Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 3 JUNI 2016 | Nomor 903 Tahun III

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

RUMAH KERAMIK F WIDAYANTO

DISTRIBUSI PANGAN BELUM EFISIEN

MERENGKUH OASE D I KOTA D EPOK

»A7

»C25

ULASAN LENGKAP DI HALAMAN » B13-B24 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

TRADISI NYADRAN

ANTARA | ADITYA PRADANA PUTRA

Warga berziarah di makam keluarganya yang terendam rob (banjir akibat pasang air laut) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/6). Meskipun TPU terendam rob, warga setempat tetap antusias berziarah menjaga tradisi nyadran kubur menjelang Ramadhan dan memberikan penghormatan kepada pendahulu mereka sebelum menjalankan ibadah puasa.

KPU dan Bawaslu “Dipasung” DPR resmi mengesahkan revisi UU Pilkada. JAKARTA (HN) DPR RI resmi mengesahkan revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Namun, di balik poin-poin yang telah disepakati, terdapat pasal yang dianggap mengancam independensi KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pesta demokrasi itu. “Sebab, setiap penyusunan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu wajib dikonsultasikan ke Komisi II DPR, dengan ketentuan, hasil konsultasi mengikat untuk dilaksanakan KPU dan Bawaslu,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Kamis (2/6). Menurut Titi, munculnya pengaturan itu tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 22 b itu. Padahal, KPU dan Bawaslu sejatinya mendapatkan mandat dari konstitusi untuk mandiri. Sebelumnya, kedua lembaga itu memang wajib berkonsultasi Jakarta

24-33°C

Bandung

dengan Komisi II DPR dalam menyusun peraturan. Kini, KPU dan Bawaslu berpeluang tidak memiliki pilihan, jika kesepakatan yang dihasilkan dari konsultasi dengan Komisi II DPR melanggar perundang-undangan. Permasalahan lain berupa terganggunya tahapan pilkada berpotensi mengemuka, jika penuntasan PKPU dan Peraturan Bawaslu tersendat akibat banyaknya kepentingan dalam merumuskan rekomendasi. “Mereka berbedabeda posisi politiknya. Kalau tidak ada kesepakatan, apakah terjadi deadlock,” ujarnya. Titi berpendapat, ditetapkannya pasal tersebut bagian dari motivasi Komisi II DPR menerapkan aturan mengikat bagi lembaga penyelenggara. Aturan mengikat itu terutama berlaku bagi KPU setelah dinilai tidak menuruti rekomendasi Komisi II DPR sebagaimana terjadi dalam Pilkada Serentak 2015 . “Munculnya pasal itu cukup mengejutkan dan terlepas dari

21-29°C

Semarang

:25-32°C

Yogyakarta

SEBAGIAN POIN KRUSIAL Terjadi peningkatan sumbangan perseorangan dari Rp 50 juta menjadi Rp 75 juta dan badan hukum dari Rp 500 juta menjadi Rp 750 juta. Sanksi administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Persyaratan dari unsur parpol yang mempunyai kursi di DPRD tidak diturunkan. Persyaratan mundur bagi anggota legislatif. Persyaratan calon perseorangan berdasarkan jumlah pemilih. Peluang penerapan pemungutan suara secara elektronik. Sumber: JPPR

fokus publik yang lebih banyak tersita kepada perumusan mundur atau tidaknya anggota dewan ketika ditetapkan sebagai calon dan syarat pencalonan lainnya. Jadi di satu sisi ada penguatan misal menyangkut kewenangan Bawaslu, tetapi terdapat juga pelemahan yang dilakukan,” tuturnya. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay juga mengaku terkejut terkait adanya pasal yang me24-33°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

nyangkut kewajiban KPU melaksanakan rekomendasi hasil konsultasi dalam menyusun PKPU bersama Komisi II DPR . Dia mengakui, pembahasan revisi UU Pilkada selama ini lebih banyak mengemuka tentang syarat pencalonan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun bagi calon perseorangan serta dari partai politik (parpol). “Tahu-tahu ada pasal yang sangat prinsip tentang posisi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang diatur di dalam konstitusi serta hubungannya dengan lembaga lain, dalam hal ini DPR,” katanya. Menurut Hadar, KPU belum menentukan sikap. Yang pasti, mereka akan membahas sekaligus melihat situasi dan perkembangan lebih lanjut. Namun, dia mengakui, kemandirian lembaga penyelenggara berkurang atas munculnya pasal tersebut. Dia juga tak menampik potensi terganggunya tahapan Pilkada Serentak 2017 mengingat DPR merupakan lembaga politik se26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

dangkan lembaga penyelenggara seperti KPU memiliki tugas mengurus pelaksanaan pilkada dari segi teknis. “Dalam menunaikan tugas, KPU tidak boleh mencerminkan aspirasi kekuatan politik tertentu,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan, penerapan aturan KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan rekomendasi hasil konsultasi bersama Komisi II DPR didasari evaluasi atas pilkada serentak gelombang pertama tahun lalu. Komisi II DPR sudah memberikan kepercayaan dan keleluasaan, namun KPU dinilai telah menafsirkan jauh dari aturan yang tercantum dalam UU Pilkada. Begitu juga Bawaslu yang dipandang sekadar menafsirkan apa yang diatur dalam PKPU. “Niat kami baik dan tidak ingin mengurangi kemandirian KPU maupun Bawaslu. Dicoba dulu. Kalau ada permasalahan, bisa dibahas bersama,” katanya. O ARIA TRIYUDHA

>> Berita Terkait di A3 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.