Optimalkan Layanan, Gubernur Resmikan Gedung Baru dan Masjid Inspektorat Jatim

Pemprov, Bhirawa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali meresmikan gedung OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Kali ini, Gubernur Khofifah meresmikan gedung baru Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang terletak di jalan raya Bandara Juanda No. 8 Sidoarjo tersebut, Jumat (31/3).

Tak hanya gedung baru, orang nomor satu di Jatim ini juga meresmikan masjid Al Firdaus yang ada di lingkungan kantor inspektorat Jatim.

Pembangunan gedung kantor inspektorat Provinsi Jawa Timur ini masuk dalam perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan luas bangunan 6.624 m2 yang terdiri dari 6 lantai, gedung tersebut dibangun dalam 3 tahap pengerjaan yang memakan waktu kurang lebih 3 tahun. Dimulai di tahun 2020 dan selesai pada tahun 2022 dengan total biaya pembangunan mencapai Rp54 Milyar.

Lantai 1 gedung ini dimanfaatkan untuk area parkir dan service, lantai 2 sampai 4 merupakan ruang kerja bidang dengan kapasitas 250 staff, dan lantai 5 berupa auditorium integritas dengan kapasitas 250 orang.

“Tentu kantor baru semangat baru, kinerja baru, semua bisa berseiring dengan maksimalisasi seluruh kinerja dan pelayanan kita untuk bisa memaksimalkan pembangunan di Jawa Timur,” Kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan batu prasasti untuk Masjid Al Firdaus dan prasasti untuk gedung Inspektorat Prov Jatim. Atas diresmikannya gedung inspektorat yang baru itu, Gubernur Khofifah mengharapkan adanya semangat baru yang terbangun.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan bahwa dengan semangat dan kinerja baru, inspektorat mampu menjalankan tugas pengawasan urusan pemerintahan secara lebih maksimal dan optimal.

Terlebih pada gedung baru yang dimiliki inspektorat ini dilengkapi dengan fasilitas e-audit yang merupakan pertama di Indonesia. Orang nomor satu di Jatim ini pun memberikan apresiasi atas kinerja inspektorat dalam mengawal akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim hingga mendapatkan apresiasi dari KPK, BPK, dan BPKP.

Sebagai informasi, Inspektorat

Jawa Timur memperoleh nilai 73,11 di penilaian Indeks Integritas Inspektorat yang dilakukan oleh KPK. Angka ini termasuk ke dalam 10 besar Inspektorat di Indonesia.

Selain itu, BPK RI juga memberi- kan apresiasi karena berhasil mengawal WTP hingga 11 kali. Tak hanya itu, BPKP juga memberikan apresiasi dengan bentuk level 3 pada kapabilitas APIP.

“Terima kasih ada effort yang luar biasa, apa yang sudah disampaikan Plt. Inspektur betapa apresiasi dari kinerja inspektorat Jawa Timur mendapat apresiasi baik dari KPK, BPK, BPKP,” ucapnya. Sementara itu, Plt. Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera mengatakan, Gedung Inspektorat tersebut dibangun mulai tahun 2019 dengan anggaran sekitar Rp54 miliar. Di mana, dana tersebut dilokasikan pada PU Cipta Karya. Helmy menyebut bahwa gedung inspektorat ini dilengkapi dengan empat penopang yang melambangkan empat pilar pengawasan. Yakni soliditas, integritas, mentalitas, serta profesionalisme.

“Kalau keempat pilar ini kurang di antaranya, maka akan jatuh. Tanpa keempatnya, pengawasan tidak akan ada artinya,” jelasnya. Selanjutnya, Helmy juga menerangkan bahwa gedung yang baru ini dilengkapi dengan digitalisasi sistem. Sehingga, perwujudan layanan akan lebih efektif.

“Salah satunya adalah sistem e-audit yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Sistem ini dibangun untuk menunjang pengawasan. Jadi tidak perlu lagi ke lapangan, cukup menekan tombol di Inspektorat, datanya langsung keluar,” ungkapnya. Usai meresmikan, Gubernur Jatim bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan sejumlah tamu undangan berkesempatan melaksanakan salat tarawih berjamaah di Masjid Al Firdaus yang baru saja diresmikan. [tam.dre]

Rekomendasi LKPJ DPRD Jadi Pertimbangan Pengambilan Kebijakan

Pasuruan, Bhirawa

DPRD Kota Pasuruan menggelar rapat paripurna terkait agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Pasuruan tahun anggaran 2022 di gedung DPRD Kota Pasuruan, Jumat (31/3) malam.

Dalam menyampaian tersebut, Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf mengapresiasi rekomendasi DPRD Kota Pasuruan serta menjadikannya pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Rekomendasi itu adalah perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, perbaikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah hingga penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah.

Wawali Surabaya Armuji saat meninjau rumah yang terbakar di Jalan Panjang Jiwo 3 Nomor 17 Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Rumah Warga Terbakar, Pemkot Kerahkan Satgas Perbaiki Rumah

Surabaya, Bhirawa

Seorang nenek dan cucunya yang masih berusia tiga bulan nyaris terpanggang saat rumah dua lantai yang ditempati mereka, di Jalan Panjang

Jiwo 3 No 17, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, terbakar, Sabtu (1/4) malam. Pemilik rumah Yayuk, mengatakan, kobaran api dalam insiden tersebut melahap ruangan kamar di lantai dua rumahnya, sekitar pukul

23.00 WIB. Saat itu dirinya sedang merawat atau memomong cucunya di lantai dasar rumah.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PRTANAHAN KEBUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Tambak Gebang Kelurahan Gebang Sidoarjo Telp. 031-8055555 Whatshapp Servise 082139993535 Email : bpnsidoarjo@gmail.com

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG Nomor : 29 / 2023

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang meninjau lokasi mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut , ia juga memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan rumah sehingga dapat ditempati kembali. “Sementara Keluarga Bu yayuk ditempatkan di kos sambil nanti dilakukan perbaikan rumah, kita bersyukur tidak ada korban jiwa,” kata Armuji.

Dirinya juga mengapresiasi Respon Petugas Pemadam Kebakaran yang tanggap sehingga mampu menangani kebakaran di kampung padat penduduk dengan cepat serta gotong royong penduduk sekitar untuk membantu upaya memadamkan api.

“Memang Respons time 7 Menit oleh PMK untuk meminimalisir kerugian materi maupun korban jiwa, saya harap semua juga waspada untuk mengantisipasi kebakaran dengan memadamkan aliran listrik saat meninggalkan rumah,” tandasnya. [iib.dre]

Ia menambahkan, Pemkot Pasuruan ke depannya fokus pada indikator-indikator yang dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Pasuruan.

“Di Kota Pasuruan, untuk pertumbuhan ekonominya sudah meningkat hampir 100 persen dibanding tahun lalu. Saya setuju kita perlu mengurai faktor-faktor apa yang menjadi pengungkit dan perlu untuk ditingkatkan. Tujuannya supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa semakin maju,” kata Gus Ipul. Saat ini, Pemkot Pasuruan memiliki visi Kota Madinah. Yaitu, Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya. Dalam mewujudkan visi Indah Kotanya, ia menambahkan bahwa Pemkot Pasuruan terus berbenah untuk menciptakan lingkungan yang indah, nyaman dan bersih.

“Makanya, akan di mulai pada titik-titik yang kita anggap sebagai penyebar dari keindahan Kota Pasuruan. Seperti dari pelabuhan, alun-alun, taman-taman termasuk di antaranya adalah perkantoran. Hingga, kantor kelurahan maupun kantor OPD harus indah, nyaman dan bersih,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan, pihaknya membangun mal pelayanan publik yang sudah dimiliki harus terus dikembangkan. Mal itu, didukung dengan sarana dan prasana yang memadai.

“Makanya, OPD yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas indikator itu harus tangkas, cepat dan harus mengambil perencanaan yang tepat sasaran. Agar indikator-indikator tentang kemajuan ekonomi itu bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak,” jelas Gus Ipul. [hil.dre]

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf, Wawali Pasuruan, Adi Wibowo, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail M Hasan saat rapat paripurna terkait agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Pasuruan tahun anggaran 2022 di gedung DPRD Kota Pasuruan, Jumat (31/3) malam.

Disnaker Imbau Perusahaan Segera Cairkan THR Karyawan H-7

Situbondo, Bhirawa Jajaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Situbondo, pekan depan secara resmi akan segera mengumumkan surat edaran (SE) kepada semua perusahaan mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2023 kepada karyawan.

Dari catatan yang ada, di Kabupaten Situbondo saat ini terdapat 400 perusahaan mulai skala kecil hingga besar yang masih eksis dan punya kewajiban memberikan tunjangan hari raya kepada para karyawan.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah terbit dan ditujukan kepada Gubernur Jatim.

Sesuai arahan Disnaker Provinsi Jatim, ujar Kholil, pekan depan jaan RI, semua perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh.

Nama / Alamat Pemohon 2 HERANTO Hak Atas Tanah : a. Jenis Hak b. Nomor Hak c. NIB d. Luas 3 a.Hak Guna Bangunan b.No. 1043 c.12.10.07.11.01185 d. 90m2

Terdaftar atas Nama 4 HERANTO

Tanggal Pembukuan 5 07-07-2005

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel c. Kec 6 a. –b. Gelam c. Candi

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat terebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Keterangan a. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Surat Tanda Lapor Kehilangan 7 a. Tgl. 14 Februari 2023 b. Polrestabes Surabaya Tgl. 17-012023 No. SKTLK/213/1/2023/ SPKT/POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR Nomor Berkas: 6313/2023 Nama Pemohon : HERANTO Di 301: 3582/2023 SIDOARJO, 14 Februari

2023 akan terbit surat edaran dari gubernur dan sekaligus akan membentuk posko bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota. “Oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan masih menunggu surat edaran Gubernur Jatim yang nantinya akan diikuti dan ditindaklanjuti dengan membuat surat edaran Bupati Situbondo mengenai pembayaran THR oleh perusahaan kepada karyawan,” ungkap Kholil.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Situbondo Nely Anjar Fitriah saat menemui sejumlah karyawan perusahaan di kantornya Jumat (31/3). sawawi/bhirawa

Masih kata Kholil, pada pekan depan jika SE Gubernur Jatim sudah terbit, akan langsung ditindaklanjuti dengan SE Bupati Situbondo. Disisi lain, Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jamsostek Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Nely Anjar Fitriah, mengatakan sesuai dengan SE Menteri Ketenagaker-

“Ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” aku Nely. Mantan Kabid Aset pada BKAD Kabupaten Situbondo itu membeberkan, bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan akan mendapatkan THR satu kali besar upah yang diterima. Sebaliknya, sambung dia, jika kurang dari 12 bulan, mengacu pada lamanya bekerja dibagi 12 bulan lalu dikalikan satu bulan upah. “Meski sifatnya wajib bagi perusahaan untuk membayar THR karyawan, tetapi kami tidak punya kewenangan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban tersebut,” tegas Nely.[awi.dre ]

Bupati Mojokerto Berharap Pembina PIK R dapat Menjadi Konselor yang Baik

Mojokerto, Bhirawa Pemerintah kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto kembali menggelar pembinaan untuk meningkatkan kemampuan para pembina kelompok PIK R, Sabtu (1/4/2023) siang.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam arahannya mengharap- kan para pembina kelompok PIK

R dapat menjadi konselor yang baik bagi para remaja, agar kedepannya para remaja dapat mengenali masalahnya dan bisa mencari solusi untuk permasalahannya. Untuk itu para pembina kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Jalur Pendidikan yang sebagian besar merupakan Guru bimbingan dan konseling (BK) dan para penyuluh

KB menjalani pembinaan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto. Diikuti sebanyak 180 peserta dari sembilan kecamatan yakni Kecamatan Trawas, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Dawarblandong. Adapun prinsip dari konseling adalah bagaimana para konselor dapat membantu konseli atau kliennya yang memiliki masalah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

“Konselor itu tidak boleh memberikan solusi, tidak boleh memberikan nasihat, jadi kita itu menuntun bagaimana dia (remaja) mengenali masalahnya dan dia itu bisa mencari solusi sendiri bukan dari kita,” ucap Ikfina.[min.dre]