KPK Cegah Empat Anggota DPRD Jatim ke Luar Negeri

Jakarta, Bhirawa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat anggota DPRD Provinsi Jatim ke luar negeri, untuk keperluan penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Terdakwa Dugaan Suap Dana Hibah

DPRD Jatim Jalani Sidang Perdana

Surabaya, Bhirawa

Terdakwa perkara dugaan suap terhadap

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (7/3). Kedua terdakwa adalah Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng. Sidang perdana mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Suhermanto. Dalam

Pemprov, Bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan keutamaan ilmu bagi setiap individu. Sebab, dengan ilmu itu seseorang akan ditinggikan derajatnya.

Untuk itu, bagi masyarakat Jatim agar terus bisa mengejar ilmu dan melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, Pemprov Jatim bersama Baznas Jatim memberikan fasilitas bagi keluarga kurang mampu. Yakni dengan menguliahkan

MITRA dakwaan, Arif menjelaskan, terdakwa Abdul Hamid merupakan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Sampang, Madura pada tahun 2015 sampai 2021. Sementara terdakwa Ilham Wahyudi merupakan adik ipar Abdul Hamid selaku koordinator lapangan dana hibah.

“Terjadi kesepakatan antara terdakwa Sahat Tua selaku Pimpinan DPRD Jatim bersama dengan Abdul Hamid selaku kepala desa. Sehingga terdakwa Sahat menerima uang suap sebanyak Rp5 miliar atas per- annnya memperlancar pengusulan pemberian dana hibah ke desa-desa,” jelas Arif. Ditambahkan Arif, sesudah pembayaran komitmen fee ijon, Sahat Tua meminta bagian 20 persen dari nilai penyaluran dana hibah. Sedangkan terdakwa Abdul Hamid dalam hal ini mengambil 10 persen sebagai uang hasil hibah tersebut. Perbuatan terdakwa Abdul Hamid dan

 ke halaman 11

Program Satu Keluarga Satu Sarjana anaknya melalui program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri peringatan Nisfu Sya’ban 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh

Jami’iyah Thoriqoh Qodiriyah Wan Naqsabandiyah Al-Muta’baroh (ITQON) Pusat di Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang, Selasa (7/3).

“Jadi kalau dirasa berat, ibuibu bisa menggunakan kesempatan ini agar anaknya bisa sarjana. Harus semangat, sehingga anak

LKS jadi Tolok Ukur

LOMBA Kompetensi Siswa (LKS) SMK Negeri-Swasta seKabupaten Sidoarjo, yang digelar pada 28 Februari hingga 3 Maret 2023 lalu berlangsung sukses. LKS ini tak sekadar lomba, tapi juga menjadi tolok ukur kualitas pendidikan, khususnya SMK baik negeri dan swasta.

Mereka yang berhasil meraih prestasi, terus berupaya berjuang mempersiapkan diri maju ke tingkat Provinsi Jatim hingga tingkat yang lebih tinggi lagi. 0Dituturkan Ketua

Penyelenggara LKS Kabupaten Sidoarjo 2023, Indra Wahyu Suliswanto MPd, LKS merupakan

 ke halaman 11

Sentil

KPK Cegah Empat Anggota

DPRD Jatim ke Luar Negeri

- Yang lain nunggu giliran

Tujuh Korban Pungli Oknum

Pejabat Dispora Dikeluarkan

- Sudah jatuh tertimpa tangga

Harga Cabai Kini Tembus Rp 80 Ribu Per Kg bukan dianter ke KUA dulu tapi kuliah, mugi Allah ijabah,” tutur Gubernur Khofifah.

- Pedasnya sudah level 8 nih....

Khofifah kemudian menyebut, opsi lain untuk mendukung pemantapan ilmu bagi anak-anak juga bisa dengan memasukkan anak ke pondok pesantren. Karena selain mendalami keilmuan, selama di pesantren anak-anak bisa mempelajari keagaaman serta ketrampilan tertentu.

“Selain bisa kuliah di UNIPDU misalnya , kuliah sambil nyantri di pesantren sini . Insya

“Tim Penyidik telah mengajukan tindakan cegah ke luar negeri pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap empat orang yang menjabat anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (7/3). Meski demikian, Ali tidak menyebutkan siapa keempat anggota DPRD Provinsi Jatim tersebut dan kaitan mereka dalam kasus itu. Tindakan cegah tersebut berlaku selama enam bulan ke depan sampai Juli 2023 dan dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan. Dia mengatakan langkah cegah tersebut diperlukan agar para pihak dimaksud tetap berada di wilayah Indonesia dan bisa hadir serta memberikan keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik. Sementara itu berdasarkan informasi, keempat orang yang dicegah KPK di kasus suap dana hibah Pemprov Jatim merupakan pimpinan DPRD Pemprov Jatim. Salah satu yang dicegah ialah Ketua DPRD Pemprov Jatim Kusnadi.

Tiga orang lainnya yang dicegah ialah Anik Maslachah, Anwar Saddad, dan Achmad Iskandar. Ketiga orang ini merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim Periode 2019-2024. Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS serta dua orang tersangka selaku pemberi suap, yakni Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid (AH) dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Penetapan keempat tersangka itu didahului dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Berikutnya, KPK mengumpulkan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan

Allah, mereka akan bisa berfikir cepat, berdzikirnya kuat, dan tindakannya tepat. Harapannya mereka tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Seperti visi Pesantren Darul Ulum,” ucap gubernur perempuan pertama Jatim itu.

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Nisfu Sya’ban 1444 H di Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang.

Kab Malang, Bhirawa

Tujuh orang korban pengutan liar (pungli) yang dilakukan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang dikeluarkan dari pekerjaannya. Alasannya mereka tidak mengantongi SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Tenaga Honorer. Walaupun mereka sudah menyetorkan uang kepada oknum pejabat ASN untuk mendapatkan SK tersebut. Hal ini telah dibenarkan Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, Selasa (7/3), saat dihubungi melalui telepon selulernya, bahwa ketujuh orang sebagai korban pungli telah dikeluarkan dari Dispora Kabupaten Malang, karena tidak memiliki perjanjian kontrak. Sebelumnya perlu diketahui,

Mengintip Usaha Pembuatan Tempe Milik Anggota Babinsa

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Surabaya, yang terdiri dari sejumlah perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya hingga stakeholder, berkomitmen penuh dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan stok pangan jelang bulan Ramadan.

Perwakilan TPID Surabaya yang terdiri dari sejumlah PD bersama BUMD di Surabaya menyampaikan langkah-langkah dan upaya pengendalian harga kebutuhan pokok dan stok pangan menjelang bulan Ramadhan 2023, di Ruang Konferensi Pers (Gedung Ex Humas), Selasa (7/5).

Diantaranya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), PD Pasar Surya (PDPS), dan Rumah Potong Hewan halaman 11

Rintis Usaha dengan Modal Kecil, kini Berkembang jadi Produsen Handal

Serka Yufra, terbilang sosok TNI yang ulet. Tak hanya aktif menjadi personil TNI, dia juga piawai bersama istrinya, Susana, mengelola usaha pembuatan tempe di rumahnya. Usaha yang bermodal kecil, kini bisa menjadi produsen tempe handal di Kota Santri Pancasila Situbondo.

Sekitar pukul 09.00 Wib, Bhirawa bersama dua personil Pendim (Penerangan Kodim)

0823 Situbondo, Sujito dan Andi menuju rumah Yufra, yang beralamat di Gang Jalan Pemuda, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Situbondo, tepat sebelah pasar Ardirejo. Yufra, terpaksa pulang sebentar karena harus menemui kru Pendim 0823 Si- tubondo yang hendak membuat video pembuatan tempe. “Mari masuk ke dalam,” sapa Serka Yufra Sesfao. Tak butuh waktu lama, Yufra mengajak ke tempat produksi tempe yang berada di sebelah rumahnya. Tampak salah satu pegawai Yufra Sesfao, membuat tempe dari proses pertama (direbus), pemindahan ke proses pengeringan, hingga fermentasi, sampai pengepakan.

Dengan sigap, Yufra juga ikut membantu pembuatan tempe, miliknya. “Usaha pembuatan tempe ini awalnya dirintis mertua. Karena meninggal dunia, kami bersama istri akhirnya melanjutkan,” tegas Yufra. Saat pertama kali membuat tempe, Yufra mengaku hanya bermodal kecil. Ia bersyukur kini mampu membuat tempe untuk kebutuhan beberapa pengepul di Pasar Sumberkolak dan Pasar Ardirejo. “Bahkan kini berkembang menjadi langganan sejumlah kapal di Pelabuhan Kalbut Situbondo. Tiap order pihak kapal Pelabuhan menelpon kami.