SELASA, 2 DESEMBER 2014 | Nomor 440 Tahun II
35 WNI Tenggelam di Selat Bering
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
» A2
» B17
Produksi Minyak RI Terancam
BUY NOW, PAY LATER R » C25
A
» A7
AYO LAGI, VAN PERSIE!
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Dana Optimalisasi Rentan Dikorupsi
PICTURES OF THE YEAR 2014
INDONESIA
REUTERS | RONI BINTANG | FILES
Letusan Gunung Sinabung dilihat dari Desa Tiga Pancur, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam foto yang dirilis Reuters pada 8 Oktober 2014. Foto ini masuk kategori Foto Pilihan 2014 versi kantor berita Inggris itu yang dilansir ulang Senin (1/12) bersama dua foto lainnya (bawah).
REUTERS | SIGIT PAMUNGKAS | FILES
Ayam-ayam di antara tanaman berselimut debu dari letusan Gunung Sinabung dekat Desa Sigarang-Garang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam foto yang dilansir Reuters pada 12 Januari 2014.
Seorang perempuan menghitung dengan kalkulator di hadapan sejumlah pekerja seks komersial di Gang Dolly, Surabaya, Jawa Timur, dalam foto yang dirilis Reuters pada 24 Maret 2014.
Jakarta
22-33° C
Bandung
22-31° C
Semarang
25-33° C
Yogyakarta
JAKARTA (HN) Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama menyangkut dana optimalisasi, ditemukan enam titik yang rentan terjadi korupsi. Padahal sesuai peruntukannya, dana optimalisasi dalam instrumen kebijakan fiskal dipergunakan untuk mendorong pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2014, dana optimalisasi merupakan tambahan dana untuk menunjang operasional pembangunan sesuai program yang telah diusulkan. Temuan pertama yakni dana optimalisasi tak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil kajian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat 15 kementerian dan lembaga negara yang menerima tambahan belanja tapi tak mengalokasikan dana pada program kegiatan. Nilai temuan itu bahkan mencapai Rp 4,4 triliun. “Ini menjadi salah satu titik dari enam temuan,” tutur Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Senin (1/12). Temuan kedua soal besaran usulan DPR terkait tambahan belanja yang tak sesuai ketentuan undang-undang. Jika merujuk Pasal 15 ayat 3 dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, perubahan RUU APBN dapat diusulkan parlemen asal tidak meningkatkan defisit. “Pada pelaksanaannya, terjadi peningkatan defisit dari Rp 154,2 triliun di RAPBN 2014 menjadi Rp 175,35 triliun pada UU APBN 2014,” kata Busyro. Kajian lain yakni terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 23-30° C
Surabaya
24-33° C
Menurut Busyro, hasil pembahasan dengan DPR, RKP tak ditetapkan kembali. Hal ini justru membuka ruang RKP terus berubah sampai penetapan APBN. Kondisi ini, ia menilai, membuat RKP yang dijadikan acuan dalam evaluasi menjadi ambigu. “Memberikan hasil bias untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. Temuan selanjutnya yakni soal proses penelaahan dana optimalisasi yang belum berjalan optimal. Menurut Busyro, sesuai temuan BPKP, proses penelaahan belum efektif menyaring program yang tak sesuai dengan rencana kementerian atau lembaga negara. Temuan kelima yakni soal mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran anggaran dana optimalisasi pada kementerian dan lembaga negara. Temuan
BERMASALAH Dana optimalisasi tak sesuai kriteria. Besaran usulan DPR soal tambahan belanja tidak sesuai UU. Rencana Kerja Pemerintah hasil pembahasan dengan DPR tidak ditetapkan kembali. Proses penelaahan dana optimalisasi belum optimal. Mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi tidak transparan. Tidak ada peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi.
DISARANKAN Penyempurnaan mekanisme pembahasan anggaran antara kementerian dan DPR. HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
REUTERS | YT HARYONO| FILES
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENEMUKAN ENAM TITIK PENYELEWENGAN DALAM PENYUSUNAN APBN
Denpasar
Menguatkan regulasi pengalokasian dan penggunaan dana optimalisasi. Mengontrol besaran defisit atas usulan perubahan APBN oleh DPR. Meningkatkan transparansi. Pembenahan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Menjaga konsistensi dan kesinambungan RAPBN dan RAPBD. Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi
24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
ini mengarah pada tidak adanya transparansi dalam pembagian. Busyro menjelaskan, pembagian ini diserahkan ke Badan Anggaran DPR dan komisi yang telah ditetapkan dalam rapat internal. Tapi, rapat tersebut tak melibatkan pemerintah, sehingga kementerian atau lembaga negara tak mengetahui soal besaran anggaran. “Kementerian juga tidak siap menjalankan program,” tuturnya. Keenam, jelas Busyro, tidak adanya peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi. Ia menilai, kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya permainan oknum untuk mengubah kriteria. Karena itu, KPK berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meminimalisir penyimpangan penetapan dana optimalisasi. Salah satu saran yang dinilai penting yang menyempurnakan mekanisme pembahasan anggaran antara kementerian atau lembaga negara dengan DPR. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan respons positif atas temuan tersebut. Menurut dia, guna meminimalisir praktik rasuah, peningkatan jumlah auditor akan menjadi bagian. “Nanti kami akan coba meningkatkan jumlah auditor,” kata dia. Selain itu, hal utama yang dianggapnya mendesak yakni menambah jumlah account representative. “Tapi jangan lupakan databasenya, harus dibuka,” ujarnya. Sebab itu, kerja sama akan dibangun dengan lembaga yang dapat membuka data, semisal transaksi penjualan dan pembelian. O RIDWAN MAULANA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah