Harian Nasional

Page 1

A REVOLUSI RONALDO

SELASA, 4 AGUSTUS 2015 | Nomor 656 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Kemarau Lonjakkan Harga Pangan

Gairah Dramatis Hiromi

»A7

»C25

Cristiano Ronaldo sudah berusia 30 tahun. Tapi ketajamannya tidak memperlihatkan kecenderungan menurun. Justru tampak lebih.

» B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Sejumlah Petahana Mulai Berulah JAKARTA (HN) Sejumlah pelanggaran sepanjang tahapan pilkada serentak terjadi baik berupa ulah tak elok petahana, dugaan praktik mahar politik, hingga penggunanan ijazah palsu. Bawaslu menemukannya sejak tahapan pilkada 26-28 Juli 2015. “Ada bakal calon berstatus petahana memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan seperti penggunaan baliho Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Ini tak dibenarkan UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yaitu Pasal 71 ayat 2,” kata Komisioner Bawaslu Nasrullah di Jakarta, Senin (3/8). Dugaan penyalahgunaan program dan kegiatan itu ditemukan di beberapa zona bebas kampanye, termasuk sekolah. Bawaslu pun meminta BPK segera mengaudit dugaan penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana. Hasil audit bakal dijadikan referensi ke penegak hukum seperti KPK, Kejagung, atau Polri. “Meski UU Pilkada tak mengatur ketentuan pidana pemanfaatan fasilitas negara oleh calon kepala daerah, kami menduga itu terkait tindak pidana korupsi atau pasal gratifikasi,” ujar Nasrullah. Nasrullah menginformasikan, praktik mobilisasi PNS dan pemanfaatan SKPD oleh petahana diduga terjadi Sumatera Utara. “Ada di salah satu kabupaten, PNS terlibat aktivitas pencalonan termasuk deklarasi hingga pendaftaran di KPU daerah setempat. Bahkan, dihadiri pejabat tinggi setempat. Kami segera mengirim rekomendasi ke Kementerian PAN dan RB Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat) Kota Surabaya (Jawa Timur)

7 Daerah Tertunda Pilkada

Kabupaten Blitar (Jawa Timur) Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) Kota Samarinda (Kaltim) Kota Mataram (NTB) Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT) Sumber: KPU

Jakarta

26-33°C

Bandung

18-30°C

serta Kemendagri menindak tegas PNS yang diduga terlibat itu,” katanya. Temuan lain menyangkut praktik mahar politik atau “uang perahu” di sejumlah daerah. Beberapa bakal calon gagal mendaftar karena tak mampu memenuhi besarnya uang mahar yang dipatok parpol. Praktik mahar diakui tak mudah diberantas lantaran pengawas memiliki keterbatasan. Namun, Bawaslu meminta PPATK menelusuri rekening 827 bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi. Penelusuran juga menyasar keluarga bakal calon, pengurus, fungsionaris, dan Badan Pemenangan di parpol. Seluruh bakal calon yang sempat mengaku atau mengetahui dimintai uang mahar juga dipanggil Bawaslu. Menyoal ijazah palsu, kata Nasrullah, terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. ”Bagaimana mungkin bisa SMA kalau tidak SMP? Ini sudah ada putusan MA. Kami coba telusuri. Jika itu terbukti, kami pleno dan bersikap. Pembatalan sangat bergantung proses pengambilan keputusan,” ujarnya. Persoalan lain, terkait kepengurusan di beberapa parpol yang mempengaruhi proses pencalonan. Fakta di lapangan, sejumlah parpol di tingkat DPC menolak menandatangani berkas pencalonan karena bakal calon yang direkomendasikan untuk didaftarkan ke KPU tak sesuai harapan DPC. ”Di beberapa daerah ditemukan penunjukan pelaksana tugas untuk posisi ketua dan sekretaris DPC yang dipilih tiba-tiba. Akhirnya, KPU daerah kebingungan menerima pendaftaran calon yang diusung parpol.” Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri mengatakan, petahana memobiliasai PNS seperti yang disebutkan Nasrullah terjadi di Kabupaten Simalungun. ”Padahal, PNS atau pejabat negara harus netral dalam

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

22-32°C

Surabaya

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA

Bawaslu menggandeng BPK, PPATK, dan aparat penegak hukum menjerat penyalahguna fasilitas negara.

GATOT DAN ISTRI HUNI RUMAH TAHANAN Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (atas) dan istri Evi Susanti (bawah) usai menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8). Kedua tersangka terduga tokoh di balik suap sejumlah hakim PTUN Medan itu ditahan penyidik KPK. » Berita di Halaman A4

pilkada,” katanya. Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Very Junaidi mengapresiasi Bawaslu atas temuan-temuan itu. Langkah Bawaslu membawa kasus ke penegak hukum perlu dikombinasi penerapan UU No 8 Tahun 2015 soal diskualifikasi bagi bakal calon petahana yang terbukti melanggar. “Ini bisa menimbulkan efek jera bagi petahana,” ujarnya. 23-34°C

Denpasar

22-32°C

Hujan Lebat

Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi mengatakan siap menindaklanjuti laporan adanya bakal calon berstatus petahana yang diduga menggunakan anggaran negara atau anggaran daerah demi ambisi politiknya. ”Sepanjang itu menjadi domain KPK, kami siap,” ujarnya. O ARIA TRIYUDHA

Komitmen Parpol Dinilai Rendah Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

A3 Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.