SELASA, 4 OKTOBER 2016 | Nomor 996 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
BENCANA BLAUGRANA
ANDRE PONSI & KOTA FLORENCE
»B17
»C25
CELTA VIGO 4-3 BARCELONA
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PINTU AKHIR TES PSIKOLOGI
Tes diyakini bisa menjadi benteng terakhir guna memastikan “predator” anak tak mengulangi perbuatan. Jakarta, Senin (3/10). Upaya pembinaan narapidana menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selama ini, tutur Maria, kantor wilayah Kemenkumham mengklaim telah melakukan pembinaan untuk seluruh narapidana, termasuk “predator” anak. Namun, pembinaan hanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan. Seharusnya, kata Maria, pelaku kejahatan seksual harus diutamakan untuk dilakukan pembinaan mental. Hasil penelusuran, KPAI banyak menemukan pelaku tetap memiliki fisik baik usai keluar dari penjara. Tapi, menurut Maria, kondisi mental pelaku berbeda 180 derajat. Ia khawatir kondisi tersebut menjadikan pelaku masih menganggap anak sebagai target. “Harusnya sebelum mereka selesai (keluar penjara), dites (psikologi). Dari tes itu akan kelihatan punya kecenderungan melakukan (kejahatan seksual) kembali atau tidak. Apakah harus menunggu seorang predator melakukan perbuatannya?” ujarnya. Kendati demikian, Maria me-
lanjutkan, penerapan sanksi maksimal harus terus digalakkan untuk memunculkan efek jera. “Jadi dia (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) benar-benar merasa yang terakhir kalinya melakukan kejahatan,” tuturnya. Direktur Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Nahar menyatakan, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak cukup untuk upaya penanggulangan. Itu karena dalam aturan tersebut tersusun sejumlah tahapan hingga pelaku keluar dari penjara. “Agar hal itu (kejahatan seksual) tidak terjadi lagi, pelaku harus diberikan pidana pokok, diumumkan di ruang publik. Dengan perppu ini sudah cukup untuk mengatasi kejahatan seksual kepada anak,” katanya. Soal rehabilitasi, menurut Nahar hanya diterapkan kepada pelaku dewasa. Kendati demikian, ia mengakui, rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan tak dilakukan secara spesifik. Alhasil, mekanisme penanganan masih bersifat umum, sesuai hukum acara. Nahar mengatakan, jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak,
maka penanganannya mengikuti UU Sistem Peradilan Anak. Kementerian Sosial, jelasnya, memiliki Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sedangkan Kemenkumham memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Menurut Nahar, Kedua lembaga tersebut menjadi tempat pembinaan ter-
2011
2011
2011
ANTARA | R REKOTOMO
JAKARTA (HN) Pintu bagi “predator” anak mengulang tindak kejahatan seksual usai keluar dari penjara kian terbuka, mengingat tidak efektifnya proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Alhasil, tidak ada jaminan mantan narapidana kejahatan tersebut berhenti melancarkan praktik minor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Advianti mengatakan, perlu ada lapisan akhir yang harus dilewati oleh “predator” anak sebelum keluar dari penjara. Ia menyarankan dilakukan tes psikologi. Tujuannya untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatan. Apalagi, ia mengingatkan, prinsip hukum tak sekadar memunculkan efek jera, melainkan menempatkan edukasi kepada pelaku. Dalam konteks perlindungan anak, pembinaan harus dilakukan. “Bukan rehabilitasi, beda rehabilitasi dengan pembinaan. Kalau pembinaan harus dilakukan, kalau rehabilitasi itu hanya untuk korban,” kata Maria kepada HARIAN NASIONAL di
ASEAN CADET SAIL 2016
KRI Dewaruci berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/10). Pelayaran KRI Dewaruci yang membawa sebanyak 50 taruna angkatan laut dari negara-negara ASEAN itu dalam rangka ASEAN Cadet Sail 2016 yang dimulai sejak 10 September dan menjadi salah satu visi-misi Indonesia sebagai negara poros maritim.
hadap pelaku dilakukan. Tapi dalam proses peradilan utama untuk pelaku kejahatan seksual, kata Nahar, yakni penegakan hukum. Setelah itu menggunakan proses rehabilitasi. “Kalau di LPKS tentu dilakukan, tentu di LPAS juga ada pembinaan,” tuturnya. O BAYU ADJI
ANAK DALAM BINGKAI KORBAN 2011
17
188
107
2011
216
59
2012
2016
2012
2016
2012
2016
2012
2016
2012
2016
175
314
11
78
110
132
412
120
37
41
2015
2013
2015
2013
2015
2013
2015
2013
463
23
133
147
174
343
218
51
2013
PORNOGRAFI DAN KEJAHATAN SIBER
247
KEJAHATAN SEKSUAL ONLINE
PORNOGRAFI DARI MEDIA SOSIAL
KEKERASAN SEKSUAL
2014
2014
2014
2014
322
53
163
656
EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL
2015
72
2014
46 Sumber: Data Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia
SANKSI SOSIAL KORUPTOR PERLU DIKAJI » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
A4
Semarang
PENGAMPUNAN PAJAK UMKM DIBIDIK » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A7
Denpasar
TRUMP DIMINTA FOKUS DEBAT JILID 2 » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG