6 minute read
LEGISLATIF
from binder28feb23
Anggota Komisi E DPRD Jatim Asal Fraksi PPP Gelar Sarasehan Politik Inklusi
Situbondo, Bhirawa
Advertisement
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Hj Zeiniye S.Ag menggelar kegiatan sarasehan politik inklusi, kemarin. Kegiatan tersebut merangkul jajaran
PPDIS Situbondo di wisma Rengganis pasir putih kecamatan Bungatan Situbondo.
Pemilihan materi difabel ini sangat bagus untuk di diskusikan, namun harus di eksekusi dalam hal penguatan sesuai dengan kapasitas.
Menurut Hj Zeiniye, seminar politik inklusi mengambil tema
Saatnya Difabel Berperan di Legislatif ” yang berlangsung di Gedung Serba Guna Wisata Bahari Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dengan dihadiri kalangan difabel yang mewakili beberapa Kecamatan di Kabupaten Situbondo.
Hj Zeiniye mengatakan, penguatan peran politik disabilitas sangat penting, ini karena semua orang dengan kondisi fisik dan mental apapun dilindungi hakhaknya oleh Negara dari semua aspek, baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum sebagaimana diatur dalam amandemen UU Pasal 28 huruf I dan H termasuk di dalam UU Pemilu.
“Ya semua warga negara berhak memilih dan di pilih tanpa adanya diskriminasi termasuk sebagai penyelenggara Pemilu. Bagi pejabat pemerintah seharusnya bisa lebih terbuka untuk melibatkan rekan disabilitas diberbagai lini. Ini sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh rekan disabilitas,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo era tahun 2014-2019 itu.
Hj Zeiniye kembali menuturkan, semua pihak diminta tidak memandang rendah atau memandang sebelah mata atas keberadaan kalangan disabilitas. “Ya kami sangat berharap jangan sampai masyarakat itu memandang tidak sama kepada rekan-rekan kalangan disabilitas. Sebab, banyak kemampuan terpendam yang dimiliki rekan-rekan disablitas yang belum tentu di miliki masyarakat normal pada umumnya,” ungkap wanita yang kini menjabat Pembina PC Fatayat NU Kabupaten Situbondo itu.
Hj Zeiniye menegaskan, dengan adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan serius dalam mendampingi rekan kalangan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS).
Ini, sambung Hj Zeiniye, sudah ada payung hukum di dalam Perda
Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Disa- bilitas yang diperkuat dangan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 tahun 2018. Dengan adanya perda tersebut, Hj Zeiniye ingin pemerintah serius dalam mendampingi keberadaan PPDiS. “Dalam kegiatan Seminar Politik Inklusi ini, sangat banyak hal yang menjadi harapan dari kawan-kawan Difabel. Satu diantaranya semua instansi pemerintah harus menyiapkan infrastruktur ramah difabel termasuk toilet ramah difabel. Ini seirama dengan status Kabupaten Situbondo yang akan menjadi tuan rumah Inklusi Nasional tahun 2023,” tutur Hj Zeiniye.
Hj Zeiniye juga menyinggung perihal pendataan difabel agar lebih masif lagi, karena masih banyak masyarakat difabel belum bisa terakses program bantuan dari pemerintah seperti BLT, PKH, dan program sosial yang lain. Dalam pandangan dia, saat ini masih banyak bantuan perintah yang tidak sampai kepada kalangan difabel Situbondo. “Untuk itu, saya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo serius dalam mendampingi penyandang Disabilitas di Situbondo,” tegas Hj Zeiniye. Terakhir, pinta Hj Zeiniye, terkait politik diharapkan ketua partai politik di Kabupaten Situbondo mau membuka diri kepada kalangan difabel untuk terlibat baik sebagai anggota atau pengurus parpol. Termasuk bagaimana kantor partai politik bisa ramah difabel.
“Itu harapan saya kepada ketuaketua parpol di Kabupaten Situbondo agar juga mau membuka peluang bagi rekan-rekan Difa- bel,” pungkas Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Situbondo. Disisi lain, Luluk AriyantinibKetua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) sangat mengapresiasi kegiatan Seminar Politik Inklusi yang dilaksanakan oleh Hj Zeiniye yang kini menjadi
Anggota DPRD Komisi E Jawa Timur asal Fraksi PPP. “Ya saya mendukung kegiatan seminar yang melibatkan penyandang Disabilitas Situbondo. Semoga langkah ini diikuti dengan parpol lain yang ada di Kota Santri Pancasila Kabupaten Situbondo,” harap Luluk Ariyantini. [ awi.dre]
Kader Nasdem Sebut Cawapres Anies Tunggu Koalisi Perubahan
Jombang, Bhirawa
Kader Partai NasDem Kabupaten Jombang, Suparmin menyebutkan jika penentuan nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan masih menunggu keputusan Koalisi Perubahan yang berisi Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Sekadar diketahui, saat ini 2 Partai Politik (Parpol) yakni, Partai NasDem dan PKS telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Suparmin yang juga merupakan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Jombang mengatakan, Partai NasDem masih menunggu hasil kesepakatan bersama partai di Koalisi Perubahan terkait Cawapres untuk Anies Baswedan. “Nanti akan dideklarasikan bersama-sama Koalisi Perubahan. Siapapun yang akan di tunjuk menjadi Cawapresnya Pak Anies, itulah yang terbaik dan harus kita sukseskan sampai pemenangan Anies presiden dan wakil,” ungkapnya, Senin (27/02). Disinggung lebih lanjut terkait elektabilitas Anies Baswedan saat ini, Suparmin mengatakan, tentunya lembaga survei menyampaikan hasil surveinya selalu berbeda beda, Dikatakannya, Partai NasDem tidak begitu terpengaruh dengan lembaga survei dan lebih fokus bergerak mensosialisasikan program dan gagasan gagasan Anies Baswedan jika nanti menjadi presiden.
Mas Dion Kader Murni PKB Jadi Sosok Tepat Cabub Pasuruan 2024
Pasuruan, Bhirawa
Dukungan terhadap HM Sudiono Fauzan ( Mas Dion) untuk maju dalam kontestasi Calon Bupati (Cabub)
Pasuruan 2024 terus mengalir.
Kali ini datang dari Masyarakat Pasuruan yang tergabung dalam ‘Sahabat Sudiono Fauzan’. Dukungan itu disampaikan di sela-sela kegiatan rutinan gowes M-One-C koordinator wilayah (Korwil) Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Ketua Korwil M-One-C Pandaan, Subkhi Abdullah menyampaikan pihaknya bersama masyarakat Pasuruan sudah membentuk Sahabat Sudiono Fauzan.
Yakni, Mas Dion yang menjabat sebagai Sekretaris
DPC PKB Kabupaten Pasuruan supaya maju di Cabub
Pasuruan 2024. “Kita sudah memantapkan hati mendukung Mas Dion di 2024 untuk maju sebagai Bupati Pasuruan,” ujar Subkhi Abdullah, Senin (27/2).
Kilas Dewan
Komisi C Tunggu Action DSDABM
Bangun Infrastruktur
DPRD Surabaya, Bhirawa
Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya tahun 2023 khusus proyek penanganan banjir mencapai Rp704,7 miliar, atau setengah triliun lebih.
“Itu total anggaran DSDABM di 2023, dengan nilai tersebut Komisi C meminta dinas tersebut segera action mengerjakan proyek infrastruktur banjir,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono di Surabaya, Senin (27/02/23). Komisi C, tambah Baktiono, tidak menampik bahwa kinerja DSDABM Surabaya tahun 2022 cukup baik.
Indikatornya adalah pengerjaan pembangunan baik jalan, drainase, saluran mulai hulu hingga hilir sampai akhir November tuntas.
“Tahun ini Komisi C menyarankan ke DSDABM Surabaya, pengerjaan proyek utamanya proyek skala besar dengan nilai anggaran besar dikerjakan 24 jam. Mengapa, agar cepat selesai,” tegas anggota dewan dari PDIP Surabaya empat periode ini. [ dre]
Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal lama dengan Mas Dion. Mas Dion merupakan teman di pondok, perguruan tinggi dan di pergerakan mahasiswa. Makanya, Mas Dion tidak perlu diragukan lagi hati dan jiwanya, sudah pasti PKB.
“Beliau itu kader murni dari PKB. Dilahirkan dari rahim PKB. Mulai dahulu hingga saat ini tetap PKB,” urai Subkhi Abdullah. Terkait pengalaman dan kapasitas, Mas Dion ia nilai sudah teruji. Yakni, dua kali menjadi Ketua DPRD Kabupagen Pasuruan. Tentu itu modal yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya.
“Mas Dion itu sangalah konsisten di basisnya sampai sekarang. Jangan meragukan kehijauannya. Pasti hijau sekali. Beliau itu sosok yang tekun dan ulet,” tambah Subkhi Abdullah. Subkhi berharap supaya DPP PKB tidak salah dalam memberikan rekomendasi untuk calon Bupati Pasuruan penerus Gus Irsyad, Bupati Pasuruan saat ini.
“Saya berharap, Gus Muhaimin bisa memberikan rekomendasi untuk sahabat saya, Sudiono Fauzan. Tentu, bukan kader lain yang baru masuk PKB. Saat ini, saya siap membentuk jaringan di tingkat korwilkorwil untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas Mas Dion,” tambah Subkhi Abdullah.
Dirinya menyatakan siap menjadi tim pemenangan dari wilayah Barat, termasuk mengumpulkan komunitas dari udara, laut dan darat untuk bersama dengan Mas Dion.
“Kami sampaikan Mas Dion itu adalah politisi murni PKB, punya kualitas dan kemampuan. Jadi, jangan sampai salah pilih,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyatakan sebagai partai politik, PKB tentu sudah menyiapkan kader terbaik. Yakni, dalam kontestasi Pileg ataupun Pilkada 2024. [hil.dre]
“Tentunya Partai NasDem harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa perubahan harus terjadi jika rakyat menginginkan Indonesia harus lebih baik daripada hari ini dan kemarin,” ujarnya.
“Hanya Pak Anies yang memiliki gagasan Indonesia Hebat dan terbukti tingkat simpatisan Pak Anies di setiap safari politik lebih banyak dibanding yang lainnya,” kata dia menandaskan.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang, Didik Darmadi menilai, figur Gubernur Jawa Timur (Jatim) saat ini yakni, Khofifah Indar Parawansa merupakan sosok yang mengemuka sebagai Cawapres mendampingi Anies Baswedan.
“Yang berpeluang menang di satu hal dan melengkapi sisi kurang Anies Baswedan, Gubernur Jatim. Khofifah salah satu nama yang mengemuka,” ucap Didik Darmadi.
“Elektabilitas Anies kompetitif sampai sekarang dan masih ada 353 hari yang tentunya memungkinkan berbagai dinamika,” pungkasnya. [rif.dre]
Pimpinan Dewan Dorong Jajaran Direktur PD Pasar
DPRD Surabaya, Bhirawa
Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thoni mendorong supaya jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt), segera diemban oleh pejabat definif. Setelah sebelumnya rekrutment dilakukan terhadap Direktur Utama dan Direktur Tehnik.
“Harapan kami, ini tidak berjalan begitu lama. Segera dipikirkan pejabat yang lebih definitif, supaya mereka bisa bekerja secara maksimal, dan fokus, tidak rangkap jabatan,” jelasnya pada Senin (27/02/2023).
AH Thoni menambahkan, hal ini penting dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terutama sektor perekonomian menengah kebawah.
“Sedangkan sektor menengah kebawah ini, kebanyakan mereka yang berada dipasar-pasar tradisional,” imbuhnya. Legislator Fraksi Gerindra tersebut mewanti-wanti, supaya semua pihak yang melakukan proses rekrutmen termasuk diantaranya Badan Pengawas, agar mengedepankan azas kehati-hatian.
“Supaya ke depannya bisa maksimal. Bahwa proses rekrutmen tidak hanya didasari kapasitas dan kemampuan, tapi juga rekam jejak daripada calon-calon yang akan direkrut,” ujarnya.
Menurut AH Thoni sejak periode awal tahun 2000an sampai sekarang, selalu terjadi fenomena or-
Definif
ang yang duduk di jabatan direktur, atau jabatan lainnya di PD Pasar Surya banyak kesandung masalah. “Jangan sampai fenomena itu terjadi lagi. Setelah direkrut, setelah dilantik, baru ketahuan ada sisi-sisi gelap, menyangkut rekam jejak dari pada direktur yang kemudian memberikan citra kurang baik. Dan memerikan kesan bahwa tim seleksi tidak cermat,” terangnya. Lebih lanjut AH Thoni mengatakan jabatan direktur PD Pasar Surya atau direktur BUMD milik Pemkot Surabaya, merupakan jabatan prestisius, karena Sudah Keputusan (SK) langsung dari wali kota. [ dre]