RABU, 1 APRIL 2015 | Nomor 554 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Harga BBM Bisa Naik Lagi
Ketika Ibu Menuntut Anak Sempurna
Tren minyak dunia masih melonjak.
»A7
A
BEBASKAN BALE!
»C25
Menjaganya di Real Madrid niscaya berarti memberinya kesempatan untuk bermain sesuka hati.
B17
ANTARA | ZAINUDDIN MN
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
LATIHAN TEMPUR PPRC Roket 70 Grad penghancur ditembakkan dari Bandara Kasiguncu ke arah koordinat Gunung Biru tanda latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dimulai, di Poso Pesisir, Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3). Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan PPRC juga sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah menghadapi kelompok radikal yang biasa bermukim di Poso. » Berita di Halaman A3
Kriteria Radikal Harus Dijabarkan Penutupan 22 situs “radikal” dinilai tak sesuai Undang-Undang ITE. JAKARTA (HN) Pemblokiran 22 situs “radikal” oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berdasarkan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dikritik Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII). Ketua Umum APJII Semuel A Pangerapan menilai, kebijakan tersebut tak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kami berharap ada sebuah sistem pemblokiran yang bisa dilakukan dengan tersentralisasi,” tuturnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (31/3). Sekjen APJII Sapto Anggoro mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan terlebih dulu sebelum dilakukan penutupan, yakni terkait pemahaman radikalisme pada sebuah Jakarta
24-33° C
Bandung
laman. Tetapi, kata dia, rencana penutupan tak dikomunikasikan Kominfo kepada APJII. “Tidak ada (komunikasi). Hanya tiba-tiba ada email permintaan menutup 22 situs yang dianggap radikal. Kami tidak sepakat dengan Kominfo dan BNPT,” ujarnya. Menurut dia, pesan elektronik tersebut tak diterima secara merata di lingkungan APJII. Karena itu, penutupan belum semuanya dilakukan. “Hanya sebagian saja,” katanya. Karena itu, ia berharap, Kominfo memiliki sistem yang dapat melakukan penutupan tanpa harus melibatkan pihak lain. Upaya tersebut dinilai bukan perkara sulit. Sebab, kata Sapto, Kominfo tiap tahunnya mendapatkan tambahan anggaran sekira Rp 18 triliun sampai Rp 20 triliun dari pendapatan negara bukan pajak. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta BNPT menjelaskan pemblokiran 22 situs yang dinilai radikal. Jika hal tersebut tak dilakukan, ia khawatir akan mengun-
21-30° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
Kami berharap ada sebuah sistem pemblokiran yang tersentralisasi. SEMUEL A PANGERAPAN Ketua Umum APJII
Buktinya ada. Jadi tidak hanya blokir IRFAN IDRIS Direktur Deradikalisasi BNPT
Kami hanya melaksanakan permintaan pemblokiran HENRI SUBIAKTO Staf Ahli Menkominfo
22-33° C
Surabaya
25-34° C
Denpasar
dang reaksi keras dari masyarakat. Apalagi, mayoritas situs yang di tutup berisi konten Islam. “Harus ada penjelasan agar tak memunculkan reaksi keras,” imbaunya. Pengamat Media Agus Sudibyo menyarankan pemerintah untuk membuat kriteria terkait paham radikal dan batasannya. Selain itu, menurut dia, pemerintah sebaiknya melakukan pemanggilan terhadap pengelola situs sebelum dilakukan penutupan. “Juga akan menjadi lebih baik jika persoalan situs yang dianggap radikal diselesaikan di pengadilan,” katanya. Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mengatakan ada empat kriteria ketika sebuah situs dinilai mengajarkan radikalisme. Pertama terkait ajakan propaganda yang mengafirkan pihak lain. Kedua yakni mendukung kelompok “Negara Islam” atau IS. “Jadi jihad dimaknai dengan sempit,” ujarnya. Ketiga, jelas Irfan, yaitu menghalalkan kekerasan demi kepentingan perubahan dan mengatasnamakan agama. 24-34° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Terkait penilaian tersebut, BNPT menurutnya telah memiliki tim untuk melakukan analisis terkait situs-situs radikal. “Selain itu buktinya juga ada. Jadi tidak hanya blokir,” kata dia. Selain itu, perihal puluhan situs yang dianggap radikal juga telah dibahas sedari 2012. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto mengatakan, sebelum diblokir, analisis lebih dulu dilakukan. Namun, ia membantah jika pihaknya dinilai sebagai inisiator. “Kami hanya melaksanakan permintaan pemblokiran,” tuturnya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai seluruh pemangku kepentingan harus mewaspadai penyebaran paham radikal. Sebab, menurut dia, aspek pencegahan merupakan hal penting. Karena itu, pembentukan tim terpadu di seluruh wilayah diyakini dapat mewujudkan stabilitas dan kondisi sosial yang lebih kondusif. “Upaya ini penting untuk mencegah paham radikal.” O AHMAD REZA | ARIF KUSUMA | HERMAN SINA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG