Harian Umum MEDIA GROUP
SELASA
I klan 0751 4488700 Berlangganan 08116666333 Pengaduan 082388441221
23 OKTOBER 2012 M / 7 DZULHIJJAH 1433 H Harga Eceran Rp2.500/eks, Harga Langganan Rp57.000/bulan
TERBIT 24 HALAMAN 023 TAHUN KE 65
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN
Guru Tak Bisa Langsung Dipidanakan SELAMA ini guru sangat rentan tersangkut kasus pidana dalam menjalankan profesinya. Orangtua murid begitu mudah melaporkan guru ke kepolisian. Kode etik beri perlidungan pada guru. Sejauh mana efektivitasnya? kode etik tersebut akan dikawal oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) bersama Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI. Penerapan kode etik guru dalam tugasnya begitu luas untuk dipaparkan karena banyak masalah dan kendala yang dialami dalam melaksakan tugasnya. Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang perlindungan dan pengemtersembunyi. Sesungguhnya orang yang bangan bagi mengerjakan dosa, kelak akan diberi
PADANG, HALUAN — Dalam menunjang profesionalisme guru dan menjadikan profesi tersebut bermartabat di mata masyarakat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) segera memberlakukan kode etik guru pada 2013 mendatang. Kode etik tersebut merupakan standar perilaku guru, yang mana nantinya
pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan (QS Al An'aam Ayat 120)
04.43
12.06
15.22
18.10
19.20
KHAS
profesi. Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya. Ketua PGRI Sumatera Barat Zainal Akil menyatakan, kode etik dibutuhkan dalam menjalankan profesi guru. Menurutnya, akhir-akhir ini guru selalu dikaitkan dengan ranah hukum apabila terjadi sebuah persoalan dalam hal mendidik. “Banyak di antara guru ketakutan, merasa serba salah dan terkadang diperlakukan semena-mena. Sedikit persoalan saja, guru langsung dilaporkan tindak pidana,” terang Zainal ketika diwa
>> GURU TAK hal 11
SEBERANGKAN MURID SD — Seorang anggota polisi lalu lintas yang bertugas di Jalan Sudirman, Padang, membantu dua orang murid Sekolah Dasar yang akan melintas saat usai sekolah, Senin (22/10). Selain mengatur agar lalu lintas tertib, polisi juga mengemban tugas sosial. PARWIS
PENYULUHAN KPU
Advetorial
YAKINKAN WARGA SIJUNJUNG TANAM UBI KAYU
“Saya Siap Dijuluki Bupati Ubi Kayu” Prefektur Miyagi di Jepang setelah terkena gempa bumi dan tsunami 2011. DOK
Indonesia Ikut Aliansi Kerja Sama Kebencanaan SEJUMLAH bencana besar yang melanda negaranegara Asia Pasifik mendorong kawasan ini bekerja sama lebih erat dalam penanganannya. Lima negara yang rentan bencana alam, yaitu Indonesia, Jepang, Srilanka, Korea Selatan dan Filipina, sepakat membentuk Asia Pacific Alliance akhir pekan lalu, suatu lembaga kerja sama antarnegara dalam kebencanaan. Dalam pertemuan dengan media Senin (22/10) di Yogyakarta, pendiri aliansi dari Indonesia, Faisal Djalal, mengatakan bahwa negara-negara Asia Pasifik memerlukan komunikasi yang lebih baik supaya bisa bertukar informasi dan pengalaman dalam penanganan bencana. Kalangan bisnis di luar pemerintah juga harus didorong untuk lebih peduli, karena bencana selalu membutuhkan dana besar untuk penanganannya, ujar Faisal.
>> INDONESIA IKUT hal 07
SIJUNJUNG, HALUAN — Berjejer di pinggir jalan lintas Sumbar-Riau, mulai dari wilayah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Itulah deretan pedagang aneka keripik berbahan dasar ubi kayu. Jumlahnya ratusan. Ada berupa kios hingga ruko tiga lantai. Mereka hanyalah sekelumit dari sasaran Bupati Sijunjung, Drs H Yuswir Arifin MM yang sejak akhir tahun
lalu mencanangkan program bertanam ubi secara massal bagi warganya. Kesannya memang tidak populis, tapi realistis. Sesuai dengan kondisi alam, kemampuan dan kemauan masyarakat serta pasar yang sangat menjanjikan. Inilah yang menjadi dasar dan alasan utama mengapa Yuswir Arifin, mengajak warganya menanam ubi kayu di lahan-lahan yang selama ini tidak terproduktifkan. Program bertanam ubi kayu
secara massal dicanangkan bupati kelahiran Muaro Takung, 8 September 1955 itu pada tanggal 25 Oktober 2011, atau setahun yang lalu. Ratusan pedagang dan pengrajin keripik berbahan dasar ubi kayu terutama di wilayah Agam, Bukittinggi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota yang membutuhkan puluhan ton ubi setiap hari hanyalah bagian kecil dari pasar besar ubi kayu
>> “SAYA SIAP hal 07
YUSWIR ARIFIN
JADI PEMBICARA DI SEMINAR AMCDRR V
Indra Catri, Potret Bupati Peduli Bencana
INDRA CATRI
AGAM, HALUAN — Bupati Agam Indra Catri ‘tampil memukau’ pada seminar international Pre Conference 5th Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR ke-5) di Jogjakarta Exhibition Center, Senin (22/10). Indra Catri diundang untuk menjadi narasumber
pada AMCDRR kelima khusus untuk membahas tentang Isu Advokasi Organisasi Sipil Masyarakat di Asia Pasifik. Bupati Agam diundang sebagai narasumber sehubungan dengan kepeduliannya terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hal itu disampaikan
Executive Director Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) Patra Rina Dewi di sela-sela kesibukan acara seminar kepada wartawan, di Jogjakarta Exhibition Center, kemarin. Dikatakan Patra Rina Dewi, tidak semua kepala daerah memiliki
>> INDRA CATRI hal 07
Domisili Kantor Tetap Parpol Dipertanyakan PADANG, HALUAN — Masalah domisili kantor tetap kepengurusan partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014 di tingkat kecamatan dipertanyakan peserta penyuluhan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat di Hotel Mercure Padang, Senin (22/10). Kantor ini sendiri merupakan sebagai persyaratan parpol peserta pemilu 2014. Wakil Ketua DPW PPP Sumbar Amora Lubis, peserta dalam penyuluhan tersebut mempertanyakan tidak adanya landasan hukum yang kuat terhadap domisilli kantor tersebut. Baik dalam Peraturan KPU No 8/2012 atau Peraturan KPU No 12/2012, hanya disebutkan mempunyai kator tetap pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota. Tidak menyebutkan sampai unsur kecamatan. Menurutnya, jika ini masuk dalam persyaratan, harusnya masuk dalam UU atau Peraturan KPU. “Tidak cukup hanya dalam lampiran model F11 yang berisikan surat keterangan alamat kantor tetap parpol tingkat kecamatan atau sebutan lainnya seperti kelurahan, desa dan sebagainya,” jelasnya. Amora sendiri mengaku, jika hal ini masuk dalam persyaratan, partainya sudah siap. Sama sekali tidak merasa terganggu dengan persyaratan tersebut.
>> DOMISILI KANTOR hal 07
PEMBALAKAN HUTAN
Keterlibatan Oknum TNI Dibantah PADANG, HALUAN — Wakil Komandan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Mayor Inf H Damanik membantah adanya keterlibatan oknum TNI dalam pembekingan dalam aktivitas pem-
balakan hutan di Kota Payakumbuh seperti yang diberitakan Haluan, Senin (22/10). “Tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam penggere-
>> KETERLIBATAN hal 07
Pensiun Dini PNS Pemprov Batal
>> 02
Gaji Sesuai Produktivitas Kerja
>> 15
Enam Polisi Divonis Ringan
>> 19
>> Editor : Ismet Fanany, Syamsu Rizal, Nasrul Azwar
>> Penata Halaman : David Fernanda
2 UTAMA
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
TAK PUNYA PAYUNG HUKUM
Pensiun Dini PNS Pemprov Batal KILAS
PADANG, HALUAN — Rencana Pemprov Sumbar untuk memberikan pensiun dini bagi PNS usia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun, dengan sejumlah uang pesangon, gagal terealisasi.
Pembangunan Masjid Raya Sumbar mendekati penyelesaian. DELLA
Masjid Raya Butuh Rp155 Miliar Lagi PADANG, HALUAN — Kontrak pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat (MRSB) tahap empat akan berakhir pada 1 Desember 2012 mendatang. Namun, pembangunan Masjid Raya Sumbar masih membutuhkan anggaran Rp155 miliar lagi. Anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebanyak Rp25 miliar hanya dapat melanjutkan pengerjaan penimbunan pelataran parkir dan pembangunan shelter. Pemerintah Provinsi Sumbar berencana proses pembangunan masjid yang memiliki arsitektur termegah tersebut selesai secepatnya. Paling tidak dapat diresmikan oleh Presiden SBY bersamaan dengan peresmian Fly Over Kelok Sembilan. Namun, dilain pihak, Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar juga memiliki keterbatasan anggaran. Menurut Plh Biro Bina Sosial, Eko Faisal, maksimal anggaran untuk Biro Binsos hanya Rp71 miliar. Sementara paling tidak tahun 2013 mendatang dibutuhkan anggaran Rp66 miliar lagi. “Jika semuanya diploting untuk anggaran pembangunan Masjid Raya, program Binsos lainnya tidak dapat dilaksanakan. Apalagi, banyak kegiatan sosial lainnya yang masih menjadi prioritas. Kita sudah ajukan Rp66 miliar, mudahmudahan disetujui. Jika kita mendapatkan anggaran tambahan, saya yakin pengerjaan masjid terbesar di Sumbar ini akan cepat selesai,” katanya Senin (22/10) di Padang. Kebutuhan anggaran Rp155 miliar tersebut, lanjutnya, untuk menyelesaikan bagian fisik utama masjid. Kemudian melanjutkan pembangunan shelter yang baru separuh, sebanyak Rp25 miliar lagi. Termasuk untuk pembangunan pelataran parkir yang tahun ini baru sebatas penimbunan sirtu (pasir/batu). Sedangkan perangkat masjid yang belum dikerjakan adalah, pembuatan menara sebanyak 5 tiang yang secara keseluruhan akan menelan anggaran Rp155 miliar lagi. Di lokasi pembangunan masjid, Adi Marianto, salah satu staf PT Total Persada selaku rekanan pelaksana, mengaku tidak ada kendala dalam pembangunan masjid termegah di Asia Tenggara ini. Bahkan, sampai akhir Oktober ini progres pembangunan sudah mencapai 80 persen dari kontrak. Kemudian dipastikan pada akhir November sudah mencapai 100 persen. “Syukurlah, kita tidak ada kendala dalam pembangunan, semua material juga sudah kita stok sesuai dengan kebutuhan,”ujarnya. Anggaran dibutuhkan untuk membangun Masjid Raya secara keseluruhan mencapai Rp332 miliar. Hingga saat ini, pembangunannya sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp146,5 miliar. Untuk itu hingga tahun anggaran 2014 diperlukan anggaran Rp155 miliar lagi. Rencananya, 2013 akan dilanjutkan pembangunan landscape, jalur masuk Masjid Raya dan penerangan luar, finishing bagian salat dan din-ding kubah dan lain-lain. Sedangkan untuk tahun 2014 akan di-bangun 4 menara, fasilitas listrik dan air bersih. Untuk pembangunan kelanjutan Mas-jid Raya tahun 2013 sam-pai 2014 dilakukan dengan pola tahun jamak anggaran. Masjid Raya Sumbar kelak akan mampu menampung sebanyak 12 ribu orang jemaah. (h/dla/zal)
PERIKSA PASUKAN — Kasdam 1/Bukit Barisan Brigjend TNI AD I Gede Sumertha memeriksa personil 131/Braja Sakti Payakumbuh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Senin (22/10), setelah mereka selesai penugasan di daerah Provinsi Maluku selama lima bulan. NASRIZAL
Prajurit Yonif 131/BS Kembali dari Maluku PADANG, HALUAN — 488 Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 131/ Braja Sakti Payakumbuh, kembali ke Padang setelah bertugas selama lima bulan di sejumlah daerah konflik di Provinsi Maluku. Selama bertugas, mereka berhasil mengamankan sejumlah senjata api rakitan bersama amunisi serta bahan peledak lainnya. “Sedikitnya, 35 pucuk senjata rakitan, 303 butir amunisi, dan 43 buah bahan peledak yang beredar di masyarakat berhasil disita,” kata Kasdam 1/Bukit Barisan Brigjend TNI AD I Gede Sumertha, disela-sela upacara penyambutan personil Yonif 131/ Braja Sakti Payakumbuh di pelabuhan Teluk Bayur, Padang, dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani-971, Senin (22/1) kemarin. Dikatakan, personil yang dikirim mampu mengamankan daerah rawan yang menjadi tanggung jawab Korem 151/Binaiya dengan mencegah aksi kelompok yang menentang pemerintah dan konflik antar warga di sana. Sekitar lima bulan bertugas di daerah konflik tersebut, tambah I Gede, para prajurit tersebut bertugas melakukan operasi dan memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya kondisi kondusif di wilayah Maluku, sekaligus mengimplementasikan diri sebagai prajurit pejuang yang berjiwa Sapta Marga dan sumpah prajurit. Dilanjutkan I Gede, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, prajurit tetap kompak dan solid, mempedomani protap yang sudah ada, serta senantiasa menjalin hubungan
kerjasama yang baik, terpadu dan harmonis dengan semua unsur terkait dan sesama aparat keamanan lainnya. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya dan terhindar dari terjadinya benturan maupun kesalahpahaman yang tidak perlu. “Saat prajurit di sana, mereka bertindak secara netral, rasional, profesional dan proporsional dengan senantiasa dilandasi disiplin yang tinggi. Tidak hanya itu saja, mereka telah bertugas dengan baik dan menghilangkan keraguan yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya. Pantuan Haluan di pelabuhan Teluk Bayur terlihat suasana haru dan gembira saat keluarga menyambut kedatangan prajurit yang selama ini mengemban tugas yang berbahaya dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan NKRI. Isak tangis pun tak terelakkan saat para istri prajurit menyambut kedatangan suami mereka yang selama ini bertugas untuk membela keutuhan NKRI. Tidak hanya para istri prajurit yang berada di sana, terlihat juga sejumlah ibu-ibu berpakaian kerudung yang tidak sadar berurai air mata saat menyambut kedatangan putra tercinta. Kasdam 1/Bukit Barisan Brigjend TNI AD I Gede Sumertha selaku inspektur upacara dalam upacara menyambut kedatangan prajurit Yonif 131/Braja Sakti Payakumbuh menyatakan, Kasdam 1/Bukit Barisan bangga dengan kinerja semua prajurit yang telah dikirim untuk mengemban
tugas di daerah yang selama ini terjadi konflik. Dalam upacara terbilang singkat namun khidmat itu, juga terlihat unsur pimpinan dan pejabat Pemprov Sumbar, Pemko Padang, pihak kepolisian, dan jajaran Korem 032 Wirabraja. Sebelumnya, 448 personil Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti Payakumbuh diberangkatkan dari pelabuhan Teluk Bayur Padang, Minggu, 11 Maret 2012 lalu, untuk menjalankan tugas menjaga sejumlah daerah di kawasan Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Upacara pelepasan ratusan prajurit yang diberangkatkan dengan menggunakan KRI Banda Aceh 593, saat itu dipimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 032 Wirabraja, Kolonel Inf. M. Bambang Taufik. Tindak Tegas Kasdam 1/Bukit Barisan Brigjend TNI AD I Gede Sumertha juga menegaskan, pihaknya akan menindak tegas prajurit yang terlibat tindak pidana selama menjadi prajurit. Bila prajurit tersebut terbukti bersalah, pihaknya akan memproses sesuai hukum militer yang ada. Setiap prajurit yang melakukan kesalahan dan tersandung hukum, itu semua tanggung jawab komandannya. Sebab, komandan tersebut yang melakukan dan memberikan perintah terhadap semua prajurit di bawah kesatuannya itu. “Prajurit yang terlibat tindak pidana, akan kami proses dan lakukan penyidikan di satuan kami. Bila terbukti, mereka akan ditindak tegas sesuai sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya lagi. (h/nas/zal)
DIHARAPKAN TIDAK GADUH
Percontohan Reformasi Birokrasi Diterapkan 2013 PADANG, HALUAN—Asisten Deputi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Norman Jafar mengatakan, pada tahun 2013 mendatang seluruh provinsi di Tanah Air akan ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ditambah masingmasing 1 kota dan 1 kabupaten. Namun diharapkan pelaksanaannya tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan para pegawai. Untuk itu harus dilakukan secara bertahap dengan berpedoman kepada 3 syarat utamanya. Yakni komitmen kepala daerah, agenda perubahan yang jelas dan mesin reformasi birokrasi mesti berjalan. Yang dimaksud mesin adalah Sekda di masing-masing daerah. “Reformasi birokrasi ini harus dilaksanakan secara bertahap. Tahun depan akan kita jadikan kegiatan percontohan atau pilot project bidang reformasi birokrasi. Saat ini kita masih sosialisasi agar setiap daerah mempersiapkan diri. Namun jangan sampai menimbulkan kegaduhan,” kata Norman Jafar saat
menjadi narasumber pada Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh Sekdako/Sekdakab di Sumbar dan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar, Senin (22/10), di Padang. Reformasi birokrasi yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena itu tidak harus sama item reformasi birokrasi di setiap daerah, tergantung agenda prioritas. Misalnya saja ada daerah yang lebih membutuhkan perbaikan layanan, atau peningkatan kualitas SDM, atau perbaikan organisasinya atau kebutuhan lainnya. Hal itu tergantung dari pimpinan setiap daerah. Sasaran akhirnya adalah terjadinya peningkatan kualitas layanan publik. Diakuinya, pelaksanaan reformasi birokrasi ini erat kaitannya dengan distribusi pegawai yang tidak merata. Untuk itu para abdi negara ini harus dibenahi secara perlahan, dengan membuat peta jabatan dan standar kompetensi jabatan. Misalnya saja tentang jumlah pegawai yang dibutuhkan setiap SKPD dan kompetensi yang dibutuh-
kan. Lalu lakukan evaluasi dengan ketersediaan SDM yang ada saat itu. “Kemudian buat rencana aksi yang bisa direalisasikan. Namun jangan sampai membuat kegaduhan di kalangan pegawai. Sasaran akhir yang hendak kita tuju adalah perbaikan kualitas layanan publik,” kata Norman dalam diskusi yang dipandu moderator Kepala Biro Organisasi Onzukrisno. Bila dari hasil evaluasi diketahui terjadi kelebihan pegawai, menurut Norman, tidak serta merta harus pensiun. Mereka dapat dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Disamping itu, pemerintah daerah harus terus melakukan pembinaan da pembenahan. Namun saat ditanyakan kepada peserta yang hadir, ternyata belum satu pun yang membuat peta jabatan dan analisa kebutuhan pegawai. Mereka juga belum memahami benar pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Pilot Project Reformasi Birokrasi Pada tahun 2013 mendatang seluruh provinsi akan
menjadi pilot project dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Begitu pun dengan kota dan kabupaten akan ditetapkan oleh provinsi sebagai pelaksana kegiatan ini. Dijelaskan Norman, untuk kabupaten/kota yang dikatakan siap tersebut harus memenuhi persyaratan seperti anggaran belanja aparaturnya kurang dari 50 persen, opini BPK yang diperoleh minimal WDP dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) minimal C. Jika kabupaten tersebut memenuhi kriteria di atas akan dijadikan pilot project. Jika tidak ada kabupaten yang memenuhi syarat tersebut maka tidak akan diikutsertakan. “Dalam penilaian nanti kita akan kejar indeksnya saja, seperti untuk penilaian BPK baru 60 persen daerah mendapatkan WDP. Tahun 2013 diharapkan seluruh daerah mesti mendapatkan WTP. Kegiatan ini pun harus disosialisasikan pula kepada anggota dewan masing-masing, sebab bagaimana pun juga DPRD berperan dalam menentukan anggaran. Di
pusat, DPR sudah mendukung,” terang Norman. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang juga menjadi nara sumber mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah dimulai di Pemprov Sumbar, seperti pemetaan potensi PNS, penilaian kinerja dan penempatan pejabat yang disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Tujuannya tidak lain untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Bagi saya tidak ada istilah suka atau tidak suka. Yang terpenting apakah pegawai itu memiliki kompetensi atau tidak,” terang Irwan. Disebutkannya, penilaian kinerja PNS mesti dilakukan secara objektif dan profesional. Jangan sampai saat pergantian kepala daerah PNS itu jadi korban sebab adanya kepentingan dari masingmasing kepala daerah. Ujungujungnya program yang seharusnya berjalan dengan baik, tidak tercapai sesuai harapan. Sebab yang menempati jabatan tertentu tak punya kompetensi, namun atas penunjukan atau titipan seseorang. (h/vie/zal)
Penyebabnya, tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Sumbar 2012 sebesar Rp1 miliar pun tak jadi digunakan. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai tampil sebagai narasumber pada Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh Sekdako/Sekdakab di Sumbar dan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar Senin (22/10), di Padang menjelaskan, usulan untuk memberikan pensiun dini ini sudah diajukan ke Kemendagri, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya. Namun belum membuahkan hasil. Pensiun dini itu dibolehkan, tetapi tidak ada pembayaran pesangon. “Kita sudah usulkan ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan, tetapi tidak boleh memberikan pensiun dibarengi dengan uang pesangon, karena belum ada aturannya. Akhirnya anggaran yang kita alokasikan untuk pembayaran pesangon Rp1 miliar tidak terpakai,” ujar Irwan Prayitno. Dikatakan, pensiun dini dengan pembayaran pesangon itu dimaksudkan sebagai upaya menarik minat para PNS, terutama yang tidak memiliki kapasitas dalam bekerja. Mereka akan tetap diberikan gaji pokok hingga masa pensiunnya. Jumlah gaji itu dihitung dan dibayarkan seluruhnya saat mereka pensiun. Uang pesangon itu dapat digunakan sebagai modal usaha lainnya usai pensiun. Sementara bila mereka
tetap bekerja sebagai PNS, efektifitasnya tidak ada. Meski demikian harapan terbuka lebar bila UU ASN ditetapkan. UU ini memuat pasal bahwa orang luar yang non PNS bisa masuk ke lingkungan pemerintahan daerah dengan pendekatan profesionalitas. Begitu pula sebaliknya, PNS berpeluang pula untuk merintis karir di instansi lain untuk mendapatkan jabatan tertentu. Namun untuk sementara waktu, PNS yang dinilai tidak punya kapasitas ini terpaksa tidak diberikan pekerjaan khusus. Mereka cukup mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuannya. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Sumbar menawarkan pensiun dini kepada para PNS yang telah berusia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Bagi mereka yang bersedia pensiun dini, diberikan sejumlah uang sebagai pesangon yang perhitungannya berdasarkan masa kerja yang tersisa. Pemberian pensiun dini ini sejalan dengan amanat UU No.11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda. Pertimbangannya adalah pada usia 50 tahun, seseorang dinilai masih produktif dan mampu melakukan berbagai pekerjaan lainnya. Menurut Sekdaprov Sumbar Ali Asmar, daripada mereka menunggu masa pensiun hingga usia 56 tahun dengan kreatifitas terbatas di pemerintahan, maka diberikan pilihan untuk pensiun lebih awal. Mereka tentunya dapat memanfaatkan waktunya secara penuh untuk kegiatan lain yang lebih produktif untuk membiayai keluarganya. Namun ketentuan pensiun dini yang diatur UU No.11 tahun 69 tidak mengenal adanya uang bantuan bagi mereka yang pensiun dini. Pemprov Sumbar pun mengirim surat ke Mendagri mempertanyakan kebijakan pemberian uang bantuan pensiun atau sejenis pesangon tersebut, dapat dibenarkan atau tidak. Dan nyatanya, kebijakan itu tidak dapat dibenarkan. (h/vie/met)
DISKUSI KOPI SAKAREK
Mahasiswa Kehilangan Sensitivitas PADANG, HALUAN — Kampus hari ini sebagai alat penguasa. Menjadi alat politik praktis. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang terkadang tidak sesuai dengan karakter sebuah kampus, namun tidak ada penolakan dari mahasiswanya. Demikian persoalan mengemuka dalam Diskusi Kopi Sakarek dengan tema “Degradasi Ideologi Mahasiswa” di Kafe Uniang Kamek Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand, yang digelar Perkumpulan Mahasiswa FIB Unand, Senin (22/10) Tampil sebagai pengampu diskusi Hari Efendi Iskandar, dosen Ilmu Sejarah di FIB Unand dan juga aktivis gerakan sosial, serta S Metron M, budayawan dan aktivis teater. “Sebagian besar mahasiswa hari ini tidak memiliki ketauladanan dalam dirinya karena kampus tidak mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang baik. Yang terpenting dalam membangun karakter mahasiswa adalah bagaimana kampus bisa memberikan ruang kebebasan akademik,” kata Hari. Jika kebebasan akademik berjalan dengan baik, mahasiswa akan terlatih menyuarakan nilainilai keadilan. Menurutnya, dunia pendidikan, termasuk kampus, sudah diintervensi oleh pihak luar. Ketika sebuah kebijakan diambil, pemimpin langsung mengiyakan dan mahasiswa tidak bisa berbuat apa-apa. “Seharusnyalah kampus hari ini bisa menyelesaikan persoalan dengan kebudayaan.” Sementara S Metron M yang tampil dengan nada dan tekanan suara yang meninggi sebagai ciri khasnya, mengungkapkan, tidak ada yang baru dalam pergerakan mahasiswa hari ini. Persoalan tersebut diasosiasikan dengan >> Editor : Syamsu Rizal
FIB Unand, dimana ketika pemimpin membuat peraturan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan karakter fakultas itu sendiri, mahasiswa diam saja. “Persoalan isi kepala tidak ada hubungan terkadang dengan rambut panjang. Malahan mereka yang rapi dan berdasi itu yang lebih sering menghancurkan moral bangsa,” terang Metron sembari menjelaskan tentang perilaku korupsi yang dilakoni orangorang yang akrab dengan dasi dan rapi itu. Mahasiswa semestinya harus hati-hati dalam berpikir. Terkadang apa yang diberikan kampus (misalnya beasiswa) seolah membuat hak bicara hilang. “Perubahan paradigma, hedonisme, ekslusivisme, penyakit mahasiswa hari ini.” Dalam diskusi yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa, terutama mahasiswa FIB Unand tersebut, terjadi perang pemikiran yang kontradiktif. Namun diskusi yang merupakan tahap awal untuk menggairahkan lagi proses intelektulitas mahasiswa tersebut dianggap sebagai salah satu ruang kemerdekaan berpikir. “Kami membebaskan diri, bagi mahasiswa, untuk berpikir dan berpendapat. Ini salah satu ruang yang coba dibangun kembali,” terang Fariq Alfaruqi, salah seorang penggagas diskusi tersebut. Diskusi yang direncanakan akan diadakan sekali sebulan tersebut mendapat sambutan hangat dari Wakil Dekan III FIB Unand, Anatona. Anotana menjelaskan, apapun yang dilakukan masing-masing fakultas dalam penerapan peraturan adalah perintah dari ‘atas’ (universitas). (h/sha/zal) >> Penata Halaman : Irvand
OPINI 3
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
KILAS
DIRJENHUBDAR DAN DIRLANTAS MABES POLRI
Menunggu UU Pilkada Baru Tanpa Wakil Kepala Daerah DALAM kunjungan ke Padang hari Sabtu, Mendagri Gamawan Fauzi ketika ditanya wartawan soal Pemilu Kepala Daerah tanpa wakil memastikan, pemilihan kepala daerah mendatang, antara gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, tidak lagi satu paket. Masing-masing wakil kepala daerah itu akan diusulkan kemudian usai pemilihan kepala daerah. Ini adalah kesekian kalinya Mendagri menyampaikan perihal wacana Pemilu Kepala Daerah tanpa pemilihan Wakil Kepala Daerah itu. Kini bahkan DPR sedang membahas RUU Pilkada yang salah satu isinya mengatur Pemilihan Kepala Daerah. Agaknya pembahasan RUU Pilkada ini bakal hangat karena beberapa pasal krusial dipastikan bakal mengundang diskusi alot. Terutama yang menyangkut usulan Kemendagri agar Pilkada tidak memilih satu paket kepala daerah dengan wakilnya. Selain itu, juga tentang proses pemilihan gubernur atau bupati/walikota masih akan dilanjutkan dengan pemilihan langsung atau tidak. Yang menjadi argumen bagi pemerintah untuk mengusulkan perusahan sistem Pemilihan Kepala Daerah itu adalah kenyataan di lapangan selama ini bahwa pemilihan satu paket tidak efektif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Survei Kemendagri menunjukkan bahwa sekitar 94 persen pasangan kepala daerah ‘pecah kongsi’ di tengah jalan. Mereka tak lagi seia sekata dan kemudian masing-masing berkompetisi pada pemilihan berikutnya. Hanya 6 persen yang masih tetap bertahan hingga akhir masa jabatan. Jika sistem Pilkada disahkan DPR maka salah satu konsekwensinya adalah bahwa pemerintah daerah provinsi ke depan hanya berfungsi sebagai koordinator semata seiring akan dihapuskannya pemilihan gubernur provinsi. Namun, kita khawatir rencana pemerintah menghapus Pilkada gubernur dapat menimbulkan ketidakpuasan di berbagai daerah. Pengamat politik Tri Ratnawati pernah menyebutkan bahwa Pilkada Gubernur masuk akal untuk dihapus karena sangat memberatkan anggaran negara. Belum lagi dengan permasalahan sengketa Pilkada yang berlarut-larut. Sementara perbaikan infrastruktur di berbagai daerah menjadi terbengkalai. Pilkada Jawa Timur menjadi contoh pilkada termahal dengan menyedot banyak anggaran negara. Meski itu mengatasnamakan demokrasi, tapi demokrasi untuk siapa, jika mengabaikan pembangunan infrastruktur. Tapi jika memang Pilkada di tingkat provinsi dihapus, maka Indonesia ke depan dinilainya akan lebih efisien. Pada hakekatnya pemerintah provinsi saat ini sudah tidak lagi memiliki penduduk, Pemprov hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Data penduduk dan semua urusan rakyat lebih banyak dilayani di tingkat kabupaten/kota. Pemerintahan kabupaten dan kota langsung berbungan dengan masyarakat. Sementara kedudukan gubernur sekarang hanyalah separuh pusat dan separuh perwakilan daerah. Wacana tentang ini sudah bergulir sejak Mendagri Mardiyanto. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pernah menjelaskan hal yang sama di Bukittinggi dalam kesempatan Rapat Kerja Pemprov Sumbar. Ketika itu Mardiyanto menjelaskan, pemerintah tengah mempelajari aturan yang memungkinkan mekanisme pilgub dibedakan dari pemilihan bupati dan walikota. Perubahan mekanisme pilgub tersebut, nantinya diakomodasi dengan mengamendemen ketentuan dalam UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Dari sisi praktis dan efisiensi saja memang bagus wacana itu. Tetapi dari sisi politik, digulirkannya wacana pemilihan gubernur dikembalikan seperti semula melalui DPRD merupakan kemunduran. Karena tidak sesuai dengan semangat reformasi dan merupakan kemunduran dalam perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung memiliki sejumlah kekurangan, kelemahan, dan bahkan konflik. Tetapi, dengan adanya kekurangan, kelemahan,dan konflik horizontal tersebut, bukan berarti kita mau memutar balik kembali jarum jam dan mundur ke belakang. Mungkin yang diperlukan adalah bagaimana mereduksi berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Jika Pilkada tanpa memilih Wakil Kepala Daerah mungkin masih cukup baik bagi jalannya reformasi. Sebab bagaimanapun, Pilkada langsung, merupakan bentuk terbaik bagi rekrutmen kepemimpinan di tingkat lokal dengan melibatkan rakyat sebagai penentu dan pemilik kedaulatan. Pilkada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat. ***
Realisasi APBD Sumbar 2012 masih
di bawah target Realisasi ‘nyak nin’ sudah 100 persen lebih
kan? Golkar mulai buka pendaftaran untuk
Cawako Pariaman Owaikk, wak sato ciek nyeh...
PEMBERITAHUAN Setiap artikel/opini yang dikirim ke Redaksi Haluan, panjang tulisan minimal 1.000 words (kata) dan maksimal 1.350 words (kata). Hendaknya artikel tak dikirim secara bersamaan ke media lain yang terbit di Kota Padang. Setelah 15 hari jika artikel tak dimuat, maka tulisan tersebut kami nilai tak layak muat. Terima kasih.
Terbit Sejak 1948 Pendiri H. Kasoema
Penerbit: PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 1985 tanggal 19 November 1985.
Tarik Tambang dalam UU No 22 Tahun 2009 Oleh: SOEHARTONO ini sengaja disaT ULISAN jikan untuk DPR RI di
Jakarta sebagai tambahan wacana di dalam membahas perundang-undangan LLAJ yang akan dating, jika ada perubahan atau revisi lagi, dengan harapan pendapat yang independen bagi wakil rakyat. Sebelum lahirnya UU No 14 tahun 1992 tentang LLAJ, terbetik berita bahwa akan ada pemisahan antara wewenang penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan berada pada pihak kepolisian RI dan pembinaan, pengelolaan, rekayasa, dan menejemen penyelesaian administrasi kelalulintasan dan kendaraan bermotor berada pada Kementerian Perhubungan. Setelah lahir UU No 14 tahun 1992, ternyata tidak ada pembagian wewenang yang terpisah antara instansi penegakan hukum dengan penyelenggara keadministrasian dengan maksud agar instansi penyelenggara administrasi tidak sekaligus mengawasi dan mengambil tindakan hukum. Hal ini akan dianggap subyektif dan akan terjadi kolusi antara keduanya. Tetapi kalau wewenang ini terpisah, maka akan terjadi obyektivitas dalam bertugas. Mengapa dalam pembahasan kewenangan ini di DPR sampai tidak tercapai menurut sebagaimana berita yang tersebut di atas? Ternyata ada hal-hal yang patut dibanggakan berhubung pihak kepolisian memiliki perangkat gempuran yang ampuh dan manjur. Akhirnya lahirlah UU LLAJ yang tiada begitu berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dimana keadministrasiannya tetap masih campur aduk antara Kemhub dan Dirlantas Mabes Polri. Dalam undang-undang ini, pada pelaksanaan baik di daerah maupun di pusat, banyak timbul kecemburuan kedinasan dan mungkin juga kecemburuan social. Antara lain sebagai sesama kelompok penyidik (PPNS), mereka dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, pengawalan pejabat negara, mengatur keamanan persimpangan jalan raya, patroli kendaraan bermotor,
memasang rambu lalu lintas, dan lain-lain tugas yang berada di jalan. Walaupun mungkin tidak diakui kecemburuan tugas ini, namun kenyataan di daerah sangat terasa dan menimbulkan friksi dalam bertugas dan merupakan benturan yang tidak mengenakkan dalam bertugas. Mungkin akibat situasi kecemburuan ini, maka lahirlah Undang-Undang No 22 tahun 2009 dimana kewenangan penyidikan PPNS para petugas dinas perhubungan, baik di pusat maupun di daerah dipreteli hanya boleh menyidik di lingkungan terminal bus dan daerah timbangan jembatan kendaraan bermotor tetap saja. Sedangkan untuk di jalan harus didampingi oleh pihak kepolisian. Terkesan Anak Bawang Di sini petugas Dishub terkesan dianggap anak-anak dimana harus didampingi oleh “kakak seniornya”. Sedangkan petugas PPNS pada instansi lain misalnya kehutanan, bea cukai, Satpol PP, dan lainnya tidak perlu berdampingan. Dalam undang-undang lalu lintas ini, malah banyak kelucuan wewenang antara lain status kendaraan bermotor. Plat nomor siang hari atau jam kerja masih milik pemerintah, plat nomor warna merah tulisan putih. Tetapi pada saat lain, dibenarkan ganti status karena alasan tugas khusus dan plat nomor jadi khusus juga. Misalnya intel, reskrim yang mengemban tugas rahasia dan lainnya yang tertuang pada pasal 68 ayat 5. Kalau tugasnya memang memerlukan kendaraan bermotor yang tidak berstatus dinas, ya pakai saja kendaraan bermotor sewaan, dirental. Jangan “memperkosa” status kendaraan bermotor yang secara hukum perdata belum alih nama. Itu namanya hukum mimikri yang setiap saat berubah menyelamatkan diri dengan cara berubah warna. Kemudian rekomendasi untuk mendapatkan izin mendirikan bengkel kendaraan bermotor yang dibenarkan untuk melakukan uji berkala di luar instansi Dishub dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam pasal 60 ayat 4. Logikanya, apa hubungannya kepolisian dengan perbengkelan? Tetapi kalau
Apakah Pekerja Kontrak dapat Jamsostek? BUAT Bapak Penjabat, Depnaker dan Jamsostek, saya mau tanya apakah pekerja kontrak yang berada di bawah naungan pemerintahan tidak mempunyai hak untuk dapat pelayanan Jamsostek dan cuti tahunan? Setiap kami tanyakan ke atasan, selalu dapat jawaban anggaran dari atasan/pemerintahan tidak ada sama sekali. Tolong dibantu Pak. +6285263143***
Rakyat Miskin Makin Banyak BILA kita duduk di teras rumah sambil memperhatikan kendaraan yang lewat di depan rumah, maka banyak sekali sepeda motor yang ditempeli gerobak untuk mencari barang2 bekas dari rumah tangga yang sudah tidak berguna. Bahkan ada yang pakai mobil pick up. Kita yang memperhatikan dan berpikir jauh kok jadi sedih. Rakyat kita yang hidup di negara yg katanya makmur loh jinawi, mengapa hidupnya dari barang sampah? Nampak betul
dengan pihak disjendat memang itu urusannya dengan kendaraan bermotor yang akan diuji. Kelucuan berikutnya pada UU No 22 tahun 2009 adalah secara hierarkis UU tersebut seharusnya hanya memuat pasal yang pokokpokok saja. Jabaran lebih lanjut diuraikan dalam peraturan pemerintah. Dan detailnya diuraikan dalam keputusan Menhub. Dan bila perlu dikhususkan dengan perda provinsi atau perda kabupaten/ kota dengan syarat tidak bertentangan dengan isi perundang-undangan di atasnya. Kenyataan malah sebaliknya. UU No 22 tahun 2009 yang isinya sampai dengan sebanyak 326 pasal, tidak banyak hal yang baru. Hanya merupakan tambahan dan gabungan yang dulunya pasal itu berada pada status peraturan pemerintah dan keputusan Menhub dinaikkan menjadi undang-undang. Jadi bukan barang baru lagi. Apabila dikemudian hari ada pasal yang tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, maka undang-undang itu diubah lagi. Padahal prinsip jiwa undang-undang secara hierarkis mungkin cukup perubahannya dengan mengubah peraturan pemerintah atau SK Menhub saja yang prosesnya bisa cepat dan tidak memerlukan biaya lagi. Mungkinkah acara mengubah undang-undang yang isinya hampir sama dijadikan mata pencaharian oleh yang berkepentingan sehingga sering terjadi perubahan? Kemudian pasal 4 tertera kalimat undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan LLAJ yang aman, selamat, dan seterusnya. Kata berlaku tidak tepat yang tepat adalah berfungsi dan bertujuan membina, menyelenggara dan sebagainya. Kalau berlakunya undang-undang yang tepat seharusnya di jalan umum, kalau di jalan yang tidak umum lalu bagaimana? Kalau di pekarangan rumah tangga bagaimana? Kalau di lingkungan terminal bus dan lain sebagainya bagaimana juga? Sementara pada undangundang lalu lintas sebelumnya jelas dinyatakan berlaku di jalan umum sedangkan jalan yang tidak umum tidak berlaku sehingga kalau terjadi
bahwa pemerintah kita tidak dapat mensejahterakan rakyatnya, sampai2 harus hidup dari menjual sampah. Negara tetangga kita yang tidak punya sawah & ladang, yang ada hanya gedung2 menjulang tinggi, kok ekonominya dan kemakmurannya lebih baik dari kita?. Sebenarnya apa yang salah bila dibndingkan zaman Presiden Soeharto? Dimana satu dolar nilainya sama dengan enam ratus rupiah? Sekitar tahun 80-an, pembangunan jalan melalui repelita. Dan jam 2.00 dini hari kami berani jalan sendiri. Sekarang hanya si Pitung saja yg berani. Panglima TNI tanpa pengawal jalan sendirian tengah malam dijamin milih tidur sore. Kapan ya RI akan kembali aman dan nyaman? Apakah perlu KOMKAMTIB dihidupkan kembali? Kalau iya, kami khawatir para pembela perkara,pengacara tidak akan panen lagi. Kasihan. +6281266844***
Sopir Angkot Mada PAK Kadishub & Polantas, tolong tindak angkot2 Siteba yang masuk jalan Banjir Kanal, ujung jembatan baru Berok. Sudahlah masuk jalan terlarang, berhenti pula pas di mulut simpang. Jalan jadi macet. Dulu, pertama jalur se arah dibuka, ada petugas, sangat tertib. Kini tidak lagi. Akibatnya, angkot2 yang sopirny rata2 tidak tamat SD, pada basipakak.
tabrakan di pekarangan rumah tangga hanya dikenakan pada KUHP atau KUHPerdata. Kemudian pasal yang mempunyai kewenangan tentang rekayasa lalu lintas dan memejemen masih campur aduk. Ada di Dirjendat dan ada juga di Dirlantas sehingga terkesan ada perlombaan tarik tambang antara kedua instansi tersebut. Yang sangat mencolok dan merupakan fenomena ketidakadilan sejak dulu adalah pengeluaran SIM kendaraan bermotor diselenggarakan oleh Dirlantas. Sedangkan pengeluaran SIM dan STNK kapal terbang kok tidak pada pihak kepolisian. Padahal dikepolisian ada bagian polisi udara. Demikian pula pengeluaran SIM dan STNK kapal laut dan kapal danau penyeberangan juga tidak dikepolisian. Padahal bagian polisi laut juga ada. Di sini pemerintah beserta DPR RI kurang peka dan terkesan ada tebang pilih terhadap wewenang antardepartemen atau kementerian. Para taruna tamatan akademi lalu lintas yang setaraf dengan status D4 di Kota Bekasi, Jabar, saat ini banyak yang menganggur karena sistem penerimaan CPNS harus melalui seperti pelamar umum. Pernah ada berita bahwa Menhub telah mencoba membuat surat kepada para gubernur untuk dapat memanfaatkan tenaga ini dalam rangka mengisi kekosongan PNS yang ada di lingkungan Dishub Provinsi maupun kota/kabupaten. Karena suasana otoda, maka pejabat tersebut menjawab bahwa kepegawaian di lingkungan Dishub setempat sudah cukup dengan cara menerima mutasi pegawai dari dinas lain yang kelebihan atau cacat karir. Dengan demikian suasana kepegawaian Dishub di daerah mungkin instansi yang paling lengkap sarjananya, tetapi sarjana transportasi dan traffic engineering hanya satu dua bahkan malah kebanyakan tidak punya. Kesarjanaan yang belum pernah ada di sana yaitu sarjana sejarah, sarjana kesenian, sarjana arkeologi/patung maupun sarjana religius. Seandainya sarjana ini sudah ada di Dishub setempat, maka instansi ini adalah instansi yang
Bahkn ada pula yang coba melawan arus satu arah disana. Tks +6285274411***
Tentang Pembangunan Terminal TERTARIK brt pd klm Opini Haluan kt dg jdl: PDG PNY TERMINAL LAGI. Kami usul agar pembangun ged tsb pd lantai pertama semuanya utk terminal angkot dan tdk ada org berjualan. Lantai kedua sebag.utk perkantoran/pos keamanan/bank dll dan sisanya utk toko. Lantai ke 3 dan seterus sesuai dg kebutuhan atau anggaran yg tersedia utk
paling lengkap kesarjanaannya dan sekaligus dapat didaftarkan pada buku MURI. Suasana semacam ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pemprov maupun kabupaten/ kota tidak memenuhi SK Menhub No.08 dan 10 tahun 2000 tanggal 10 Oktober tentang persyaratan jabatan pada sektor perhubungan di daerah. Akibat lulusan D4 transportasi banyak yang menganggur, maka pihak kepolisian cerdik sehingga memanfaatkan momentum ini untuk menerima tenaga tersebut dijadikan perwira karir dalam lingkungan Dirlantas beserta jajarannya di daerah. Sedangkan Dishub di daerah, makin parah dan bahkan dijadikan tempat persinggahan untuk menampung pejabat tinggi yang masih keleleran tanpa latar belakang pendidikan lalu lintas dan lain-lain untuk menduduki jabatan struktural. Daripada setiap kali diadakan perubahan UU lalu lintas namun isinya tidak ada hal yang sangat baru hanya merupakan perpindahan siapa yang menang lomba tarik tambang antara Dirjendat dan Dirlantas Mabes Polri. Sebaiknya menurut hemat kami kewenangan yang ada pada Dirjen Hubdar dipindahkan saja kepada Dirlantas Mabes Polri sehingga puas dan tanggung jawab jadi tunggal. Jika kalau timbul permasalahan pertanggungan jawab jelas siapa yang bertanggung jawab dan terhindar “main pingpong” dan kecemburuan kedinasan. Demikian pula Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara juga pindah ke Mabes Polri agar ada keseragaman dan keadilan bertugas. Kemudian Kementerian Perhubungan dibubarkan saja sambil menghemat anggaran belanja kepegawaian yang tidak lama lagi akan ada moratorium kepegawaian karena Menkeu sudah payah mencari anggaran belanja negara. Sekiranya wacana ini kurang tepat, setidak-tidaknya pihak DPR RI memperjuangkan pemisahan wewenang antara instansi penindakan hukum dengan instansi penyelenggara keadministrasian kelalulintasan, dengan saling menjaga kedisiplinan dan kehormatan nama baik masing masing tugas pokoknya.
toko para pedagang. Satu atau dua lantai paling atas utk parkir kend berm pribadi para pengunjung yg akan berbelanja. Ged parkir lama dipsr atas diperluas dan dirawat shg dy tmpungnya meningkat. Dg dmk perparkiran dbw yg semrawut agak teratasi. Utk kekurangan anggr bangunan bkj sama dg bank & investor dan pemda kridit pengembalian/nyicil dari hasil pungutan restr parkir dan pjk penjualan toko tiap bln.Shrnya wacana smcam ini muncul dari staf Dishub kt Pdg krn memang tugas pokoknya memenej lalin yg semrawud bkn merasa bangga krn pakai pak.dinas dg bintang2 dipundaknya menbanggakan diri di depan mertua/pacar. Telorkan ide2 yg brilliant utk solusi ktrtiban lalin kt Pdg. +6281266844***
Informasi Tentang Lomba Esai LOMBA penulisan esai 64 tahun Harian Haluan, yang sedia kala ditutup pada 15 Oktober 2012, diperpanjang sampai tanggal 21 November 2012. Pengumuman Pemenang pada 28 November 2012. Terkait dengan persyaratannya, tak ada perubahan. Terima kasih Panitia
Pemimpin Umum: H. Basrizal Koto, Wakil Pemimpin Umum/Penanggungjawab: Zul Effendi, Pemimpin Redaksi: Yon Erizon, Pemimpin Perusahaan: Syafarudin Ariansyah. Dewan Redaksi : H. Basrizal Koto, H. Desfandri, H. Hasril Chaniago, Zul Effendi, Yon Erizon, Syafarudin Ariansyah, Ismet Fanany MD, Eko Yanche Edrie, Nasrul Azwar, Syamsu Rizal Redaktur Pelaksana: Ismet Fanany MD, Nasrul Azwar, Syamsu Rizal, Litbang dan Online Media: Eko Yanche Edrie, Sekretaris Redaksi: Silvia Oktarice, Koordinator Liputan: Rudi Antono, Redaktur: Aci Indrawadi, Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Rahmatul Akbar, David Ramadian. Reporter Padang: Ade Budi Kurniati, Devi Diani, Nasrizal, Meidella Syahni Perwakilan Bukittinggi: Haswandi (Plt Kepala) Jon Indra (Non-Aktif), Syamsuardi S, Ridwan, Pariaman/Padang Pariaman: Dedi Salim, Trisnaldi, Payakumbuh/Limapuluh Kota:Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert, Pasaman:Atos Indria, Ahdi Susanto, Welina, Agam: Miazuddin, Kasra Scorpi, Padang Panjang: Iwan DN, Rian Syair, Tanah Datar: Yuldaveri, Emrizal, Aldoys, Pasaman Barat: M. Junir, Gusmizar, Pesisir Selatan: Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman, Kabupaten Solok/Kota Solok: Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago, Solok Selatan: Icol Dianto, Sawahlunto: Fadilla Jusman, Sijunjung: Azneldi, Dharmasraya: Maryadi, Ferry Maulana, Biro Jakarta: Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, Biro Riau: M. Moralis Biro Kepri: M Sahdan Tim Kerja Usaha: Prisma Joni (Plt Manajer Sirkulasi), Efri Hanter (Plt Kabag Sirkulasi), Yursil Masri (Plt Manajer Keuangan), Junaidi (Plt Koord Eceran), Andiyanto (Plt Koord Asongan), Yunasbi (Plt. Koord Iklan), Tata Letak/Desain: David Fernanda, Nurfandri, Rahmi, Syamsul Hidayat, Jefli, HRD : Desmasari, Umum : Nurmi, Kasir : Desy, TI : Teguh. Plt Manajer Cetak: Mardius Caniago, Pra Cetak : Sawal Marjuni.HRP, Mai Hendri, Cetak : Mardianto (Koordinator), Afandi, Rudi Kurniawan, Jecky Jekcson. Haluan Media Group: CEO H.Basrizal Koto, Direktur: H Desfandri. Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Iklan dan Sirkulasi: (0751) 4488700, Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: haluanpadang@gmail.com, redaksi_haluan@yahoo.com, website: http/harianhaluan.com, Harga Langganan/iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp57.000, Harga eceran Rp2.500,- Tarif iklan: Tarif Iklan: Display FC halaman satu: Rp50.000/mm kolom, Display BW halaman satu: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam FC: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam BW: Rp17.500/mm kolom, Iklan SC :Rp25.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat FC: Rp15.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat BW: Rp10.000/mm kolom, Dukacita: Rp10.000/mm kolom, Iklan kolom (maks 300 mmk) FC: Rp15.000, Iklan Kolom (maks 300 mmk) BW: Rp10.000, Advertorial FC: Rp40.000/mm kolom, Advertorial BW: Rp25.000/mm kolom Bank: BRI Cabang Padang Rek No: 0058-01-001430-30-8, Bank Nagari Cabang Utama Padang Rek No: 1008.0103.00009.1 PT Haluan Sumbar Mandiri Dicetak oleh Unit Percetakan PT Haluan Sumbar Mandiri Padang. Klik http://www.harianhaluan.com >> Editor : Nasrul Azwar
>> Penata Halaman : Syahrizal
4 SUMBAR
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
HARI PERTAMA LARANGAN MELEWATI JEMBATAN SUNGAI BETUNG
Truk Besar Masih Membandel DHARMASRAYA, HALUAN — Jembatan Sungai Betung, Dharmasraya masih banyak dilalui truk bermuatan di atas 15 ton, Senin (22/10).
LEWATI — Meski dilarang, truk bermuatan besar masih melewati jembatan darurat Sungai Betung. Peringatan dan pemberitahuan tidak dindahkan pengemudi. RAHMAN JAROT
Penyusunan APBD Diseminarkan PADANG, HALUAN — Menghindari kesalahan dalam penyusunan APBD 2013, DPRD, SKPD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Barat duduk bersama dalam kegiatan seminar sehari tentang Implementasi Permendagri No. 37/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2013, Minggu (21/10) di Hotel Mercure Padang. Direktur Badan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri Hamdani, yang juga sebagai pemateri menyebutkan, ada beberapa hal yang mesti menjadi catatan penting dalam penyusunan anggaran, seperti adanya kesalahan penganggaran ban-
tuan keuangan yang dianggarkan sebagai belanja modal atau barang dan jasa dalam penganggaran belanja APBD. Lainnya, kesalahan dalam penganggaran pengembangan perencanaan dan monitoring evaluasi program kegiatan kelautan dan perikanan, di mana dalam unsur belanja terdapat belanja sewa alatalat kesenian, dan lainnya. Pada APBD Provinsi Sumbar 2012 lalu, terjadi kesalahan kewenangan terhadap Rp192 miliar, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pada kasus tersebut, program yang telah dianggarkan sebagian besar merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan bukan provinsi.
Hamdani menanggapi, pihak-pihak terkait harus memahami berbagai pembangunan infrastruktur tersebut, seperti pembangunan pelabuhan, lapangan terbang dan lainnya yang merupakan wewenang dari pusat. Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil, menyebutkan adanya regulasi aturan yang sering berubah-ubah oleh Mendagri cukup membuat kesulitan, terutama pada aturan hibah dan bantuan sosial. Menu rutnya pada Permendagri No. 32/2011 dana tersebut dican tumkan nama penerima de ngan sistem by name by ad dress. Sedangkan pada Per mendagri No. 39/2012 adanya penyusunan bagi kegiatan yang belum terjadi. (h/cw-eni)
Padahal kemarin merupakan hari pertama larangan truk bermuatan besar melewati jembatan yang tengah diperbaiki itu. Ironisnya tidak satu pun petugas yang berjaga di sekitar jembatan. Pantauan Haluan, masih banyak truk bermuatan berat menghiasi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), mulai Sungai Rumbai hingga Kiliran Jao. Sehari sebelum pela-
rangan, ratusan truk batu bara menyeberangkan mobil yang sudah bermuatan tersebut ke arah Koto Baru. Akibatnya malamnya terjadi kemacetan panjang baik dari arah Koto Baru maupun dari arah Sungai Rumbai.Namun siangnya masih dilalui truktruk bermuatan berat. Kapolres Dharmasraya AKBP Chairul Azis mengatakan akan menindak truk-
truk tersebut dengan menilangnya, karena apabila dibiarkan akan mengancam keselamatan pekerja jembatan dan orang lain. Hanya saja pengusaha truk berharap pemerintah mencarikan solusi supaya truk bermuatan di atas 15 ton masih tetap beroperasi, tanpa harus berputar melalui pengalihan Jalan Lintas Timur atau lewat Jambi dan Riau. Ketua Asosiasi Pertambangan Dharmasraya, Sutan Darman Tuanku Kerajaan mengatakan, pembangunan jembatan Sungai betung tersebut memang sangat diharapkan masyarakat Dhar-
masraya. Namun hendaknya jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat khususnya mengganggu perekonomian, karena dengan tidak adanya alternatif jalan dengan kapasitas besar, oto matis akan mengganggu sangkutan khususnya batubara dan BBM. Untuk itu ia berharap supaya pengerjaan jembatan dipercepat atau diburukan, tidak seperti sekarang yang hanya dikerjakan enam pekerja. Kemudian ia juga berharap supaya dicarikan solusinya oleh pemerintah, misalnya dengan membuat jembatan pengganti dengan kapasitas besar. (h/mdi/jrt)
Buronan Polda Ternyata Saksi PADANG, HALUAN — Penyidik Direktorat Reskrim Umum (Ditre skrimum) Polda Sumbar belum menetapkan Roni (32) sebagai tersangka, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan pupuk milik PT TGM Padang, saat dibekuk Polres Pasbar, Sabtu (20/10) lalu. Direktur Reskrim Polda Sumbar Kombes PolAdi Karya Tobing mengatakan, dalam kasus ini Roni, warga Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan III, Pasaman Barat belum dijadikan sebagai tersangka. Sebab, saat dilakukan pemeriksaan, ternyata Roni ini juga mengaku sebagai korban dalam kasus tersebut. Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya masih memburu pelaku utama dalam kasus penggelapan dan
penipuan pupuk tersebut. Sebab, kasus itu sejak adanya laporan dari korban pada tanggal 3 Mei lalu, dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Namun, pihaknya belum bisa menyebutkan siapa pelaku utama yang masih dalam buron ini. “Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, Roni ini mengaku juga telah menjadi korban dari pelaku utama tersebut, sehingga kami belum bisa Roni dijadikan tersangka,” kata Adi Karya Tobing, kemarin. Roni mengaku hanya diajak pelaku untuk ikut berbisnis, dan dia tidak mengetahui apakah dalam bisnis pupuk tersebut ada unsur penipuan atau penggelapan. Katanya dia hanya menjalankan apa yang disuruh oleh pelaku.
Saat ini Roni diperiksa masih sebatas sebagai saksi, namun tidak tertutup kemungkinan bisa dijadikan tersangka, jika pelaku utama nanti tertangkap, dan terbukti dalam kasus penipuan dan penggelapan pupuk tersebut dia terlibat. Untuk itu, Ditreskrimum masih fokus memburu pelaku utama yang saat ini masih kabur. Sebelumnya, Roni ditangkap Jajaran Polres Pasbar karena diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan pupuk milik PT TGM Padang. Dia ditangkap di Padang Canduah, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (20/10). Kapolsek Pasaman, Pasbar Iptu Syaiful Zubir menyebut Roni buronan Polda Sumbar. (h/nas)
Mantan Kasi Retribusi Dituntut Dua Tahun PADANG, HALUAN— Edison, mantan Kasi Retribusi Pengelolaan Pasar Bukittinggi yang terlibat dugaan korupsi retribusi dituntut dua tahun penjara. Jaksa Penuntu Umum (JPU), Rahman Noviyanti, Eva Susanti dan Lena Seswati, juga menuntut terdakwa denda R[50 juta, dengan subsider enam bulan. “Terdakwa terbukti menerima suap atas retribusi pengelolaan Pasar Aur Bukittinggi setelah kebakaran pada
3 Juli 2003 lalu,” kata JPU, Rahman Noviyanti di dalam nota tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (22/10). dijelaskan , Terjadi tindak pidana korupsi berawal setelah kebakaran tersebut. Direncanakan pasar akan kembali dibangun oleh Pemko Bukittinggi. Sebelum pasar kembali dibangun, salah satu pemilik kios, Nurleli mendatangi Edison di kantornya. “Kedatangan Nurleli tersebut untuk
mengurus peningkatan status kios yang semula hanya sewa lapangan bulanan menjadi sewa toko,” kata JPU Rahman. Bahkan kedatangan tersebut juga untuk mengurus pemecahan surat izin pemakaian kios menjadi dua, yakni atas nama Nurleli dan suaminya Zaini. Untuk memperlancar urusannya, Nurleli dan Zaini bersedia memberikan fee berupa uang Rp 160 juta sebagai imbalan. Kemudian, Maret 2004 Nurleli beserta suaminya datang kembali ke Kantor Pengelolaan Pasar Bukittinggi untuk memberikan uang muka fee tersebut sebesar Rp35 juta kepada El Amrozi, selaku Kepala Kantor Pengelolaan melalui terdakwa Edison.
Setelah itu untuk mengabulkan permohonan Nurleli, terdakwa Edison pun bersama bawahannya Effendi mengubah terlebih dahulu ukuran kios Nurleli yang terdaftar di buku daftar izin toko/kios/lapangan pasar Bukittinggi, dari ukuran 6x2.4 meter menjadi 6x3,4 meter. “Hal ini dilakukan agar dapat dipecah menjadi dua surat izin pemakaian kios milik Nurleli, sekaligus menyesuaikan luas toko yang akan dibangun 3x3,5 meter untuk satu petak toko,” lanjut JPU Eva. Pada 29 April 2004, Zaini pun kembali menyerahkan uang Rp125 juta berbentuk cek kepada El Amrozi. “Uang tersebut mereka bagi bersama-sama,” kata Eva.(h/ hel)
>> Editor : Aci Indrawadi
>> Penata Halaman : Fathul Abdi
LUAR NEGERI 5
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
Notes
Bersitegang dengan China, Ekspor Jepang Anjlok TOKYO, HALUAN — Ekspor Jepang ke China September lalu turun drastis dari periode sama tahun lalu. Ini merupakan dampak dari hubungan diplomatik China dan Jepang yang sedang memburuk, setelah keduanya bersitegang soal kepemilikan pulau-pulau di Laut China Timur.
Sidang Perdana PBB 23 OKTOBER 1946 - Pertemuan Majelis Umum PBB yang pertama di New York. New York a dalah sebuah negara bagian Amerika Serikat yang terletak di wilayah (region) antara Atlantik Tengah dan Timur Laut dari Amerika Serikat. Dengan 62 kelurahan (counties) menjadikan New York negara bagian yang berpenduduk nomor tiga terbesar di Amerika Serikat. Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 J a n u a r i 1 9 4 6 d i H a l l Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara. Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB. (h/wkp)
Ledakan Bom Guncang Ibukota Suriah DAMASKUS, HALUAN — Ledakan bom mengguncang kawasan kota lama di ibukota Suriah, Damaskus, hari Minggu (21/10). Ledakan terjadi di permukiman Kristen di Bab Touma, menewaskan beberapa orang, sementara banyak lainnya mengalami luka-luka. Menurut media pemerintah, ledakan berlangsung di luar kantor polisi. Insiden ini terjadi ketika utusan internasional untuk Suriah, Lakhdar Brahimi, berada di negara tersebut untuk menemui Presiden Bashar al-Assad. Brahimi, wakil PBB dan Liga Arab, mendesak pemerintah dan kelompok pemberontak mematuhi gencatan senjata di hari raya Idul Adha, mulai hari Jumat hingga akhir pekan ini. Pada hari Jumat lalu (19/10) Brahimi bertemu Menteri Luar Negeri, Walid Muallem dan para pemimpin oposisi. Gencatan senjata April Pertempuran sengit juga dilaporkan pecah di jalan utama yang menghubungkan Damaskus dan Aleppo, terutama di sekitar kota Maarat alNuman pada hari Sabtu. Kota ini dikuasai pemberontak selama lebih dari sepekan dan dianggap sebagai jalur pasok penting Aleppo-Damaskus. Warga sipil sangat menginginkan gencatan senjata namun banyak kalangan ragu apakah tentara pemerintah bersedia menyepakati gencatan senjata, kata wartawan BBC Lina Sinjad di Maarat al-Numan. Pemerintah dan pemberontak menyepakati gencatan senjata pada 12 April, namun tidak lama kemudian terjadi pelanggaran dan aksiaksi kekerasan terus berlanjut. Perlawanan kelompok pemberontak terhadap pemerintah Assad telah berlangsung selama 18 bulan dan diperkirakan konflik ini menelan korban 30.000 orang. (h/bbc)
RIBUAN — warga di Beirut, Lebanon, menghadiri pemakaman kepala badan intelijen, Wissam al-Hassan, yang tewas dalam serangan bom mobil hari Jumat (19/10). REUTERS
Ribuan Orang Hadiri Pemakaman Kepala Intelijen Lebanon BEIRUT, HALUAN — Ribuan warga di Beirut, Lebanon, menghadiri pemakaman kepala badan intelijen, Wissam al-Hassan, yang tewas dalam serangan bom mobil hari Jumat (19/10). Dalam prosesi hari Minggu (21/10) peti jenazah Hassan antara lain dibawa ke Lapangan Syuhada di Beirut, yang menjadi tempat berkumpulnya demonstran dan orang-orang yang berbela sungkawa. Presiden Michel Suleiman dan Perdana Menteri Najib Mikati sebelumnya memberikan penghormatan terakhir kepada
Hassan dalam satu upacara di markas pusat badan intelijen negara. Tuduh Suriah Makam Hassan bersebelahan dengan Rafik Hariri, mantan perdana menteri Lebanon, yang juga menjadi korban serangan bom mobil pada 2005. Hassan mengepalai tim penyelidik pembunuhan Hariri yang menyimpulkan keterlibatan pemerintah Suriah. Banyak pihak di Lebanon menuduh rezim Suriah di belakang pembunuhan Hassan. Namun pemerintah Suriah menolak tuduhan ini.
Menteri Informasi Suriah, Omran alZoubi, mengatakan serangan terhadap Hassan adalah tindakan teroris pengecut dan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Tentara Suriah mundur dari Lebanon pada 2005 setelah berada di negara tersebut selama 29 tahun menyusul pembunuhan terhadap Hariri. Konflik di Suriah memecah komunitas keagamaan di Lebanon; sebagian kalangan Syiah mendukung pemerintah Suriah sementara kelompok Sunni biasanya mendukung pemberontak. (h/bbc)
Gerakan Separatis di Eropa Kian Marak Akibat Krisis Euro LONDON, HALUAN — Skotlandia sudah memiliki parlemen sendiri di Edinburgh dan sebagian otonomi dari London; sekarang Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang berkuasa ingin melepaskan diri sama sekali dari Kerajaan Inggris. Menteri Utama Alex Salmond telah memastikan referendum mengenai masa depan Skotlandia – akan diadakan tahun 2014. Dalam konferensi pers, ia mengatakan Skotlandia bisa menjadi bangsa yang makmur. “Saya yakin kita akan memenangkannya dengan menetapkan visi positif bagi masa depan yang lebih baik bagi negara kita, baik secara ekonomis maupun sosial,” tegasnya. Salmond mengatakan Skotlandia yang merdeka akan tergantung pada ekonomi energi – menjadi “Saudi Arabia dengan energi yang terbarukan.” Namun, David Maddox, koresponden surat kabar Scotsman di London, mengatakan, pernyataan itu bisa diperdebatkan. “Masalah dengan minyak dan gas Laut Utara adalah hasil pajak tidak pasti. Jadi, kita tidak benar-benar bisa mengatakan masa depan pendapatan kita tergantung
pada itu, dan juga cadangan minyak dan gas itu mungkin hanya tinggal 30 tahun,” kilahnya. Referendum itu akan diadakan pada peringatan ke-700 Perang Bannockburn, ketika pasukan Skotlandia mengalahkan tentara Inggris. Namun, jajak pendapat menunjukkan hanya 30 persen warga Skotlandia mendukung kemerdekaan. “Alasan yang digunakan SNP adalah menjadikan Skotlandia negara merdeka di dalam Uni Eropa. Pandangan mereka adalah mereka pada akhirnya akan bergabung dalam zona euro. Sekarang, dengan apa yang terjadi pada euro, tidak ada negara yang sama sekali mau bergabung dalam euro,” kilahnya lagi. Refrendum Skotlandia itu juga membantu menggairahkan gerakan kemerdekaan di mana-mana. Menyangkut kawasan Catalonia di Spanyol, Madrid telah menghalangi referendum di sana – namun, lebih dari separuh warga Catalonia mengatakan ingin melepaskan diri dari Spanyol. Di Belgia, kelompok separatis Aliansi Flemish Baru menang dalam pemilu lokal bulan ini. Para pemilih mengatakan
masalahnya adalah ekonomi. François Verswijvel, warga Flemish di kota Antwerpen, mengatakan, Menurut pendapatnya, warga Belgia tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan penduduk bagian selatan Belgia yang berbahasa Prancis, yang katanya memberatkan keuangan negara. James Ker-Lindsay dari London School of Economics mengatakan, dalam banyak kasus, krisis ekonomi memicu keluhankeluhan dan gerakan-gerakan kemerdekaan yang telah lama ada. Ker-Lindsay khawatir gelombang separatisme bisa mencapai kawasankawasan yang bergolak seperti negaranegara Balkan. Ia mengatakan, “Apa yang terjadi jika orang kemudian mulai bicara tentang Republik Srpska di Bosnia, contohnya, Kosovo Utara, masalah di Macedonia? Ini adalah wilayah di mana ada banyak kekhawatiran tentang separatisme.” Partai-partai pro-kemerdekaan di seluruh Eropa akan mencermati referendum Skotlandia untuk mengetahui apakah ini akan melahirkan negara terbaru Eropa. (h/voa)
Data awal dari Kementerian Keuangan Jepang, seperti yang dikutip Financial Times, hari ini, Senin 22 Oktober 2012 mengungkapkan bahwa pengiriman produk dari Negeri Matahari Terbit ke China September lalu turun 14,1 persen dari bulan yang sama 2011. Pada Agustus pun jumlah ekspor Jepang ke Tiongkok turun 9,9 persen dari bulan yang sama tahun lalu. Data ini menunjukkan bahwa sengketa teritorial antara Jepang dan China dalam beberapa pekan terakhir soal perebutan gugusan pulau kecil di Laut China Timur telah memukul hubungan dagang kedua negara, yang merupakan dua raksasa ekonomi di Asia. Jepang menyebut kepulauan itu Senkaku, sedangkan China menamainya Diaoyu. Taiwan pun mengklaim pulaupulau itu sebagai Diaoyutai. Keputusan Jepang membeli Senkaku dari pihak swasta beberapa pekan lalu mengundang amarah China. Selama berhari-hari berlangsung demonstrasi di Tiongkok, sehingga mengganggu kegiatan produksi di pabrik-pabrik milik para investor Jepang. Muncul pula seruan boikot produk-produk Jepang di China terkait sengketa itu. Selain sengketanya dengan China, ekspor Jepang pun terpukul oleh menurunnya permintaan di Eropa, yang merupakan salah satu pasar andalan. Sejumlah negara di Eropa tengah berhemat besar-besaran setelah dihantam krisis utang. Di tingkat global, ekspor Jepang ke mancanegara pun September lalu turun 10,3 persen dari bulan yang sama pada 2011. Ini berdampak pada bertambahnya defisit perdagangan sebesar US$7 miliar, atau sedikit lebih besar dari perkiraan. Tingkat impor naik 4,1 persen setelah Jepang harus membeli lebih banyak minyak dan gas alam untuk menutupi kebutuhan energi setelah sejumlah reaktor nuklir mereka ditutup. Bagi kalangan pengamat, melemahnya permintaan pasar di Eropa dan sengketa dengan China membuat ekspor Jepang melemah. “Ekspor akan terus menurun dan defisit perdagangan kian bertambah pada Oktober sebagai dampak dari bertambahnya seruan boikot produk Jepang [di China],” kata Naoki Iizuka, pengamat dari Citigroup Global Markets di Tokyo, seperti yang dikutip stasiun berita BBC. Beberapa produk andalan Jepang yang mengalami penurunan ekspor itu adalah mobil, barang elektronik, dan mesin. (h/vvn)
>> Editor : Nova Anggraini
>> Penata Halaman : Damar Hidayat
6 NASIONAL NOTES
Kota Pontianak
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
LEDAKAN BOM POSO
Diduga Terkait RUU Kamnas JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Trimedya Panjaitan memprediksi jika peristiwa ledakan bom yang terjadi di Poso, Senin pagi, sengaja didesign untuk kepentingan RUU Keamanan Nasional (Kamnas).
23 Oktber 1771 - Kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis lintang nol derajat bumi. Di utara kota ini, tepatnya Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis lintang nol derajat bumi. Selain itu, Kota Pontianak juga dilalui Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan Sungai Landak. Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang membelah kota disimbolkan di dalam logo Kota Pontianak.(*)
Trimedya khawatir jika pihakpihak tertentu sengaja memunculkan opini yang berujung pada ketidakmampuan Polri untuk menjaga keamanan nasional. Sehingga nantinya diharapkan kendali keamanan kembali dipegang oleh TNI. “Jangan sampai kejadian ini sengaja dilakukan tujuan untuk kepentingan RUU Kamnas yang mau dibicarakan ini,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
seperti dilansir laman oke zone, Senin (22/10). Dikatakan Trimedya, akhirakhir ini memang ada beberapa peristiwa yang bertujuan untuk menjatuhkan Polri secara institusi. Selain kasus bom tersebut, munculnya polemik penanganan kasus Simulator SIM juga akan berdampak buruk pada Polri, yang berujung pada lolosnya RUU Kamnas. “RUU Kamnas dan
Simulator SIM. Polri harus tegas. Polri tidak dapat menjaga keamanan maka TNI akan mengambilk alih,” tegasnya. Indikasi adanya kepentingan RUU Kamnas, sambung Trimedya, muncul karena sebelum masuk DPR terdapat beberapa peristiwa seperti konflik antar warga dengan Polisi di Mesuji, dan di Nusa Tenggara Barat (NTB). “Ada dugaan kita ke arah sana upaya down grade Polri secara sistematis jangan sampai lobi-lobi yang dilakukan dalam RUU kamnas. RUU ini kan masih sepakat enggak keamanan di Polri, ketahanan di tentara,” paparnya. Meskipun demikian, Komisi III sendiri telah berulang kali mengingatkan Polri untuk selalu melakukan penanganan seperti deteksi dini terhadap beberapa wilayah yang dinilai rentan terjadi
konflik. “Dari sejak awal kita selalu meminta kepada Polri daerah-daerah rawan konflik jadi perhatian, ada deteksi dini yang baik dari Polri,” tandasnya. Koalisi LSM Menolak Dalam pada itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak sejumlah fraksi, terutama fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR konsisten menolak Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional seperti pada putusan pertama Panitia Khusus RUU Kamnas. Koalisi masyarakat Sipil itu terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, LBH Masyarakat, IDSPS, AJI Indonesia, Lesperssi, HRWF, The Ridep Institute, ICW, Infid, LBH Jakarta, LBH Pers dan Setara Institute. Direktur Program Imparsial,
LINGKAR
13 Komisioner Komnas HAM Terpilih JAKARTA, HALUAN — Akhirnya Komisi III DPR telah menyelesaikan proses voting untuk menentukan 13 dari 30 orang yang akan bertugas sebagai komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Ketua Komisi III I Gede Pasek Suadika, pemilihan komisioner Komnas HAM kali ini sangat menarik. Sebab diantara 13 orang tersebut ada yang berasal dari Papua, yang dianilai sebagai kawasan yang sering dinilai banyak terjadi pelanggaran HAM. “Variasinya cukup menarik, ada yang dari Papua. Kan mereka bisa mewakili komponen masyarakat yang dianggap sebagai korban HAM,” kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10). Diakui Pasek, terpilihnya ke-13 orang tersebut merupakan kesepakatan dari masing-masing fraksi yang memang menginginkan jumlah anggota Komnas HAM lebih banyak dari periode sebelumnya. “Kita tidak pernah mendiskusikan orangnya. Yang kita diskusikan soal jumlah saja. Kalau orangnya kita serahkan ke fraksi. Kita ingin lebih banyak karena tantanganya semakin banyak soal HAM. Tapi kita jangan sampai terlalu banyak kayak dulu,” jelasnya. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan pemilihan 13 komisioner Komnas HAM ini nantinya Komisi III akan segera melaporkan hasil tersebut ke paripurna mendatang. “Ini terus diserahkan di paripurna. Kalau toh agak terlambat sedikit, bukan karena kita ingin memperlambat. Tapi karena ada sedikit masalah,” tandasnya. Perolehan suara dalam voting di DPR adalah: 1. Sandrayati Moniaga (48) 2. Maneger Nasution (45) 3. Natalius Pigai (43) 4. Otto Nur Abdullah (42) 5. Ansori Sinungan (42) 6. Muhammad Nurkhoiron (38) 7. M. Indadun Rahmat (38)8. Siane Indriani (36) 9. Roichatul Aswidah (35) 10. Hafid Abbas (35) 11. Siti Noor Laila (33) 12. Dianto Bachriadi (28) 13. Nur Kholis (28). (h/okz)
SBY Minta KNPI Tetap Solid JAKARTA,HALUAN — Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta. Ketua DPP KNPI Taufan E.N Rotorasiko mengatakan, dari pertemuan itu, Presiden meminta KNPI untuk terlibat dalam proses estafet kepemimpinan dari yang tua kepada tokoh muda. Tak hanya itu, KNPI juga diminta untuk menyosialisasikan pendidikan moral dan budi pekerti, serta nilai-nilai luhur Pancasila. “Kami siap menyodorkan tokoh muda berkualitas dalam proses esatafet tersebut,” ujar Taufan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu malam. Hal senada dikatakan Ketua Panitia Rakernas KNPI, Andi Yudi Hendriawan. Menurutnya, KNPI yang terhimpun dalam 116 OKP bisa dengan sungguh-sungguh memberdayakan potensi pemuda melalui tiga poin penting yakni, pengembangan karakter, pembangunan kebangsaan nasionalisme serta kemandirian. “Presiden menekankan tiga hal penting yang harus dikembangkan kerjasama dengan kementerian terkait, yaitu pembangunan karakter, pembangunan kebangsaan nasionalisme serta kemandirian,” kata Andi. Andi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPP GEMA MA) itu menambahkan, apresiasi Presiden terhadap KNPI mendapat sambutan positif. Rencananya, pada Desember mendatang, KNPI akan memberikan penghargaan kepada Presiden SBY yang telah berkarya terhadap para pemuda yang telah sukses membangun demokrasi, membenahi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik serta mengatur kebebasan berekspresi. Dalam pertemuan di Istana Negara, turut hadir Menkopolhukam Djoko Suyanto, Meneg PP dan PA Linda Amalia Sari, Sekjen KNPI Bintang Prabowo, Ketua I OKP Laode dan Ketua Panitia Rakernas KNPI, Andi Yudi Hendriawan. Rapat kerja Nasional (Rakernas) KNPI sendiri rencananya akan digelar pada 22 hingga 24 Oktober di Sengigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). (h/okz)
PEMBUKAAN FFI — Sekjen Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ukus Kuswara memukul gong resmi dimulainya FFI 2012 di halaman Metropole. Bioskop tertua di Jakarta. IST
Festival Film Indonesia ke-31 Kembali Digelar JAKARTA, HALUAN — Mengangkat tema “Film Kita Wajah Kita”, rangkaian kegiatan Festival Film Indonesia (FFI) ke-31 kembali digelar. Kepastian dimulainya ajang paling bergengsi bagi insan perfilman berprestasi tahun ini, ditandai dengan didaftarkannya beberapa judul film oleh para produser kepada Duto Sulistiadi – Ketua Panpel FFI 2012 di halaman Bioskop tertua di Jakarta – Metropole, kemaren.. Sekjen Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ukus Kuswara dalam sambutannya menyatakan, FFI merupakan upaya merayakan kreativitas para pekerja perfilman di Indonesia sekaligus sebagai salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah guna mendorong mereka untuk terus berkarya dan berkarya. “FFI 2012 bertujuan membangun dan mengangkat kembali citra Perfilman Indonesia agar lebih inovatif, kreatif, mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan dapat bersaing dengan dengan film-film asing yang banyak beredar di tanah air,” papar Ukus Kuswara seraya memastikan malam puncak FFI 2012 bakal digelar di Benteng Vrederburg – Yogyakarta pada 8 Desember mendatang.
“Benteng Vrederburg dipilih sebagai tempat malam puncak FFI tahun ini memiliki nilai sejarah tinggi serta dikenal sebagai kawasan Nol Kilometer lantaran masih berdiri bangunan Heritage yang jadi cagar budaya Kota Yogyakarta. Tentunya, sangat sejalan dengan Tema Film Kita Wajah Kita,” tandasnya. Duto Sulistiadi - Ketua Panitia Pelaksana FFI 2012 didampingi Syamsul Lussa – Direktorat Film menambahkan, ada sekitar 60 judul film bioskop dan 50-an film Televisi (FTV) akan dinilai dewan juri. Dan pendaftaran peserta FFI ke-31, dibuka mulai 13 hingga 30 Oktober. “Walau, waktu pendaftaran peserta maupun persiapan penyelenggaraan tergolong singkat, tapi kami tetap optimis FFI tahun ini bakal berjalan dengan baik. Itu semua berkat, dukungan penuh insan perfilman nasional dan panpel yang terdiri dari orang-orang profesional,” ujarnya. Calon peserta kompetisi film bioskop, film pendek, documenter, dan film televisi dari seluruh Indonesia, dapat langsung mengirimkan karya filmnya ke panitia ke Sekretariat PanitiaPelaksana FFI 2012, Gedung Film Lantai 1, Jalan MT Haryono Kav 47-48 Jakarta 12770. (h/atv/*)
1.357 Pengaduan, Cuma Dua Hakim Dipecat JAKARTA, HALUAN — Selama sembilan bulan terakhir, Komisi Yudisial (KY) telah menerima sebanyak 1.357 pengaduan tentang hakim bermasalah. Dari, laporan masyarakat sejak Januari hingga September 2012 itu, KY telah memeriksa 153 hakim nakal. Dari 153 itu, sebanyak 18 hakim bermasalah dikenai sanksi tegas dan dua di antaranya direkomendasikan untuk dipecat. “Rekomendasi disampaikan setelah melalui proses panjang di Majelis kehormatan Hakim.Pelaksanaan sidang majelis itu sudah empat kali,” tambahnya.
Ia merinci, 18 hakim yang direkmendasikan KY terdiri dari 15 hakim Pengadilan Negeri (PN), sedangkan tiga hakim sisanya dari Pengadilan Tinggi (PT). Daerah dengan pengaduan terbanyak, lanjutnya, yakni dari tiga daerah besar di Jawa masing-masing DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara umum pelanggaran yang dilakukan hakim nakal itu sebagaimana dikemukakan menyangkut kode etik dan perilaku hakim. Dari sikap profesional seorang hakim, berperilaku adil serta masalah integritas hakim bersangkutan. (h/inh)
Al Araf, mengatakan, RUU Kamnas mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia. “Kami berharap besok dan seterusnya PKS konsisten mengembalikan dan meminta pemerintah merombak total dan mengevaluasi menyeluruh,” kata Al Araf usai bertemu dengan Fraksi PKS, di Jakarta, Senin (22/10). Kata Al Araf, RUU ini memiliki persoalan serius. Setidaknya, kata dia, ada 25 pasal bermasalah dalam RUU Kamnas yang mengancam kebebasan dan demokrasi. “RUU ini sangat tidak layak dan sudah sepantasnya dikembalikan ke pemerintah,” katanya. Koordinator Imparsial Batara Ibnu Reza menegaskan, tidak ada perubahan substantif yang diubah pemerintah dalam RUU Kamnas itu. Menurutnya, apa yang disarankan DPR diabaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan diabaikan.“Tidak ada perubahan signifikan. Ini sinkronisasi UU Intelijen negara dan Penanganan Konflik Sosial,” kata Batara. Koalisi, dalam critical review yang dibuat mengacu Draft RUU Kamnas versi 11 September 2011 (penyesuaian UU nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial), mencatat ada beberapa hal penting. Antara lain, ancaman multitafsir, refresif dan bersifat subversif di dalam pasal 16 junto pasal 17 beserta penjelasannya. Kemudian soal penangkapan, pasal 15 huruf e junto pasal 20. Penyadapan (pasal 51 huruf e junto pasal 20, paradigma / dasar mengingat, pengertian kamnas dan ruang lingkup kamnas pasal 1 ayat (1) mengadopsi UU Intelijen Negara dan Bab III. Kemudian status keadaan kamnas. Lalu militer dan tertib sipil pasal 10 (a) junto pasal 44, legislasi kelompok sipil bersenjata atau milisi. Pembentukan komponen cadangan pertahanan negara (militerisasi sipil) dengan keputusan presiden di dalam pasal 33 (3) junto pasal 32 (6) junto pasal 33 (1- 4). Kemudian, soal dewan keamanan nasional pasal 24 poin b, forum koordinasi keamanan nasional daerah. Berikutnya soal pemerintah daerah, penanggulangan ancaman keamanan di laut, tugas perbantuan (pasal 40), pendanaan (anggaran) dan aspek legalitas. (h/dn/okz/inh)
SKANDAL HAMBALANG
Nama Andi Mallarangeng ‘Hilang’ JAKARTA, HALUAN — Anggota Panitia Kerja (Panja) kasus korupsi proyek olahraga Hambalang, Zulfadli menegaskan, kemungkinan untuk menghilangkan secara sengaja nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat mungkin terjadi. Namun politikus Partai Golkar ini mengaku belum dapat memastikan siapa yang secara sengaja menghilangkan nama Andi dalam laporan audit BPK. “Indikasi itu ada. Buktinya Pak Andi dipanggil lagi hari ini,” kata Zulfadli\, Senin (22/10). Diakui Zulfadli Komisi X DPR belum menerima secara resmi laporan hasil audit dari BPK. Namun, kembali diperiksanya Andi oleh BPK akan menguatkan kecurigaan publik bahwa ada kesan laporan tersebut sengaja dikaburkan jika nama sekretaris dewan pembina Partai Demokrat itu dihapus. “Kita kan sudah mendengar, walaupun itu Komisi X belum menerima secara resmi. Tapi dengan indikasi Pak Andi dipanggil tadi, semakin kuat dugaan adanya upaya untuk mengaburkan laporan dengan tidak memasukan nama Pak Andi,” paparnya. Jika hal itu benar, maka apa yang sempat dilontarkan oleh salah satu anggota BPK Taufiqurrahman Ruki, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mengintervensi BPK, maka tidak bisa disangkal. “Kalau betul memang apa yang dikatakan Pak Ruki, itu berarti semakin kuat adanya intervensi atau oknum yang ingin menghilangkan nama ‘AM’ ini sebagai penanggung jawab terhada proyek itu,” tegas Zulfadli. Meskipun demikian, sambung Zulfadli, pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebelum BPK secara resmi menyerahkan hasil laporan audit ke Komisi X DPR. “Bagi kami informasi yang beredar itu kan belum bisa ditindaklanjuti. Karena laporan belum kami terima. Kami mendesak BPK menyerahkan laporan ke DPR supaya tidak ada lagi spekulasi
atupun dugaan untuk melemahkan hasil BPK,” pungkasnya. Bantah Intervensi Sementara itu Menpora Andi Mallarangeng memastikan jika yang disebutkan oleh Anggota BPK Taufiequrachman Ruki soal adanya intervensi terhadap hasil dugaan penyimpangan dari tim auditor BPK, tidak benar. “Kalau itu, tidak ada intervensi dan tidak ada niatan untuk intervensi,” tegas Andi saat ditemui di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin. Andi menambahkan, pada intinya sekarang penyimpangan proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) sedang diusut oleh KPK dan diaudit oleh BPK. “Pokoknya kami percaya pada proses hukum dan silahkan di audit semuanya biar jelas duduk persoalannya. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan harus bertanggung jawab,” paparnya. Saat dikonfirmasi apakah dirinya siap bertanggung jawab jika terlibat, Andi menjawab pokoknya semua diserahkan pada proses hukum. Ketika t ditanya perihal mengetahui proses berjalannya proyek Hambalang, Andi pun mengaku mengetahuinya dengan jelas. “Kalau soal proyek ini tentu tahu, tapi kalau penyimpangannya saya tidak,” pungkasnya. Andi mengaku tidak keberatan untuk menjalani pemeriksaan oleh BPK yang dilakukan berkali-kali. “Justru kalau saya, kapan saja yang penting proses ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu auditnya maupun pengusutan kasus kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan saya beserta seluruh jajaran Kemenpora siap bekerjasama penuh dan selama ini juga bekerjasama penuh yang penting biar duduk persoalannya jelas,” paparnya. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini menerangkan, sudah berupaya menjelaskan apa yang diketahuinya tentang proyek Hambalang. “Saya menjelaskan sebagaimana apa adanya sesuai dengan apa yang saya ketahui pada saat itu,” tutupnya. (h/okz)
>> Editor : Dodi Nurja >> Penata Halaman : Fathul Abdi
SAMBUNGAN 7
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
Realisasi APBD Sumbar di Bawah Target MEMBUAT GORONG-GORONG-Pekerja membuat gorong-gorong dari bekas drum untuk saluran irigasi di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (22/10). Pembuatan gorong-gorong diharapkan bisa mengairi sawah dan tambak masyarakat. RIVO SEPTI ANDRIES
Keterlibatan Oknum .......... Dari Halaman. 1 bekan dua sawmill di Payakumbuh, Selasa (16/10) lalu. Kita sedang melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan belum ada yang mengarah kepada oknum TNI yang terlibat,” kata Damanik kepada Haluan, Senin (22/10). Damanik menyesalkan adanya statemen Afriyal Muhammad yang hanya selaku anggota dan merangkap sebagai sekretaris dalam tim tersebut dalam pemberitaan tersebut. “Yang berhak mengeluarkan statemen mengenai perkembangan kasus penggerebekan pembalakan hutan atas nama TKPHT itu saya. Bukan Afriyal Muhammad. Ia hanya sebagai sekretaris,” jelas Damanik. Sebelumnya, penggerebekan pelaku pembalakan hutan di Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Haluan yang menanyakan bagaimana perkembangan kasus penggebekan dua sawmill di Sungai Kamuyang, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (21/10) kepada Afriyal Muhammad, ia mengatakan, TKPHT mencium adanya keterlibatan oknum TNI. Namun setelah berita tersebut keluar, Afriyal meluruskan pemberitaan tersebut dengan mengatakan belum ada mencium keterlibatan oknum TNI dalam penggerebekan di Limapuluh Kota. “Kita masih mengembangkan kasus tersebut. Jika ada oknum yang membekingi, belum tahu siapa di belakangnya,” kata Afriyal. Dijelaskannya, jika ada aparat yang membekingi praktik tersebut belum tentu dari TNI, bisa jadi
aparatur negara yang lain. “Pengembangannya masih berjalan. Untuk yang membekingi belum jelas. Karena bisa jadi aparatur negara yang lain,” katanya. Saat Haluan menanyakan jabatannya dalam struktur dalam TKPHT, Afriyal menuturkan menjabat sebagai sekretaris, bukan sebagai Wakil Ketua TKPHT. “Saya perwakilan dari Dinas Kehutanan. Dalam SK Gubernur dalam pembentukan TKPHT, Dinas Kehutanan Sumbar diberi tanggung jawab sebagai sekretaris. Jika sebelumnya sempat saya mengatakan sebagai Wakil Ketua dalam TKPHT kepada wartawan, berarti itu khilaf dan miss communication,” jelasnya. (h/ang)
Indra Catri .................... Dari Halaman. 1 kepedulian terhadap ancaman bencana di daerah yang dipimpinnya, apalagi yang ada kaitannya dengan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti LSM. “Kedekatan Bupati Agam dengan LSM dan masyarakat inilah yang menyebabkan beliau dipilih oleh LSM-LSM yang tergabung dalam Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) sebagai narasumber, dengan harapan semangat keterbukaan bupati ini bisa menginspirasi peserta yang hadir,” ujar Patra. Sementara itu, dalam paparannya Bupati Agam Indra Catri menyatakan bahwa dengan banyaknya potensi bencana di Agam yang terjadi silih berganti, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak. Komitmen ini tidak bisa dijamin hanya dengan mengandalkan payung hukum seperti Perda Penanggulangan Bencana tapi yang paling penting adalah bagaimana
menumbuhkan rasa kebutuhan terhadap pengurangan risiko bencana oleh semua pihak, terutama sekali oleh instansi-instansi terkait di pemerintahan dan juga pihak legislatif. Bupati yang energik ini juga menerangkan, bahwa sudah tidak saatnya lagi membanjiri daerahdaerah terkena bencana dengan bantuan pada saat darurat bencana terjadi, tapi bagaimana agar sumber daya dan bantuan tersebut bisa diarahkan untuk meningkatkan ketangkasan masyarakat dalam menghadapi bencana. “Uang tidak menjamin risiko bencana bisa diminimalkan. Tapi ketangkasan masyarakatlah yang bisa membuat risiko bencana bisa dikurangi,” jelas bupati, optimis. Untuk membangun ketangkasan masyarakat itu, sambung bupati yang sering tidur ditenda-tenda bersama masyarakatnya guna memberikan pengayoman kesiap-
siagaan dalam penanggulangan bencana di daerah-daerah rawan bencana tersebut, tidak bisa hanya dengan mengandalkan sumber daya yang ada di daerah, maka perlu kerjasama G to G juga sehingga sistem penanggulangan bencana bisa dibangun secara sistematis dari lokal sampai regional bahkan internasional. Presentasi Bupati Agam mendapatkan sambutan yang baik dari peserta bahwa kerja sama multipihak yang terbangun harus bisa dipertahankan, tidak saja hanya datang satu arah atau dari satu pihak tapi perlu koordinasi yang rapat antara pemerintah, masyarakat, LSM dan swasta. Hasil Pre Conference ini akan dibawa pada pertemuan menteri-menteri untuk menghasilkan kebijakan regional mengenai pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Konferensi ini sendiri akan berlangsung sampai tanggal 26 Oktober 2012. (h/adv/rel/erz)
“Saya Siap ..................... Dari Halaman. 1 yang dibidik oleh Yuswir dan Pemkab Sijunjung pada umumnya. Mantan Wakil Bupati Sijunjung ini memang telah jauh melangkah maju menggali potensi pasar ubi kayu di tanah air, bahkan luar negeri. Karena pasar dalam negeri masih sangat menjanjikan, maka tahap awal Pemkab Sijunjung menjadikan market domestik ini sebagai garapan prioritas. “Sejauh ini pabrik-pabrik kertas dan triplek di daerah tetangga kita Riau yang membutuhkan ratusan bahkan ribuan ton tepung tapioka (tepung ubi kayu) perbulan masih mengimpor dari Thailand. Sayang, negeri kita yang subur dan luas ini, mengimpor ubi kayu dari Thailand. Inikan peluang emas yang tak boleh disia-siakan,” kata Yuswir Arifin, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Andalas angkatan 1975 ini kepada Haluan di Kantor Bupati Sijunjung, beberapa hari yang lalu. Yuswir beberapa waktu yang lewat juga telah menyertakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, camat dan wali nagari berkunjung ke pabrik tepung tapioka berskala besar di Lampung. Tujuan salah satunya adalah untuk memastikan apakah perusahaan tepung tapioka tersebut bersedia menampung hasil panen ubi kayu petani Sijunjung ketika telah panen nantinya. Selain itu juga untuk mengetahui prospek bercocok tanam ubi ke depan. Sejumlah staf juga telah ditugaskan melakukan studi banding ke Kabupaten Pati Jawa Timur guna menggali lebih dalam tentang proses dan cara bercocok tanam bibit ubi kayu yang unggul. “Prabrik tapioka di Lampung telah menjamin. Beberapa pun banyaknya ubi kayu hasil panen di Sijunjung akan ditampung mereka. Jadi masyarakat tak perlu ragu lagi. Bahkan juga telah ada dua investor yang siap membuka pabrik tapioka di Sijunjung. Syaratnya, harus ada jaminan produksi
ubi kayu yang cukup dari masyarakat Sijunjung,” kata mantan Wakil Bupati Sijunjung ini. Yuswir menjelaskan, ubi kayu yang paling cocok untuk kondisi Sijunjung adalah jenis casesa. Ubi jenis ini rasanya pahit dan rasanya baru akan normal dua hari setelah panen. Dengan kareteristik ubi kayu casesa, maka bisa dipastikan akan terbebas dari hama babi yang biasanya sangat menghantui petani, khususnya yang bertanam ubi. Jika dikelola secara tradisional, satu hektar ubi kayu casesa akan bisa menghasilkan sekitar 30 ton per hektar. Sedangkan kalau dikelola dengan baik, sesuai dengan anjuran dari Dinas Pertanian yang juga telah diterapkan di daerah-daerah yang telah berhasil bercocok tanam bibit casesa, akan bisa menghasilkan 50-60 ton perhektar. Jangka masa tanam ubi jenis casesa hingga panen memakan waktu sekitar 7-8 bulan. Harga sekarang Rp850 per kg atau Rp850.000 per ton. Jika hasil panen mencapai 60 ton dalam satu hektar, dikalikan dengan harga pasaran Rp850.000 ton, maka akan menghasilkan Rp51.000.000. Dikurangi biaya produksi sekitar Rp11 juta. Maka tersisa Rp40 juta. Jika dibagi delapan bulan, maka petani bisa menghasilkan Rp5 juta per bulan. Kalau petani punya lahan dua hektar, maka bisa berpenghasilan Rp10 juta per bulan. “Saya pikir hasilnya cukup besar. Apalagi tanaman ubi tak perlu perawatan setiap hari. Sekali seminggu saja cukuplah. Jika sekeliling kebun dipagar, tentu akan lebih aman lagi. Pilihan lain juga ada ubi jenis biasa yang rasanya manis. Hasil panennya bisa mencapai 100 ton per hektar dan bisa langsung dipasarkan untuk bahan pembuat keripik. Tapi tak bebas hama babi,” kata Bupati Sijunjung yang ke-18 ini. Ekstremnya, bila masih ada
masyarakat petani Kabupaten Sijunjung yang ragu atau ubi kayu hasil panennya tidak ada yang mau membeli, bupati mempersilakan masyarakat itu mengantarkan ubi kayu itu ke kediamannya. “Nanti jika tidak ada yang mau membeli, antarkan ke rumah saya. Saya yang akan membelinya. Saya sudah siap pasang badan. Kapan perlu saya siap dipanggil dengan julukan bupati ubi kayu. Demi kesejahteraan masyarakat, saya siap menerima resiko apa pun,” katanya menandaskan. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten/ kota di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dengan ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 1.250 meter. Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut, Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung dengan luas 313.080 Ha meliputi 8 kecamatan, 61 nagari dan 1 desa dengan 263 Jorong. Wilayah Sijunjung dulunya satu kesatuan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dharmasraya. Kota Sawahlunto berpisah lebih dulu, berikutnya Dharmasraya juga dimekarkan tahun 2004 lalu. Potensi ekonomi daerah ini yang dominan selain perdagangan, peternakan dan perikanan adalah pertanian. Adapun sektor lainnya seperti tambang dan pariwisata tetap berpotensi tapi tak dominan. Tak salah kiranya Pemkab Sijunjung fokus mengajak warganya untuk menggarap potensi pertanian, utamanya adalah bertanam ubi kayu. Berkebun kelapa sawit dan karet juga sangat menjanjikan. Namun butuh modal yang cukup besar dan waktu untuk bisa panen juga cukup lama, mencapai 6-7 tahun. (h/erz)
PADANG, HALUAN — Memasuki triwulan ketiga 2012, realisasi anggaran, baik APBN maupun APBD Sumbar, masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk realisasi fisik APBD tercatat Rp3,121 triliun atau 68,20 persen. Angka ini sedikit di bawah target yang ditetapkan sebelumnya yakni 70 persen. Sementara untuk realisasi APBN tercatat 59,19 persen secara fisik dan 46,82 persen secara keuangan. Menurut Asisten II Pemprov Sumbar Syafrial, rendahnya realisasi APBD dibanding APBN disebabkan beberapa kegiatan fisik yang belum bisa terlaksana. “Proses tender yang mengatur pengadaan barang dan jasa serta kesalahan penempatan anggaran yang menjadi masalah diper-
baiki di APBD Perubahan. Akhir tahun kita harapkan realisasi 95 persen dapat tercapai,” ujar Syafrial usai rapat monitoring dan evaluasi APBN, Senin (22/10) kemarin. Selain itu, dalam rapat di Gubernuran kemarin juga dikemukakan beberapa hal yang menyebabkan belum terserapnya secara optimal APBD dan APBN. Dijelaskan Plh. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Rantau, Priadi Syukur, masih adanya kegiatan yang dalam proses sanggah banding dan kegiatan yang dananya diblokir oleh pusat adalah beberapa penyebab. Selain itu, masih ada pula beberapa kegiatan fisik dari SKPD yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Oktober atau memasuki triwulan ke empat. “Tak hanya itu, surat izin penggunaan kawasan hutan untuk kawasan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten 50 Kota baru terealisasi dari Departemen Kehutanan. Dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat dicairkan karena menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan yang baru diterima pada akhir Agustus 2012 lalu,” katanya. Masalah ganti rugi yang belum dapat dibayarkan, karena pembebasan lahan yang belum tuntas oleh kota/kabupaten untuk beberapa kegiatan yang dikelola oleh Dinas Prasarana jalan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air serta Dinas Perhubungan juga menjadi salah satu kendala tidak terserapnya dana oleh dinas terkait. Sampai dengan akhir September 2012, tercatat realisasi belanja langsung dan tak langsung APBD Sumbar untuk Pemimpin Umum dan Sekretariat Daerah terealisasi 70,18 persen secara fisik dan 57,10 persen keuangan. Sementara 18 dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemprov Sumbar anggaran yang terealisasi secara fisik masing-maing 66,63 persen dan 67,77 persen. (h/dla/zal)
Indonesia Ikut ................. Dari Halaman. 1 “Walaupun kita ketahui bahwa banyak sektor swasta yang sudah melaksanakan tugasnya dalam kaitan dengan penanggulangan bencana ini secara sendiri-sendiri, namun bagaimana koridor kegiatankegiatan usaha yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, yang berkaitan dengan upaya pengurangan resiko bencana itu dapat diperkuat dan dioptimalisasi,” kata Faisal, eksekutif dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Aliansi ini akan membuka kesempatan mengalirnya bantuan dana antar negara lebih cepat pada kondisi darurat. Sistem koordinasi
semacam inilah yang bisa diadaptasi oleh negara-negara di Asia Pasifik dalam penanganan bencana. Kensuke Onishi, yang mewakili delegasi Jepang, mengatakan negara mereka memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam penanganan bencana. Aliansi ini akan membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk berbagi pengalaman, termasuk menggerakkan masyarakat dan sektor bisnis, ujarnya. “Kami menciptakan satu lembaga bernama Civic Force, lembaga ini berdiri tahun 2009, satu setengah tahun sebelum tsunami menghantam Jepang. Hanya selama bencana tsunami 2011
lalu, kami berhasil mengumpulkan lebih dari US$15 juta dollar dari sumbangan perusahaan swasta. Pengalaman semacam inilah yang akan kami bagi dengan negaranegara lain dalam aliansi ini,” ujar Onishi. Civic Force yang dimiliki Jepang telah mampu mengkoordinasi 33 lembaga swadaya masyarakat bidang kebencanaan. Lembaga ini telah mengumpulkan $320 juta dollar, dan sejauh ini telah berpartisipasi dalam 750 program di seluruh dunia. Sebanyak 600 perusahaan turut serta memberikan dana untuk program-program tersebut. (h/dw.de)
Domisili Kantor ............... Dari Halaman. 1 Koordinator Divisi Hukum KPU Sumbar Ardyan, mengatakan terkait domisili kantor tetap di tingkat kecamatan merupakan aturan yang diterima KPU Sumbar dari KPU RI, meliputi verifikasi kepengurusan dan domisili kantor. Menurutnya, KPU RI melakukan ini, untuk membuktikan legalitas kepengurusan di tingkat kecamatan. “Tidak hanya sekedar nama namun bersifat faktual,” jelasnya. Untuk verifikasi, jika dokumen persyaratan tersebut diturunkan KPU RI ke KPU Provinsi pihaknya akan melakukan verifikasi di tingkat kabupaten/kota saja. Kalau menurut KPU RI bersifat pilihan, maka KPU akan memverifikasi bagi yang memiliki dokumen tersebut, bagi yang tidak, tidak dilakukan verifikasi. Menurut ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Sumbar Marzul Veri, penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang memang memiliki perbedaan pada Pemilu
sebelumnya. Seperti adanya penambahan anggota daerah pemilihan (Dapil) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebanyak 5 kursi bagi 8 kabupaten dan kota di Sumbar. Untuk menghindari perdebatan saat menentukan hasil suara, kali ini juga digunakan cara mencoblos. Tidak lagi mencontreng seperti Pemilu sebelumnya. Lalu, pada TPS yang diperkirakan sekitar 2.000 Tempat Pemilihan Suara (TPS), masing-masing partai peserta Pemilu harus menyediakan saksi untuk setiap TPS tersebut. Sementara tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual dan kepengurusan dan keanggotaan parpol dimulai 26 Oktober-20 November 2012. “Untuk itu, diharapkan masing-masing anggota partai tidak berada jauh di luar daerah, sehingga memudahkan sewaktu melakukan verifikasi,” kata Marzul. Pada Pemilu 2014 nanti yang jatuh pada Rabu, (9/4/14) tidak lagi mengenal sosialisasi. Menurut
Marzul, karena sering munculnya silang pendapat antara kegiatan sosialisi dan kampanye, pada Pemilu kali ini hanya mengenal kata kampanye. Namun kampanye dengan menggunakan masa tidak dibenarkan sebelum masuk pada 21 hari sebelum masa tenang. Ardyan menambahkan, untuk mempermudah partai mendapat informasi terbaru tentang Pemilu ini, diharapkan masing-masing parpol mengirimkan relation officer untuk selalu berhubungan dengan KPU. Ini juga bertujuan untuk menghindari permasalahan yang muncul. Seperti adanya informasi dari Partai Buruh. KPU tidak melayani anggotanya yang menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) di 3 kabupaten. Yaitu kabupaten Solok, Sijunjung, dan Sawahlunto. Menurutnya, jika ada komunikasi, tentu KPU Provinsi bisa mengatasi dengan segera. Saat ini menurutnya, kurang dari 10 persen parpol yang memilki relation officer (h/cw-eni/met)
Guru Tak ...................... Dari Halaman. 1 wancara Haluan, Senin (22/10) di Padang. Untuk daerah Sumbar sendiri kode etik tersebut juga akan diberlakukan pada 2013 mendatang. Zainal menyatakan bahwa dalam waktu dekat PGRI Sumbar akan membentuk DKGI. “Profesi guru sama dengan yang lain, harus punya kode etik, dan kode etik akan dijaga oleh dewan kehormatan nantinya,” terangnya. Dalam UU Nomor 14/2005 dijelaskan bahwa guru dan dosen diharuskan masuk ke organisasi profesi dan menjaga kode etik yang berlaku. Dengan adanya dewan kehormatan, terang Zainal, akan membantu jika seorang guru tersangkut pada persoalan hukum. “Seandainya saja ada guru yang bermasalah, misalkan dilaporkan oleh orang tua siswa, tidak akan langsung ke polisi, tapi melalui dewan kehormatan dulu,” katanya tentang tugas DKGI. “November ini dewan kehormatan akan dibentuk dan kami sudah sosialiasiskan ke PGRI masing-masing kabupaten dan kota,” tambahnya.
Untuk LKBH sendiri, PGRI Sumbar sudah membentuknya sejak tahun 2007 yang lalu yang diketuai oleh Syofyan Kahar. MoU dengan Polri Sementara itu, secara nasional PGRI telah menyosialiassikan penerapan kode etik guru tersebut pada rapat kerja nasional DKGI dan LKBH Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (21/ 10) lalu. Dalam rapat tersebut ketua DKGI Wardiman menyatakan bahwa DKGI yang akan dibentuk di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota merupakan lembaga independen untuk emberikan saran, pendapat, pertimbangan, serta penilaian, dan penegakan disiplin organiasi serta etika guru. PGRI sendiri telah membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia (Polri) dan ditandatangani oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo pada Januari yang lalu. “Dalam nota kesepahaman itu dijelaskan tentang fungsi dewan kehormatan. Jika guru tersangkut persoalan di ranah hukum, tidak akan langsung dilaporkan ke polisi, tapi akan diselesaikan secara
kekeluargaan dulu melalui DKGI,” terang Zainal. PGRI Sumbar sendiri juga telah melakukan sosialisasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar dan membuat semacam nota kesepahaman melalui Kapolda Brigjen Pol Wahyu Indra Parmugari. “Sosialiasi dan nota kesepahaman tersebut akan diteruskan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumbar. Nantinya, setelah DKGI dibentuk, mudah-mudahan salah satu persoalan yang sering dikeluhkan guru akan terselesaikan dengan baik,” terang Zainal. Beberapa Kasus Dalam catatan Haluan, sepanjang 2011 beberapa kasus pengaduan orangtua murid terhadap guru ke kepolisian. Tahun lalu, seorang siswa di salah satu sekolah swasta di Padang melaporkan bersama dengan orangtuanya melaporkan gurunya Mapolresta Padang karena tidak terima atas tindakan main tangan gurunya. Di tahun yang sama seorang wali kelas sebuah SD di Lubuk Kilangan, Padang, juga dilaporkan orangtua murid ke polisi. Wali kelas itu dituduh menganiaya muridnya. (h/sha)
>> Editor : Ismet Fanany, Syamsu Rizal, Nasrul Azwar
>> Penata Halaman : David Fernanda
8 POLITIK ALKUDRI KOKOH
Dukungan Mulai Beragam POLING BURSA CALON WALIKOTA PADANG N o Nama Balon Walikota
Persentase
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2,04% 27,85% 26,16% 21,80% 11,91% 10,98% 10,15% 4,86% 3,87% 3,87% 3,53% 2,87% 2,74% 2,00% 1,88% 1,76% 1,43% 1,39% 1,35% 1,29% 1,25% 0,91% 0,83%
Ibrahim Alkudri (Ketua DPD REI Sumbar) Andre Rosiade (Pengusaha) Mahyeldi Ansharullah (Wakil Walikota Padang) Firdaus Ilyas (Kadis Perhubungan Padang) Desri Ayunda (Dirut PT Igasar Semen Padang) Surya Budhi (Staf Ahli Pemprov Sumbar) Veri Yasri (Birokrat) Nisfan Jumadil (Tokoh Muda) Wahyu Iramana Putra (Ketua Golkar Padang) Yusman Kasim (Mantan Wawako Padang) Januardi Sumka (Ketua Partai Demokrat Padang) Feriyanto Gani (Pengusaha) Yulteknil (Ketua DPRD Sumbar) Yonder WF Alvarent (Aktivis Muda) Zulhefi Sikumbang (Ketua BAKO IKK di Jakarta) Irwan Fikri (Ketua PPP Padang) M Ichlas El Qudsi (Aggota DPR-RI) James Hellyward (Ketua IKP) Emzalmi (Sekda Padang) Yendril (Ketua DPC Hanura Padang) Syafril Basyir (Asisten III Setdako Padang) Basril Basyar (Komisaris PT Semen Padang)
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 8 DZULHIJJAH 1433 H
SOAL PILKADA TAK LAGI SATU PAKET
Wacana Mendagri Ditanggapi Beragam KOMPAK — Baliho iven Padang International Dragoan Boat 2011 menampilkan foto Walikota Fauzi Bahar dengan Wakil Walikota Mahyeldi Ansharullah yang tampak kompak. Kedepan, Mendagri berencana pemilihan pasangan kepala daerah ini dipisah, karena sangat banyak terjadi pasangan kepala daerah ini pecah kongsi setelah terpilih. IST
Update 22 Oktober 2012 pukul 19.00 WIB
Silakan kirimkan pilihan Anda melalui pesan singkat (SMS) dengan cukup mengetik: <nama calon> kirim ke nomor 081277391007 dan 082170625544. Kami menampilkan peringkat berdasarkan persentase perolehan SMS yang ditampilkan setiap hari. Satu nomor SMS kami hitung satu suara. Terima kasih.
Zairin Kasim Semangati Andre Rosiade
Andre Rosiade dan Zairin Kasim
PADANG, HALUAN — Disebutsebut bakal menjadi calon kuat dalam Pilkada Kota Padang 2013, Andre Rosiade tidak jumawa. Pengusaha muda ini, terus melakukan silaturahim meminta masukan dari para tokoh senior Sumbar, seperti Zairin Kasim. Sebagai kandidat, Andre mendapatkan banyak masukan, saat berdialog dengan Presiden Direktur PT Suka Fajar itu. Menurut Zairin Kasim yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2004-2009, majunya seseorang menjadi calon wali kota, terkait kemampuan masing-masing. Tidak ada masalah dengan umur yang masih muda. “Sekarang sudah ada wali kota yang umurnya 15 tahun. Di Amerika
sudah ada wali kota yang umurnya 19 tahun. Sudah waktunya Kota Padang, juga ada wali kota muda,” kata Zairin. Sementara, Andre Rosiade, pada saat ini sudah memasuki usia 34 tahun, namun telah memiliki deretan catatan sukses sebagai pengusaha, ataupun aktivis mahasiswa di tingkat nasional. “Semua tergantung kemampuan kita memenej daerah. Bagaimana visi dan misi kita mempercepat pembangunan masyarakat dan kota. Sekarang, saatnya Andre menunjukkan, bagaimana meyakinkan, para konstituen. Untuk mendapatkan movitasi dan keinginan itu, memang, tidak bisa disuplai dari orang lain. Harus timbul
dari diri sendiri,” kata pentolan Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) ini. Jadi, katanya, Andre Rosiade yang berani menyatakan maju, adalah hal positif. Artinya, Andre menyatakan kesiapan luar dalam. Secara pribadi, Zairin Kasim menilai sosok Andre sangat ideal. Karena mempunyai kemampuan yang cakap dan keberanian yang kuat. Dia menyebut, untuk menjadi wali kota, biarlah masyarakat yang memperkirakan dan memilih. Apakah, Andre telah memiliki kredit poin-kredit poin yang cukup sesuai yang dibutuhkan Padang. Apalagi, Padang pascamusibah gempa 2009 lalu butuh pemimpin yang bisa memenej dalam upaya percepatan pembangunan kota. (h/atv)
PADANG, HALUAN—Usulan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI soal pemilihan kepala daerah tidak lagi satu paket antara pasangan calon walikota dengan wakil walikota—bupati dengan wakil bupati— gubernur dengan wakil gubernur ditanggapi berbeda oleh para politisi. Ada yang menganggap usulan itu cukup bagus, namun ada juga pesimis. Usulan itu dinilai sah-sah saja, dan dianggap lucu. “Itu kan usulan Mendagri melalui kemendagri dan itu sah saja. Tapi kan lucu, kalau gubernur dipilih, sementara wakilnya tidak. Sampai saat ini konsepnya juga belum jelas,” kata Ketua DPW PPP Sumbar Epiyardi Asda. yang juga Anggota DPR RI, via telepon. Menurutnya, tidak satu paketnya pemilihan kepala daerah, juga akan menghilangkan legitimasi kepemimpinan daerah. Karena yang dipilih itu hanya kepala daerah, sedangkan wakilnya tidak ikut. Ketika dikatakan soal banyaknya pecah kongsi kepala daerah setelah pemilihan, menurutnya tidak semua seperti itu. Kalaupun terjadi pecah kongsi, katanya harus ada solusi lain. Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sumbar Zulkifli Jailani menanggapi positif rencana tersebut. “Itu kan baru wacana, belum menjadi keputu-
san. Kalau memang menjadi sebuah keputusan atau aturan, itu sangat baik untuk kepemimpinan daerah. Agar antara kepala daerah dan wakilnya tidak lagi rebutan dan tidak kompak,” ucap Anggota Komisi III DPRD Sumbar itu. Menurutnya, wakil kepala daerah itu cukup ditunjuk saja atau dipilih oleh DPRD. Kalau terjadi masalah, maka akan lebih mudah menyelesaikannya. Peluang konflik juga terbatas dan dimungkinkan pembangunan daerah berjalan maksimal. “Kalau tidak, yang namanya pecah kongsi akan terjadi juga,” katanya. Namun sikap tidak setuju juga disampaikan oleh Ketua Internal DPW Partai Nasdem Sumbar Yosmeri Yusuf. Menurutnya, jika dipisah sama saja mengurangi demokrasi yang telah dibangun selama ini. Karena, wakilnya ditunjuk, tidak jauh berbeda dengan penunjukan sekda. “Seharusnya yang dipertegas itu pembagian wewenang, agar tidak tumpang tindih kerjanya,” ujarnya.(h/rud)
ADVERTORIAL KEGIATAN BAKTI SOSIAL MAHASISWA BARU 2012/2013 UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG
Unitas Bantu Korban Banjir Bandang REKTOR Universitas Tamansiswa Padang Prof. Dr. Ir. M Zulman Harja Utama, MP dan Camat Pauh Dasnizar Tayib.S.Sos melaksanakan aksi tanam pohon.
Di kampung Batu Busuak Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh, telah dilaksanakan Bakti Sosial Mahasiswa Baru Universitas Tamansiswa Padang TA 2012/2013, Bakti Sosial tersebut diikuti oleh Civitas Akademika Universitas Tamansiswa serta 400 orang mahasiswa baru dari berbagai disiplin ilmu yaitu fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan fakultas pertanian. Tujuan dilaksanakannya kegiatan bakti sosial ini adalah untuk ikut membantu dan meringankan beban sosial yg ada dalam mayarakat dan juga untuk mengintegrasikan mahasiswa dengan masyarakat. Dalam Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor Unitas Prof.DR. M. Zulman Harja Utama, MP, Wakil Rektor I DR. Syafrizal, MP, Wakil Rektor II DR. Widodo Haryoko, MP, dan Wakil Rektor III Meita Lefi Kurnia, SH.MH, Camat Pauh Dasnizar Tayib. S.Sos,
PANITIA Pelaksana foto bersama Lurah Lambung Bukit Yanuswar, SE, Perangkat kelurahan, Unsur pimpinan dilingkungan Unitas, Alumni, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai pelaksana. Kegiatan tersebut dimulai dengan penanaman 2.500 pohon untuk penghijauan untuk mencegah erosi di Lambung bukit kampung batu busuak oleh Mahasiswa, pengobatan gratis bagi warga di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RW 3 bantuan sembako tersebut berupa Mie Instan, Gula pasir, Beras, Susu, Sabun, Odol, serta diakhiri dengan zikir bersama dengan masyarakat setempat. (*)
MAHASISWA baru sedang berkegiatan menanam pohon di Batu Busuak >> Editor : David Ramadian
>> Penata Halaman : Irvand
PADANG 9
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
2013, PAD Ditargetkan Rp246,47M PADANG, HALUAN— Pemko Padang menargetkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2013 mencapai Rp246,47 miliar.
SELINGKAR K O TA KO
SD Setia Kunjungi Golkar PADANG, HALUAN— Dalam rangka Memperkaya pengetahuan dan pembelajaran diluar sekolah (outing), belasan murid SD Setia berkunjung ke kantor DPD Partai Golkar Kota Padang di Jl. Kampung Nias V No. 36 Padang, Senin (22/10). Kedatangan murid SD Setia tersebut disambut hangat oleh Ketua DPD Partai Golkar Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang Zulhardi.Belasan anak SD Setia tersebut tampak ceria berdiskusi dengan Wahyu. Dalam kesempatan tersebut Wahyu mengatakan, anakanak harus menjadi generasi yang kaut. Pasalnya tantangan kedepan sangat berat. Oleh sebab itu, anak-anak hendaknya memiliki karakter. “Belajarlah dengan tekun dan patuh kepada orang tua, jangan pernah melawan kepada guru, dan tanamkan cita-cita setinggi langit,” kata Wahyu Iramana dihadapan belasan murid SD Setia. Menurutnya, Dengan memegang prinsip-prinsip luhur itu, mudahmudahan, segala impian yang telah dinginkan akan terwujud. Karena negeri ini sangat membutuhkan penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik. Sementara itu salah seorang guru SD Setia Welfrida mengatakan, pemembelajaran luar sekolah (outing) sangat diperlukan oleh murid. Menurutnya, dengan outing akan membuka cakrawali berfikir anak. Mudah-mudahan diskusi ini dapat memberikan nilai tambah pengetahuan mereka. (h/yat)
MURID SD Setia berkunjung ke kantor DPD Partai Golkar Kota Padang di Jl. Kampung Nias V No. 36 Padang, Senin (22/10). Disambut Ketua DPD Partai Golkar Padang Wahyu Iramana Putra. DAYAT
JEMBATAN SITI NURBAYA— Suasana kawasan jembatan Siti Nurbaya setelah hujan, dihiasi pelangi di Batang Harau, Kota Padang, Senin (22/10). Batang Harau yang menjadi pelabuhan kapal, mempunyai potensi wisata bahari jika dikelola dengan baik. RIVO SEPTI ANDRIES
KPU Buat Program Kelas Pemilu PADANG, HALUAN— Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang menggelar kegiatan Goes to School melalui Program Kelas Pemilu dengan sasaran pemilih pemula yaitu para remaja yang masih duduk di bangku SMA/SMK/MAN di Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang menentukan legitimasi hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 dan Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Menurut Ketua KPUD Kota Padang Alison kepada Haluan, Senin (22/10), suksesnya penyelenggaraan Pemilukada Padang 2013, Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, pada hakekatnya menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat Kota Padang.
“Untuk itu, pendidikan pemilih seharusnya tidak hanya dilakukan secara instant oleh partai politik pada waktu-waktu mendekati hari “H” pemilu saja. Namun harus berkesinambungan dan sistematis sejak jauh-jauh hari sebelumnya,” ujarnya . Sehubungan dengan hal tersebut, maka KPUD Kota Padang sebagai penyelenggara Pemilu memandang pentingnya pendidikan pemilih khususnya bagi kelompok sasaran pemilih pemula. Program ini dilakukan bekerjasama dengan para guru yang tergabung dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Pendidikan Kewarganegaraan dalam penyampaian materi Pemilu sebagai bagian integral dari Pendidikan
Kewarganegaraan. Sementara itu, Koordinator Divisi Perencanaan Program dan Teknis Pemilu, M Sjahbana Sjams mengatakan, kegiatan KPUD Kota Padang Goes to School bagi pemilih pemula khususnya bagi siswa SMA ini dilaksanakan melalui Program Kelas Pemilu dengan menggunakan metoda BRIDGE (Building Resources in Democracy, Government and Election). “Metoda BRIDGE ini merupakan, metode pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dengan mengedepankan contoh-contoh praktis seputar Pemilu dan Pemilukada sehingga pemahaman peserta akan pentingnya Pemilu dan Pemilukada diharapkan dapat lebih maksimal,” ujarnya.(h/ade)
Jumlah itu meningkat tajam, dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya berkisar Rp202,96 miliar. Menurut Walikota Padang Fauzi Bahar kepada Haluan, Senin (22/10), peningkatan itu ditunjang dengan beberapa program Pemko Padang.Terutama sektor industri pengolahan dan perdagangan. Program itu juga berkaitan dengan persiapan Kota Padang menjadi kota metropolitan di masa yang akan datang. “Penerapan target penerimaan daerah, diupayakan secara rasional, dengan mempedomani tahun lalu. PAD, tetap akan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang sah,” katanya. Dikatakannya, pendapatan daerah 2013, direncanakan Rp1,604 triliun, atau meningkat Rp153,19 miliar atau 10 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp1,451 triliun. Dana itu bersumber dari PAD (Rp246,47 miliar), dana perimbangan Rp1,058 triliun, dan lainnya Rp299,09 miliar. Sementara itu, untuk belanja daerah, secara umum masih disusun melalui Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah. Pada tahun mendatang, Kota Padang menerapkan belanja tidak langsung (gaji pegawai dan lainnya, sebesar Rp1,107 triliun atau 65 persen. Sementara, belanja langsung Rp586,65 miliar (35 persen). “Belanja langsung, digunakan untuk mengakomodir kebutuhan penanggulangan banjir bandang Juli dan September 2012. Hal ini sangat dibutuhkan, dan dananya akan disebar di beberapa SKPD, seperti BPBD, Dinas Pekerjaan umum dan lainnya,” katanya lagi. Sementara untuk pembiayaan, total APBD Padang akan mengalokasikan dana Rp101 miliar atau naik 3,7 persen dari tahun sebelumnya Rp97,32 miliar. Pembiayaan meliputi Rp12,73 miliar dengan rincian Rp7,17 miliar penyertaan modal Bank Nagari, dan pembayaran pokok utang Rp5,5 miliar.“Artinya, pada 2013, terjadi surplus pembiayaan sebesar Rp88,27 miliar. Dana ini, dapat dikatakan dana ‘cadangan’ untuk menutupi defisit APBD 2013 mendatang,” katanya.(h/ade)
Indosat Padang Salurkan Beasiswa PADANG, HALUAN — PT Indosat. Tbk memberikan beasiswa untuk anak kurang mampu yang memiliki prestasi di sekolahnya masing-masing di wilayah Jawa Gadut, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang. Jumlah nominal yang diberikan adalah sebesar Rp30 Juta untuk sepuluh anak selama setahun. Dengan rincian lima siswa SD dan lima siswa SMP. Masing-masing anak diberikan uang saku sebesar Rp600.000/semester ditambah dengan uang perlengkapan
dan uang pembinaan. Helmar Dody, Head of Sales Area Padang dalam siaran persnya Senin (22/10) menuturkan jumlah Donasi dalam bentuk beasiswa sekolah berupa uang saku, alatalat kebutuhan dasar sekolah kepada anak-anak tidak mampu tetapi berprestasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 wilayah di Indonesia yaitu: Padang, Medan, Malang, Samarinda dan Makassar. masing-masing setiap Wilayah akan diberikan beasiswa
kepada sebanyak 10 orang, dengan jumlah total 50 anak. Dalam program ini, Indosat bekerjasama dengan Dompet Dhuafa. “Karena Dompet Dhuafa juga sudah sejak lama memiliki program pendidikan diantaranya ialah program beastudi etos yang diberikan kepada anak-anak cerdas yang kurang mampu dan sekarang sedang kuliah di Universitas Andalas,” tutur Musfi Yendra dari Dompet Dhuafa. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, beastudi etos
memiliki desa binaan yang sekarang dipusatkan di Desa Jawa Gadut, Kelurahan Limau Manis. Program pembinaan masyarakat ini disebut dengan program Sekolah Desa Produktif (SDP). Program beasiswa Indosat yang bekerja sama dengan Dompet Dhuafa ini berbasis pembinaan. Sehingga para penerima beasiswa tidak hanya sekedar menerima beasiswa tapi juga memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman yang
HELMAR Dody, Head of Sales Area Padang, menyerahjkan bantuan berupa beasiswa bagi anakanak kurang mampu yang berprestasi di kota Padang. IST kian berkembang pesat, dengan tidak melupakan aspek agama
karena ia adalah pondasi utama dalam setiap kebangkitan. (h/atv)
APPMI Fashion Week Digelar PADANG,HALUAN—Acara tahunan Fashion Week yang rutin dilaksanakan oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) kembali digelar pada Senin malam (21/10) di Ballroom Grand
Inna Muara. Peragaan busana hasil karya sembilan orang desainer muda yang tergabung dalam APPMI Sumatra Barat berlangsung meriah. Satu persatu para model
memperagakan busana hasil rancangan desainer muda ranah minang, Ade Irma, Upik Hadaff, Rela Tulisia, Ferry Daud, Feymil Chang dan Fomalhaut Zamel. Turut dimeriahkan desainer asal ibukota Lenny Agustin. Selain itu, dimeriahkan peragaan busana dari Up2date dan Els Bridal. Terlihat jelas dalam fashion show itu masing-masing desainer menampilkan ciri khas dalam berkarya dan sentuhan unik dalam menjaga warisan leluhur yang tercermin dalam pilihan bahan dan corak. Pada penampilan perdana, Els Bridal mampu memikat penonton dengan tampilan busana kebaya untuk pernikahan dengan tema “get merried house”.
Els bridal menampilkan 8 koleksi yakni 3 busana pengantin pria dan 5 busana pengantin wanita. Sementara itu fashion hijab style yang sedang menggaung juga ditampilkan oleh Up 2 date dengan tema ready to wear excelencio yang menampilkan 6 koleksi pakaian. Yang tak kalah memikat adalah tema “History on Sahara” yang menginspirasi dari kisah nabi Ibrahim pada saat remaja hingga menikah dari Ade Irma yang menampilkan 7 koleksi pakaian. Muda, Ringan, dan Elegant dengan tema “Beautifull Sunny Day oleh Upik Hadaf dengan menghadirkan 4 koleksi baju wanita dan 2 baju pria. Koleksi kebaya yang colorfull yang menggambarkan hati
yang berbunga-bunga dimana kegembiraan bertemu dengan sang kekasih oleh Rela Tulusia dengan tema “The Color of Love” yang menampilkan 5 koleksi. Fery Daud dengan tema “Delightfull” yang menampilkan 6 koleksi baju wanita dan 3 koleksi pria dan Feymil Chang dengan tema “Pour Lamore”. Selanjutnya yang membuat para penonton berdecak kagum dengan sumbangan tepuk tangan terbanyak dengan tampilan karya Fomalhout Zamel dengan tema “Queen of Dammed”. Baju dengan tema berwana gelap yang memberikan kesan misterius ditampilkan oleh 3 peragawan dan 2 peragawati. Yang paling ditunggu-tunggu
adalah karya desaigner kondang Leny Agustin dengan tema “Offerings” yang menampilkan karya dengan tema yang semarak. Kegiatan fashion show ini dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Sumatra Barat, Nevy Irwan Prayitno. Dia mengatakan, gaya berpakaian mengalami perubahan, dimana paling cepat berubah dengan yang lainnya. M enurutnya fashion berikan gambar simbolik mulai dari individu, kelompok. Mulai dari anakanak hingga dewasa. Fashion memberikan ruang bagi aktualisasi diri setiap perancang sudah mencerminkan budaya lokal. Desaigner lokal harus berani melawan arus. Mereka tidak selalu mengikuti trend fashion mancanegara. (h/cw-dra)
>> Editor : Afrianita
>> Penata Halaman : Jefli
10 PADANG
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 6 DZULHIJJAH 1433 H
PR OFIL KEL URAHAN PROFIL KELURAHAN PASIA NAN TIGO
Kantor Kelurahan Tak Layak PADANG, HALUAN— Kelurahan Pasia Nan Tigo merupakan satu-satunya kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang masih menggunakan bangunan kelurahan setelah gempa 2009. “Meski dengan kondisi kantor yang tidak memungkinkan kelurahan ini tetap mengutamakan pelayanan ,” ujar Usman Lurah
USMAN
Pasia Nan Tigo pada Haluan, Senin (22/10). Dikatakannya, melayani masyarakat adalah kewajiban dalam m e l a k s a n a k a n t u g a s p eme rintahan, meski dengan fasilitas yang tak memadai dan kondisi kantor yang tidak layak huni. “Hal itu bukanlah suatu alasan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat, Tapi suatu
motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan,” jelasnya. Kelurahan Pasie Nan Tigo, begitu berbeda dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Padang. Karena, dari 11.000 penduduk yang berdomisili di kelurahan tersebut, lebih kurang 75 persen diantaranya berprofesi sebagai nelayan. Secara goegrafis, sebagian
besar wilayah Pasia Nan Tigo, terletak di pesisir Pantai Padang. Wilayah Pasia Nan Tigo pun masih jauh tertinggal. Hal itu terlihat, dari 500 hektar luas wilayahnya, dari 42 RT, mayoritas masyaraknya adalah nelayan. Pembangunan masih belum merata, pembangunan jalur evakuasi di daerah tersebut juga masih mengalami kendala, ka-
KRIMINALITAS TINGGI
SELINGKAR K O TA KO
Demokrat Bentuk Tim Penjaringan Calon PADANG, HALUAN— Menjelang pesta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2013 mendatang, Partai Demokrat (PD) Kota Padang akan membentuk Tim 9 dan Tim penjaringan pencalonan kepala daerah. Menurut Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Padang Masrizal kepada Haluan, Senin (22/10), pembentukan TIM 9 dan TIM penjaringan merupakan mekanisme partai. Nama yang telah disiapkan oleh Partai Demokrat nantinya, akan diusulkan ke pusat dan nantinya ditambahkan empat formasi DPP dalam pemenuhan komposisi TIM 9. Setelah itu, barulah kemudian TIM 9 melakukan pembukaan pendaftaran bagi para politisi yang berminat bernaung di bawah payung Partai Demokrat. Sejauh ini Partai Demokrat Kota Padang, belum mendapatkan gambaran kepada siapa saja yang bakal diberikan rekomendasi partai, baik kader partai maupun pihak-pihak lain yang mungkin saja dianggap berpotensi . Partai Demokrat sejauh ini sangat mengandalkan hasil survey terhadap masingmasing bakal calon, hal itu merupakan salah satu tolak ukur murni dari suara rakyat yang patut dipertimbangkan partai. Sementara itu, calon yang selama ini diapung-apungkan dari Partai Demokrat diantaranya, Januardi Sumka, Zulherman, Yultekhnil.(h/ade)
Pengamat:KontrolSosialLemah PADANG, HALUAN— Meningkatnya kriminalitas di berbagai tempat di Kota Padang, diakibatkan dari kurangnya kontrol sosial (kepedulian) masyarakat.
CEK FISIK — Kru mekanik sedang mencek fisik pesawat Hercules milik TNI AU di Lanud Padang, Minggu (21/10). Cek fisik pesawat adalah salah satu keharusan sebelum melakukan penerbangan. PARWIS
Baiturrahmah Wisuda ke-25 PADANG, HALUAN – Akademi Keperawatan Baiturrahmah melaksanakan prosesi
rena belum adanya kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah kota Agar perekonomian masyarakat bisa terangkat, ia berharap pemerintah segera melakukan pembangunan. Ka rena, kalau kondisi itu terus menerus dibiarkan, maka ekonomi masyarakatnya tidak akan m engalami perubahan.(h/amr)
wisuda yang ke-25, Sabtu (20/ 10) di Aula Universitas Baiturrahmah Padang. Sebanyak 35
AKADEMI Keperawatan Baiturrahmah melaksanakan prosesi wisuda yang ke25, Sabtu (20/10) di Aula Universitas Baiturrahmah Padang.CITRA
orang ditetapkan telah menyelesaikan proses pendidikan di akademi keperawatan ini. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Akademi Keperawatan Universitas Baiturrahmah, Dr. Osri Kamin, Rektor Univesitas Baiturrahmah, Prof. Ir. Firdaus Rivai, MSc, dan Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) wilayah X, Yandri, S.H, M.H. Dalam wisuda kali ini terpilih 3 lulusan terbaik yaitu Annisa Febristi dengan IPK 3,53, Endang Wikasari IPK 3,49, dan Efendi Doloksaribu dengan IPK 3,43. Akademi Keperawatan Baitturahmah Padang merupakan salah satu akper swasta terbaik di Kota
Padang. Sejak berdiri pada Juni 1992, sebanyak 1343 lulusan sudah tersebar di berbagai lapangan di Indonesia maupun di luar negeri. Menurut Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah, Dr. Osri Kamin, Yayasan Baiturrahmah terus meningkatkan sarana penunjang, hal ini bertujuan untuk membantu mahasiswanya mendalami pendidikannya selama di Akper Baiturrahmah. “Mahasiswa dimudahkan dalam melakukan praktek belajar, salah satunya dengan rumah sakit penunjang. Akper Baiturrahmah juga merupakan salah satu akademi keperawatan swasta di Kota Padang yang mempunyai rumah sakit sendi-
ri,” ujarnya. Ia menyampaikan dalam pidatonya, bahwa wisuda tersebut merupakan langkah awal mereka (wisudawan/ti) terhadap dunia baru, yaitu dunia kerja. Bukan hanya itu, tantangan lainnya yaitu dalam menghadapi perkembangan teknologi. Osri Kamin juga berpesan kepada mereka untuk tidak pernah berhenti meningkatkan ilmu pengetahuan agar mereka bisa bersaing dengan lulusan lain. “Jangan pernah berhenti belajar, terus tingkatkan ilmu pengetahuan agar kita selalu bisa bersaing dengan lulusan lain di luar sana,” tambahnya. (h-cw-ncv)
Ditambah lagi dengan lemahnya sanksi yang mengikat terhadap suatu tindakan prilaku yang menyimpang sehingga membuat orang mudah melakukannya. “Setiap prilaku kriminalitas bertindak tidak lagi memandang situasi dan kondisinya, “ ujar Dr. Zusmelia, M.Si, Ketua STKIP PGRI Padang pada Haluan, Senin 22/10. Dikatakannya, perilaku menyimpang terjadi disebabkan beberapa factor yang mempengaruhi seperti keluarga, ekonomi dan lingkungan eksternal. “Pelaku bertindak tanpa mempertimbangkan sanksi, atau dampak yang akan ditimbulkan, meskipun itu pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Seperti memakai narkoba, melakukan aksi pencopetan di tengah khalayak ramai, pemerkosaan di dalam angkutan, dan tindakan kriminalitas lainnya. Ditambahkannya, kurangnya tegasnya negara terhadap pelaku kejahatan, dan kurangnya keseriusan pemerintah dalam melakukan kontrol merangsang meningkatnya tindakan kejahatan. “Dimana pemerintah hanya bertindak setelah adanya kejadian kriminal, tanpa adanya pencegahan yang kuat. Sebagai contohnya, angkutan yang memakai kaca film masih banyak ditemukan, sementara tindakan kejahatan dalam angkutan semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan keseriusan dalam memberantas kriminalitas tidak ada ketegasan baik dari pemer-
intah dan kepolisian. Jika di pandang dari hal tersebut pemerintah masih lemah dalam memberikan kenyaman terhadap masyarakat,” jelasnya. Lebih memprihatinkan lagi, anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab negara, tapi hingga saat ini, pengemis, dan pengamen malah makin marak dan menjamur di Kota Padang. “Hal tersebut menggambarkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam memberikan pembinaan,” jelasnya lagi. Menurutnya, sebahagian besar pelaku kejahatan adalah anak-anak putus sekolah. Dimana orang yang tidak berpendidikan akan melakukan sesuatau tindakan kejahatan tanpa adanya pertimbangan yang matang. Dipandang dari masalah tersebut pemerintah lemah dalam memberikan pendidikan trehadap masayrakat, meskipun saat ini di galakkan pendidikan gratis. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyaknya anak yang putus sekolah, akibat dari ketidak mampuan orangtuanya dalam membiayai pendidikan. Dalam meminimalisir tindak kejahatan khususnya di Kota padang, perlu adanya kesadaran bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan petugas kepolisian. “Pencegahan dapat dilakukan secara bersama, dengan meningkatkan kepedulian sosial baik secara personal maupun nonpersonal, dengan memberikan sanksi dan aturan yang tegas terhadap pelaku kejahatan,” ujarnya member solusi.(h/amr)
KAMPUS II UBH
Ekonomi Masyarakat Sekitar Menggeliat PADANG, HALUAN – Geliat ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan kampus II Universitas Bung Hatta (UBH) terus terlihat. Berdasarkan pantauan Haluan, Sabtu (20/10), aktifitas ekonomi di lingkungan kampus yang berlokasi di Jalan Bypass Aia Pacah ini menunjukkan perkembangan. Terlihat beberapa aktifitas pembangunan rumah kos dan ruko di kawasan tersebut. Beberapa toko, seperti kedai makanan, fotocopy, maupun warung internet juga sudah menjalani aktifitas perdagangannya. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta (UBH) Nomor : 3135/SK-1/KP/V-
2012, tentang penetapan fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik dan pelayanan administrasi di Kampus II UBH. Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) akan dipindahkan ke Kampus II UBH Aia Pacah pada awal semester TA 2012/2013. Proses perkuliahan di kampus tersebut sudah dijalankan sejak tahun lalu, yaitu untuk mahasiswa angkatan 2011. Semua angkatan 2011 telah menjalani proses belajar di gedung yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Sejak dibangun dan ditempatinya kampus II ini, dampak positif dirasakan masyarakat sekitar.
Mereka berkesempatan untuk membangun usaha di kawasan tersebut. Hal ini dirasakan oleh Bobby (33), sejak pembangunan kampus II ini, ia berinisiatif untuk membeli tanah dan membangunnya menjadi tempat kosan dan toko. “Saya melihat prospek usaha disini bagus, makanya langsung kepikiran untuk bikin usaha kosan dan toko kelontong,” ujar pria yang akrab dipanggil Ca’en ini. Usaha yang baru ia jalani sekitar 3 bulan belakangan ini sudah menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 8 kamar kos yang ia sediakan sudah terisi penuh, kamar kos tersebut diisi untuk 2 orang.
Harga sewa kosan Ca’en sendiri yaitu Rp4 juta/orang/pertahun. Tidak hanya bisnis kosan, Ca’en juga membuka toko kebutuhan seharihari tepat di lantai 1 kosan. Untuk disebelah toko kelontongnya, terdapat juga apotik dan usaha internet. “Sejauh ini, perjalanan usaha saya bagus. Alhamdulillah berkat pembangunan kampus baru UBH disini, saya dan keluarga dapat mendapat rejeki,” ujar pria 33 tahun ini. Hal yang sama juga dirasakan, Wandi, pemilik usaha fotocopy “Family” ini sudah menjalani usaha di daerah tersebut sejak awal tahun. “Sejak Februari 2012 saya menjalani usaha disini.” Ujar Wandi.
Kos-kosan sekitar kampus II UBH Aia Pacah Padang. CITRA Wandi berpendapat bahwa ia dan masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya kampus baru Bung Hatta di daerah tersebut. Ia berharap hal positif tersebut bisa dirasakan semua warga sekitar. Ia juga berharap proses
perbaikan jalan juga cepat dilaksanakan, agar memperlancar akses mahasiswa dan warga sekitar dalam aktifitas sehari-hari. “Mudah-mudahan jalannya cepat diperbaiki, soalnya kalau sore sering macet,” tutur Wandi. (h/cw-ncv)
>> Editor : Afrianita
>> Penata Halaman: Jefli
SIGAB 11
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 6 DZULHIJJAH 1433 H
LINGKAR Ali Mukhni Pembicara Konferensi Kebencanaan Asia YOGYAKARTA, HALUAN — Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menjadi keynote speaker dalam acara konferensi tingkat Asia mengenai sekolah sman dan sumah sakit sman untuk pengurangan resiko bencana ke 5 yang diselenggarakan tanggal 22-25 Oktober 2012 di Yogyakarta. Ali Mukhni merupakan satu-satunya kepala daerah seIndonesia yang menjadi keynote speaker dalam koneferensi kebencanaan Asia tersebut. Diljelaskan Ali Mukhni, korban jiwa yang meninggal mencapai 452, 192 dinyatakan hilang dan banyak korban luka berat dan ringan. Sedangkan rumah penduduk yang rusak lebih 91.000 unit baik berat, sedang dan ringan. Sekolah dasar yang rusak berat 1500 kelas, SMP 221 kelas dan SMA 81 kelas rusak berat. Puskesmas juga sebagian besar rusak parah, sehingga pelayanan kesehatan ketika itu tidak bisa beroperasi, kata Ali Mukhni dalam pamaparannya. Lebih lanjut, Ali Mukhni menjelaskan, Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pengurangan resiko bencana adalah, peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tinggal dan Pengurusan IMB gratis Pasca Gempa di Kab. Padang Pariaman. Pembangunan Sekolah dan Puskesmas yang telah memakai konstruksi tahan gempa. Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal tentang kesiapsiagaan bencana kepada Guru TK Paud, SD, SMP dan SMA. Membentuk Komunitas Siaga Bencana (KSB) di setiap sekolah yang dilatih oleh NGO yang bekerja sama dengan BNPB, BASARNAS, RAPI serta didukung oleh TNI POLRI. Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami. Setiap sekolah di wilayah pesisir pantai telah dilengkapi peralatan siaga bencana seperti pesawat HT, Tenda Kelas, Tandu, P3K. Serta, Simulasi siaga bencana secara rutin sehingga bisa menekan Penurunan Resiko Bencana (PRB) murid dan masyarakat. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) siaga bencana setiap korong dan nagari dengan binaan Muspika yang bertanggung jawab kepada Bupati/Muspida. Kerja sama MUI dan LKAAM dalam penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Pelatihan tukang secara teknis untuk bangunan tahan gempa oleh JICA dan Pemda. Pembangunan Shelter di 5 Kecamatan pesisir pantai Padang Pariaman dengan bantuan BNPB pusat secara bertahap dan bergilir. Ready Stock obat-obatan di Gudang farmasi Pelatihan tenaga medis untuk siap siaga bencana Padang Pariaman bersama seluruh stakeholders fokus terhadap pengurangan resiko bencana Konferensi Tingkat Asia Pengurangan Resiko Bencana ini dihadiri oleh 62 Negara di Asia. Mulai tanggal 22-25 Oktober 2012. direncanakan akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden SBY besok pagi (23/10). Adapun keynote speaker lainnya adalah Musliar Kasim selaku Wakil Menteri Pendidikan RI, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Perwakilan JICA, Save The Children, Per wakilan Nepal, Turki,Kementerian Kesehatan RI dengan moderator Prof. DR. H. Arief Rahman. (h/pt)
Musim Pancaroba, Waspadai DBD MEDAN, HALUAN — Masyarakat hendaknya waspada terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD). Pasalnya, penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aides aigepty ini kerap menyerang pada musim pancaroba, yakni peralihan musim kemarau ke musim penghujan. “Peralihan musim dari kemarau ke musim hujan ini tentunya banyak akibat yang akan terjadi, salah satunya penyakit demam berdarah. Karenanya, masyarakat harus waspada,” ujar PJS Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Madani Nangtjik, Senin kemarin (21/ 10). Ia menegaskan, sejauh ini, memang belum diketahui berapa banyak masyarakat yang menderita demam berdarah. Mengingat, musim hujan baru terjadi beberapa kali. Namun, ia mengimbau, masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat-tempat nyamuk Aides aigepty berkembang, seperti tempat-tempat yang mangandung air, misalnya bak mandi, tempat penampungan air minum, dan lainnya. “Kuras, tutup, dan kubur semua barang bekas yang dapat menampung genangan air, serta tutup rapat bak penyimpanan air. Upaya ini bisa dilakukan dalam mengatasi beredarnya nyamuk demam berdarah,” tuturnya. Ia mengatakan, hampir semua daerah kabupaten/kota di Sumsel rawan penyakit mematikan ini, seperti Palembang, OKI, OI, Prabumulih, Muara Enim, dan lainnya. Gejala penyakit demam berdarah sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala, demam disertai pendarahan yang disebabkan virus sampai shock yang ditandai dengan demam tinggi, pendarahan, pembesaran hati, dan kegagalan sirkulasi. “Pada remaja dan dewasa, dikenali dengan sindrom trias dengue berupa panas tinggi mendadak dan nyeri pada anggota badan (kepala, bola mata, punggung, dan sendi,red), serta timbulnya makulopapular,” tandasnya. (h/ans)
ROBOH — Jembatan gantung yang berada di jorong Lareh Nan Panjang, nagari Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban, kabupaten Limapuluh Kota, roboh pada Minggu (21/10) kemaren.
DADANG ESMANA
BATANG SINAMAR MELUAP
Jembatan Gantung Roboh LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Meluapnya Sungai Batang Sinamar akibat hujan yang melanda kabupaten Limapuluh Kota, menyebabkan jembatan gantung yang melintangi di atas sungai tersebut roboh. Akibatnya, transportasi antara Jorong Lareh Nan Panjang dan Jorong Subarang Aia, putus total. Jembatan gantung yang berlokasi di jorong Lareh Nan Panjang, nagari Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban, kabupaten Limapuluh Kota tersebut roboh
pada Minggu (21/10), akibat diterjang lidah air Batang Sinamar yang meluap. dan jembatan tidak bisa manfaatkan masyarakat.
Jembatan gantung tersebut merupakan menghubungkan antara Jorong Lareh Nan Panjang dan Jorong Subarang Aia. Bahkan satu-satu jembatan penghubung antara kedua jorong tersebut serta merupakan akses terdekat untuk masyarakat menuju ke pasar, sekolah, puskesmas dan kantor camat Lareh Sago Halaban. Selain itu, jembatan gantung tersebut biasanya dimanfaatkan warga untuk penghubung mengangkut hasil pertanian mereka dari sawah dan kebun. Wahyu (28) seorang petani setempat berharap agar pemerintah Ka-
bupaten sesegeranya melakukan perbaikan terhadap jembatan tersebut. “Jembatan ini merupakan akses terdekat bagi warga untuk menuju ke kantor camat,sekolah dan puskesmas. Robohnya jembatan ini, menyebabkabkan aktivitas warga menjadi terganggu. Warga harus memutar sekitar 8 kilometer untuk menuju ke daerah seberang sana,”ungkap Anton (36), warga setempat. Dari pengakuan warga setempat, beberapa bulan sebelum robohnya jembatan kayu itu, kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan pondasinyapun
mulai terban dan terus terkikis oleh derasnya aliran air Batang Sinamar. Setiap minggunya, warga kedua jorong selalu bergotong royong untuk memperbaiki jembatan yang dibuat pada tahun 1981 itu. Warga hanya menggunakan alat seadanya untuk memperbaiki jembatan kayu yang memiliki panjang sekitar 50 meter itu. “Kami dari warga berharap, pemerintah kabupaten Limapuluh Kota secepatnya membangun jembatan yang permanen di daerah kami. Agar aktifitas masyarakat bisa kembali normar,” imbuh Anto. (h/ddg)
Habis Kabut Asap, Terbitlah Bencana Banjir MUSIM hujan telah tiba. Terik berganti mendung, selimut asap bergeser menjadi gerumul awan hitam. Tiupan angin kian menyejukkan, namun gemuruh halilintar disertai kilat mewarnai kegelapan ketika listrik PLN kembali ‘biarrrr pet‘. Musim hujan merupakan musim yang senantiasa dinanti ketika kemarau mendera sejumlah wilayah Tanah Air, di mana kekeringan menyebabkan tanaman melayu dan membusuk, bahkan hingga kelangkaan air bersih tidak jarang menyebabkan wabah diare meluas. Namun tidak dipungkiri, hujan berlebih terkadang menjadi momok menakutkan karena bisa mendatangkan banjir serta longsor di daerah rawan. Analis Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Stasiun Pekanbaru, Riau, Warih Budi Lestari, Minggu (21/10), menyatakan memasuki akhir Oktober 2012, sebagian besar wilayah ‘Bumi Lancang Kuning‘ itu tengah memasuki musim basah, atau bahasa awam musim penghujan. “Dari hasil monitoring citra satelit awan, analisa streamline dan kondisi fisis serta dari dinamis udara, pada umumnya cuaca di wilayah Riau cerah hingga berawan. Intensitas hujan pun berpeluang terjadi sore hingga malam hari,” katanya. Warih menjelaskan, kondisi demikian telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir, namun jelang penghujung Oktober, intensitas hujan kian meningkat. Peluang hujan dengan intensitas volume ringan sampai sedang, terjadi di hampir merata, namun keutamaan berada di Riau bagian Barat, seperti Kampar dan Pekanbaru. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi ‘mengepung‘ Riau bagian Timur, Utara, dan Selatan, seperti Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir, serta sejumlah wilayah kabupaten/kota lainnya. Warih pun menjelaskan, bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang bahkan deras berpotensi terjadi di setiap
waktu, baik pagi, siang maupun malam. Namun untuk dominasinya, kata Warih, berpotensi terjadi pada waktu sore atau pada malam hari, dan angin umumnya bertiup dari arah Barat Daya sampai dengan Barat Laut dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 30 kilometer per jam, dengan temperatur maksimal 31,5 sampai 33,5 derjat celcius (siang hari) dan temperatur minimum 21,5 sampai 23,5 derjat celcius (malam hingga dini hari). Analis Lembaga BMKG menambahkan, hujan dengan intensitas ringan yang berarti 0,1 hingga 20 milimeter (mm) per hari, dan dengan intensitas sedang 20 sampai 50 mm per hari, akan lebih rutin terjadi hingga pertengahan November 2012. Bencana Banjir Bencana banjir adalah salah satu ‘penyakit‘ yang datang ketika musim hujan melanda wilayah Riau. Bencana banjir terbesar melanda Riau pada akhir 2011 atau tepatnya pada pertengahan Desember (tahun lalu). Hujan deras yang turun secara terus menerus ketika itu, menyebabkan tiga kabupaten di Riau dilanda banjir. Tercatat lebih dari 7.500 rumah penduduk tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Tiga kabupaten di Riau yang dilanda banjir ketika itu di antaranya yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Untuk Kabupaten Kuantan Singingi, diperkirakan ada sebanyak 6.000 rumah penduduk tergenang air. Setidaknya tercatat sembilan kecamatan seluruhnya menjadi korban banjir. Ketinggian air yang merendam sejumlah kawasan Kuantan Singingi ketika itu bervariasi, mulai dari satu meter malah ada yang sampai menjangkau tiga meter. Akibat bencana banjir itu, aktivitas kebanyakan masyarakat menjadi terganggu. Karena dengan sendirinya jalur trans-
portasi darat terputus. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, Tarmis, ketika itu mengatakan bahwa banjir yang melanda wilayahnya merupakan dampak dari meluapnya air Sungai Batang Kuantan. Banjir dari luapan sungai ini tentunya disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini. Pihaknya juga mencatat, bencana ketika itu merupakan banjir terparah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Selain rumah warga yang tergenang air, fasilitas umum seperti sekolah, masjid juga turut terendam. Bencana sama di akhir tahun 2011 itu juga melanda Kabupaten Kampar. Salah satu kawasan yang terkena banjir paling parah yakni Kecamatan Kampar Kiri. Di kawasan ini sebanyak sembilan desa juga menjadi korban banjir, di mana terdata lebih dari 1.200 rumah penduduk tergenang air hingga aktivitas perkebunan pun menjadi mati suri. Tidak hanya itu, banjir besar yang melanda kawasan Kabupaten Kampar ketika itu juga menyebabkan akses jalan antardesa seluruhnya terputus total. Sementara di Kabupaten Rokan Hulu di tahun yang sama sempat dilaporkan bahwa ada lebih dari 600 rumah penduduk juga turut dilanda banjir. Lebih dari seribuan warga terpaksa mengungsi ke posko penanggulangan bencana yang di buka oleh Dinas Sosial setempat. Kerugian bahkan mencapai miliaran rupiah. Peralihan Musim Memasuki tahun 2012, Riau mulai beralih ke musim kering di mana sejumlah kawasan ‘Bumi Lancang Kuning‘ justru terkepung oleh kepulan asap yang diindikasi sebagai dampak dari kasus-kasus kebakaran hutan atau lahan gambut. Cukup panjang situasi darurat akibat musim kemarau itu. Bahkan berbagai ‘event‘ olahraga meliputi Piala Asia (AFC) hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 hingga Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XIV di tahun
yang sama sempat diwarnai kemunculan si kabut asap. Bahkan untuk mengantisipasinya, pemerintah juga menggelotorkan anggaran sebesar Rp100 miliar, yang faktanya tak juga mampu ‘mengusir‘ kabut asap dampak kebakaran hutan atau lahan gambut itu. Kini, di penghujung tahun 2012, Riau kembali memasuki musim hujan, di mana sejumlah wilayah telah mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan, sedang, bahkan begitu deras. ‘Penyakit asap‘, berganti ‘penyakit‘ musim penghujan. Bencana mulai melirik terlebih ketika Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Riau mengaku tidak memiliki data konkrit atau peta lokasi terkini untuk berbagai daerah yang berpotensi cukup tinggi atau rawan terkena bencana banjir tahunan. Pejabat dinas tersebut mengakui sudah sejak beberapa tahun ini, memang tidak lagi melakukan pemetaan terhadap daerah rawan banjir di Riau. Umumnya untuk saat ini, pihak Dinsos hanya memiliki data mengenai lokasi yang kerap dilanda bencana banjir ketika musim hujan datang. Sejumlah wilayah yang dimaksud, rata-rata berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) seperti Sungai Kampar, Tapung dan Sungai Siak dan lainnya, tetapi memang sudah tidak lagi ada pemetaan secara khusus. Selayaknya memang setiap provinsi itu memiliki peta rawan bencana yang bisa diantisipasi secara dini apabila terjadi cuaca ekstrim. “Sejauh ini untuk mekanisme berjenjang tersebut memang belum optimal, dan untuk tahun ini (2012) perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik lagi,” ungkap pejabat Dinas Sosial Riau. Sementara pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pekanbaru mengklaim ada sebanyak 38 kecamatan di Provinsi Riau terdeteksi sebagai kawasan rawan bencana banjir untuk tahun ini. Analis pada lembaga peman-
tau cuaca itu, Aristya Ardhitama, menguraikan, ke-38 kecamatan dimaksud tersebar di seluruh kabupaten maupun kota seProvinsi Riau. Berikut beberapa nama wilayah kecamatan yang masuk daftar wilayah rawan banjir pada tahun 2012 ; meliputi Kecamatan Bangkinang, Bangko, Batang Tuaka, Bengkalis, Bukit Batu, Bukit Raya, Cerenti, Dumai Barat, Gaung Anak Serka, Kampar Kiri, Kateman, Kepenuhan, Kuala Indragiri, Kuala Kampar dan Kuantan Hilir serta Kuantan Mudik. Kemudian Kecamatan Kuantan Tengah, Kubu, Kunto Darussallam, Mandah, Merbau, Pasir Penyu, Peranap, Rambah, Rengat, Rokan VI Koto, Rumbai, Rupat, Sail, Seberida, Siak Hulu, Singingi, Tampan, Tandun, Tembilahan, Tambusai, XIII Koto Kampar dan Batam Barat. Pemetaan Bencana Kendati demikian, guna mengantisipasi banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau juga telah melakukan upaya pemetaan daerah rawan banjir. Sekretaris BPBD Riau, Kaifi Azmi, mengatakan, pemetaan daerah rawan banjir itu menjadi fokus utama pihaknya. “Dari pemetaan itu, nanti akan terlihat lebih jelas daerah-daerah rawan bencana di Riau. Misalnya, kalau warna kuning itu daerah rawan banjir, warna merah misalnya rawan gempa bumi. Hijau atau biru daerah rawan longsor. Pokoknya dalam peta itu nanti akan tergambar dengan jelas,” katanya. Dalam pemetaan nanti diakuinya akan dilibatkan juga pihak luar yang ahli di bidangnya sehingga pembacaan dan pemetaan tidak mengalami kekeliruan. Diharapkan dengan adanya pemetaan ini akan mempermudah tugas dari BPBD dan sejumlah instansi serta lembaga terkait lainnya untuk melakukan antisipasi terhadap ‘penyakit‘ musim hujan seperti bencana banjir yang mungkin saja dapat terjadi sewaktu-waktu. (h/met/anc)
>> Editor : Dodi Nurja
>> Penata Halaman :Fathul Abdi
12 PAYAKUMBUH DAN LIMAPULUH KOTA BOTIAH Sepak Bola Targetkan Emas di Porprov PAYAKUMBUH, HALUAN — Tim sepakbola Payakumbuh targetkan emas pada Porprov Sumatera Barat XII/2012 mendatang. Ketua Harian PSSI Kota Payakumbuh Ir. Mediar Indra, M.Si, mengaku, target yang diberikan Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan KONI Payakumbuh, cukup realistis. Karena, tim yang dibangun Pengkot PSSI sekarang ini, sudah teruji kemampuannya dalam berbagai iven Sumbar dan Regional Sumatera. Ketua Harian Pengkot PSSI Payakumbuh Mediar Indra, di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Senin (22/10), menginformasikan, obsesi PSSI Payakumbuh merebut emas, sudah menjadi keinginan publik kota ini. Pasalnya, sejak Porprov I/1986 (waktu itu masih bernama Porda, Red), tim sepakola Payakumbuh, sudah delapan kali sampai di partai final. Terakhir, pada Porprov XI/2010, Payakumbuh gagal mendulang emas, dikalahkan tim Pasaman di partai puncak. “Kita ingin akhiri spesialis peraih perak,” tegas Mediar. Menurut Mediar Indra, tim asuhan duat pelatiah Purwanto dan Apuak itu, pasca mengikuti Porprov XI/2010, hingga sekarang tidak dibubarkan, karena mayoritas pemainnya di bawah usia 23 tahun. Tim tersebut hanya disisip dengan beberapa pemain, dan diterjunkan dalam kompetisi Divisi II PSSI Regional Sumatera. Tim ini, sekarang ini tengah mengikui turnamen sepakbola Semen Padang Cup I/2012, Usia 22 Tahun di Batusangkar. Dalam partai pertamanya, Minggu (21/10) tim ini mampu menang meyakinkan 2-1 atas Dharmasraya. Kemenangan tersebut, menurut Mediar Indra, menambah kepercayaan diri pelatih dan pemain untuk menjadi yang terbaik di Porprov nanti. Pasalnya, tim Dharmasraya, satu di antara tim terkuat di Sumbar yang juga disiapkan merumput di Porprov nanti. Sementara itu, menurut manager tim Payakumbuh Zul Arman, ST, di tempat terpisah, mengemukakan, secara teknis tim yang akan diterjunkan pada Porprov nanti, sudah tak ada masalah lagi. “Permainan anak-anak semakin padu. Malahan, dua dari 18 pemain yang disiapkan, sudah punya pengalaman bertanding di tingkat nasional, karena ikut memperkuat tim sepakbola Sumatera Barat, pada PON XVIII/ 2012, Riau baru lalu. Mudah-mudahan, tim ini tidak mengecewakan warga kota,” simpul Zul Arman.(h/smt)
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
RPH Didukung Mesin Potong dari Spanyol PAYAKUMBUH, HALUAN — Mesin potong hewan bantuan Negara Spanyol untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Modern Kota Payakumbuh, sudah tiba, Mesin potong tersebut dipasang di RPH yang berlokasi di Kelurahan Kotopanjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur itu.
JELANG IDUL ADHA — Suasana ramai di pasar ternak Payobasung Kota Payakumbuh, Minggu terakhir jelang hari raya kurban.
SYAFRIL NITA
Khatam Alquran, Dua Ekor Sapi Dipotong PAYAKUMBUH, HALUAN — Warga Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, baralek gadang. Sebuah acara relegius, Khatam Qur’an yang melibatkan 200 peserta, akan digelar d Masjid AlIkhlas Payolansek, Senin (29/ 10). Dua sapi dibantai (dipotong, Red) untuk menyemarakkan Khatam Qur’an dimaksud. Sementara itu, ratusan hadiah senilai Rp30-an juta disiapkan panitia untuk itu. Ketua LPM Kelurahan Payolansek Syukri, didampingi ketua panitia Khatam Qur’an, Ir. Zul Amri, di Balaikota Payakumbuh, Senin (22/10), menginformasikan, peserta khatam terdiri dari 140 murid TPA, 45 Lansia dan 35 wisuda Iqra’k. “Khatam yang melibatkan murid TPA, dengan bocah TK serta kaum
lanjut usia, seperti ini, baru kali pertama diadakan di Payakumbuh. Payolansek, siap menjadi percontohan dalam kegiatan seperti ini ke depan,” ungkap Syukri. Dikatakan, kegiatan dua tahunan ini, mendapat dukungan penuh masyarakat setempat. Karena itu, alek yang memakan biaya cukup besar ini, tidak menjadi beban bagi warga. Semuanya, ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk financial ataupun dalam bentuk tenaga dan dukungan moril. “Kita senang, semua elemen masyarakat ikut berperan aktif,” tambah Zul Amri yang juga anggota DPRD Payakumbuh ini. Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi bersama Ketua DPRD Wilman Singkuan serta anggota Muspida dan pimpinan SKPD di jajaran pemko, dikatakan, akan ikut menghadiri acara puncak khatam, Senin (29/10). Menurut rencana, mulai Jum’at (26/10), bersamaan
dengan Hari Raya Idul Adha, kegiatan khatam sudah dimulai, yaitu dengan menggelar permaianan anak
nagari, serta menggelar kesenian tradisional bernafaskan Islam, berupa syalawat dulang di masjid.(h/smt)
Wartawan akan Kunker PAYAKUMBUH, HALUAN — Sekitar 20 wartawan yang berada di lingkup kota Payakumbuh dan kabupaten Limapuluh Kota akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke pulau Batam pada Desember mendatang. Hal tersebut untuk mengasah serta menambah ilmu kewartawanan mereka dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Rencana kunker tersebut, dibicarakan dalam rapat istimewa wartawan Luak Limopuluah di Balai Wartawan, Sabtu (20/10) siang. Rapat yang dihadiri oleh berbagai organisasi wartawan seperti , PWI Payakumbuh, Kordinator Balai Wartawan Luak Limopuluah serta sejumlah wartawan lainnya. “Menurut rencana, Desember mendatang sekitar 20 wartawan yang tergabung di kota Payakumbuh dan kabupaten Limapuluh Kota, akan melakukan kunjungan kerja ke pulau Batam. Hal tersebut untuk menambah ilmu wartawan dalam menyajikan berita kepada masyarakat,” ungkap ketua PWI Payakumbuh, Syafril Nita sekaligus wartawan senior di Luak Limopuluah. Sementara itu, koordinator Balai Wartawan Luak Limopuluan, Dodi Sastra mengungkapkan, kunker sejumlah wartawan tersebut didukung pula oleh pemerintah kabupaten Limapuluh Kota. (h/ddg)
Namun, operasional mesin potong RPH masih belum bisa dilakukan, karena masih menunggu tim teknis dari Spanyol dan Kamenterian Pertanian RI Jakarta yang akan memasang peralatan tersebut. Asisten II Setdako Payakumbuh, Ir. H. Benni Warlis, MM, di Balaikota Payakumbuh, Senin (22/10), menginformasikan, kedatangan mesin potong itu lebih cepat dari kontrak kerja. Laporan Kepala Dinas Peternakan Sumbar Ir. Edwardi, kontrak pengadaan mesin potong hewan dengan penyedia jasa dari Pemerintahan Spanyol itu, berakhir pertengahan 2013. “Alhamdulillah, seluruh perlatan mesin potong itu sudah tiba di Payakumbuh, lebih cepat 6 bulan” ungkap Benni. Bangunan RPH Modern dan mesin potong hewan itu, menelan biaya lebih kurang Rp23 M. Bangunan fisiknya, sudah rampung sejak setahun lalu. Sementara itu, pasar ternak, guna menunjang RPH, juga telah beroperasi sejak dua tahun terakhir. Di pasar ternak itu, mampu menampung seribuan hewan besar (sapi, kerbau) dan hewan kecil (kambing atau domba). Walikota Payakumbuh Riza Falepi, menurut Asisten II Benni Warlis, juga punya visi yang jelas terhadap dunia peternakan ini. Walikota berkeinginan, akan mengajak pemilik modal nasional, untuk mengembangkan usaha peternakan di kota ini. Kehadiran RPH Modern, akan memberikan dampak positif ekonomi Payakumbuh ke depan. Suatu saat nanti, Payakumbuh akan menjadi kota pensuplai daging berkualitas ekspor yang mampu memenuhi permintaan pasar negara tetangga. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Irwantoro, saat melakukan kunjungan ke bangunan RPH Modern itu, Juni lalu, mendorong Pemprov Sumbar dan Pemko Payakumbuh untuk mencari peluang dan terobosan, dalam pengembangan RPH Modern itu. Kota Payakumbuh yang berada di gerbang timur Sumatera, dari Pekanbaru, Riau, sangat tepat untuk memproduksi daging berkualitas tinggi, ucap Benni mengutip Dirjen.(h/smt)
H. Nasrullah, Khatib Idul Adha PAYAKUMBUH, HALUAN — Seputaran Tugu Adipura, di pertigaan Jalan Sudirman, Jalan Sukarno-Hatta dan Jalan A. Yani Payakumbuh, ditetapkan Pemko bersama PHBI Kota Payakumbuh, menjadi pusat pelaksanaan Shalat Idul Adha 1433 H. Ustad H. Nasrullah Nukman, mantan anggota DPRD Padangpanjang, dipercaya sebagai khatib. Sedangkan, imam shalat dipercayakan kepada Eko Wahyudi, qori Payakumbuh yang kini terdaftar sebagai mahasiswa STAIDA Payakumbuh. Penetapan 10 Dzulhijah 1433 H, keterangan Ketua PHBI Payakumbuh, Drs. Syafruddin, di Payakumbuh, Minggu (12/8), dikabarkan, berlangsung serentak, Jum’at (26/10) mendatang. “Kita senang, shalat
idul adha ini tidak terpecah dan serentak antara jemaah Muhamadyah dengan pemerintah,” ungkap Syafruddin. Dikatakan, shalat Idul Adha di Payakumbuh, akan dimulai pukul 07.30 WIB, yang juga akan diikuti Walikota H. Riza Falepi, Sekdako H.Irwandi,SH, Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos, anggota Muspida, pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tigo tungku sajarangan, serta ribuan warga kota. Penetapan lokasi shalat ‘Id tersebut, disepakati bersama oleh pemko dan PHBI, dalam rapat di Balaikota Payakumbuh, pekan sebelumnya, melibatkan dinas terkait. Menurut Syafruddin, apabila cuaca tidak mendukung atau hujan mengguyur Payakumbuh menjelang pelaksanaan shalat
‘Id, shalat dialihkan pada Masjid Taqwa di Jalan Suhada, serta pada masjid-masjid seputar itu. Dalam rangka menyemarakkan Idul Adha, malam menjelang shalat ‘id, diadakan pawai takbiran keliling kota, dengan star dan finis di rumah dinas kediaman walikota di Jalan Rky. Rasuna Said Payakumbuh. Kabag Kesra Setdako Payakumbuh H. Mai Aidil, S.Sos, mengajak seluruh warga kota ikut melaksanakan takbiran di masjid dan mushalla kelurahan. Sehingga, malam takbiran itu, berkumandang di seantero kota ini, Pawai takbiran, juga akan diikuti Walikota Riza Falepi dengan anggota Muspida serta DPRD dan pimpinan SKPD, simpulnya.(h/smt)
>> Editor : Dodi Nurja
>> Penata Halaman : Syahrizal
BUKITTINGGI DAN PADANG PANJANG 13
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
TDS 2013 Start di Bukittinggi ROMBONGAN Altara bersama pengurus Musala Nur Yakin Terminal Mikrolet dan Pemuda Pancasila usai penyerahan bantuan Bonny Tara sebesar Rp12,5 juta untuk kelanjutan pembangunan musala itu kemarin. IWAN DN
Bonny Tara Bantu Musala Terminal PADANG PANJANG, HALUAN — HM Yamin Ferianto Tara (Bonny Tara) serahkan bantuan tunai Rp12.500.000 untuk Musala Nur Yakin Terminal Mikrolet Padang Panjang. Bantuan Bonny Tara tersebut diteruskan HN Dt Simarajo kepada pengurus musala Nur Yakin Bachtiar dalam suatu acara sederhana di musala setempat, Senin (22/10). Hadir pada penyerahan koordinator Altara Ricar S Cecep, pengurus musala dan anggota Pemuda Pancasila Kota Padang Panjang. Menurut HN Dt Simarajo, bantuan ini adalah titipan dari Bonny saat iaa datang ke Sumbar beberapa hari yang lalu. Bonny Tara tak bisa datang untuk menyerahkan bantuan yang sudah dijanjikannya saat menghadiri acara bagamaik samalam suntuak di terminal mikrolet. “Saya titip bantuan itu kepada pak Iwan untuk diteruskan kepada pengurus musala guna penyelesaian bangunan rumah ibadah di terminal mikrolet ini. Mudah mudahan akan bermanfaat “ kata Bonny menjawab Haluan melalui telepon selularnya. Sementara itu, HN Dt Simarajo menjelaskan bantuan ini di teruskan secara utuh sesuai pesan Bonny Tara dan HM Azwir Dainy Tara. Ia menyatakan minta maaf karena penyerahannya agak terlambat, namun apa yang sudah dijanjikannnya tetap akan dipenuhi. “Tolong sampaikan salam maaf saya jika bantuan ini agak terlambat, ya maklum karena banyaknya bantuan yang sudah dijanjikan, maka tentu akan direalisasikan secara bertahap sesuai keuangan yang ada. Semoga akan bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik baiknya “ ujar HN Dt Simarajo menirukan ucapan Bonny Tara. (h/one)
BUKITTINGGI, HALUAN — Bukittinggi direncanakan menjadi titik start perhelatan Tour de Singkarak (TdS) 2013 mendatang.
Pada TdS sebelumnya, Kota Bukittinggi hanya menjadi tempat perlintasan peserta, dan tempat menginapnya para peserta. Walikota Bukittinggi Ismet Amzis mengatakan, dipilihnya Kota Bukittinggi
sebagai titik star TdS 2013 merupakan tawaran menarik dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar. Oleh karena itu, ia berharap seluruh SKPD dan masyarakat Bukittinggi dapat men-
TETAP RAMAI — Pasar tradisional Aur Kunking Bukittinggi tetap ramai dikunjungi pembeli, meski kawasan itu sering mengalami kemacetan. HASWANDI
dukung tercapainya keinginan tersebut. “Untuk promosi Kota Bukittinggi sebagai titik star TdS 2013, saya berharap para pedagang pernak-pernik Bukittinggi dapat mengemas jualannya dengan baik, yang mencantumkan kalimat TdS 2013 Bukittinggi. Begitu juga dengan baju kaos yang dijual, juga harus banyak bertuliskan TdS 2013 Bukittinggi, sehingga bisa menjadi ajang promosi yang menarik,” ujar Ismet Amzis saat didatangi sejumlah manajemen Haluan di Balaikota Bukittinggi, Senin (22/10). Tak hanya itu, di berbagai restoran dan rumah makan juga akan dipajang promosi TdS 2013 Bukittinggi, sehingga tak hanya masyarakat Bukittinggi saja, tapi para pengunjung dari berbagai daerah juga mengetahui jika Bukittinggi menjadi titik start TdS 2013. Secara umum, kesiapan Kota Bukittinggi untuk menjadi TdS 2013 tidak perlu diragukan lagi. Dari segi tempat penginapan, saat ini Kota Bukittinggi memiliki
sekitar 75 tempat penginapan, 15 dia ntaranya adalah hotel berbintang. Saat ini, jumlah total kamar di Bukittinggi saat ini telah mencapai 1.584 kamar. Kunjungan domestik pada tahun 2011 di Kota Bukittinggi berjumlah 329.922 orang, atau meningkat 8,8 persen dibanding tahun 2010. Namun untuk kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2011 merosot 30,64 persen dibandingkan tahun 2010. Iven internasional TdS diharapkan bisa kembali mendongkrak kunjungan wisman ke Bukittinggi. Sementara itu, dalam kunjungan silaturrahmi manajemen Haluan ini, Wakil Pemimpin Umum Harian Haluan Zul Effendi bersama Pemimpin Perusahaan Harian Haluan Syafarudin Ariansyah dan Koordinator Iklan Harian Haluan Yunasbi, menyatakan bahwa Harian Haluan yang terbit pertama kali di Kota Bukittinggi tahun 1948 lalu, juga ikut mendukung program pariwisata di Kota Bukittinggi, tak terkecuali iven TdS ini. (h/wan/rdw/sms)
RANPERDA BANGUNAN GEDUNG DAN PENGOLAHAN SAMPAH
DPRD Minta Tunggu Pengesahan Ranperda RTRW PADANG PANJANG, HALUAN — Fraksi di DPRD Kota Padang Panjang memandang pengesahan Ranperda Bangunan Gedung dan Pengolahan Sampah mesti menunggu pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah 2012 - 2032. “Kedua Ranperda itu saling berkaitan dengan Ranperda RTRW, sehingga pembahasannya harus menunggu pengesahan dari Ranperda RTRW 2012 - 2032,” kata Desfa Remindo ketika menyampaikan pandangan umum fraksi
Golkar terhadap tujuh ranperda yang diajukan Pemko setempat, Senin (22/10). Tujuh Ranperda yang disampaikan Wali Kota Padangpanjang tersebut yakni, rencana tata ruang wilayah tahun 2012 - 2032, bangunan gedung dan perizinannya, pengelolaan sampah, izin gangguan, dan pendaftaran usaha kepariwisataan. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta perubahan atas Perda No 3 tahun 2010 tentang penambahan penyertaan
modal daerah ke dalam modal perusahaan daerah air minum Kota Padangpanjang. Desfa menyebutkan, Ranperda RTRW akan mengatur ruang serta tata letak bangunan dari berbagai jenis seperti kompleks pasar, ruang pertanian, perumahan dan lainnya. “Sama halnya dengan pengelolaan sampah yang terencana harus mengacu kepada RTRW Kota Padang Panjang, sehingga bisa berjalan dengan baik,” katanya. Pandangan yang sama juga dilontarkan Fraksi Keadilan
Bangsa yang disampaikan Abrar, supaya Ranperda RTRW harus lebih dahulu dibahas secara intens, agar beberapa Ranperda yang saling terkait bisa dibahas lebih lanjut. “Yang lebih terkait menunggu pembahasan Ranperda RTRW adalah Ranperda Bangunan Gedung dan Perizinan, karena untuk mendapatkan izin bangunan sudah mengacu kepada RTRW daerah setempat,” katanya. Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan Zulfitra
Basamo Mangko Manjadi
memandang pembahasan Ranperda RTRW perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi tofografi Padangpanjang. Ini erat kaitannya dengan Ranperda Bangunan Gedung dan Perizinan, sehingga harus di bahas lebih intens, agar sinergi kedua ranperda terlihat. Setelah DPRD Kota Padang Panjang memberikan pandangan umum terhadap tujuh Ranperda tersebut, wali kota akan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi tersebut pada Selasa (23/10).(h/*)
AGAM
PEMILIHAN UNI DAN UDA
Dorong Kemajuan Wisata WORKSHOP MELUKIS — Sebanyak 350 guru TK Agam mengikuti workshop kilat mengenai cara melukis dengan jari oleh seniman Wafdi Dahlan dari Rumah Kreatif Patra Jaya Bandung di GOR Lubuak Basung beberapa waktu lalu. KASRA SCORPI
Gubernur Disambut Tambua Tansa AGAM, HALUAN — Kedatangan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, pada acara menanam padi sebatang di Kelompok Tani Maju Bersama Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya Agam, disambut tambua tansa dan silek galombang dari Sanggar Seni Puti Bungsu. Acara penyambutan berlansung meriah yang dihadiri ratusan kelompok tani dan Bupati Agam Indra Catri. Sambutan tersebut diapresiasi sangat baik oleh Indra Catri, sebelum kedatangan gubernur di lokasi penanaman padi sabatang. Salah seorang tokoh masyarakat Koto Gadang Jum mengatakan, sanggar tersebut terbentuk oleh kerja sama seluruh masyarakat Koto Gadang dalam rangka melestarikan budaya Minangkabau. Selain itu, keberadaannya juga menjadi tempat pengembangan bakat pemudapemudi di Koto Gadang Di tempat terpisah, Nur (45) mengatakan, Sanggar Kesenian Puti Bungsu sudah berdiri sejak lama, dan setiap minggu selalu mengadakan latihan. Sementara itu Bupati Agam merasa bangga atas upaya anak-anak muda dalam melestarikan budaya Minangkabau. Orang nomor satu di Agam ini sempat menunjukkan rasa bangganya dengan mengelus-elus kepala salah seorang pemain tambua tansa yang masih duduk di bangku SLTP tersebut. (amc/*)
Yur Arnis Pimpin LKAAM Agam AGAM, HALUAN — Musda LKAAM Agam yang berlangsung di gedung DPRD Agam, Minggu (21/10), berhasil memilih Yur Arnis Dt Maleka Nan Tinggi sebagai Ketua LKAAM Agam periode 2012-2017 mendatang, menggantikan ketua periode sebelumnya M Dt Saripado. Keputusan ini berdasarkan kesepakatan pemilihan yang dilakukan oleh 7 orang formatur, terdiri dari Indra Dt Baradai Ameh, Junaidi Dt Gampo Alam Nan Hitam, Martias Wanto Dt Maruhun, M Dt Sati Nan Tuo, Yur Arnis Dt Maleka Nan Tinggi dan Sukirman Dt Tumbijo, ZA Dt Parpatiah. Selain ketua juga dipilih Wakil Ketua yakni Martias Wanto Dt Maruhun dan Sukirman Dt Tumbijo, Sekretaris A Dt Asa Labiah, dan Bendahara Junaidi Dt Gampo Alam Nan Tinggi. Pengurus terpilih diserahi tugas menyusun program LKAAM Agam ke depan. Ketua LKAAM Sumbar Y Dt Panduko Ahmad pada Musda itu mengatakan, keorganisasian dan pengelolaan administrasi LKAAM harus ditingkatkan. Untuk itu setiap
LKAAM daerah harus memiliki kantor tersendiri yang layak. Saat ini LKAAM daerah tingkat dua yang telah memiliki kantor baru adalah Kabupaten Pasaman dan Pariaman. Selain itu program mendesak yang perlu dilakukan LKAAM adalah membuat kartu tanda anggota dengan tujuan utama untuk mengetahui berapa jumlah ninik mamak, dan kartu tanda anggota harus mencantumkan gelar pangulu di belakang namanya, karena pada KTP elektronik hanya dicantumkan nama, sedangakan seorang ninik mamak tidak boleh dipanggil namanya tetapi harus gelarnya. Kemudian ninik mamak di nagarinagari juga diharapkan mengaktifkan kembali dubalang sebagai parik paga untuk menjaga keamanan dan melindungi anak kemanakan dari berbagai ancaman tindak pidana maupun ancaman sosial budaya yang tidak sesuai dengan adat Minang. Musda LKAAM Agam tersebut dihadiri oleh Ketua Bundo Kanduang Sumbar Raudha Thaib, dan Bupati Agam Indra Catri Dt Malako Nan Putiah. (h/ks)
AGAM, HALUAN — Ketua PKK Agam Ny Vita Indra Catri mengatakan, pemilihan uda dan uni merupakan ajang pembelajaran bagi para kontestan yang berasal dari masingmasing kecamatan
“Pemilihan uda dan uni Kabupaten Agam akan menjadi ajang pencarian bakat dan prestasi muda-mudi ranah Agam. Pasalnya seluruh peserta yang menjadi kontestan merupakan pemudapemudi yang berbakat di
kecamatannya. Mereka akan di bekali selama dua hari di hotel permata bunda oleh panitia yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Bundo Kanduang, LKAM Agam dan penasehat Uda-Uni Sumbra,” kata Vita Indra Catri. Menurutnya, ajang pemilihan uda-uni merupakan kegiatan yang berdampak positif bagi pariwisata di Agam. Pasalnya terpilihnya uda dan uni ini dapat meningkatkan pariwisata Agam ke tingkat provinsi maupun nasional. Ia berharap adanya uda dan uni Agam mampu mempromosikan budaya, wisata, kuliner, serta produksi kerajinan masyarakat Agam di tingkat provinsi sampai mancanegara. Selain itu, uda dan uni ini
bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan visi dan misi Agam, serta mempromosikan program-program bupati, seperti Agam menyemai dan Jamkesda Mandiri kepada masyarakat Dibuka Bupati Agam yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam Junaidic membuka secara resmi pemilihan uda dan uni duta wisata di Hotel Permata Bunda Kecamatan Lubuk Basung, Senin (22/10). “Ini merupakan agenda tahunan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam. Pesertanya lebih diutamakan berasal dari Kabupaten Agam, “ katanya. (amc/*)
Disdikpora Kumpulkan Data Individu Sekolah AGAM, HALUAN — Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Agam mengumpulkan data individu sekolah untuk disatukan dengan sistem manajemen pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabu-
paten Agam Fauzir mengatakan, data individu sekolah tersebut telah dijelaskan dalam acara sosialisasi yang pada tanggal 16 sampai 18 Oktober. “Data ini dikirimkan sesuai dengan format yang diberikan,” tambahnya. >> Editor : Aci Indrawadi
Semua data tersebut dikirimkan ke Disdikpora Agam pada Bidang Pendataan Teknologi Informasi dan Manajemen Mutu. Faizir berharap laporan individu tersebut disiapkan sesuai dengan format dan aturan yang berlaku. (amc/*) >> Penata Halaman : Irvand
14 WANITA DAN KELUARGA
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
Cantik dengan Jilbab di Idul Adha H
ari Raya Idul Adha sudah semakin dekat. Biasanya, para wanita tentu ingin tampail cantik dan special di hari istimewa tersebut. Salah satunya, adalah dengan mengenakan jilnab. Tampil cantik dengan jilbab, pastinya keinginan setiap wanita. Nah, untuk mendapatkan semua itu beberapa hal p e r l u Anda lakukan. Namun yang terpenting dari semua itu adalah mencocokan wajah dengan model jilbab yang dikenakan. Selain itu, warna, bahan, dan variasi jilbab juga ikut menentukan. Wajah bulat. Memang agak menyebalkan memiliki wajah bulat, karena jika salah pilih kerudung/jilbab wajah kita akan terlihat kembung dan gemuk. Nah, untuk itu bagi Anda yang memiliki wajah bulat, siasati kerudung dengan undercaps yang mudah ditemukan di pusat perbelanjaan kerudung atau toko kerudung terdekat. Wajah lonjong atau panjang. Untuk Anda yang berwajah lonjong atau panjang
, turkish style adalah yang paling pas dikenakan, karena akan memberi kesan penuh dan lebih padat bagi wajah yang panjang, untuk itu carilah kerudung/jilbab di outlet yang fokus menjual kerudung. Anda bisa menggelung rambut Anda agar bentuk kepala lebih bagus dan seimbang dengan wajah. Wajah persegi. Untuk Anda yang berwajah persegi sebaiknya gunakan kerudung rounded shape yang akan membingkai wajah menjadi lebih lembut dan menghilangkan garis-garis tajamnya. Hindari menggunakan warnawarna keras dan menyolok. Gunakan warna soft atau layer sehingga wajah terlihat lebih full. Wajah oval. Bagi Anda yang berwajah oval, Anda bisa bebas menggunakan berbagai macam style jilbab. Tinggal Anda padukan saja mana yang pas dengan warna kulit dan baju Anda. Sekejap Anda akan menjadi lebih anggun dan manis. Sebaiknya pilih jilbab yang berbahan katun asli sehingga nyaman dan tidak panas saat dikenakan. Selain itu kerudung/ jilbab berbahan katun akan membantu kulit kepala dan rambut bernafas lega. Selain harus menyesuaikan dengan bentuk wajah, dalam mengenakan kerudung pun kita harus bisa memilih kerudung sesuain dengan warna dan make-up. Pemilihan warna kerudung tidak
dapat diabaikan karena warna akan mempengaruhi pada mood. Anda dapat memilih warna yang sama dengan dasar busana Anda, atau mengambil unsur warna yang ada pada motif busana Anda. Jika menginginkan warna kerudung yang berbeda dengan warna dasar busana. Sebisa mungkin warna yang anda pilih bernuansa lembut. Pilih yang coraknya berada jauh dari muka saat dikenakan. Perhatikan pula ukuran muka, jika wajah Anda mungil coba manfaatkan kerudung dua warna. Disarankan untuk memakai bentuk kerudung dasar yang diikatkan ditengkuk dalam nuansa warna yang muda seperti krem atau warna pastel ditambahkan dengan paduan bandana yang lebih gelap. Cara ini akan memberi kesan ukuran muka yang lebih besar. Hindari pemakaian kerudung berwarna gelap karena akan semakin mempersempit area muka. Jika wajah Anda gemuk maka ada dua hal yanh dapat Anda lakukan. Pertama Anda dapat menggunakan kerudung yang diputar diatas kepala yang semakin memanjangkan wajah ke arah atas. Atau kedua, Anda dapat memakai gaya kerudung dasar yang diikat didagu dengan memilih warna yang gelap, untuk menutupi kelebihan volume di sepanjang rahang. Pemilihan warna yang gelap akan terlihat lebih kecil. (h/tnol)
RESEP
Dendeng Ragi Bahan:
5 buah bawang merah 2 siung bawang putih 1/2 sendok teh ketumbar 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis 2 lembar daun salam 2 cm lengkuas 1 batang serai 500 gram daging sapi bagian has dalam, iris tipis 1 liter air 100 gram gula jawa, iris halus 2 butir kelapa yang cukup tua, parut
Cara Membuat : 1. 2. 3. 4.
Haluskan bawang merah, bawang putih dan ketumbar. Lalu tumis bersama daun salam, lengkuas dan serai hingga harum. Masukkan daging dan air, aduk rata. Biarkan hingga bumbu meresap dan daging empuk. Tambahkan irisan gula jawa, aduk rata hingga gula larut. Masukkan parutan kelapa, aduk-aduk hingga kelapa kering. Angkat dan sajikan. Untuk 3 porsi
>> Editor : Atviarni
>> Penata Halaman : Damar Hidayat
EKONOMI BISNIS 15
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
PASAR RAYA
SISTEM UPAH BARU
Harga Daging, Ikan dan Sembako Stabil PADANG, HALUAN — Harga daging dan ikan di Pasar Raya Padang masih stabil menjelang hari raya Idul Adha yang tinggal empat hari lagi. Pantauan Haluan di Pasar Raya Padang, Senin (22/10), aktivitas jual beli juga relatif sama seperti biasanya. Belum tampak keramaian seperti jelang hari raya biasanya. Riki seorang pedagang daging di Pasar Raya Padang mengatakan, jelang hari raya kurban harga daging Rp80.000 per kilogramnya. “Harga daging jelang hari raya qurban relatif stabil, tidak ada penurunan yang terjadi,” ungkap Doni pedagang daging lainnya. Sementara itu harga ikan di Pasar Raya Padang juga relatif stabil. Tidak terjadi peningkatan harga jelang hari raya kurban. Harga ikan tongkol Rp20.000 per kilogram. Setiap kilogram ikan nila dijual dengan harga Rp20.000. Dan untuk satu kilogram ikan lele dijual Rp18.000. Sementara untuk harga satu onggok ikan Taneman Rp5.000 dan satu onggok ikan Bolo Rp10.000. “Harga ikan jelang hari raya Idul Adha relatif stabil, tidak terjadi peningkatan jelang datangnya hari raya kurban,” ungkap Anto pedagang ikan di Pasar Raya Padang. Sementara itu harga sembako lainnya juga masih relatif stabil. Seperti harga cabai masih bertahan pada Rp20.000 per kilo. Untuk satu kilogram gula masih berkisar Rp13.000 dan harga Minyak goreng Rp9.500 per kilo. Harga beras juga relatif stabil. Harga beras Solok, Sokan dan beras Anak Daro Rp18.000 per gantang. Sedangkan harga beras biasa sebesar Rp15.000 per gantang. Sedangkan harga telur juga relatif stabil. Harga satu lapiak telur berkisar Rp25.000 sampai Rp26.000. (h/cw-mga)
Besar Gaji Sesuai Produktivitas Kerja JAKARTA, HALUAN — Peringatan bagi karyawan pemalas yang hanya mengejar absensi kehadiran di tempat kerja. Pemerintah akan menerapkan sistem pengupahan baru di tanah air, dimana besaran gaji sesuai produktivitas dan kualitas kerja.
BEKERJA — Karyawan pabrik PT Astra International Daihatsu Motor merakit bodi Xenia. Pemerintah berencana menerapkan sistem upah baru dimana gaji sesuai produktivitas dan kualitas kerja. DAVID
KONEKSI INTERNET SUPER CEPAT
XL Berikan Kuota 7.5 GB Hotrod 3G+ PADANG, HALUAN — Menjawab kebutuhan pelanggan yang ‘gila’ internetan, operator selular XL mengeluarkan kuota 7.5 GB Hotrod 3G+. Dengan speed super cepat ini, pelanggan sejati XL tidak perlu lagi ragu kehabisan kuota saat internetan pada malam hari. Penawaran ini berlaku mulai 10 Oktober 2012 bagi pelanggan pra bayar. Pelanggan cukup mengaktifkan paket tersebut dari *123# atau
*123*406# dan memilih paket HotRod Midnight. Paket ini bisa dinikmati pelanggan mulai pukul 00.00 – 05.59 WIB. Kecepatannya tidak tanggung-tangung, pelanggan bisa merasakan kecepatannya hingga 3,6 Mbps. Jadi paket ini bisa disebut internet ngebut dengan kuota berlimpah. Regional Sales Manager Sumbar PT. XL Axiata, Rudi Rahman Hidayat mengatakan, paket tersebut sangat cocok
bagi pelanggan dengan kebutuhan quota dan speed internet yang tinggi dalam aktivitas pekerjaaannya sehari-hari, terutama yang masih beraktivitas dini hari, karena paket ini bisa dinikmati pada dini hari hingga menjelang pagi hari yaitu mulai 00.00 – 05.59 WIB. “Kuotanya sangat besar, mencapai 7,5 GB. Untuk mendapatkan benefitnya pastikan setingan network di device dan modem anda di 3G. Ini suatu
terobosan yang luar biasa yang pernah dilakukan XL. Paket ini sangat memanjakan pelanggan, khusus bagi pelanggan yang masih melakukan aktivitas pada dini hari. Misalnya mahasiswa yg sedang menyelesaikan tugastugas kuliah, biasanya mencari sebagian data yang mereka butuhkan dari internet, dan tentu mereka membutuhkan koneksi internet ngebut dan quota berlimpah, XL menga-
komodasi kebutuhan ini dengan cara yg mudah dan hemat bagi pelanggan, paket midnigth ini bisa diaktifkan sebelum pukul 22.00 WIB melalui *123# atau *123*406# dan bisa di gunakan pada 00.00 – 05.59 WIB, untuk Quota 7.5 GB hanya dikenakan biaya Rp99.000. Selain kuota 7.5 GB, juga ada kuota 3 GB dengan biaya Rp49 ribu, 1.2 GB dengan biaya Rp25 ribu dan 1.2 GB dengan biaya Rp25 ribu. (h/vid)
Artinya, karyawan dengan produktivitas minim bakal digaji kecil. Apalagi bagi karyawan pemalas, pastinya akan lebih kecl lagi. Sistem pengupahan berbasis produktivitas akan diujicoba pada tahun ini. “Kita sudah selesaikan masalah ini dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) terkait pengupahan berbasis produktivitas dan sudah mulai diuji coba 2012 ini,” ungkap Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas (Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Abdul Wahab Bangkona di Gedung Kemenakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (22/10). Nantinya, pengupahan gaji seorang pegawai dinilai dari seberapa nilai atau hasil output yang dihasilkan oleh pekerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. “Upah dihitung lewat output pekerjaannya. Output-nya itu juga dinilai produktivitas dan kualitasnya,” tuturnya. Sebagai contoh, menurut Abdul, sistem ini sangat berhasil diterapkan di negara Australia. Negeri Kangguru itu mengukur pengupahan dari waktu atau beban kerjanya. Nantinya sistem ini akan diwajibkan untuk diterapkan di setiap perusahaan di Indonesia, namun waktunya belum bisa dipastikan. “Praktiknya sangat bagus diterapkan di Australia, tenaga kerja di sana digaji berdasarkan waktu dan beban kerjanya,” katanya. Nantinya, sistem ini harus mempunyai instrumen pendukung baik dalam menerapkan standarisasi maupun kuantitas output yang dihasilkan. Sistem ini sedang dalam masa ujicoba di tahun ini. “Mengembangkan perangkat lunak sistem perencanaan perusahaan dan penggajian berbasis produktivitas. Sistem informasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam merencanakan kinerja produktivitas dan jatah biaya tenaga kerja. Saat ini sedang diujicoba,” cetusnya. (h/dtf)
Ekonomi Kreatif
Shiro Milk, Cara Beda Nikmati Susu Murni PADANG, HALUAN — Shiro Milk dipelopori oleh 3 anak muda yang sedang menjalani kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Mereka adalah Dodi Wijaya, Algonew dan Gama Novendra. Shiro milk menyajikan cara minum susu yang berbeda. Ini terlihat dari sajian susu murni yang dishake dan di beri float sehingga minum susu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan. Usaha ini terinspirasi dari Kali Milk (Kaliurang Milk) di Yogyakarta. Dodi, mengisahkan saat itu Gama yang baru saja pulang berlibur dari Yogyakarta mengajaknya dan Algo untuk berusaha. Diawali modal Rp15 juta, trio pemuda berharap bisa memberikan suatu yang berbeda di Kota Padang. Usaha pun dimulai 4 bulan lalu. Sebelumnya Shiromilk dijual di Belakang Olo, di samping Nurul Fikri dengan konsep outdoor. Ketika usahanya mulai berkembang, ia dan teman-temanya menyewa
DODI wijaya di cafe shiro milk. DARA
tempat di sekitar Jalan Samudra No 32 Pantai Padang. “Di Padang kan belum ada usaha seperti ini, mengapa kita tidak coba membuka di kota Padang. Kebanyakan memang kita mengadopsi konsep dari brand Kali milk, Cuma beda nama dan tempat. Di Kali milk lebih memiliki konsep café yang lebih wah. Sedangkan kita lebih menerapkan konsep traditional dengan
banyak main di kayu untuk furniturenya. Untuk tempat, kita mencoba menyajikan kepada pengunjung bahwa mereka bener-bener menikmati susu dengan mendesain dinding dengan totol-totol hitam sapi,” begitu jelasnya. Pengunjung Shiro Milk, ini dinamakan Mimikers Mimicker, merupakan panggilan para penggemar minuman susu yang datang ke Shiro
milk. Kalau yang di Yogya, mereka memakai Nenenkers, dan kita mencoba memakai Mimickers. Kalau bisa dibilang Kalimilk, merupakan kiblat kita dalam menjalankan bisnis Shiro milk di kota Padang. Cukup membayar Rp 5.000, para mimikers bisa menikmati Susu murni beraneka rasa yakni Strawberry, Chocolate, Grape, Melon,
Mocca, Oreo dan Vanila. Untuk susu Murni Milk Shake, Milk Float, dan Yogurt dijual dengan harga Rp7.000. Untuk Yogurt Float bisa dinikmati dengan harga Rp9.000. Gama dan teman-temanya melihat penerimaan yang bagus di Kota Bandung dan Yogyakarta untuk susu murni, Kecendrungan yang ada di Kota Padang adalah kehadiran coffe shop yang tengah marak. Sejak dibuka 4 bulan yang lalu, masyarakat cukup antusias menerima kehadiran Shiro milk. “kebanyakan bisnis pada umumnya kopi, ketika kita buka susu murni yah lumayanlah keinginan orang untuk mencoba,” jelas Gama. Dalam satu hari, ia bisa memperoleh omset hingga Rp500 ribu. Sedangkan laba bersih bisa ia peroleh sebesar Rp300 ribu. Untuk pasokan susu, ia mengambil dari peternakan Air Dingin di Lubuk Minturun. Dalam satu hari, ia bisa menghabiskan 15 liter susu murni. Shiro Milk ini mulai di buka mulai pukul
16.00 hingga pukul 00.00 WIB. “Untuk minggu-minggu kedepan, setiap malam minggu, kita akan menampilkan perfor-
mance band-band indie yang ada di kota Padang, sehingga café menjadi lebih berwarna,” tambahnya. (h/cw-dra)
BERYL COPY CENTRE Grosir & Retail Sales, Service, Spare Part & Rental Mesin dari USA Menyediakan Mesin Foto Copy Bermacam Tipe : BARU DATANG MESIN CANON IR 5000 & CANON IR 6000 DARI JEPANG DRUM BARU HARGA NEGO
AN PERSEDIA S A T A B R E T CANON IR 8500 = Rp.
28 juta
BERYL COPY CENTRE
Hubungi : Jl. Veteran No. 50 Padang Telp. (0751) 32666 Jl. Nangka No. 40 Pekanbaru Telp. (0761) 61360 Jl. Sutan Agung No.07 Jambi Telp. (0741) 32495
>> Editor : David Ramadian
>> Penata Halaman : Syahrizal
16 EKONOMI BISNIS OTOMOTIF Bajaj Pulsar 200 NS Hadir Awal 2013? PADANG, HALUAN — Meskipun fotonya sudah beredar lama di dunia maya, namun belum ada kepastian kapan motor gede (Moge) sport teranyar Bajaj, yakni N S 2 0 0 diluncurkan. Hal ini jelas menambah penasaran pecinta Bajaj di Padang. Sales Counter Bajaj A u t o Indonesia Padang, T i a mengatakan belum a d a kepastian kapan NS200 akan di launching dan mulai mengaspal di Padang. Namun diprediksi moge sport tersebut meluncur awal 2013 nanti. Sebenarnya, tes ride pernah dilakukan sebelumnya di Main Dealer Bajaj Persada Nusantara di Pekanbaru. Ia mengakui banyak yang menanyakan kapan produk ini mulai meluncur di kota Padang. Menurut Tia, ada 30 unit pesanan yang setia menunggu produk Bajaj NS 200 tersbeut. “Informasi merupakan mereka yang terdata melakukan pending tanpa membayar panjar. Mereka pending pembelian motor karna berminat dengan produk Bajaj 200 NS,” jelas Tia saat ditemui Haluan. Kemungkinan lauching dari pusat di awal tahun 2013. Tetapi ia belum bisa memastikan kapan produk ini akan bisa dinikmati oleh para pecinta motor besar. (h/cw-dra)
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
DAYA BELI BARANG ELEKTRONIK MENINGKAT
PLN Untung Rp8,69 Triliun JAKARTA, HALUAN — Konsumsi listrik bertambah seiring meningkatnya peralatan elektronik rumah tangga di kalangan masyarakat menengah bawah berdampak terhadap pendapatan PT PLN Persero. Perusahaan listrik Negara ini berhasil meraih pendapatan mencapai Rp8 triliun pada kuartal III tahun ini. Direktur Utama PT PLN Persero, Nur Pamudji mengatakan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara, masyarakat kelas menengah bawah mempunyai daya pruchasing yang meningkat. Banyak di antara kelas menengah sudah bisa membeli peralatan rumah yang mengkonsumsi listrik dengan daya lebih. Salah satu barang yang banyak dibeli masyarakat kelas menengah saat ini adalah kulkas. “Pertumbuhan ini (penggunaan listrik) karena banyak masyarakat yang beli kulkas jadi konsumsi listriknya meningkat,” kata Nur Pamudji di Komisi VII Gedung DPR, dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin (22/10). Dengan adanya peningkatan pemakaian listrik, Nur Pamudji
mengatakan pihaknya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meraup keuntungan besar. Pada kuartal III tahun 2012, pendapatan PLN meningkat 10,2 persen atau meningkat Rp8,69 triliun. “Angka ini tercatat meningkat sebesar 10,2 persen secara year on year dari Rp85,23 triliun menjadi Rp93,92 triliun,”ungkap Nur Pamudji. Dari data PLN, pada kuartal III untuk Industri segmen pasar meningkat 34,6 persen yang dipengaruhi pertumbuhan pelanggan sebesar 4,4 persen dengan pertumbuhan konsumsi 8,8 persen. Untuk Rumah Tangga segmen pasar meningkat 41,6 persen, yang dipengaruhi pertumbuhan pelanggan 8,3 persen dengan pertumbuhan konsumsi 11,9 persen. (h/trn)
BARANG ELEKTRONIK — Meningkatnya daya beli barang elektronik di kalangan masyarakat menengah bawah, seperti kulkas dan mesin cuci membuat konsumsi listrik meningkat. PLN membukukan pendapatan Rp8,69 triliun pada kuartal III dari peningkatan konsumsi listrik ini. AMIR
PROPERTI
Perumahan Tahta Almara Diskon 10 Persen
ALKUDRI dan keluarga di stan Almara Group, REI-BNI Expo 2012 di Plaza Andalas Padang. DARA
PADANG, HALUAN — PT Almara Group memberikan diskon 10 persen untuk produk andalannya Perumahan Tahta Almara di Jalan Raya Pasar Baru, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh. Potongan harga ini diberlakukan pada pameran REI-BNI Expo 2012 yang sedang berlangsung saat ini di Plaza Andalas Padang. Tahta Almara merupakan salah satu perumahan yang dibangun pengembang PT Almara Group dengan konsep hunian minimalis dan lingkungan hijau. Berada di daerah paling strategis di kawasan timur Kota Padang, yakni
dekat kampus Universitas Andalas (Unand), Tahta Almara memberikan hunian yang nyaman dan siap di tempati. Direktur Utama PT Almara Group, Ir. Alkudri mengatakan, selain lokasi strategis, Tahta Almara juga dibangun ramah gempa dan aman dari kekhawatiran musibah tsunami. Keunggulan yang diberikan selain tren model minimalis, adalah akses yang dekat dengan kawasan kampus Unand, berada di tepi jalan raya dan Pasar Bandar Buat. Selanjutnya juga memberikan keamanan
dan polusi udara. Adapun tipe rumah yang ditawarkan diantaranya tipe 60, 80, 105,180, hingga tipe 200. Dengan tipe yang beragam ini, rumah konsep minimalis ini dipersiapkan untuk semua kalangan. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari harga Rp340 juta hingga Rp1,2M. “Selain itu, dengan model yang ditawarkan, rumah ini akan memberikan keamanan, nyaman dan sangat cocok bagi perumahan keluaraga,” kata Alkudri yang juga ketua DPD REI Sumbar ini. Perumahan yang disiapkan lebih kurang 100 unit. 25
persen dari perumahan telah terjual. Selain menyediakan desain, rumah juga bisa di request sesuai dengan permintaan konsumen. Di bagian depan perumahan nantinya juga akan direncanakan pembangunan Tahta Almara Square, sebagai tempat berbelanja kebutuhan warga kompleks, maupun masyarakat lingkungan. Selama pameran REI Expo, Perumahan Tahta Almara memberikan Diskon menarik yakni sebesar 10 persen selama pameran REIBNI Expo di Plaza Andalas Padang. (h/cw-dra)
>> Editor : David Ramadian >> Penata Halaman : Fathul Abdi
BOLA EROPA 17
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH1433 H
QPR Ditahan Everton LONDON, HALUAN â&#x20AC;&#x201D; Unggul lebih dulu, Queens Park Rangers gagal meraih meraih kemenangan saat menjamu Everton. Bahkan saat lawan cuma bermain dengan 10 orang, QPR tetap dipaksa puas dengan hasil sama kuat 1-1. Berlaga di depan pendukungnya sendiri, Loftus Road Stadium, Minggu (21/10/2012) malam WIB, QPR langsung menggebrak di awal pertandingan. Dan hasilnya adalah gol cepat yang dihasilkan David Hoilett dua menit setelah wasit meniupkan peluit pertamanya. Tersentak dengan gol tersebut, Everton langsung bereaksi dengan membuat dua peluang matang. Yang pertama datang di menit empat melalui Steven Pienaar saat tendangannya meneruskan umpan Kevin Mirallas namun masih terhadang pemain lawan, sementara sepakan dari luar kotak penalti yang dilepaskan Kevin Mirallas juga tak membuahkan hasil. Di menit 33 Everton akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui bunuh diri kiper Julio Cesar. Mencoba menghalau bola yang mengarah ke gawangnya, tubuh kiper asal Brasil itu malah memantulkan kembali bola yang sebelumnya membentur mistar. Kedudukan kini sama kuat 1-1. Saat babak kedua berjalan 15 menit, Everton ditinggal Pienaar setelah dia dapat kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Unggul jumlah pemain membuat QPR berupaya menekan tamunya. Namun seluruh upaya tersebut tak membuahkan hasil. Meski punya b e b e r a p a kesempatan, QPR gagal mengonversikannya menjadi gol. Alhasil kedudukan 11 pun bertahan hingga pertandingamn tuntas. Cuma dapat satu poin, QPR masih jadi juru kunci klasemen dengan poin tiga. Sementara The Toffees bertahan di urutan empat dengan telah mengumpulkan 15 poin. (h/ net)
ADEL Taarabt (Queens Park Rangers FC)
RAYAKAN GOL â&#x20AC;&#x201D; Francesco Totti (AS Roma) merayakan gol yang diciptakannya saat timnya mengalahkan Genoa 4-2. UEFA
Tertinggal, Roma Akhirnya Menang GENOA, HALUAN â&#x20AC;&#x201D; AS Roma memetik kemenangan saat dijamu oleh Genoa. Sempat tertinggal dua gol, Giallorossi akhirnya bisa mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 4-2. Bermain di Stadion Luigi Ferraris, Senin (22/10/2012) dinihari WIB, Genoa sempat unggul 0-2 saat laga baru berjalan 15 menit. Kedua gol
tuan rumah itu dicetak oleh Juraj Kucka dan Bosko Jankovic. Roma bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sesaat
sebelum laga memasuki jeda. Francesco Totti memperkecil ketertinggalan dengan golnya di menit ke-27, sementara Pablo Osvaldo menyamakan kedudukan semenit menjelang turun minum. Babak kedua berjalan, Roma berbalik unggul seusai Osvaldo mencetak gol keduanya di menit ke-55. Meneruskan bola tendangan sudut Alessandro Florenzi, ia
berhasil menceploskan bola ke gawang Genoa yang dikawal oleh Sebastien Frey. Roma akhirnya memperlebar keunggulan tujuh menit menjelang laga bubar seusai Erik Lamela menyumbang gol lewat sepakan kaki kirinya yang masuk ke sudut kiri bawah gawang Il Grifone. Poin penuh ini mengantarkan Roma ke posisi
>> Editor : Rakhmatul Akbar
lima klasemen sementara dengan raihan 14 poin hasil dari delapan kali berlaga. Sementara bagi Genoa, kekalahan ini membuat mereka turun satu peringkat ke posisi 10. Tim besutan Luigi De Canio itu mengumpulkan 9 poin sama dengan raihan Torino, tapi harus menempati peringkat lebih rendah karena kalah selisih gol.(h/net)
>> Penata Halaman : Damar Hidayat
18 OLAHRAGA
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
Pessel Sapu Bersih Gelar Juara Putri
POJOK ARENA
Taruna Mandiri ke Semifinal Dandim Cup PADANG, HALUAN – Taruna Mandiri pastikan tiket ke babak semifinal usai menang menghadapi Padang Yunior pada delapan besar dengan skor 3-0 dalam lanjutan turnamen Piala Dandim II yang dihelat di Lapangan Imam Bonjol Padang, Senin (22/10). Pada laga yang dilangsungkan selama dua kali 40 menit tersebut, anak asuh Dedi Umar Putra, mampu mengatasi perlawanan sengit skuad asuhan Rifgunaldi (Budi) tersebut dengan tiga gol yang masing-masing disumbangkan oleh, Rafi Nugraha pada menit 39, serta dua gol yang sukses dilesakkan Teguh Adi pada menit 41, dan 78. Pada babak semifinal yang akan dihelat Selasa (23/10) ini, Taruna Mandiri akan berhadapan dengan SSB Anak Bangsa, yang pada laga delapan besar menghadapi PS Harapan Bangsa sukses menang dengan skor 3-0. Tiga gol Anak Bangsa masing-masing disumbangkan oleh Prima Gusti menit 31, Diego Armando menit 37, serta satu gol tambahan dari Ruis Fernando pada menit 62. Partai semifinal lainnya yang juga akan dihelat di hari yang sama, akan saling berhadapan SSB Balai Baru menghadapi PSTS Tabing. Balai Baru memastikan tiket ke babak semifinal setelah menang dengan skor tipis 2-1 menghadapi PS Netral. Dua gol Balai Baru diciptakan masingmasing oleh Yogi Abdurrahman pada menit 45, serta Prada Pratama menit 62. Sedangkan Netral hanya mampu membalas satu gol melalui kaki Romario Adrian pada menit 9. Sementara juara grup C, PSTS Tabing sukses ke semifinal usai menaklukkan Putra Wijaya dengan skor tipis 1-0, melalui gol semata wayang Irvan Syofyan pada menit 24. (h/rio)
125 Atlet Dipersiapkan ke Popwil PADANG, HALUAN – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar mempersiapkan 125 atlet muda untuk menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) Sumatera di Medan, Sumatera Utara. Mereka digodok 21 pelatih yang juga tergabung dalam kontingen pertengah November nanti. “Kita persiapkan atlet-atlet ini untuk bisa bersaing sesama pelajar se Sumatera. Ajang ini, juga dimanfaatkan sebagai ajang kualifikasi Popnas 2013 mendatang di Jakarta,”kata Drs H. Rafli Efendi, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Sumbar. Atlet tersebut, kata Rafli Efendi lagi, akan bertarung pada delapan cabang olahraga yang dipertandingkan mulai 18 hingga 24 November 2012. Ke delapan cabang olahraga tersebut adalah cabang sepakbola, pencaksilat, sepaktakraw, bola voli, bola basket, tenis meja, tenis lapangan dan bulutangkis. “Secara keseluruhan, kontingen Sumbar yang akan diberangkatkan ke Medan mencapai 185 orang, yang terdiri atas, atlet pelatih, ofisial cabang dan keliling,”kata Rafli lagi. Untuk itu, ke-125 atlet muda Sumbar itu akan memasuki masa training centre yang dilaksanakan pada November mendatang. Mereka harus mengikuti pemusatan latihan agar bisa menyatukan visi untuk berlatih guna mempertahankan gelar juara gelaran Popwil sebelumnya. (h/mat)
Irdinansyah
PADANG, HALUAN — Tiga pasang tim putri asal Pesisir Selatan berhasil menyabet gelar juara kejuaraan voli pantai di Pantai Sago, Pesisir Selatan akhir pekan lalu. Sementara di sektor putra, pasangan Agam sukses merebut terbaik sa-
tu setelah mengalahkan pasangan Kota Pariaman di partai final. Menurut pengurus Pengprov PBVSI Sumbar, Elvis Martin tiga tim Pessel itu merebut gelar juara 1, 2 dan 3. Pasangan Dewi/Ingat tampil sebagai pemuncak setelah di partai final, mengalahkan rekan satu timnya dari Pessel 1 Ocha/Tika 2-0. Sementara di peringkat
tiga, Tim Pessel 3, Henny/Fitri memupus harapan Padang 1 untuk meraih tempat yang lebih baik. Henny/Fitri menang 2-0 atas pasangan Padang1 Ririn/Melin. Di sektor putra Pasangan Agam Haryandi/Syafrizal Tayap menjungkalkan pasangan Pariaman 1, Abraham 20. Pada perebutan tempat ketiga, tim asal Kota Pariaman lainnya, (Deded/Andi)
juga kalah 2-0 atas pasangan dari Pasaman Barat, Anggo/Dipo. “Para pemenang kejuaraan voli pantai ini berhak atas piala Pengprov PBVSI Sumbar. Sementara untuk hadiah uang pembinaan, juara I menerima hadiah sebesar Rp3,5 juta, lalu juara II menggondol hadiah sebesar Rp2,5 juta dan untuk juara ketiga panitia me-
nyediakan hadiah Rp1,5. Untuk pemenangkan keempat, juga berhak atas hadiah yang senilai Rp500 ribu,” kata Ketua Umum Pengprov PBVSI Sumbar, Irdinansyah Tarmizi Menurutnya, pada kejuaraan ini, 19 peserta putra ikut ambil bagian pada kejuaraan ini. Sedangkan di sektor putri, 9 tim yang bertarung. (h/mat)
RAPAT KOMITE BERSAMA PSSI-KPSI
Buntu Saat Tentukan Pelatih JAKARTA, HALUAN — Rapat Joint Committee (JC) PSSI yang membahas soal harmonisasi Timnas Indonesia di Kantor PSSI, Senin (22/10/12), belum sepakat soal siapa yang berhak menjadi pelatih kepala.
BEDA PENDAPAT — Nil Maizar tengah memimpin pemain Timnas berlatih jelang AFF 2012. Dua kubu bersiteru, PSSI-KPSI masih beda pendapat tentang pelatih kepala. NET
DENMARK OPEN SUPERSERIES 2012
Tontowi/Liliyana Kalah di Final ODENSE, HALUAN — Tak satu pun gelar didapat wakil-wakil Indonesia yang berlaga di Denmark Super Series Premier. Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang menjadi satu-satunya pemain Indonesia di final tunduk setelah bertarung alot sepanjang tiga set. Setelah sebelumnya di babak semifinal membuat kejutan dengan
mengalahkan unggulan dua asal China, Zhang Nan/Zhai Yunlei, Tantowi Liliyana tak kuasa menghentikan keperkasaan pasangan China lainnya, Xu Che/Ma Jin. Dalam pertandingan final yang berlangsung Minggu (21/10/2012), ganda Indonesia itu menyerah lewat laga alot 23-21 24-26 dan 21-11 yang berdurasi 71 menit.
Kekalahan Tontowi/Liliyana membuat Indonesia sama sekali tak dapat gelar di Denmark Super Series Premier. Pasukan Merah Putih sebelumnya memiliki 17 wakil saat babak utama dimulai, namun kemudian cuma meloloskan dua wakil di babak semifinal salah satunya, ganda putra Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan. (h/net)
Peboling SP Raih Perunggu di NPC PADANG, HALUAN — Agusri (44), peboling dari Forum Komunikasi Karyawan Semen Padang (FKK-SP) Group sukses meraih medali perunggu untuk kontingen Sumbar pada ajang National Paralympic Comittee (NPC) yang digelar di Pekanbaru, awal Oktober 2012. Agusri yang baru pertama ikut pada ajang multi event antar atlet cacat se Indonesia ini turun di kategori B9 (cacat kaki). Di kategori ini, emas diraih atlet DKI Jakarta, dan perak disabet peboling Bengkulu. Atas prestasi yang diraihnya itu, Agusri mengaku bersyukur karena bisa mengharumkan nama Sumbar dan Semen Padang (SP) pada iven tersebut. “Saya pada awalnya ditugaskan Ketua NPC Sumbar Bapak Rizaldi Dharma untuk melihat kategori olahraga boling yang dipertandingkan di NPC, karena selama ini Sumbar
tidak pernah mengirimkan peboling pada ajang ini. Setelah dipanggil Ketua NPC Sumbar, saya juga disuruh langsung turun bertanding,” kata peraih emas trio di Pra PON Palembang 2004, dan perunggu double PON Palembang. Agusri mengalami patah tulang pada paha kirinya, setelah mengalami kecelakaan pada tahun 1988. Sejak itu, jalannya tidak normal, namun tidak terlalu kentara bila dilihat sepintas. Meski paha kirinya terganggu, tidak menyurutkan prestasi di olahraga boling. Agusri yang bekerja di PT Pasoka Sumber Karya dan ditempatkan di unit kerja Akutansi Manajemen mulai menekuni olahraga boling sejak tahun 1994. “Saat itu kebetulan saya bekerja sebagai mekanik boling di GOR FKKSP,” tutur suami dari Sri Winarti itu.
Pada tahun 1995, ayah dari Anita (9), Fathir (6), dan Fardhan (5) itu mengikuti Pra PON Jakarta 1995, dan lolos PON Jakarta 1996. Namun saat itu, ia belum menyumbangkan prestasi bagi Sumbar. Prestasi terakhir Agusri adalah enam besar Pra PON Pekanbaru 2012. Bicara kemajuan prestasi boling Sumbar, Agusri mengatakan, terkendala oleh sarana dan prasarana. Saat ini, satu-satunya tempat latihan boling di Sumbar hanya ada di GOR FKKSP Semen Padang. Itupun hanya memiliki empat lintasan. Idealnya, lintasannya berjumlah 12. “Untuk membenahi prestasi boling Sumbar, harus dimulai dulu dengan\ membenahi sarana dan prasarananya,” kata Agusri yang mengaku tidak turun lagi pada NPC empat tahun mendatang, karena lebih memilih menjadi pelatih. (h/mat)
PRODUK PPLP PADANG RAIH PRESTASI DI AJANG NASIONAL
Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua JC, Todung Mulya Lubis dan wakilnya Djamal Aziz, serta para anggota yakni Djoko Driono, Togar Manahan Nero, Saleh Mukadar, Catur Agus Saptono, Widjajanto dan Hinca Pandjaitan, berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB. Dalam keterangan pers usai pertemuan, anggota JC yang berasal dari kubu KPSI, Djamal Aziz, Djoko Driono, Hinca Pandjaitan dan Togar Manahan Nero, mengemukakan wacana penentuan pelatih. "Dalam pertemuan tadi, kami fokuskan pada penentuan pelatih untuk menentukan pemain-pemain yang berkualitas dan berhak mewakili Timnas Indonesia," buka Hinca Pandjaitan kepada wartawan. "Dengan pola pikir seperti itu, kami mengajukan Alfred Riedl sebagai pelatih kepala dan Nil Maizar sebagai asisten. Namun, anggota JC kubu
PSSI Djohar Arifin, tetap memilih Nil Maizar sebagai pelatih kepala dan Riedl sebagai advisor (penasihat)," lanjutnya. "Wacana Dwi Tunggal yang dikemukakan ini, memang belum diterima secara utuh oleh kubu PSSI. Tapi, mereka mempersilahkan kedua pelatih profesional itu untuk bertemu, berdiskusi dan menentukan siapa yang menjadi pelatih kepala dan asisten," imbuh Hinca. Kubu KPSI membentuk timnas versinya sendiri, dilatih oleh Alfred Riedl, sementara kubu PSSI membentuk timnas yang dilatih oleh Nil Maizar. Masalah dualisme Timnas sebenarnya sudah dibahas lewat rapat Joint Committee kedua di Kuala Lumpur bulan lalu namun justru berujung polemik. Kedua pihak bertahan pada tafsirnya sendiri terhadap poin yang berbunyi "Timnas diharmonisasi oleh Joint Committee.(h/net)
KONI Padang Ajukan Anggaran Rp9,3 Miliar PADANG, HALUAN – KONI Kota Padang, mengajukan anggaran sebesar Rp9,3 miliar untuk mengikuti Porprov XII di Kabupaten Limapuluh Kota. Dana sebesar itu, sudah termasuk dengan besaran bonus yang akan diterima atlet peraih medali. Hal ini dikatakan Sekretaris Umum Hendra Dupa yang didampingi Medprom (Media Promosi) KONI Kota Padang Dede Amri. Disebutkan Hendra Dupa, dana itu sudah diajukan ke DPRD Padang untuk dibahas agar bisa dianggarkan dalam APBD-Perubahan tahun 2012 ini. Dari informasi awal yang ia terima, dana yang dipenuhi DPRD untuk KONI Padang lebih dari Rp4 miliar. “Kabarnya kini tengah dievaluasi gubernur. Kami belum tahu berapa besaran pasti dana yang disetujui,” sebut Hendra. Kendati demikian dana masih pembahasan, hingga 30 cabang olahraga yang akan diikuti atlet Kota Padang sudah
mulai melakukan persiapan untuk mempertahankan gengsi sebagai Juara Umum. Sejak April 2012, atlet-atlet Padang sudah mulai berlatih yang dikelola langsung oleh pelatih di cabang olahraga yang dimaksud. Untuk persiapan yang dilakukan sejak April 2012 itu, KONI Padang menerima kucuran dana sebesar Rp1,5 miliar. Dede Amri menambahkan pada Porprov kali ini kontingen Padang berkekuatan 682 orang yang terdiri atas 585 atlet di 30 cabang olahraga dan 97 orang pelatih. “Jumlah itu belum termasuk ofisial di masing-masing cabang,”kata Dede menambahkan. Pada pelaksanaan Porprov XI tahun 2010 lalu yang dihelat pada 15 kabupaten/kota se Sumbar, Padang menggondol 145 medali emas, 94 perak dan 87 perunggu. Dari 28 cabang yang dipertandingkan, Padang tampil sebagai juara umum di 17 cabang olahraga. (h/mat)
RENCANA KEJURNAS GULAT ANTAR-PPLP
Syahrial: Perlu Komitmen untuk Pengembangannya “Lakukan di Mall atau di Imam Bonjol” PADANG, HALUAN —Atletatlet muda Sumbar berhasil menorehkan prestasi baik di dua ajang Kejurnas antar PPLP, yakni Kejurnas Gulat dan Kejurnas Pencak Silat. Gulat bahkan mencatatkan prestasi mentereng dengan tampil sebagai juara umum untuk kelima kali berturutturut. Dalam sebuah perbincangan Haluan dengan senior pencak silat dan gulat, Sartusa Ibrahim dan Ediswal menilai keberadaan bibit-bibit muda Sumbar itu perlu “diurus” agar bisa menjaga keberlanjutan prestasi di jenjang yang lebih tinggi. “Hasil dari binaan PPLP penting untuk prestasi Sumbar. Buktinya di cabang gulat, dari sembilan atlet yang dikirim ke PON XVIII Riau, tiga diantaranya jebolan PPLP yang berprestasi di ajang serupa di tahun 2010.
Dari tiga pegulat itu, dua diantaranya meraih perunggu, yakni Khusnul Amri dan Afriyadi,”sebut Ediswal. Sementara, Sartusa Ibrahim melihat mereka perlu pembinaan begitu menamatkan pendidikan di PPLP. Mereka akan terabaikan, jika tidak setamat dari PPLP, atlet yang punya prestasi baik itu tidak melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. “Mereka tentunya akan pulang ke daerah dan “habis”lah karier mereka karena tak ada yang membina,”timpal peraih medali perak pencak Silat PON tahun 1977 lalu ini. Lebih jauh Ediswal menyebut, dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kaltim, mereka sudah membidik atlet muda untuk dibentuk. Salah satu program yang dilakukan di Kaltim adalah program bapak angkat. “Kalau di Sumbar, mungkin sulit karena
pengusaha kita terbatas. Tapi saya yakin ada hal lain yang bisa dilakukan,”kata Ediswal. Terpisah, Ketum KONI Sumbar Syahrial Bachtiar menyebutkan yang paling penting untuk menjaga keberlangsungan atlet pasca pembinaan di PPLP adalah komitmen, seperti komitmen pemerintah, KONI dan pengurus, termasuk keluarga dan si atlet. Konsekuensinya, tentu ada langkah dan kebijakan yang sesuai dengan kewenangan pihak-pihak tersebut. “Setelah itu, barulah kualitas pelatih, sarana dan kompetisi dimana komponen ini harus terus ditingkatkan. Seperti pelatih, pengetahuannya harus ditingkatkan, termasuk sistem kepelatihannya. Jangan sampai nanti pengetahuan atlet binaannya lebih tinggi dibanding pelatih,” katanya Seperti diketahui sebelumnya, pada Kejurnas gulat
antar PPLP yang berakhir Minggu (21/10) tersebut anak asuh Ilmarizal, sukses memboyong total dua medali emas, dua perak, serta lima medali perunggu. Medali emas disumbangkan oleh pegulat Sumbar yang bertarung di nomor gaya
bebas, yakni Heru Fernanda yang berlaga dikelas 54 kg, dan Alvenra pada kelas 50 kg. Medali perak disumbangkan oleh Sandi P yang berlaga pada nomor gaya bebas 42 kg putra, dan Billi Jawara nomor gaya bebas 76 kg putra. (h/mat)
WENNY Sasmitha (kanan) salah satu jebolan PPLP yang sukses di arena PON dan mewakili Indonesia di Kejuaraan Dunia. RIVO SEPTI ANDRIES
PADANG, HALUAN — Sekretaris Umum Pengprov PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indonesia) Sumbar, Ediswal menilai sudah saatnya pelaksanaan Kejurnas cabang Gulat antar PPLP digelar di Padang untuk pelaksanaan tahun 2014. Hal ini disampaikan Ediswal saat dimintai tanggapannya terkait keberhasilan PPLP Padang menyabet gelar juara umum pada Kejurnas Gulat antar PPLP yang berlangsung di Jambi, pekan lalu untuk kelima kalinya secara berturutturut (bukan enam kali seperti yang diberitakan sebelumnya). Untuk itu, mulai saat ini, pihak terkait harus mempersiapkannya, seperti mulai melakukan penawaran dan kesiapan menjadi tuan rumah Kejurnas di tahun 2014. Untuk pelaksanaan tahun 2013, >> Editor : Rakhmatul Akbar
sudah ditetapkan Provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah. Menurut pria yang juga pelatih tim gulat Sumbar itu, pelaksana nantinya tidak perlu bingung, terutama soal tempat pertandinga. Sebuah ide “berani” ditawarkan Ediswal. Ia menantang agar pelaksanaan Kejurnas ini nantinya dilaksanakan di mall ataupun di tempat umum seperti lapangan Imam Bonjol yang kebetulan sudah memiliki tribun penonton. “Ini bisa menjadi bagian sosialisasi gulat di tengah masyarakat karena selama ini masyarakat hanya mengenal smackdown. Selain itu, pelaksanaan di tempat umum ataupun di Mall bisa menjadi hiburan warga. Soal teknis, tentunya bisa dibahas lebih dalam,”katanya.(h/mat) >> Penata Halaman : Damar Hidayat
HUKUM DAN KRIMINALITAS 19
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
PATROLI Isuzu Panther Tabrak Pembatas Jalan PADANG, HALUAN— Mobil Isuzu Panther menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Andalas, Padang Timur, Kota Padang, Senin (22/10) sekitar pukul 19.45 WIB. Pengemudi mobil dengan nomor polisi BA 1350 AF itu, Zulrial muktar (57) mengatakan, ia mengemudi dengan kecepatan 10 kilometer per jam dari arah Simpang Haru. karena silaunya lampu para pengendara yang mobil maupun motor yang lalu lalang, ia tidak mengetahui ada pembatas jalan. Hanya saja ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya di lokasi itu. Masyarakat setempat meminta Pemko Padang melalui Dinas Perhubungan memperbaiki system pembatas jalan di lokasi itu, agar tak ada korban lagi. Dua hari sebelumnya, mobil Avanza dan sedan juga telah menjadi korban serupa. Deni Candra, salah seorang warga menyebutkan, kejadian ini tidak sekali dua kali terjadi. “Kalau hari hujan tidak akan kelihatan pembatas jalan. Kalau bisa harus ada portal dan garis putih lantas, atau rambu lalu lintas yang menandakan keramaian ataupun adanya pembatas jalan,” katanya. (h/cw-dra)
HAKIM NILAI ERIK ALAMSYAH TEWAS KARENA TERJATUH
Enam Polisi Divonis Ringan BUKITTINGGI, HALUAN — Majelis hakim memvonis empat polisi, AM Muntarizal, Riwanto Manurung, Fitra Yohanda, dan Boby Hertanto dengan hukuman 10 bulan penjara.
Sementara dua polisi lainnya, Deky Masriko dan Dodi Hariandi divonis satu tahun penjara. Ini berarti beberapa bulan lagi para terdakwa akan segera bebas, karena seluruh terdakwa telah menjalani masa tahanan selama enam bulan penjara, terhitung awal April 2012 lalu. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Senin (22/10) majelis hakim yang diketuai Petriyanti dengan anggota Supardi dan Cut Carrelia berkes-
impulan, tangkapan Polsekta Bukittinggi Erik Alamsyah tewas akibat mengalami benturan keras saat terjatuh, bukan karena dianiaya enam polisi. Begitu juga dengan hasil visum yang menjelaskan terjadinya lukaluka pada sekujur tubuh, majelis hakim berpendapat luka-luka tersebut tidak menjadi penyebab kematian Erik Alamsyah, tapi hanya luka bagian kepala akibat benturan itulah yang menyebabkan tewasnya Erik.
Kuli Bangunan Disidang PADANG, HALUAN— Dua kuli bangunan, Syahril (42) dan Dedet (28), mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Senin (22/ 10), karena terlibat permainan judi jenis kiukiu. Sedangkan empat rekan lainnya yang ikut main, masih bersatus daftar pencarian orang (DPO). Syahril, warga Simpang Gia, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah ini mengaku diajak oleh rekannya, Uniang yang masih DPO. ”Kami main di sebuah rumah kosong di Aia Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah,” ujarnya kepada majelis hakim yang diketuai Yus Enidar tersebut. Kasus yang melanggar hukum ini dilakukan terdakwa pada 8 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 WIB. Bersama kedua terdakwa, juga ikut main, Alek, Bambang, Uniang dan Apuak. Namun keempat rekannya ini, berhasil melarikan diri ketika aparat kepolisian dari Polsek Koto Tangah, datang untuk melakukan penangkapan. Polisi sendiri mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Dari tangan para terdakwa, petugas menyita barang bukti berupa kartu domino sebanyak 27 lembar dan uang tunai senilai Rp495 ribu. Sistem permainan ini yaitu, setiap pemain mamasang uang taruhan Rp5 ribu. Bagi pemain yang nilainya tinggi atau kiu-kiu, maka dinyatakan menang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suriati menjelaskan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. (h/hel)
TEGANG – Sejumlah polisi yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan yang berujung tewasnya Erik Alamsyah, masih tampak tegang setelah mendengarkan vonis majelis hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Senin (22/10). Dalam perkara ini empat terdakwa divonis 10 bulan penjara. Sedangkan dua terdakwa lainnya divonis satu tahun penjara. HASWANDI
PERKARA PELEBARAN JALAN
Saksi Tak Hadir, Sidang Batal PADANG, HALUAN—Sidang dugaan perambahan hutan dengan terdakwa Direktur PT Pancasona, Parlindungan S Manurung di Pengadilan Negeri Koto Baru, Solok, kemarin batal digelar karena para saksi tak hadir. Jaksa Okta Z mengatakan, pihaknya sudah memanggil lima saksi, di antaranya dari Dinas Kehutanan Kabupaten Solok, dan pihak Trakindo untuk dimintai keterangan. Tetapi tak satu pun hadir. Akibatnya majelis hakim yang diketuai Yose Ana Roslinda terpaksa mengundur sidang hingga Senin mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Ketidakhadiran satu pun saksi ini merupakan yang kedua kalinya dalam perkara tersebut. Beberapa pekan sebelumnya sidang juga batal dilaksanakan karena saksi juga tidak hadir. S Manurung didakwa jaksa
penuntut umum merambah, menguasai, dan menduduki hutan lindung terkait pelebaran jalan di Ulu Aia, Garabak Data, Nagari Sugai Nanam, Kabupaten Solok. Mantan Sekda Kabupaten Solok, Asrizal yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sebelumnya mengaku tidak mengetahui lokasi pelebaran jalan yang dituduhkan itu. Hal yang sama juga ditegaskan Rustam, Wali Nagari Rangkiang Lului, Kecamata Tigo Lurah. Dalam kesaksiannya ia mengaku tidak mengetahui siapa yang melebarkan jalan sekitar satu kilometer dari Lurah Kamumu ke Puncak yang awalnya jalan setapak tersebut. Sementara salah seorang tokoh masyarakat Rangkiang Lului, Jasri yang juga dihadirkan jaksa sebagai saksi mengaku juga tidak tahu pelebaran jalan itu. Sedangkan Wali Nagari Su-
ngai Nanam, Misardi Malin Sampono mengatakan, pelebaran itu merupakan rekomendasinya atas permintaan masyarakat Garabak Data. Hal yang sama juga ditegaskan Wali Jorong Afnal Tiono. Menurutnya jalan itu dilebarkan atas desakan masyarakatnya. Ia pun tidak pernah mendengar kalau lahan jalan itu termasuk hutan lindung. Toh, tidak pernah ada pemberitahuan dari petugas dinas kesehatan, atau plang yang menyebutkan lahan itu hutan lindung. Apalagi masyarakat di sana sudah turuntemurun tinggal di daerah tersebut, berladang di sana, dan punya pandam perkuburan sendiri. Toh, Kementrian Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 304/Menhut11/2011 yang menyebutkan lahan tersebut bukan lagi termasuk hutan lindung. (h/dla)
=
= LOWONGAN MAU SEHAT CARA ALAMI D A N M E N Y E NANGKAN. Dicari yang SERIUS mau turun atau naik berat badan, yang bermasalah dengan kulit atau kesehatan. Hub. Sekarang 08127315842 ( KIKI )
Tanggapan ini jadi aneh, mengingat di lokasi kejadian tidak ada ceceran darah, sementara saat di kantor polisi, darah segar keluar dari kepala Erik, bahkan pada pakaian Erik juga masih membekas percikan darah. Meski demikian, majelis hakim tetap sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa enam terdakwa polisi itu hanya terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan ringan, dan tidak menjerat terdakwa dengan pasal 351 tayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Vonis 10 bulan penjara dan satu tahun penjara yang ditetapkan majelis hakim ini juga lebih ringan dibanding tuntutan JPU Ahmad Hasurungan Harahap dan Eva Susanti yang menuntut terdakwa AM Muntarizal, Riwanto Manurung, Fitra Yohanda, dan Boby Hertanto dengan hukuman satu tahun penjara, serta tuntutan terdakwa Deky Masriko dan Dodi Hariandi dengan hukuman satu tahun dua bulan penjara. Menyikapi vonis yang tergolong ringan ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, merasa kecewa dan menilai putusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat banyak. Oleh karena itu, LBH Padang mendesak JPU untuk mengajukan banding. “Dari awal, kami sudah memprediksi hasil vonis yang ringan, karena dari awal sudah banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan, baik dari pihak kejaksaan maupun dari pihak lainnya. Seharusnya hakim tidak perlu terikat pada tuntutan JPU, tapi harus melihat fakta persidangan dan berani melakukan kajian untuk menetapkan vonis yang lebih berat dari tuntutan,” ujar Direktur LBH Padang Vino Oktavia. Dikepung Polisi Dalam persidangan agenda pembacaan vonis di PN Bukittinggi kemarin, tidak seperti biasanya PN Bukittinggi dipenuhi oleh polisi. Paling tidak, hampir 100 polisi memadati PN, seolah-olah mengepung PN Bukittinggi, untuk antisipasi kericuhan dari pihak korban. Namun dari awal hingga akhir persidangan, proses sidang berjalan aman dan lancar. Tapi untuk para pengunjung yang ingin mengikuti proses persidangan di ruang sidang utama, harus diperiksa satupersatu oleh polisi dengan menggunakan alat metall detector. Cara
ini tak dilakukan polisi pada persidangan lainnya. Bahkan di halaman parkir PN, juga tampak mobil anti hura-hara yang dipersiapkan polisi. Meski demikian, Wakapolresta Bukittinggi Kompol Arief Budiman membantah jika ada pengamanan khusus dalam pengamanan persidangan yang melibatkan anggotanya. Arief beralasan, banyaknya polisi yang datang ke PN merupakan rasa solidaritas antar sesama teman seprofesi. “Pengamanan biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Kalau ada yang bilang sidang kali ini agak ketat dibanding sidang sebelumnya, itu karena permintaan dari pengadilan. Kami hanya untuk mengamankan proses persidangan,” jelas Arief. Arief menambahkan, enam polisi yang menjadi terdakwa itu masih berstatus anggota Polri, dan belum ada jadwal yang dipersiapkan untuk sidang kode etik enam polisi itu. Menurutnya, setelah semua proses persidangan bertul-betul selesai, barulah pihaknya akan membuat jadwal persidangan kode etik bagi enam terdakwa. Seperti diberitakan sebelumnya, tangkapan Polsekta Bukittinggi, Erik Alamsyah (21), warga Cupak Solok, tewas ketika dalam perjalanan dari Mapolsekta Bukittinggi menuju Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Diduga kuat Erik tewas setelah dianiaya oknum polisi di ruangan Subnit Opsnal Reskrim Polsekta Bukittinggi, karena disekujur tubuh korban dipenuhi luka tusuk dan lebam, hanya beberapa jam setelah ditangkap di kawasan Anak Aia Mandiangin Bukittinggi pada 30 Maret 2012 lalu. Sebelumnya, pihak keluarga Erik mengaku ditipu oleh anggota Polsekta Bukittinggi yang mengatakan korban meninggal akibat kecelakaan, yakni bertabrakan sesama kendaraan bermotor. Atas dasar itu, pihak keluarga mau saja menandatangi surat pernyataan agar jenazah Erik tidak diotopsi. Namun, kenyataannya Erik meninggal setelah diintrogasi oleh anggota Polsekta Bukittinggi atas kasus dugaan curanmor. Keterangan Ayah korban, Alamsyafuddin (50) mengakui bahwa berita kematian anaknya tersebut diketahui pada hari Jumat (30/3) malam hari, saat rumahnya didatangi langsung oleh tiga petugas Polsekta Bukittinggi dan seorang anggota Polsekta Talang. (h/wan)
RUMAH
DIJUAL:Rumah dengan 3 Kamar tidur. 2 Kamar mandi, Air PDAM, Garasi, Ada halaman, PLN. Luas Tanah 144 M2 (12m x 12m). Tanpa Perantara Jln.. Ambacang No. 385 Perumnas 4, Indarung. CP085263 286 242 (RULLY)
STNK BA 5518 BD ATAS NAMA GUSNI. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP MELAPORKAN KE POS POLISI TERDEKAT ATAU MENGHUBUNGI NOMOR TELPON 081267025066
DIJUAL RUMAH PERMANEN LT.210M, LB.130M. 4 KM (MASING2 PAKAI KAMAR MANDI), 1 R. SHOLAT, 1 R. KELUARGA, 1 R. MAKAN & 1 DAPUR. RUMAH B ARU SIAP FULL KERAMIK, ATAP GENTENG METAL. HRG 375 JT N EG O. LOKASI JL. SYAFEI PDG TINGGI, KT. NAN 4 PAYAKUMBUH. HUB : 081275449646
TANAH DIJUAL : Sebidang Tanah sudah punya Sertifikat, Luas 4.080 M, terletak disamping SMPN 1 Talang Babungo. Hub : Marlin Malelo dialamat diatas
= RUMAH DIJUAL CEPAT, RUMAH DI BUKITINGGI (BUTUH UANG) LUAS BANGUNAN 131 M2, LUAS TANAH 147 M3. DALAM KOMPLEKS, SUMUR BIR (TIDAK KERING WALAUPUN KEMARAU), ADA GARASI, LANTAI KERAMIK, SHM, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI, 1300 WATT, LOKASI STRATEGIS DEKAT JAM GADANG DAN NGARAI SIANOK. ALAMAT DIPANGANAK MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITINGGI HARGA 640 JUTA (NEGO)
085356958595
=
>> Editor : Aci Indrawadi
>> Penata Halaman : Jefli
20
PASAMAN BARAT
LINGKAR Kadarkum Berlalu Lintas Sangat Penting PASBAR, HALUAN — Dalam upaya mengenalkan hukum tertib berlalu lintas bagi setiap pengguna jalan di Pasaman Barat, Pemda setempat melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Selasa (16/10) melaksanakan Sosialisasi Sadar Hukum Berlalulintas bagi siswa/siswi se Pasaman Barat di Wisma Roja Simpang Ampek. Sosilalisasi satu hari yang dibuka secara resmi oleh Bupati H.Baharuddin R, diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, Muhayatsah, juga dihadiri kepala SKPD, pejabat terkait di lingkungan Pemda Pasaman Barat, selanjutnya kegiatan itu juga dihadiri Kabag Humas, Hedrizon. “Penyebab kematian yang paling tinggi bagi kendaraan di jalan raya, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat adalah pengguna jalan raya. Hampir setiap tahun lebih dari 100 jiwa, meninggal dunia, rata-rata dalam berkendaraan berusia remaja sampai dengan anak sekolah,” kata Muhayatsah Untuk itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kepolisian Resort Pasaman Barat, secara bersama terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan harapan, kesadaran akan mengendarai kendaraan bagi pengendaranya tidak saja ketika akan menaiki, tapi ketika mereka berada di tengah jalan. Dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas sehingga tidak ada korban yang meninggal dengan siasia. Karena itu, bupati menghimbau kepada para siswa ketika berada di atas berkendaraan segera mematuhi segala aturan. Bagi pengendara sepeda motor, pakailah helm pelindung dengan ukuran yang standar, pakai kaca spion, dan lengkapi surat-surat kendaraan bermotor secara pas. Setalah semua hal itu dipatuhi, keamanan dan kenyamanan berlalulintas bisa sama-sama diperoleh dengan maksimal. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Mardani mengatakan, keselamatan berlalu lintas sangat penting, untuk diwujudkan bersama dalam berlalulintas. Ini bukan tugas polisi saja, tapi semua elemen masyarakat harus terlibat untuk keselamatan bersama. “Dalam Sosialisasi ini, kita melibatkan seluruh peserta siswa/siswi, agar kesadaran berlalulintas khususnya di Pasaman Barat bias terwujud dan angka kecelakaan nantinya bisa berkurang. Adapun sosialisasi ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menggandeng dengan berbagai pihak nara sumber yang terdiri dari Bagian Hukum Seketariat Daerah Pasaman Barat, Satlantas Polres Pasaman Barat dan Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (h/gmz)
Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Bencana PASBAR, HALUAN — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Asgiarman mengingatkan masyarakat di kawasan pesisir pantai dan sekitar perbukitan agar selalau waspada. Siapapun tidak bisa memperkirakan akan adanya musibah, tapi biasakan diri untuk tetap siap apalagi musim hujan saat ini. “Selain berada di kawasan pesisir pantai barat Sumatera dan sekitar perbukitan, ada di sejumlah titik dalam wilayah Pasaman Barat terancam banjir, sehingga mengganggu arus lalulintas. Setuju atau tidak kondisi itu harus dipahami setiap warga,” kata Asgiarman didampingi Sekretaris Yunadi kepada Haluan di ruang kerjanya, Simpang Ampek, Jumat (19/ 10). Ancaman tsunami bisa saja terjadi di sekitar pesisir pantai, seperti Kecamatan Kinali, Sasak Ranah Pesisir, Sungai Aua, Lembah Melintang, Parit Koto Balingka dan Sungai Beremas. Longsor dan galodo akan mengancam sekitar Talamau, Pasaman, Gunung Tuleh, Sungai Aua, dan Kecamatan Ranah Batahan. Khusus ancaman banjir bandang, jelasnya, di beberapa lokasi dalam wilayah Pasaman Barat, malah telah dikategorikan sebagai musibah tahunan. Karena itu, pihaknya dengan lembaga terkait mengajak masyarakat di sekitar lokasi (ancaman banjir bandang) yang bersangkutan untuk tetap berhati-hati. Menyinggung apa upaya yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk menanggulangi banjir bandang di beberapa titik itu, Asgiarman dan Yunadi menjelaskan, sebenarnya Pemda dan pihak terkait telah berupaya mengantisipasi terjadinya banjir bandang di beberapa lokasi se Pasaman Barat. Di antara upaya yang dilakukan, jelasnya adalah, memasang beronjong di sekitar sungai rawan banjir, melakukan pengerokan terhadap badan sungai, memasang dam dan sebagainya di beberapa titik rawan banjir. Namun karena keterbatasan anggaran, belum semua lokasi rawan bisa diberikan sarana pengamanan banjir, seperti bernjong, dan atau dalam bentuk lain. Ke depan, tambah Asgiarman dan dikuatkan Yunadi, pihaknya berharap agar Pemda Pasaman Barat bersama lembaga terkait tingkat kabupaten, provinsi dan pusat bisa menjalin kerjasama untuk menanggulangi ancaman banjir, longsor, dan beberapa musibah alam lain. (h/gmz)
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJAH 1433 H
Tuah Basamo
BKB untuk Kesehatan Balita PASBAR, HALUAN — Dalam rangka meningkatkan pengetahuan ketrampilan keluarga terutama ibu dalam mengasuh balita secara baik dan benar, Bina Keluarga Balita ( BKB ) Pasaman Barat, menggelar pelatihan, Senin (22/10) di Aula Kantor Bupati.
BINA KELUARGA BALITA — Peserta pelatihan Bina Keluarga Balita kemarin di aula kantor bupati Pasbar.
Radio Belum Sentuh Nilai Budaya PASBAR, HALUAN — Kendati media komunikasi dan informasi bukan lagi hal baru di tengah masyarakat, seperti media cetak dengan elektronik, namun ternyata belum maksimal sebagai sarana pelestarian budaya. “Di kota Padang, radio swasta dan dikelola kelompok masyarakat tercatat sebanyak 21 stasiun. Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat sebanyak lima stasiun,” kata Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat, Wirnita Eska menjawab pertanyaan Haluan di Simpang Ampek, Jumat (19/10). Kunjungan ketua dan pengurus KPID Provinsi Sumatera Barat dalam rangka sidang Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara KPID Sumatera Barat dengan pihak terkait tingkat Pasaman Barat atas permohonan PT Radio Pass FM Pasaman Barat di aula
Hotel Istiqamah Simpang Ampek. Secara jumlah, ulas Wirnita Eska lagi, Ranah Minang (Sumatera Barat-red) stasiun radio memang terus bertambah, malah keberadaannya ada dan tersebar di setiap kabupaten/kota. Namun, hanya beberapa stasiun di provinsi ini menyirkan nilai-nilai budaya sekaligus pelestariannya ke tengah masyarakat. Radio, ulasnya, memang telah menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Melalui sarana komunikasi itu, otomatis memberikan pencerahan dan proses pembelajaran yang maksimal kepada masyarakat, mulai tingkat perkotaan hingga ke pelosok negeri. Selain itu, kata Wirnita Eska, media elektronik ini juga akan berperan sebagai sarana hiburan, penyebarluasan berita dan informasi serta segala aspek kehidupan. Lebih jelasnya lagi, berbagai
penayangan (siaran) radio juga akan bermanfaat akan informasi ekonomi, seperti harga jual hasil pertanian masyarakat, harga komuditi ekspor dan infor. Daulat Yang Dipatuan Paritbatu, Tuanku Hendri Eka Putra pada kesempatan serupa menyampaikan, radio sebagai media komunikasi dan informasi juga akan bermanfaat untuk penyampaian hiburan kepada masyarakat, sesuai usia pendengar. Usia pendengar bersangkutan tidak saja untuk orang dewasa, tapi termasuk untuk anak-anak. Sebagai media hiburan, ulas Daulat Yang Dipatuan Paritbatu lagi, radio juga diharapkan bisa menyalurkan aspirasi setiap pendengarnya, mulai tingkatan anak, remaja, kelompok dewasa, malah pemanfatan sarana komuniasi dan hiburan itu termasuk bagi warga usia lanjut. (h/gmz)
Persiapan MTQ Provinsi Terus Dilaksanakan PASBAR, HALUAN — Kendati pihak Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumatera Barat belum memberikan “SK” tentang pengangkatan panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tingkat provinsi tahun 2013 kepada Pemda Pasaman Barat sebagai tuan rumah, pihak Pemda dan lembaga terkait terus berbenah. “Berdasarkan hasil pelaksanaan MTQ provinsi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 lalu, melalui rapat bersama pengurus LPTQ seSumatera Barat telah menetapkan, bahwa sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ provinsi tahun 2013 depan adalah Kabupaten Pasaman
Barat, kata Staf Ahli Bidang Agama, Nahruddin Lubis kepada Haluan di Simpang Ampek, Jumat (19/10). Sejalan dengan penetapan tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Sumatera Barat tahun 2013 depan, ulas Nahruddin, pihaknya dengan seganap stake-holders terkait se Pasaman Barat sedang melakukan persiapan. Persiapan yang sedang dilakukan berupa pembangunan stadion sebagai mimbar utama, fasilitas sarana dan p-rasarana, dan sebagainya. Meski usia Pasaman Barat setelah dimekarkan dari Kabupaten Pasaman baru memasuki sembilan tahun, malah bersamaan dengan dua kabupaten pemekaran lain di
Sumatera Barat, yaitu Solok Selatan dari Kabupaten Solok, dan Dharmasraya dari Kabupaten Sijunjung, namun pihaknya dengan segenap kekuatan yang ada secara terus menerus dan bersamaan melakukan berbagai persiapan. Pada pelaksanaan MTQ Nasional Sumatera Barat di kabupaten paling utara provinsi dan berbatasan dengan Kabupaten Mandahiling Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara, pihaknya optimis pada pelaksanaannya akan berjalan sukses. Namun agar syiar Islam tingkat provinsi di Pasaman Barat tidak asal jadi, maka dibutuhkan bantuan, dukungan dan kerjasama semua pihak, termasuk para perantau. (h/gmz)
PASBAR, HALUAN — Sekecil apapun kegiatan atau sehebat apapun Satuan Kerja (Satker) melakukan program, hasilnya akan asal-asalan, jika laporan kegiatannya tidak dibuat. Selain dokumentasi dan sarana pendukung, laporan kegiatan adalah alat bukti terlaksana atau tidak suatu kegiatan. Penegasan ini disampaikan Perencana Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mulyono dihadapan Kepala Urusan (Kaur) dan pegawai Tata Usaha Madrasah Negeri, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) se Sumatera Barat di aula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasaman Barat, Sabtu dan Minggu, 20-21 Oktober 2012. Uniknya lagi, katanya, walau anggaran yang tersedia untuk kegiatan tertentu tersedia di Daftar Isian Kegiatan Anggaran (DIPA), malah dijabarkan dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) di unit kerja masing-masing, ternyata masih ada kepala nstitusi atau
pihak terkait lain tidak pandai memanfaatkannya. Padahal DIPA dan POK tentang kegiatan terentu dialokasikan adalah atas usul, saran dan masukan dari unit kerja atau institusi bersangkutan. Bukan datangnya dari lembaga lain. Karena itu, sangat kurang beralasan, jika masih ada pimpinan institusi atau pihak terkait tidak pandai memanfaatkannya. Kendati alokasi anggarannya telah tercatat dalam DIPA dan dijelaskan tentang tetacara pelaksanaannya dalam POK, ulas Mulyono, yang harus menjadi perhatian bagi setiap pimpinan dan pejabat terkait alah melaksanakan (memanfaatkan) anggaran bersangkutan secara jelas dan transparan. Dalam pembelian kendaraan bermotor jenis sepeda motor misalnya, terang Mulyono lagi, pimpinan kegiatan bersangkutan harus bias berjelas-jelas. Belikanlah satu unit sepada motor itu sesuai standar harga dan merek yang
dibutuhkan, bukan asal jadi dibli, sementara ketahanan dan harga pembeliannya tidak sesuai yang jumlah anggaran yang tertera. Sebaliknya, walau mata anggaran yang tertera dalam DIPA jauh lebih banyak dari harga pembelian satu unit sepada motot, misalnya anggaan yang tertera dalam DIPA Rp16 juta, sementara harga pembelian di dealernya hanya Rp14 juta. Yang mesti diakukan bukan mengabiskan anggaran, tapi membeli barang sesuai harga standar, bahkan pula sisa uangnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Paman Barat, Miswan pada kesempatan yang sama menyampaikan, pada penyusunan program kerja (kegiatan), yang diperhatikan bukanlah besar atau kecilnya mata anggaran atau besar dan kecilnya kegiatan, tapi harus jelas arah, sasaran, dan target yang diharapkan dari kegiatan itu sendiri. (h/gmz)
Pengelolaan Keuangan Harus Jelas
Kesehatan Masyarakat Ditingkatkan PASBAR, HALUAN — Pemerintah Daerah Pasaman Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat melalui beberapa sektor kegiatan, sehingga pelayanan kesehatan kepada warga sampai ke pelosok negeri. Salah satu upayanya dengan menerapkan empat strategi sasaran yang hendak dicapai dalam upaya peningkatan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Lazuardi kepada Haluan di
Simpang Ampek, Sabtu (20/10). Langkah pertama yang dilakukan pihaknya bersama lembaga terkait ke depan adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat hidup sehat dengan sasaran seluruh desa atau nagari menjadi desa siaga, seluruh masyarakat terus didorong dengan prilaku hidup bersih dan menciptakan seluruh keluarga sadar pentingnya asupan gizi. Kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dengan sasaran setiap orang miskin
mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, setiap bayi, anak, ibu hamil terlindung dari penyakit, setiap daerah tersedia sumber daya manusia dan alat kesehatan dasar serta setiap kejorongan dapat menjangkau keberadaan puskesmas, pustu dan polindes. Ketiga, meningkatkan system surveillance, monitoring dan info kesehatan dengan sasaran setiap penyakit yang berkembang segera dilaporkan ke instansi kesehatan terdekat dan setiap wabah penyakit dapat ditanggulangi dengan cepat. Keempat, meningkatkan pem-
Kegiatan yang diselenggarakan oleh TP-PKK Kabupaten Pasaman Barat itu bertujuan terwujudnya balita sehat dengan meningkatkan peranan ibu. Pelatihan diikuti sedikitnya 130 peserta yang berasal dari berbagai kalangan.Wakil ketua III PKK Pasbar Tantri Yulizar Baharin mengatakan, masa balita merupakan masa emas. Sehingga apabila anak balita tidak dapat dibina maka akan mengalami gangguan perkembangan, emosi, sosial, mental, intelektual serta moral dan sikap nilai prilaku seseorang dikemudian hari. ”Bina Keluarga Balita ini diperlukan, bertujuan demi meningkatkan peranan orangtua (Ayah/ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin,untuk membina tumbuh kembangkan anak balita sesuai dengan usia,” katanya.Menurut Tantri pelatihan BKB baru pertama kali di laksanakan.
Namun hendaknya akan memberikan manfaat bagi seluruh kader PKK untuk mensosialisasikan pula di lapangan atau lingkungan masing-masing. ”Kita berharap pelatihan ini bermanfaat dan dipahami dengan serius demi pertumbuhan dan perkembangan balita,” ungkapnya.Lebih lanjut ia menyampaikan, jumlah balita saat ini di Pasbar sekitar 48.380 orang. Semuanya membutuhkan perhatian yang sama dari setiap orangtuanya. Untuk itu peranan BKB sangat dibutuhkan demi tumbuh kembangnya balita secara baik.Ketua Paniti pelaksana Nel Syahnan meyampaikan pelatihan yang di ikuti sebanyak 130 peserta yang terdiri dari 110 peserta kader bina keluarga balita selanjutnya 12 peserta terdiri dari pokja II tim PKK sePasbar.Adapun pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB), narasumbernya didatangkan dari Provinsi Sumatra Barat, Afrida. (h/dka)
UNP Bekali Warga Pasaman Barat Berdakwah PASBAR, HALUAN — Guna meningkatkan wawasan, menambah wawasan dan pengalaman warga Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat, Tim Universitas Negeri Padang (UNP) bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Sabtu (19/10) melaksanakan pembinaan dakwah. “Pembinaan dalam rangka peningkatan Manajemen Dakwah Berbasis Masjid se Pasaman Barat di aula Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Jalan M. Natsir Simpang Ampek diikuti sebanyak 40 orang,” kata Ketua Pelaksana Suharjo Lubis, yang juga Sekretasis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pasaman Barat kepada Haluan di Simpang Ampek, Minggu (21/10). Dijelaskan Suharjo, dalam rangka pelestarian nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya di tengah masyarakat, Pemda Pasaman Barat pada setiap tahunnya dan telah dimulai semenjak dua tahun lalu mengangkat dai nagari. Semuanya tersebar di setiap nagari dan kejorongan se Pasaman Barat. Kepada dai nagari yang menerima SK tentang pengangkatan mereka sebagai dai dari Bupati, terang Suharjo, diberikan honorarium dari Pemda yang dialokasikan anggaran daerah (APBD) pada setiap bulannya. Di pihak lain, melalui Kementerian Agama diangkat pula tenaga penyuluh agama. Khusus penyuluh agama, kata Suharjo seperti mengutip penjelasan dari Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Sarmidi, semuanya ditetapkan berdasarkan SK (keputusan) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Melihat potensi itu, Pasaman Barat memiliki dua kekuatan yang saling shering
biayaan kesehatan dengan sasaran anggaran kesehatan memperoleh prioritas bagi masyaakat miskin. “Strategi dan sasaran tersebut secara perlahan akan terus kita wujudkan. Salah satunya terlihat setiap tahun, di mana Dinkes beberapa waktu lalu menempatkan 119 orang bidan terlatih yang tersebar di setiap kejorongan yang ada di Pasbar dan pembangunan fisik juga terus ditingkatkan,” terangnya. Selain peningkatan sarana prasarana, Pemkab Pasbar melalui Dinkes juga terus mem>> Editor : Atviarni
(bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan saling informasi antara satu sama lainnya) dengan harapan pelestarian syiar Islam dan saling memberikan pencerahan kepada masyarakat Pasaman Barat makin eksis. Peningkatan manajemen dakwah berbasis mesjid yang dilaksanakan UNP bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat adalah kekuatan yang tidak bisa dinilai harganya. “Yang jelas melalui pembinaan secara khusus kepada para dai se Pasaman Barat diharapkan akan meningkatkan kualitas, kuantitas dan profesionalisme masing-masing memberikan pencerahan akan ilmu agama serta pemahamannya kepada masyarakat”, katanya. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasaman Barat, Ramlan TH yang hadir sekaligus mengikuti pembinaan peningkatan manajemen dakwah tingkat kabupaten itu menyampaikan, di tengah perkembangan zaman, kemajuan arus informasi dan sarana telekomkunikasi saat ini, setiap juru dahwa harus mau dan harus melibatkan diri dari perubahan sekaligus perkembangan zaman itu. “Jangan mentang-mentang, peran dan tugas yang dilakukan (diberikan) kepada masyarakat hanya berupa materi dakwah, tapi setiap mubalig, dai atau tokoh agama lain larut akan keadaan yang ada. Padahal, di tengah kemajuan arus informasi dan teknologi saat ini, setiap orang harus tanggap dan terlibat di dalamnya,” katanya. Sebaliknya, tambah Ramlan, jika ada juru dakwah, mubalig atau ustad tidak bias memanfaatkan fasilitas informasi (ilmu pengetahuan) dan teknologi, sama halnya mereka dengan orang-orang yang gagab teknologi (gaptek), sehingga dia akan larut dengan kebiasaan atau tradisi semata. (h/gmz)
berikan pelayana kesehatan yang gratis kepada masyarakat melalui program jaminan kesehatan Askeskin, Jaminan Upaya Kesehatan Daerah (Jausada) dan berbagai program lainnya. “Dari 334.867 penduduk Pasaman Barat dan berada di 11 wilayah kecamatan di kabupaten ini, 16.212 jiwa telah menjadi peserta Askes, 133.386 persen peserta Jamkesmas, 11.500 jiwa telah menjadi peserta Jamkesda, 19.100 jiwa telah menjadi peserta Jausada dan 20.000 jiwa menjadi peserta Jamsostek atau Asabri,” jelasnya. (h/gmz) >> Penata Halaman: Damar Hidayat
FIGURA 21
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJAH 1433 H
Pongki Barata Mendadak Jadi Editor SUDAH beberapa bulan ini penyanyi Pongki Barata (34) memiliki kesibukan baru. Ia menjadi editor untuk situs berita musik yang dibuatnya, yaitu www.kamarmusik.com. Situs yang diharapkan bisa menjadi tempat bagi para artis muik mempromosikan karya mereka. “Awal-awalnya, saya harus
membangun kepercayaan kepada para musisi supaya mengirimkan berita atau siaran persnya. Nah, ada band-band tertentu yang kemudian minta tolong diedit. Mendadak jadi editor,” ungkap suami penyanyi Sophie Navita ini. Setiap hari Pongki menargetkan bisa mengunggah satu
berita. “Sekarang sudah lumayan, ada beberapa kontributor, ada yang khusus menulis musik jazz,” ujar pemilik album Sunrise ini. Meski mengaku menjadi editor dadakan, Pongki ternyata sudah memiliki ilmu jurnalistik yang cukup. Saat masih duduk di bangku S M A B O P K R I 1 Y o gya-
karta, ayah dua anak ini mengikuti kegiatan jurnalistik. Sejak masih bergabung dengan band Jikustik, ia juga membuat sendiri keterangan persnya. “Jadi, saya tahu bagaimana membuat berita yang bisa memberikan informasi kepada orang lain, termasuk konsep
5W 1H. Selain itu, temanteman saya banyak wartawan dan sering berdiskusi,” ujarnya lagi. Pongki mengungkapkan, saat ini situs berita musik yang dikelolanya memang belum menghitung untung ruginya, tetapi dia yakin usahanya itu bisa mendatangkan keuntungan.(h/kcm)
Asmara Kikan Kembali Menggelora SEPERTI tak mau kalah dengan Yuke Sampurna —mantan suaminya yang terang-terangan memadu kasih dengan janda dua anak, Teges Prita Soraya— asmara penyanyi Kikan (36 th) pun kembali menggelora. Hanya saja, mantan vokalis band Coklat yang kini bersolo karir ini, masih merahasiakan jati diri kekasih barunya. “Mau dibilang asmara saya kembali menggelora setelah hampir lima tahun menjanda, ya silahkan. Yang jelas untuk saat ini jati diri sang kekasih baru belum dapat saya mempublikasikan, Masih, terlalu dini,” papar Kikan di Hotel Shangrilla Jakarta Pusat, baru-baru ini. Pelantun single “Serasa” ini menyatakan, setelah gagal mempertahankan mahligai rumahtangganya dengan bassis Dewa 19 hanya bertahan 4 tahun 10 bulan, dirinya harus ekstra hati-hati dalam memilih calon suami barunya. “Bagi saya menikah lagi itu ibadah. Tapi, saya tak mau gelora asmara saya gagal lagi. Jadi, sebelum memutuskan membina hubungan serius menuju ke pelaminan, saya harus mencari dan memilih calon suami yang benar-benar cocok,” tandas Kikan yang menikah resmi dengan Yuke pada 2 Februari 2002 tapi lantas bercerai bulan Desember 2007 itu. Menyinggung dirinya menjadi salah satu dari puluhan artis kenamaan Indonesia sebagai ikon Mface – lantaran dirinya sedang gandrung menggunakan jejaring sosial di internet, janda dua anak kelahiran Jakarta, 9 September 1976 ini mengakuinya. “Belakangan ini saya memang gandrung menggunakan jajaring sosial seperti FB, Twitter hingga Chatting untuk mengetahui respon masyarakat seiring debut solo karir. Ternyata respon penikmat musik terhadap singgel Serasa cukup positif. Dan saya tambah semangat mendukung diluncurkannya Mface di Indonesia atas kerjasama Mface Malaysia, situs artis Indonesia tekemuka Pasbanget.co dan provider Game View asal China, lantaran makin mempermudah para fans artis untuk berkomunikasi dan mengetahui kabar terkini para idolanya sambil bermain game on line,” tandas Kikan. Mface pertama dirilis di Malysia, 21 Desember 2011. Situs jejaring sosial ini, memungkinkan penggunanya berbagi informasi tak hanya format teks, foto, video bahkan dalam PDF, tapi juga bermain game online berpenghargaan lantaran Mface memilki fitur game sosial. “Dengan menggabungkan sistem FB yang sederhana, Twitter dan Chatting, Mface juga telah membuat file sharing dengan User-nya teman dan pengikutnya lebih mudah berkat Grag dan fitur Drop,” jelas Tedy Teow pendiri Mface. (h/atv/*)
AGISTSTRA ARISTYANI
Gadis Tomboy yang Hobi Nge-Band Agiststra Aristyani, gadis kelahiran 16 Agustus 1993 ini tidak pernah menyangka bisa meraih prestasi gemilang di model kontes yang dilaksanakan Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI) yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Inna Muara, Minggu (21/10) lalu. Dua prestasi membagakan ia raih sekaligus, yaitu Best Model APPMI dan Juara 1 Model Kategori Umum Putri. Gadis yang kesehariannya menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini mengungkapkan kegembiraannya. “Awalnya aku ga nyangka bakal menang, apalagi melihat kontestan lain yang dirasa berat buat menang. Mana baju-baju mereka juga bagusbagus, jalannya udah kaya model professional. Aku senang banget bisa nunjukin ke mama kalo aku bisa,”
ungkapnya. Selain kuliah, cewe yang akrab dipanggil Tata ini juga aktif bermain musik alias nge-band. Ia merupakan salah satu vokalis grup band Katrina yang beraliran pop rock. “Saat ngeband, aku sangat terinfluence dengan Paramore, kalo Indonesia aku sangat suka Mulan Jameela,” katanya. Selain itu dia juga sedang aktif mengerjakan film pendek yang berjudul “Rouleet” bersama temanteman kampusnya. “Saat ini penger-
jaan film pendeknya masih vakum, soalnya teman-teman pada sibuk dengan kesibukan masing-masing,” katanya. Tata memulai karirnya di dunia model pada saat Inagurasi di Fakultas Hukum. Pada saat itu ia dipaksa oleh senior dan temantemannya untuk menjadi model di inagurasi. “Pada awalnya aku ga mau, soalnya aku ga yakin bisa jalan layaknya model. Karna salah satu penanggung jawab acara adalah teman dekat aku dan mereka kekurangan anggota untuk acara, untuk membantu dia, aku putuskan untuk ikut,” kisahnya. Setelah inagurasi tersebut, beragam kontes model diikuti dan Tata juga telah meraih prestasi model kontes yang diadakan Suzuki dan mampu meraih prestasi Harapan 2. Selanjutnya Juara 2 untuk Top Model Basko dan Juara 1 untuk
model Yaris di Pekanbaru. Kesehariannya Tata dikenal sebagai gadis tomboy berambut cepak yang ke kampus selalu berpakaian kasual dengan sepatu kets kesayangannya. Ini sangat berbeda dengan tampilannya yang mampu memukau juri saat di panggung. Saat kontes berlangsung, ia memperagakan desain dari perancang “Berry Mirsa” dari Payakumbuh. Adapun konsep dari baju dengan tema cocktail dress” dengan rok balon asimetris yang mengkombinasikan dua warna yakni maroon dan hitam. “Drapping pada bagian lengan dan siluet bunga merah berpayet pada bagian depan dengan konsep garis asimetris yang memberikan kesan elegan pada si pemakai. Untuk make up, Tata sangat cocok menggunakan tema smooky eyes dan rambut yang disanggul finger,” jelas Berry. (h/cw-dra)
Bulan Madu, Vino & Marsha Timothy Pilih Umrah
Kate Middleton, Gadis Bond yang Sempurna KATE Middleton, Duchess Of Cambridge terpilih menjadi gadis Bond yang sempurna. Kate menyisihkan, Rihanna, Beyonce, Cheryl Cole dan Kim Kardashian. Mengutip femalefirst, Sabtu (20/10), istri Pangeran William ini unggul dalam persaingan dengan bintang pop Rihanna dan Beyonce, berdasarkan jajak pendapat soal perempuan ideal untuk f i l m James Bond. Sedangkan, Kim Kardashian dan Cheryl Cole melengkapi lima besar dalam surveiMenKind.co.uk sebuah website gadget. Seorang juru bicara MenKind mengatakan, “Kami terkejut Kate Middleton wanita Inggris yang paling ingin cocok untuk menjadi gadi Bond yang sempurna.” Jajak pendapat ini dilakukan merayakan rilis film Bond terbaru Skyfall, pada akhir Oktober 2012 mendatang. (h/inl)
SETELAH resmi menjadi suami istri, Sabtu, 20 Oktober kemarin, pasangan Marsha Timothy dan Vino G Bastian berencana untuk berbulan madu. Jika pasangan lain memilih berbulan madu ke Eropa atau tempat romantis lainnya, Vino dan Marsha justru berbeda. Pengantin baru ini berencana untuk menjalani ibadah umrah bersama ke Tanah Suci. Diakui Vino, banyak tawaran menarik dari para sahabat untuk perjalanan bulan madu mereka. Akan tetapi, mereka tidak langsung menerima tawaran menggiurkan tersebut. Pasangan ini telah mantap dengan pilihan mereka. “Soal bulan madu banyak banget yang nawarin. Tapi kalau ada rejeki, paling pertama kita mau umrah lebih dulu,” kata Vino saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Marsha sendiri mengakui dirinya memutuskan berpindah keyakinan bukan karena pernikahannya dengan Vino. Ia memilih untuk menjadi mualaf sesuai keputusannya sendiri. “Sekali lagi saya (pindah agama) bukan mengikuti Vino, bukan karena siapa-siapa. Itu (agama)
kan urusan pribadi, urusan saya dengan Tuhan. Itu urusan dari hati, dan (rasanya) menjadi mualaf itu sulit untuk dijelaskan”, ujar Marsha. Pasangan ini mengucapkan janji
sehidup semati sebagai suami istri dalam prosesi sederhana. Keduanya mempersiapkan sendiri pernikahan mereka. Seperangkat alat shalat menjadi mas kawin Vino untuk Marsha. (h/vvn)
YODA ‘IDOL’
Mimpi Sepanggung dengan Guns N’ Roses KONSER Guns N’ Roses di Indonesia disambut antusias Yoda ‘Idol’. Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mimpi tampil sepanggung. “Sesuatu yang sangat luar biasa banget. Kalau misalnnya hari itu ada jadwal pokoknya aku akan cancel, jika bisa tampil dengan mereka,” katanya usai menerima hadiah asuransi Rp1 milliar di RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (19/10). Pria bernama lengkap Prattyoda Bhayangkara imi mengaku sangat mengagumi aksi panggung dan penampilan Guns N’ Roses. “Aksi panggungnya, lightingnya, Gitarisnnya, drummernya, gimmic jadi satu itu keren banget,” urainya. Sebagai pecinta musik rock, Yoda sudah jauh-jauh hari memesan tiket konser Guns N’ Roses yang dijadwalkan akan mengelar konser pada 15 Desember 2012. “Pengen banget nonton secara langsung, karena selama ini aku belum pernah. Walaupun formatnya nggak kayak dulu lagi, ya mereka tetap mereka,” paparnya. (h/inl) >> Editor : Nova Anggraini
>> Penata Halaman: Irvand
22
KABUPATEN SOLOK
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH1433 H
Aloe jo Patuik
Warga Diminta Jemput e-KTP SOLOK, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Solok, mengimbau warga yang sudah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) agar segera menjemput ke kantor camat masing-masing. “Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengambil E-KTP, padahal bagi masyarakat yang sudah rekam data sudah bisa mengambilnya ke kantor camat,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok Deddy Permana di Arosuka, Kamis (18/9). Menurut dia, saat ini baru 42 persen masyarakat yang telah menjemput E-KTP atau sekitar 63.421 lembar dari total perekaman data 224.963 ribu. “Sebelumnya kita telah menargetkan untuk menyalurkan E-KTP tersebut kepada masyaraka bisa dirampungkan akhir Oktober 2012, karena tidak memungkinkan kita akan memperpanjang waktunya sampai November,” katanya. Dia menjelaskan, untuk pengambilan E-KTP harus pihak yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain kerena sebelumnya akan dilakukan sidik jari. “Kita telah berupaya untuk
melakukan sosialisasi melalui camat, wali nagari (kepala desa adat), namun berkemungkinan masyarakat itu ada yang sibuk atau belum membutuhkan,” katanya. Dia menjelaskan, lambannya penyaluran E-KTP ini disinyalir sebagian masyarakat tengah sibuk bekerja, sehingga belum ada waktu untuk datang ke kantor camat, atau ada yang sedang di rantau, dan sebagian berkemungkinan juga karena belum membutuhkan. “Kita yakin nantinya juga akan dijemput warga, karena KTP ini sangat dibutuhkan bagi setiap individu,” ujarnya. Dia menyatakan, penyaluran perdana E-KTP di kabupaten itu sudah dimulai semenjak 25 Agustus setelah melakukan rekam data dan dicetak. “Kita telah merampungkan rekam data pada April 2011 dengan capaian yang cukup memuaskan yaitu 100,9 persen dari target yang ditetapkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya. (h/hms)
SEBNYAK 14 warga belajar PKBM Pelita Hati Batu Bajanjang Lb.Jaya Minggu ( 21, Okt ) mengikuti Uji Kompetensi Tata Busana. ALMITO
BUPATI Solok Syamsu Rahim, ikut menanam pohon untuk penghijauan di Nagari Sirukam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-60.
HUMAS
HKGB, Nagari Sirukam Dihijaukan SOLOK, HALUAN — Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-60, Ketua Bhayangkari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Ny. Elok Indah Pramugari melaksanakan program penghijauan dengan melakukan penanaman pohon di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. “Pada hakikatnya kita sangat bersyukur bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan wujud kita secara bersama. Untuk itu marilah kita selalu peduli serta menjaga dan mencintai tanaman tersebut,” kata Istri Kapolda Sumbar itu. Menurutnya Ny. Elok Indah Pramugari, penanaman ini untuk membantu anak yatim piatu dan merupakan kegiatan sosial. Kita semua
berharap tanah yang akan ditanami pohon, nantinya bisa menghasilkan dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar. Jangan hanya sekedar menanam saja, tapi cintailah tanaman tersebut. Dalam kesempatan itu Bupati Solok Drs. H. Syamsu Rahim menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, ia mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kapolda beserta rombongan atas terselengaranya kegiatan penanaman pohon ini di Kabupaten Solok. “Besar harapan kita dengan adanya kegiatan ini hendaknya kita bertekad untuk melaksanakan penanaman pohon pada lahan-lahan
kosong. Dengan demikian kita telah turut serta mensukseskan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat.” kata Syamsu Rahim. Namun yang lebih penting lagi menurutnya, kita harus peduli terhadap kelestarian lingkungan disekitar kita. Dengan semakin banyak pohon yang kita tanam, maka ketersedian air demi kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama juga makin bertambah, sehingga secara signifikan lahan-lahan kritis yang ada juga akan semakin berkurang. Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir. H. Rusdi Rustam, MM, sangat berharap sekali kepada masyarakat setempat untuk dapat merawat serta menjaga pohon yang telah ditanam, dengan
baik. Dijelaskannya, luas lahan secara keseluruhan di Kecamatan Payuang Sekaki lebih kurang 231.000 hektar. Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan selalu mengupayakan program penanaman pohon seperti melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang pada saat ini kita telah menerima bantuan 5 juta bibit, terhitung sejak tahun 2010. Rusdi Rustam menambahkan, pada tahun 2012 Kabupaten Solok telah mendapat bantuan dana dari Kementrian Kehutanan untuk membantu kelompok tani sampai ke tingkat Jorong sebesar Rp. 50 juta. “Kita berharap dana bantuan tersebut dapat dipergunakan oleh kelompok tani dengan sebaik-baiknya,” harap Rusdi Rustam. (h/hms)
Solok Butuh Mediator Penanggulangan Masalah Sosial SOLOK, HALUAN — Masyarakat Kabupaten Solok, saat ini sangat membutuhkan mediator yang mampu bersinergi dengan pemerintah, dan berperan sebagai perpanjangan tangan guna melakukan pendataan dalam rangka penanggulangan permasalahan sosial. Sehingga ke depannya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok memiliki data base yang valid terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Solok. Hal itu dikatakan Bupati Solok Drs. H. Syamsu Rahim diwakili oleh Kepala Dinas Sosnakertrans Ir. Taufik Ramadan, MM, ketika membuka secara resmi acara sosialisasi pelayanan masalah sosial bagi petugas pelayanan sosial dan pemuka masyarakat di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka. “Untuk itu, diharapkan
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) untuk mampu memfasilitasi dan menanganani permasalahan sosial di nagarinya masing-masing,” kata Taufik Ramadhan. Dikatakannya, dengan meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan sosial Pemkab Solok menghimbau supaya semua elemen yang terkabung kedalam pekerja sosial untuk selalu bergandengan tangan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat Kabupaten Solok, khususnya. Menurut Taufik Ramadhan, pertemuan ini hendaknya dapat melahirkan beberapa keputusan kedalam bentuk program kerja yang dapat diterapkan ditengahtengah masyarakat. Selain itu Pemkab Solok juga menghimbau pada pada PSM, TKSK
DIREKTUR Operasional Indonesia Bagian Barat PT Tirta Investama (Danone Aqua) Bernas Istiqlal bersama Bupati Solok usai penanaman perdana pohon pelindung di kawasan pabrik Aqua Kayu Aro. HUMAS SOLOK, HALUAN — Direktur Operasional Indonesia Bagian Barat PT Tirta Investama (Danone Aqua) Bernas Istiqlal menyatakan kehadiran pabrik Aqua di Kabupaten Solok, selain untuk bisnis juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum berkualitas dan sehat. “Aqua hadir di Solok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum yang sehat. Karena dari hari ke hari kebutuhan masyarakat sema-
kin meningkat,” katanya di Arosuka usai penanaman perdana pohon pelindung di kawasan pabrik Aqua Kayu Aro, Kamis. Menurut dia, kehadiran Aqua di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Solok senantiasa memperhatikan faktor lingkungan. Dimulai dari proses pengambilan air dari tanah yang dalam dan tidak berhubungan dengan air permukaan. “Air yang biasanya digunakan masyarakat untuk meme-
dan pemuka masyarakat untuk bekerja keras, terutama menanggulangi keluarga fakir miskin, penyandang cacat, wanita yang menjadi korban tindakan kekerasan. Sementara itu, Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Ny. Erlinda Syamsu Rahim mengatakan, permasalahan sosial yang berkembang pada saat ini, seperti narkoba dan HIV AIDS, anak terlantar, pelecehan seksual, dan keluarga hidup dalam rumah tidak layak huni, lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapati masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebutlah menurut Hj. Erlinda, LKKS terpanggil untuk mengadakan kegiatan sosialisasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ia berharap dengan adanya sosialisasi
ini masyarakat yang terhimpun kedalam kegiatan sosial, bisa menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menangani masalah di tengah-tengah masyarakat. Didampingi Taufik Ramadhan, Hj. Erlinda Syamsu Rahim, pada kesempatan tersebut, menyerahkan bantuan kepada beberapa orang masyarakat yang menyandang permasalahan sosial di Kabupaten Solok, sebagai salah satu bentuk kepedulian LKKS terhadap mereka. “Mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan ini, setidaknya dapat sedikit meringankan beban para penyandang masalah sosial di Kabupaten Solok. Terutama sekali bagi penderita penyakit menahun, dapat digunakan untuk bantuan biaya berobat di rumah sakit” ucap Hj. Erlinda Syamsu Rahim. (h/hms)
RSUD Kabupaten Solok di di Kayu Aro kini sarana dan prasarananya terus ditingkatkan,namun perlu diiringi dengan peningkatan pelayanan. ALMITO
Aqua Kini Hadir di Solok
Budidaya Bunga Krisan, Tingkatkan Ekonomi Warga
nuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi, irigasi, adalah air permukaan, sedangkan Aqua tidak mengganggu itu,” ujarnya. Dalam menentukan sumber air, Aqua telah menjalankan proses penelitian sekitar satu tahun untuk menguji kandungan mineral pada air yang akan digunakan. Dengan demikian air yang digunakan mengandung mineral seimbang yang dibutuhkan tubuh manusia. Proses ini melibatkan para ahli hidrogeologi dan harus memenuhi kriteria yang ketat serta melewati beberapa tahapan proses seleksi. Dalam hal ini air yang dimanfaatkan selalu diuji dan dipantau sehingga volumenya sesuai dengan sistem alam dalam mengeluarkan air. “Soal lingkungan, kebersihan, dan kesehatan kita
SOLOK, HALUAN — Pembudidayaan bunga krisan di Kabupaten Solok, terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah itu, kata Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Miharka Maria. Sejak tahun 2009, budi daya bunga krisan terus berkembang, bahkan saat ini sudah ada sekitar satu hektare lahan untuk pembudidayaan bunga tersebut, kata Miharka Maria di Arosuka, Sumbar, Senin. Menurut dia, pembudidayaan bunga krisan di daerah itu dimulai pada tahun 2007, namun pada awalnya belum berkembang karena petani yang mengelolanya belum mengetahui tata cara untuk pengembangannya. “Namun karena keuletan petani pada tahun 2009 budi daya bunga krisan mengalami perkembangan, terutama di dua nagari (desa adat), yaitu Aia Batumbuak, dan Batang Barus Kecamatan Gunung Talang,” katanya. Dia menambahkan, saat ini pengelolaan
prioritaskan dalam menjalankan bisnis ini,” ujarnya. Lebih lanjut Bernas menyampaikan, untuk pembangunan pabrik di Kabupaten Solok pihaknya membangun pada lahan seluas 9,23 hektare dan ditargetkan pada 2013 sudah beroperasi. “Saat ini kita sedang melakukan proses pembangunan pabrik yang bekerja sama dengan rekanan kontraktor,” katanya. Dia menyatakan, jika pabrik sudah beroperasi pihak manajemen akan memprioritaskan putra daerah setempat untuk direkrut menjadi karyawan. “Bagi yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kita prioritaskan, artinya jika ada putra daerah yang memenuhi kualifikasi akan kita dahulukan penerimaannya,” katanya. (h/hms)
bunga krisan tersebut dilakukan oleh empat kelompok tani dengan jumlah anggota antara 15 sampai sekitar 60 orang per kelompok. “Kami akan terus berupaya mendorong masyarakat agar pengembangan bunga krisan ini terus ditingkatkan, sehingga banyak petani yang bisa terlibat,” katanya. Dia menyatakan, saat ini petani tersebut telah mengembangkan dua jenis, yaitu Krisan Pot dan Krisan Potong dengan total 48 warna. “Untuk jenis Krisan, kami sudah meiliki 30 warna, dan Krisan Potong 18 warna, dan ke depannya akan terus dikembangkan sehingga lebih banyak lagi warnanya” katanya. Sementara untuk pemasarannya, imbuh Maria, adalah ke kabupaten/kota di Sumbar seperti Padang Panjang, Padang, Bukittinggi dan Provinsi Riau dengan kisaran harga Rp10 hingga Rp12 ribu setiap batang. “Dari penjualan tersebut setidaknya bisa memperoleh keuntungan Rp15 juta - Rp20 juta dalam satu bulan bagi setiap kelompok,” katanya. (h/hms)
>> Editor : Atviartni
>> Penata Halaman: Irvand
RIAU DAN KEPRI 23
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
LINGKAR
DPRD Lingga Tambah 5 Kursi LINGGA, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga akan menambah jumlah kursi di DPRD Lingga sebanyak lima kursi. Jika selama ini kursi di DPRD Lingga berjumlah 20 kursi, pada pemilu legislatif mendatang akan menjadi 25 kursi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga Agussyuriawan mengatakan penambahan tersebut merujuk pada Data Agregat Kependudukan (DAK) tahun 2012 Kabupaten Lingga yang menyebutkan bahwa jumlah pendudukan Kabupaten Lingga mencapai 100 ribu jiwa lebih. “Jumlah tersebut berdasarkan hasil catatan Disdukcapil. Dan berdasarkan UU Pemilu No 8 tahun 2011 bahwa daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 100.00 jiwa harus ada penambahan kursi di DPRD,” katanya saat sosialisasi tahapan Pemilu legislatif tahun 2014 di ruang pertemuan penginapan Lingga Pesona, kemarin. Sementara itu, untuk jumlah daerah pemilihan (dapil), kata dia, akan dibagi menjadi tiga dapil. Dapil I meliputi Lingga dan Lingga Utara sebanyak 8 kursi, Dapil II meliputi Singkep dan Singkep Barat sebanyak 12 kursi dan Dpil III meliputi kawasan Senayang sebanyak 5 kursi. Ia mengatakan, peluang penambahan kursi di DPRD Lingga itu masih 50-50 persen. Karena penetapannya masih tergantung di Pusat. Tapi yang jelas, penambahan tersebut tetap akan dilaporkan ke KPU Provinsi dan pusat. Ditanya mengenai partai politik, Agussyuriawan mengatakan, saat ini parpol yang sudah diverifikasi sebanyak 22 parpol. Pada 26 Oktober 2012 nanti timnya akan melakukan verifikasi faktual terhadap 22 parpol tersebut. Ketua DPC partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lingga H Ambo T Syamsirwan, mendukung penambahan 5 kursi di DPRD Lingga tersebut. “Artinya penambahan tersebut positif,itulah kursi yang akan diperebutkan,” ungkapnya. Senada dengan H Ambo, Ketua DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Lingga Rudi Purwonugroho, mensupport penambahan tersebut. “Ya tentu. Kita mensupport. Karena ada penambahan penampung aspirasi dari Senayang yang selama ini terkesan di Anak Tirikan,” tambahnya. Kedepan, kata Rudi, perlu ada sosok anggota dewan yang betul-betul memperhatikan aspirasi warga Senayang. Itu bukan berarti Senayang selama ini dianak tirikan. (h/hk)
PUNGLI KTP ELEKTRONIK
Warga Mengadu ke Dewan ANGKUTAN LAUT — Fa’i (60) merupakan pengojek sampan Appolo yang telah puluhan tahun menggeluti pekerjaaanya tersebut, Minggu (21/10). Fa’i membrikan jasa mengantar penumpang dari Tanjungpinang dengan tujuan ke Senggarang atau ke Kampung Bugis dan begitu juga sebaliknya.
PERBAIKAN JALAN NASIONAL
BATAM, HALUAN — Lurah Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Hermanto dan Ketua RT01 M Haris diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga, untuk perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) senilai Rp8-20 juta.
Hal ini terungkap, setelah 10 orang perwakilan Pulau Terong mengadu kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nuryanto dan Ketua komisi II, Yudi Kurnain di Gedung DPRD, Senin (22/10). Selain mengadu ke anggota dewan, warga Pulau Terong juga berencana melaporkan kasus dugaan pungli ini ke Polresta Barelang. Warga meminta agar kasus ini diproses secara hukum. Mantan Kepala Desa Pulau Terong, Usman HK Yasin mengatakan, pungli yang dilakukan Lurah Pulau Terong bersama ketua RT01 ini, dengan dalih operasional petugas perekaman e-KTP. “Per warga dikenakan Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Ada 800-1.000 warga yang dimintai uang,” kata Usman Yasin kepada wartawan di gedung DPRD. investasi di kota Dumai agar Praktek pungli ini sangat disayangkan oleh visi misi daerah kota Pengan- Ketua Komisi I, Nuryanto alias Cak Nur. tin (Pelabuhan, Perdagangan, Sebab, sangat jelas dalam Surat Edaran Tourism dan Industri) yang Mendagri, Gamawan Fauzi, Nomor 471.13/ Berseri (Bersih, semarak, 5266/SJ, bahwa dalam perekaman data e-KTP, rukun dan indah) bisa justru tidak dikenakan biaya, apalagi dengan diwujudkan. dalih dana operasional. Kondisi infrastruktur yang “Dari Pusat sendiri melarang untuk dipungut baik, menurutnya, dapat biaya. Karena sudah ada anggaran dari APBN mendorong percepatan pertum- maupun APBD untuk perekaman data e-KTP buhan ekonomi dikota Dumai. ini. Kita minta agar kasus ini diproses secara Sebaliknya, kondisi infra- hukum,” tegas Nuryanto. struktur yang rusak dapat Firdaus Usman, salah seorang warga memicu laju inflasi serta mengatakan, kasus pungli yang terjadi di Pulau menekan angka pertumbuhan Terong ini sesungguhnya telah dilaporkan ekonomi dikota Dumai. kepada Walikota dan Wakil Walikota Batam. Oleh sebab itu, masya- Oleh Wakil Walikota, Rudi, kata Firdaus, telah rakat diharapkan mendukung memerintahkan kepada Camat Belakang Pemerintah agar seluruh Padang untuk meminta Lurah bersangkutan program pembangunan kota agar mengembalikan uang warga. “Tapi sampai Dumai berjalan dengan baik. saat ini, belum juga dikembalikan oleh (h/hr) Lurahnya,” kata Firdaus. (h/hk)
Kementerian PU Kucurkan Rp100 M DUMAI, HALUAN — Komitmen Pemerintah Kota Dumai meningkatkan status infrastruktur jalan nasional di kota Dumai akhirnya terjawab. Walikota H Khairul Anwar menyebutkan, perbaikan jalan nasional mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI. Walikota mengatakan, Kementerian PU tahun ini akan mengucurkan dana sebanyak Rp 100 miliar untuk peningkatan status Jalan Soekarno–Hatta di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. “Dana sebanyak itu akan digunakan untuk memperbaiki jalan Soekarno–Hatta sepanjang 15 kilometer yang kondi-
sinya saat ini sangat memprihatinkan. Insya Allah proyek peningkatan status jalan ini akan dikerjakan tahun ini juga dengan sistem rigid pavement,” terang Wako, Senin (22/10). Menurutnya, dana peningkatan status jalan Soekarno– Hatta ini merupakan kucuran dana diluar bantuan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dialokasikan sebanyak Rp350 miliar. Dana MP3EI tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jalan Dumai–Pelintung, Dumai-Basilam Baru, dan Pembangunan Jalan Simpang Batang-Lubuk Gaung
yang juga sudah mulai dikerjakan tahun ini. “Percepatan pembangunan infrastruktur di kota Dumai harus terus dilakukan sebagai modal utama merangsang peningkatan Investasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah,” ungkapnya. Dukungan infrastruktur jalan yang baik dibutuhkan untuk mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi di kota Dumai. Sebab, infrastruktur yang baik sebagai salah satu modal penting yang harus dipenuhi untuk mendukung kelancaran dunia usaha. Selain itu, infrastruktur yang baik merupakan modal utama untuk meningkatkan
>> Editor : Rudi Antono
>> Penata Halaman : Syahrizal
24 PENDIDIKAN Siswa Butuh Pendidikan Bencana PADANG, HALUAN — Prof. John Mc Closkey ahli Geofisik dari Ulster University dan Emma Visman dari King’s College of London melakukan kunjungan singkat ke Kota Padang pada Sabtu (20/8). Pada kesempatan tersebut mereka menyempatkan diri untuk menampung saran dari komponen sekolah di SMAN 1 Padang dan kelompok siaga bencana masyarakat (KSB) Belanti. Siswa menyatakan, mereka butuh pendidikan mengenai pengurangan risiko bencana. Kunjungan yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober ini difasilitasi oleh Komunitas Siaga Tsunami (Kogami). Tim diterima oleh Kepala SMAN 1 Padang, Suardi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh majelis guru, siswa, lurah dan staf Kecamatan Padang Utara. Dalam kesempatan ini, John McCloskey menerangkan bahwa tim peneliti dari beberapa kelompok kajian telah meneliti selama lebih dari 10 tahun mengenai tegangan yang terjadi pada zona subduksi di sebelah barat pulau Sumatera. Melalui kemampuan ilmu dan teknologi, para ahli dapat memperkirakan area mana yang sedang mengalami tekanan yang sangat tinggi untuk melepaskan energi. Walaupun banyak ketidakpastian dalam ilmu pengetahuan atau perbedaan hasil kajian oleh para ahli mengenai hal-hal yang detail. Satu hal yang tercapai kesepakatan adalah bahwa lempeng Indo Australia dan Eurasia berada dalam keadaan “terkunci” hingga suatu saat ada akumulasi energi yang siap dilepaskan. Jika ini terjadi, maka sangat besar kemungkinan gempa besar terjadi dan memicu tsunami. Tapi kapan waktu pastinya, tak seorang ahli pun mampu meramalkan. Bisa bulan ini, tahun depan atau beberapa puluh tahun ke depan. John mengatakan tidak penting mengetahui kapan terjadinya, tapi apa yang bisa dilakukan dari sekarang untuk menyiapkan diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan termasuk lingkungan sekolah. John dan Emma juga menerangkan bahwa mereka butuh masukan ataupun input apa yang bisa dilakukan oleh ilmuwan untuk membantu masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, termasuk sekolah. Selain itu, John menerangkan hasil diskusi ini akan dibawa pada pertemuan setingkat menteri skala Asia (Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction/AMCDRR) di Yogyakarta. Keinginan ini langsung ditangkap melalui diskusi yang hangat. Situasi mengharukan terjadi ketika siswa SMAN 1 bernama Nikmatullah titip pesan kepada Prof. John McCloskey “Jika pada pertemuan di Yogya nanti, anda bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, tolong sampaikan kami butuh pendidikan mengenai pengurangan risiko bencana,” katanya. Suara hati ini pastilah mewakili suara seluruh hati siswa di Sumatera Barat yang sekolahnya dan tempat tinggalnya berada di daerah rawan bencana.Menjawab harapan siswa tersebut, Patra Rina Dewi menyatakan bahwa Kogami sedang memperjuangkan terwujdunya kurikulum siaga bencana sekolah di Kota Padang melalui dialog dengan Kepala Dinas Pendidikan, Komisi IV DPRD dan Walikota Padang. Semoga harapan siswa ini segera didengar oleh pemerintah dan segera bisa diwujudkan.(h/cw-dra)
SELASA, 23 OKTOBER 2012 M 7 DZULHIJJAH 1433 H
Jumlah Sekolah Swasta Kalahkan Sekolah Negeri PADANG, HALUAN — Adanya sekolah swasta yang ada di Kota Padang sangatlah membantu sebagai penyelenggara pendidikan di kota ini. Jumlahnya pun mengalahkan jumlah sekolah negeri.
BERMAIN BINATANG — Dua siswa SD Angkasa Tabing Padang asyik bermain dengan umang-umang — sejenis ketam kecil yang biasa hidup di laut— saat jam istirahat sekolah, Senin (22/10). Memelihara binatang memberikan banyak manfaat bagi anak karena dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak, belajar empati, belajar tanggung jawab dan membantu menghilangkan stres. PARWIS
PTS Kesulitan Sediakan Dosen Berkualitas PEKANBARU, HALUAN -Pengamat perguruan tinggi dari Universitas Andalas, Prof Dr Elfindri, menilai banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia kesulitan menyediakan dosen berkualitas. “Kesulitan tersebut muncul lebih akibat sebagian besar PTS juga pada umumnya menghadapi persoalan keuangan,” katanya di Pekanbaru, Minggu (21/10). Ia mengatakan itu terkait keberadaan PTS di Indonesia yang sangat beragam, baik dari distribusi beroperasinya, kinerja perkembangannya, maupun pengelolaan jurusan yang tersedia. Menurut dia, sebagian kecil yang berada di Jakarta justru telah berkembang dan menyaingi PT negeri yang sudah berumur setengah abad lebih. Tetapi, jumlah PTS berkualitas itu hanya sedikit, sementara ribuan PTS lainnya hidup Senin-Kamis, tetapi masih tetap berjuang menyediakan pelayanan kepada anakanak bangsa. “Dari sekian faktor yang membelit PTS, maka yang paling utama adalah persoalan ketersediaan dosen yang bermutu,” katanya. Menurut dia, pemerintah mengharuskan perguruan tinggi memiliki dosen yang berkualifikasi pendidikan minimum S-2. Sebuah jurusan minimal memiliki enam dosen. Akan tetapi, ketika pendirian legalitas awal, maka ketersediaan dosen dipenuhi dengan berbagai cara, dan pada akhirnya keberadaan dosen di PTS menjadi persoalan krusial. “Negara diakui memang tidak
menyediakan dosen untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta,” kata Guru Besar Ekonomi SDM Unand itu. Sedangkan dilema dihadapi PTS ketika jumlah mahasiswa tiap tahun dapat mendaftar pada masingmasing jurusan minimum 40 orang, maka jurusan hanya mampu membayar dosen jauh di bawah dari ketentuan upah minimum. Sementara itu, dosen di PTS yang dinyatakan dosen tetap, kebanyakan tidak memiliki kepastian penghasilan mereka. Bagi yang punya performa baik, maka berangsur-angsur dosen yang sudah mengabdi di yayasan mendaftar menjadi pegawai negeri, atau pada tempat lain. Kemudian untuk penggantinya sulit memperoleh dosen yang lebih baik sehingga dipastikan dosen di PTS banyak yang menggunakan pegawai negeri lokal yang menyambi dengan sisa waktu. “Sebaliknya Kebijakan pemerintah kini menegerikan PTS baik menjadi PTN justru kontraproduktif. Seiring dalam perjalanan waktu, justru semakin maju negara semakin berkurang peranan pemerintah,” katanya. PTS sedemikian banyak justru memerlukan aturan agar lebih semakin bergengsi di kemudian hari. Menurut dia, jika dalam satu jurusan mesti tersedia dosen 6 dosen tetap, maka setengahnya dapat disediakan oleh negara, artinya dosen pegawai negeri yang ditempatkan pada PTS. Untuk mengakomodasi ini melalui direktorat pendidikan
tinggi, penyediaan dosen untuk PTS dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana beasiswa unggulan (BU) yang diprogramkan kini. “Dalam lima tahun ke depan, diperkirakan akan dapat dikirim sebanyak 15.000 orang dosen untuk menyelesaikan pendidikan lanjutan S-2 dan S-3. Penempatan dosen setelah itu di PTS akan memperbaiki mutu PTS,” katanya. Kedua adalah mengembangkan penggabungan PTS yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, misalnya tidak terakreditasi, maka dalam dua tahun ke depan misalnya dapat dipersiapkan penggabungan dengan jurusan yang sama yang sudah terakreditasi dengan hasil yang memuaskan. Jurusan yang sama di PTN wilayah dapat dijadikan tempat amalgamasi jurusan di PTS yang tidak maksimal. Ketiga, mengarahkan penekanan karakter pendidikan yang diselesaikan oleh pendidikan swasta, dengan lebih fokus kepada memenuhi ketersediaan tenaga terampil untuk mendukung proses pembangunan di daerah. “Karenanya, reorientasi pendidikan tinggi swasta sebaiknya lebih memenuhi ranah psikomotorik dan pembentukan kepribadian, ketimbang fokus ditujukan kepada penyediaan tenaga ilmuan, atau pemikir,” katanya. Sedangkan keberadaan 12 Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) sebaiknya memperoleh dukungan tenaga ahli dalam memberikan fungsi kontrol dan pengembangannya, tambahnya. (h/ans)
Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang Muslim menyebutkan, pemerintah memberikan kesempatan untuh tumbuh dan berkembang bagi swasta sebagai penyelenggara pendidikan. “Pendidikan itu tidak hanya tangung jawab pemerintah saja, namun swasta juga berperan. Jika tidak ada swasta, sekolah negeri tidak akan mampu menampung siswa yang ingin bersekolah,” katanya, Sabtu (20/10) seusai menghadiri pembukaan five languange festival di SMAN 2 Padang. . Berdasarkan data dari Disdik Kota Padang, jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Saat ini terdapat 416 SD negeri dan swasta di Kota Padang, 270 TK swasta dan 4 TK negeri. Sedangkan untuk SMP terdapat 37 SMP negeri dan 46 SMP swasta. Untuk SMA, terdapat 16 SMA negeri dan 31 SMA swasta. Untuk SMK, terdapat 10 SMK negeri dan 29 SMA swasta. Begitu juga dengan jumlah guru PNS sebanyak 8.521 orang dan 5.890 orang guru non PNS. Muslim juga mengatakan,
pemerintah sendiri turut membantu peningkatan kualitas sekolah swasta. “Seperti penambahan ruang kelas baru (RKB), guru, dan lainnya,” jelasnya. Sekolah swasta sendiri muncul, karena sekolah negeri tidak mampu menampung jumlah siswa yang ingin bersekolah di sekolah negeri. Untuk sekolah swasta ini pun, tetap berada dalam pengawasan pemerintah, katanya, seperti adanya pungutan yang dilakukan swasta, semuanya berada dalam pengawasan Disdik. Jika ada sekolah melanggar, tetap diberikan sanksi. “Namun sebelumnya kita lihat dulu, apa permasalahan sekolah tersebut sehingga melanggar aturan, seperti tidak mengetahui informasi aturan,” katanya. Sedangkan bagi sekolah yang tidak memiliki standar yang sesuai, seperti kondisi sekolah yang seperti ruko, menurut Muslim, akan “gulung tikar” sendiri. Karena, sekolah sendiri harus memiliki izin pendirian sekolah dan akreditas sekolah, untuk bisa terus bertahan. (h/cw-eni)
AFDAL YUSRA
Generasi Muda Penyuka Randai PADANG, HALUAN — Afdal Yusra, siswa SMKN 6 Padang ini sangat menyukai pertunjukan randai. Maklumlah, ayahnya juga seorang pelatih randai. Selain menyukai, Afdal juga pernah menjadi bagian dari pertunjukan tersebut. Dirinya seringkali berperan AFDAL sebagai penyamun dalam berbagai pertunjukan randai yang dibawakan sampai ke luar kota, seperti Bukittinggi, Payakumbuh, dan lainnya. Salah satu pertunjukan randai yang sudah dibawakannya berjudul sasek aia. Namun saat ini, menurut Afdal, dirinya tidak lagi berkecimpung di dunia tersebut karena lebih fokus pada kegiatan belajar di sekolah. Sekarang
>> Editor : Nova Anggraini
dirinya sudah berada di kelas 3 SMA. Setelah tamat nanti, berencana melanjutkan kuliah sambil bekerja. “Saya ingin membahagiakan orangtua dan tidak ingin menyusahkan orangtua,” katanya. Secara akademik, Afdal selalu menjadi peringkat pertama sejak SMK. Namun YUSRA sewaktu MTsN hanya masuk dalam peringkat 10 besar. Jurusan yang diambilnya di SMK ini adalah jurusan teknik komputer jaringan (TKJ). Prestasi akademik lainnya adalah peserta lomba olimpiade matematika tingkat Sumbar dan Harapan II lomba matematika yang diadakan Pasiad Turki. Di bidang non akademik juara III lomba silat tingkat Sumbar, dan lainnya. (h/cw-eni)
>> Penata Halaman : Damar Hidayat