RABU, 2 OKTOBER 2013 | Nomor 33 Tahun I KURS MATA UANG US$ GB£ EU€ JP¥ SIN$ AUS$ RM RMB
11.651 18.868 15.756 11.819 9.293 10.877 3.585 1.895
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Inflasi 2013 Bisa di Bawah 9 Persen
Rantai Buruk
September deflasi 0,35 persen karena penurunan harga bahan makanan. »A7
TERITIP
MENONTON AKSI BUAYA
Pellegrini selalu mati kutu di hadapan taktik Guardiola. »B17
sumber: www.bi.go.id
A
NASIONAL H A R I A N
»C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Sampai Jumpa di Azerbaijan
REUTERS | BEAWIHARTA
Kembang api menghiasi langit di atas Gelora Sriwijaya saat malam penutupan Islamic Solidarity Games (ISG) III di Jakabaring, Palembang, Selasa (1/10). Tuan rumah Indonesia berhasil tampil sebagai juara umum dalam ajang itu. ISG berlanjut di Azerbaijan pada 2017 mendatang. >>Berita di Halaman B23
RUU KUHAP Dinilai Lemahkan KPK Penyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan hakim. JAKARTA (HN) Komisi Pem berantasan Korupsi memperta nyakan kepentingan revisi ter hadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Aca ra Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi itu dinilai men guatkan dugaan adanya kepen tingan pihak lain yang diperkuat. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menyayangkan hilan gnya hak penyadapan dan peny itaan yang selama ini dipegang KPK dalam melakukan proses Jakarta
24-33° C
Bandung
hukum dalam rancangan terse but. “Pertanyaannya, secara filo sofis dan politis, revisi KUHAP itu ditujukan untuk kepentingan siapa?” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (1/10). Dalam rancangan revisi UU KUHAP pada pasal 75, Bambang memberi contoh, dinyatakan pe nyitaan harus mendapat izin Ha kim Pemeriksa Pendahuluan. Jika Hakim Pemeriksaan menolak, KPK tak dapat melakukan penyitaan. Pembatasan kewenangan KPK juga terlihat pada Pasal 83 ten tang penyadapan pembicaraan
22-31° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
yang juga harus mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahu luan. Pe nyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan hakim. Bambang menilai revisi pada dua pasal itu jelas menunjuk kan adanya usaha penyulitan kepada KPK. “Ada sinyalemen yang semakin kuat, kepentingan rakyat sebagai korban kejahatan seolah diabaikan oleh sebagian para wakil rakyat. Penegak hu kum yang bertugas melindungi kepentingan rakyat justru diper sulit untuk membuktikan keja hatan,” katanya. Bambang meminta ada per hatian khusus terhadap rancang 23-32° C
Surabaya
21-31° C
an revisi itu sebelum disahkan. “Semoga tidak perlu ada kekha watiran dan tuduhan bahwa orien tasi dan perspektif revisi KUHAP tidak dimaksudkan un tuk melindungi pelaku kejahat an, para koruptor, dan jaringan koruptor,” katanya. Menurut Bambang jika ran cangan revisi itu tidak dirumuskan hati-hati, justru akan merugikan usaha pemberantasan korupsi. “Semoga lonceng kematian pem berantasan korupsi tidak kian nyaring berdentang,” katanya. Wakil Ketua KPK Adnan Pan du Praja mengatakan penundaan pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP perlu dilakukan
Denpasar
23-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
karena ada upaya sistemik yang kontraproduktif dalam pe negakan hukum di Tanah Air. Selain itu, pembahasan RUU itu dinilai tidak transparan karena tidak melibatkan peran publik sebagaimana yang diberlaku kan selama ini. “Kita tidak tahu pembahasannya, tiba-tiba sudah mau diketok,” ujarnya. Sebelumnya Indonesia Cor ruption Watch (ICW) menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga kembali melemahkan KPK melalui RUU KUHAP dan KUHP. DPR menargetkan akan menyele saikan RUU ini pada akhir Oktober 2013. l VINI ROSYA | NESTY PAMUNGKAS >> Berita Terkait di Hal A2 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG