Harian Nasional

Page 1

SENIN, 2 MARET 2015 | Nomor 525 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

PAN Sambut Ketua Baru

Lagak “Nyonya Tua”

»A3

»B17

C25

Memaksimalkan Permata Wisata Tanah Jawara

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

POLEMIK RAPBD DKI JAKARTA

HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA

Puluhan masyarakat mengenakan topeng wajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggelar unjuk rasa bertajuk “Lawan Begal APBD” di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur.

“Penyusunan tak Sesuai Aturan” Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta dinilai bermula dari tidak taatnya menjalankan aturan. Sebab, menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, penyusunan APBD Jakarta periode 2015 tak sesuai aturan. “Kalau sesuai aturan tidak akan heboh seperti ini,” kata Tuti kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (1/3). Padahal, mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut, pemerintah provinsi—selaku eksekutif—menggelar Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang syahdan menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian diserahkan kepada DPRD—selaku legislatif—untuk Jakarta

24-33° C

Bandung

dibahas dalam rapat komisi. Rapat tersebut menghasilkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan DPRD dalam rapat paripurna. Usai disahkan berganti nama menjadi Rancangan APBD. Menurut Tuti, draf awal yang berada di legislatif seharusnya diserahkan ke eksekutif untuk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna dievaluasi. Saat Musrenbang dihelat, legislatif memiliki hak untuk mengajukan pokok pikiran (pokir). Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012. Pada aturan tersebut, DPRD dapat mengajukan pokir lima bulan sebelum RAPBD disahkan. Namun, fungsi ini dinilai Tuti tak dilakukan legislatif. Padahal, pemerintah provinsi telah mengunci anggaran hasil kesepakatan di rapat komisi dengan sistem e-budgeting. Kondisi ini pula yang berimbas munculnya dugaan dana

23-32° C

Semarang

27-32° C

Yogyakarta

MUSRENBANG

(MENJARING ASPIRASI DARI MASYARAKAT)

PEMERINTAH DKI JAKARTA

Dalam musrenbang ini pokok-pokok pikiran DPRD sudah seharusnya dimasukkan (sesuai Pasal 55 PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD)

DPRD

DKI JAKARTA

MUSRENBANG PEMERINTAH DAN DPRD

Kesepakatan bersama dan menghasilkan arah kebijakan umum. TIM ANGGARAN SEKDA, BAPPEDA, BPKD, DLL EKSEKUTIF (TAE)

Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)

Tim Anggaran Eksekutif dan dinas/unit terkait bersama DPRD/Komisi terkait membahas KUA-PPAS

TAE & DINAS TERKAIT DPRD/KOMISI TERKAIT

Di posisi ini, eksekutif sudah mengunci anggaran agar tak bisa diotak-atik ke dalam e-budgeting. Hanya eksekutif yang memilki username dan password aplikasi e-budgeting HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

JAKARTA (HN) Konflik antara

DPRD mengirimkan draf RAPBD yang disahkan ke eksekutif tapi sudah diotak-atik. EKSEKUTIF TETAP MENGIRIM DRAF YANG MASUK DALAM E-BUDGETING KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Menghasilkan KUA-PPA

PENETAPAN DAN PENGESAHAN RAPBD Gubernur DKI Jakarta A BASUKI TJAHAJA PURNAMA marah melihat draf berubah tak sesuai dengan yang masuk ke e-budgeting. Ia menuding ada anggaran n. siluman sebesar Rp 12,1 triliun.

‘siluman’, seperti tengarai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebesar Rp 12,1 triliun. Jumlah tersebut yang diduga mantan Bupati Belitung Timur itu disisipi legislatif usai pengesahan melalui sistem manual. “Jika berjalan di luar aturan, akhirnya akan diketahui jalannya,” ujar Tuti. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tak akan berdiam diri terkait ketegangan yang terjadi antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Ia mengaku tengah mencari solusi untuk mengatasi persoalan. Meski begitu, ia meminta sikap yang diambil Ahok dengan melaporkan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau DPRD mengajukan hak angket, harus dihargai. “Harus dihargai sembari mencari solusi,” tuturnya. Tjahjo mengatakan, solusi yang bisa diambil untuk meredakan ketegangan ialah kesepahaman bersama. O DIAN RISKI ROSMAYANTI | AHMAD REZA

DPRD PROTES. DI SINILAH, AWAL DPRD KEMUDIAN MEMBENTUK HAK ANGKET 23-33° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

24-33° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

» Berita Terkait di A4 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.