SELASA, 2 SEPTEMBER 2014 | Nomor 351 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
Warna-Warni si Kelom Geulis » C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PEMBATASAN BBM DONGKRAK INFLASI » A7
PAKISTAN RUSUH » A16
BUKAN BERARTI KIAMAT » B17
Berangkat Haji
ANTARA | HENDRA SONIE
Jamaah haji kloter pertama dari Embarkasi Surabaya di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (1/9), sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Jamaah asal Jawa Timur yang diberangkatkan mencapai 20.676 dengan 320 petugas pendamping.
» Berita di Halaman A5
VONIS RATU ATUT
KPK Siap Ajukan Banding JAKARTA (HN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengajukan banding terkait vonis empat tahun penjara terhadap Ratu Atut Chosiyah. “Saya kira akan banding dan pantas untuk dibanding. Karena kasus ini telah menodai demokrasi, MK, serta rakyat,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Senin (1/9). Jakarta
23-33° C
Bandung
Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Edy Hartoyo mengatakan, sejumlah materi dalam putusan tidak sesuai dengan harapan, seperti masa pidana yang tidak sesuai dan pidana tambahan yang tak dipenuhi. “Bagi kami, ini tidak sesuai tuntutan,” ujarnya. Karena itu, pihaknya mengaku siap mengajukan banding. Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui putusan tersebut ti-
22-32° C
Semarang
23-33° C
Yogyakarta
dak sesuai harapan. Sebab, KPK dalam tuntutan berharap Atut diberikan sanksi 10 tahun penjara. “Vonis tentu saja tidak sesuai dengan harapan KPK,” tuturnya. Aktivis antikorupsi Banten Dahnil Anzar menilai hakim tak sensitif dalam melihat perkara suap yang dilakukan kakak kandung Tubagus Chaeri Wardana itu. “Hakim tidak sensitif melihat kasus suap yang dilakukan 20-31° C
Surabaya
24-34° C
Denpasar
Atut. Hakim telah menghina hukum, khususnya MK pada titik terendah,” kata Dahnil kepada HARIAN NASIONAL. Selain itu, dia menganggap putusan tersebut telah mengabaikan fakta persidangan. Sebab itu, sanksi empat tahun dinilainya masih jauh dari upaya memberikan efek jera bagi koruptor. Karena itu, ia mendorong KPK untuk melakukan percepatan 22-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
kasus lain yang melibatkan Atut. Menurut dia, penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga patut disematkan. “KPK perlu mempercepat semua kasus, kalau tidak, bisa kehilangan kepercayaan publik. Apalagi vonis ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan bagi publik,” ujarnya. O AHMAD REZA S | RIDWAN MAULANA
» Berita Terkait di Halaman A4 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah