Harian Nasional

Page 1

RABU, 4 JANUARI 2017 | Nomor 1069 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

TOTTENHAM vs CHELSEA

LIFESTYLE

MISI JEGAL THE BLUES

PESONA GAUN TIDUR

»B17

»C25

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

RAPBD 2017 Harus Dikawal JAKARTA( HN) Hasil evaluasi Rancangan APBD 2017 belum bisa diberikan menyeluruh. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu RAPBD delapan daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Peneliti Perkembangan Politik Lokal LIPI Siti Zuhro mengatakan, keterlambatan daerah menyerahkan RAPBD harus disikapi serius oleh Kemendagri. Siti khawatir keterlambatan berdampak pada rencana pendanaan, syahdan mengganggu pelayanan publik. “Keterlambatan bisa menjadi awal sulitnya pendanaan untuk pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Siti kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (3/1). Siti menilai, preseden ini juga mendakan Kemendagri belum memberikan pengawasan dan bimbingan kepada daerah terkait penyusunan RAPBD. Alhasil, ia berharap, Kemendagri lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan arahan. Upaya itu diyakini menjadikan penyusunan RAPBD lebih efektif, termasuk menjadikan pendanaan lebih efisien dalam mengelola belanja daerah. “Era otonomi daerah sejak 2001 pemerintah belum bisa menghadirkan hal itu

LIKA-LIKU

APBD DKI

secara riil, belum ada bimbingan nyata,” ujar Siti. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, alasan delapan daerah terlambat menyerahkan RAPBD imbas menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Keterlambatan, menurut Doni –sapaan Reydonnyzar– juga dilatari tarik-menarik kepentingan antara kepala daerah dan DPRD. Polemik, ia melanjutkan, imbas kepala daerah dan DPRD tak satu pandangan ihwal pos belanja. Kemendagri, Doni memastikan, terus mengawal daerah yang belum menyerahkan RAPBD. “Harus dikawal agar sesuai ketentuan,” katanya. Kendati demikian, Doni mengatakan, Kemendagri tak memberikan batas waktu terkait penyerahan RAPBD. Namun, Doni berharappemerintahdaerahsegera menyerahkan RAPBD untuk mempersingkat pembahasan. Ia mengatakan, pemerintah tidak memberikan batas waktu dalam penyerahan RAPBD. Namun, Doni mengingatkan agar diserahkan secepatnya. Maluku Utara, misalnya, “menjadwalkan penyerahan RAPBD di atas 20 Januari. Kami tidak menoleransi. Tapi kami perintahkan setidaknya 7 Januari harus menyerahkan RAPBD,” imbaunya. Terkait evaluasi RAPBD 2017,

ANTARA | KORNELIS KAHA

Evaluasi APBD DKI Jakarta Menjadi Pemelajaran

IKON BARU KOTA KUPANG Warga menghabiskan waktu di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berbentuk alat musik tradisional sasando di Kupang, Selasa (3/1). Gedung baru ini menjadi ikon Kota Kupang dan destinasi kunjungan masyarakat.

Perbaikan kolam ikan DPRD

Tes kesehatan DPRD

Asuransi kendaraan dinas DPRD

Gaji sopir DPRD

Rp

Rp

Rp

Rp

579 JUTA

1,3

MILIAR

860 JUTA

vinsi tidak menganggarkan ulang anggaran yang dikoreksi Kemendagri. Perbaikan kolam ikan, misalnya, kendati Kemendagri memperbolehkan dianggarkan Rp 300 juta, Soni memastikan tidak akan dilanjutkan. “Kalau bisa dikosongkan sekalian.” Terkait peruntukan APBD DKI 2017 yang mencapai Rp 70,19 triliun, menurut Soni, Rp 17 triliun di antaranya digunakan untuk sektor pendidikan, seperti gaji guru, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, hingga pem-

pengalokasian pos anggaran di DKI Jakarta bisa jadi pemelajaran. Itu karena APBD DKI 2017 yang disahkan pemerintah provinsi dan DPRD senilai Rp 70,19 triliun dikoreksi Kemendagri. Sejumlah penganggaran dinilai belum mendesak dianggarkan, seperti perbaikan kolam ikan di DPRD DKI Jakarta senilai Rp 579 juta. Penganggaran ini telah dievaluasi Kemendagri. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengatakan, pemerintah pro-

4,6

MILIAR

Pemeliharaan Kebutuhan rumah rumah dinas tangga pimpinan DPRD dewan

Rp

279 JUTA

Perbaikan rumah dinas Ketua DPRD

Pengadaan pakaian dinas DPRD

Pengadaan gerobak sampah

Rp

Rp

Rp

Rp

394 JUTA

1,4

MILIAR

1,3

876

MILIAR

JUTA

biayaan Kartu Jakarta Pintar. Lantaran telah dievaluasi Kemendagri, tutur Soni, APBD DKI 2017 bisa digunakan sedari 1 Januari. “Anggaran rutin seperti gaji pegawai, TKD, anggaran telepon, air, listrik, dan internet sudah bisa digunakan seperti biasanya. Saya jamin 99,9 persen susunan APBD bersih,” kata Soni. O RICAD SAKA | EGIS YULIANTI

» Berita Terkait di A2

Pengadaan kontainer sampah

Rp

4,31

MILIAR

Pengadaan gerobak sampah motor

Rp

50

MILIAR

Sumber: Pemprov DKI | Raperda APBD DKI 2017 | Pusat Data Harian Nasional

PENULIS “JOKOWI UNDERCOVER” DIDUGA TEBAR KEBENCIAN » Jakarta

23-34°C

Bandung

20-30°C

Semarang

22-32°C

A4

Yogyakarta

PANGAN PICU INFLASI 2016 » 23-32°C

Surabaya

26-35°C

A7

Denpasar

DONALD TSANG BANTAH TERIMA GRATIFIKASI » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A15

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.