SELASA, 3 FEBRUARI 2015 | Nomor 499 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
ELPIJI MELON BATAL NAIK
Aksesoris Cantik dari Tepung Ketan
»A7
»C25
A
B17 BAYERN MUNICH vs SCHALKE
BANGUN, BAYERN! DINAMIS DAN MENCERAHKAN JELANG EKSEKUSI TERPIDANA MATI GELOMBANG DUA
Jakarta
23-32° C
Bandung
Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) memberikan keterangan pers terkait rencana eksekusi mati gelombang kedua termasuk terhadap dua warga Australia Myuran Sukumaran (33) dan Andrew Chan (31) yang grasinya telah ditolak Presiden.
Hukuman penjara, misalnya, walau hanya satu hari atau bahkan seumur hidup, ini untuk mendidik para warga binaan dapat berlaku baik. DOK. PRIBADI
JAKARTA (HN) K e j a k s a a n Agung memastikan tetap mengeksekusi 11 terpidana dalam kasus narkoba dan pembunuhan berencana yang telah ditolak grasinya oleh Presiden. Dua di antara terpidana mati itu warga Australia Myuran Sukumaran (33) dan Andrew Chan (31). “Kami telah mendengar banyak warga Australia mendukung pelaksanaan (eksekusi) dan itu salah satu hal yang mendorong kami merasa tidak membuat kesalahan,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo seperti dilansir Reuters di Jakarta, Senin (2/2). Pekan lalu, Kejaksaan Agung menerima Keppres berisi penolakan Presiden terhadap grasi yang diajukan 11 terpidana mati. Delapan terpidana itu warga negara asing termasuk dari Brasil, Prancis, Ghana, Nigeria, Filipina, dan Australia. Sedangkan tiga terpidana lainnya warga Indonesia. Namun, Prasteyo belum bisa memastikan kapan dan di mana eksekusi gelombang kedua itu bakal dilaksanakan. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott berupaya keras grasi dua anggota Bali Nine yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali pada 2005 karena berusaha menyelundupkan 8 Kg heroin ke Australia, dikabulkan. Namun, Presiden Jokowi berkomitmen berjuang melawan kejahatan luar biasa kasus narkoba dengan tetap menjelaskan bahwa RI memiliki hukuman mati. Pakar Politik Internasional Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi berpendapat, dalam konteks geopolitik, eksekusi tersebut tidak terlalu banyak berpengaruh dalam hubungan G to G. “Mengingat pemerintah Australia sendiri tidak terlihat concern dengan persoalan ini. Kalau memang soal ini dianggap genting, pemerintah Australia bersuara keras sejak sebelum-
REUTERS | DARREN WHITESIDE
Tekad Kejagung Makin Kuat
22-30° C
ABDUL FICKAR HADJAR Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
nya,” tuturnya kepada HARIAN NASIONAL. Menurut Angga, bukan berarti tidak ada problem pelaksanaan eksekusi mati tersebut ditinjau dari sisi human right. “Pasti akan ada suara-suara negatif terkait tindakan hukum tersebut dari para aktivis human right. Tetapi sepertinya itu tidak terlalu kuat menekan pemerintah Australia,” katanya di Perth, Australia Barat. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar memperingatkan pemerintah tidak berlaku diskriminatif, termasuk soal pelangsungan eksekusi terpidana mati. Menurut dia, jika eksekusi telah dijalankan maka gelombang kedua tak harus berhenti meskipun menuai protes negara luar. “Harus tetap dilakukan (eksekusi). Apalagi sanksi ini telah diatur 23-30° C
Surabaya
24-32° C
Denpasar
dalam hukum positif,” ujarnya. Menurut dia, dalam hukum positif, pemberian sanksi itu terkandung sejumlah pesan. “Hukuman penjara, misalnya, walau hanya satu hari atau bahkan seumur hidup, ini untuk mendidik para warga binaan dapat berlaku baik.” Hal serupa juga berlaku untuk sanksi eksekusi bagi terpidana mati. Sanksi tersebut diberikan demi efek jera. Oleh karena itu, Fickar mendesak Kejaksaan Agung menyegerakan eksekusi itu terutama pada bandar narkoba. “Apalagi, Presiden telah menolak permohonan grasi sejumlah terpidana mati. Eksekusi tak perlu menunggu lagi,” katanya. Di sisi lain, Fickar berharap pemerintah membenahi persoalan hukum. Berdasarkan catatan dia, ada dua hal yang dapat men24-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
jadi pembuka untuk membenahi hukum. Pertama, administrasi pengadilan. Sektor ini menjadi pintu masuk orang mencari keadilan atau bahkan mencari pembenaran. “Pembenahan sektor ini penting agar terpidana mati tak leluasa menyertakan alat bukti baru (novum) yang terkesan mengada-ada,” ujarnya. Pembenahan kedua, kata Fickar, pengetatan pengawasan terhadap pemutus sanksi atau hakim. “Kalau sudah tidak ada lagi hakim yang bisa disuap, sanksi bakal sangat memberikan pelajaran serta efek jera,” tuturnya. Dia optimistis, jika eksekusi terhadap terpidana mati dilakukan beriringan pembenahan sistem peradilan, tindak kejahatan serupa bisa ditekan. O DION B ARINTO | AHMAD REZA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG