JUMAT, 4 MARET 2016 | Nomor 829 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
PEMBEKUAN RUTE TAK SESUAI ATURAN
LEVANTE vs REAL MADRID
»A7
»B17
REAL BERSATU » C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kasus Samad dan Bambang Ditutup
ABRAHAM SAMAD 29 JANUARI 2015 Feriyani Lim dilaporkan ke Bareskrim Polri Feriyani disangkakan memalsukan dokumen kependudukan Kasus dilimpahkan ke Direktorat Reskrim Umum Polda Sulsel 2 FEBRUARI 2015 Feriyani dijadikan tersangka Feriyani melaporkan Abraham ke Bareskrim Polri 17 FEBRUARI 2015 Polda Sulselbar menetapkan Samad sebagai tersangka Abraham disangkakan memalsukan dokumen berupa KTP, paspor, dan kartu keluarga 18 FEBRUARI 2015 Presiden Jokowi menonaktifkan Abraham Samad sebagai Ketua KPK 2 JULI 2015 Abraham diperiksa penyidik Polda Sulselbar di Bareskrim Polri 22 SEPTEMBER 2015 Berkas Abraham Samad dilimpahkan ke Kejagung 2 OKTOBER 2015 Puluhan aktivis, akademisi, dan masyarakat meminta Presiden menghentikan perkara 3 OKTOBER 2015 Presiden mempertimbangkan usulan penghentian penyidikan (SP3) 20 JANUARI 2016 Pimpinan KPK baru berharap kasus Abraham dihentikan 3 MARET 2016 Kejagung menghentikan perkara Abraham Samad Jakarta
23-34°C
Bandung
JAKARTA (HN) K e j a k s a a n Agung akhirnya menyatakan kasus mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua Bambang Widjojanto berakhirdanditutup.Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menggunakan hak prerogatif mengeluarkan keputusan deponering demi kepentingan umum. “Kami mengambil keputusan sesuai Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu mengesampingkan perkara atau deponering perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto,” kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (3/3). Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat pada 17 Februari 2015. Sedangkan Bambang ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri pada 23 Januari 2015 dengan sangkaan Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP tentang menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan di MK. Menurut Prasetyo, perkara yang menjadikan Samad dan Bambang sebagai tersangka masuk kategori penting, sangat menarik perhatian masyarakat, dan pengaruhnya begitu luas karena saat itu mereka sebagai pimpinan KPK. Keputusan tentang deponering dalam kasus ini, kata dia, sudah melalui banyak pertimbangan sejumlah pimpinan lembaga negara dan pimpinan tinggi kuasa negara termasuk MA, DPR, serta Kapolri. “Waktu itu mendapatkan jawaban dan tanggapan dari MA
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
dan Kapolri, semua diputuskan Jaksa Agung yang memiliki hak prerogatif,” ujarnya. Dia mengakui, ada ketidaksamaan pandangan di DPR, namun pimpinan wakil rakyat menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung. Prasetyo berpendapat, korupsi yang demikian masif, menggurita, sistematis, dan agresif masih terjadi di Tanah Air. Akibat yang ditimbulkan korupsi di Indonesia berupa kerugian keuangan negara, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, juga dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat luar untuk berinvestasi di negara kita. “Selain itu, korupsi telah merampas hak hidup rakyat baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik,” katanya. Pimpinan KPK menyambut gembira keputusan Jaksa Agung tersebut. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, “Ini menggembirakan. Pimpinan KPK yang baru bertugas dua bulan tidak terhambat kasus-kasus lama yang semestinya tidak perlu terjadi. Kami bisa bergerak cepat dalam implementasi program penindakan dan pencegahan tipikor pada 2015-2019.” Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berpendapat, roller coaster pembangunan hukum di negeri ini akan terus berjalan. Semua orang bisa bersalah,
tetapi hidup dalam keadaan tertentu tidak hanya dilihat sebagai hitam dan putih. “Ada adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea atau tiada pidana tanpa kesalahan,” ujarnya. Menurut dia, kata kuncinya keyakinan dan niat baik bisa mengalahkan niat jahat. Energi perlu dipelihara pengurus negeri ini di semua tingkatan dan jabatan. “Kata maaf bukan lonceng kematian. Oleh karena itu, kebijaksanaan sebaiknya mimpi yang harus terus dinyatakan tanpa pula mengesampingkan efek jera demi keadilan, kebenaran, dan kejujuran,” tuturnya. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, pemberian deponering kasus Samad dan Bambang sudah seharusnya dilakukan Jaksa Agung. “Itu keputusan tepat,” ujarnya. Dia berpendapat, masyarakat melihat proses hukum yang ditujukan kepada Samad dan Bambang selama ini berkategori kasus tebang pilih. “Ombudsman juga melihat proses hukum yang dilakukan terhadap keduanya merupakan pelanggaran hukum,” katanya. Menurut Adnan, kendati proses hukum kasus Samad dan Bambang berjalan lambat, keputusan Jaksa Agung layak mendapatkan apresiasi.
23-34°C
BAMBANG WIDJOJANTO 15 JANUARI 2015 Bareskrim Polri menerima laporan dugaan pidana Bambang 19 JANUARI Bareskrim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka Bambang disangkakan mengarahkan kesaksian palsu dalam penangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 23 JANUARI 2015 Bareskrim Polri menangkap Bambang 18 FEBRUARI 2015 Presiden Jokowi menonaktifkan Bambang sebagai Wakil Ketua KPK 25 MEI 2015 Kejagung menyatakan berkas perkara Bambang lengkap 28 MEI 2015 Polri menyatakan berkas perkara Bambang lengkap (P21) 2 OKTOBER 2015 Puluhan aktivis, akademisi, dan masyarakat meminta Presiden menghentikan perkara
O MELIA CHOLILAH | ANDRIAN PRATAMA | ARIF KUSUMA
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengumumkan secara resmi penghentian kasus atau deponering dua mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/3).
ANTARA | RENO ESNIR
FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | FILES
Jaksa Agung keluarkan deponering untuk kedua mantan pimpinan KPK tersebut.
3 OKTOBER 2015 Presiden mempertimbangkan usulan penghentian penyidikan (SP3) 18 SEPTEMBER 2015 Polri melimpahkan perkara ke Kejagung 20 JANUARI 2016 Pimpinan KPK baru berharap kasus Bambang dihentikan 3 MARET 2016 Kejagung menghentikan perkara Bambang Sumber: Pusat Data Harian Nasional
Surabaya
25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG