Harian Nasional

Page 1

MINGGU, 5 APRIL 2015 | Nomor 557 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

GURJIT SINGH – DUTA BESAR INDIA

“Kita Sangat Butuh Kontak Langsung’’

Menyapa Generasi Kedua Xiaomi

»A6-A7

»C21

B13 REAL MADRID vs GRANADA

RENCANA 94 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

GERHANA BULAN TOTAL

ANTARA | HERMAN DEWANTORO

Proses gerhana bulan terlihat di langit Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/4). Berdasarkan data Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA), gerhana bulan total berlangsung kurang dari lima menit dan terjadi hanya dua kali dalam satu milenium.

FOTO-FOTO LAIN DI HALAMAN

>> C26-C27

Tata Ulang Kriteria Radikalisme Tim panel bentukan Kominfo diharapkan menghasilkan UU terkait konten internet. JAKARTA (HN) Upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meredam penyebaran radikalisme layak diapresiasi. Tapi, aksi pemblokiran puluhan situs “radikal” dinilai kurang tepat. Menjawab polemik, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membentuk Tim Panel Penanganan Konten Negatif. Rencananya, pada Senin (6/4), tim yang berhunikan sejumlah perwakilan, semisal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perwakilan pers, serta sejumlah tokoh agama dan organisasi masyarakat itu akan menggelar rapat perdana. Menurut Abdul Rozak, perwakilan dari MUI, hal terpenting yang harus dibahas dalam rapat yakni terkait jabaran kriteria radikalisme. Hal tersebut dinilai penting guna menyamakan perspektif terkait arti radikal dalam muatan sebuah situs. “Jadi harus ditata ulang terkait pemahaman radikalisme,” tuturnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Sabtu (4/4). Jakarta

24-33° C

Bandung

22-31° C

Ia mengatakan, jika kriteria tersebut telah tersusun, maka harus dituangkan menjadi sebuah peraturan bersama. Ketua KPAI Asorun Niam Shaleh mengatakan, hal lain yang tak kalah penting yakni terkait konten pornografi dan kekerasan terhadap anak. Karena itu, ia berharap, upaya penyelesaian nantinya lebih bersifat komprehensif. “Tidak hanya reaktif,” imbaunya. Selain konten pornografi, Asrorun juga menyinggung soal semakin maraknya permainan daring atau game online yang menyajikan kekerasan. “Hal ini pula yang harus menjadi prioritas, karena sudah banyak anak menjadi korban,” ujarnya. Ketua YLKI Sudaryatmo menilai, penyaringan konten sebuah situs harus terukur dan memenuhi unsur objektivitas. “Jangan sampai tarik menarik antara kepentingan nasional dan kebebasan mendapatkan informasi,” imbaunya. Menurut dia, pemerintah harus dapat mengukur ihwal sejauh mana belanja data dimanfaatkan. Hal tersebut, kata dia, guna meredam efek negatif yang ditimbulkan tanpa menghilangkan imbas positif. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pembentukan panel telah disiapkan sedari Februari 2015. “Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, fair, substansif, dan ber-

Semarang

25-32° C

Yogyakarta

23-32° C

Surabaya

USULAN

MUI Tata ulang kriteria radikalisme dalam situs internet. Tuangkan pemahaman bersama menjadi sebuah peraturan.

KPAI Redam konten pornografi dan kekerasan. Selesaikan persoalan dengan komprehensif, bukan reaktif.

YLKI Jangan sampai penyaringan konten memengaruhi kebebasan mendapatkan informasi. Harus ada ukuran sejauh mana penggunaan internet dimanfaatkan.

APJII Panel harus mampu menjawab pertanyaan publik terkait konten negatif. Bentuk UU Pengaturan Konten Internet.

tanggung jawab dari penanganan konten negatif,” katanya kepada koran ini. Selain itu, jelas Rudiantara, tim tersebut juga terfokus untuk menilai dan memberikan rekomendasi terkait keberadaan konten negatif dalam sebuah laman. 25-34° C

Denpasar

24-35° C

Hujan Lebat

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Ismail Cawidu menambahkan, Tim Panel Penanganan Konten Negatif terbagi menjadi sejumlah bidang, yakni pornografi dan keamanan internet, kekerasan terhadap anak, terorisme, SARA dan kebencian, investasi ilegal, penipuan, obat dan makanan, narkoba, serta hak kekayaan intelektual. Nantinya, kata dia, tim tersebut yang akan memutuskan apakah sebuah situs layak diblokir atau tidak. “Jadi setiap pengaduan pemblokiran akan melalui panel,” katanya. Ketua Umum APJII Semuel A Pangerapan mengatakan pihaknya tidak terlalu berkepentingan dalam penentuan konten negatif. “Sebab kami hanya menjalankan amanat soal apa saja yang harus diblok,” tuturnya. Ia mengingatkan, kesulitan yang dialami APJII terkait pemblokiran situs yakni terkait perdebatan publik. “Angota kami harus menjawab pertanyaan terkait pemblokiran. Nah, dengan ada panel diharapkan dapat mengurangi pertanyaan publik,” imbaunya. Selain itu, Semuel berharap, keberadaan tim tersebut dapat menghasilkan sebuah peraturan berupa undangundang terkait pengaturan konten internet dan sistem yang lebih baik. O AHMAD REZA S >> Berita Terkait di Halaman A2 Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.