Harian Nasional

Page 1

SELASA, 3 MARET 2015 | Nomor 526 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Irjen Ronny: Begal Motor Menurun

Rupiah Terimbas Ekonomi China

Trofi pertama selalu penuh makna.

»A14

»A7

»B17

A

Happy Chelsea

Terpikat Boneka Berbusana Adat

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

C25

KRONOLOGI APBD DKI JAKARTA TA 2015 12 AGUSTUS 2014 Penyampaian KUA-PPAS 2015 ke DPRD DKI

PERAYAAN CAP GO MEH

24 DESEMBER 2014 Pembahasan KUA-PPAS

12 DESEMBER 2014 Penyempurnaan Rumusan KUAPPAS APBD 16 DESEMBER 2014 Kirim Nota Kesepakatan KUA-PPAS ke DPRD 18 DESEMBER 2014 Nota Kesepakatan KUA-PPAS dikembalikan karena belum ada pembahasan

ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

Sejumlah penari tampil di panggung pada perayaan Cap Go Meh Bersama 2015 di Arena JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (3/2) malam. Perayaan Cap Go Meh 2015 mengambil tema “Bersama Membangun Indonesia, Indonesia Satu, Indonesia Jaya.”

24 NOVEMBER 2014 Menerima surat Mendagri tentang Percepatan Rancangan APBD

19 DESEMBER 2014 Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim Anggaran Pemprov DKI 6 JANUARI 2015 Menerima surat Mendagri tentang Teguran Keterlambatan RAPBD. 9 JANUARI 2015 Penandatanganan Nota kesepakatan KUA PPAS

DPRD Kirim Berkas Terpisah

12 JANUARI 2015 Pidato Gubernur tentang Raperda APBD

Seluruh Anggota Dewan tak Pernah Menolak Penggunaan E-budgeting

20-21 JANUARI 2015 Rapat Komisi-komisi DPRD 26 JANUARI 2015 Usulan Revisi Kegiatan RAPBD kepada Ketua DPRD 27 JANUARI 2015 Paripurna RAPBD oleh DPRD DKI 4 FEBRUARI 2015 APBD 2015 kirim Kemendagri (Di antara rentang waktu ini, DPRD kembali mengirimkan berkas tambahan APBD yang tedapat tambahan uang Rp 12,1 triliun. Padahal, APBD sudah disepakati dan dimasukkan ke e-budgeting. Tambahan itu yang disebut Ahok sebagai “dana siluman”)

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

23 FEBRUARI 2015 Kirim surat Gubernur ke Ketua DPRD Tentang Kemajuan Raperda dan Rapergub APBD tahun 2015 Kirim surat penyempurnaan APBD ke Kemendagri (surat balasan) 25 FEBRUARI 2015 Kirim Surat ke BPKP Tentang Evaluasi RAPBD 27 FEBRUARI 2015 Kirim surat ke KPK tentang Laporan Dinamika Pembahasan RAPBD Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Jakarta

24-33° C

Bandung

JAKARTA (HN) Pemprov DKI Jakarta menyatakan, pangkal utama persoalan APBD 2015 karena DPRD setempat menyorongkan kembali draf anggaran yang sudah diutak-atik sehingga ada tambahan Rp 12,1 triliun. Padahal, pemprov telah mengunci anggaran yang ditetapkan dan disahkan dalam paripurna dewan, ke sistem e-budgeting. “Diusulin belakangan, setelah rapat paripurna (terkait dengan RAPBD). Ada berkas terpisah,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (2/3). Menurut dia, karena telah dikunci, pemprov tak mungkin memasukkan tambahan itu ke draf yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Draf yang dikirimkan tanpa tanda tangan pimpinan dewan ini yang

23-32° C

Semarang

27-32° C

Yogyakarta

dianggap tak sah oleh dewan. Tuti mengatakan, penggunaan sistem e-budgeting tidak perlu melalui persetujuan dewan. Sistem itu bisa dipakai sebagai alat penyusunan anggaran lebih transparan dan akuntabel meski tak ada aturan yang mendasari penggunaan e-budgeting. Menurut dia, mekanisme surat-menyurat kepada Kemendagri juga tak butuh tanda tangan pimpinan dewan. Hal itu mengingat, draf anggaran telah disepakati dalam rapat paripurna dan diketahui masing-masing ketua Komisi di DPRD. “Kalau sudah bersepakat, ya bersepakat. Nanti bisa kita lihat semuanya, kan semakin jelas,” kata Tuti. Tuti menginformasikan, anggaran yang dibahas dalam rapat komisi berupa draf yang telah dikunci melalui e-budgeting. Draf dicetak agar dapat dibahas dan dievaluasi. “Yang dirapatkan de23-33° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

ngan komisi adalah RAPBD dicetak dari e-budgeting,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua mengatakan, seluruh anggota dewan tak pernah menolak penggunaan e-budgeting, namun eksekutif tak pernah menyosialisasikan pemakaiannya pada legislatif. Dia menilai, pemprov telah menyalahgunakan fungsi e-budgeting dengan menguncinya. “E-budgeting hanya sistem. Seharusnya ketika itu (anggaran) dikembalikan (legislatif), eksekutif membuat kodekode rekening. Setelah itu baru disahkan dan dikirimkan ke Kemendagri,” katanya. Inggard mengklaim, pihaknya berpatokan pada Tata Tertib DPRD bahwa berkas anggaran harus dikirim berupa hard-copy yang diteken pemimpin DPRD dan Ketua Komisi A hingga Ketua Komisi E. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 24-33° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

(LIPI) Siti Zuhro menilai, kedua belah pihak perlu duduk bersama agar persoalan cepat selesai. Apalagi untuk mengurus Jakarta, kata dia, pemprov tak dapat berjalan sendiri melainkan perlu kerja sama dengan dewan “Kalau enggak ada kerja sama, gubernur akan berat mengurus Jakarta sendirian,” katanya. Namun, dia menyarankan, ke depan pembahasan anggaran perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Siti menilai, selama ini Gubernur DKI Jakarta tak memiliki kekuatan politik yang mampu membantu langkahnya memberantas praktik korupsi. “Itu harus dilakukan Ahok untuk mengelola kekuatan politik,” ujarnya. O DIAN RISKI ROSMAYANTI

» Berita Terkait di A3 & A12 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.