadalia di Hotel Basko Padang, Senin (18/12).

Bahlil Lahadalia mengatakan mengatakan dinamika di Hipmi itu rahmatan lil alamin dan dinamikanya tinggi. Tidak dipungkiri saat pemilihannya sebagai ketua umum kemarin, juga menghadapi dinamika yang sangat tinggi juga. “Dinamika merupakan proses dan sebagai tanda bahwa sebuah organisasi tersebut sudah besar,” kata Bahlil.

Selanjutnya, untuk Hipmi Sumbar, selama dinamika itu masih dibungkus dalam kerangka organisasi itu tidak masalah.

Pemilihan Ketum Iqra ini sudah konsitusional, sebagaimana yang ada di Hipmi.

“Saat ada gejolak yang dihadapi Hipmi Sumbar, saya sudah pernah penggil kedua belah pihak mencoba untuk mediasi.

Ternyata gagal, mereka berdua adalah adikadik saya, tidak mungkin saya memihak kepada salah satu. Ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Hipmi,” jelas Bahlil.

Dikatakannya, setelah tidak adanya kata sepakat dalam proses mediasai yang dilakukan Ketum BPP, maka ia memberikan waktu selama lima belas hari kepada pihak Fadli untuk memberikan bukti atas tudi-

ngan yang dilontarkan kepada Ketum Iqra.

Namun, kenyataanya tidak ada, setelah itu baru dilakukan pleno Badang Pengurus harian BPP Hipmi, serta mengesahkan kepengurusan Iqrar sebagai Ketua BPD Hipmi Sumbar Periode 2017-2020.

“Jadi ini sudah sesuai dengan aturan. Saya berharap ke depannya tidak ada lagi gejolak.

Apalagi sampai berpengaruh terhadap perjalan organisasi,” pungkas Bahlil.

Bahlil bantah penetapan tersangka terhadap Ketua Iqra, karena hingga saat ini pihaknya sebagai Ketua Umum belum menerima surat penetapan tersangka.

Ditegaskannya, semua telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada pada organisasi.

Semetara, Iqra Chissa mengucapkan terimakasih kepada saluruh pihak yang telah mempercayakan tampuk pimpinan Hipmi Sumbar kepada dirinya.

“Saya berharap bimbingan kepada seluruh senior demi kemajuan Himpi ke depannya. Kita menginginkan ke depannya Hipmi menjadi organisasi yang bisa menghasilkan pengusaha muda Sumbar yang lebih sukses lagi,”ujar Iqra yang juda didampingi oleh Bendahara Umum Brian Putra Bastara serta pengurus lainnya. Dikataknya, Hipmi harus memandang jauh ke depan. Jangan lagi melihat apa yang terjadi di belakang, karena, ke depan masih banyak yang harus kita selesaikan.(h/mg-hen)

DIDUGA MENGANIAYA

Keluarga Napi Polisikan Petugas Lapas AGAM, HALUAN — Sebanyak tiga petugas Lapas Kelas II B Lubuk Basung, Kabupaten Agam diduga melakukan penganiayaan berat kepada salah seorang warga binaan. Pelaku bernesial AD, YD dan IP, menghajar napi bernama Mitra hingga mengalami luka-luka.

Hadang Difteri, Warga Diimbau Imunisasi PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Mulyani menyebutkan status warga Padang yang dirujuk ke RS M Djamil karena diduga mengidap penyakit difteri adalah baru pada fase dicurigai (suspect). Upaya rujukan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi awal agar penyakit tersebut tak menular.

“Untuk warga kita yang dirujuk ke Rumah Sakit M Djamil itu belum positif menderita difteri, baru dicurigai (suspect),” kata Mulyani kepada Haluan, Senin (18/12).

Menurutnya, difteri adalah jenis penyakit yang dengan mudah menular. Katanya, semua warga yang dicurigai difteri rujukannya ke RSUD M Djamil. Namun, itu belum bisa dikatakan difteri sebelum keluar hasil laboratorium.

Kota Padang yang pernah Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 2015, dengan catatan empat penderita positif difteri, satu meninggal dunia dan 96 dinyatakan suspect.

Lebih lanjut Mulyani mengatakan, pihaknya selalu melakukan imunisasi ke sekolahsekolah terutama pada tahun ajaran baru berkisar agustus hingga september.

Karenanya, ia mengimbau masyarakat yang memiliki bayi balita yang imunisasi dasarnya belum lengkap, terutama Difteri Pertusis Tetanus (DPT) untuk datang ke puskesmas guna mendapatkan imunisasi tambahan. “Kami selalu melakukan imunisasi DT dan TD terhadap anak-anak kelas 1, 2 dan 3,” ujarnya.

Dia menyebutkan, tidak semua anakanak yang mau diimunisasi dengan berbagai macam alasan seperti, menderita penyakit tertentu dan larangan orangtua. Maka pihaknya mengharapkan sekolah-sekolah yang cakupan imunisasinya kurang dari 90% agar dilakukan imunisasi ulang.

“Ini yang perlu ditanamkan oleh masyarakat, bahwa kami tidak memberikan penyakit. Tetapi, mencegah dari penyakit,” tuturnya. Idealnya, pada bayi usia 1 tahun ke bawah imunisasi DPTnya lengkap. Justru sekarang s ebut Mulyani, sudah dengan imunisasi DTT HBHIG dalam satu suntikan tersebut. Ada untuk Hepatitis B dan influenza juga. Kemudian lanjut Mulyani, ada sejenis imunisasi dalam rentang usia 18 bulan. Alhasil, anak tersebut sudah mendapat empat kali dosis. (h/mg-fkr)

Tidak terima dengan perlakukan tersebut, pihak keluarga melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Namun sampai saat ini ketiga pelaku pemukulan itu belum diperiksa.

Aparat diminta untuk menidaklanjuti kasus tersebut dengan serius.

Kakak kandung korban warga Lubuk Basung Desi, Senin (18/12) mengatakan, adiknya dianiaya oleh tiga orang petugas lapas. Setelah kejadian itu pihak keluarga juga dihalang-halangi untuk membesuk. Kepada keluarga dikatakan adik mereka lagi banyak masalah sehingga harus dilakukan pembatasan.

"Setiap kali membesuk ke Lapas kami dari keluraga tidak dapat leluasa seperti pembesuk

lain. Alasan yang diberikan oleh pihak Lapas bahwa adik kami, Mitra lagi bermasalah.

Padahal waktu itu adalah jam Besuk," katanya.

Dikatakannya, sebetulnya merekalah yang memulai memukuli Mitra. Artinya masalah yang dimaksud itu karena adik mereka dipukuli. Keluarga tentu melaporkan ini kepada polisi. Kemungkinan LP tidak terima kejadian itu dilaporkan.

Keluarga tidak diberi penjelasan, dengan alasan pembatasan itu perintah Kalapas.

Ia menjelaskan, kasus itu berawal beberapa waktu lalu ketika ada tetangga yang membesuk keluarganya di dalam.

Ada penganiayaan kepada warga binaan, setelah dicari tahu ternyata yang menjadi

korban adalah adik mereka sendiri. Pemukulan dilakukan oleh anggota lapas.

Menurutnya, keluarga juga sudah memberitahukan kepada kepolisian melalui surat tertlis, tentang mereka sulit membesuk adiknya yang menjadi korban pemukulan di Lapas Klas II B Lubuk Basung. " Atas kesepakatan seluruh keluarga dari Pesisir Selatan, kami untuk melaporkan secara resmi melalui laporan pengaduan ke Polres Agam," ungkapnya.

Menurutnya, laporan tepatnya dilakukan hari Rabu (22/11) melalui laporan pengaduan. Sejauh ini Kepolisian langsung merespon dengan cepat, laporan sudah ditanggapi polisi tetapi pelaku belum diperiksa. Intinya keluarga akan melanjutkan kasus ini, namun LP jangan seakanseakan menghalangi keluarga membesuk.

Kapolres Agam AKBP Fery Suwandi, melalui KBO IPDA Ardian Rahayu P, STK membenarkan bahwa ada masuk laporan dugaan penganiayaan

di Lapas Klas II B Lubuk Basung, yang telah dilaporkan oleh keluarga warga Binaan tersebut.

"Sekarang kita sedang memproses kasus ini, tahapannya masih dalam penyelidikan.

Polisi masih menunggu hasil visum, sebagai salah satu barang bukti untuk proses lebih Lanjut," ungkapnya.

Sementara itu, saat dijumpai Minggu (17/12), Mitra korban dugaan penganiayan menceritakan di hadapan keluarganya, dia memang telah dianiaya oleh 3 orang Petugas Kantor Lapas Klas II B Lubuk Basung bernama "AD", "YD" dan "IP".

Menurut Mitra, sebelumnya dia dihajar oleh orang dapur, kemudian meminta pertolongan kepada petugas lapas namun ia malah mendapatkan pukulan dengan tangan dan kaki lebih beringas. Tidak puas, petugas tersebut melanjutkan dengan menggunakan kayu, kabel, dibagian kaki, dan kepala dan badannya.

Ia kemudian, diselamatkan

oleh bapak Bul yang juga merupakan petugas lainnya saat dikeroyok. Setelah itu dimasukan ke ruangan strapsel (kamar kecil). " Dalam ruangan saya kesakitan sampai batuk darah, dan penglihatan saya juga saat itu tidak seperti biasa.

Pusing dan kesadaran saya menurun," katanya.

Kepala pengamanan LP Hartono ketika ditanya tentang kejadian tersebut mengelak. Ia mengaku saat itu dirinya sedang cuti, tidak berada di Lapas.

Hartono menyebut dirinya tidak tahu sebelumnya ada penganiayaan tersebut yang telah dilakukan oleh anggota LP. Kepala Lapas Klas II B Lubuk Basung, Kabupaten Agam Radi Setiawan, mengatakan, LP akan tunggu prosesnya terlebih dahulu. Ia mengelak dan tidak mau berkomentar banyak. Radi menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan. Apabila memang terbukti, maka pihaknya akan memberikan penindakan tegas, bahkan bagi petugas yang bersangkutan. (h/yat)

MENUNGGU PERGUB ANGKUTAN DARING

APAK Juga Minta Roda Dua Ditertibkan PADANG, HALUAN — Para sopir dan pengusaha yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Padang terus menunggu lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang angkutan dalam jaringan (daring). Selain meminta angkutan daring roda empat ditertibkan berdasarkan Permenhub 108/2017, APAK juga meminta agar aktivitas angkutan daring roda juga dihentikan.

Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran kepada Haluan mengatakan, aksi unjuk rasa APAK di halaman kantor gubernur pada Senin 11 Desember lalu telah ditindaklanjuti dengan diterimanya perwakilan APAK oleh gubernur pada Kamis 14/12. Menurut

Amran, Pergub yang mengatur angkutan daring akan terbit jelang tahun berganti.

“Kata gubernur, kalau dihentikan tentu harus diberi ruang dan waktu, sesuai dengan keputusan dalam Permenhub, yaitu sampai 30 Januari.

Jelang itu, perusahaan penyedia aplikasi angkutan daring harus menyesuaikan diri. Kalau itu tidak dilakukan, baru dilakukan penindakan. Jadi, setelah Pergub terbit, diadakan sosialisasi. Jika tetap melanggar, penindakannya berkoordinasi dengan kepolisian,” kata Amran di kantornya, Senin (18/12).

Amran menjelaskan, jika memang ada muatan lokal yang harus diadopsi dalam Pergub yang akan terbit tersebut,

pihaknya mempersilakan para pihak untuk menyampaikannya kepada Biro Hukum Pemprov Sumbar yang tengah menyusun Pergub dimaksud.

“Kami pun akan mengundang beberapa perwakilan untuk menerima masukan.

Maunya seperti apa, sepanjang tidak bertentangan dengan Permenhub, tentu bisa.

Pergub itu milik kita, tapi jangan bertentangan dengan Permenhub. Yang jelas, frame Pergub sudah ada, mengadopsi sebagian besar isi Permenhub. Sekarang tinggal menambahkan masukan. Masih sangat mungkin menerbitkannya t ahun ini,” kata Amran lagi.

Amran sedikit membocorkan, salah satu yang diatur

dalam Pergub nantinya adalah terkait wilayah operasional angkutan daring, yang kurang lebih akan disamakan dengan yang diterapkan pada taksi.

Sebab menurutnya, pengaruh angkutan daring roda empat terhadap angkutan kota tidak sebesar pengaruh angkutan daring roda dua.

“Pengaruh ojek online sebenarnya lebih besar, tapi susah juga menertibkan ojek online karena aturan hukum untuk merazia ojek belum ada.

Kalau ojek online dirazia, bagaimana dengan ojek pangkalan. Sementara ojek ini sudah merupakan transportasi lokal yang membudaya,” tukasnya.

Sementara itu di sisi lain, Fauzen selaku Ketua APAK

Padang mengatakan, pihaknya menyambut baik keterbukaan gubernur Sumbar saar mendengar aspirasi para sopir dan pengusaha APAK Padang.

Dalam pertemuan dengan gubernur pekan lalu, pihaknya menyampaikan tiga hal pokok.

Pertama, jelas Fauzen, terkait aktivitas angkutan daring roda empat yang mengganggu pendapatan angkutan kota. Terlebih, angkutan daring tersebut tidak dibebani beragam aturan sebagaimana ditimpakan kepada angkot. “Ini seperti sebuah pertandingan tinju, kami diikat, sedangkan mereka (angkutan daring) bebas begitu saja. Kami tentu kalah. Kalau sama-sama diikat, kami siap bertarung secara sehat,” katanya tegas. (h/isq)

DPRD Bahas Ranperda Penanggulangan Kekurangan Yodium PADANG, HALUAN — DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumbar akan mulai melakukan pembahasan terhadap Rancanan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, Ranperda terkait penting untuk disiapkan karena kekurangan yodium bisa berpengaruh pada kecerdasan generasi bangsa. Termasuk juga menjadi www.harianhaluan.com

faktor pemicu penyakit gondok.

Di lain sisi, dari informasi yang ada di lapangan masih ada ditemukan peredaran garam yang tidak mengandung yodium atau tidak sesuai SNI. "Ranperda ini merupakan usulan dari pemprov. Fraksifraksi di DPRD sangat mendukung Ranperda terkait dibahas, hari ini telah bentuk tim Pansus yang akan melakukan pembahasan," ujar Arkadius usai paripurna di DPRD Sumbar,

Senin (18/12).

Ditambahkan Arkadius, dengan adanya Perda ini nanti, akan ada upaya sistematis, terencana dan terprogram dalam penanganan penyakit a kibat kekurangan yodium di Sumbar.

Wakil Gubenur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, kebutuhan kosumsi garam Sumbar lebih kurang 18 ribu ton, sementara kebutuhan garam industri 6 ribu ton pertahun.

Dari keseluruhan angka ter-

sebut, 20 persen dari garam yang beredar di Sumbar masih belum memenuhi ketentuan SNI. Beberapa hal menyebabkan ini terjadi, diantaranya kemasan yang kurang baik sehingga mudah bocor, penyimpanan yang tidak baik sehingga yodiumnya berkurang serta pemberian kalium pada proses yodonisasi tidak memadai.

Ke depan, terang dia, hal-hal seperti ini akan ditertibkan melalui Perda yang tengah di susun.

Dalam Ranperda penang-

gulangan gangguan akibat yodium, ulas wagub, nantinya akan diatur hal-hal berkaitan dengan pelarangan memproduksi atau memperdagangkan garam yang tidak memenuhi persyaratan SNI. Selanjutnya Distributor dilarang membawa masuk garam tanpa label SNI ke Sumbar dan dilarang menggunakan label garam beryodium jika persyaratan belum terpenuhi.

"Bagi yang melanggar nantinya akan ada sanksi sendiri yang  Redaktur: Rakhmatul Akbar

diatur dalam Perda," ujarnya.

Secara umum, lanjutnya, Ranperda penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium akan mengatur tentang, pencegahan peredaran garam beryodium, langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkosumsi garam beryodium, pemantauan produksi, pemantauan peredaran dan kosumsi garam beryodium, peran masyarakat serta produsen, dan sanksi. (h/len)     Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

3

Tukarkan Telkomsel POIN dengan Emas PADANG, HALUAN — Menyambut tahun baru 2018, Telkomsel kembali menghadirkan penawaran menarik melalui Program Telkomsel POIN Tebak Harga Emas. Dengan menukarkan Telkomsel POIN dan menebak harga emas dengan unik, pelanggan akan memperoleh hadiah berupa emas 2 gram setiap sepuluh hari.

“Program ini ditujukan bagi seluruh pelanggan setia Telkomsel di Area Sumatera.

Pelanggan yang dimaksud adalah pengguna Kartu Halo, simPATI, Kartu As, dan LOOP,” ujar Alice, karyawan Telkomsel di Jalan Khatib Sulaiman No.51, Padang pada Haluan (18/12).

Adapun program Tebak

Harga Emas ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Desember 2017 yang akan dibagikan dalam tiga sesi.

“Sesi pertama sudah kita gelar pada 10 Desember 2017, sesi kedua 11 - 20 Desember 2017, dan sesi ketiga 21 - 31 Desember 2017 selama persediaan POIN masih ada,” terangnya.

Ia menjelaskan, Telkomsel memberikan kesempatan kepada seluruh pelanggan untuk mengikuti Program Telkomsel POIN Tebak Harga Emas.

“Program ini merupakan bentuk terima kasih kami kepada pelanggan yang telah setia menggunakan produk kami serta mendukung era digital yang dicanangkan pemerintah,” jelasnya.

Ia menuturkan, mekanisme Tebak Harga Emas ini yaitu dengan add Official LINE Telkomsel POIN di @telkomsel_poin kemudian pelanggan dapat menukarkan 10 Telkomsel POIN melalui SMS dengan cara ketik TEBAK kirim ke 777.

“Selanjutnya, pelanggan akan menerima kode voucher melalui SMS dimana kode tersebut dimasukan pada Official LINE Telkomsel POIN yang telah di-add. Pelanggan mendapatkan 5 kali kesempatan menebak hanya

dengan 10 Telkomsel POIN. Tebak harga emas dimulai dari harga 100.000 rupiah.

Pelanggan dengan harga terendah dan terunik akan menjadi pemenangnya,” tuturnya.

Alice mengungkapkan, Telkomsel POIN merupakan

program loyalti untuk pelanggan dimana poinnya merupakan hasil akumulasi dari pengisian pulsa.

Telkomsel juga menggelar berbagai program untuk pelanggan yang ingin memanfaatkan poin, baik

berupa program tukar poin di merchant yang telah bekerjasama ataupun undian dan balapan poin. Dan menariknya, Telkomsel tidak pernah m emungut biaya untuk setiap penukaran poin dari pelanggan. (h/mg-rei)

UNTUK PEDAGANG PASAR AUR KUNING

Bank Danamon Serahkan Bantuan BUKITTINGGI, HALUAN — Bank Danamon melalui Yayasan Danamon Peduli menyerahkan bantuan tiga unit mesin generator listrik (genset), Senin(18/12) kemaren pada Dinas Pasar Bukittinggi. Bantuan yang diberikan ini adalah sebagai bentuk kepedulian Bank Danamon terhadap korban kebakaran Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Bantuan tiga unit genset itu, diserahkan langsung oleh Branch Manager Bank Danamon KCP Pasar Aur Kuning, Irhan didampingi beberapa orang staf dan diterima oleh Kabid Pasar, Herman didampingi oleh Ketua Persatuan Pedagang Aur Kuning (PPAK) Hanafi di Komplek Pertokoan Pasar Aur Kuning.

Branch Manager Bank Danamon KCP Pasar Aur Kuning, Irhan mengatakan, pasca musibah kebakaran yang terjadi di Pasar Aur Kuning beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan survei dan berkoordinasi dengan Dinas Pasar terkait bantuan apa yang sangat dibutuhkan pedagang. Hasil dari survei tersebut, ternyata pedagang di Pasar Aur Kuning sangat membutuhkan genset sebagai pembangkit listrik agar bisa kembali berjualan.

“Pasca kebakaran kemaren, jaringan listrik di Pasar Aur Kuning mengalami kerusakan yang cukup parah.

Seluruh jaringan listrik harus dibuat baru. Oleh sebab itu, bantuan genset ini akan sangat membantu bagi para pedagang untuk dapat berjualan kembali,” katanya.

Pihaknya berharap, tiga unit genset tersebut dapat

SERAHKAN BANTUAN — Branch Manager Bank Danamon KCP Pasar Aur Kuning, Irhan didampingi beberapa orang staf menyerahkan tiga unit genset kepada Kabid Pasar Herman didampingi oleh Ketua PPAK Hanafi di Komplek Pertokoan Pasar Aur Kuning, Senin(18/12) kemaren. WETRIZON

dimanfaatkan oleh para pedagang agar aktivitas di Pasar Aur Kuning dapat berjalan normal kembali.

Sementara itu, Kabid Pasar Herman, mewakili Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi, mengucapkan terimakasih kepada pihak Bank Danamon yang telah menyerahkan bantuan berupa tiga unit genset tersebut. Menurutnya, pedagang di Pasar Aur Kuning saat ini memang sangat membutuhkan genset untuk penerangan, sebab listrik PLN belum sepenuhnya berfungsi dengan baik.

“Pasca kebakaran kemaren, sebagian pedagang sudah mulai berjualan seperti biasa, beberapa orang pedagang lainnya masih ada yang melakukan perbaikan terhadap toko-toko mereka

yang rusak,” jelasnya.

Ketua PPAK Hanafi mewakili para pedagang, mengaku bersyukur dan sekaligus mengucapkan terimakasih kepada Bank Danamon yang telah peduli dengan para Pedagang Pasar Aur Kuning yang terkena dampak musibah kebakaran beberapa waktu yang lalu.

Menurut Hanafi, bantuan genset tersebut merupakan bantuan yang sangat berharga bagi para pedagang, sebab genset tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pedagang untuk jangka waktu panjang.

“Selama ini, saat listrik padam, pemilik toko menghidupkan gensetnya masing-masing. Alhasil emisi buang dari genset-genset tersebut memenuhi seluruh komplek pertokoan dan sa-

ngat berbahaya untuk kesehatan. Tak jarang para karyawan toko atau para pembeli yang pingsan dikarenakan menghirup emisi buang dari genset tersebut,” kata Hanafi.

Oleh sebab itu, lanjut hanafi, dengan adanya bantuan genset yang berdaya cukup besar dari Bank Danamon ini, diharapkan mampu mengurangi pemakaian genset secara pribadi oleh para pemilik toko.

“Ke depan, dengan adanya bantuan dari Bank Danamon ini, pemakaian genset di Pasar Aur Kuning ini bisa lebih ditertibkan demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Nanti, genset-genset ini akan difokuskan penempatannya di satu tempat terbuka, sehingga emisi buangnya tidak mengganggu,” katanya. (h/wet)

PERAWATAN WAJAH DARI EKSTRAK KULIT MANGGIS

Figura Skin Care Hanya Rp77.500/Botol PADANG, HALUAN —Manfaat kulit manggis memang cukup mencengangkan. Jika dilihat sepintas sepertinya tak bermanfaat, tapi ternyata kulit manggis memiliki manfaat yang banyak sekali.

Salah satunya adalah untuk kecantikan.

CV Zawa Malang melihat peluang bisnis tersebut dengan memanfaatkan keunggulan kulit manggis itu dan memproduksinya menjadi natural skin yaitu Figura Skin Care (FSC). CV Zawa Malang bekerja sama dengan CV Ditya Dua Putra sebagai distributor FSC ke berbagai daerah di Indonesia.

“FSC adalah bahan dasar dari kulit manggis yang diolah menjadi krim perawatan wajah yang berkualitas,” ujar Ray, Sales FSC pada Haluan (18/12).

Ray juga menerangkan, Figura Skin Care adalah

www.harianhaluan.com

krim kecantikan yang diolah untuk dapat digunakan oleh segala jenis kulit. Membantu menjadikan kulit halus, lembut, sejuk dan tak berminyak.

“FSC ini tidak dipasarkan secara umum karena kami memilih cara pemasaran dalam bentuk demo atau langsung dibuktikan keampuhannya kepada pengguna. Sekarang kami hadir dengan promo di Matahari Blok M Pasar Raya Padang,” kata Ray. Promo yang dia tawarkan cukup menarik, krim Figuran Skin Care berat 60 gram hanya Rp77.500 per botol. Jika konsumen membeli per paket maka berlaku diskon 10 persen dengan harga Rp232.500. Sedangkan pembelian satu lusin (12 botol) produk, dibandrol seharga Rp930.000.

“Penawaran kami ber-

laku hingga akhir tahun ini.

Mengenai kualitasnya, konsumen jangan ragu. Prosuk kami sudah terdaftar di BPOM NA 18170100048,” ungkapnya.

FSC, secara umum cocok digunakan untuk pria dan wanita, sebab mengandung zat natural 100 persen.

“Produk ini boleh dinotifikasikan kembali di semua negara Asia untuk diedarkan,” ujar Ray. Dikatakannya, khasiat dan kegunaan FSC meliputi, membersihkan dan merawat kulit yang bermasalah seperti berminyak, mengatasi bintik hitam dan jerawat, mengurangi kekusaman wajah, mencerahkan dan melindungi kulit dari sinar matahari (UV) dan lainlainnya.

Untuk cara pemakaian, gunakan secara teratur pada pagi dan malam sesudah

ataupun sebelum mandi.

Usapkanlah pada wajah secara merata selama lebih kurang 2 menit dengan jari tangan secara perlahan. Ratakanlah di permukaan kulit. Juga bisa sebagai masker sebelum tidur.

Pantauan Haluan, pada kesempatan itu terlihat dua mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) yang sedang berbelanja produk tersebut.

“Ini pertama kalinya saya mencoba produk ini. Sebelumnya saya sudah mencari produk kecantikan yang memang diolah dari kulit manggis,” kata Fatimah, mahasiswa UNAND. Yuri, teman Fatimah juga mengaku baru pertama memilih produk tersebut. Ia tertarik lantaran keyakinannya setelah salah satu sales FSC mendemokan (membuktikan) keunggulan produk itu pada wajahnya. (h/mg-rei)

 Redaktur: Devi Diani     Layouter: Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

Harga Kulit Manis Menggiurkan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Harga komoditas kulit manis (casea vera) di Padang Pariaman, mulai menggiurkan. Dengan harga yang cukup tinggi mencapai Rp45 ribu/Kg, membuat petani bersemangat dan kembali mengembangkan tanaman kulit manis.

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi paha belakang Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp36.000/Kg Rp21.600/Kg Rp9.900/Ltr Rp12.500/Kg Rp20.000/Kg Rp23.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

Update Terakhir 18 Desember 2017

Penjual Online Wajib Mendaftar JAKARTA, HALUAN — Para pelaku usaha perdagangan secara elektronik (e-commerce) bakal diwajibkan untuk mendaftarkan diri.

Kewajiban ini menjadi bagian rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang e-commerce yang kini sedang digodok oleh kementerian.

Permendag ini menjadi pelaksana teknis dari Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang saat ini juga masih dalam pembahasan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti mengatakan, RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sudah diserahkan kepada Sekretariat Negara. Oleh karena itu dia menargetkan bakal aturan ini bisa terbit pada akhir tahun nanti.

Seiring proses penerbitan RPP, kini Kemendag tengah menggodok aturan turunan berupa Permendag tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Isi permendag ini fokus mengatur tata cara pendaftaran dan penerbitan nomor identitas penjual (seller) online.

“Melalui peraturan ini, Kemendag akan mewajibkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik mendaftarkan kegiatan usahanya di Kemendag,” kata Tjahya, Jumat (17/12).

Setelah mendaftar, nantinya penjual online akan mendapatkan nomor identitas yang harus dipajang di platform e-commerce. Kelak data seluruh penjual online yang terdaftar ini akan dikumpulkan Kemendag agar bisa diakses publik.

Data ini akan berguna bagi konsumen untuk mengetahui legalitas penjual online.

Sebab, para penjual yang tak mau mendaftarkan usaha online miliknya kelak akan masuk Daftar Prioritas Pengawasan dari Kemendag.

“Konsumen juga akan merasa lebih aman untuk bertransaksi di platform yang yang telah terdaftar dengan penjual yang sudah terdaftar,” ucap dia. (h/kcm)

KULIT MANIS — Walinagari Sikucur Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman, Junaidi meninjau kebun kulit manis masyarakat. Saat ini harga kulit manis sedang manis-manisnya, membuat masyarakat semangat mengembangkan komoditas ini. DEDI SALIM

”Saat ini harga komoditas kulit manis telah mencapai Rp45 ribu/Kg. Ini sangat menggembirakan,” ujar Amrizal, salah seorang pedagang pengumpul di Pasar Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Padang Pariaman pada Haluan, Senin (19/12) di Pariaman.

Diakui Amrizal, sejak beberapa tahun terakhir harga komditas ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kenaikan harga ini tentu disambut antusias para petani.

Dulu, sekitar 10 tahun yang lalu harga komoditas ini sempat anjlok dan stagnan tanpa adanya pergerakan.

Sehingga masyarakat menukar tanaman kulit manis di kebunnya dengan tanaman lain.

“Kini harga kulit manis kembali membaik, masyarakat pun kembali mengem-

bangkannya komoditas ini,” jelas Amrizal.

Saat ini, aku Amrizal masyarakat sangat kesulitan mendapatkan bibit kulit manis tersebut. Sehingga bibit tersebut banyak didatangkan dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Sementara itu, Rahmad salah seorang petani kulit manis di Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam menyampaikan, bahwa nagarinya dahulu merupakan sentra tanaman kulit manis di Padang Pariaman. Namun karena harga jualnya yang tak menentu membuat masyarakat berganti haluan dengan mengembangkan komoditas lain.

“Sejak harga kulit manis tidak berimbang antara harga jual dengan biaya operasional, banyak warga yang mengganti tanamannya dengan komoditas lain,” jelasnya. (h/ded)

HARGA BERAS NAIK

Kemendag Akan Gelar Operasi Pasar JAKARTA, HALUAN — Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap melakukan operasi pasar untuk memantau pasokan dan harga eceran tertinggi ( HET) beras medium. Pasalnya saat ini terjadi kenaikan harga per kilogram di sejumlah daerah.

Menuru t Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, secara nasional kenaikan harga hanya 0,3 persen di atas HET. Namun kenaikan itu tidak terjadi rata di seluruh daerah, karena ada juga yang justru menjual di bawah HET.

“Memang terjadi sedikit kenaikan di beberapa daerah, tapi kan tidak semua ada kenaikan beras medium ini. Ini yang kami akan isi berapapun kebutuhannya. Dari cadangan beras pemerintah siapkan dan tidak akan tahan,” terangnya saat ditemui di kantor Kemendag, Senin (18/12).

“Rata-rata nasional kenaikan hanya 0,3 persen. Bahkan ada yang turun. Ada yang di bawah HET, tetapi ada yang di atas HET,” imbuhnya.

Sebelumnya, HET telah ditetapkan seharga Rp 9.450 per kilogram di daerah tertentu dan Rp 9.950 per kilogram di

daerah tertentu. Namun menurut Enggar, ada daerah yang menjual beras medium hingga Rp 10.000 per kilogram.

Kemudian ada juga yang menjualnya lebih murah dari HET, yakni di kisaran Rp 9.000 hingga Rp 9.200 per kilogram.

Saat ini Kemendag sudah mengantongi data berbagai daerah yang menjadi target operasi pasar. Rencananya operasi akan dilakukan di daerah kabupaten hingga kota; terutama yang potensi serapan atau konsumsinya tinggi di pekan liburan akhir tahun ini.

“Kami akan sangat massif, intensifkan

betul, dan masuk hingga kota/kabupaten.

Kemarin eselon satu sudah turun jadi sudah dapat datanya,” ujar Enggar.

Namun, dia tidak mengungkap lebih spesifik mengenai kabupaten dan kota mana saja yang bakal jadi target operasi pasar. Menurutnya akan ada 82 kota yang dipantau khusus, seperti di Pontianak, Kalimantan Barat dan Sorong, Papua.

Enggar juga mengatakan pemerintah siap meggelontorkan stok beras, berapapun jumlah yang dibutuhkan. Pemerintah tidak akan menahan cadangan beras sama sekali. (h/kcm)

Harga Telur dan Daging Ayam Segera Normal JAKARTA, HALUAN — Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, bahwa harga daging ayam dan telur ayam akan kembali normal setelah mengalami kenaikan.

“Tadi pagi sudah ada laporan bahwa pasokan daging ayam dan telur ayam di beberapa wilayah sudah kembali normal, sehingga sebentar lagi harga akan kembali seperti

biasa,” kata Enggartiasto Lukita di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (18/12).

Mendag sempat heran adanya kenaikan harga ayam dan telur tersebut, padahal jumlah serapan tidak seperti ketika menghadapi libur Lebaran.

“Libur Natal dan Tahun Baru ini serapannya tidak seperti lebaran, tapi kok harganya naik seperti lebaran,” kata Mendag.

Setelah ditelusuri ternyata pasokan dari petern ak yang kurang, sebab beberapa daerah banyak ayam yang sakit.

Namun, ia menyatakan bahwa keadaan pasokan sudah membaik ke angka normal. Di sejumlah daerah, harga telur ayam per butir naik hingga Rp 2.000, padahal harga normalnya adalah Rp 1.500,

seperti di daerah Palu.

Kemudian di daerah Bojonegoro harga telur per kilogram sempat di angka Rp 24 ribu dari normalnya adalah Rp 21.500. Sementara itu, terkait kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya Enggartiasto Lukita menggencarkan operasi pasar untuk memantau harga beras jelang libur Natal dan tahun baru.

“Segera akan dilakukan mengenai operasi pasar beras medium, sekarang yang besarbesaran adalah intensif betul masuk ke kota kabupaten, kemudian dipersempit lagi ke daerah yang serapannya tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahkan operasi akan sampai dilakukan di warung-warung kecil yang biasa langsung didatangi oleh para pembeli. Warung-warung kecil tersebut akan dipasok beras medium dari Bulog melalui mitranya atau downliner-nya.

Sehingga dengan skema ter-

SAAT ini harga telur dan daging ayam mengalami kenaikan. Namun Kemendag dalam waktu dekat diperkirakan segera normal kembali. NET

sebut, pedagang juga masih dapat keuntungan.

Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 9.450. “Bulog tidak usah menjual di pasar yang diluar harga yang ditentukan, pokoknya kita berada di harga

Rp 9.450,” ucapnya.

Selanjutnya, Enggar juga menjelaskan bahwa memang terdapat HET yang berbeda yaitu pada angka Rp 9.950, tetapi itu hanya pada titik tertentu saja, bukan mayoritas. (h/rol)

ERA EKONOMI DIGITAL

Jokowi Ajak Generasi Muda Buka Usaha JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para generasi muda Indonesia untuk segera memasuki dunia usaha dalam ekonomi digital saat ini. Ia mendorong generasi muda untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki negara sebab

www.harianhaluan.com

Indonesia memiliki potensi hingga 130 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan.

“Ke depan digital economy memberikan kesempatan kepada anak muda.

Lima tahun ke depan ada peluang 130 miliar dolar AS di negara kita,” kata Presiden

Jokowi dalam acara Entrepreneurs Wanted! (EW!) di Bandung, Senin (18/2).

Dikutip dari laman setkab.go.id, Presiden mendorong anak-anak muda untuk mengubah paradigma mereka agar tak selalu menjadi pegawai setelah lulus kuliah. Meskipun merintis usaha tidaklah mudah, kata dia, tetapi peluang usaha saat ini sangat terbuka lebar melalui digital ekonomi.

Menurut dia, digital ekonomi memberikan kesempatan besar untuk para anak muda yang ingin berbisnis.

Karena itu, ia mengajak anakanak muda untuk secepatnya menjadi enterpreneur sebagai pilihan bukan keterpaksaan.

Alamnya sudah berbeda.

Kita memiliki kebebasan berinteraksi dengan speed yang tinggi, jadi gunakan kesempatan ini, tutur Presiden. Jokowi pun mengingatkan generasi muda untuk terus menimba ilmu dan belajar pengalaman dari siapa pun sehingga lebih  Redaktur: Devi Diani

mengenal kegagalan dan tidak mudah menyerah.

“Kalau jatuh, bangkit lagi, saya kira semuanya yang sudah sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Sekali coba langsung sukses enggak ada itu rumusnya dalam kewirausahaan,” kata Jokowi.

Presiden pun meminta anak muda tak merasa gengsi untuk memulai usaha. Apalagi penciptaan wirausaha baru di Indonesia dinilainya mendesak mengingat data dari Bank Dunia yang menyebutkan Indonesia baru memiliki 3,3 persen wirausaha dari total penduduk.

“Angka itu masih tertinggal dibandingkan Singapura 7 persen, Malaysia 5 persen dan Thailand 4,5 persen,” ujar Presiden.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden bekerja sama dengan ITB itu dihadiri oleh sekitar 1.000 anak muda atau generasi milenials dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. (h/rol)  Layouter: Luther

OPINI Besi Banci di Supermarket Bencana

P

ENYIDIK Polda Sumbar membuat kejutan akhir tahun. Mereka berhasil mengungkap penyimpanan besi-besi non SNI (Standar Nasional Indonesia) di Jalan Bypass Kilometer 8, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Pengungkapan ini dilakukan pada Oktober lalu dan sejak November lalu, lokasi penyimpanan itu sudah di police line Praktik tersebut ternyata bukan berlangsung sehari, sebulan lalu, tapi sejak setahun terakhir. Lalu, kenapa polisi memberikan tindakan hukum? Tentu ada dugaan yang melanggar hukum. Apa yang dilanggar oleh bisnis ini yang menjadikan Toko Sumber Baru di Jalan M Yamin sebagai muara penjualan besi-besi non SNI yang disebut Besi Banci itu?

Menurut Penyidik Besi banci itu merupakan besi beton murah yang memiliki ukuran, spesifikasi dan kualitas yang tidak sesuai dengan kriteria SNI. Murah dan mahal itu akhirnya jadi pilihan para user yang menimbang banyak hal dalam proses penggunaannya, terutama untuk bangunan.

Tentunya, kita berharap, kasus ini dilanjutkan karena dampaknya, tak sederhana, sekali lagi, tak sederhana.

Tak se-simple dengan persoalan kasus hukum, persoalan juga memiliki dampak luar biasa terhadap proses pembangunan di daerah ini, Sumbar. Sumbar, seperti yang telah disampaikan banyak pihak, merupakan daerah supermarket bencana. Ada gempa yang paling besar ancamannya terhadap daerah ini. Ada banjir hingga bentuk bencana lainnya.

Berpijak kepada bencana gempa saja misalnya. Sumbar harus memiliki bangunan dengan spesifikasi khusus jika dibandingkan dengan daerah lain. Banyak syarat yang harus dipenuhi, apalagi dengan besi beton yang tentunya harus mampu menopang sebuah bangunan dengan kekuatan yang lebih.

Lalu, bagaimana mungkin, bangunan tersebut dilekatkan dengan besi beton yang di bawah standar mampu “menghadapi” sentakan gempa yang kerap melanda Sumbar. Jangankan menghadapi gempa berlevel megatrush, gempa yang levelnya di bawah itu saja ntah mampu besi banci itu menopang bangunan ntah tidak.

Pihak pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten harus mengidentifikasi kembali para kontraktor yang membangun proyek proyek infrastruktur, setidaknya dalam setahun terakhir. Hal ini beranjak dari aktivitas peredaran besi banci seperti yang diterangkan penyidik, sudah berlangsung setahun terakhir.

Para kontraktor mesti diselediki ulang apakah besi itu yang mereka gunakan. Jika memang demikian, perlu langkah-langkah terkait regulasi. Harus diselamatkan proyekproyek tersebut karena kepentingan nya adalah untuk masyarakat banyak. Jangan karena kontraktor yang ingin untung besar dengan menggunakan besi banci tersebut lalu, kepentingan masyarakat diabaikan.

Demikian juga dengan masyarakat umum yang membangun kediaman, toko ataupun Ruko juga mesti me-review ulang terkait penggunaan besi untuk struktur bangunan mereka. Jika tak ingin terkendala belakangan, tentunya penting untuk diingat, ditelisik kembali terkait bahan bangunan yang digunakan. (*)

HALUANISME  Belasan Miliar Aset Sumbar Bermasalah  Lalu, apa akan dibiarkan saja?  Bahlil: Pemilihan Ketum Iqra Konstitusional  Yup, selamat bekerja Ketum

SELASA, 2017 KAMIS,19 27DESEMBER OKTOBER 2016 1 Rabiul Akhir1438 1439HH 26 Muharram

5

Benturan Antara Hak Ulayat dan Kepentingan Nasional S AAT ini, di Sumatera Barat tengah gencar aksi penolakan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Talang oleh masyarakat salingka nagari Gunung Talang. Berdasarkan hasil audiensi dengan perwakilan masyarakat salingka nagari Gunung Talang (Jumat,3/November/2017), diketahui alasan kenapa masyarakat salingka nagari Gunung Talangmenolak proyek PLTP Gunung Talang ini, yaitu:

Pertama, ada penyelewengan kuasa ninik mamak dengan membuat persetujuan secara sepihak dengan pemerintah terkait tanah ulayat nagari meraka. Hasil penelitian saya dengan mewawancari masyarakat di Nagari Batu Bajanjang pun menyatakan demikian.

Kedua, adanya kekhawatiran keterancaman terhadap ekosistem di Gunung Talang dengan adanya proyek pembangunan PLTP Gunung Talang yang akan dibangun di kawasan hutan lindung bagi kehidupan ekonomi masyarakat setempat yang berprofesi sebagai petani dan sangat bergantung pada fungsi ekologis Gunung Talang.

Ketiga, ini yang paling menarik.Masyarakat salingka Gunung Talang menyampaikan tentang pernyataan pemerintah bahwa PLTP di Gunung Talang merupakan kepentingan nasional. Maka, masyarakat Gunung Talang harus rela melepaskan tanah ulayat nagari mereka untukkepentingan nasional.

Hak Ulayat dan Kepentingan Nasional Kita semua tentu tidak anti pembangunan. Tetapi mainset pembangunan yang memanfaatkan tanah ulayat untuk

kepentingan nasional itu harus jelas. Tidaklah benar jika pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan nasional dilakukan dengan cara tidak fair ataupun mengkriminalisasi masyarakat adat dari wilayah kesatuan hukum adatnya (beschikkingrecth).Fakta dilapangan pun banyak yang membuktikan bahwa masyarakat adat acapkali tergusur dari tanah miliknya dengan cara-cara represif, diskriminasi, dan kriminalisasi.

Padahal, segala bentuk usaha di lapangan agraria dan sum ber daya alam haruslah bersifat pareto superior (menuntungkan semua pihak terutama masyarakat) bukan pareto optimal (membangun dengan mengorbankan masyarakat). Dalam terminologi ekonomi sumber daya alam, pengelolaan di sektor agraria dan sumber daya alam haruslah bersifat normatif dengan mempertahankan rasio cadangan sumber daya dan pemakian serta daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ECOSOB PBB, masyarakat adat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang rentan atau tidak berun-

AGUNG HERMANSYAH Litbang HIMA HAN’14 Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unand.

tung yang tidak mampu menuntut hak-haknya dalam suatu pembangunan. Sedangkan dalam preambuleUnited Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (Konvensi Hak Asasi Masyarakat Adat PBB/UNDRIP) menyatakan merasa prihatin bahwa masyarakat adat telah menderita dari ketidakadilan historis, sebagai akibatnya antara lain: penjajahan dan penggusuran mereka dari tanah, wilayah, sumberdaya, dengan demikian menghalangi mereka untuk menjalankan, khususnya hak mereka untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan mereka sendiri.

PBB telah mendeklarasikan UNDRIP dengan tujuan memberikan pengakuan, promosi, dan perlindungan hakhak masyarakat adat. Dalam article 32 UNDRIP menyebutkan bahwa masyarakat adat berhak menyusun dan mengembangkan prioritas dan stratgi dalam pemanfaatan

tanah beserta sumberdayanya.

Kewenangan negara pun dalam article 27 dan 32 paragraph (2) UNDRIP menyebutkan bahwa negara harus mengedepankan sebuah proses yang jujur, independen, transparan, dan tidak memihak dan memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya lainnya serta berkonsultasi dan bekerjasama dengan niat yang baik. Prinsip inilah kita kenal dengan sebutan free, prior,and informed consent (FPIC).

Memang benar, UNDRIP sampai saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria (UUPA) sebagai karya agung bangsa Indonesia memiliki kesamaan dengan UNDRIP dengan berorientasi pada 3 hal, yaitu : (i) konservasi, (ii) pro rakyat, dan (iii) penghormatan/pengakuan masyarakat adat.

Pasal 5 UUPA mengatur pemanfaatan disektor agraria dan sumber daya alamberdasarkan ketentuan hukum hukum adat.Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan hak ulayat ataupun hak tradisional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai kesatuan hukum masyarakat adat (beschikkingrecht) sebagaimana dimaksud Pasal 3 UUPA. Pasal 3 UUPA sendiri memang menyatakan bahwa hak ulayat tidak boleh berlaku mutlak dan harus mengalah terhadap proyek pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan nasional. Namun, perlu digaris bawahi bahwa bukan berarti masyarakat harus mentah-mentah patuh untuk merelakan tanah ulayatnya bagi kepentingan nasional, bila diketahui bersama bahwa pro yek kepentingan nasional itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan nasional, pemerintah haruslah berusaha agar supaya usahausaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin derjat hidup rakyat yang sesuai dengan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UUPA. Pada tataran praktis, usaha pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

UUPA ini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan aspirasi/pendapat (hearing) masyarakat hukum adat dan disertai dengan pemberian pengakuan (recognitie) terhadap masyarakat adat yang memang berhak atas hak ulayat tersebut.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas akses sumber daya alam yang berada dalam kesatuan wilayah adatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA. Sejalan dengan itu, sudah menjadi kewajiban negara pulalah sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945bahwasan nyapenguasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidaklah benar jikalau pemerintah ingin membangun pembangkit listrik ataupun bandara demi kepentingan nasional yang berada dalam lingkup ulayat masyarakat adat mengabaikan aspirasi ataupun melakukan cara-cara lainnya tanpa memperhatikan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat adat.

Selain itu, pemanfaatan tanah ulayat untuk kepenting an nasional haruslah didasari atas kepentingan bersama dengan menjunjung tinggi prinsip gotong-royong demi mencapai kemakmuran dalam kepentingan nasional tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UUPA. Dengan demikian, maka setiap pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan nasional oleh pemerintah sebagai badan penguasa wajib melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat untuk mencapai kesepa katan bersama.

Sebenarnya, UUPA sendiri telah memberikan solusi jika lau dalam praktiknya di lapangan ada benturan antara hak ulayat yang diakomodir hukum adat dengan kepentingan nasional yang diako modir hukum nasional (UU), maka menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUPA, bahwa kepen tingan nasional itu haruslah dapat memperhatikan dan memberikan jaminan terhadap kepentingan golongan ekono mis lemah. Namun,semua itu kembali lagi kepada pilihan sikap dan kebijakan pemerin tah dalam mengarahkan pro yek kepentingan nasional itu untuk kemakmuran rakyat atau menyengsarakan rakyat. **

Parkir di Pantai P ak Wako, badan jalan di kawasan Pantai Muaro Lasak, dekat jembatan itu kenapa dibiarkan saja menjadi tempat parkir bus pariwisata. Selain itu, juga terdapat pedagang dengan mobil pikup disana. Keadaan itu menyulitkan pengendara lain, bahkan sudah ada kecelakaan akibatnya.

08126369****

www.harianhaluan.com

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Irvand

6

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

GEMA KENCANA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SOSIALISASI PROGRAM KKBPK GENRE KREATIF

“Era Baru Program KKBPK Menyongsong Bonus Demografi” S

EKRETARIS Utama BKKBN RI H Nofrijal, MA mengatakan, dalam lima tahun terakhir khususnya Sumbar mengalami loncatan yang tinggi terhadap pencapaian KB karena turunya angka Total fertility rate (TFR atau tafsiran total angka kelahiran) dari 2,8 turun jadi 2,5 mendekati capaian nasional 2,4.

“Saya sangat mengapresiasi untuk sumbar, keterlibatan masyarakat, tenaga lapangan, dan jajaran BKKBN dalam bekerja. Termasuk gubernur, bupati tahun ini juga mendapatkan

banyak penghargaan khususnya di bidang kependudukan,” ungkap mantan kepala perwakilan BKKBN Sumbar ini, usai menghadiri acara sosialisasi Program KKBPK Genre kreatif di

PERSIAPAN jalan santai.

SEKRETARIS Utama BKKBN RI H Nofrijal, MA menyerahkan bantuan sepatu secara simbolis untuk sekolah yang membutuhkan di Pasaman.

PENANAMAN pohon di Bonjol oleh Sekretaris Utama BKKBN RI H Nofrijal MA.

www.harianhaluan.com

SEKRETARIS Utama BKKBN RI H Nofrijal

bonjol Pasaman dengan tema “Era Baru Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Menyonsong Bonus Demografi”, Minggu (17/12).

Dengan pencapaian yang diperoleh, ini menandakan semakin hari BKKBN bisa menggalang komitmen dari pemerintah daerah. “Nanti akan diumumkan hasilnya.

Saya berani kasi bocoran sedikit, Sumbar termasuk salah satu p rovinsi yang capaiannya sangat excellen.

Turunnya angka kelahiran di Sumbar sangat jauh, itu artinya prestasi Sumbar sangat luar biasa,” ulas Nofrijal.

Keberhasilan tersebut, menurutnya tidak terlepas dari komitmen bupati dan walikota di Sumbar yang sangat tinggi. Sehingga loncatan paling tinggi pencapaian KB di Indonesia dapat diraih oleh Sumbar, untuk melakukan penilaian tersebut ada namanya mahkamah demografi. Di mahkamah ini, dilakukan survey demografi kesehatan Indonesia yang d ilaksanakan sekali lima tahun. “Itu memotret provinsi yang ada di Indonesia seperti apa, yang digunakan untuk PBB. Saya melihat 2012 angka kelahiran 2,8, 2027 angka kelahiran 3,1, sekarang angka ke-

SEKRETARIS Utama BKKBN RI H Nofrijal, MA saat memberikan sambutan di acara sosialisasi program KKBPK di Bonjo Pasaman

lahiran 2,5, kan lompatan ini cukup jauh. Malahan banyak provinsi yang gagal selalu naik angka kelahirannya, sementara di sini malah sebaliknya,” ujarnya.

Ke depannya untuk menghadapi bonus demografi, menurut Nofrijal yang mesti ditingkatkan adalah pengendalian kelahiran harus ditekan. Dalam artian, bukan berarti harus punya anak satu atau dua tapi mengatur jarak kelahiran sesuai dengan kualitas. Selain itu, anak muda atau remaja wajib memiliki dua skil yang sejalan yakni hardskil dan softskil. “Mereka harus menyelesaikan sekolah setinggitingginya, dan yang kedua mereka harus memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang lain untuk mampu bersaing di era globalisasi ini. Kalau softskil kita lemah, belum apa-apa sudah mundur dan tidak mampu melakukan lobi-loby maka kita akan kalah,” ulasnya.

Namun begitu, ia yakin di Sumbar memiliki kemampuan tersebut dan harus dipupuk. Semua itu bisa diperoleh, di luar sekolah misalnya di kelompok-kelompok

GOWES BKKBN bersama masyarakat Pasaman

pemuda, organisasi, dialog remaja dan remaja masjid yang diharapkan dapat menigkatkan kemampuan remaja dalam bersosialisasi, berkomunikasi, memutuskan persoalan.

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar H Syafruddin mengatakan, Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, sekitar tahun 2020 - 2035 usia remaja mencapai jumlah tertinggi sekitar 67,4 juta dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga tinggi pula jumlah usia produktif dibandingkan usia non produktif dan kondisi inilah yang dinama kan Bonus Demografi.

BKKBN dalam upaya menyiapkan generasi muda, agar mampu mengisi Bonus Demografi, melakukan pengembangan dan pembinaan kualitas remaja melalui Program GenRe. Program GenRe adalah Program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkarier dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai

siklus kesehatan reproduksi.

“Sasaran program ini adalah : remaja (10-24 tahun) yang belum menikah, keluarga-keluarga yang mempunyai anak r emaja serta masyarakat yang peduli remaja. Salah satu pendekatan, Promosi dan Sosialisasi yang dilakukan Program GenRe ialah, melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang ada di sekolahsekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat,” ujarnya.

PIK-R/M juga merupakan wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja, dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa, pada Pusat Informasi Konseling ini remaja/mahasiswa akan men dapatkan pelayanan infor masi dan konseling tentang Program GenRe seperti perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, 8 Fungsi Keluarga, Triad KRR, Life Skill, serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Untuk menjawab tantang an tersebut salah satu upaya nya yang dilakukan BKKBN yakni, harus terus menerus mempromosikan serta men-

sosialisasi tentang pemben tukan atau penumbuhan pusatpusat Konseling Remaja ( PIKR) keseluruh sekolah mulai dari tingkat SMP, SMA dan pergu ruan tinggi yang ada. “Materi Ekstra Kurikuler disetiap seko lah. Disamping PIK-R yang berada disekolah diharapkan juga akan tumbuh PIK-Remaja melalui jalur masyarakat khu susnya di Kampung KB,” ungkapnya usai melaksana kan sosialisasi Program KK BPK Genre kreatif di Bonjol.

Sosialisasi Program KK BPK Genre kreatif di Bonjol diawali dengan Gowes dan Jalan Santai Bersama Wakil Bupati Pasaman Atos Prata ma, Forkopimda Pasaman, Mitra, Forum PIK-M, Kader KB dan Warga P asaman Saiyo. Ini adalah rangkaian Acara Kunjungan Kerja Sek re taris Utama BKKBN RI H Nofrijal, MA dalam rangka Sosialisasi Program KKBPK GenRe Kreatif Era Baru Prog ram KKBPK menyongsong Bonus Demografi di Kabu paten Pasaman. Hingga berlan jut pada acara sosialisasi Prog ram KKBPK Genre kreatif, yang juga dihadiri oleh jajaran BKKBN Sumbar serta sejum lah mitra BKKBN. **

 Redaktur:Dodi Nurja     Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

7

Praperadilan ................................... Dari Halaman. 1 Seleksi CPNS................................... Dari Halaman. 1 dati ruang sidang untuk mendengarkan hasil putusan. Untuk mengamankan, 200 personil Polres Pessel dikerahkan. Bahkan, satu unit mobil water canon juga tampak disiagakan untuk mengantisipasi jika terjadinya kericuhan, mengingat, dalam perjalanannya, penetapan Rusma sebagai tersangka memicu gejolak di tengah masyarakat.

Setelah membuka sidang, hakim Muhammad Hibrian langsung membacakan putusan. Dalam amar putusannya, hakim menilai, pihaknya tidak memiliki kewenangan memutuskan. “Menolak seluruhnya permohonan pemohon,” kata hakim Hibrian.

Usai membacakan putusannya, hakim langsung menyudahi sidang.

Setelah putusan dibacakan, Kasubdit KLHK Shaifuddin Akbar langsung memastikan proses hukum akan dilanjutkan hingga tuntas. Katanya, seluruh proses hukum yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah sesuai prosedur. “Tadi sudah jelas, dalam permohonan pokok perkara yang diajukan pemohon semua ditolak. Artinya, ya sudah selesai. Prosedur yang dilakukan melalui proses yang sesuai aturan.

Kasus sudah bisa dilanjutkan sampai tuntas,” sebutnya.

Akbar menegaskan, upaya yang dilakukan petugas, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga ditetapkannya Rusma sebagai tersangka sudah melalui aturan dan prosedur hukum yang jelas. “Tentang pedoman penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penyidik tetap mengacu pada Permen LH Nomor 11 Tahun 2012. Di sana dijelaskan, dalam keadaan mendesak dan untuk melengkapi sejumlah alat bukti, maka penyitaan dapat dilakukan penyidik lebih dahulu. Setelah itu, baru dilaporkan ke pengadilan setempat, untuk memperoleh persetujuan,” terangnya.

Ditambahkannya, sebelumnya surat permohonan penetapan sita, sudah dikeluarkan Pengadilan Negeri Painan pada 7 November 2017. Saat itu, ada dua surat sita yang dikeluarkan, yakni untuk dokumen bukti sita dari Ketua Pengadilan Negeri Painan dengan nomor penetapan 113/Pen.Pid/ 2017/PN.Pnn tanggal 7 November 2017 dan sampel penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor Penetapan 114/Pen.Pid/2017/PN.Pnn tanggal 7 November 2017. “Surat dikirim 20 Oktober 2017, namun baru dikeluarkan PN Painan pada

RATUSAN polisi berjaga-jaga di sekitar Pengadilan Negeri Painan saat siding putusan praperadilan yang dimohonkan Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar.

Dalam putusannya, hakim menolak seluruh permohonan Rusma. OKIS

7 November 2017. Jadi, perlu kita tegaskan kembali, pihak kita hanya menjalankan tugas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Penetapan Wabup Pessel Rusma Yul Anwar sebagai tersangka sudah melalui aturan dan prosedurnya,” tutupnya.

Martry Gilang Rosadi, kuasa hukum Rusma Yul Anwar menyampaikan, pihaknya akan melakukan upaya praperadilan ke PN Jakarta Pusat. “Dalam waktu dekat akan kita masukkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Tadi sama-sama kita dengar, kalau pengadilan sini tidak punya wewenang untuk memutuskannya,” ungkap Martry pada wartawan.

Dikatakannya, dalam putusan tersebut hakim menolak semua materi gugatan dari pemohon.

Namun, pihaknya sangat menyesali putusan hakim tersebut.

Sebab, banyak kejanggalan terkait proses penyidikan KLHK. Seperti penyitaan yang tidak dilengkapi surat izin dari pengadilan, serta pada saat penyitaan juga tidak disaksikan oleh pihak yang mempunyai barang atau wakilnya.

“Namun yang sangat kita sayangkan adalah masalah kompetensi relatif, ini sebenarnya tidak dimasukkan oleh termohon (KLHK) tapi tetap dipertimbangkan oleh hakim,” ujarnya.

Kasus perusakan KWT Mandeh, memang sempat membuat heboh. Data dari Bupati Pessel, Hendrajoni, seluas 1,2 hektare hutan bakau dirusak. Perusakan terjadi bersamaan dengan pembangunan penginapan di sana.

Menurutnya, dari beberapa wilayah di Mandeh yang paling parah mengalami kerusakan adalah di Nagari Sungai Nyalo, bahkan dilakoni oleh oknum pejabat daerah setempat. Perusakan ter-

sebut dilakukan tanpa memikirkan dampak jangka panjang.

Ti dak hanya Kementerian LHKH, Polda Sumbar juga melakukan penyelidikan atas kasus ini. Sejumlah pejabat sudah diperiksa, termasuk Bupati Pessel, Hendrajoni yang diperiksa pada 10 Juli silam. Dari walinagari, camat, hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pessel juga sudah diperiksa.

Perusakan KWT Mandeh juga memantik marah masyarakat.

Pada 13 Februari 2017, 59 tokoh masyarakat Sungai Nyalo Mudiak Aia mengirim surat ke sejumlah pejabat berwenang, agar turun tangan menghentikan perusakan kawasan Mandeh. Dalam surat disebutkan, telah terjadi perambahan hutan bakau pada tahun 2016 dengan luas lebih kurang 40 meter x 12 meter + 480 meter3.

Peristiwa yang sama terjadi lagi pada 4 Februari 2017 dengan luas 50 meter x 15 meter = 750 meter3.

Jumlah hutan bakau Sungai Nyalo Mudiak Aia yang habis ditebang lebih kurang 1.230 Meter3.

Selain penebangan bakau, dalam surat yang ditembuskan untuk Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, juga disebutkan adanya pengambilan karang untuk dijadikan dermaga oleh pihak pengembang wisata, yang merupakan oknum pejabat Pessel dengan luas lebih kurang 18 Meter x 35 Meter = 630 Meter3.

Hingga saat ini hutan bakau yang telah dirusak oknum pejabat sudah mencapai 1.860 Meter3.

Hutan bakau tersebut berfungsi menangkal abrasi pantai dan pengembangbiakan ikan. Kalau ini terus dibiarkan maka hutan bakau akan habis, tulis surat yang ditandatangani puluhan pemuka masyarakat Sungai Nyalo Mudiak Aia itu. (h/kis)

Polda .............................................. Dari Halaman. 1 dijual di Toko Sumber Baru, Jalan M Yamin, Padang, yang juga merupakan milik Widya. Sementara, penyegelan di gudang dilakukan pertengahan November lalu, s etelah polisi menerima banyak laporan terkait peredaran besi banci. “Penggerebekan dilakukan Oktober lalu. Sampai sekarang masih proses,” terang Margiyanta, Senin (18/12) siang.

Besi beton banci adalah sebutan untuk besi beton murah yang memiliki ukuran, spesifikasi dan kualitas yang tidak sesuai dengan kriteria SNI. Besi banci kebanyakan didatangkan d ari China dan dijual murah untuk mengeruk keuntungan. Toko Sumber Baru yang dikenal sebagai distributor besi beton yang menguasai pangsa pasar Sumbar.

Diduga, praktik jual beli besi banci telah dilakukan sejak Januari 2016 yang lalu. “Sudah lama penjualan dilakukan. Lebih setahun. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan saksi, termasuk karyawan dan pemilik toko, serta melihat data penjualan,” papar Margiyanta.

Penggerebekan gudang penyimpanan besi banci berawal dari laporan masyarakat. Usai menerima laporan, petugas lalu menyamar sebagai pembeli dan mendatangi Toko Sumber Baru.

Setelah negoisasi, petugas yang menyamar lalu membeli dua batang besi untuk kemudian diperiksa di Balai Riset dan Standarisasi Industri di Medan.

Hasilnya, besi yang dijual Toko Sumber Baru diduga tidak memenuhi standar. “Contohnya, besi TYRS tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi tersebut. Besi 12 milimeter, setelah dilakukan pengukuran ternyata hanya 11,34 milimeter.

Berat besi tersebut juga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,” sebut Margiyanta.

Berdasarkan data yang diperoleh polisi saat melakukan penggeladahan, Toko Sumber Baru. Dari pemeriksaan itulah www.harianhaluan.com

didapat bukti penjualan besi tidak standar sejak Januari 2016 hingga November 2017. “Pada 2016, toko telah menjual sebanyak 460.822 batang besi. Sedangkan pada tahun ini tercatat penjualan sebanyak 404.031 batang. Karyawan took juga mengakui kalau mereka menjual besi tidak SNI,” ucap Direskrimsus.

Terkait penggerebekan besi banci di gudang miliknya, owner Toko Sumber Baru, Widya Kasuma Lawranzi tidak mau berkomentar banyak. Ketika dikonfirmasi, Widya belum mau memberikan jawaban t erkait permasalahan yang dihadapi.

“Nanti saya hubungi,” jawabnya singkat, Senin siang.

Malam harinya, seorang karyawan Widya menghubungi Haluan lewat pesan WhatsApp. Dalam pesan yang dikirimnya, sang karyawan yang tidak bersedia menyebutkan namanya menyebut, proses klarifikasi langsung ke Widya belum bisa d ilakukan.

“Malam pak, sepertinya belum bisa komunikasi sama Pak Awi – panggilan Widya –, karena kondisi beliau lagi drop,” tulisnya.

Memicu Bahaya Peredaran besi banci, sangat merugikan. Apalagi jika digunakan untuk proyek pemerintah, yang berkaitan dengan keselamatan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, dengan status Sumbar yang rawan gempa, penggunaan besi banci sangat rentan. “Ini sangat berbahaya. Apalagi digunakan untuk kontruksi pembangunan di Sumbar,” terang Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI) Ken Pangestu.

Ken mengatakan, baja non-SNI sangat berisiko tinggi bila dimanfaatkan sebagai bahan baku struktur bangunan. Alasannya, pemanfaatan bahan baku struktur bangunan yang tidak direkomendasikan sesuai SNI, bisa saja mengalami kerusakan dalam jangka waktu pendek. “Terparah, bangunan itu bisa runtuh. Kami

khawatir, baja banci lolos menjadi struktur rangka bagi bagunan tinggi berkategori high risk. Bisa dibayangkan dampaknya kalau bangunan yang memakai besi banci itu runtuh karena struktur rangka yang tidak bagus,” katanya.

Ken mengungkapkan, produsen nakal biasa memainkan spesifikasi baja sirip yang menjadi ciri khas baja tulangan beton (BjTB).

Ciri khas sirip itu dicetak melalui pengecoran pada baja untuk keperluan umum (BjKU) yang belum wajib SNI, sehingga pengecoran sirip pada badan baja akan didapat produk BjKU berbentuk BjTB yang jauh lebih murah.

Padahal, kandungan mekanis dan teknis untuk memproduksi BjTB jauh berbeda dengan BjKU sebab baja untuk keperluan konstruksi perlu mendapatkan perlakuan mekanis dan teknis agar memiliki ketahanan beban dan gempa. Kriteria kedua baja banci, kata dia, teridentifikasi dari diameter produk di luar aturan SNI. “Diameter produk SNI mempersyaratkan toleransi ukuran diamater lebih kurang 1 persen, tapi produsen nakal mendiskon ukuran diameter. Misalnya, BjTB S10 yang artinya BjTB sirip berdiameter 10 milimeter.

Ukuran produk itu didiskon menjadi 9,1 mm. “Memang kelihatannya tidak terlalu besar, tapi berb ahaya pada ketahanan beban,” katanya.

Selain kriteria tersebut, konsumen juga bisa mengenali produk melalui cetakan timbul logo produsen (embosed). Misalnya, Master Steel dicetak MS, Krakatau Steel dicetak KS, dan Cakra Steel dicetak CS. Logo itu tidak dicat di produk, tapi merupakan cetakan timbul. “Proses pembuatan baja banci biasanya memanfaatkan sisa peleburan kapasitas 1-2 ton baja. Prosesnya pakai besi sisa produksi baja, sisa pelat diambil dipanasi kasih beton ulang. Supaya untuk diakali ukurannya, sehingga muncul besi banci,” katanya. (h/mg-hen)

surat tersebut.

Dia juga meminta PPK untuk melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi. Hal ini penting karena untuk mengetahui jabatan-jabatan prioritas yang dapat direkrut pada tahun depan. Untuk perekrutan 2018, pemerintah telah memastikan kebutuhan PNS yang mendesak adalah jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti instansi.

Sementara di pemerintah daerah (pemda) diprioritaskan untuk tenaga pendidikan, kesehatan, dan jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu dalam usulannya pemda juga harus menyertakan kapasitas fiskal.

Dalam hal ini disyaratkan rasio belanja pegawai harus di bawah 50 persen. “Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional.

Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi,” paparnya.

Lebih lanjut Asman juga meminta agar setiap instansi melampirkan peta jabatan yang harus ditandatangani oleh PPK dalam bentuk keputusan menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementerian (lpnk), gubernur, dan bupati/wali kota. Selain itu juga dilampirkan dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengingatkan agar dalam penyusunan kebutuhan PNS benar-benar dilakukan

secara serius. Hal ini beralasan karena banyak instansi terutama pemda yang asal-asalan dalam menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

“Jangan formalitas dan hanya di atas kertas. Saya dulu sempat terlibat untuk evaluasi moratorium 2011 kondisinya ternyata banyak ABK yang formalitas,” ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak pemda yang cenderung hanya mengusulkan jumlah kekurangan pegawai tanpa mempertimbangkan kondisi aparatur yang ada.

Padahal yang juga penting adalah mempertimbangkan kompetensi pegawai yang ada saat ini. Dengan cara ini, rekrutmen CPNS nantinya benar-benar berpijak pada kebutuhan instansi, bukannya justru menjadi beban di kemudian hari.

Melihat kondisi tersebut, tandas Lina, kemampuan anggaran daerah mutlak dipertimbangkan secara matang. Dia mengungkapkan, selama ini tidak sedikit daerah memaksa membuka rekrutmen tetapi memiliki rasio belanja pegawai yang lebih dari 50 persen. Kondisi ini jelas akan berdampak pada pembangunan di daerah. “Ada daerah yang tidak bisa mengontrol belanja pegawainya hingga mencapai 70 persen. Sisa 30 persen ini mau pembangunan apa yang dilakukan?

Jadi harus diprioritaskan belanja pembangunannya,” tegas dia.

Lina juga meminta KemenPAN-RB secara cermat memverifikasi usulan formasi dari pemda ataupun instansi pusat.

Jangan sampai ada juga jual beli dalam penetapan kebutuhan.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja sebelumnya mengungkapkan,

KemenPAN-RB mengusulkan kuota CPNS untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai tahun 2018.

Setiawan mengatakan angka 250.000 merupakan kuota maksimal yang mungkin dibuka. Pasalnya pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun. “Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaanya. Artinya tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya, “ jelas dia.

Pihaknya berjanji akan melakukan seleksi secara selektif usulan daerah. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak membebani belanja pegawai.

Kalangan DPR meminta pemerintah memegang komitmennya untuk menyeleksi CPNS secara ketat dan transparan. Ini perlu menjadi perhatian di sejumlah daerah masih ditemukan kasus dugaan calo CPNS atau modus penipuan CPNS lainnya. “Rekrutmen harus terbuka dan transparan. Tapi sebaiknya pemerintah memikirkan nasib K2 (honorer tak diupah APBD/APBN) yang jumlahnya sekitar 400 ribuan orang. Itu jangan dilupakan. Bisa saja skemanya dibagi dua antara jalur umum dan yang khusus K2,” pinta anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi.

Anggota Komisi II DPR lainnya Amirul Tamim meminta rekrutmen seleksi CPNS harus dibuat sistem online yang komprehensif. Dia juga mendorong pemerintah memberi peluang honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS. (h/ben)

Belasan ........................................... Dari Halaman. 1 perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring pembentukan Perda itu, Pemprov juga melakukan inventarisir terhadap aset yang masih bermasalah tadi. Ke depan setelah adanya Perda, pengelolaan aset akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Tujuannya agar pendapatan daerah melalui sektor ini bisa lebih maksimal,”ujarnya.

Lanjut Wagub, salah satu hal yang selama ini membuat aset Sumbar masih bermasalah dikarenakan dalam pengelolaannya masih banyak tanah milik Pemprov yang belum bersertifikat serta belum dibaliknamakan.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano menuturkan, DPRD dan Pemprov menginginkan semua aset yang selama ini dimiliki bisa diberdayakan. Sehingga nantinya bisa mendatangkan pemasukan untuk daerah. “Maka dari itu sekarang pemerintah daerah turun tangan mengiventarisir aset yang ada, dan menyusun aturan untuk pengelolaannya,” pungkas Arkadius.

Ketua Fraksi gabungan PDIP, PKB dan PBB, DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman sangat mendukung pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik daerah yang drafnya telah disam-

paikan ke DPRD. Ia menilai, tentunya akan sangat membantu dalam menertibkan aset milik daerah. “Dengan adanya perda tentang pengelolaan aset daerah, setiap pengelolaan aset akan dapat lebih terarah,” tukasnya.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Hanura, Taufik Hidayat menegaskan, jangan ada lagi celah untuk bermain dalam hal pengelolaan aset dan jasa yang mengakibatkan masyarakat rugi. “Semua aturan yang dibuat harus berpihak pada masyarakat. Sehingga tidak ada celah dilakukannya pelanggaran,” tegas Taufik. (h/len)

MK Tidak........................................ Dari Halaman. 1 melegalkan perbuatan seksual sejenis “Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), apalagi dikatakan melegalkannya,” ujar Fajar m elalui keterangan tertulisnya, Senin (18/12).

Fajar mengatakan, dalam permohonan tersebut, pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut.

Sementara, terhadap pokok permohonan, seluruh hakim konstitusi mempunyai perhatian yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan Pemohon.

Namun, lima hakim berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya.

“Sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah ‘criminal policy’ yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden,” kata Fajar.

Fajar menegaskan, putusan MK pada substansinya memberikan pemaknaan terhadap suatu norma undang-undang, baik memperluas atau mempersempit norma tersebut. Meski demikian, hal itu terbatas pada undangundang yang bukan mengubah sesuatu yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, yang berakibat seseorang dapat dipidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.

“Karena kami concern terhadap fenomena sosial yang dikemukakan oleh Pemohon dalam putusan itu, Mahkamah sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut,” papar Fajar.

Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/ PUU-XIV/2016 diajukan oleh seorang pegawai negeri sipil, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.

Pemohon dalam gugatannya meminta pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan.

Terkait Pasal 285, pemohon meminta MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki.

Sementara, pada Pasal 292, pemohon meminta dihapuskannya frasa “belum dewasa”, sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana.

Selain itu, homoseksual harus dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik belum dewasa atau sudah dewasa. Dalam putusannya, MK menilai dalil para pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum karena pada prinsipnya permohonan pemohon meminta Mahkamah memperluas ruang lingkup karena sudah ti dak sesuai dengan masyarakat.

Hal itu berakibat pada perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsepkonsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana.

Artinya, secara substansial, pemohon meminta MK merumuskan tindak pidana baru yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga angkat bicara terkait hal itu.

Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menegaskan bahwa MK menolak memberikan perluasan tafsir ketiga pasal seperti yang dimohonkan oleh pemohon.Ia menegaskan, sebagai lembaga yudikatif, MK tak memiliki wewenang untuk membuat norma hukum baru. “Yang kurang paham, menuding MK membuat vonis membolehkan zina dan LGBT. Yang benar MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP, bukan membolehkan atau melarang. MK memang tak boleh membuat norma,” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, me-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

ngatur untuk membolehkan atau melarang suatu perbuatan merupakan ranah legislatif atau pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR. Dalam putusannya, lanjut Mahfud, MK m enolak memberikan tafsir sebab hal itu sudah diatur secara jelas dalam KUHP. “Mengatur untuk membolehkan atau melarang sesuatu itu adalah ranah legislatif, bukan ranah yudikatif. MK menolak memberi tafsir karena sudah diatur jelas di KUHP. Zina tetap dilarang. Di dalam RUU-KUHP yang sekarang hampir diundangkan itu sudah diatur d engan lebih tegas,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono. Menurutnya, harus dipahami bahwa kewenangan MK adalah sebagai negative legislator bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang atau positive legislator.

Ketika menyangkut norma hukum pidana, MK dituntut untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Pengujian pasal 284, 285 dan 292 KUHP, Supriyadi, pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu. “Hal itu tidak dapat dilakukan oleh MK karena merupakan bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang dimana pembatasan demikian sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 adalah kewenangan ekseklusif pembuat u ndangundang,” kata Supriyadi.

Hakim MK Maria Farida mengatakan, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. Menurut Maria, MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana. “Produk hukum pidana lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana pembentuk undang-undang. MK tidak boleh masuk wilayah politik hukum p idana,” tutur Maria dalam sidang pleno di gedung MK, Kamis lalu. (h/ben)  Layouter: Irvand

8

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

PENDIDIKAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RATUSAN SISWA SLB IKUT BAGIAN

Kadisdikbud Buka Program Tahfiz Alquran SMPN 1 BUKITTINGGI, HALUAN — Kepala Disdikbud Kota Bukittinggi, Melfi Abra membuka kegiatan program tahfiz Quran di Aula SMPN 1 Bukittinggi, Rabu (13/12). Dalam sambutannya, pihaknya memberikan apresiasi kepada Kepala SMPN 1 Bukittiggi beserta majelis guru yang telah melaksanakan program tahfiz ini. Untuk menghafal Alquran, jelasnya, sangat tepat diberikan kepada anak-anak sejak usia dini.

“Agar kegiatan ini lebih mencapai sasaran, peran orangtua sungguh diharapkan.

Orangtua sejatinya memotivasi anak-anak, agar tekun mengulang kembali bacaan Alquran di rumah,” jelas Melfi dihadapan pelajar yang mengikuti program tahfiz dan orangtua.

Pemko, sambung Melfi, sangat menaruh perhatian kepada pelajar yang hafal Alquran, karena pelajar yang hafal Alquran, bicaranya lebih santun, lebih ramah dan memiliki karakter yang mumpuni.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Bukittinggi, H Yusrizal dalam keterangannya menyebutkan, kegiatan tahfiz Alquran tersebut diikuti sebanyak 26 peserta. Untuk menguji hafalan pelajar itu, didatangkan Ustadz Hamdi, STq dari Kementerian Agama (Kemenag) Bukittinggi.

“Pelajar yang berhasil dan lulus dari munaqasah tajidul Alquran ini, akan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenag Bukittinggi,” katanya.

Yusrizal menambahkan, kegiatan program tahufiz Alquran mendapat dukungan positif dari orangtua pelajar dan para alumni.

Untuk itu, tahun 2018 mendatang akan diwujudkan kelas khusus tahfiz dan pendirian rumah tahfiz yang digagas oleh alumni.

Selanjutnya, pengawas SMPN 1 Bukittinggi, Durmansyah Hasan mengatakan, kegiatan program tahfiz ini baru pertama kali dilaksanakan oleh SMP Negeri. Biasanya program tahfiz Alquran ini hanya digelar oleh SMP Islam. Tetapi, kali ini sekolah negeri yang mempelopori. Untuk itu, ia memberikan dukungan agar program ini tetap berlanjut dan orangtua berkontribusi untuk memotivasi anaknya, agar mengulang kembali hasil bacaannya di rumah. Sehingga pepatah Minang “Apa kaji dek baulang, pasa jalan dek batampuah” tidak hanya sekedar ungkapan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. (h/wet)

KADISDIKBUD Melfi Abra foto bersama dengan pezerta tahfiz Alquran usai membuka acara tersebut di SMPN 1 Bukittinggi, Rabu (13/ 12). IST

Kemenpora Apresiasi Pekan Olahraga ABK BUKITTINGGI, HALUAN — Pekan Olaharaga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) se-Kota Bukittinggi yang digelar dari tanggal 16 sampai 18 Desember 2017, mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI.

SERAHKAN PLAKAT — Ketua Panitia Pelaksana Pekan Olaharaga ABK se-Kota Bukittinggi, Dedi Fatria menyerahkan plakat pekan olahraga kepada Kabid Olahraga Disabilitas Kemenpora, Ismun Dwikaryati Ningsih di Gor Bermawi Gulai Bancah Bukittingi, Senin (18/12). GATOT

SDN 06 PULAI ANAK AIA

Gelar Program Sarapan Pagi Bersama BUKITTINGI, HALUAN — Sebagai salah satu sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Nasional, SDN 06 Pulai Anak Air di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Yurneli, terus melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tersebut.

Menurut Kepala SDN 06 SDN Pulai Anak Air, Yurneli, saat ini pihaknya tengah menggiatkan program sarapan pagi bersama.

Program tersebut merupakan hasil koordinasi pihak sekolah dengan puskesmas setempat.

Program tersebut dilaksanakan, sambung Yurneli, juga disebabkan oleh jam masuk pagi yang tergolong cukup cepat di SDN 06 Pulai Anak Air, yakni pukul 06.55 WIB. Hal tersebut membuat kebanyak murid tidak sempat sarapan di rumah.

“SDN 06 Pulai memberlakukan jam masuk pada pukul 06.55 WIB. Hal tersebut dikarenakan, SDN 06 Pulai Anak Air terletak di pinggir jalan raya dan persimpangan. Pada pagi hari, di jalan depan sekolah selalu padat dan ramai kendaraan. Untuk menghindari keramaian dan menyiasati agar murid aman, tidak terjebak macet dan telat ke sekolah, SDN 06 Pulai memberlakukan jam masuk pagi sekali,” jelas Yurneli.

Selain itu, jelas Yurneli, program sarapan pagi bersama

LINGKUNGAN SDN 06 Pulai Anak Air yang rindang. Saat ini SDN 06 Pulai Anak tengah melakukan persiapan untuk meraih Adiwiyata Mandiri. WETRIZON

yang mengharuskan murid untuk selalu membawa bekal dari rumah itu, dilaksanakan juga untuk membiasakan sarapan pagi bagi para murid.

“Sebelumnya, masih banyak murid yang tidak sarapan pagi di rumah. Hal tersebut membuat mereka kurang fokus dalam menerima pelajaran, bahkan ada di antara mereka yang tiba-tiba sakit karena ti dak sarapan,” katanya.

Kegiatan sarapan pagi bersama di sekolah, jelas Yurneli, juga mendukung program adiwiyata di sekolah, di mana

Tim Monev LPMP Sumbar Kunjungi Disdikbud

KETUA Dewan Pendidikan Bukittinggi, Zulkifli Johneva menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan kepada tim monev dari LPMP Sumbar di ruang pengawas Disdikbud Bukittinggi, Kamis (14/ 12) lalu. IST

BUKITTINGGI, HALUAN — Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar mengunjungi Disdikbud Kota Bukittinggi, Kamis (14/12) lalu.

Kedatangan tim monev tersebut disambut oleh Koordinator Pengawas Sekolah dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, Zulkifli Johneva (Dewan Pendidikan) dan Ade Mulyani www.harianhaluan.com

(Bappeda) Kota Bukittinggi.

Pimpinan rombongan Harneli mengatakan, maksud kedatangan timnya ke Kota Bukittinggi adalah untuk melakukan pemantauan Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME) terhadap pengembangan sekolah model.

Sebelumnya, kata Harneli, kepala sekolah model yang ditetapkan Kadisdikbud Kota Bukittinggi telah mengikuti workshop

LPMP Sumbar di Padang beberapa waktu lalu. Untuk mengetahui perkembangan sekolah model itu, dalam upaya mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan monev.

“Jika ditemukan hal-hal yang masih kurang dalam pencapaian delapan SNP perlu dimotivasi.

Aspek-aspek yang telah baik, perlu penguatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bukittinggi, Zulkifli Johneva kepada tim monev dari LPMP menjelaskan, tim penjaminan mutu pendidikan daerah telah melakukan pembinaan terhadap sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah model.

Sekolah model juga telah melakukan sosialisasi atau pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain dalam upaya memenuhi capaian delapan SNP tersebut. “Sekolah model telah melakukan kegiatan sosialisasi, seperti yang ditetapkan oleh pihak LPMP Sumbar. (h/wet)

dengan program ini produksi sampah di sekolah jadi berkurang. “Jika murid sudah sarapan pagi, otomatis jajan mereka jadi berkurang, sehingga sampah juga berkurang,” ucapnya.

Saat ini, terang Yurneli, pihaknya juga tengah melakukan persiapan untuk meraih Adiwiyata Mandiri pada tahun 2018 mendatang. “Saat ini kita juga sedang fokus membimbing 10 sekolah di Kota Bukittinggi untuk meraih adiwiyata tingkat kota. Hal itu, merupakan salah satu syarat wajib untuk sekolah Adiwiyata Mandiri,” ucapnya. (h/wet)

Pekan olahraga tersebut diikuti ratusan siswa SLB seKota Bukittinggi, yakni SLB Khusus Autis Al Ikhlas, SLB Al Azhar, SLB Autisma YPPA, SLB Permata Bunda, SLB Karakter Mandiri, SLB Restu Ibu dan SLB Negeri 1 Bukittinggi. Adapun cabang olahraga yang d iperlombakan dalam pekan olahraga tersebut, yakni atletik, bocce, bulu tangkis, tenis meja.

“Kami memberikan apresisiasi kepada panitia pelaksana dan penyelenggara, yang telah mengelar kegiatan pekan olaharaga anak berkebutuhan khusus se-Kota Bukittinggi. Kegiatan ini telah memberikan ruang kepada anak berkebutuhan khusus dalam menggali potensi yang mereka miliki,” ujar Kabid Olahraga Disabilitas Kemenpora, Ismun Dwikaryati Ningsih, ketika menutup kegiatan tersebut di Gor Bermawi Gulai Bancah Bukittingi, Senin (18/12).

Diakuinya, ABK memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya dan memiliki kemampuan yang sangat baik di beberapa bidang, seperti kemampuan mereka di bidang olahraga, bermain musik, menggambar, komputer dan kemampuan lainnya. Bahkan kemampuan intelektual yang dimiliki ABK ada di atas rata-rata, sehingga beberapa anak mampu menyelesaikan pendidikannya sampai pada jenjang perguruan tinggi.

Untuk itu, katanya, kepada orangtua dituntut untuk mampu mengenal dan menggali setiap potensi yang dimiliki anak, serta berusaha untuk mengatasi berbagai kekurangan dan keterbatasan pada diri anak berkebutuhan khusus. Karena saat ini kebutuhan khusus sudah disandingkan dengan disabilitas, yang intinya sebenarnya sama.

“Kami merasa bangga masih banyak teman-teman di provinsi dan di kabupaten/ kota yang masih peduli dengan disabilitas. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya pekan olaharaga ABK seKota Bukittinggi. Semoga stimulan yang kami berikan dapat menjadi rangsangan bagi daerah untuk menganggarkan kegiatan berkebutuhan khusus dan disabilitas,” ungkap Dwikaryati.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pekan Olaharaga ABK, Dedi Fatria mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan dipersiap-

kan hanya dalam waktu 15 hari. Dan kegiatan yang dilaksanakan cukup memberikan warna baru, bagi pihaknya selaku pengelola anak berkebutuhan khusus di Bukittinggi.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kemenpora yang telah memfasilitasi kegiatan ini secara penuh. Karena pekan olahraga ABK se-Kota Bukittinggi yang kami selenggarakan, difasilitasi langsung oleh Kemenpora. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemko Bukittinggi atas jalinan kerja sama dan batuan yang diberikan, sehingga kegiatan yang kami laksanakan dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Dedi Fatria, yang juga selaku Ketua Yayasan SLB Khusus Autis Al Ikhlas Garegeh.

Dedi Fatria menjelaskan, pekan olaharaga ABK seKota Bukittinggi yang digelar dari tanggal 16 sampai 18 Desember 2017, dilaksanakan di sejumlah tempat dengan waktu yang berbeda.

Seperti lomba atletik dan bocce dilaksanakan di Lapangan Atas Ngarai pada Sabtu (16/12). Sedangkan lomba bulu tangkis dan tenis meja dilaksanakan, Minggu (17/12) di Sport Hall Atas Ngarai dan Aula SMPN 4 Bukittinggi.

“Untuk acara penutupan juga digelar lomba hantaran dan penampilan anak berkebutuhan khusus se-Kota Bukittinggi. Dalam kegiatan penutupan juga diumumkan para pemenang lomba, sekaligus diberikan medali dan penghargaan,” ujar Dedi Fatria yang juga merupakan anggota DPRD Bukittinggi dari fraksi PPP. Terpisah, Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Irman memberikan penghargaan yang tinggi atas terlaksananya pekan olahraga ABK se-Kota Bukittinggi. Bahkan atlet-atlet dari anak berkebutuhan khusus sudah banyak yang meraih prestasi dalam berbagai iven, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Bahkan ada yang sudah berjaya di luar negeri.

“Atlet kita dari anak berkebutuhan khusus pernah meraih emas di cabang tenis meja dan bulu tangkis tingkat nasional. Prestasi yang mereka raih itu, tentunya berkat pembinaan dari kita semua, serta pihakpihak yang peduli olahraga,” ujar Irman. (h/tot)

Jaga Lisan dan Bicara MU!!!!!

OLEH: DRA EMI DASWATI Guru PAI SD Negeri 01 Ladang Cakiah

MANUSIA merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna, memiliki organ tubuh, akal dan perasaan. Setiap yang dimiliki oleh manusia memiliki fungsi yang berbeda. Lidah berfungsi sebagai alat ujar. Manusia mengunakan lidahnya untuk berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan menggunakan lidah.

Setiap kata yang keluar dari mulut bukan lagi menjadi milik sendiri, kata-kata tersebut sudah menjadi milik orang lain atau lawan bicara kita. Jadi, hendaknya sebelum mengeluarkan katakata seharusnya berfikirlah ter-

lebih dahulu, karena setiap kata memiliki makna tersendiri.

Lidah seperti pisau, yang dapat menolong atau melukai pemiliknya. Pisau jika digunakan oleh dokter ketika operasi itu sangat membantu, tapi jika pisau digunakan oleh seorang penjahat itu bisa melukai atau menyakiti. Fisik yang terkena pisau pasti akan terasa sakit, bahkan meninggalkan luka dan bekas. Begitu juga dengan lidah jika berkata dengan baik, maka perkataan kita bisa sebagai penghibur, tetapi sebaliknya jika perkataan kita salah itu bisa menyakiti, lebih sakit dari dilukai oleh pisau.

Ada beberapa kesalahan lisan ketika berucap yang tidak disadari yang pertama, mencela suatu kejadian yang merupakan kehendak Allah. Lidah ini begitu mudah mengucapakan perkataan seperti “aduh!! Hujan lagi, hujan lagi!. Mencaci angin, hujan, waktu pada dasarnya telah mencaci, menganggu dan menyakiti yang telah menciptakan  Redaktur: Nasrizal

dan mengatur mereka semua, yaitu Allah Ta’ala.

Kesalah lisan yang kedua, sering berdusta. Dusta sering dilakukan, seperti contoh ketika seorang anak menangis maka si ibu spontan mengatakan “iya,ya, nanti mama belikan coklat di warung. Sekarang jangan nagis lagi”. Setelah anaknya diam, si ibu tidak membelikan coklat.

Hal ini sudah mengajarkan berdusta kepada si anak. Jadi jangan salahkan jika si anak sering berdusta kepada orangtuanya sampai mereka dewasa nanti.

Namun, seseorang juga bisa ditinggikan derajatnya dengan lisanya. Ketinggian derajat diperoleh jika lisan selalu diarahkan pada perkara kebaikan, di antaranya dengan berdoa, membaca Alquran, berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan kata lain, ketinggian derajat bisa diperoleh dengan mengarahkan lisan pada perkara-perkara yang diridhoi Allah. (*)  Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

9

PASAR RAYA DITATA

Jalan Sandang Pangan Dikosongkan PADANG, HALUAN — Penataan Pasar Raya Padang setelah selesainya pembangunan pasar inpres mulai dilakukan. Petugas Dinas Perdagangan Kota Padang mulai melakukan pembersihan dan pengosongan di sejumlah kawasan di Pasar Raya Padang mulai Minggu (17/ 12) sore.

Pembersihan dimulai disepanjang Jalan Sandang Pangan mulai dari samping kantor Balai Kota lama hing-

ga ke samping Padang Theatre. Gotong royong mulai dilakukan hingga pengosongan kawasan.

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal menyebutkan, pembenahan dan penataan pasar dilakukan secara bertahap. Mulai dari membuka lapak dagangan, pemindahan, pengosongan hingga pembersihan lahan target.

“Saat ini tahapnya di sepanjang Jalan Sandang Pangan dulu. Hal tersebut seiring dengan selesainya

drainase dan sejumlah pengerjaan yang selama ini mengganggu. Target kita akan mengosongkan jalan supaya bisa dilewati kendaraan. Kemudian, sebelah dari ruas jalan akan kita fungsikan sebagai parkir kendaraan,” terangnya pada Haluan.

Di jelaskannya, pembersihan serta penataan diperkirakan akan

memakan waktu sekit ar dua hari. Kemudian, akan b er lanj ut ke penataan parkir dan pembersihan kawasan lainnya.

“Sebagian besar pedagang yang berada di Jalan Sandang Pangan tersebut merupakan pedagang di Inpres II, III dan IV. Masingmasing nya kota pindahkan ke tempat yang seharusnya sehingga tempat tersebut

kosong dan pedagang tetap bisa berjualan,” tambah Endrizal.

Sementara itu, penataan juga akan berimbas ke pedagang buah. Sejumlah pedagang buah juga akan ditata kembali dan disatukan pada satu tempat.

“Kita akan mengelompokkan pedagang sesuai dengan dagangannya. Hal tersebut bertujuan supaya

jelas dan pengunjung tidak pusing dengan tujuannya.

Namun tentu saja semuanya bertahap,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengerjaan goro dilanjutkan ke dalam pasar Inpres dimana tempat yang akan dihuni pedagang. “Semuanya kita bersihkan supaya bisa ditempati dan segera mungkin bisa tertata,” pungkasnya. (h/win)

PASAR DITATA— DITATA—Penataan Pasar Raya Padang mulai dilakukan. Sejumlah petugas Dinas Perdagangan bergitong royong membersihkan beberapa titik, mulai dari Jalan Sandang Pangan, depan Pasar Inpres, hingga ke dalam gedung Pasar Inpres, Minggu (17/12) siang. WINDA

PENGAMAT NILAI ITU PENYIMPANGAN

22 Mobnas DPRD Belum Dikembalikan PADANG, HALUAN—-Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan.

Sesuai PP 18 tahun 2017, anggota dewan mendapat tunjangan transportasi.

Besarannya, sesuai keuangan daerah masing-masing.

Dengan tunjangan itu, anggota dewan tidak lagi memakai Mobnas yang selama ini mereka gunakan dan harus dikembalikan ke pemerintah.

“Apabila tunjangan transportasi sudah diterima, tindakan anggota dewan itu sudah bagian dari tindak korupsi. Untuk itu, Sekda agar memberikan peringatan” ujarnya.

Dikatakannya, bisa saja anggota dewan itu luput memahami aturan hukum, karenanya sebaiknya diberi peringatan. Kalau peringatan sudah ada dari Sekda kemudian diabaikan, jelas modus kesengajaan. “Semakin duduk pelanggaran hukumnya,” katanya.

Dikatakannya, aparat hukum juga dapat mem-

www.harianhaluan.com

berikan peringatan. Termasuk, masyarakat juga memiliki hak.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan. Ia setuju, ada pembelajaran kepada yang sengaja mengabaikan aturan perundang-undangan. ”Masih menggunakan fasilitas, tapi juga menerima tunjangan, berarti ada dua mata anggaran yang digunakan,” pungkasnya.

Hingga Senin (18/12), masih ada Anggota DPRD Kota Padang, Mantan Ketua DPRD Kota Padang periode 2014-2019 dan Mantan Ketua DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 belum memulangkan Mobnas.

Sekretariat Pemko Padang, sudah melayangkan surat ke DPRD Kota Padang beberapa waktu lalu.

Mobnas yang telah diserahkan ke pengelola barang sebanyak 10 unit, dari 32 unit Mobnas yang digunakan Anggota DPRD Kota Padang (termasuk didalamnya kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh Mantan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang).

Jika yang bersangkutan tidak menyerahkan Mobnas, maka pencairan tunjangan

Ilustrasi

transportasi ditangguhkan sampai yang bersangkutan menyerahkan mobnas yang dikuasainya kepada Pengguna Barang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, sesuai PP 18 tahun 2017 anggota dewan yang menggunakan Mobnas segera dikembalikan.

“Kami telah menyurati anggota dewan yang mengunakan Mobnas, agar mengembalikan sesuai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan, karena ini adalah aturan dari pusat untuk seluruh wakil rakyat se Indonesia diluar unsur pimpinan dewan,” ungkapnya.

 Redaktur: Afrianita

Setdako Padang Asnel mengatakan, untuk penarikan Mobnas yang dipakai anggota dewan sudah dilayangkan surat ke Sekretaris DPRD Kota Padang untuk dilaksanakan.

Mobnas anggota dewan yang belum dikembalikan yakni, Toyota Inova BA 1595 B, Toyota Rush BA 1810 BA, Suzuki Apivi BA 1327 B, Kijang Inova BA 2757 JO, Suzuki Apivi BA 1809 B, Toyota Rush BA 1318 B, Toyota Rush BA 2765 JO, Toyota Avanza BA 1835 AA, Toyota Rush BA 1335 B, Honda CRV BA 1965 AD, dan Toyota Rush BA 2779 JO.(h/ade)

 Layouter: rAHMI

10

PADANG

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

IDENTIK SAAT PERAYAAN TAHUN BARU

DPRD Minta Pemko Larang Petasan LSM Meja Putih Khitan 800 Anak PADANG, HALUAN — Walikota Padang H. Mahyeldi, SP mengapresiasi pelaksanaan khitanan massal yang dilaksanakan LSM Meja Putih Saiyo di Kantor KAN Pauh Limo Kecamatan Pauh, Minggu (17/12) kemarin.

Apalagi, acara ini telah dilaksanakan untuk yang ke-10 kalinya.

“Mari kita bangkitkan lagi tradisi lokal ini. Masyarakat Pauh punya cara khas dalam pelaksanaan khitan,” ujar Mahyeldi usai mengunjungi khitanan massal tersebut.

Dijelaskannya, dikemasnya pelaksanaan khitanan massal sesuai dengan tradisi yang sudah ada dulunya, tentunya akan menjadi potensi pariwisata adat dan budaya. “Ini suatu cara dalam mambangkik batang tarandam. Kita berharap daerah lain pun mengangkat potensi daerahnya masingmasing,” ungkap Mahyeldi.

Walikota Padang mengucapkan terimakasih kepada LSM Meja Putih Saiyo yang telah ikut serta dalam mensukseskan program-program Pemkot Padang. Kegiatan ini sangat membantu dan meringankan beban masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Khitanan Massal LSM Meja Putih Saiyo, Ramlan Sani, mengatakan, sekitar 800 anak telah dikhitan sejak kegiatan ini dilaksanakan selama sepuluh kali.

“Acara ini merupakan tradisi sosial dan iven budaya yang dilaksanakan setiap tahun.

Kali ini diikuti sekitar 150 anak,” terang Ramlan. (h/ita)

PADANG, HALUAN—-Jelang HALUAN— perayaan tahun baru 2018, semakin terasa. Seperti diketahui, malam tahun baru identik dengan kembang api, musik, makanan dan minuman beralkohol serta pesta hiruk-pikuk yang menjadi bagian dari perayaan itu sendiri.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi Senin (18/12) berharap, pemerintah membuat peraturan tentang larangan main petasan.

“Harus ada aturan, tidak

boleh main petasan pada perayaan hari besar terkecuali seizin wali kota, ini harus ditaati pada malam perayaan tahun baru,” ujarnya.

Pemerintah Kota Padang

melalui Satpol PP, harus menegakkan aturan dengan melakukan penertiban dan penindakan bagi pelanggarnya.

“Kami berharap perayaan malam tahun baru tetap berjalan semarak, tapi t ertib.

Karena, untuk kenyamanan bersama,” tuturnya.

Kemeriahan yang berlebihan, dengan bunyi-bunyi petasan tidak patut dilaksanakan pada malam tahun baru.

“Kami tidak melarang war-

ga untuk merayakan tahun baru secara semarak, tapi perlu diingat perlu menjaga ketertiban, ketenangan, dan kenyamanan bersama, tidak perlu pesta kembang api yang berlebihan atau bunyi-bunyian petasan yang membisingkan,” tegasnya.

“Tentunya kalau sudah ada aturan dan payung hukumnya tentang larangan mercun atau petasan, sebagai masyarakat harus patuh,” ujarnya.

SMKN 11 Kuranji Segera Berdiri PADANG , HALUAN — Harapan masyarakat Kuranji khususnya bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) diyakini bakal segera terwujud.

Meskipun saat ini suda—h diakomodir melalui adanya SMKN 3 Padang filial atau kelas jauh yang memanfaatkan gedung SDN 35 Jalan Simpang Akhirat Bukit Napa Kuranji. Di sekolah tersebut saat ini terdapat sebanyak 280 murid SMKN 3 khususnya yang berdomisili di wilayah Kuranji dan sekitarnya. Hal ini demi mengakomodir siswa agar tidak jauh lagi bersekolah ke SMKN 3 Jl. Jenderal Sudirman No 11.

Menyikapi itu, Pemerintah Kota Padang sudah mulai memfasilitasinya sejak beberapa tahun lalu. Sehingga lahirlah wacana untuk didirikannya sebuah SMK yaitunya SMKN 11 di Kuranji. Namun untuk ini, membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Termasuk bersama tokoh masyarakat khususnya Pemko Padang melalui OPD terkait dalam mendukung penyediaan sarana seperti tanah tempat didirikannya sekolah tersebut nantinya.

Senin (18/12), Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran meninjau lokasi rencana didirikannya sekolah. Lokasi tersebut berada di jalan Kelok Kuranji berdekatan dengan Masjid Nurul ihsan. Dimana terdapat tanah warga seluas 3,5 hektare tanah dengan memiliki 3 buah sertifikat kepemilikan tanah.

Berdasarkan pantauan, para pemilik tanah didampingi sejumlah tokoh masyarakat menyatakan sepakat dan setuju rencana berdirinya SMKN di daerah itu.

“Kita sudah lama menginginkan adanya sebuah SMKN di Kuranji ini, demi mengakomodir aspirasi masyarakat yang hendak bersekolah di SMK Negeri dengan tidak jauh dari rumahnya. Upaya ini demi mengurangi biaya transportasi atau jarak yang terlalu jauh bagi siswa kita jika bersekolah ke arah pusat kota,” terang Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Padang Barlius di sela peninjauan.

Dikatakan Walikota, di samping selaku kewenangan Pemerintah Provinsi, pihaknya juga akan terus berupaya mengakomodir segala sesuatunya sehingga SMKN 11 Kuranji bisa secepatnya berdiri. (h/isr)

www.harianhaluan.com

PANTAI CAROLINE— CAROLINE—Pantai Caroline memiliki kharisma tersendiri. Pasir putih di tepi pantai ini semakin lengkap dengan pepohonan hijau yang berbaris dipinggirannya. Pantai di Sumatera Barat ini juga merupakan surga bagi Anda yang gemar surving. Ombaknya sangat menantang untuk ditaklukkan. IST

Pemerintah harus melakukan sosialisasi, agar pesan yang dimaksudkan sampai ke masyarakat. Jika perlu, pengawasan dan pengotrolan mesti dibuat hingga tingkat lingkungan.

Ia meminta, masyarakat tidak berlebihan merayakan pergantian malam tahun baru.

Demi kebaikan dan ket entraman lingkunan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan, malam tahun baru banyak orang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menghibur dirinya be serta keluarga atau teman-temannya.

Bahkan, hingga bermain kembang api.

Banyak hal, yang dilakukan oleh banyak orang pada malam tahun baru dari yang wajar hingga tidak wajar.

Namun, itu semua sia-sia dan tak memberi kontribusi bagi kemajuan negeri dan umat ini.

“Menurutnya, momen pergantian tahun baru bisa di lakukan dengan cara muhasabah, dan intropeksi diri.

Apa - apa yang telah dilewati, untuk kedepannya di tahun baru bisa lebih baik . Baik itu pekerjaan, hubungan silahturahim, terutama bagaimana diri sendiri bisa berpedoman atau evaluasi kesalahan, kekurangan yang di lakukan sebelumnya,” katanya.

“Masyarakat jangan menilai aneh, bila ada satu atau dua kalangan yang merayakan malam tahun baru dengan pengajian dan muhasabah. Hal seperti ini, sikap positif, bukan hura-hura yang menghabiskan biaya namun tak ada manfaatnya,” ujarnya.

Alangkah baiknya, dana besar yang dikeluarkan untuk merayakan malam tahun baru digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.(h/ade)

Pujasera Pantai Padang Kembali Ramai PADANG, HALUAN— Setelah s ebelumnya sempat “mengadu” kepada Walikota Padang, akhirnya pedagang yang menghuni Pujasera Pantai Padang mulai tersenyum senang. Sebab, tempat berdagang yang dulunya sepi pengunjung, kini mulai didatangi pembeli.

Pembeli mulai berdatangan ke Pujasera. Pembeli langsung duduk di kursi yang telah disediakan dan langsung me-

mesan makanan dan minuman.

Menu udang dan kepiting goreng serta mie rebus menjadi primadona. Pedagang pun bergegas menyajikannya kepada pengunjung.

“Lah mulai rami dari pado patang-patang (sudah mulai ramai dari sebelumnya),” ungkap Yanti, pedagang di Pujasera, kemarin.

Pedagang lain, In, juga berujar demikian. Setelah mengadukan nasibnya kepada

Walikota Padang seminggu lalu, tempat jualannya mulai didatangi pengunjung.

“Alhamdulillah lah, dari sabalunnyo (Alhamdulillah dari sebelumnya),” kata In sambil tersenyum.

Kepala Dinas Pariwisata Medi Iswandi membenarkan bahwa Pujasera sudah ramai dikunjungi pembeli. Perputaran perekonomian pedagang mulai bergerak. Medi pun ikut senang melihat kondisi terse-

but.

“Kita bersyukur, sejak beberapa hari ini kunjungan ke Pujasera sangat membaik dari sebelumnya,” tukas Medi.

Medi menyebut, hampir setiap hari pihaknya menempatkan personilnya di Pujasera.

Terlihat Kabid Destinasi, Wilman Muchtar, terus memantau kondisi terkini di Pujasera tersebut.

“Walikota sudah mengimbau kepada seluruh pegawai

beserta keluarga untuk meramaikan dan mengajak masyarakat lain agar berbelanja di Pujasera,” ujar Medi.

Seperti diketahui, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo telah mengimbau kepada seluruh pegawai di lingkup kerjanya untuk meramaikan Pujasera. Dengan berbelanja di Pujasera berarti telah ikut membantu Pemko Padang dalam menata pantai. (h/ita)

PRAKERIN DI SYTRON SINGAPURA

Masa Magang Siswa SMAK Diperpanjang PADANG, HALUAN — Dinilai cakap dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan, Hanesti Rezki, seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Analis Kimia (SMK-SMAK) Padang yang praktek kerja industri (prakerin) di Sytron, Pte.Ltd Singapore diminta untuk memperpanjang masa magangnya. Bahkan, setelah tamat nanti, dia dapat langsung bekerja di perusahaan yang termasuk ‘Raksasa Asia’ tersebut.

“Siswa kita yang magang di Sytron mendapat perhatian lebih karena kemampuan yang dimiliki. Bahkan salah satu siswa

yang prakerin di sana diminta langsung bekerja,” kata Kepala SMK-SMAK Padang, Drs. Nasir di ruangannya, Senin (18/12).

Dia menjelaskan, Sytron ,Pte.Ltd yang berbasis di Singapura merupakan mitra SMAK Padang melalui kesepakatan kerjasama rekruitment dan praktek kerja sejak 2015 lalu.

Seperti juga dengan beberapa perusahaan besar di dalam negeri SMAK Padang sudah menjalin kerjasama untuk serapan lulusan dan praktek kerja industri.

“Kerjasama terus kita tingkatkan, tidak saja dengan perusahaan besar tetapi juga

dengan kampus-kampus besar luar negeri seperti di Nanjing dan Guang Zu, Tiongkok,” sebut Nasir.

Sebelumnya, terang Nasir, siswa SMAK Padang lulusan tahun ajaran 2016/2017 bernama Fitri juga direkrut Sytron.

Saat ini bekerja di salah satu anak per usahaannya di Maroco.

“Semakin terbukanya kerjasama yang lebih luas dengan dunia industri tentunya ini sangat menggembirakan bagi SMAK Padang sebagai pendidikan vokasi industri yang menyediakan tenaga kerja berkompetensi,” urai Nasir.(h/vie)

Kepala SMAK Padang Drs. Nasir bersama Hanesti Rezki, siswa yang akan berangkat prakrerin di Singapura, serta Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Hubim. IST

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Rahmi

11

KAMPUS

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 RABIUL AKHIR 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HIMA FAKULTAS EKONOMI UNES

Motivasi Mahasiswa Berwirausaha PADANG, HALUAN— HALUAN—Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti gelar Seminar Motivasi dan Entrepreneur bagi mahasiswa, Sabtu (16/ 12). Dalam kegiatan ini dihadirkan dua orang dokter yang bergerak di bidang praktisi dan merupakan pengusaha muda.

Kampus UIII Terima Mahasiswa Baru JAKARTA, HALUAN — Kampus tersebut nantinya menjadi media promosi Islam moderat ala Indonesia kepada dunia internasional. Kampus yang dibuka khusus untuk program S2 dan S3 itu nantinya dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Lokasi pembangunannya berada di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Untuk pembangunan komplek kampus yang terdiri dari ruang kuliah serta asrama dosen dan mahasiswa, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sekitar Rp 400 miliar. ’’Tahun depan mulai tender pembangunan. Ditargetkan perkuliahan mulai berjalan 2019,’’ kata Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta Minggu (17/12).

Dia menuturkan, untuk tahap awal, kapasitas atau daya tampung kampus sekitar 200 sampai 250 orang dalam satu angkatan.

Pemerintah tidak bisa membuka lebih banyak karena pertimbangan jumlah dosen dan infrastruktur lain.

Kamaruddin mengatakan, nantinya para mahasiswanya dari Indonesia dan luar negeri.

Proses perkuliahan menggunakan bahasa Arab atau Inggris serta disediakan beasiswa oleh pemerintah.

Kamaruddin menjelaskan, mahasiswa dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) menjadi sasaran utama.

Kemudian juga mahasiswa dari negaranegara pecahan Uni Soviet. Selain itu juga mahasiswa dari kawasan ASEAN dan sekitarnya. Guru besar UIN Alauddin Makassar itu menuturkan, kampus UIII berperan untuk mempromosikan Islam Indonesia ke dunia. ’’Seperti kita pahami Islam di Indonesia itu moderat. Bukan Islam yang ekstrem atau radikal,’’ tuturnya. (h/jpn)

Kopertis Wilayah XIV Hanya Miliki Enam Dosen Asli Papua BIAK, HALUAN — Kopertis XIV Papua dan Papua Barat hingga akhir tahun 2017 ini masih kekurangan tenaga dosen yang merupakan warga asli setempat guna ditempatkan di 60 perguruan tinggi swasta di wilayah timur Indonesia itu.

“Dari 106 tenaga dosen yang saat ini mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta di wilayah ini hanya enam orang yang merupakan putra asli daerah ini,” kata Koordinator Kopertis XIV Papua dan Papua Barat, Dr Sueriel Mofu, M.Phil, saat dihubungi di Biak, pekan lalu.

Ia mengatakan dalam upaya memenuhi kebutuhan dosen orang asli Papua, pihaknya melakukan tiga opsi, diantaranya mengangkat ASN pemerintah alih lembaga yang memenuhi syarat akademik.

Opsi lain diajukan Kopertis XIV dalam upaya memenuhi dosen dari warga asli, menurut Sueriel Mofu, yakni merekrut dosen dengan klasifikasi magister (S-2) serta mengangkat program affirmasi sarjana (S-1) khusus orang Papua untuk selanjutnya diberikan beasiswa menempuh pendidikan.

“Kebutuhan dosen di wilayah Kopertis XIV Papua dan Papua Barat mencapai 381 orang. Jumlah ini sangat besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga akademik di sekitar 60 perguruan tinggi swasta,” ujar Sueriel Mofu. (h/bpp)

SEMINAR UNES — Pemateri sedang memberikan materi dan motivasi bagi peserta Seminar Motivasi dan Entrepreneur bagi mahasiswa, Sabtu (16/12) di Auditorium Universitas Ekasakti Padang. EBY

Kopertis Wilayah X Gelar Entrepreneurship Award I 2017 PADANG, HALUAN — Untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka jiwa kewirausahaan mahasiswa harus lebih ditingkatkan. Hal inilah yang diwujudkan oleh Kopertis Wilayah X, dengan melahirkan wirausahawan muda yang keluar sebagai pemenang dalam kegiatan Entrepreneurship Award I tahun 2017.

Pengumuman pemenang Entrepreneurship Award I dilakukan di Auditorium Universitas Baiturrahmah seiring dengan adanya kuliah umum kewirausahaan, Senin (18/12). Seluruh peserta yang hadir merupakan perwakilan dari beberapa kampus yang ada di cakupan Kopertis Wilayah X, Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.

Panitia kegiatan Entrepreneurship Award I tahun 2017, Dr Hendra Suherman, ST, MT mengatakan, kurang lebih enam bulan proses seleksi yang dimulai dari tahapan pendaftaran, seleksi proposal dan wawancara untuk mencari pemenang dalam kegiatan Entrepreneurship Award I ini.

“Antusias mahasiswa sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan Entrepreneurship Award I ini.

Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah proposal yang masuk yang merupakan hasil karya dari mahasiswa,” katanya.

Dikatakannya, dalam kegiatan Entrepreneurship Award I ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori usaha berjalan dan kategori Business Plan. Untuk setiap kategori di pilih 10 orang pemenang yang terdiri dari juara pertama hingga ketiga, dan harapa 1 sampai 7.

Lanjutnya, adanya kegiatan Entrepreneurship Award I ini, diharapkan menjadi salah satu

SUASANA saat berlangsungnya Entrepreneurship Award I tahun 2017 yang digelar Kopertis Wilayah X. EBY

langkah awal bagi mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa wirausahawan dalam setiap d iri mahasiswa. Sehingga, mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak berdesakan denan para pekerja lainnya.

“Adanya jiwa wirausaha dalam diri setiap calon sarjana, merupakan salah satu langkah awal bagi kesuksesan mereka.

Lulusan sarjana tidak lagi berharap dan berdesakan dengan para pelamar pekerjaan lainnya, namun ia bisa membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan orang lain,” ucapnya.

Koordinator Kopertis Wilayah X, Prof Herri mengatakan, tujuan utama kegiatan Entrepreneurship Award I ini ialah melahir generasi yang memiliki jiwa wirusaha. Generasi yang mampu memberikan inovasi dalam dunia lapangan pekerjaan dan menciptakan sesuatu yang baru, seiirng dengan kemajuan teknologi dan informasi.

“Melalui kegiatan ini dapat melahirkan wirausahawan baru dan menumbuhkan sikap, serta wawasan pengusaha dalam diri generasi bangsa, terutama bagi mahasiswa di cakupan Kopertis Wilayah X,” kata Herri pada Haluan.

Ia mengatakan, mahasiswa yang terpilih sebagai pemenang akan

tetap di monitor perkembangannya.

Sehingga, dengan adanya bantuan yang diberikan mampu membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja dalam berwirausaha.

“Suatu kebanggan bisa memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, bahwa berwirausaha itu sangat penting bagi mahasiswa.

Diantara 1000 peserta yang hadir, setidaknya 10 persen bisa menjadi seorang wirausahawan,”tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Haluan, pemenang untuk kategori usaha berjalan diraih oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, juara kedua dari STKIP PGRI Sumbar, dan juara ketiga di raih oleh perwakilan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang.

Sedangkan untuk kategori Business Plan, pemenang pertama merupakan perwakilan dari STKIP PGRI Sumbar atas nama Zelvi Septia Riyadi. Pemenang kedua dari Sekolah Tinggi Teknlogi Industri dan pemenang ketiga dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

Hadiah bagi pemenang pertama mendapatkan Rp25 juta, Juara kedua Rp10 juta dan juara ketiga Rp6 Juta.

Sedangkan untuk harapan 1-7 mendapatkan uang tunai sebesar Rp1 juta rupiah. (h/mg-eby)

Wakil Rektor III Universitas Ekasakti Padang, Mhamud R Bara mengatakan, melalui seminar motivasi dan Entrepreneur ini dapat mengembangkan jiwa wirausaha dalam setiap diri mahasiswa dan menciptakan sesuatu yang baru dalam dunia usaha.

“Kepada peserta seminar diharapkan mengikuti acara dengan sungguh-sungguh, sehingga memberikan dampak postif bagi kedupan di masa yang akan datang. Salah satunya, menjadi seorang pengusaha muda dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang,” katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya pemateri yang ahli di bidangnya, dapat memberikan motivasi bagi setiap mahasiswa untuk tetap melakukan inovasi dalam hal apapun. Sehingga, mampu memnjadi pribadi yang sukses dan berdedikasi untuk banyak orang.

Pemateri seminar dan Entrepreneur, Mr. Hendrinalsky mengatakan, dalam mengembangkan jiwa wirausaha atau menjadi seorang pengusaha dibutuhkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan energik. Sehingga, usaha yang dikembangkan memiliki nilai jual dan diminati banyak orang.

“Menjadi seorang mahasiswa itu harus kreatif, energik dan kaya, serta berpenghasilan sendiri. Men-

Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum PT PEKANBARU, HALUAN — Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau menyelenggarakan sharing dan edukasi inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi, pekan lalu.

Nota kesepahaman itu berisikan peningkatan kerja sama perpajakan melalui riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Kegiatan juga dilakukan sebagai bentuk perjanjian kerja sama DJP dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) tentang peningkatan kesadaran pajak melalui pembelajaran dan kemahasiswaan di pendidikan tinggi.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pangeran, Pekanbaru itu diikuti pimpinan dan perwakilan dosen mata kuliah wajib umum (MKWU) serta pengurus tax center perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Riau.

Dalam sambutan dan paparannya, Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Drs Jatnika Ak MBA, menyampaikan bahwa denyut nadi pembangunan Indonesia bersumber dari APBN yang 76 persennya ditopang dari penerimaan perpajakan. Namun kenyataannya selama tujuh tahun terakhir penerimaan pajak belum pernah tercapai. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan masih banyaknya potensi ekonomi yang belum tergali. Jatnika juga menambahkan bahwa tujuan kegiatan edukasi dan sharing inklusi kesadaran pajak ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang pajak dan bagaimana pembelajaran kesadaran pajak dalam perkuliahan sehingga dapat terwujud generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak.

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X (Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau), Prof Dr Herri SE MBA. tampil sebagai salah satu pembicara menjelaskan implementasi inklusi kesadaran pajak dalam proses pembelajaran yang dapat menggunakan berbagai metode agar lebih efektif untuk dipahami oleh peserta didik. Arah kebijakan Kemenristekdikti juga sangat beliau tekankan, agar inklusi kesadaran pajak d alam pendidikan tinggi sudah dijalankan di setiap kampus mulai tahun 2018.

Untuk kelancaran pelaksanaan inklusi kesadaran pajak dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi, materi kesadaran pajak telah diintegrasikan ke dalam kurikulum mata kuliah umum yang terdiri dari bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Katolik, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Budha dan pendidikan agama Kong Hu Chu. DJP bekerja sama dengan Ditjen Belmawa telah menerbitkan buku Kesadaran Pajak serta Buku Bahan Ajar untuk setiap mata kuliah MKWU tersebut.

Demikian disampaikan Trainer Inklusi Sadar Pajak, Dolly Wildan Hamdani dan Muhammad Arief. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Dr Kamaliah, SE MM CA yang memberikan testimoni dan pernyataan dukungan penuh serta komitmen dari tax center perguruan tinggi di Provinsi Riau untuk menyukseskan Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan tinggi. (h/*)  Redaktur: Atviarni

www.harianhaluan.com

jadi seorang pengusaha itu, tidak harus kaya dan memiliki modal yang banyak.

Namun, cukup dengan mengandalkan fikiran dan pertajam analisa,” ucapnya.

Ia mengatakan, menjadi seorang pengusaha harus bisa membaca peluang bisnis dan memiliki strategi yang cukup konkrit. Selain itu, juga harus banyak membaca. Sebab, terkadang fikiran dan ide itu, di dapat dari sesuatu yang telah di baca.

Sedangkan dr. Sri Ayu Widya Ningrum, M.M membahas mengenai proses kehidupan manusia yang semakin hari semakin menua dan melemahnya potensi yang ada dalam diri. Semakin bertambah usia, produktivitas kerja semakin berkurang.

Ia mengatakan, untuk menjalankan bisnis harus mempunyai cita-cita dan menerima tradisi budaya sosial dimana seseorang tersebut membuka usaha.

Selain itu, pengusaha harus mampu menyaring ide, menentukan tujuan, persiapan proyek, bentuk usaha dan meningkatkan pemasukan.

“Sebagai seorang calon pengusaha, harus memiliki tujuan dan rancangan yang jelas dalam usaha yang akan dikembangkan. Segala sesuatu yang tertata dan diracang dengan baik, akan memberikan hasil yang maksimal,” kata pengusaha wanita ini. (h/mg-eby)

 Layouter: Syamsul Hidayat

12

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Gedung Perpustakaan dan Arsip Masih Numpang PAYAKUMBUH, HALUAN — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, Zulind Kamal mengatakan, perpustakaan dan arsip berperan penting dalam suatu pemerintahan, karena itu perpustakaan dan arsip perlu dikelola secara serius. Selama ini masih banyak keterbatasan dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip di kota ini.

“Masih banyak keterbatasan dalam pengelolaan Arsip dan Perpustakaan yang kita hadapi selama ini diantaranya, masih belum adanya gedung depo arsip dan perpustakaan yang representatif. Dimana untuk saat ini, gedung yang digunakan masih milik Dinas Kesehatan dan DPRD Kota Payakumbuh, “ ungkap Zulinda.

Keterbatasan tersebut bukan penghalang untuk meraih prestasi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperoleh juara harapan III tingkat Nasional dalam bidang pengelolaan pustaka dan arsip, beberapa waktu yang lalu.

“Semoga, momen ini kita harapkan menjadi pemicu untuk maju serta mampu menjadi harapan kita bersama, supaya segera terwujud Payakumbuh yang lebih maju lgi untuk ke depannya,” ujar Zulinda Kamal.

Dikatakan, sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Payakumbuh mulai menerapkan peraturan tersebut. Tidak terkecuali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (h/zkf)

Alsintan Percepat Pengolahan Lahan LIMAPULUH KOTA, HALUAN - Dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Limapuluh Kota, para petani daerah ini didorong untuk mempercepat pengolahan lahan utamanya sawah, dengan menggunakan mesin bajak.

Dengan menggunakan mesin alat pertanian, selain bisa

mempermudah pekerjaan, juga diharapkan Indek Penanaman

(IP) padi akan bertambah.

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, Eky HP ketika dihubungi di kantornya, Sarilamak, Senin (18/12) mengatakan, selama ini Indek Penanaman padi di daerah ini

baru mencapai 2,1 kali per tahun, tapi dengan menggunakan mesin diyakini akan mampu mencapai IP menjadi 2,5 kali pertahun.

Karena itu, lanjutnya, perlu dilakukan dorongan kepada anggota kelompok tani untuk memberdayakan jasa alat

MOTIVASI PEMUDA — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi berbaur dengan ramaja dalam suatu acara beberapa waktu lalu.

mesin pertanian (alsintan) yang dimiliki kelompok maupun pihak lainnya dalam mengelola lahan sawah maupun kebun. “Sekarang ini sudah terdapat kelompok tani yang mengelola jasa penyewaan alsintan, sehingga petani akan sangat terb antu waktu dan tenaga,” ujar Eky HP. Selain itu, keltan pengelola jasa penyewaan alsintan bisa menambah pendapatan kelompok untuk berbagai keperluan, dalam mengembangkan usaha lain. Seperti yang dirintis salah satu Pokja jasa alsintan Bukik Ambacang, disalah satu nagari sudah mempunyai 3 mesin alat pertanian yang disewakan.

Satu unit mesin alsintan dikontrakkan ke pekerja Rp600 ribu per bulan, maka pekerja yang mencari order pengolahan sawah penduduk.

Diinformasikannya, di tingkat kabupaten terdapat 3 unit traktor roda empat untuk mengolah lahan kering untuk kebun singkong dan jagung, selain mampu meringankan pekerjaan petani dari segi waktu dan tenaga, juga sebagai PAD baagi Pemkab Limapuluh Kota. Sedangkan traktor roda empat lainnya berupa mesin panen gabah (combine harvester) satu unit. Selain itu ada mesin pemipil jagung (corn sheller) beberapa unit.

Beberapa jenis mesin alsintan tersebut, disewakan kepada petani dan bisa dipesan lewat petugas di kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan s etempat.

“Kita berharap supaya petani menggunakan mesin untuk meningkatkan indek pertanaman sekaligus meningkatkan produksi. S ehingga surplus beras Kabupaten Limapuluh Kota meningkat dari tahun ke tahun,” harapnya. (h/zkf)

ZUL

Irfendi Arbi Minta Pemuda Gelar Kegiatan Positif LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meminta generasi muda menggelar kegiatan positif. Karena remaja diera globalisasi semakin rentan terhadap pengaruh negatif termasuk ancaman penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminalitas.

“Untuk mengantisipasi kecendrungan penggunaan narkoba tersebut, para pemuda di daerah ini sangat diharapkan bisa meng-

gelar berb agai kegiatan yang positif, sehingga terhidar dari kenakalan remaja,” ungkap Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi kepada wartawan di Sarilamak, Senin (18/12).

Bupati juga mengapresiasi berbagai kegiatan positif seperti yang telah dilakukan para generasi muda disejumlah Nagari di Luak nn Bungsu ini. Diharapkan para pemuda disetiap nagari melakukan hal serupa.

“Kegiatan positif itu bisa saja berupa pertandingan sepak bola atau cabang olah raga lain yang kini banyak digelar pemuda nagari. Atau, mungkin juga berbagai perlombaan di bidang kesenian dan budaya,” ujarnya.

Selain untuk menjauhi narkoba, kegiatan positif itu juga dapat menjadikan generasi di daerah ini memiliki kreatifitas, keterampilan sekaligus menggali potensi dan telenta dalam diri

mereka yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya.

“Kita senantiasa mengingatkan generasi muda di daerah ini agar tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba dan tindakan negatif lainnya. Sebab, semua itu hanya akan menyebabkan mereka kehilangan masa depan,” papar putra Koto Tangah Simalanggang ini.

Upaya mengantisipasi ancamanan penyalahgunaan narkoba di

kalangan remaja itu, ulas Irfendi, merupakan tugas semua pihak yang peduli dengan masa depan generasi muda. Tidak saja pemerintah daerah, namun juga menjadi kewajiban para orang tua, ninik mmak termasuk para tokoh masyarakat serta pemerintahan nagari.

Dikatakan, untuk menyelamatkan para generasi dari berbagai pengaruh buruk di era globalisasi dewasa ini ,adalah tugas kita bersama. (h/zkf)

Tugu Adipura Payakumbuh Tak Terawat

TUGU Adipura sebagai salah satu ikon Kota Payakumbuh kini terlihat kusam. DADANG

www.harianhaluan.com

PAYAKUMBUH, HALUAN — Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah terbersih di Sumbar ini.

Buktinya saja, hampir setiap tahun, kota dengan berpenduduk sekitar 128 ribu jiwa itu selalu sukses untuk meraih pengharaan Adipura dari pemerintah pusat.

Bahkan, piala Adipura pun menjadi salah satu ikon terpenting di Kota Payakumbuh turut dibangun ditengah jalan pusat kota sebagai penanda kota bersih.

Replika piala Adipura tersebut, berukuran raksasa dan sama persis dengan bentuk serta warna dari piala Adipura dengan yang diterima

Pemko sebagai penghargaan kota bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tetapi, ikon Adipura yang mencerminkan Kota Payakumbuh sebagai kota bersih, malah tidak terawat sempurna. Tugu Adipura yang berada di jantung kota, mulai kusam. Cat dulunya berwarna kuning keemasan melekat pada dinding-dinding tugu yang didirikan oleh PT Semen Padang itu tidak segarang warnanya yang dulu.

Sekarang malah terlihat kusam dan tak menarik dipandang mata, catnya pun sudah ada yang meng-

galupas. Bahkan, pada malam hari, tugu Adipura gelap gulita tidak ada cahaya apalagi berasa di pusat pasar kuliner malam. Banyak masyarakat yang bicara, terutama penikmat pasar kuliner malam, tugu adipura sudah seperti sarang hantu yang ada di pusat kota.

Jeleknya tugu Adipura yang terdapat di pusat kota tersebut, juga diakui , Nasrul pendiri Asosiasi Pedadang Kaki Lima (APKL) Pasar Kuliner Malam Kota Payakumbuh. “Tugu Adipura tidak terawat lagi, ini harus menjadi perhatian serius Pemko Payakumbuh,” terang Nasrul pada Senin (18/12) siang.

Menurutnya, tidak hanya tugu Adipura saja yang tidak terawat, melainkan tugu Perjuangan yang ada di perempatan jalan Labuah Basilang dekat rumah dinas Bupati Limapuluh Kota malam terlihat seram.

“Ini yang harus dibenahi oleh Pemko Payakumbuh.

Apalagi ada lampu-lampu hias disekitar tugu sehingga Kota Payakumbuh terlihat indah di malam hari terutama dilihat oleh tamu penikmat pasar kuliner malam dari berbagai daerah,” terangnya.

Tidak terawatnya tugu Adipura Kota Payakumbuh tersebut, juga sudah pernah

 Redaktur: Heldi Satria

dibicarakan sejumlah tokoh masyarakat kepada Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz jauh-jauh hari.

“Nanti kita bicarakan dengan instansi terkait terhadap kondisi tugu Adipura pusat,” terang Erwin Yunas beberapa waktu lalu.

Tugu Adipura Kota Payakumbuh sendiri, dibangun pada 2008 silam. Dulunya, tugu yang berada di jantung kota itu m erupakan bundaran yang berada ditengah jalan dengan tugu jam raksasa si tengah nya. Memasuki 2008, jam tersebut dirobohkan dan diganti dengan tugu Adipura yang ada saat ini. (h/ddg)

     Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

13

47 Koperasi di Agam Dibubarkan AGAM,HALUAN — Koperasi “papan nama” alias koperasi tidak aktif yang ada di Agam satu persatu dibubarkan. Pembubaran dilakukan setelah diberi pembinaan namun tidak aktif juga.

Menurut Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Agam, Adrinal, dalam tahun 2017 ini sebanyak 47 unit koperasi telah dibubarkan, yang dibubarkan itu mayoritas koperasi pertanian yang didirikan dalam kurun waktu tahun 1998-2000.

“Koperasi tersebut tidak aktif dan tidak pernah lagi melakukan rapat anggota tahunan, namun tidak tersangkut berhutang kepada negara”kata Ardinal.

Pembubaran koperasi tidak aktif didasarkan kepada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 65/Kep/M.KUKM.2VII/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 114/KEP/ M.KUKM.2/XII/2016 Tentang Pembubaran Koperasi.

Saat ini koperasi yang memiliki izin di Agam 263 unit, 161 unit diantaranya aktif melakukan kegiatan dan rapat anggota tahunan, selebihnya dalam pembinaan dan verifikasi, namun jika nanti tidak aktif juga akan dibubarkan.

Sementara itu salah seoranga anggota DPRD Agam,AR Yutinof mengatakan, koperasi merupakan soko guru perekonomian, sangat dibutuhkan masyarakat sehingga harus terus dikembangkan dengan penanganan secara profesional. (h/ks)

GOW Agam Bantu Panti Asuhan AGAM,HALUAN — Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Agam dipimpin ketuanya Ny.Candra Farhan meninjau sekaligus menyalurkan bantuan untuk anak-anak Panti Asuhan Aisyiyah Batu Kambing Kecamatan Ampek Nagari, dan Panti Asuhan Aisyiah Kecamatan Tanjung Raya, Sabtu (16/12).

Bantuan yang disalurkan berupa karpet, sarung, sembako, perlengkapan sekolah, dan lainnya. Bantuan ini berasal dari GOW Agam, Baznas Agam, Bank Nagari Cabang Lubuk Basung.

Selain memberikan bantuan material GOW juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak panti. Kegiatan juga merupakan rangkaian dari kegiatan hari ibu ke-89, disamping untuk bersilaturrahmi dengan anak panti dan pengurusnya.

“Kita berharap mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi anak panti dan dapat meringankan beban panti asuhan” kata Ny.Candra Farhan.

Selain menyalurkan bantuan, kedatangan pengurus GOW Agam juga melihat kondisi warga di panti asuhan sekaligus bersilahturahmi dengan anak panti dan pengurus panti. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan GOW Agam.

Sementara itu Ketua Panti Asuhan Aisyayah Tanjung Raya, Nurhasnah, mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur dengan kedatangan GOW Kabupaten Agam dan donatur lainnya, yang telah datang dengan kepeduliannya. (h/ks)

HARIMAU SUMATERA – Sepasang Harimau Sumatera koleksi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi, di hibahkan kepada Kebun Binatang Bali Zoo. YURSIL.

SEPASANG HARIMAU SUMATERA

Dihibahkan Kepada Bali Zoo BUKITTINGGI, HALUAN — Sepasang Harimau Sumatera koleksi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi, di hibahkan kepada Kebun Binatang Bali Zoo. Harimau Sumatera yang dihibahkan itu bernama Pandeka Balang untuk jantan sedangkan betina bernama Sean.

Kabid TMSBK Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Ikbal mengatakan, penyerahan sepasang Harimau Sumatera ini merupakan tindak lanjut kerja sama kedua belah pihak pada Oktober 2016, dengan tujuan sama-sama untuk meningkat-

kan fungsi konservasi satwa.

Sebelumnya jelas Ikbal, pada April 2017 lalu TMSBK Bukittinggi telah lebih dahulu menerima hibah satwa dari Bali Zoo, berupa tiga ekor Singa Afrika, tiga ekor Burung Bayan, serta tika ekor Wallaby atau Kangguru Tanah.

“Proses hibah satwa dengan Bali Zoo itu membutuhkan waktu mencapai satu tahun untuk mengurus perizinan, mulai dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, Gubernur, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Ikbal kepada wartawan, Minggu (17/12).

Ikbal menambahkan, pengiriman satwa itu dari TMSBK ke Bali Zoo melalui jalur darat, yang diberangkatkan Senin (11/12) lalu menggunakan Truk Container, melibatkan pengawalan dari tiga orang polisi hutan, Polda Sumbar dan

satu orang dokter hewan.

“Sepasang Harimau Sumatera itu telah sampai pada Sabtu (16/12), selama dalam perjalanan tidak ditemui kendala, serta keduanya Harimau juga dalam kondisi fit,” ulanya.

Dengan telah dihibahkannya dua ekor satwa langka yang dilindungi itu sambung Ikbal, koleksi Harimau Sumatera di TMSBK yang semula 12 ekor kini menjadi 10 ekor, dan kemungkinan nanti bertambah, mengingat proses reproduksinya di TMSBK ini berjalan seperti dalam habitat aslinya.

Ikbal berharap, sepasang

Harimau Sumatera yang telah dihibahkan ini dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Berkembang biak pula seperti di TMSBK Bukittinggi, dan dari keterangan pihak Bali Zoo, keberadaan Harimau Sumatera sudah lama dinantikan, karena dulu per nah menjadi bagian koleksi di Lembaga Konservasi itu.

“Kedepan kerjasama dengan pihak Bali Zoo ini akan terus ditingkatkan, sehingga saling menguntungkan dengan adanya satwa koleksi baru dikedua belah pihak,” ungkapnya. (h/ril).

Pemerintahan Nagari Diseminarkan

JALAN di jorong Lambeh yang longsor

Jalan Longsor di Jorong Lambeh AGAM,HALUAN — Sepanjang lebih kurang 10 meter badan jalan di jorong Lambeh nagari Ampek Koto Palembayan yang longsor sebulan lalu sampai kini belum diperbaiki, masih dalam kondisi berbahaya untuk dilewati kendaraan.

“Memang kendaraan masih dapat melalui jalan tersebut, namun bagi kendaraan roda empat sangat sulit dan berbahaya sekali karena badan jalan yang tersisa sempit”kata Pj Wali Nagari Ampek Koto,Junaida, yang melakukan peninjauan ke lokasi, kemarin.

Masyakat maupun pemerintah nagari tidak mampu memperbaikinya karena itu masyarakat minta pemerintah kabupaten untuk segera melakukan perbaikan agar jalan yang vital bagi perekonomian masyarakat setempat kembali pulih.

Jalan tersebut menghubungkan jalan raya utama di jorong Palembayan Tengah dengan jorong Lambeh sepanjang sekitar 3 km.

“Untuk pepergian ke luar jorong dan untuk mengangkut hasil tani ke pasar, jalan ini satu-satunya sarana transportasi bagi masyarakat Lambeh” kata salah seorang warga setempat,Muhardizal. (h/ks) www.harianhaluan.com

AGAM, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Agam menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pemerintahan Nagari, Sabtu (16/12) di Auditorium IPDN Baso.

Seminar bertemakan Transformasi Pemerintahan Nagari Pasca Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa menghadirkan 6 orang narasumber pakar kepemerintahan terdiri dari Gubernur IPDN Prof. DR. Ermaya Suradinata , Prof. DR. Djohermansyah Djhohan, Prof.

DR.Aries Djaenuri, Prof. DR. Khasan Effendi, DR. Sampara Lukman dan DR. Asrinaldi.

Pada pembukaan seminar dihadiri seluruh wali nagari,

bupati Agam Indra Catri berharap seminar hendaknya dapat memperkaya wawasan wali nagari dan aparaturnya dalam menghadapi perubahan sejumlah undang-undang dan aturan lainya dalam m en jalankan roda pembangunan. “ Saya berharap seminar nasional ini bisa menjadi forum antara pembina dan pengawas dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan, dan dapat menemukan format ideal pemerintah nagari” ujar bupati.

Seminar yang dihadiri para pejabat Agam, wali nagari dan perangkatnya berlangsung dalam suasana hangat. (h/ks)

BUPATI Agam Indra Catri bersama nara sumber seminar pemerintahan nagari di IPDN Baso. KS

TIM GABUNGAN BPBD

Warga Matur yang Hilang Terus Dicari

SUASANA saat pencarian warga Matur yang hilang

AGAM, HALUAN — Seorang Masyarakat Kecamatan Matur Jorong Gajah Mati, Nagari Lawang, menghilang tanpa jejak. Sampai sekarang Umar Sidin st. kholifah (79 th), belum pulang ke rumah. Pemerintah Kecamatan, Nagari serta masyarakat setempat.berupaya melakukan pencarian, namun nihil.

Kepala BPBD Kabupaten Agam Lutfi Senin ( 18/12) membenarkan, jika yang bersangkutan hilang. Ia mengatakan Pihak keluarga semenjak Hari hari Rabu 13 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB dengan ciri Korban memakai baju kemeja kotak2 warna biru, Pakai celana kain warna krem,

Pakai kumis dan jenggot warna putih.

Dikatakannya, yang bersangkutan sering menyediri, hal itu tidak lepas dari faktor usia. Kadang ia berjalan sendiri. Tidak jarang juga ikut ke kebun untuk membantu. Pihaknya saat ini melakukan pencarian pada titik yang diduga tempat yang bersangkutan hilang. “ Kakek ini keseharianya kadang ikut bertani sampai saat sekarang belum ditemukan. Keadaan itu membuat keluarga cemas. Menurut keterangan pihak keluarga Umar sidin st. Kholifah memang sudah pikun, jadi perjalannya  Redaktur: Atviarni

kadang sulit dipantau,” ungkapnya.

Dikatakan Lutfi, hari pertama pencarian yaitu hari Jumat Tim Gabungan berupaya melakukan penyisiran bukit Sari Bulan, namun hasilnya tidak membuahkan hasil. Sabtu 16 Desember Satgas BPBD Kabupaten Agam. PMI, kembali mencari terhadap Umar sidin st. kholifah tetapi juga belum ditemukan. “ Kami Tim gabungan masih melakukan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini didapat titik terang.

Kami jiga berharap pihak keluarga agar t etap tenang,” jelasnya. (h/yat)  Layouter: Syamsul Hidayat

14

NASIONAL

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

KPAI Terima 3.849 Aduan JAKARTA, HALUAN — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis catatan akhir tahun perlindungan anak Indonesia selama kurun waktu 2017. Ditemukan fakta, KPAI telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 3.849 kasus terkait dugaan pelanggaran terhadap anak.

KPAI mengklaim pengaduan masyarakat mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. “Jika dilihat dari tren kasus tahunan, pengaduan kasus KPAI mengalami penurunan,” kata Ketua KPAI Susanto di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/ 12/2017).

Susanto menuturkan, penurunan aduan masyarakat ke KPAI disebabkan karena mulai tumbuhnya lembaga-lembaga layanan perlindungan anak di daerah, sehingga pengaduan kasus tersebut cukup dilakukan ke lembaga terdekat.

Hal ini, kata dia, mengacu pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menyebutkan anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meningkat sebanyak 90 anak (2.319 menjadi 2.409) dan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) meningkat 179 anak (905 menjadi 1.084) pada 2017.

Alasan lainnya yang menyebabkan pengaduan masyarakat menurun, yakni sebagai dampak dari masifnya advokasi perlindungan anak dan perilaku masyarakat h/ans) terkait perlindungan anak semakin baik.(h/ans)

Difteri Meluas Sampai 28 Provinsi

KERAJINAN TEROMPET - Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan terompet di Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Senin (18/12).net

JAKARTA, HALUAN — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan kasus difteri kian meluas sampai di 28 provinsi di Indonesia yang terjadi di 142 kabupaten dan kota.

Ketua PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) DR Dr Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K) di Jakarta, Senin, menjelaskan laporan 40 anak yang terinfeksi difteri meninggal dunia dan lebih dari 600 pasien dirawat di rumah sakit karena terjangkit difteri.

Aman menerangkan jumlah ini adalah data IDI dan organisasi profesi di bawahnya, khususnya IDAI, yang didapat dari laporan organisasi profesi berdasarkan kasus kejadian yang ditemukan oleh setiap profesi.

“Kita meminta sesama profesi, jadi kalau ada kasus, setiap profesi melapor, kita sudah hitung, sama datanya,” kata Aman.

Dia mengatakan bahwa kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri ini adalah yang paling besar terjadi di dunia mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan negara-negara yang pernah terjadi KLB difteri sebelumnya.

“Sebelumnya di Rusia, tidak sebesar ini, di India hanya satu dua provinsi, di Brasil hanya beberapa provinsi, Afrika Selatan juga (h/ans) hanya beberapa provinsi,” jelas Aman.(h/ans)

JAKARTA, HALUAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi hujan lebat menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 di Indonesia. Lalu, dimana saja daerah yang berpotensi dilanda cuaca ekstrem?

Cuaca Ekstrem Ancaman Jelang Akhir Tahun Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, wilayah di Indonesia akan terkena hujan lebat menjelang Natal, yakni Aceh bagian barat, pesisir selatan Sumatera, Banten, pesisir utara Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagain Nusa Tengga Timur (NTT).

Sementara ketika hari Natal, pesisir selatan Sumatera Utara dan barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah dan Papua bagian tengah akan dilanda cuaca ekstrem. Sedangkan hujan lebat menjelang tahun baru 2018 akan terjadi di wilayah pesisir Utara Jawa, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur,

Kalimantan Utara (Kaltara), Sulawesi Tengah (Sulteng), NTT. “Dan hujan lebat pada awal tahun terjadi di wilayah, Aceh, pesisir barat Sumatera, Jateng, Yogyakarta, Kaltim, Kaltara, Sulteng, NTT,” ujar Dwikorita kepada wartawan di Kantor BMKG Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Ia menjelaskan, selain hujan lebat ada beberapa wilayah di Indonesia yang terkena potensi angin kencang 20 Knot. Di mana, angin kencang tersebut akan berdampak pada

MENTERI AGAMA LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LGBT adalah perbuatan sesat memiliki kewajiban untuk mengajak para pelakunya untuk kembali ke jalan yang benar.

“Justru kewajiban kita para penganut agama. Agama itu adalah mengajak, kalau kita sudah tahu, katakanlah mereka yang mengatakan itu adalah tindakan yang sesat, maka justru terhadap mereka yang dinilai sesat menjadikan kewajiban kita untuk mengajak kembali ke jalan yang benar,” tuturnya.

Menag mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat be ragam pandangan yang berbeda mengenai LGBT, bukan hanya di masyarakat, bahkan juga di kalangan pemuka agama,

akademisi, para ahli kejiwaaan, dan kesehatan.

Sebagian berpendapat bahwa perilaku LGBT muncul karena sebuah penyimpangan dan masalah sosial, bahkan dianggap kutukan Tuhan. Namun, di sisi lain ada yang menganggap kecenderungan LGBT adalah takdir yang sudah muncul sejak lahir atau kanak-kanak.

“Jadi beragam pandangan terkait itu menurut hemat saya masing-masing harus saling dihormati dan dihargai,” kata dia.

Namun demikian, Menteri Lukman menggarisbawahi bahwa tidak ada satu pun agama yang mengakui atau menoleransi tindakan LGBT. Bahkan norma hu-

LUKMAN HAKIM kum positif di Indonesia juga tidak mengakui LGBT. “Perilaku LGBT itu adalah perilaku yang ditolak oleh semua agama. Tidak ada agama yang membenarkan, jadi itu sudah merupakan kesepakatan dan tidak ada keraguan lagi. Persoalannya adalah bagaimana menyikapi mereka-mereka yang memiliki orientasi seksual seperti itu,” kata dia.(h/ans)

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 08127004090

STNK MOTOR MEREK HONDA BA 3318 LS A.N EDI WARMAN. HILANG DISEKITAR KOTA BUKITTINGGI. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP LAPOR KE POS POLISI TERDEKAT 1 BH STNK R2 KAWASAKI NINJA 250 BA 5355 BG, AN. IRWAN WAHYUDI. 1 (BH) KTP, 1 (BH) ATM BANK NAGARI, AN. IRWAN WAHYUDI. HILANG 24 NOV 2017 DI BALAI KOTA PADANG. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP LAPOR KE POS POLISI TERDEKAT 1 BH STNK HONDA VARIO BA 5418 QO, AN. EDA ERVINA. HILANG DI JL. BHAKTI PADANG. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP LAPOR KE POS POLISI TERDEKAT BPKB BA 1630 AV ATAS NAMA PUTRI MAHARANI SURI.HILANG DARI LAING KE KANTOR PLN SOLOK. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP ANTARKAN KE POS POLISI TERDEKAT

www.harianhaluan.com

P E K A N B A R U , HALAMAN — Polda Riau mengamankan rokok tanpa cukai sebanyak 33 ribu bungkus yang diangkut truk ekspedisi yang menangkut sepeda motor. Dua orang sopir truk kini lagi dimintai keterangan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP M Hasyim dalam jumpa pers, Senin (18/ 12/2017) di Pekanbaru.

Hasyim menjelaskan, modus membawa rokok tanpa cukai ini tergolong baru.

“Ini memang modus baru, kalau rokok tanpa cukai ini diangkat dengan truk yang bermuatan sepeda motor. Sekilas memang tidak terlihat perbedaan rokok

dalam dus tersebut dengan dus yang berisikan helm yang ada di truk tersebut,” kata Hasyim. Masih menurut Hasyim, pihaknya kini mengamankan dua sopir truk yang membawa rokok tanpa cukai. Truk ini awalnya membawa sepeda motor dari Jakarta tujuan ke Medan.

Dalam perjalanan sampai di Kec Keritang Kab Indragiri Hilir (Inhil) Riau, truk ini berhenti. Di sana, sopir truk inisial AS ditelepon pemilik rokok inisial G untuk membawakan rokok tersebut dengan tujuan Kab Rokan Hilir (Rohil).

“Sopir inisial AS lantas mengajak temanya yang juga ngangkut motor untuk membawakan rokok tersebut.

Masing-masing truk itu berisikan masing-masing 21 dus rokok. Mereka diupah untuk membawakan dari Kab Inhil ke Rohil hanya Rp 850 ribu,” kata Hasyim.

Kedua truk tersebut ditangkap pada Sabtu (17/12) malam. Ini berdasarkan informasi dari masyarakat.

“Begitu dapat informasi langsung kita lacak keberadaan kedua truk tersebut.

Akhirnya ditangkap di Pelalawan,” kata Hasyim.

Dari pengakuan sopir inisial AS, rokok tersebut milik warga Kec Kritang inisial G. Sebab, sopir AS ternyata sebelumnya sudah pernah lolos bawa rokok yang dititipkan G kepadanya. (h/dtc)

DIJUAL CEPAT

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

potensi genangan, banjir maupun longsor bagi yang tinggal di wilayah berpotensi hujan lebat terutama di daerah rawan banjir dan longsor. Masyarakat juga diminta tidak berlindung di bawah pohon jika terjadi hujan disertai kilat atau petir.

“Waspada juga kenaikan tinggi gelombang, waspada hujan lebat disertai angin kencang yang berbahaya bagi kapal berukuran kecil. Menunda kegiatan penangkapan ikan secara tradisional hingga gelombang tinggi mereda,” pungkasnya.(h/okz)

33 Ribu Bungkus Rokok Ilegal Diamankan di Riau

Pelaku LGBT Harus Dirangkul YOGYAKARTA, HALUAN — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap kepada masyarakat agar tidak mengucilkan para pelaku tindakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT, namun merangkul dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar.

“Menurut hemat saya mereka harus dirangkul, harus diayomi, bukan justru malah dijauhi dan dikucilkan,” kata Menteri Lukman di sela acara Gebyar Kerukunan di Gedung Olahraga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin.

Menurut Lukman, seluruh masyarakat, khususnya para pemeluk agama yang mengamini bahwa tindakan

peningkatan gelombang laut di beberapa wilayah di Indonesia.

“Tinggi gelombang 6.0-7.0 meter terjadi di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara.

Sedangkan tinggi gelombang 2.5-6.0 meter di perairan Kepulauan Anambas-Kepulauan Natuna, Laut Natuna, Laut Jawa bagian tengah dan timur, selat Makassar bagian selatan, perairan Kepulauan Talaud, perairan utara Halmahera,” tuturnya.

Dwikorita mengimbau kepada masyarakat, agar waspada

STNK SEPEDA MOTOR HONDA SCOOPY WARNA PINK-PUTIH BA 5501 EY A/N INDRAWATI. NO RANGKA MH1JF6111AK069681, NO MESIN JF61E1069571. HILANG SEKITAR PAYAKUMBUH. BAGI YANG MENEMUKAN MOHON MENGANTAR KE POS POLISI TERDEKAT. KTP, SIM C, STNK MOTOR BA 6126 FE, AN. JEKI ARMAN. HILANG ANTARA S. SARIAK MENUJU PARIAMAN. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP LAPOR KE POS POLISI TERDEKAT

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi.

Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport.

Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991  Redaktur: Nova Anggraini     Layouter: Rahmi

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

15

DANA DESA DIKURANGI

2018, Bintan Dijatah Rp30,9 Miliar BINTAN, HALUAN— Pemerintah pusat mengurangi anggaran dana desa (DD) untuk tahun 2018 mendatang untuk Kabupaten Bintan hanya dialokasikan sekitar Rp30,9 miliar untuk jatah 36 desa se-Bintan.

Hal ini berdasarkan penerapan formulasi rasio yang berbeda dalam pengelolaan dana desa diterima oleh desadesa di seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan, Ronny Kartika, bahwa pemerintah pusat mengharapkan pe-

ningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan.

“Pemerintah Pusat memiliki formulasi rasio tersendiri dalam menetapkan dana desa di tahun 2018 nanti, makanya terjadi penurunan,” ujar Ronny, kemarin.

Ditambahkannya, bahwa selain formulasi rasio angka kemiskinan, pemerintah pusat

juga mencantumkan pembobotan pada rasio jumlah penduduk, serta rasio luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis suatu daerah.

“Jadi untuk tahun depan, Desa Berakit di Kecamatan Teluk Sebong yang paling besar menerima sekitar Rp1,13 miliar. Sementara Desa Toapaya Utara yang paling kecil menerima dana desa

sebesar Rp709 juta,” sebutnya.

Meski terdapat kekurangan kucuran dari APBN, namun Bupati Bintan Apri Sujadi mengakui adanya kelemahan perangkat desa di Bintan yang kurang mampu mengelola dana desa dari pemerintah.

Apri berharap, desa yang telah sukses mengelola dana desa dari pemerintah hen-

daknya ditiru oleh desa-desa yang belum begitu mahir dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Selain itu, Apri mengingatkan agar desa-desa juga aktif berkonsultasi ke Dinas PMD Bintan terkait pengelolaan dana desa baik perencanaan kegiatan, penyerapan dana desa, serta laporan

pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa.

“Kita juga menyarankan, agar setiap proyek dana desa hendaknya dilakukan secara swakelola yang melibatkan masyarakat desa. Sehingga upah yang dibayarkan diharapkan akan mampu ikut menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” pesan Apri. (h/hk)

Proyek Dilelang Akhir Desember TANJUNGPINANG, HALUAN— Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS ARif Fadillah mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Kepri.

Salah satunya dengan menagetkan setiap program pembangunan di Provinsi Kepri pada APBD 2018 dapat dimulai sejak Januari 2018.

“Untuk itu target kita, akhir Desember ini sudah ada proyek yang di lelang, sehingga awal 2018 dapat berjalan,” ungkap Arif kemarin.

Arif mengungkapkan, pihaknya pun telah melakukan pertemuan dengan Kepala ULP untuk terkait persiapan pelelangan beberapa proyek pembangunan.

“Khususnya pada proyek besar seperti infrastruktur, itu yang perlu kita gesa cepat. Jika akhir 2017 telah siap lelang, maka awal 2018 dapat langsung dikerjakan,” tegas mantan sekda Karimun ini.

Apalagi, tambah Arif sesuai dengan amanat Gubernur bahwa pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas utama pembangunan di Kepri pada anggaran APBD Tahun Anggaran 2018.

“Kita ingin cepat, mana yang sudah siap lelang langsung jalan, agar pembangunan cepat dilaksanakan,” ungkap Arif kembali. (h/hk)

Gubernur Pastikan Sembako Aman BATAM, HALUAN— HALUAN—Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) menjelang Natal dan Tahun Baru aman.

Selain sembako, Gubernur juga memastikan arus balik aman dan penumpang yang menggunakan jasa angkutan mendapat layanan yang baik.

“Kita pastikan sembako cukup dan harga stabil, kepada instansi terkait juga terus kawal dan pantau ketersediaan ini agar tidak terjadi kekurangan di pertengahan jalan dan jika terjadi kendala segera dilaporkan,” kata Nurdin.

Di gudang Bulog, Nurdin mendapat kepastian bahwa saat ini gudang bulog menampung sebanyak total 1.500 Ton beras kemudian perserdiaan Gula sebanyak 500 Ton dan Minyak Goreng sebanyak 2.000 Liter.

Dari stok yang ada saa ini dapat diperkirakan mampu bertahan hingga 5 bulan kedepan. Sementara untuk minyak goreng sendiri masih akan terus dikirim ke Tanjungpinang.

Setelah melakukan peninjauan tersebut, Nurdin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keberadaan sembako dipastikan aman dengan harga yang stabil sembari berpesan kepada instansi terkait untuk terus memantau ketersediaan bahan pangan tersebut.

Di Pelabuhan Sri Bintan Nurdin memastikan agar ada kenyamanan bagi masyarakat yang akan mudik.

Apalagi Kepri sebagai daerah Kepulauan yang pelabuhan merupakan salah satu unsur yang harus di perhatikan dalam mewujudkan kenyamanan tersebut.

“Beri sanksi tegas kepada pihak kapal yang tetap berlayar jika kondisi muatan melebihi batas dan kondisi alam yang tidak memungkinkan,” pesan Nurdin mengingat akhir tahun keadaan laut sedang dalam kondisi yang tidak stabil.

Kenyamanan tersebut harus pula dihadirkan mengingat keadaan pelabuhan SBP yang sedang dalam tahap renovasi namun tetap aktif digunakan untuk arus mudik.

“Tolong diperhatikan keselamatan masyarakat dan pekerja di sekitaran pembangunan pelabuhan jangan sampai ada kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa,” pesan Nurdin lagi kepada para pekerja h/hk) renovasi pelabuhan. (h/hk) www.harianhaluan.com

PANTAI MELAYU— MELAYU—Pantai Melayu adalah pantai yang cocok untuk berpiknik karena banyaknya pepohonan sehingga suasana menjadi teduh. Karena ombaknya yang tenang, Pantai Melayu sangat aman dan cocok untuk berenang. Di pantai ini juga dapat bermain banana boat, yaitu permainan menaiki perahu berbentuk pisang secara beramai-ramai dengan biaya Rp25.000 per orang.IST

OPERASI PEKAT SELIGI

TERKENDALA PERSYARATAN PRONA

Polisi Sita Belasan Botol Mikol

Warga Sulit Urus Sertifikat Tanah

KARIMUN, HALUAN—Tim Operasi Pekat Polsek Tebing menyita belasan minuman beralkohol (mikol) berbagai merek di sejumlah minimarket yang berada di wilayah hukumnya seperti arak putih, ginseng dan anggur merah. Penyitaan mikol tersebut dalam rangka Operasi Pekat Seligi 2017.

“Kami mendapat informasi ada indikasi toko maupun minimarket yang menjual minuman beralkohol. Begitu mendapat informasi, kami langsung melakukan pengecekan ke toko tersebut. Ternyata memang benar ditemukan belasan botol mikol,” ungkap Kapolsek Tebing AKP Bernufus Budi Hartono, kemarin.

Kata Budi, diantara mikol yang berhasil disita itu adalah 15 botol arak putih merek SL, 3 botol anggur cap ginseng dan 1 botol anggur merah merk Orang Tua. Belasan mikol berbagai merek itu disita di Toko Bati Mart. Barang bukti minuman tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Tebing.

Dijelaskan, saat melakukan penggeledahan tersebut, anggota sempat menginterogasi pemilik Toko Bati Mart berinisial JL. Pemilik tersebut mengakui,

mikol yang dijual di tokonya tersebut didapat dari salah satu toko yang ada di Kolong dan tidak jauh dari Polres.

“Operasi Pekat Seligi 2017 ini dimulai sejak Senin, 11 Desember 2017 dan berlangsung hingga 10 hari lamanya. Kegiatan ini akan dilaporkan terus secara berjenjang ke Polres Karimun yang dilanjutkan ke Polda Kepri hingga ke Mabes Polri. Tujuan operasi ini agar tercipta situasi yang kondusif baik menjelang Natal dan tahun baru,” jelas Budi.

Menurut dia, jika Operasi Pekat Seligi 2017 selesai, maka akan dilanjutkan dengan Operasi Lilin 2017. Operasi kewilayahan Pekat Seligi 2017 Polda Kepri siap menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dalam rangka menanggulangi dan menindak berbagai bentuk kejahatan penyakit masyarakat. ”Diantara penyakit masyarakat yang harus diberantas itu adalah aksi premanisme, perjudian, pronografi, minuman keras dan prostitusi yang dapat berdampak mengancam jiwa raga, harta benda, HAM dan keresahan masyarakat menjelang Natal dan tahun baru 2018 di Kabupaten Karimun,” tuturnya. (h/hk)

BINTAN, HALUAN—Masyarakat mengaku sulit mengurus sertifikat tanah meski gratis lewat program Prona. Pasalnya persyaratan agar bisa ikut Prona ini harus dipenuhi.

Seperti tanah yang didaftarkan tidak boleh lebih dari 3.000 meter persegi, dan tidak berada dalam kawasan hutan lindung.

Sementara tanah milik masyarakat lebih dari 3.00 meter persegi dan kebanyakan masuk hutan lindung.

Presiden RI Joko Widodo melalui program pembuatan sertifikat tanah gratis atau Prona, memang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi, data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan, target Prona tahun ini sebanyak 12 ribu lebih bidang tanah, namun baru terealisasi sekitar 6 hingga 7 ribu bidang tanah yang didaftarkan masuk program Prona.

Menurut Kepala Badan Per paj aka n dan Pendapatan Daerah (BPPD) Bintan, Yuzed ,

hambat an m asyarakat Bintan untuk bisa menikmati program Prona kebanyakan luasan lahan yang dimiliki lebih dari 3.000 meter persegi.

Sementara dalam aturan mewajibkan lahannya tidak lebih dari 3.000 meter persegi agar bisa didaftarkan Prona.

“Banyaknya lahan yang dimiliki masyarakat Bintan yang lebih dari 3.000 meter persegi, solusinya suratnya harus dipecah dulu,” ujar Yuzed saat acara di GOR Simpang Lagoi Kecamatan Teluk Sebong, Rabu (14/ 12).

Menurutnya, target untuk Prona yang diporsikan untuk Bintan lebih banyak dari target tahun ini, 14.000 bidang tanah harus didaftarkan ikut Prona. “Yang sekarang tidak terealisasi semuanya dari target,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi meminta agar camat, lurah dan kepala desa aktif turun ke masyarakat dalam membantu serta memastikan kondisi dilapangan terkait setiap per-

masalahan yang dimiliki warganya termasuk status lahan yang dimiliki masyarakat.

Perbaikan jalan, jembatan dan kebutuhan masyarakat yang belum direalisasikan, hendaknya segera didata dan diajukan baik melalui anggaran Dana Desa maupun melalui anggaran APBD. “Seperti contohnya membantu masyarakat terkait pembuatan sertifikat kepemilikan tanah, melalui Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini yang harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Apri.

Dalam acara sehari bersama para Lansia itu, Apri dit emani i strinya D ebbi Apri Sujadi yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Bintan juga berkesempatan menyerahkan 100 paket sembako kepada para lansia yang hadir. S elai n memberikan paket sembako, mereka juga t erlihat sempat berdiskusi dengan para lansia. (h/hk)

Kebun Binatang Dibangun di Relang BATAM, HALUAN—BP Batam semakin gencar meningkatkan dunia pariwisata di Batam, komitmen tersebut dibuktikan dengan akan dibangunnya kebun binatang dekat perkampungan vietnam di Rempang Galang (Relang), untuk menarik kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

“Kita akan menyiapkan zoo didekat kampung vietnam kemudian membuat semacam patung garuda wisnu kencana di Bali dan juga wahana seperti ada land dibelakangnya,” ungkap Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam pembukaan event BP

Batam Internasional Culture Carnival 2017, kemarin.

Ia mengatakan keinginan tersebut didasari atas banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam, sehingga BP Batam bersama Pemrov Kepri dan Pemkot Batam saling bekerjasama untuk memaksimalkan potensi pariwisata agar mereka merasa betah.

“Batam menjadi pintu masuk bagi wisatawan ke Kepri, tapi potensi belum sepenuhnya dimaksimalkan,” katanya.

Maka dari itu, Lukita berencana akan membangun icon wisata baru di Batam

dengan cara aktif melakukan promosi terkait potensi pariwista Batam, baik dalam skala nasional maupun global, sehingga bisa mengundang para investor luar. “Secepatnya akan kami undang para investor, mudah-mudahan cepat terealisai,” ucapnya.

Ditambahkan, BP Batam tidak hanya menggali potensi pariwisata semata melainkan juga akan mengangkat budaya melayu dari level nasional menuju internasional dengan dibungkus dalam bentuk destinasi wisata.

“Kami akan menghidupkan

kampung tua untuk menjadi destinasi wisata,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar mengatakan bahwa Kepri merupakan penyumbang wisatawan terbesar nomor tiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Namun destinasi wisatanya terutama Batam masih kekurangan, padahal potensi tersebut sudah ada hanya tinggal belum dimaksimalkan.

“Saya berharap inilah titik awal BP Batam membuka destinasi wisata baru, misalnya seperti di kampung vietnam,” katanya.

Namun sinergitas harus  Redaktur: Afrianita

diperlukan agar keinginan tersebut bisa tercapai, apalagi sekarang Kementrian Pariwisata menaruh perhatian besar kepada Kepri dengan memberikan anggaran Rp200 miliar tahun 2018 untuk melaksanakan event pariwisata, dengan syarat jumlah wisatawan harus sesuai target yang diberikan.

“Tercatat sampai Oktober jumlah wisman datang ke Kepri sebanyak 1,4 juta dari target 2,2 juta. Dari empat pintu masuk 75 persennya dari Batam. Mudah-mudahan Desember targetnya tercapai,” pungkasnya. (h/hk)  Layouter: Rahmi

16

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

PEMUKULAN gong tanda diluncurkannya PSC, 119, Smash Care's Solok, Oleh Menkes RI Nila, F

PARIWARA PEMKO SOLOK

SUASANA Pawai Arak Bako yang masuk dalam Rekor Muri.

WALIKOTA Solok menerima Rekor Muri dalam Pawai Arak Bako.

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PAKAR Ayam Kukuak Balenggek dari Universitas Andalas,Prof DR Firda Arlina MSc menerangkan kelebihan Ayam Kukuak Balenggek dari ayam hias lainnya kepada Walikota Solok, Zul Elfian SH MSi sebelum lomba dimulai.

REFLEKSI HUT KOTA SOLOK

Pembangunan SDM Prioritas Utama W ARGA Kota Solok sangat beruntung punya pemimpin yang tidak hanya memikirkan pembangunan fisik dengan mengusung semangat pencitraan belaka. Saat ini mereka memliki seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kemaslahatan umat. Di bawah kepemimpinan Zul Elfian SH MSi, dan Reinier Intan Batuah, tradisi membangun proyek prestisius sebagai simbol keberhasilan berubah arah menjadi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kota Solok yang sebelum ini digadang-gadang sebagai kota perdagangan dan jasa, setahun terakhir merubah haluan menuju Kota Beras Serambi Madinah. Ini artinya, Pemerintah Kota Solok memandang pembangunan SDM dan pembangunan karakter sebagai investasi masa depan dalam pemberdayaan umat.

Tanpa mengetepikan pembangunan fisik, Kota Solok lebih fokus menggulirkan programprogram yang mengemban misi pemberdayaan umat, pembangunan SDM, pembangunan karakter, dan pembangunan kesehatan masyarakat.

Pembangunan yang menitik beratkan pada bidang SDM ini ternyata membuahkan hasil. Itu ditandai oleh Beragam penghargaan yang diraih Kota Beras ini selama tahun 2017. Sebut saja diantaranya Anugrah Swastisaba Wistara. Penghargaan tertinggi bagi kota/kebupaten sehat di Indonesia. Untuk penghargaan

www.harianhaluan.com

kota sehat ini, Kota Solok bahkan telah empat kali meraihnya.

Pemerintah Kota Solok tidak lah menjadikan penghargaan sebagai tujuan akhir. Maka tidak etis pula beragam penghargaan itu dipublikasikan secara besarbesaran disaat ulang tahunnya.

Bagi Pemerintah Kota Solok, yang terpenting adalah bagaimana proses mendapatkan penghargaan itu menjadi budaya dan tradisi. Intinya, Pemerintah Kota Solok lebih menginginkan kebiasaan hidup bersih dan sehat menjadi budaya, ketimbang mem peroleh Sawsti Saba Wiwerda dan penghargaan lainnya.

Lantaran Pemerintah Kota Solok memandang kesehatan sebagai investasi dan asset jangka panjang untuk pembangunan daerah. Maka beberapa waktu yang lalu, Kota Serambi Madinah ini melakukan revolusi sehat, yaitu dengan terus berinovasi dalam membarikan pelayanan terbaik bagi kesehatan seluruh

warganya.

Revolusi sehat itu ditandai dengan peluncuran PSC (Public Safety Center) 119 Smash Care’s (Solok Madinah Sehat Cara Revolusi Sehat) oleh Menteri Keshatan RI, Pro.f DR. dr. Nila Farid Moeloek.Sp.M (K) di Aaula SMK N1 Kota Solok, beberapa waktu yang lalu.

Walikota Solok, Zul Elfian SH MSi ketika itu mengatakan, Pemko Solok memandang kesehatan sebagai investasi dan asset jangka panjang untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemko Solok terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi kesehatan seluruh warganya.

“PSC 119 Smash Care’s ini merupakan salah satu inovasi dalam menurunkan Angka Kematian ibu dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” ujar Zul Elfian.

Lebih jauh dikatakannya, untuk mensukseskan PSC 119 Smash Care’s ini Pemko Solok telah menyiapkan empat Puskesmas untuk melayani 70.000 warga. Empat Puskesmas itu adalah Puskesmas Tanah Garam dengan spesialisasi Puskesmas Tumbuh Kembang Anak, Puskesmas KTK dengan spesialisasi santunan Lansia, Puskesmas Nan Balimo dengan spesialisasi klinik untuk berhenti merokok dan Puskesmas Tanjung Disamping itu, Pemerintah Kota Solok juga melakukan ber-

MENERIMA SERTIFIKASI ADIPURA - Wakil Wali Kota Solok, Reinier ST MT, menerima sertifikat Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Prof.DR.Ir. Siti Nurbaya Barak M.

bagai terobosan, diantaranya, meluncurkan standar inovasi pelayanan perizinan online. Mem berikan kesempatan bagi aparatur untuk meningkatkan SDM dengan melanjutkan pendidikan kejenjang SI dan S2, pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, dan tenaga honorer yang dikaitkan dengan disiplin kerja.

Pemberdayaan KUBE, UKM,

dan koperasi bagi masyarakat, penumbuhan UKM bagi keluarga miskin, dan pembekalan kelompok usaha kecil lainya di jajaran Pemerintah Kota Solok. Pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, peningkatan kompetensi guru, bantuan operasional garin, operasional guru mengaji. Selanjutnya, pembangunan berbagai pos kesehatan kelurahan, pemba-

ngunan rehabilitasi Pasar Raya Solok, rehabilitasi pemiliharaan irigasi, dan drainase.

Sedangkan pembangunan yang sedang digenjot Pemko Solok saat ini juga tak terlepas dari usaha pembangunan SDM, seperti pembangunan Gedung Olah Raga, Rumah Sakit, dan rehabilitasi lapangan Merdeka. (adv)

 Redaktur: Atviarni Layouter:Yohanes

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

17

Salah Tajam, Klopp Khawatir

BOURNEMOUTH, HALUAN – Mohamed Salah terus menunjukkan ketajaman bersama Liverpool sepanjang musim ini. Penyerang asal Mesir itupun tak hentihentinya jadi pembicaraan.

Terbaru, Salah baru saja membukukan gol ke-20-nya di seluruh ajang musim ini bersama Liverpool. Dia menyumbang satu gol kala Liverpool menang 4-0 di markas Bournemouth, Minggu (17/11) dalam lanjutan Premier League.

Khusus di Premier League, itu adalah golnya yang ke-14. Pemain 25 tahun itu sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak di liga. Tajamnya Salah membuatnya tak henti-henti jadi perhatian media. Mulusnya proses adaptasinya sejak dibeli dari AS Roma seharga 42 juta euro pada musim panas lalu dinilai jauh melebihi perkiraan.

Tapi sang pelatih, Jurgen Klopp, justru khawatir dengan fokus yang terlalu besar untuk Salah tersebut. Selain memberikan tekanan besar

www.harianhaluan.com

untuk Salah, peran pemain yang lain menjadi semacam dikecilkan. “Apa yang terjadi kalau dia tak mencetak gol lagi mulai sekarang? 20 gol dalam semusim! Saya menantikan agar dia terus dalam performa ini,” ungkap Klopp dikutip Sky Sports.

“Dia sebelumnya tak bikin gol melawan West Brom, kami jauh lebih membutuhkan gol di laga itu ketimbang hari ini. Saya tak ada masalah dengan itu. Sebagai manajer, Anda tak suka berbicara melulu soal Mo. Dia tahu seberapa besar saya menghormatinya. Anda bicara soal ‘fab (fabulous) four’, saya juga tak suka penamaan itu. Saya tak pulang ke rumah memikirkan ‘Mo Salah, ya Tuhan, betapa bagusnya dia’. Bukan begitu cara kerjanya,” katanya lagi.

Meski pun begitu, Klopp tak menampik Salah adalah kartu penting dalam timnya.

Namun, pemain lain ia nilai juga tak kalah penting. Klopp pun menantikan pemain lain menemukan performa yang sedang dimiliki oleh Salah, sehingga timnya akan semakin solid dan fokus mengejar target-target yang telah direncanakan bersama-sama.

“Dia sangat penting buat kami, sama seperti pemain lainnya juga. Tapi untuk saat ini lebih mudah baginya untuk menyelesaikan golgol, semoga bisa tetap seperti itu,” imbuhnya. (h/net)

Juve Mulai Intai Napoli BOLOGNA, HALUAN — Juventus mengontrol penuh pertandingan saat menaklukkan Bologna 3-0 saat bertandang ke Renato Dall’Ara, Minggu (17/12). Tiga gol tersebut dilesakkan oleh Miralem Pjanic, Mario Mandzukic, dan Blaise Matuidi. Solidnya penampilan Bianconeri memuaskan Massimiliano Allegri.

Kemenangan tandang ini pun membuat Juventus (poin 41) terus merangsek di papan klasmen, menggeser Inter Milan (poin 40) kandas di tangan Udinese 1-3 yang harus turun ke posisi tiga.

Sementara Napoli (poin 42) masih berada di puncak dengan jarak satu poin dengan Juventus, setelah mempermalukan Torino 3-1.

Anak-anak asuh Allegri tampil begitu dominan dan bahkan bisa saja menang

dengan skor lebih besar. Ada 11 tembakan yang dilepaskan Juventus, enam di antaranya tepat target. Di saat bersamaan, mereka tak membiarkan Bologna mendapatkan peluang bersih.

Tercatat hanya satu ancaman langsung ke gawang Juventus selama 90 menit, dari cuma tiga tembakan yang dicatatkan tuan rumah.

Kembali clean sheet untuk kali keenam secara beru ntun di seluruh ajang,

menegaskan bahwa Juventus punya keseimbangan yang bagus. “Anak-anak menampilkan performa yang bagus, meningkat secara fisik dan dalam hal kesolidan karena mereka tak membiarkan lawan mendapatkan peluang apa pun di belakang,” kata Allegri kepada Mediaset Premium.

“Napoli dan Inter sudah melakukan hal-hal luar biasa sejauh ini, dan kami perlu sesuatu yang luar biasa untuk tetap bersama mereka.

Saya senang, sekarang kami perlu menjaga ini terus berjalan. Catatan pertahanan yang meningkat ini berkat semua pemain bekerja sama,” tandasnya kepada Football Italia.

La Joya Cadangan Lagi

Namun dalam pertandingan kali ini, Paulo “La Joya” Dybala kembali dicadangkan Juventus. Massimiliano Allegri mengakui, Dybala sedang tak dalam kondisi terbaik, baik fisik mau pun mental, sehingga hanya bermain sebagai pengganti Mario Mandzukic pada menit ke-76.

Ini adalah kali kedua Dybala memulai dari bangku cadangan. Sebelumnya dia juga masuk di 15 menit terakhir saat Bianconeri bermain imbang 0-0 dengan Inter Milan. Pada dua pertandingan itu, Dybala samasama gagal memberi kontribusi nyata. Di laga malam tadi, Dybala tak berhasil memperbesar keunggulan Juventus yang sudah memimpin 3-0 saat dia masuk.

Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengakui, mencadangkan Dybala karena performanya sedang turun belakangan ini. Pemain internasional Argentina itu cuma bikin dua gol di 11 pertandingan Serie A terakhir.

Padahal sebelumnya dia mencetak 10 gol di enam pekan pertama. Di Liga Champions, pemain 24 tahun itu malah belum mencatatkan gol dan assist. Allegri kini menantikan reaksi Dybala dari situasi ini.

“Dybala masuk sebagai pengganti hari ini dan tampil baik, tapi ada momenmomen di mana seorang pemain tidak dalam performa terbaik dan keberuntungan tidak memihaknya,” ungkap Allegri kepada Mediaset Premium.(h/dtc)

 Redaktur: Juli Ishaq     Layouter: Syamsul Hidayat

18

OLAHRAGA

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

Seribu Pandeka Ramaikan GSB VIII TANAH DATAR, HALUAN — Perhelatan Gelanggang Siliah Baganti (GSB) resmi dibuka oleh Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Provinsi Sumatera Barat Fauzi Bahar di Batipuh Bawah, Senin (18/12). Tak kurang dari 1.000 pandeka yang berasal dari 14 Kecamatan se-Tanah Datar ambil bagian dalam turnamen ini.

Solok FC Resmi Jadi Anggota Asprov PSSI Sumbar PADANG, HALUAN – Solok FC yang berdiri pada 4 September 2017 resmi diakui sebagai anggota tetap baru Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumbar 2017, setelah menghadiri undangan resmi s ebagai delegasi peninjau kongres di Hotel Grand Inna Muara Kota Padang, Sabtu (16/12).

Klub yang telah diperkenalkan kepada publik tiga bulan lalu (3 Oktober 2017) di Gedung Serbaguna Kubuang XIII di Kota Solok itu, bersama Aroma Taram FC Limapuluh Kota dan Limkos Padang Pariaman, dalam agenda kongres yang dibacakan Ketua Pemilihan Yulius Dede, diumumkan menjadi anggota tetap Asprov PSSI Sumbar.

“Solok FC, Limkos, dan Aroma Taram telah menjadi anggota tetap.

Ketiga klub pada kongres kemarin (Sabtu, 16/12), kita undang resmi jadi delegasi peninjau,” sebut Yulius Dede, Minggu malam (17/12).

Sebelumnya, satu klub lain, Batang Anai FC juga terdaftar selaku calon anggota dan langsung mengikuti kompetisi resmi PSSI Liga 3 Indonesia.

Hanya, klub tersebut berhasil menjuarai Liga 3 Wilayah Sumbar dan lolos ke nasional. Sehingga, keanggotaannya tercatat langsung di PSSI pusat.

Pandeka Gunung Talang, julukan Solok FC yang mendaftarkan diri setelah kompetisi selesai akan berkiprah mengikuti kompetisi PSSI musim depan 2018. Hal ini disambut antusias oleh manajemen tim Solok FC. Melalui Ketua HarianRizal Marajo, dikatakan bahwa Solok FC sudah tidak sabar dan sangat serius menatap kompetisi resmi PSSI mendatang. Tak peduli harus merangkak dari bawah, berjalan setapak demi setapak, bersahaja, dan merangkul semua pihak untuk bersatu. Rizal optimis, Solok FC bakal mengejar asa untuk menjadi sebuah klub kebanggaan warga Solok Raya, dan Sumbar umumnya.

“Alhamdulillah, kami diterima jadi anggota tetap Asprov PSSI Sumbar yang dinyatakan dalam kongres kemarin. Sebenarnya sejak peluncuran klub tiga bulan lalu, kami telah lama menyiapkan administrasi lengkap, dan memberikan langsung kepada Ketua Asprov periode lalu. Berkas dinyatakan lengkap dan Solok FC menunggu ketok palu saat kongres,” terang Rizal kepada wartawan, Minggu malam.

Dijelaskan Rizal, Solok FC secara teknis sudah punya kerangka tim dan komposisi pemain yang rutin melakoni program latihan. Mereka berlatih tiga kali seminggu di bawah arahan pelatih kepala Herman Pulalo bersama Asisten pelatih Febi Martika Chandra, Hendra Faizon, pelatih kiper Afriyanto, dan pelatih fisik Zulmaidi Ben. “Kita baru-baru ini menerima undangan panpel turnamen Bupati Limapuluh Kota Cup 2017, 28 November sampai 5 Desember yang lalu.

Alhamdulillah, anak-anak jadi finalis.

Walaupun kalah adu penalti dari Limkos FC pada perebutan gelar juara, tapi sangat kita apresiasi mampu tampil apik dengan barisan pemain muda mayoritas kelahiran 1998 ke bawah,” jelasnya.

“Target sebenarnya kompetisi PSSI 2018. Solok FC tak mau tampil mengecewakan. Kami manajemen sudah menyusun program berjangka untuk target tim dari tahun ke tahun progressnya wajib meningkat,” tukas Rizal Marajo, yang juga seorang wartawan olahraga senior Sumbar yang tertantang terjun langsung mengelola klub. (h/mg-mal)

www.harianhaluan.com

PUKUL GONG — Ketua Umum IPSI Tanah Datar, bersama Ketua Umum IPSI Provinsi Sumbar memukul gong dalam pembukaan secara resmi GSB ke-8 di Batipuh Ateh Tanah Datar, Senin (18/12). KHAIRUL

Ketua Perserosi Sumbar Ikut Rancang Program di PB PADANG, HALUAN — Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi) Sumatera Barat Dr. Alfroki Martha M.Pd menjadi bagian dalam Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON), sesuai dengan Keppres No. 95 tahun 2017 tentang PPON. Alfroki dipercaya berkontribusi pada bidang peningkatan kapasitas Sportscience (Iptek Keolahragaan), yang langsung bekerja sama dengan Bidang Kepelatihan, Tim Seleknas, sertaTim Degradasi Promosi dan Tim Monev.

“Kami nanti akan bekerja sama untuk merancang program pelatnas menuju Asian Games 2018. Program yang kami rancang mulai dari seleksi atlet, pembuatan program latihan, dan training camp Pelatnas try out dan try in dalam dan luar negeri,” ungkapnya, Senin (18/12).

Ia melanjutkan, semua program yang sudah dibuat akan dipresentasikan di hadapan Kemenpora RI, di bawah Deputi Pembinaan Prestasi Nasional.

Menghadapi Asian Games 2018 yang akan digelar di Palembang dan Jakarta, PB Perserosi me-

nargetkan meraih tiga medali emas dari dua nomor pertandingan.

“Kita akan m el a k uka n pemusatan latihan dari awal tahun depan sampai bulan ALFROKI Juli, untuk bisa mencapai target 3 emas yang terdiri dari 2 emas dari skateboard, dan satu emas dari sepatu roda,” urainya.

Alfroki berharap, Perserosi bisa mencapai target yang sudah dipasang. Untuk itu, dirinya meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. “Tentunya dengan persiapan yang sudah matang ini, saya berharap cabang sepatu roda mencapai target yang sudah dipasang. Bahkan, kalau bisa lebih,” lugasnya.

Menurut pria yang juga pemilik lisensi wasit sepakbola ini, tempat latihan akan dibagi di beberapa tempat. “Ada beberapa tempat dipilih sebagai training camp. Pada bulan Januari dan Februari kami akan berlatih di Jakarta dan Bandung untuk me-

ningkatkan kapasitas paru dan jantung,” jelasnya.

Selain menggelar latihan di dalam negeri, atlet Perserosi juga akan menggelar latihan di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menambah pengalaman dan meningkatkan mental bertanding para atlet.

“Di bulan Maret sampai Mei, kami akan pergi ke luar negeri, yaitu Jerman untuk cabang sepatu roda dan Amerika Serikat untuk cabang skateboard, untuk mengukur kemampuan atlet pada level internasional. Setelah balik dari situ, kami langsung kembali ke Palembang dan berlatih kembali, serta mengikuti test event,” ungkapnya.

Tentunya, dengan terlibatnya pengurus Perserosi Sumbar di PB Perserosi, menjadi angin segar untuk atlet-atlet Sumbar agar bisa dipanggil ke Pelatnas. “Setidaknya dengan adanya saya di PB, ada peluang merekomendasikan atletatlet Sumbar untuk Pelatnas. Saat ini, sudah ada 10 atlet Sumbar yang masuk daftar panggilan pelatnas, 9 atlet skateboard dan 1 atlet Sepatu Roda yang siap bersaing di Pelatnas,” katanya. (h/mgmal)

Pantauan Haluan di lokasi acara, lebih dari 1.500 orang ikut hadir dalam acara pembukaan GSB, terdiri para peserta beserta official, serta masyarakat setempat. Kepada Haluan, Fauzi Bahar mengatakan, dirinya sangat senang dengan terlaksana GSB yang ke-8. Pasalnya, GSB diyakini dapat melestarikan pencak silat di Bumi Minangkabau, khususnya di Tanah Datar.

“Selaku Ketua umum IPSI Sumbar, sangat senang dengan GSB ini. Saya harap GSB yang ke delapan ini dapat meningkatkan prestasi dunia persilatan di Tanah Datar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, rasa bangga kepada anggota IPSI Tanah Datar, yang sudah meyelenggarakan iven yang menjadi agenda tahunan di Kabupaten Tanah Datar ini. ”Saya harapkan silat bisa menjadi ekstrakulikuler di seluruh sekolah di Kabupaten Tanah Datar ini. Sehingga generasi silat tidak hilang dan musnah,” ujarnya lagi.

Hal senada diutarakan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma, yang juga menjabat Ketua Umum IPSI Tanah Datar. Menurutnya, GSB kali ini berbeda dengan GSB sebelumnya yang hanya mengikut sertakan 796 pendekar saja. “Kami akan membuat suatu terobosan baru pada penyelenggaraan GSB kali ini. Khususnya dari segi jumlah peserta,” ujar Zuldafri Darma.

Ia juga menambahkan, peningkatan jumlah peserta dalam penyelenggaraan GSB, juga dapat mengukur seberapa sukses IPSI Tanah Datardalam pembinaan bibit olaharaga pencak silat. “Meningkatnya jumlah peserta membuktikan

IPSI Tanah Datar benar-benar bekerja dalam melestarikan pecak silat di Tanah Datar,” tambahnya.

Terkait penunjukan Kecamatan Batipuh Zuldafri sebagai tuan rumah menjelaskan, bahwa Kecamatan Batipuh dinilai siap dan layak menjadi tuan rumah. “Kami bersama Ketua IPSI Tanah Datar, menunjuk Kecamatan Batipuh untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Iven GSB yang kedelapan,” ujarnya.

Wabub juga menambahkan, pengurus IPSI Tanah Datar sangat percaya dengan Kecamatan Batipuh sebagai tuan rumah. Ia juga mengingatkan, pelaksanaan GSB hendaknya dilaksanakan di tengah lapangan atau di ruangan terbuka. Pasalnya, GSB diharapkan menjadi tontonan bagi seluruh masyarakat Tanah Datar, khususnya di Kecamatan Batipuh.

Sementara itu Afrizal selaku Ketua harian IPSI Tanah Datar kepada Haluan mengatakan, bahwa GSB kedelapan diselenggarakan di Kecamatan Batipuh hingga tanggal 20 Desember 2017.

Ia juga mengaku bangga dan berterima kasih kepada seluruh elemen yang sudah mendukung sehingga acara pembukaan dapat terlaksana dengan sukses.

Sementara itu Camat Batipuh Arianto mengatakan, dalam penyelenggaraan GSB dirinya mengaku belum berpengalaman. Pasalnya, dirinya baru kali ini ditunjuk sebagai penyelenggara GSB tingkat Kabupaten Tanah Datar. “Saya sanggat mengharapkan sekali arahan dan bantuan dari pengurus IPSI Kabupaten Tanah Datar, terkait peyelenggaraan GBS nanti,” ujarnya. (h/mg-rul)

TINGKAT U-11 DAN U-17 USAI DIGELAR

Putra Brandon Piala Walikota Padang Sisakan Tingkat U-17 PADANG, HALUAN — Gelaran turnamen Putra Brandon Piala Walikota Padang sukses digelar di dua tingkat umur, dan menyisakan satu tingkatan umum lainnya. Campus Star keluar sebagai Juara Pertama pada tingkat U-13, dan BBC Batuang Taba jadi jawara di tingkat umur U-11. Turnamen ini akan berlanjut pada tanggal 24 dan 25 untuk tingkat usia U-17.

“Alhamdulillah turnamen untuk dua tingkat usia ini telah sukses dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pertandingan minggu depan untuk U-17 juga berjalan dengan lancar,” ujar Marianto, Ketua Pelaksana Turnamen, Senin (18/12).

Mardianto juga menyampaikan ucapan selamat untuk

sekolah sepakbola (SSB) yang keluar sebagai juara, dan berharap turnamen ini bisa menjadi motivasi untuk tahun depan.

“Tentunya selamat untuk Campus Star dan BBC Batuang Taba yang telah berhasil menjadi juara, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk anakanak agar mau mengikuti turnamen ini kembali tahun depan,” tuturnya.

Campus Star berhasil keluar sebagai juara setelah berhasil memenangkan dua laga di final segitiga menghadapi SSB Janse FC dan SSB Minang United FC. Menghadapi Minang United, Campus Star berhasil menang 2-0, sedangkan menghadapi Janse FC, meraka berhasil menang dengan drama adu penalti. Pada U-11, BBC Ba-

KAPTEN dari masing-masing jawara pada gelaran turnamen Putra Bradon Piala Walikota Padang, berfoto bersama Ketua Pelaksana Turnamen dan Mayor Infanteri Sukiran, Senin (18/12). AKMAL

tuang Taba berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Campus Star dengan skor 2-0.

Mardianto mengatakan, Ia berharap turnamen seperti ini

bisa terus berjalan dan ada, agar pembinaan sepakbola usia muda bisa lebih maksimal di persepakbolaan Sumbar. “Saya tentunya berharap turnamen ini bisa jadi agenda tahunan dari

 Redaktur: Juli Ishaq

Askot Kota Padang untuk tahun depan. Bahkan, kami berhasil menjalankan acara ini tanpa bantuan lebih dari sponsor,” katanya.

Senada dengan itu, Pembina Olahraga Korem 032/Wirabraja Mayor Infanteri Sukiran berharap turnamen seperti ini bisa terus berlanjut. “Ini merupakan suatu yang positif untuk pembinaan atlet muda sepakbola Sumbar dan tentunya saya berharap ini terus berlanjut,” ungkapnya.

“Tentunya pelaksanaan ini juga bisa menjadi tolok ukur untuk SSB yang mengikuti ini agar bisa meningkatkan pembinaan dan latihan agar bisa menjadi juara dan melahirkan atlet sepakbola yang bagus,” tukasnya. (h/mg-mal)

 Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARIWARA DPRD LIMAPULUH KOTA

Safaruddin Dt Bandaro Rajo

Sastri Andiko Dt Putiah

Ketua DPRD

Wakil Ketua

H Yos Sariadi

Hemmy Setiawan

Irwin Idrus

Hardedi

Virmadona

Deni Asra

Della Ermaifa

Yusnir BA

Wendi Chandra Dt Marajo

Suriadi

Irdapel Masrizal

H Ermizal Jalinus

Yosrizal Dt Permato Alam

H M Ridha Ilahi

Hj Aida

Irmantedi

Wardi Munir

Tedy Sutendi

Afri Yunaldi

Epi Suardi

Ridhawati

Akrimal Adham

Amril B Dt Tan Bagindo

Riko Febrianto

Syamsul Mikar

Harmen

Bahrul Edial

Putra Satria Veri

Marshal

Darlius

Telah Banyak Perjuangkan Kepentingan Daerah

EJAK 1 Januari 2017 ini, telah banyak keberhasilan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, terutama untuk kepentingan daerah. Seperti keberhasilan dari fungsi DPRD sebagai pengawasan, penganggaran dan legislasi (perwakilan) untuk daerah.

Karena itu, perlu adanya menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2017, sebagai realisasi pencampaian program dan kegiatan pada masa persidangan pertama, kedua dan ketiga yang merupakan sebagai pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat.

Terhadap tugas pokok dan fungsi dewan tersebut, berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Limapuluh Kota nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, unsur pimpinan DPRD mempunyai tugas

untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam rapat paripurna DPRD. Bahwa laporan kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2017, merupakan himpunan laporan kinerja masa persidangan pertama, kedua dan ketiga. Dan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD, pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan, antara lain berupa keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan rekomendasi DPRD. Itu semua, berdasarkan Undang-undang RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI

PIMPINAN DPRD bersama Bupati Limapuluh Kota usai rapat paripurna.

nomor: 23 rahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undangundang RI nomor: 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pe-

merintah nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah. Peraturan Pemerintah RI nomor: 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD. Selanjutnya, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 nomor 11) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan DPRD Kabupaten Limapuluh nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

Peraturan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota nomor 2 tahun 2016 tentang kode etik dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

Laporan kinerja pimpinan DPRD merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapatrapat, konsultasi, kunjungan kerja, reses dan kegiatan lainnya. (*)

Melaksanakan Fungsi Pengawasan FUNGSI pengawasanDPRD Kabupaten Limapuluh Kota diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD oleh alat kelengkapan dengan tiga komisi.

Seperti Komisi I membidangi pemerintahan, politik, keamanan dan pendidikan, telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja di bawah koordinator adalah Deni Asra, SSI (Wakil Ketua).

Dengan susunan anggota sebagai berikut, Riko Febrianto, SH, dari fraksi Golkar (Ketua), Wirman Dt Pangeran Nan Putiah, SH, dari fraksi PPP (Wakil Ketua), Yosrizal Dt Permato Alam dari fraksi PAN (sekretaris) dan anggota sebagai berikut, Della Ermaifa, Spsi, dari fraksi Golkar, Wendi Chandra, ST, dari fraksi Demokrat, Yusnir BA dari fraksi Demokrat, Irdapel Masrizal, Amd, dari fraksi Gerindra, H Ermizal Jalinus, SE, dari fraksi PPP, Hemmy Setiawan, SE, dari fraksi PDIP&PKB, Suriadi dari fraksi Hanura dan H Yos Sariadi, SAg dari fraksi PKS&PBB. OPD mitra dari komisi I, di antaranya sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas pendidikan dan kebudayaan, satuan polisi pamong praja, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/ nagari, badan kepegawaian dan www.harianhaluan.com

19

Wirman Dt Pangeran Nan Putiah

Wakil Ketua

KINERJA DPRD KABUPATEN LIMAPULUH KOTA SELAMA 2017

S

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

pengembangan sumber daya manusia, dinas perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dan kecamatan.

Untuk Komisi II membidangi keuangan dan pembangunan, telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja di bawah koordinator Safaruddin Dt Bandaro Rajo, SH, dengan susunan anggota, di antaranya H M Ridha Illahi, SPt, dari fraksi PDIP&PKB (Ketua), Irmantedi dari fraksi Gerindra (wakil Ketua), Hj Aida, SH, dari fraksi Demokrat (sekretaris). Dan anggota sebagai berikut, Ir Afri Yunaldi, IPM dari fraksi Golkar, Irwin Idrus dari fraksi Gerindra, Dra Ridhawati dari fraksi PPP, Amril B Dt Tan Bagindo dari fraksi PDIP&PKB, Tedy Sutendi, SH, MH, dari fraksi Hanura, Drs Epi Suardi dari fraksi Hanura, Hardedi, SSos dan Wardi Munir dari Fraksi PKS&PBB, dan Akrimal Adham, SH, dari fraksi PAN. OPD mitra Komisi II, seperti badan keuangan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan, badan penanggulangan bencana daerah, dinas pemadam kebakaran, dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dinas komunikasi dan informatika dan dinas perhubungan.

Sedangkan Komisi III

membidangi bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat di bawah koordinator Sastri Andiko, SH, dengan susunan anggota Syamsul Mikar dari fraksi Golkar (ketua), Drh Harmen dari fraksi PPP (wakil Ketua), Virmadona, Ssos, dari fraksi Gerindra (sekretaris) dan anggota sebagai berikut, Putra Satria Veri dari fraksi Golkar, Marshal, Bac, dari fraksi Demokrat, H Darlius dari fraksi PDIP&PKB, H Chandra dari fraksi Hanura, Ir Yakubis dari fraksi PKS&PBB dan Bahrul Edial,ST, dari fraksi PAN. OPD mitra Komisi III adalah dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, dinas perindustrian dan tenaga kerja, dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dinas peternakan dan kesehatan hewan, dinas perikanan, dinas pangan, RSUD dr Ahmad Darwis, perusahaan daerah air minum dan perusahaan daerah.

Alat kelengkapan Badan Kehormatan (BK) dengan Ketua Wardi Munir dan Irmantedi sebagai wakil ketua dengan anggota Akrimal Adham, SH, Muhammad Ridha Ilahi, SPt

dan Yusnir BA. Selama tahun 2017, BK telah melakukan rapat satu kali terhadap laporan dari forum wali nagari.

Terhadap laporan dari fraksi yang angggotanya melanggar kode etik ke BK bagi 35 orang anggota DPRD Limapuluh Kota belum ada maupun yang melanggar aturan internal, namun hanya satu orang, Tedy Sutendi, SH, MH, dari Partai Hanura yang terkena tindakan hukum pidana.

Selama 2017 ini, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota telah melakukan ratusan kali rapat-rapat dalam pembahasan daerah. Seperti rapat paripurna istimewa sebanyak 3 kali, rapat paripurna sebanyak 20 kali, rapat pimpinan DPRD sebanyak 6 kali, rapat badan musyawarah sebanyak 13 kali, rapatbadan anggaran sebanyak 4 kali, rapat badan kehormatan sebanyak satu kali, rapat badan pembentukan peraturan daerah sebanyak 5 kali.

Kemudian rapat kerja komisi-komisi, di antaranya rapat Komisi I sebanyak 4 kali, rapat Komisi II sebanyak 4 kali, rapat Komisi III sebanyak 4 kali.

Selanjutnya rapat panitia khusus (pansus) sebanyak 10 kali dan rapat gabungan Komisi I, II dan III sebanyak 8 kali.

Selain itu, ada kegiatan lainnya yang dilakukan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

Seperti penerimaan studi banding atau kunker sebanyak 7 kali,

penerimaan audiensi sebanyak 7 kali, pelaksanaan reses sebanyak 3 kali, kunker ke kecamatan oleh Komisi, seperti Komisi I sebanyak 16 kali, Komisi II sebanyak 10 kali, Komisi III sebanyak 46 kali.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk peningkatan wawasan dan produktifitas dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 5 kali.

Selain itu, dalam mengoptimalkan fungsi DPRD untuk setiap permasalahan yang timbul, baik yang berkaitan dengan kebijakan DPRD telah disampaikan surat rekomendasi DPRD kepada Bupati Limapuluh Kota, antara lain rekomendasi badan anggaran atas pembahasan LKPJ bupati tahun 2016, rekomendasi badan anggaran DPRD bersama TAPD tentang pembahasan rancangan APBD 2017.

Kemudian rekomendasi badan anggaran DPRD bersama TAPD tentang pembahasan rancangan APBD 2018 dan surat keputusan/persetujuan penyerahan atau penghibahan tanah pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota kepada Polres Limapuluh Kota. (*)

Chandra

Yakubis

Melaksanakan Fungsi Legislasi FUNGSI legislasi DPRD diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati, pada masa persidangan pertama kedua dan ketiga tahun 2017. Pembahasan ranperda melalui alat kelengkapan DPRD Bapemperda yang diketuai oleh Drs Epi Suardi, Wakil Ketua Hardedi, Ssos, yang beranggotakan Syamsul Mikar, Putra Satria Veri, Hj Aida, SH, Virmadona, SSos, Dra Ridhawati, H M Ridha Ilahi,SPt, Suriadi, Bahrul Edial, ST, dan Akrimal Adham, SH. Dalam catur wulan kedua, bupati melalui nota penjelasan ranperda telah mengajukan enam ranperda untuk dibahas secara bersama sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku. Enam ranperda dimaksud adalah ranperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Limapuluh Kota, ranperda tentang pemerintahan nagari, ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ranperda tentang koperasi usaha kecil dan menengah, ranperda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ranperda tentang tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kemudian ada tiga ranperda wajib yang dibahas melalui rapat paripurna, yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran

2016, Perubahan APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2017 dan APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2018.

Di samping enam ranperda tersebut, juga dilakukan pembahasan atas dua ranperda yang masih belum selesai pembahasannya pada tahun 2016, yakni ranperda tentang PAUDNI dan ranperda tentang RDTR. Terkait dalam penyusunan perda inisiatif oleh DPRD adalah merupakan hak legislasi DPRD, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah di tahun 2017 ini telah merancang dan menyamakan persepsi terhadap empat ranperda inisiatif DPRD, yakni ranperda penyelengaraan arsip, ranperda pengelolaan pariwisata, ranperda penyelenggaraan pelayanan publik dan ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan anggota DPRD. Secara politik dari empat ranperda inisiatif DPRD Limapuluh Kota tersebut, yang baru disetujui untuk dijadikan peraturan daerah baru satu, yakni ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan anggota DPRD, sementara yang tiga lagi dalam proses pembahasan dan pendalaman materi. Nota persetujuan bersama DPRD Limapuluh Kota dengan Bupati Limapuluh Kota terhadap delapan rancangan Perda Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2017. (*)

Melaksanakan Fungsi Anggaran PELAKSANAAN fungsi anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui Badan Anggaran (Banggar) di bawah koordinasi pimpinan DPRD Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Sastri Andiko SH Dt Putiah (Wakil Ketua), Deni Asra, SSi (Wakil Ketua) yang beranggotakan Drh Harmen, Drs Epi Suardi, Syamsul Mikar, Riko Febrianto, SH, Wendi Chandra, ST, Yusnir, BA, Irdapel Masrizal, AMd, Irwin Idrus, Ermizal J, SE, Hemmy Setyawan, SE, H Darlius, Drs Epi Suardi, H Chandra, H Wardi Munir, Ir Yakubis, Yosrizal.

Banggar telah melaksanakan kegiatan, di antaranya rapat kerja badan anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan TAPD dan OPD

membahas LKPJ Bupati Limapuluh Kota tahun anggaran 2016. Rapat kerja badan anggaran DPRD dengan TAPD dan OPD membahas perubahan APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2017 yang melahirkan rekomendasi untuk pendapatan Rp1.288.874.849.392, belanja sebesar Rp1.344.772.199.400,50 dan pembiayaan Rp55.897.350.008,50.

Rapat kerja badan anggaran DPRD dengan TAPD dan OPD membahas APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2018 yang melahirkan rekomendasi untuk Pendapatan Rp1.284.021.972.529,00, belanja sebesar Rp1.333.434.554.462,00 dan pembiayaan Rp49.412.581.933,00. (*)

 Redaktur: Nasrizal  Layouter: Luther

20

SAWAHLUNTO

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

ANTISIPASI KERUSAKAN DIMAKAN USIA

Sejarah Kota Arang dalam Arsip Digital SAWAHLUNTO, HALUAN — Kota Sawahlunto memasuki usia ke-129 tahun pada 1 Desember 2017 lalu. Sebagai kota yang dirancang khusus sebagai sentra pertambangan batu bara, Sawahlunto menyumbang kontribusi besar dalam kemajuan teknologi pertambangan di Indonesia. Tak hanya itu, peninggalan era kolonial yang masih terawat apik, menjadikan Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata unggulan bagi Sumatra Barat.

Penyuluh Agama Pelopor Program Religius SAWAHLUNTO, HALUAN — Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakan Kemenag) Kota Sawahlunto, H. Marjanis meminta kepada penyuluh agama untuk memantapkan aqidah dan memperbarui niat. Selain itu penyuluh juga harus meningkatkan hubungan harmonis dengan masyarakat sekaligus menjadi pelopor dalam mensukseskan program religius yang telah digalakkan oleh pemerintah.

“Dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, para penyuluh tidak hanya memberikan pencerahan saat kesempatan ceramah atau berkutbah saja, namun setiap bertemu dan bergaul di lingkungan masyarakat, wajib untuk memberikan pencerahan, sehingga aqidah warga semakin mantap,” ungkapnya.

Kepada 32 penyuluh non PNS yang ada di Sawahlunto, dia juga berharap bisa menjadi pelopor dan mendukung program religius yang telah dicanangkan, seperti maghrib mengaji dan sholat subuh berjamah.

Menjadi pelopor sebutnya, tentu harus dimulai dari diri, keluarga dan lingkungan sekitar yang selanjutnya masyarakat luas.

“Para penyuluh juga harus senantiasa meningkatkan kualitas SDM masing masing, dengan cara menambah ilmu pengetahuan keagamaan setiap waktunya. Tidak ada batasan untuk menambah ilmu, sehingga bisa lebih memantapkan pemberian ilmu ataupun pencerahaan kepada masyarakat,” katanya.

Kakan kemenag menambahkan, Sawahlunto sebagai kota tujuan wisata sangat membutuhkan peran dari para penyuluh agama dalam upaya membentengi akhlak masyarakatnya dari efek negatif yang timbul akibat aktivitas wisata tersebut. Jika tugas dijalankan sesuai dengan yang diamanahkan, tentu keberadaan penyuluh akan sangat dirasakan dalam pembentukan karakater, akhlak dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama, khususnya agama Islam.

“Tidak saja penyuluh non PNS, seluruh jajaran ASN Kementerian Agama harus senantiasa mengembangkan wawasan serta meningkatkan ketrampilan dan kesigapan dalam bertugas. Di tengah cepatnya perubahan sosial dan pesatnya teknologi informasi, penyuluh juga semakin mantap memberikan pembekalan dan membentengi umat dari hal yang bertentangan dengan tuntunan agama,” tegasnya. (h/rki)

KOLEKSI ADINEGORO — Kabid Penyelenggara Perpustakaan, Subandi meminjamkan koleksi Adinegoro kepada Kasubag TU Museum Aditiyawarman Dinas Kebudayaan Sumbar, Fahyu Yeretti. RIKI YUHERMAN

PINJAMKAN KOLEKSI ADINEGORO PADA MUSEUM ADITYAWARMAN

Perpustakaan Adinegoro Berpartisipasi di HPN 2018 SAWAHLUNTO, HALUAN — Perpustakaan Umum Adinegoro Kota Sawahlunto ikut berpartisipasi dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dengan meminjamkan koleksi foto dan buku yang berkaitan dengan tokoh pers Indonesia tersebut.

Peminjaman koleksi foto dan buku Adinegoro itu melalui UPTD Museum Adityawarman Provinsi Sumatera Barat yang diterima langsung Kasubag TU Museum Aditiyawarman Dinas Kebudayaan Sumbar, Fahyu Yeretti dari Kabid Penyelenggara Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, Subandi, baru baru ini.

Kepada Haluan, Kabid Penyelenggara Perpustakaan, Subandi menyebutkan, suatu kebanggaan bagi per pustakaan umum Adinegoro Sawahlunto ikut berpartisipasi dalam kegiatan HPN yang akan berlangsung pada 9 Februari 2018 di Kota Padang Sumbar.

“Kebanggaan kita (Perpustakaan Adinegoro, red) ikut berpartisipasi sangatlah jelas. Ter-

lebih pada pestanya insan pers di negeri ini, HPN akan menjadi ajang kilas balik mengenang putra terbaik asal Sawahlunto ini dalam sepak terjangnya di dunia jurnalistik Indonesia,” ungkap Subandi.

Melalui HPN itu nantinya, Subandi berharap nama besar Adinegoro senantiasa dikenang dan mampu memotivasi generasi penerus bangsa untuk senantiasa mengingat semua jasa jasanya dan menggelorakan semangat Adinegoro dalam membangun bangsa Indonesia ke depannya.

Sementara itu Kasubag TU UPTD Museum Adityawarman Sumbar, Fahyu Yeretti menambahkan, ditunjuknya Sumatera Barat sebagai tuan rumah HPN 2018, menjadi momentum untuk menggelorakan semangat Adinegoro sebagai tokoh pers nasional.

“Kita ingin menampilkan semua hal yang berkaitan dengan Adinegoro, karena keterbatasan koleksi maka pihak Museum Adityawarman berinisiatif untuk meminjam koleksi baik berupa foto, dokumen dan buku buku

tentang Adinegoro,” terangnya.

Sekilas tentang Adinegoro, beliau memiliki nama lengkap Djamaluddin Adinegoro, terkadang dieja Adi Negoro dengan gelar Datuak Maradjo Sutan. Ia adalah adik sastrawan dan tokoh sekaligus pejuang konstitusi, Muhammad Yamin. Adinegoro sempat mengenyam pendidikan selama empat tahun di Berlin, Jerman dan mendalami ilmu jurnalistik. Ia memang lebih dikenal sebagai wartawan daripada sastrawan, dan pernah memimpin surat kabar Pewarta Deli di Medan pada tahun 1932 sampai 1942. Ia juga pernah memimpin Sumatra Shimbun selama dua tahun. Kemudian, bersama Prof Dr Supomo, memimpin majalah Mimbar Indonesia pada 1948 sampai 1950, sebelum ia memimpin Yayasan Pers Biro Indonesia di tahun 1951. Terakhir, ia bekerja di Kantor Berita Nasional yang kemudian menjadi LKBN Antara sampai akhir hayatnya. Beliau wafat di Jakarta 8 Januari 1967 pada umur 62 tahun. (h/rki)

MENGETAHUI SEJARAH KOTA SERTA KEMAJUAN TEKNOLOGI

Ayo Berwisata ke Museum di Sawahlunto SAWAHLUNTO, HALUAN — Selain mengupayakan berbagai situs, Pemko juga mengup ayakan sejumlah bangunan dan struktur sebagai cagar budaya untuk melengkapi Sawahlunto sebagai kota warisan dunia.

Saat ini “Kota Arang” juga dikenal sebagai kota yang museum. Baru-baru ini Tiga Museum juga telah diresmikan di kawasan lapangan Segitiga Ombilin, disamping sejumlah museum yang telah berdiri di Sawahlunto, seperti museum Gudang Ransum.

Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Sejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, Hendri Thalib mengatakan, banyaknya bangunan, kawasan dan situs bersejarah di kota ini dimanfaatkan untuk mendukung

Sawahlunto sebagai kota heritage yang saat ini tengah berupaya mendapat pengakuan dari UNESCO. “Seperti museum gudang ransum, dimana pengunjung dapat mengetahui teknologi sejak zaman Belanda yang digunakan sebagai tempat memasak dalam jumlah besar bagi para pekerja di tambang batu bara. Termasuk atribut-atribut para pekerja tambang yang dikenal dengan orang rantai,” ujarnya.

Hendri Thalib menambahkan, beberapa museum lain yang ada yakni Museum Kereta Api, Museum Tambang Batubara Ombilin, Museum Pakaian Tradisi dan Museum Lubang Tambang Mbah Suro. Selain itu juga ada museum alat-alat

musik yang mempunyai koleksi beragam alat musik dari seluruh nusantara dan beberapa negara lain di dunia.

Dalam waktu dekat juga akan dibuka museum budaya Jawa mengingat jumlah etnis Jawa di daerah tersebut terbilang banyak.

Pemerintah kota, lanjutnya, menjadikan museum sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat terutama para pelajar untuk mengetahui perjalanan sejarah kota tersebut. Dimana museum merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan.

Melalui museum lanjutnya, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan tentang sejarah kota serta kemajuan teknologi yang sudah ada sejak dulu.

“Untuk koleksi-koleksi

MUSEUM Alat Musik menambah koleksi museum yang ada di Kota Sawahlunto. RIKI YUHERMAN.

yang ada pada museum diperoleh dari beberapa cara seperti sumbangan masyarakat, ganti rugi serta kerja sama dengan pemilik benda.

Kadis yang akrab disapa Papi itu menilai, wisata museum, selain menambah wawasan melalui informasiinformasi sejarah yang telah dirangkum menarik, wisata

ini juga meningkatkan rasa cinta tanah air, karena memperlihatkan perjuangan dan perjalanan bangsa. Kemudian, biaya yang dibutuhkanpun tidak terlalu mahal. Dan yang tidak kalah penting adalah museum - museum yang ada memamerkan titik-titik yang menarik untuk dijadikan objek foto. (h/rki)

Silungkang yang lebih homogen dan Lembah Segar yang heterogen.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Sumbar, Muhammad Mufti Syarfie, mengungkapkan penambahan dapil ini harus dilihat efektifitasnya, urgensinya dan harus banyak sisi pengkajiannya.

“Kita akan melakukan kajian yang lebih luas lagi, sejauh mana kepentingannya jika dapil ini ditambah, disisi lainnya juga harus dipikirkan dampak dari itu semua,” katanya.

Sementara itu ketua KPU Sawahlunto, Afdhal menyebutkan, kegiatan ini dalam rangka penataan dapil untuk pemilu serentak pada tahun

2019. Pada raker ini KPU mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya organisasi kepemudaan, partai politik, pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Selain itu, dalam rapat kerja ini, pihaknya akan menampung segala inspirasi yang di sampaikan oleh mereka, selanjutnya akan dipelajari.

Kemudian usulan-usulan itu akan disampaikan ke KPU pusat melalui KPU provinsi.

“Kami menginginkan pemilu serentak pada tahun 2019 bisa berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya menurut hati nurani mereka tanpa adanya unsur-unsur yang bersifat negatif,” ujarnya. (h/rki)

RAKER KPU PENATAAN DAPIL UNTUK PEMILU 2019

PDIP Usul Penambahan Dapil

KPU Sawahlunto menggelar Rapat Kerja Penataan Daerah dan Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk Pemilu tahun 2019, Senin (18/12). RIKI YUHERMAN

SAWAHLUNTO, HALUAN — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sawahlunto menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU setempat www.harianhaluan.com

agar menetapkan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang menjadi 4 (empat) Dapil, meningkat dari Pileg sebelumnya 3 (tiga)

Dapil.

Hal ini diungkapkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Sawahlunto, Tumpak Abdurrahman pada Rapat Kerja Penataan Daerah dan Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk Pemilu tahun 2019 yang digelar KPUD kota ini di Hotel Ombilin, Senin (18/13).

“Usulan itu sesuai dengan kecamatan yang ada di Sawahlunto dan tidak menyalahi aturan, dimana setiap dapil memiliki 3 sampai 12 kursi legislatif,” sebut Tumpak.

Penambahan Dapil, lanjut Tumpak, juga sesuai dengan kultur budaya dan masyarakat yang ada perbedaan antara Kecamatan

Mengantisipasi arsip berupa lembaran dokumen yang rentan hancur atau habis, PT. Bukit Asam (Persero) Tbk telah melakukan upaya digitalisasi arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah “Kota Arang”.

Direktur SDM dan Umum PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Joko Pramono menjelaskan, rangkaian kisah Sawahlunto tempo dulu banyak tersimpan dalam lembaran arsip dan dokumentasi foto. Pihaknya khawatir, bila seluruh arsip foto dan dokumen dibiarkan, bakal lapuk dimakan usia.

“Untuk itulah, digitalisasi dilakukan. Nantinya pengunjung tidak harus melihat arsip yang berdebu, tinggal klik dan semua data yang diinginkan akan ditampilkan via komputer,” jelas Joko di Sawahlunto baru baru ini.

Akan tetapi lanjutnya, seluruh dokumen digital arsip-arsip sejarah Kota Sawahlunto hanya bisa diakses di sejumlah museum yang berada di Sawahlunto. Cara ini diterapkan agar pengunjung tertarik untuk datang langsung ke Sawahlunto dan mengeksplorasi potensi sejarah yang ada.

“Sehingga secara langsung maupun tidak, mendorong program pariwisata Sawahlunto,” ungkap Joko.

Joko menambahkan, proses digitalisasi arsip Kota Sawahlunto tak hanya dilakukan oleh perusahaan,

namun juga melibatkan berbagai pihak yang punya andil terh adap kemajuan wisata Sawahlunto, termasuk Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemprov Sumatera Barat, dan Universitas Negeri Padang.

Segala potensi sejarah yang dimiliki Sawahlunto ini menggerakkan PT Bukit Asam (persero) Tbk, sebagai operator tambang selama ini, melakukan digitalisasi arsip-arsip sejarah yang ada.

Langkah untuk mengonversi arsip ke bentuk digital dirasa penting untuk menjaga warisan kolektif untuk generasi selanjutnya.

Peluncuran digitalisasi arsip Sawahlunto dilakukan sekaligus untuk merawat ingatan mengenai Unit Pertambangan Ombilin (UPO) yang sempat menjadi primadona tambang batu bara di Indonesia. Bukit Asam menjadi salah satu dari sedikit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang melakukan langkah pelestarian aset sejarah sejak masa kolonial.

“Perjalanan sejarah Kota Sawahlunto selama lebih dari seratus tahun ke belakang menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Wisata sejarah memang memiliki peminat sendiri yang tak sedikit.

Berkunjung ke Sawahlunto, wisatawan serasa diajak kembali ke era kolonial dengan tata kota yang seperti Eropa,” kata dia. (h/rki)

HADAPI KEMAJUAN ZAMAN

LKAAM Benteng bagi Masyarakat SAWAHLUNTO, HALUAN — Keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sangat berperan dalam pelestarian adat dan pengembangan adat budaya. Apalagi dengan perkembangan yang pesat seperti saat ini, jika lengah maka bisa menjadikan para geberasi muda, anak kemenakan dan masyarakat melupakan hak dan kewajiban, serta larangan dan pantangan yang boleh atau tidak boleh dilakukan sesuai syariat agama dan adat.

Di Kota Sawahlunto contohnya, semenjak menetapkan diri menjadi kota wisata tambang yang berbudaya, tentu banyak tantangan yang akan dihadapi seiring kunjungan ataupun budaya yang masuk ke ‘Kota Arang’ ini, selain berdampak positif tentu juga akan ada dampak negatifnya.

“Bersyukurlah kita yang tinggal di Minangkabau ini, masyarakat hidup dalam filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menjadikan masyarakatnya mampu hidup tentram yang sesuai dengan pedoman agama Islam dan juga sesuai dengan norma adat yang berlaku,” kata Ketua LKAAM Kota Sawahlunto, Adi Muaris Khatib Kayo saat dijumpai Haluan.

Ketua LKAAM Adi Muaris menilai, pembangunan yang telah berjalan dan yang tengah berlangsung saat ini, pada hakikatnya sudah sesuai dengan harapan bersama. Meski demikian pihaknya tak menutup mata ada beberapa pembangunan yang belum terlaksana dengan baik. Namun lanjutnya, untuk pembangunan bidang menntal dan pelestarian adat serta budaya, pemerintah kota Sawahlunto sudah sangat mendukung apa yang telah menjadi fungsi dan tugas  Redaktur: Devi Diany

LKAAM termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) di 10 nagari yang ada di kota ini.

“Selain memberikan pembinaan kepada ninik mamak pengurus KAN di 10 nagari, Pemko juga memberikan perhatian untuk pembangunan fisik bangunan KAN yang ada,” ujarnya.

LKAAM sebagai benteng generasi muda terkait perkembangan zaman, Adi Muaris sangat setuju akan hal itu.

LKAAM bersama KAN senantiasa intropeksi diri dalam melakukan pembinaan dan pengajaran kepada para keponakan dan masyarakat nagari masing-masing. LKAAM bersama pemerintah kota terus secara berkesinambungan melakukan pembinaan kepada ninimak mamak di sepuluh nagari di kota ini sehingga peran dan tugas ninik mamak itu akan semakin jelas dihadapan warga dan juga keponakannya.

“Tugas dan fungsi di dalam sukunya adalah kapai tampak batanyo, kapulang tampek babarito, kusuik manyalasaikan dan karuah nan kamanjaniahkan,” ungkapnya.

Keberhasilan pembangunan dan pelestariam adat dan budaya di Sawahlunto saat ini, tidak terlepas dari peranan pemerintah kota yang senantiasa melibatkan LKAAM dan KAN di setiap pembangunan yang dilaksanakan, terlebih dengan meminta masukan dari pengurus KAN. Satu lagi yang saat ini membuat keberadaan LKAAM dan KAN semakin kuat di Sawahlunto adalah dengan keterlibatannya dalam Musyawarah Nagari (Musri) yang digagas oleh Forkopimda Sawahlunto. Didalam Musri, KAN dilibatkan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada termasuk memberikan masukan masukan terkait pembangunan yang akan dilakukan. (h/rki).  Layouter: Syamsul Hidayat

KABUPATEN SOLOK

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

21

DORONG PEMANFAATAN DANA NAGARI

Pemkab Solok Gelar Program Bursa Inovasi Nagari 2017 AROSUKA, HALUAN — Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas desa/nagari secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM, pelayanan sosial dasar, serta infrastuktur terus dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten Solok. Bersama Kementerian Desa dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah setempat melaksanakan Bursa Inovasi Nagari atau Bursa Inovasi Desa.

“Kegiatan ini adalah suatu agenda pemerintahan yang merupakan kolaborasi program antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemkab Solok yang dinamai Bursa Inovasi Nagari atau desa,” kata kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari kab. Solok Medison di ruang Pelangi, Arosuka, Jum’at (15/12).

Peserta kegiatan yang merupakan utusan masingmasing nagari terdiri dari

Wali Nagari, Ketua BMN dan Tokoh Masyarakat, diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa melalui pengembangan kapasitas desa secara secara berkelanjutan. Dengan bursa inovasi nagari diharapkan dapat meningkatnya produktivitas nagari melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis dan partisipatif untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa melalui pengembangan kapasitas desa secara secara berkelanjutan melalui Si-

MENYAMBUT pelaksanaan Bursa inovasi Desa/nagari di Kabupaten Solok tahun 2017, Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin memberikan arahan di hadapan Perserta di Arosuka, Jum’at (15/12) YUTIS WANDI

nergi antara P3MD Nagari dan penyedia layanan teknis yang ada.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, SH mengharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan di Nagari melalui pemanfaatan dana Desa/Nagari secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas Nagari secara berkelanjutan.

Khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar serta infrastruktur Nagari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menggagas program inovasi desa. “Program inovasi desa akan mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan

dana Nagari dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan desa dan Nagari,” kata Wabup.

Pihaknya juga menyebutkan soal usaha merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan pengembangan sumber daya manusia serta infrastruktur desa dan Nagari. Kegiatan ini juga

memicu munculnya Inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif.

“Bursa inovasi juga menjadi salah satu bentuk dukungan kepala desa atau Nagari agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan dana desa sebagai investasi dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Forkompimda Kabupaten Solok, Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Purnomo Hardianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat diwakili Koordinator Pimpinan Wilayah II Khairul Anwar, MH, Kepala SKPD, Camat, Wali Nagari dan BMN se Kabupaten Solok.

Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Sumbar diwakili Koordinator Wilayah II, Khairul Anwar mengatakan kegiatan ini adalah ide dan gagasan dari hasil rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas

penerima dana desa di Sumatera Barat, serta rekanrekan tenaga ahli pendamping Desa.

Kegiatan ini mungkin bisa menjadi salah satu bentuk acuan bagi Nagari untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberian motivasi kepada masyarakat secara lebih inovatif d an itu nanti juga ditambah dengan kegiatan dan kreasi baru yang ada di S olok, yang didampingi teman-teman dari tenaga ahli dan pendamping desa.

“Ini bisa dijadikan sebagai bentuk model baru bagaimana nagari meniru, mencontoh dan berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembangunan nagari,” ujarnya.

Khairul berharap kegiatan program inovasi desa dan kegiatan bursa inovasi ini digelar, bisa menjadi semangat baru bagi perangkat nagari untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di masing-masing nagari. (h/ndi)

Rentan Bencana, Mapolres Solok Diusulkan Direlokasi Pisah Sambut Tiga Pejabat Forkompinda Digelar Bersama AROSUKA, HALUAN — Datang dan pergi merupakan keniscayaan yang harus dilalui dalam kapasitas sebagai pebajat pemerintah.

Tiba dan berlalu, adalah janjian yang harus dileawati, bahkan dalam kehidupan.

Memaknai momentum perpisahan dan sekaligus menyambut kehadiran pejabat tersebut, pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan kegiatan pisah sambut tiga pejabat Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkompinda) setempat, Selasa (12/12) sore, di ruang pelangi Arosuka.

Ketiga pejabat yang melakukan tour of duty (pindah tugas) itu masing-masing Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Tri Rachmat Senti Janta yang digantikan oleh Purnomo Hadiarto. Kemudian pejabat yang baru datang ke wilayah Kabupaten Solok Dandim 0309 Solok Letkol. Arhanud Priyono Iswahyudi menggantikan Letkol Inf Irwan Harjatmono, serta Kapolres Solok Arosuka AKBP Feri Irawan, S.Ik menggantikan AKBP Reh Ngenana.

Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin yang menghadiri pisah sambut ini, dihadapan Ketua DPRD H. Hardinalis, Sekda H.Aswirman, Kajari Solok Aliansyah, ketua Pengadilan Agama Koto Baru dan hampir semua Kepala SKPD di daerah itu, menyatakan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tri Rachmad yang telah selesai mengemban tugas sebagai Ketua PN Kotobaru.

Wabup Solok mengapressiasi kerjasama yang sudah terjalin selama ini. “ Kepada Bapak Purnomo selaku Ketua PN Koto Baru yang baru, diharapkan lebih menguatkan sinergi dengan Pemda serta unsur Forkompimda dan seluruh stakeholder dan segenap elemen masyarakat Kabupaten Solok,” kata Yulfadri.

Soal sinergitas juga diungkapkan Wabup Solok kepada Dandim 0309 Solok dan Kapolres Solok yang baru. Selain sekedar selamat datang, Yulfadri menyampaikan program-program pemerintahan yang dituang dalam program empat Pilar Pembangunan.

Untuk menjadi sukses, pihaknya membutuhkan kerjasama dengan semua aparat yang bertugas di daerah itu. “ Pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sendiri, tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan pihak lain. Ketua PN Kotobaru, Dandim 0309 Solok dan Kapolres Solok Arosuka, sangat urgens kehadirannya yang diwujudkan dalam bingkai kerjasama dan sinergitas,” papar Yulfadri.

Tidak lupa, wabup Yulfadri sekaligus menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pejabat yang telah mengabdi di Kabupaten Solok.

Kenangan dan pengalaman selama bertugas di daerah ini, hendaknya menjadi kebanggaan dalam hubungan silaturahim yang sangat kuat. “ Kita akan selalu menjadi bagian dalam setiap perjalanan karier bapak dan ibu Kapolres yang telah bekerja di tempat lain. Berpisah (bekerja) tentunya bukan untuk bercerai,” papar Yulfadri Nurdin. (h/ndi) www.harianhaluan.com

AROSUKA, HALUAN —Menyusul terjadinya musibah tanah longsor hingga mengakibatkan sejumlah bangunan amblas, pada Senin (4/12) lalu, Markas Polisi Resort (Mapolres) Solok direkomendasikan agar direlokasi ke daerah yang lebih aman dari ancaman bencana alam.

Rekomendasi pemindahan Mapolres Solok tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Solok yang dihadiri Wakil Bupati setempat Yulfadri Nurdin, Kapolres Solok AKBP Ferri Irawan S. Ik serta jajaran Dinas Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM) Provinsi Sumbar. Hadir juga pada rapat pembahasan pasca bencana Mapolres Solok Sekda Aswirman dan sejumlah kepala SKPD terkait, Kamis (7/ 12) di ruang pertemuan kantor Bupati Solok.

Pihak ESDM Sumbar melalui Bidang Tanah dan Geologis, Nazwir, mengungkapkan lahan tempat berdirinya Mapolres Solok sekarang tidak dapat dilanjutkan sebagai lahan untuk perkantoran. Hal itu disebabkan karena banyaknya lahan terbuka akibat penebangan pohon, yang mengakibatkan kandungan air tidak terserap dengan baik. “Air yang

tidak tersalurkan membuat tanah jadi bergerak. Apalagi banyak bangunan yang tidak memakai talang air, sehingga air langsung jatuh ketanah,” ungkapnya.

Atas alasan itu, pihaknya menganjurkan agar Mapolres Solok segera direlokasi ke tempat-tempat yang lebih aman. Bila mempertahankan lokasi yang sekarang, Azwir mengaku tidak menjamin keamanan perkantoran, karena lahan tersebut termasuk dalam patahan Cesar Sumatera. “Untuk Jangka panjang lahan harus Mapolres Solok saat ini harus ditanami tanaman tua untuk menutup lahan yang terbuka,” tutur Naswir.

Terhadap itu, Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan merespon dengan baik. Dirinya kemudian meminta rekomendasi secara resmi dari Pemkab Solok terhadap kejadian bencana, termasuk rekomendasi dari Dinas ESDM terhadap ketidaklayakan lokasi sebagai lahan perkantoran.

“Rekomendasi resmi ini penting agar bisa kita diteruskan ke Mabes Polri,” kata Ferry.

Sementara itu, Wabup Solok setuju lokasi Mapolres dipindahkan dengan mencari lokasi baru setelah ada rekomendasi dari ESDM. Wabup

TINJAU — Bupati Solok Gusmal didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Aswirman, Kapolres Arosuka AKBP Ferry Irawan S.Ik dan sejumlah kepala OPD saat meninjau lokasi Mapolres Arosuka yang ambruk akibat longsor pekan lalu. YUTIS WANDI

Solok memastikan segera melaporkan hasil rapat bersama penanggulangan Mapolres Solok pasca bencana. “Kita segera melaporkan hasil rapat ini ke pak Bupati agar ditindak lanjuti,” sebut Yulfadri.

Selepas rapat, Yulfadri menegaskan akan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Pemkab. Solok, Polres Solok dan Dinas ESDM Sum-

bar untuk menentukan rencana lokasi pemindahan Mapolres tersebut. “Tim Terpadu yang akan menentukan dimana lokasi yang baik untuk relokasi Mapolres,” sebutnya.

Dikatakan, dalam masa tanggap darurat selama 14 hari kedepan, pihaknya meminta jajaran Polres Solok agar tetap siaga mengantisipasi terjadonya hujan yang tinggi. Ia

Posyandu Batu Bagiriak Dinilai Tim PKK KB Kes Sumbar AROSUKA, HALUAN — Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Keluarga Berencana Kesehatan (KB Kes) Kabupaten Solok dinilai oleh tim Provinsi dalam rangka penilaian Tim PKK KB Kes Tingkat Sumatera Barat 2017. Hal ini terungkap saat kehadiran tim penilai di Batu Bagiriak, Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, kecamatan Lembah Gumanti, pekan lalu.

Dihadapan Bupati Solok H. Gusmal, Ketua TP-PKK Kabupaten Ny. Desnadevi, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Pondok Pesantren M Natsir, Ketua Tim Penilai Prov. Sumbar Bakhtiar Basir mengatakan, tujuan penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK Keluarga Berencana Kesehatan tahun 2017 agar lebih meningkatkan kepedulian, peran serta dan akhirnya mewujudkan satu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini juga sebuah langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan keluarga supaya aktif dalam program kependudukan, Keluarga Berencana, pembangunan keluarga, kesehatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bakhtiar menegaskan, kegiatan Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan tahun 2017 dipandang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam merealisasikan target kegiatan kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Kesehatan dan juga Pemberdayaan Perempuan.

Selama bulan intensifikasi dan ekstensifikasi yang memuaskan dan menggembirakan, kata dia, akan mampu meningkatkan kegairahan kader dan masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan kesehatan keluarga. “ Kita harapkan melalui kegiatan ini, Provinsi Sumatera Barat bisa menjadikan masyarakatnya mempunyai derajat kesehatan yang baik,” katanya.

Pihaknya juga menaruh harapan masyarakat mempunyai pengendalian kelahiran yang terjaga. Usaha peningkatan derajat kesehatan, juga dapat diwujudkan dalam bentuk penurunan angka kematian ibu bersalin dan hamil, penurunan angka kematian bayi dan balita, serta partisipasi pasangan usia subur dalam program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

Sementara itu Bupati Solok, Gusmal mengatakan kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kese-

hatan akan difokuskan kepada upaya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan keluarga berencana, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS). Kemudian kesehatan lingkungan dan meningkatkan aktivitas posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan terpadu yang paling dekat dengan masyarakat.

“Harapan kami penilaian dapat dilaksanakan sebaikbaiknya dan tim PKK Solok dapat menganggap penilaian ini sebagai suatu pembinaan yang dilakukan oleh tim Provinsi, jadi diharapkan semua kekurangan kekurangan yang ada, dapat diperbaiki untuk masa selanjutnya,”ujarnya Atas alasan itu, Gusmal memyampaikan kepada tim penilai, bahwa bidang keluarga berencana, perhatian diberikan kepada keluarga keluarga yang secara demografis dan ekonomis masih tertinggal, yaitu keluargakeluarga yang berada di daerah tertinggal, terpencil dan di perbatasan. “ Karena di daerah ini pasangan usia subur yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi, t etapi belum terlayani menjadi peserta KB. Ini hendaknya menjadi pertimbangan, “ paparnya. (h/ndi)

mengatakan juga akan mencarikan kediaman bagi Kapolres Solok supaya dapat t etap melaksanakan tugas dengan nyaman. “Bencana longsor kemarin juga mengancam perumahan Kapolres. Kita harus membantu mencarikan tempat tinggal bagi Kapolres, karena rumah dinas sekarang ikut terancam amblas,’ pungkasnya. (h/ndi)

MTsM Cupak Miliki Ruang Kelas Baru AROSUKA, HALUAN — Keinginan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Cupak untuk mendapatkan tambahan ruang kelas baru, sebagai sarana penunjang kemajuan pendidikan di madrasah itu akhirnya terwujud.

Hal ini terungkap saat peletakan batu pertama pembangunan tambahan ruang kelas baru oleh kakan Kemenag kabupaten Solok Drs. H. Alizar Chan, Kamis (14/12) lalu.

Pletakan batu pertama ini juga dihadiri oleh Kasi Penmad H. Syamsul Bahri, Penyelenggara Syariah Bustami, pengurus Muhammadiyah Kabupaten Solok Afrijal Harun, Wali Nagari Cupak Dasril S.Ag, serta Komite Madrasah. Kedatangan Kakankemenag dan rombongan ini disambut oleh Kepala MTsM Cupak Nurhamidar, S.Pd.I serta tenaga pendidik dan Kependidikan di madrasah kebanggan urang Cupak ini.

Kepala MTsM Cupak, Nurhamidar menyebutkan, ruang kelas baru ini dibangun secara swadaya dengan pendanaan berasal dari sumbangan dari tokoh masyarakat dan perantau Cupak. Salah satunya ibuk Hj. Agrina Salman mantan ketua DWP Kanwil Kemenag Sumbar serta partisipasi perantau Cupak yang tersebar di Nusantara serta masyarakatdan Komite Madrasah.

“Kita selalu berupaya meningkatkan fasilitas dan sarana pendidikan di madrasah ini. Semoga dengan penambahan ruang kelas baru ini, semakin meningkatkan mutu pendidikan dan menarik minat calon siswa lain untuk menimba ilmu di madrasah ini,” tutur Nurhamidar.

Pihaknya serta merta mengapresiasi para perantau dan tokoh masyarakat nagari Cupak yang telah menunjukkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan pendidikan Islam di nagari itu. “Harapan untuk melahirkan generasi yang Islami tak hanya menjadi harapan para pendidik di madrasah ini saja. Namun itu sudah menjadi harapan seluruh masyarakat nagari Cupak,” bebernya. (h/ndi)  Redaktur: dodi Nurja

 Layouter: Irvand

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

Harian Umum

SELASA, 19 DESEMBER 2017 / 1 Rabiul Akhir 1439 H Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KABUPATEN AGAM SERIUS

Bupati Irdinansyah Lepas Tim Napak Tilas Perjuangan TANAH DATAR, HALUAN - Memperingati Hari Bela Negara (HBN), Bupati Irdinansyah Tarmizi melepas rombongan napak tilas di lapangan Cindua Mato, Senin (18/11). Agenda itu diikuti 397 peserta tergabung dari SLTA se Kabupaten Tanah Datar, FKPPI, Pemuda Pancasila, Tagana, Petugas Siaga Bencana, Polisi, Kodim, Dinas Kesehatan, Sat Pol PP, KNPI dan RAPI. Napak tilas yang diselenggarakan Kesbangpol itu, bekerjasama dengan KNPI dengan menempuh jarak sejauh 23 kilometer, start dimulai dari Sungai Salak Kecamatan Tanjung Emas melewati enam pos, yakni Puncak Sungai Salak, Bukik Martobak II, Pintu Rimbo Bukik Martobak, Simpang Empat Tapi Selo dan terakhir melewati bendungan Batang Sinamar dengan waktu selama tujuh sampai delapan jam.

Bupati saat itu mengatakan, bahwa napak tilas kali ini berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya mengadakan upacara di Lareh Ayia, “Atas ide Forkopimda, tahun ini kita adakan napak tilas dengan tujuan untuk mewarisi semangat perjuangan kepada generasi muda kita,” sebut bupati.

Bupati juga menyebutkan, memperingati HBN tidak hanya pada setiap tanggal 19 Desember saja akan tetapi harus diperingati setiap waktu untuk menggambarkan bentuk cinta kepada Negara Republik Indonesia. “Maknailah perjalanan nantinya dan rasakan seperti apa perjuangan pahlawan dengan YBJ 6 yang mengumandangkan ke seluruh dunia tentang keberadaan Indonesia yang sudah merdeka,” ujar bupati Irdinansyah.

Bupati berpesan kepada seluruh rombongan agar selalu menjaga etika dan sopan santun kepada masyarakat yang dijumpai selama perjalanan dan semoga dapat mengambil pelajaran yang positif dari perjalanan tersebut, pesan bupati.

Kepala Kantor Kesbangpol Tanah Datar, Irwan dalam laporannya mengatakan, bentuk kegiatan peringatan HBN nantinya berupa napak tilas, upacara, drama kolosal dan peletakan batu pertama pembangunan tugu perjuangan YBJ 6.

“Akan dilaksanakan upacara penutupan di lapangan dekat lokasi monumen YBJ 6 yang dikoordinir oleh Kodim 0307 Tanah Datar, rombongan akan dimobilisasi ke Batusangkar dengan angkutan yang telah difasilitasi, setelah seluruh rangkaian acara diikuti,” ujar Irwan.

Sebagaimana diketahui, Hari Bela Negara diperingati atas dasar deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948 dan telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara.

Turut hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol. Nandang Dimyati, Kajari Tanah Datar M. Fatria, Wakapolres Tanah Datar Kompol Hendra Syamri dan Kepala OPD di jajaran Pemkab Tanah Datar. (h/fma)

Wujudkan Pemerintahan Nagari Modern Beradat AGAM, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Agam membuktikan keseriusannya dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilematis, pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, yang dianggap sebagai babak baru dalam pembagian kekuasaan, penataan, dan desentralisasi Desa/Nagari.

BAIYO - Bupati Agam, H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah dalam suatu acara baiyo-iyo dengan n 82 Walinagari se-Kabupaten Agam s sekaligus temu ramah. IST

Lintau Buo Laksanakan Program Subuh Berjamaah TANAH DATAR, HALUAN — Ratusan masyarakat Tanah Datar berbodong-bodong mendatangi Masjid Raya Nurul Amal, Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara. Hal ini guna melaksanakan program subuh berjamaah yang dilaksanakan oleh pemda Tanah Datar, Minggu (17/12).

Dari pantauan Haluan di lokasi acara, pengurus masjid menghadirkan penceramah H. M. Daud Sagita, MA dari kota Medan Sumatera Utara. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi bersama, asisten, kepala SKPD, Kabag, Camat, Forkopimca Lintau Buo Utara, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Kepada Haluan Kabag Kesra Afrizon menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat dan pihak lainnya yang telah membantu pelaksanaan kegiatan gerakan subuh berjamaah di Tanah Datar. “Hari ini kita laksanakan gerakan subuh berjamaah untuk kelima kalinya dan dipusatkan di Tepi Selo ini dan

Insya Allah edisi selanjutnya akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tarab,” ujarnya.

Afrizon juga menyampaikan terima kasih kepada jamaah di beberapa kecamatan lainnya yang berkesempatan hadir dalam kegiatan subuh berjamaah. “Alhamdulillah, ada beberapa jamaah dari kecamatan lain yang hadir, hal itu harus kita apresiasi karena harus bangun dan berangkat pukul 3 dini hari untuk berangkat ke Lintau Buo ini,” tambahnya.

Bupati Irdinansyah menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak lainnya yang telah mendukung program subuh berjamaah dilaksanakan di Tanah Datar.

Irdinansyah mencontohkan, bagaimana negara Turki yang awalnya bukan siapa-siapa, berkat gebrakan subuh berjamaah ditambah program lainnya, sekarang berhasil menjadi salah satu negara kuat di dunia. “Manfaat shalat subuh bagi kesehatan sungguh luar biasa, karena dengan bangun pagi kita meng-

hirup sehatnya udara pagi. Di bidang ekonomi, membuka kedai usaha pagi hari selepas shalat subuh, sangat baik dan bagus, karena otomatis membuka pintu rezeki dari dini hari,” ujar Irdinansyah.

Sementara itu Ustad Daud Sagita dalam pengajiannya memaparkan tentang kriteria iman dan taqwa. “Iman yang tetap adalah Iman malaikat, semakin berkurang adalah iblis, semakin meningkat adalah Nabi dan yang naik turun adalah iman manusia,” sampainya.

Selepas shalat subuh berjamaah di masjid Raya Nurul Amal Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi didampingi beberapa kepala SKPD dan jajarannya meninjau kondisi jalan terban atau longsor di Jorong Durian Bangko, irigasi Liang Ula Jorong Kota, pembangunan pasar balai tangah Kecamatan Lintau Buo Utara dan juga meninjau pembangunan pasar Sungayang. (h/mg-rul)

Keseriusan itu dibuktikan melalui Seminar Nasional yang diselenggarakan Pemkab Agam dengan mengundang ratusan wali nagari dan Ketua Bamus seSumbar, dengan narasumber utama Rektor IPDN Prof.

Ermaya Suradinata, Prof.

Djohermansyah Dhohan, Prof. Aries Djaenuri, Prof.

Khasan Effendi, DR. Sampara Lukman, dan DR. Asrinaldi, di Auditorium IPDN Baso, Sabtu.

Kegiatan yang bertema “Transformasi Pemerintahan Nagari Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” tersebut, berjalan cukup alot dan mendapat apresiasi dari ratusan peserta yang hadir setelah dilakukan sesi diskusi tanya jawab. Pada pertemuan itu disepakati bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan nagari menjadi pe-er bersama.

Belakangan ini muncul gap antara Kecamatan dan Pemerintahan Nagari .

Menyikapi hal itu, Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, usai menutup kegiatan Seminar itu menyatakan akan berjuang secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk mengawal terus proses dari penyempurnaan regulasi UU Nomor 6 Tahun 2014.

“Saya salut dan apresiasi kepada seluruh Wali Nagari, khususnya di Agam, meskipun regulasi dari penyelenggaraan pemerintahan nagari belum jelas, belum ada Wali Nagari yang terjerat hukum terkait dana desa.

Untuk itu saya minta kepada seluruh Wali Nagari agar bersabar dan tetap menjalankan roda pemerintahan nagari seperti biasa, sembari menunggu PP yang lebih jelas,” pinta bupati.

Bupati menambahkan, setelah ini pihaknya akan membuat seminar khusus dengan tema “Menuju Pemerintahan Nagari Modern yang Beradat. Tema ini dinilai, sangat cocok dengan perkembangan dan perubahan zaman setiap saat.

Dengan begitu pemerintah nagari berhak menentukan pilihannya sesuai dengan kondisi di nagari masing-masing, apakah memilih sebagai desa/nagari atau desa adat. “Bentuklah struktur dan roadmapnya seperti apa, apakah top dwon atau sebaliknya,” ujar bupati.

Ketua panitia pelaksana seminar nasional, Rahmad Lasmono yang juga menjabar sebagai Kepala Dinas PNM Kabupaten Agam dalam laporannya mengatakan, seminar diikuti 800 undangan yang berasal dari, Forkopimda Plus Kabupaten Agam, Kepala OPD, dan Camat se- Agam, KepalaDinas PNM, Walinagari dan Bamus se-Sumatera Barat.

Narasumber pada seminar tersebut merupakan pakar nasional bidang pemerintahan yaitu, Prof. Dr. Ermaya Suradita, SH, MH, MS, Prof. Dr. Khasan Efendi, M. Pd, Prof. Dr. Johermansyah Johan, MH, dan Dr. Asrinaldi, dengan dua moderator yakni, Drs. Bustamar, M. Si dan Nursalihin, M. Si, P. Sb. (h/dn/*)

Kementan Apresiasi Gerakan NES AGAM, HALUAN - Kementerian Pertanian RI, mengapresiasi gerakan Nagari Elok Sejahtera (NES), yang digagas perbankan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di mana, gerakan itu sudah dua kabupaten yang melaksanakan, yaitu Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam.

Di Kabupaten Agam sendiri, NES di gelar tepatnya di Lubuk Basung pada Jum’at (15/12) dan

Sabtu (16/12)). Gerakan itu difokuskan untuk empat kecamatan, sesuai tema yang diangkat yaitu, integrasi sapi dengan sawit. Kecamatan dimaksud adalah Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, dan Palembayan.

Menteri Pertanian RI, melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ir. Fini Murfiani, M.Si, hadir pada saat itu menyebutkan, masyara-

kat Sumbar pada umumnya adalah pemakan daging sapi, sehingga harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Sesuai dengan arah yang lebih menguntungkan, selain disektor hulu, juga dilakukan disekotr hilir pengolahan dalam menambah nilai tambah, dan daya saing.

Ia mengakui, Sumbar termasuk 10 daerah terbesar untuk kantong ternak sapi, pihaknya menghargai upaya P emprov

Sumbar, yang bakal mengembangkan integrasi sapi dengan sawit dan jagung. Selain memudahkan untuk pakan sapi, juga menghasilkan pupuk, biogas, mengangkut tandan sawit, banyak lagi efesiensi yang akan didapat dalam integrasi tersebut.

Dikatakannya, Menteri Pertanian pada 14 Desember 2017, mengundang lebih kurang 80 bupati, untuk dipertemukan

dengan perbankan, dalam rangka membahas pembangunan yang dilakukan Pemprov Sumbar melalui gerakan NES. Di mana, pemerintah dan perbankan memiliki keterkaitan dalam hal itu, seperti perbankan penyedia dana, dan pemerintah sebagai penyedia lahan.

“Ini sudah dilakukan dan dikafer, nanti resikonya sudah ada Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan 2017 pemerintah

sudah memfasilitas untuk pembayaran premi sebesar 80 persen, jadi satu sapi 10 juta, premi 2 persen 200 ribu, dan petani hanya bayar 40 ribu, sedangkan 80 persen atau 160 ribu sisanya dibayarkan pemerintah.

Manfaatkan asuransi ini, karena 2017 dan 2018 target 120 ribu, siapa cepat dia dapat, mudahan Sumbar bisa mnafaatkannya,” ujarnya lagi. (h/amc)

Harapkan Groin, Warga Muaro Putih Terancam Abrasi Lubas Juara Kontes Sapi LUBUKBASUNG, HALUANWarga Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjungmutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berharap pemerintah pusat untuk membangun “groin” atau pengaman pan tai sepanjang 20 meter untuk melindungi rumah mereka dari abrasi pantai.

Tokoh Masyarakat Tiku Lima Jorong, Kasiri (52) di Lubukbasung, Senin (18/ 12), mengatakan pembangunan pengaman pantai ini

sangat dibutuhkan dalam melindungi daerah itu dari abrasi pantai.

“Pembangunan pengaman pantai sangat mendesak karena setiap tahun daerah pantai tergerus abrasi akibat gelombang pasang sekitar 50 meter,” ujarnya seperti dilansir laman antarasumbar.

Apabila kondisi ini tidak diatasi dalam waktu dekat, maka beberapa tahun ke depan Jorong Muaro Putih yang merupakan pusat peme-

rintahan Nagari Tiku Lima Jorong akan habis tergerus abrasi pantai akibat gelombang pasang melanda daerah itu.

Saat ini, sekitar 300 hektare lahan perkebunan kelapa sawit milik warga Muaro Putih tergerus abrasi pantai.

Abrasi pantai pertama kali terjadi pada 2004 yang mengakibatkan 84 kepala keluarga di daerah itu direlokasi ke daerah yang lebih aman dengan jarak sekitar

KONDISI pantai di Muaro Putih, Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjungmutiara, Kabupaten Agam, tergerus abrasi pantai akibat gelombang pasang melanda daerah itu, Senin (18/12). ANT www.harianhaluan.com

dua kilometer.

Namun daerah itu masih dilanda abrasi sampai 2017, sehingga jarak permukiman warga dari pantai hanya tinggal sekitar 500 meter dari jarak semula sekitar dua kilometer.

“Abrasi setiap tahun terjadi apabila angin kencang melanda daerah itu,” tambahnya.

Wali Nagari Tiku Lima Jorong, Bagindo Rosman menambahkan pihaknya telah mengusulkan pembangunan pengaman pantai sepanjang 20 meter ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Namun pada tahun ini, pembangunan tersebut tidak disetujui di Muaro Putih.

“Pada tahun depan kita kembali mengusulkan pembangunan pengaman pantai ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan kita setiap tahun mengajukan pengamanan pantai,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Agam, Ofrizon mengatakan, Pemkab Agam memperoleh bantuan sebesar Rp80 miliar dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk membangun pengaman pantai di Ujung Labuah pada 2017.

“Saat ini pembangunan sedang berjalan dan pembangunan pengaman pantai ini berdasarkan usulan dari Pemkab Agam ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V, setelah daerah itu dilanda abrasi pantai beberapa tahun lalu,” katanya.

Sebelumnya Balai Wilayah Sungai Sumatera V juga telah membangun groin di lokasi yang sama pada 2015 dan 2016.

Pantai Tiku Kecamatan Tanjungmutiara dengan panjang 43 kilometer merupakan daerah rawan abrasi pantai.

Untuk mengatasi itu, pi haknya terus mengusulkan pembangunan groin ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V. “Mudah-mudahan pem bangunan groin ini berlanjut pada 2018,” harapnya. (h/*)

AGAM, HALUAN- Kontes sapi, yang merupakan rangkaian kegiatan dalam Gerakan Nagari Elok Sejahtera (NES), di Lubuk Basung, Ka bupaten Agam, akhirnya men jadi suatu kebanggakan bagi peserta, setelah keluarnya nilai hasil kontes pada Sabtu (16/12).

Dari 32 ekor sapi yang ikut kontes, terbagi menjadi empat kategori, yaitu kategori Simen tal Jantan dan Betina, Sapi PO Jantan dan Betina, Sapi Bali Jantan dan Betina, serta Sapi Lokal Jantan dan Betina.

Untuk kategeori sapi Si mental Jantan, Juara I diraih Kecamatan Lubuk Basung, Juara II Tanjung Mutiara, Juara III Palembayan. Juara Harapan Ampek Nagari. Kategori Simental Betina, juara I diebut Kecamatan Tanjung Mutiara, Juara II Palembayan, Juara III Lubuk Basung, dan Juara Harapan Ampek Nagari.

Kategori Sapi PO Jantan, Juara I digondol Kecamatan Lubuk Basung, Juara II Tanjung Mutiara, Juara III Ampek Nagari, dan Juara Hara pan Palembayan. Sedangkan Sapi PO Betina, Juara I dipe roleh Kecamatan Tanjung  Redaktur:Dodi Nurja

Mutiara, juara II Lubuk Basung, juara III Ampek Nagari.

Sapi Bali Jantan, Juara I direbut Kecamatan Ampek Nagari, Juara II Tanjung Mutia ra, Juara III Palemba yan, dan Juara Harapan Lubuk Basung.

Sedangkan Sapi Bali Betina, Juara I Kecamatan Tanjung Mutiara, Juara II Ampek Nagari, Juara III alembayan, dan Juara Harapan Lubuk Basung.

Sapi Lokal Jantan, Juara I diperoleh Kecamatan Lubuk Basung, Juara II Tanjung Mutiara, Juara III Ampek Nagari. Sedangkan Sapi Lokal Betina, Juara I Kecamatan Lubuk Basung, Juara II Tanjung Mutiara, Juara III Palembayan, dan Juara harapan Ampek Nagari.

Hadiah untuk para peme nang disediakan Bank Naga ri Sumbar, dan diserahkan Guber nur Sumbar Irwan Prayitno, Direktur Pengolahan dan Pema saran Hasil Peternakan Kemen terian Pertanian Ir. Fini Murfia ni, M.Si, Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria Dt. Tu mangguang Putiah, Ketua PKK Sumbar Ny Nevi Irwan Prayit no, Ketua PKK Agam Ny. Vita Indra Catri, dan lainnya. (h/amc)  Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DPO Kasus Narkoba Dibekuk Polisi SIJUNJUNG, HALUAN - Hampir dua bulan masuk daftar DPO, tersangka SR (29) akhirnya ditangkap oleh jajaran Satres Narkoba Polres Sijunjung, Minggu (17/12) di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Sungai Kambuik, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Penangkapan SR sendiri merupakan pengembangan dari kasus narkoba yang terjadi di depan Lapas Kelas IIB Muaro pada 30 Oktober 2017 lalu.

Dari infromasi yang diperoleh, penangkapan SR bermula saat jajaran Satres Narkoba Polres Sijunjung, Sabtu (16/12) sekira pukul 17.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO atas nama SR sedang menlaksanakan transaksi narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Jorong Taratak Kubang Panjang Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Tak ingin kehilangan buruannya, jajaran Satres Narkoba Polres Sijunjung pun langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba, AKP Afdimon. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai keberadaan pelaku, petugas pun tak perlu waktu lama untuk melakukan penggerebekan ke rumah pelaku SR dengan disaksikan oleh beberapa saksi dari tokoh masyarakat dan warga sekitar rumah pelaku.

Pelaku yang pada saat itu sedang berada di rumah, langsung terkejut melihat kedatangan patugas kepolisian. Akhirnyapelaku pun pasrah untuk dilakukan penangkapan.

Petugas pun kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti (bb) berupa satu paket sedang dan tujuh paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, satu buah timbangan digital, satu bungkus palstik klip ukuran kecil dan besar (untuk bungkus sabu), satu buah buku catatan transaksi jual beli sabu dan lima buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu an dua buah pipet. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Mapolres Sijunjung untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Sijunjung, AKBP Imran Amir melalui Kasat Narkoba, AKP Afdimon yang dikonfirmasi wartawan membenarkan penagkapan DPO pengembangan kasus narkoba yang terjadi pada bulan oktober 2017 lalu, dimana salah seorang pelaku berinisial HI sebelumnya ditangkap terlebih dahulu di depan lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung.

“Pelaku SR yang menjadi DPO, kita amankan tanpa perlawanan di Kenagarian Sei Kambuik Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Penangkapan Pelaku dilakukan berkat bantuan masyarakat yang memberikan informasi dan kesigapan anggota Kami. Dimana sebelumnya pelaku SR melarikan diri selama kurang lebih dua bulan keluar daerah guna menghindari kejaran petugas kepolisian,” jelas Afdimon.

Afdimon menyebutkan, saat ini pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di mapolres Sjunjung guna proses penyidikan bersama dengan pelaku HI yang terlebih dahulu sudah tertangkap. “Pelaku kita jerat dengan pasal 132 ayat (1) yo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara,” tegasnya. (h/ogi)

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

Penyaluran Raskin Pasbar Menuai Polemik PASBAR, HALUAN — Penyaluran beras miskin (raskin) di Dusun VI Koto, Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat sudah tidak pada prosedur dan menjadi polemik.

Masyarakat juga sudah membuat laporan kisruh raskin tersebut ke pihak yang berwajib.

PENUH SAMPAH - Kawasan puncak Taratak, perbatasan antara Kecamatan Batang Kapas dan Sutera. Meski sudah dipasang papan larangan, masyarakat tetap buang sampah disekitar lokasi. OKIS MARDIANSYAH

Pendakian Taratak Dipenuhi Sampah PAINAN, HALUAN - Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni, selalu mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan tempat. Namun, seruan tersebut ternyata tidak menjadi perhatian masyarakat yang tinggal di perbatasan Kecamatan Batang Kapas dan Sutera.

Pantauan Haluan, di jalan nasional Padang-Bengkulu, tepatnya di pendakian Bukit Taratak, Kecamatan Batang Kapas, masih saja menjadi tempat pembuangan sampah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Meski sudah dipasang papan larangan, namun seolah himbauan itu hanya jadi pajangan saja oleh sebagian warga.

“Sangat kita sayangkan hal ini masih terjadi di daerah kita.

Padahal Bupati sedang gencarnya menggalakan bersih-bersih lingkungan hingga ketingkat bawah. Namun, ternyata belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Buktinya di puncak Bukit Taratak, masih dijadikan tempat pembuangan sampah, padahal sudah ada papan larangannya,” keluh Desri Mayeni, warga Pasar Surantih, Minggu (17/12).

Menurutnya, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi

wisata yang berjulukan “Negeri Sejuta Pesona”, tentu sangat terganggu dengan sampah-sampah yang bertebaran tersebut.

Sebab, puncak Bukit Taratak juga merupakan tempat persinggahan sejumlah pengendara ketika melepas penat di lokasi itu.

“Biasanya tempat ini selalu ramai disinggahi pengendara.

Sebab, dari atas pemandangannya sangat bagus untuk melihat ombak laut. Kalau cuaca bagus, sorenya kita juga bisa melihat sunset. Namun, jika kondisinya dibiarkan seperti ini, tentu sangat merusak pemandangan,” sebutnya lagi.

Sementara itu, Buyung (32), warga sekitar juga mengatakan hal serupa. Ia menduga sampah itu sengaja dibuang pada malam hari. Akibatnya sering menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar lokasi.

“Dulu tempat ini sudah pernah dibersihkan oleh sejumlah warga bersama Wali Nagari. Tapi tetap saja orang yang tak bertanggung jawab membuang sampah disini. Jika terus dibiarkan tanpa ada sanksi yang tegas, tentu daerah kita tidak akan berkembang,” katanya.

Terkait kondisi itu, ia berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah nagari agar warga tidak membuang sampah disembarang tempat. Apalagi tempat

tersebut selalu ramai disinggahi pegendara setiap sorenya.

“Seharusnya ada patroli saat malam hari. Kalau boleh saya sarankan, pemerintah nagari dan kecamatan segera berkoordinasi dengan Satpol PP. Dengan upaya ini tentu akan memberikan efek jera bagi mereka yang kebiasaan membuang sampah disembarangan tempat. Kapan perlu dibuat pula Perda-nya seperti Kota Padang,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Camat Batangkapas, Zoni Eldo, sangat menyayangkan hal itu terjadi.

Dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Wali Nagari.

Menurutnya, dari tingkat kecamatan ia sering menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah disembarang tempat, selalu budayakan kegiatan goro, menerapkan hidup sehat dan bersih, serta selalu menjaga lingkungan sekitar.

“Nanti akan saya kordinasikan dengan wali nagari setempat. Sangat kita sayangkan jika hal ini masih terjadi. Masyarakat seharusnya ikut menjaga lingkungan sekitar. Apalagi kabupaten kita baru-baru ini, memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten sehat, kategori pembinaan (Swasti Saba Wewerda),” ungkapnya. (h/mg-kis)

Polres Pasaman Tangkap Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba PASAMAN, HALUAN - Penangkapan pasangan suami istri (pasutri) dan dua orang remaja oleh Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Pasaman, Minggu (17/12) siang kemarin, membuat warga Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti geger.

Pasalnya, warga selama ini tidak menyangka bahwa pasutri yang dikenal ramah ketetangga sekitar itu merupakan seorang penjual dan pengedar narkoba di wilayah tersebut. Padahal, keseharian mereka ini berjualan kelontong dan warung kopi.

“Kita tak m enyangka yah. Pasutri ini ternyata berjualan begituan (Narkoba). Diwarungnya, kita sering minum kopi dan nongkrong sama anak-anak,” ujar Pen (29) salah seorang pemuda

setempat.

Sementara Walinagari Panti Selatan, Azwir Karim Tuanku Kari tidak menyangka, Pasutri dan dua remaja setempat diciduk aparat kepolisian Satres Narkoba karena diduga menjadi bandar dan pemakai narkoba di wilayah tersebut.

“Wah, sungguh kita tidak mengira itu, Pasutri ini selama ini jadi pemasok barang haram itu kesini.

Sangat disayangkan. Untuk kedua remaja yang salah satunya masih pelajar, sangat disayangkan,” ujar Azwir di Lubuk Sikaping, Senin (18/ 12).

Menurutnya, para pelaku kejahatan harus diberi hukuman seberat-seberatnya, tidak boleh pandang buluh, demikian pula bagi pasutri dan dua remaja tersebut.

“Mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak ada ruang bagi para penjual narkoba disini,” ujarnya.

Azwir pun mengajak agar seluruh warganya di nagari itu bersama-sama memerangi narkoba bersama aparat kepolisian setempat. Narkoba, kata dia, harus diberangus, jika tidak narkoba akan kian tumbuh subur.

“Semua warga Panti Selatan, saya ajak mari bersamasama memerangi narkoba ini. Jangan takut untuk melaporkan jika melihat ada transaksi narkoba ke pihak kepolisian. Jangen sampai anak cucu kemenakan kita jadi korban,” katanya.

Sebelumnya, M inggu (17/12) Satuan Narkoba Polres Pasaman meringkus empat orang penjual dan

WAKA POLRES Pasaman bersama Kasatres Narkoba, Iptu Rony menunjukkan BB sabu dan ganja dari empat tersangka pengedar dan pemakai narkoba, dua diantaranya Pasutri yang dihadapkan ke tembok. YUDI LUBIS www.harianhaluan.com

23

pemakai narkotika jenis ganja dan sabu di Ampang Gadang Kecamatan Panti, disalah satu warung di depan gerbang Bendungan Irigasi Panti-Rao. Dua orang diantara tersangka itu merupakan pasangan suami istri sebagai penjual, inisial ES (38) dan NI (35) warga Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti.

Kemudian dua orang lagi remaja, dengan inisial RH (19) warga Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, serta RKS (17), salah seorang pelajar SMAN di Lubuksikaping.

Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin mengatakan, empat orang tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda. Dua tersangka, diantaranya ditangkap sedang asyik mengkonsumsi narkoba disatu tempat.

“Dari tangan para ter sangka kami mengamankan barang bukti berupa dua bungkus paket kecil sabu dan 30 paket kecil daun ganja.

Selain itu ada satu buah bong atau alat hisap lengkap dengan kaca pirek yang berisi sabu, satu buah mancis warna orange, serta satu kantong plastik kecil warna bening yang berisi biji gan ja” jelas Kapolres.

Sementara itu Kasat Narkoba Polres Pasaman, Iptu Roni menjelaskan pertama pihaknya menangkap dua orang pemuda yang sedang asyik mengkonsumsi sabu di

warung ES sekitar pukul 13.45 WIB. “Sebab, berdasarkan infomasi masyarakat di lokasi itu sering terjadi transaksi atau memakai narkoba baik ganja maupun sabu,” ujar Rony.

Kemudian polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah mertua ES yang lokasinya berhadaphadapan dengan kedai kopi milik ES. Hasilnya, Polisi pun menemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu.

“Atas temuan itu, kita menangkap keduanya (Pasutri) sebagai penjual barang haram tersebut. Penangkapan ini berkat informasi dari masyarakat,” katanya.

Rony menjelaskan, bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan untuk menelusuri keterkaitan pelaku lainnya.

“Saat ini kami masih terus melakukan pengembangan guna menelusuri adanya pelaku lain yang terlibat. Apalagi satu diantaranya masih pelajar, kuat dugaan kami masih ada rekan-rekan pelaku yang bersembunyi,” katanya.

Menurut Iptu Roni, kondisi Pasaman sudah sangat memprihatinkan tentang darurat Narkoba. Dalam kurun waktu Tahun 2017, kata dia, pihaknya sudah mengungkap 28 Kasus Narkoba. beberapa orang pelaku diantaranya adalah pelajar. (h/yud)

Dari laporan masyarakat yang bern ama Yurnalis, pendistribusian dan jual beli raskin di Dusun VI Koto, Nagari Kinali, Kabupaten Pasbar sudah menjadi fenomena yang diperbincangkan. Antara orang kaya dengan orang miskin tidak ada bedanya dalam menerima raskin tersebut. Padahal hanya orang miskin saja yang berhak menerima raskin. Orang kaya yang memiliki kebun kelapa sawit juga mendapatkan jatah raskin.

Sehingga menimbulkan masalah di masyarakat karena penerima raskin tidak pada tempatnya.

“Orang kaya juga menerima raskin, kalau saya tanya kepala dusun kenapa orang kaya menerima raskin, hingga saat ini tidak pernah saya dapatkan jawabannya,” urai Yurnalis melalui sambungan telepon.

Ia menambahkan, fenomena raskin di dusun tersebut tidak hanya sampai disitu. Penyaluran raskin tidak transparan ditandai dengan jawaban yang tidak sesuai dengan fakta. Kepala dusun yang bernama Barun waktu itu mengaku tidak ada lagi raskin yang tersedia. Namun, dua hari kemudian istri dari kepala dusun tersebut menjual raskin kepada Yurnalis dengan harga Rp25 ribu per sukat.

“Terus, yang membuat saya heran, ayah saya yang setiap pembagian raskin di tahun 2017 mendapatkan.

Namun, tanggal 2 Desember waktu pembagian raskin namanya tidak keluar dan kepala dusun mengaku raskin sudah habis. Jelas-jelas raskin itu dijual oleh istrinya,” tandas Yurnalis.

Merasa tidak mendapatkan haknya sebagai warga negari, Yurnalis membuat surat pengaduan ke Polres Pasbar. Ia berharap, pendistribusian raskin tidak lagi tebang pilih dan raskin tidak lagi diperjual belikan oleh pihak yang berwenang dalam penyaluran raskin.

Menanggapi pengaduan

dari masyarakatnya, Wali Nagari Kinali, Syafrial memang mendapatkan informasi jika ada masyarakatnya yang mengeluhkan soal pem bagian raskin. Namun, pembagian raskin dari Bulog langsung ke kantor camat, dari kantor camat langsung ke kepala dusun.

“Raskin tidak pernah singgah ke kantor wali, dari bulog kantor camat langsung ke kepala dusun. Terkait dengan adanya masyarakat yang mengadu dan merasa tidak puas dengan pembagian raskin kita akui memang ada. Namun, sebagai wali nagari kita tentu tidak ingin ada kisruh apalagi terkait dengan bantuan pemerintah. Saya akan mencoba menelusuri pengaduan masyarakat tersebut,” urai Syafrial.

Kepala Dinas Sosial Pasbar, Marimus mengatakan, jumlah penerima raskin di Pasbar mencapai 23 ribu lebih yang tersebar di seluruh 11 kecamatan. Harga raskin Rp1.600 per kg dengan isi satu karung 15 kg, diperkirakan harga se karung mencapai Rp24 ribu. Jika ada masyarakat yang menjual lebih dari harga yang ditentukan, jelas telah menyalahi aturan yang ada.

Memang harga raskin di daerah seperti Ranah Batahan ada tambahan uang tran sportasi namun tidak sampai Rp40 ribu sekarung.

“Jadi, kalau ada warga yang menjual beras Rp40 ribu sekarung sudah menyalahi aturan yang ada. Karena harga sudah ditentukan dan boleh disepakati jika ada tambahan uang transpor. Di Kinali itu, kita akan coba telusuri bagaimana fakta lapangannya,” jelasnya.

Untuk menghindari kisruh pembagian raskin tersebut, diharapkan pembagian raskin ada perubahan yakni dengan non tunai, sehingga tidak ada lagi jual beli raskin. Non tunai tersebut untuk daerah kabupaten diprediksi pada tahun 2019 mendatang. (h/ows)

PLT Kepala Kantor OJK Sumbar foto bersama awak media dalam kegiatan Media Gathering di Batusangkar 13-14 Desember 2017.

REI

OJK Bersinergi dengan Wartawan BATUSANGKAR, HALUAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar menggelar Media Gathering di Hotel Emersia, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Rabu hingga Kamis (13 dan 14 Desember 2017).

Kegiatan Media Gathering ini diikuti oleh 30 wartawan dari media cetak, elektronik dan online yang bertugas di Sumbar.

Media Gethering merupakan salah satu kegiatan silaturahmi yang bertujuan mempererat hubungan antara OJK dengan para insan pers. Kegiatan juga bertujuan meningkatkan sinergi yang lebih baik untuk penyebarluasan pemahaman insan pers tentang OJK secara keseluruhan.

“OJK dan media memiliki niat dan tujuan yang sama. Terutama dalam hal mempercepat kecerdasan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan perekono Redaktur: Heldi Satria

mian, mempercepat informasi yang bermanfaat, pendidikan atau edukasi, serta literasi keuangan,” ujar Plt Ke pala OJK Sumbar, Darwisman.

Darwisman menambahkan, ke depan banyak program dan kebijakan OJK yang perlu diinformasikan kepada masyarakat melalui media.

“OJK berkomitmen menjaga stabilitas keuangan.

OJK juga mendorong dan memfasilitasi ekonomi daerah melalui program pendampingan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dimana masyarakat merupakan penggerak utama, sinergitas dengan wali nagari bagaimana cara mengelola dana desa, serta lembaga keuangan lain,” jelas Darwisman.

“Disamping itu, OJK juga mempergencar Tim Perce patan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui terobosan produk dan komoditi unggulan daerah,” tambahnya. (h/mg-rei)  Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

SELASA, 19 DESEMBER 2017 1 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

ADVERTORIAL

PUAS DENGAN PELAYANAN PROGRAM JKN-KIS

PT Everbright Sarankan Badan Usaha Jadi Peserta JKN-KIS KESADARAN badan usaha untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di daerah cukup tingggi. Hingga saat ini, hanya kelompok UMKM dengan jumlah karyawan puluhan atau satuan yang belum menjadi peserta JKN KIS. Antusias badan usaha menjadi peserta JKN KIS ini, tak terlepas dari manfaat besar yang dirasakan. Salah satunya PT Ever Bright Area Sumbar di kawasan Bypass, Padang. Perusahaan distributor produk makanan dan minuman ini, mendaftarkan sebanyak ratusan karyawannya menjadi peserta JKN KIS. “Kita menjadi peserta JKN KIS sejak 2014. Manfaatnya sangat besar dirasakan karyawan dan keluarganya,” kata Area Manager PT Ever Bright Sumbar, Junaidi didampingi Kepala Pembukuan, Susianty Novita.

Menurutnya, program JKN KIS ini dinilai sangat bagus.

Pasalnya seluruh keluarga inti karyawan, baik suami atau istri dan tiga anaknya mendapatkan perlindungan kesehatan. Premi yang dibayar juga terjangkau, dengan pembayaran sharing antara perusahaan dan karyawan sesuai ketentuan pemerintah.

Junaidi merasa sangat cocok dengan jargon yang diusung program JKN KIS yakni dengan gotong royong semua tertolong.

Manfaat menjadi peserta JKN KIS memang tidak langsung diperoleh. Karena tidak ada orang yang ingin sakit. Tetapi ketika sakit, premi yang dibayarkan tentu akan digunakan.

“Agak mirip dengan asuransi, menjadi peserta JKN KIS itu adalah untuk perlindungan.

Tapi bedanya, premi asuransi bakal hangus jika kita tidak sakit sampai batas waktu pertanggungan. Tetapi JKN KIS tidak demikian, premi tidak hangus. Ketika kita tidak sakit, maka premi yang dibayar itu

digunakan unt uk warga lain yang sakit. Karena itu, sangat tepat jika memilih JKN KIS,” katanya.

Ditambahkannya, dulu sebelum menjadi peserta JKN KIS, ada kekhawatiran baik pada perusahaan maupun karyawan.

Meski perusahaan menanggung biaya pengobatan, tetapi karyawan tetap khawatir jika butuh pengobatan lanjutan. Sebab, biaya pengobatan itu tidak murah, apalagi jika menderita penyakit cukup berat. Selain itu, jika karyawan sakit tentu tidak bisa bekerja.

“Karyawan adalah aset perusahaan. Karyawan yang sehat tentu akan bekerja dengan baik.

Jika mereka sakit maka akan menganggu kelancaran pekerjaan. Karena itu, untuk perlindungan kesehatan karyawan, kita ikut program JKN KIS,” katanya.

Apalagi koordinasi dengan BPJS Kesehatan berjalann lancar. Berb agai kendala yang dialami karyawan saat berobat, segera dikomunikasikan dan diselesaikan.

“Ke depan, kita akan coba pantau pelayanan JKN KIS ini melalui aplikasi di smartphone (Mobile JKN),” katanya.

Sedangkan manfaat yang dirasakan menjadi peserta JKN KIS, diungkap Susianty ketika mendampingi sang ibu berobat.

Ibu tercintanya menderita stroke dan menjalani pengobatan rutin. Pelayanan yang diterimanya sangat menyenangkan, tidak ada perbedaan antara pasien umum dan peserta JKN KIS. Begitu juga saat sang ibu menjalani rawat inap di rumah sakit dan saat bersamaan kamar yang d ibutuhkan sedang penuh. Pihak rumah sakit menitipkannya ke kamar VIP tanpa tambahan biaya.

“Saya dan keluarga sangat

bersyukur menjadi peserta JKN KIS. Tidak ada perbedaan pelayanan di rumah sakit, juga tidak ada biaya tambahan ketika pasien dititip di kamar VIP,” katanya.

Untuk pengalamannya itu, kata Susianty, dia sempat mengirim surat terbuka kepada rumah sakit dan BPJS Kesehatan sebagai ucapan terima kasih terhadap hadirnya program JKN KIS, sekaligus sebagai pembanding bagi sejumlah kalangan yang mengeluhkan pelayanan JKN KIS. Karena itu pula, Junaidi mengajak perusahaan lain yang belum menjadi peserta JKN KIS agar segera mendaftarkan karyawannya. Sangat besar manfaatnya. Pembayaran iuran atau premi sangat terjangkau bagi kedua belah pihak. (h/*)

www.harianhaluan.com

memang generasi muda kita.

Namun, didikan subuh memiliki makna yang besar dengan menghidupkan suasana masjid dengan kembali ke surau. Makna subuh bagi kita umat islam tidak hanya banyak manfaat bagi kesehatan, namun sudah dijanjikan oleh tuhan. Subuh itu mengadung manfaat yang luar biasa, reski lancar, semangat meningkat. Untuk itu, program didikan subuh ini berlanjut d i Pasbar,” t andas Manus Handri.

Ia menambahkan, lomba didikan subuh yang dilaksanakan oleh Kesra tidak hanya sekedar lomba saja. Ada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan didikan subuh ini perlu terus untuk ditingkatkan dan dipertahankan.

“Kepada Kesra kita berharap

TIGA INSTANSI VERTIKAL

Terima Fasilitas Mobil Baru AROSUKA, HALUAN — Tiga instansi vertikal di Kabupaten Solok mendapat fasilitas dari Pemkab Solok berupa 1 unit mobil dinas (mobdin) baru dengan status pinjam pakai.

JUNAIDI

Pemkab Pasbar Gelar Lomba Didikan Subuh PASBAR, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadakan lomba didikan Subuh yang digelar beberapa bulan terakhir diberbagai masjid. Lomba tersebut selain unt uk m eningkatkan semangat belajar keagamaan, juga untuk menghidupkan suasana masjid dengan slogan kembali ke surau.

Sekda Pasbar, Manus Handri, Senin (18/12) mengatakan, kegiatan keagamaan saat ini perlu ditingkatkan. Apalagi, arus deras globalisasi yang melanda generasi sudah mulai terlihat dengan berbagai fenomena sosial kehidupan remaja. Dengan pola didikan subuh di setiap daerah di Pasbar diyakini bisa meminimalisir prilaku hidup yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat.

“Sasaran didikan Subuh ini

SERAHKAN MOBIL - Bupati Gusmal menyerahkan kunci mobil dinas plat merah kepada Kapolres Arosuka, AKBP Ferry Irawan dan dua instansi vertikal lainnya, disaksikan Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin dan Sekda Aswirman di depan Rumah Dinas Bupati Solok Arosuka. YUTIS WANDI

kegiatan didikan subuh ini perlu terus dilanjutkan dan dipertahankan,” urai Manud Handri.

Sementara itu, Kabag Kesra, Hendrizal mengatakan, kategori lomba didikan Subuh tersebut memang melihat kegiatan d i masjid dengan kategori tergiat.

Tergiat di sini di mana didikan subuh tersebut ramai, berkelanjutan dan komitmen.

“Lomba didikan subuh ini kita gelar memang untuk mengawasi generasi muda, membentengi generasi muda dari bahaya radikalime, pengaruh narkoba dan bahaya negarif lainnya. Dengan fenomena masyarakat yang saat ini, maka kita perlu melakukan didikan subuh. Kita menilai didikan subuh tersebut dengan katagoti tergiat,” papar Hendrizal.(h/ows)

Pemberian fasilitas kendaraan operasional itu diharapkan dapat menunjang tugas-tugas rutin ketiga pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) tersebut di daerah penghasil beras itu.

Ketiga instansi yang menerima bantuan pinjam pakai kendaraan operasional itu adalah, Kapolres Arosuka, AKBP Ferry Irawan, Kepala Pengadilan Negeri Koto Baru, Purnomo Hadiyarto dan Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi Sumbar, Yusta Noverison. Penyerahan mobil jenis Toyota Kijang Inova itu diserahkan langsung oleh Bupati Solok Gusmal di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok Arosuka dan disaksikan oleh Wabup Yulfadri Nurdin, Sekda Aswirman, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Solok, M Jhoni dan sejumlah Kepala OPD setempat.

Terhadap itu, Bupati Gusmal

mengungkapkan, dengan adanya bantuan operasional kendaraan dinas tersebut pihaknya dapat mendorong serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang selama ini telah terbina dengan baik dalam menunjang tugas masing-masing instansi.

“Penyerahan kendaraan operasional ini juga merupakan upaya mendukung petugas dalam menciptakan keamanan di masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini modus kejahatan di masyarakat kian beragam,” beber bupati.

Bupati mengakui, memang banyak instansi vertikal yang ada di daerah yang harus difasilitasi.

Namun karena keterbatasan anggaran, baru 3 instansi yang bisa dibantu oleh Pemkab Solok.

Menyikapi itu, pihaknya akan mencoba untuk menganggarkan di tahun depan untuk instansi lainnya. “Mudah-mudahan fasilitas ini dapat membantu

tugas bapak-bapak sekalian dalam rangka membangun Kabupaten Solok ke depannya,” katanya.

Kendaraan baru itu, kata bupati, nantinya akan memakai nomor polisi plat merah sesuai dengan nomor asset milik Pemkab Solok. “Nomor polisinya tetap plat merah, meskipun dipakai oleh kapolres. Sama dengan periode sebelumnya yang juga memakai mobil pelat merah,” terang bupati.

Terhadap itu, Kapolres Solok Arosuka, AKBP Ferry Irawan mengaku takjub dan mengapresiasi perhatian dan kepedulian Pemkab Solok dalam membantu instansi vertikal di daerah itu dalam menunjang tugas-tugasnya di daerah itu. Pihaknya menegaskan, asset pinjam pakai tersebut akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam menjaga kamtibmas dan tugas Polri lainnya di daerah itu. “Alhamdulillah, ini perhatian yang luar biasa dari Pemkab Solok. Ini sekaligus motivasi bagi kami untuk juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di daerah ini,” tutur kapolres. (h/ ndi)

Kota Pariaman Bebas Difteri PARIAMAN, HALUAN — Kasus Difteri di Kota Pariaman belum ditemukan sampai sekarang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Bahktiar kepada Haluan, Senin (18/12).

“Kondisi ini berdasarkan data laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman,” kata dia.

Difteri itu adalah infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat memengaruhi kulit.

Bahktiar menyebutkan, difteri termasuk salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan imunisasi terhadap difteri termasuk ke dalam program imunisasi wajib pemerintah Indonesia.

“Laporan dari data masyarakat berobat di puskesmas dan rumah sakit, belum ada kasus tersebut,” tegasnya lagi.

Penyakit ini disebabkan virus dan yang terserang itu tidak hanya anak-anak tetapi juga orangtua.

Penyakit yang disebab virus itu memang

 Redaktur: Heldi Satria

sangat tergantung imun seseorang.

Menurut Bahktiar, bila ada masyarakat yang terkena penyakit tersebut, kondisi langsung jadi KLB, atau Kejadian Luar Biasa.

“Dan Kota Pariaman masih berstatus aman untuk penyakit ini. Untuk itu kita mengimbau masyarakat untuk terus melaksanakan pola hidup sehat,” ingatnya.

Dengan pola hidup sehat itu, lanjutnya, daya tahan tubuh akan baik dan sangat membantu akan imun terhadap serangan penyakit.

Sementara, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Sadikin Pariaman, Dr Hendri Putra menyabutkan, sampai Senin, 18 Desember 2017, tidak ada ditemui penyakit difteri dari pasien yang berobat ke tempat pelayanan kesehatan tersebut.

“Hingga saat ini kitabelum menerima pasien difteri,” ungkapnya. (h/tri)

     Layouter: Rahmi