RABU, 4 JANUARI 2017 | Nomor 1069 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
TOTTENHAM vs CHELSEA
LIFESTYLE
MISI JEGAL THE BLUES
PESONA GAUN TIDUR
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
RAPBD 2017 Harus Dikawal JAKARTA( HN) Hasil evaluasi Rancangan APBD 2017 belum bisa diberikan menyeluruh. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu RAPBD delapan daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Peneliti Perkembangan Politik Lokal LIPI Siti Zuhro mengatakan, keterlambatan daerah menyerahkan RAPBD harus disikapi serius oleh Kemendagri. Siti khawatir keterlambatan berdampak pada rencana pendanaan, syahdan mengganggu pelayanan publik. “Keterlambatan bisa menjadi awal sulitnya pendanaan untuk pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Siti kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (3/1). Siti menilai, preseden ini juga mendakan Kemendagri belum memberikan pengawasan dan bimbingan kepada daerah terkait penyusunan RAPBD. Alhasil, ia berharap, Kemendagri lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan arahan. Upaya itu diyakini menjadikan penyusunan RAPBD lebih efektif, termasuk menjadikan pendanaan lebih efisien dalam mengelola belanja daerah. “Era otonomi daerah sejak 2001 pemerintah belum bisa menghadirkan hal itu
LIKA-LIKU
APBD DKI
secara riil, belum ada bimbingan nyata,” ujar Siti. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, alasan delapan daerah terlambat menyerahkan RAPBD imbas menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Keterlambatan, menurut Doni –sapaan Reydonnyzar– juga dilatari tarik-menarik kepentingan antara kepala daerah dan DPRD. Polemik, ia melanjutkan, imbas kepala daerah dan DPRD tak satu pandangan ihwal pos belanja. Kemendagri, Doni memastikan, terus mengawal daerah yang belum menyerahkan RAPBD. “Harus dikawal agar sesuai ketentuan,” katanya. Kendati demikian, Doni mengatakan, Kemendagri tak memberikan batas waktu terkait penyerahan RAPBD. Namun, Doni berharappemerintahdaerahsegera menyerahkan RAPBD untuk mempersingkat pembahasan. Ia mengatakan, pemerintah tidak memberikan batas waktu dalam penyerahan RAPBD. Namun, Doni mengingatkan agar diserahkan secepatnya. Maluku Utara, misalnya, “menjadwalkan penyerahan RAPBD di atas 20 Januari. Kami tidak menoleransi. Tapi kami perintahkan setidaknya 7 Januari harus menyerahkan RAPBD,” imbaunya. Terkait evaluasi RAPBD 2017,
ANTARA | KORNELIS KAHA
Evaluasi APBD DKI Jakarta Menjadi Pemelajaran
IKON BARU KOTA KUPANG Warga menghabiskan waktu di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berbentuk alat musik tradisional sasando di Kupang, Selasa (3/1). Gedung baru ini menjadi ikon Kota Kupang dan destinasi kunjungan masyarakat.
Perbaikan kolam ikan DPRD
Tes kesehatan DPRD
Asuransi kendaraan dinas DPRD
Gaji sopir DPRD
Rp
Rp
Rp
Rp
579 JUTA
1,3
MILIAR
860 JUTA
vinsi tidak menganggarkan ulang anggaran yang dikoreksi Kemendagri. Perbaikan kolam ikan, misalnya, kendati Kemendagri memperbolehkan dianggarkan Rp 300 juta, Soni memastikan tidak akan dilanjutkan. “Kalau bisa dikosongkan sekalian.” Terkait peruntukan APBD DKI 2017 yang mencapai Rp 70,19 triliun, menurut Soni, Rp 17 triliun di antaranya digunakan untuk sektor pendidikan, seperti gaji guru, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, hingga pem-
pengalokasian pos anggaran di DKI Jakarta bisa jadi pemelajaran. Itu karena APBD DKI 2017 yang disahkan pemerintah provinsi dan DPRD senilai Rp 70,19 triliun dikoreksi Kemendagri. Sejumlah penganggaran dinilai belum mendesak dianggarkan, seperti perbaikan kolam ikan di DPRD DKI Jakarta senilai Rp 579 juta. Penganggaran ini telah dievaluasi Kemendagri. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengatakan, pemerintah pro-
4,6
MILIAR
Pemeliharaan Kebutuhan rumah rumah dinas tangga pimpinan DPRD dewan
Rp
279 JUTA
Perbaikan rumah dinas Ketua DPRD
Pengadaan pakaian dinas DPRD
Pengadaan gerobak sampah
Rp
Rp
Rp
Rp
394 JUTA
1,4
MILIAR
1,3
876
MILIAR
JUTA
biayaan Kartu Jakarta Pintar. Lantaran telah dievaluasi Kemendagri, tutur Soni, APBD DKI 2017 bisa digunakan sedari 1 Januari. “Anggaran rutin seperti gaji pegawai, TKD, anggaran telepon, air, listrik, dan internet sudah bisa digunakan seperti biasanya. Saya jamin 99,9 persen susunan APBD bersih,” kata Soni. O RICAD SAKA | EGIS YULIANTI
» Berita Terkait di A2
Pengadaan kontainer sampah
Rp
4,31
MILIAR
Pengadaan gerobak sampah motor
Rp
50
MILIAR
Sumber: Pemprov DKI | Raperda APBD DKI 2017 | Pusat Data Harian Nasional
PENULIS “JOKOWI UNDERCOVER” DIDUGA TEBAR KEBENCIAN » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
Semarang
22-32°C
A4
Yogyakarta
PANGAN PICU INFLASI 2016 » 23-32°C
Surabaya
26-35°C
A7
Denpasar
DONALD TSANG BANTAH TERIMA GRATIFIKASI » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG