Harian Nasional

Page 1

RABU, 2 OKTOBER 2013 | Nomor 33 Tahun I KURS MATA UANG US$ GB£ EU€ JP¥ SIN$ AUS$ RM RMB

11.651 18.868 15.756 11.819 9.293 10.877 3.585 1.895

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Inflasi 2013 Bisa di Bawah 9 Persen

Rantai Buruk

September deflasi 0,35 persen karena penurunan harga bahan makanan. »A7

TERITIP

MENONTON AKSI BUAYA

Pellegrini selalu mati kutu di hadapan taktik Guardiola. »B17

sumber: www.bi.go.id

A

NASIONAL H A R I A N

»C25

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Sampai Jumpa di Azerbaijan

REUTERS | BEAWIHARTA

Kembang api menghiasi langit di atas Gelora Sriwijaya saat malam penutupan Islamic Solidarity Games (ISG) III di Jakabaring, Palembang, Selasa (1/10). Tuan rumah Indonesia berhasil tampil sebagai juara umum dalam ajang itu. ISG berlanjut di Azerbaijan pada 2017 mendatang. >>Berita di Halaman B23

RUU KUHAP Dinilai Lemahkan KPK Penyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan hakim. JAKARTA (HN) Komisi Pem­ berantasan Korupsi memperta­ nyakan kepentingan revisi ter­ hadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Aca­ ra Pidana (KUHAP) dan Kitab ­Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi itu dinilai men­ guatkan dugaan adanya kepen­ tingan pihak lain yang diperkuat. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menyayangkan hilan­ gnya hak penyadapan dan peny­ itaan yang selama ini dipegang KPK dalam melakukan proses Jakarta

24-33° C

Bandung

hukum dalam rancangan terse­ but. “Pertanyaannya, secara filo­ sofis dan politis, revisi KUHAP itu ditujukan untuk kepentingan siapa?” katanya kepada HARIAN ­NASIONAL, Selasa (1/10). Dalam rancangan revisi UU KUHAP pada pasal 75, Bambang memberi contoh, dinyatakan pe­ nyitaan harus mendapat izin Ha­ kim Pemeriksa Pendahuluan. Jika Hakim Pemeriksaan me­nolak, KPK tak dapat melakukan pe­nyitaan. Pembatasan kewenangan KPK juga terlihat pada Pasal 83 ten­ tang penyadapan pembicaraan

22-31° C

Semarang

24-34° C

Yogyakarta

yang juga harus mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahu­ luan. Pe­ nyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan hakim. Bambang menilai revisi pada dua pasal itu jelas menunjuk­ kan adanya usaha penyulitan kepada KPK. “Ada sinyalemen yang semakin kuat, kepentingan rakyat sebagai korban kejahatan seolah diabaikan oleh sebagian para wakil rakyat. Penegak hu­ kum yang bertugas melindungi kepentingan rakyat justru diper­ sulit untuk membuktikan keja­ hatan,” katanya. Bambang meminta ada per­ hatian khusus terhadap rancang­ 23-32° C

Surabaya

21-31° C

an revisi itu sebelum disahkan. “Semoga tidak perlu ada kekha­ watiran dan tuduhan bahwa orien­ tasi dan perspektif revisi KUHAP tidak dimaksudkan un­ tuk melindungi pelaku kejahat­ an, para koruptor, dan jaringan koruptor,” katanya. Menurut Bambang jika ran­ cangan revisi itu tidak dirumuskan hati-hati, justru akan merugikan usaha pemberantasan korupsi. “Semoga lonceng kematian pem­ berantasan korupsi tidak kian nyaring berdentang,” katanya. Wakil Ketua KPK Adnan Pan­ du Praja mengatakan penundaan pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP perlu dilakukan

Denpasar

23-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

karena ada upaya sistemik yang kontraproduktif dalam pe­ negakan hukum di Tanah Air. Selain itu, pembahasan RUU itu dinilai tidak transparan karena tidak melibatkan peran publik sebagaimana yang diberlaku­ kan selama ini. “Kita tidak tahu pembahasannya, tiba-tiba sudah mau diketok,” ujarnya. Sebelumnya Indonesia Cor­ ruption Watch (ICW) menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga kembali melemahkan KPK melalui RUU KUHAP dan KUHP. DPR menargetkan akan menyele­ saikan RUU ini pada akhir Oktober 2013. l VINI ROSYA | NESTY PAMUNGKAS >> Berita Terkait di Hal A2 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.