KAMIS, 2 OKTOBER 2014 | Nomor 381 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
» C25
A
KOMUNITAS MANUSIA BATU
Daya Tarik Baru Kota Tua
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
SUMPAH JANJI WAKIL RAKYAT » A3
KEPEMILIKAN KARTU KREDIT DIBATASI » A7
GILANG-GEMILANG PSG » B17
TATA TERTIB DPR YANG BARU DINILAI SEBAGAI PEMICU KEGADUHAN POLITIK DI PARLEMEN.
JAKARTA (HN) Tekanan politik bagi pemerintahan Jokowi-JK yang begitu berat dari parlemen yang didominasi Koalisi Merah Putih kian di ambang mata. Untuk kedua kalinya, Partai Demokrat dan PPP yang semula memberikan sinyal bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat ternyata urung. “Sekarang perubahannya dari detik ke detik, menit ke menit. Untuk saat seperti ini, politik sulit dikira,” kata presiden terpilih Jokowi di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Rabu (1/10) malam. Jokowi memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Jakarta
23-33° C
Bandung
SBY kemarin dini hari dan perkembangan terkini di parlemen yaitu Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR dan MPR. Sebelumnya, Jokowi, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh menggelar pertemuan di kediaman Megawati Soekarnoputri Jalan Teuku Umar, Jakarta. Empat fraksi Koalisi Indonesia Hebat yaitu PDI-P, NasDem, Hanura, dan PKB menghendaki pemilihan pimpinan DPR dan MPR hari ini. Namun, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, dan PKS tetap bersikukuh tadi malam. Semula, PPP dan Demokrat setuju pemilihan dilakukan hari ini, tetapi usai rapat kon-
23-32° C
Semarang
24-36° C
Yogyakarta
ANTARA | ROSA PANGGABEAN
Demokrasi Semakin Terpuruk Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan memprotes Pimpinan Sidang Sementara Popong Otje Djundjunan (kiri) dan Mudaffar Sjah (kedua kiri) dalam Sidang Paripurna Ke-2 untuk memilih Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10) malam. PDI–P meminta sidang dihentikan dan dilanjutkan pada Kamis (2/10), tapi sidang berlangsung hingga dini hari.
sultasi, mereka berubah haluan. Ketua DPR sementara Popong Otje Djunjunan sempat menskors sidang karena ricuh. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembentukan fraksi. Namun, kericuhan kembali terjadi. Skors pun kembali dilakukan, tanpa waktu jelas. Kericuhan pun kembali terjadi. Politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka mengatakan, seluruh anggota DPR dari partainya tak bersedia mengisi daftar kehadiran meskipun secara fisik hadir. “Tata tertib sekarang, cukup tanda tangan tanpa kehadiran fisik, keputusan sidang bisa diambil. Ini yang sedari awal kami 23-33° C
Surabaya
18-30° C
Denpasar
tidak setuju. Makanya kami tak isi daftar hadir,” katanya. Menurut dia, kondisi serupa terjadi saat Sidang Paripurna Pengesahan UU Pilkada. “Saat itu kalaupun kami ikut WO, tetap dianggap ikut sidang karena telanjur mengisi daftar kehadiran. Ini yang tidak sehat,” ujar Rieke. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, demokrasi di Tanah Air kian terpuruk bercermin pada perkembangan mutakhir yang terjadi di parlemen. “Salah satu titik krusialnya di tata tertib. Sebagai contoh, syarat mengajukan paket pimpinan dewan minimal lima fraksi. Faktanya sekarang enam fraksi 24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
(Koalisi Merah Putih) dan empat fraksi (Koalisi Indonesia Hebat). Jelas di situ, yang bakal terjadi paket tunggal. Ini pintu masuk ke sistem parlementer nantinya, bukan lagi presidensial. Ini berarti kemunduran demokrasi,” tuturnya. Menurut Refly, skenario Koalisi Merah Putih memanfaatkan regulasi yang baru saja disahkan tidak etis secara politik. “Seharusnya, regulasi lama yang digunakan. Regulasi baru semestinya diberlakukan lima tahun mendatang. Kalau yang terjadi sekarang, regulasi baru itu sengaja dibuat instan,” katanya. O RIZAVAN S THORIQI | ARIF KUSUMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah