SENIN, 2 FEBRUARI 2015 | Nomor 498 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Kemiskinan Picu Peningkatan TKI
Yuk, Daur Ulang Gadget
»A7
»C25
B17
KEKUATAN TAKTIK DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Myuran-Andrew Tetap Dieksekusi Hubungan bilateral RI-Australia diyakini tak terpengaruh.
Jakarta
23-33° C
Bandung
GELAR KELIMA DJOKOVIC Petenis Serbia Novak Djokovic mengangkat trofi juara di tengah lapangan usai mengalahkan Andy Murray (Britania) pada partai final tunggal putra Australian Open 2015 di Rod Laver Arena, Melbourne Park, Australia, Minggu (1/2). Gelar juara Australian Open 2015 merupakan yang kelima bagi Djokovic, petenis peringkat satu dunia sekaligus unggulan pertama turnamen ini.
REUTERS | CARLOS BARRIA
JAKARTA (HN) Pekan lalu, Kejaksaan Agung menerima 11 Keputusan Presiden (Keppres) tentang penolakan grasi terpidana mati dalam kasus narkotika dan pembunuhan berencana. Mereka masuk gelombang kedua yang bakal dieksekusi dalam waktu dekat. Dua di antara 11 terpidana yang bakal dieksekusi itu warga Australia yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Tekanan Pemerintah Australia agar warga negaranya yang tergabung dalam Bali Nine itu tak dieksekusi, menguat. Namun, pemerintah Indonesia tetap konsisten. Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengaku sudah berkomunikasi intensif dengan pemerintah Australia menjelaskan posisi Indonesia yang sedang darurat narkoba. “Kita sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Australia menjelaskan dampak kejahatan narkoba di Tanah Air,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (1/2). Menurut Menlu Retno, pemerintah juga sudah menjelaskan kepastian pemberian hak-hak terpidana dan masalah penegakan hukum terkait kejahatan narkoba. “Hal tersebut tidak akan merusak hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Saya sudah sampaikan ke Menlu Australia niatan Indonesia terus meningkatkan hubungan bilateral itu,” ujarnya. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana yakin, pemerintah Australia mengetahui batas-batas untuk melakukan intervensi kebijakan pemerintah Indonesia. “Walaupun media dan masyarakat ramai di sana, pemerintahnya kan tahu ada batas. Pemerintah Australia bisa melakukan sesuatu dan
»Berita di Halaman B24
tidak bisa melakukan sesuatu,” katanya. Terkait kasus penarikan Dubes Brasil dan Dubes Kerajaan Belanda dari Indonesia sebagai bentuk protes karena warga negara mereka dieksekusi mati pada gelombang pertama, Hikmah menilai sebagai hal yang biasa terjadi dalam diplomasi internasional. “Boleh saja. Kalau kita protes menarik pulang dubes, itu enggak masalah. Tapi itu tidak kemudian merusak hubungan bilateral,” ujarnya. Menurut Hikmah, Australia memiliki banyak kepentingan dengan Indonesia sehingga tidak akan mungkin membela habishabisan gembong narkoba yang akan dieksekusi mati. “Masa gara-gara gembong narkoba, terus memutus hubungan bilateral. Enggak mungkin itu,” katanya.
21-30° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
11 TERPIDANA MATI DI GELOMBANG KEDUA Keppres 28/G 2014 Syofial alias Iyen bin Azwar (Indonesia) Keppres 31/G 2014 Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina) Keppres 32/G 2014 Myuran Sukumaran alias Mark (Australia) Harun bin Ajis (Indonesia) Sargawi alias Ali bin Sanusi (Indonesia) Keppres 35/G 2014 Serge Areski Atlaoui (Prancis) Keppres 1/G 2015 Martin Anderson alias Belo (Ghana) Keppres 2/G 2015 Zainal Abidin (Indonesia) Keppres 4/G 2015 Raheem Agbaje Salami (Cordova) Keppres 5/G 2015 Rodrigo Gularte (Brasil) Keppres 9/G 2015 Andrew Chan (Australia) Pembunuhan
Narkoba Sumber : Kejaksaan Agung
23-31° C
Surabaya
24-34° C
Denpasar
Hikmah mengatakan, reaksi publik Australia juga biasa. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus proaktif berkomunikasi dengan pemerintah Australia. “Menlu harus menjelaskan dengan baik bahwa kita sedang darurat narkoba. Saya pikir Australia bisa memahami,” ujarnya. Sekretaris Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Saleh senada, Indonesia harus tetap berdaulat, konsisten, serta jangan pernah hukum nasional dipengaruhi asing. “Konsistensi dalam menegakkan hukum, akan membuat Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional, bahwa kita mempunyai kedaulatan dan kemandirian hukum,” katanya. Kepala Pusat Penerangan 25-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
dan Hukum Kejagung Tony Spontana juga mengingatkan, pihak asing menghormati hukum di Indonesia. “Kalau tahapan perkara sudah sampai akhir, eksekusi tetap dilaksanakan. Apalagi upaya pengajuan grasi sudah ditolak Presiden. Mau tidak mau, akan dilakukan (eksekusi),” ujarnya. Menurut Tony, eksekusi dilakukan demi kepentingan dan penegakan kedaulatan hukum positif di Tanah Air. “Yang kami pegang grasi, meskipun dua terpidana dari Australia baru saja mengajukan peninjauan kembali (PK). Mereka mengajukan PK dengan alasan belum pernah mengajukan. Kami memandang, itu (pengajuan PK) sekadar mengulur waktu,” katanya. O RIZAVAN S THORIQI | RIDWAN MAULANA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG